SALINAN
WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu;
Mengingat
:
1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Halaman 2 dari 10 hlm…
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Halaman 3 dari 10 hlm…
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. 28.
29.
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu; MEMUTUSKAN:
Halaman 4 dari 10 hlm…
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang di dalam pelaksanaan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan. 4. Walikota adalah Walikota Batu. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu. 7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. 9. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kota Batu. 10. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kota Batu. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1)
(2)
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. UPT Pendidikan Kecamatan Batu; b. UPT Pendidikan Kecamatan Junrejo; dan c. UPT Pendidikan Kecamatan Bumiaji. Pasal 3
Halaman 5 dari 10 hlm…
(1) (2)
(3)
UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan. UPT dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan tugas pendidikan di wilayah kerjanya, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan didukung oleh kelompok fungsional yaitu pengawas dan penilik sekolah sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pasal 4
(1)
(2)
UPT Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan secara mandiri dengan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya pembangunan pendidikan di wilayah kerja sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya, dan potensi setempat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana TPT Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan pelaksanaan pendidikan TK, SD, dan pendidikan non-formal; b. pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana TK, SD, dan pendidikan non-formal; dan c. pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan TK, SD, dan pendidikan nonformal. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
(1)
(2)
Struktur Organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional; Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Halaman 6 dari 10 hlm…
Paragraf 1 Kepala Pasal 6 (1)
(2)
Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan TK, SD, dan Pendidikan Non-Formal di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan TK, SD, dan Pendidikan Non-Formal; b. Pembinaan pelayanan pendidikan Tk, SD, dan Pendidikan Non-Formal; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang pendidikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum pendidikan TK, SD, dan pendidikan NonFormal; e. pengelolaan data potensi pendidikan TK, SD, dan Pendidikan Non-Formal; f. pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan TK, SD, dan Pendidikan Non-Formal; g. Pembinaan urusan administrasi ketatausahaan UPT; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7
(1)
(2)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, rumah tangga, kepustakaan dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
Halaman 7 dari 10 hlm…
a. pengelolaan data statistik bidang pendidikan; b. pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, rumah tangga serta perlengkapan UPT; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pengelolaan administrasi keuangan; e. pengelolaan inventarisasi barang milik daerah; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV TATA KERJA Pasal 8 (1) (2)
(3)
Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Hubungan Tata Kerja antara Kepala UPT dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 9
(1)
(2)
(3)
Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam UPT kantor maupun dengan instansi lain terkait. Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Halaman 8 dari 10 hlm…
Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksana Peraturan Walikota ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 11 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 3/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 27 September 2013 WALIKOTA BATU,
ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal27 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd WIDODO BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 30/D
Halaman 9 dari 10 hlm…
Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor : 57 Tanggal : 27 September
2013 2013
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WALIKOTA BATU,
ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 10 dari 10 hlm…
