WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTAA BATU NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG

SALINAN

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 25 TAHUN 201 2013 TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan elaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 2011-2015, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Strategi

Rencana Aksi Daerah

Bidang

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 Peredaran 2011-2015; Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Undang

Nomor

11

Tahun

2001

tentang

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nom Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah iubah

Undang-Undang Undang

beberapa Nomor

kali, 12

terakhir

Tahun

2008

dengan tentang

Perubahan Kedua atas Undang Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang

Nomor

35

Tahun

2009

tentang

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RepublikIndonesia Nomor 5062); 6. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Tahun

Peraturan

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015; 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG

PENCEGAHAN

DAN

PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015.

Halaman 2 dari 29 Hlm…

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batu. 2. Walikota adalah Walikota Batu. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Jawa Timur. 4. Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN adalah Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Batu. Pasal 2 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN merupakan pedoman dalam upaya mendukung program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Batu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, dan program, serta kegiatan. Pasal 3 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri dari: a. BAB I : Pendahuluan; b.

BAB II

: Perkembangan Lingkungan Strategis;

c. d. e. f.

BAB III BAB IV BAB V BAB VI

: Analisis Ancaman Narkoba; : Arah Kebijakan dan Strategi Kota Batu; : Koordinasi dan Kerjasama; : Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan

g.

Strategi Daerah Bidang P4GN; BAB VII : Evaluasi dan Pelaporan;

h. BAB VIII : Penutup.


Pasal 4 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan. Pasal 5 (1) Pemerintah Kota Batu melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN. (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Walikota diundangkan. Agar

setiap

orang

ini

mulai

berlaku

mengetahuinya,

pada

tanggal

memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu Jawa Timur.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 19 Agustus

2013

WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 20 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 18/E Halaman 4 dari 29 Hlm…

Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor : 25 Tahun 2013 Tanggal : 19 Agustus 2013

RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) TAHUN 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diwilayah Indonesia telahmerambah ke kota-kota besar bahkan sampai kedesa-desa. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia, apabila tidakdilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan dengan serius, tidak menutup kemungkinan akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba perlu perhatian dan tindakan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.Indonesia telah mencanangkan sesuai dengan kesepakatan Negara ASEAN “Bebas Narkoba Tahun 2015”, apabila seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat tidak bekerja dengan gigih maka konsepsi pencanangan tersebut hanya merupakan lips service saja. Komponen masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, suku, agama, ras apabila berkehendak untuk ikut mewujudkan Indonesia bebas Narkoba tahun 2015 akan merupakan kekuatan yang sangat potensial untuk itu masyarakat perlu digugah dan dimotivasi untuk berperan

aktif

dalam

Pencegahan

dan

Pemberantasan,

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dengan demikian akan terwujud “People Power Against Drugs” yang merupakan salah satu kekuatan dalam pelaksaan P4GN. 1.2

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671). 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673). 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 7. Undang-Undang

Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangh Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 8. Undang-Undang NarkotikaNegara 143,

Nomor Republik

35

Tahun

Indonesia

2009

Tahun

2009

tentang Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5062). 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 10. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan

dan

Strategi

Nasional

Pencegahan

dan

PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. 1.3

Maksud dan Tujuan a. Maksud Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Batu dimaksudkan sebagai pedoman

seluruh

komponen

masyarakat

Kota

Batu

dalam


mendukung Program P4GN menuju Kota Batu Bebas Narkoba Tahun 2015, sesuai Program Nasional Indonesia Bebas Narkoba Tahap 2011-2015. b. Tujuan Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Batu ini untuk menyatukan pola pikir, sikap, dan tindak seluruh komponen masyarakat menuju Tahap 2011-2015 "Kota Batu Bebas Narkoba”. 1.4

Sistematika BAB I

: Pendahuluan;

BAB II

: Perkembangan Lingkungan Strategis;

BAB III

: Analisis Ancaman Narkoba;

BAB IV

: Arah Kebijakan dan Strategi Kota Batu;

BAB V

: Koordinasi dan Kerjasama;

BAB VI

: Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN;

BAB VII

: Evaluasi dan Pelaporan;

BAB VIII

: Penutup.


BAB II PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1. Internasional Laporan Tahunan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) 2010 menyebutkan bahwa pada tahun 2008, diperkirakan antara 155 sampai dengan 250 juta orang (3,5 s/d 5,7% dari penduduk yang berumur 15-64 tahun) menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun. Secara global, narkoba jenis ganja paling banyak digunakan. Prevalensi penyalahgunaan ganja sekitar 2,9 dan 4,3 % per-tahun dari penduduk yang berumur 15–64 tahun. Tertinggi di Oceania (9,314,8%) dan Amerika (6,3–6,6%) 2.2. Regional Peredaran gelap

narkoba

di wilayah

negara

ASEAN

dan

sekitarnya menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini tandai dengan terungkapnya sejumlah kasus narkoba di masing-masing negara tersebut: a. Penangkapan Warga Negara Iran di Indonesia, Thailand, dan Philipina yang memasukkan narkoba jenis Metampphetamine atau dikenal dengan sabu dalam jumlah besar. b. Terungkapnya perkembangan baru cara melakukan penanaman ganja di Jepang dengan sistem Indoor (dalam rumah) dengan menggunakan pot dalam jumlah besar. c. Terungkapnya kriminal Vietnam yang melakukan metode cloning untuk menghasilkan tanaman Ganja dengan kualitas yang sama, dan cara ini belajar dari kelompok kriminal Vietnam yang berada di Australia. d. India sebagai sumber produksi Ketamine banyak mengirim selain ke negara di daratan Amerika dan Eropa juga ke Asia termasuk negara–negara di ASEAN. e. Penyelundupan tablet cold (obat flu dalam bentuk tablet) dalam jumlah besar ke Thailand dari

Korea Selatan,

karena

100.000

tablet dapat diekstrak menjadi 6 (enam) Kg Pseudo-ephedrine hasil pengungkapan

dan pemetaan

peredaran gelap

ganja di wilayah

Jawa Timur yang diungkap berasal dari Malaysia dan Hongkong melalui rute udara.


2.3. Nasional Prevelensi

penyalahgunaan

narkoba

di

Indonesia

pada

tahun 2008 sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun. Pada tahun 2010 prevalensi tersebut diproyeksikan naik menjadi 2.21% dan tahun 2015 naik menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1-5,6 juta orang. Berdasarkan hasil peneitian BNN dengan Puslitkes UI tahun 2008, bahwa asumsi prevalensi menurut jenis narkoba yang digunakan tahun 2015 adalah: a. Survey perkembangan penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di 33 provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh

BNN

bekerjasama

dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2009 terhadap 86.850 responden diperoleh hasil prevalensi ratarata sebesar 4,7 % yang berarti bahwa 1 dari 20 orang pelajar/ mahasiswa di Indonesia pernah menyalahgunakan narkoba. b. Pengungkapan

pabrik

gelap

ekstasi

dan

provinsi khususnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah

dan

Jawa

Timur

dimana

sabu

di

Barat,

produknya

beberapa

Banten, Jawa cukup

untuk

memenuhi kebutuhan penyalah guna dalam negeri bahkan untuk dieksport,

hal ini dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dan

kemudahan

untuk

mendapatkan

narkoba,

disisi lain dengan

gencarnya operasi terhadap clandestin laboratory patut diwaspadai Jawa Timur menjadi incaran untuk membuat industri

wilayah

rumahan narkoba. c. Jalur Penerbangan antara Surabaya-Jakarta termasuk jalur yang gemuk

yang

mana

akan

sangat

memudahkan

bagi

kurir,

pengangkutan maupun jasa pengiriman Narkoba dari Jakarta ke Surabaya,

dimana

Narkoba

jenis

sabu,

extacy,

heroin,

Amphetamine berasal dari Jakarta. 2.4. Wilayah Kota Batu a. Data jumlah Narapidana dan Tahanan Narkoba di Lapas Tahun 2012.


LP KLAS I MALANG NO

PERIODE

LP WANITA MALANG

JMLH

NARKOBA

NARKOBA

NARKOBA

NARKOBA

NARAPIDAN

BANDAR/

BANDAR/

BANDAR/

PENGGUNA

A NARKOBA

PENGEDAR

PENGEDAR

PENGEDAR 210

602

1

Januari

392

2

Februari

448

224

672

3

Maret

400

238

638

4

April

460

241

701

5

Mei

423

246

669

6

Juni

423

263

686

7

Juli

520

250

770

8

Agustus

491

262

753

9

September

512

264

776

10

Oktober

532

275

807

11

Nopember

547

270

817

12

Desember

294

264

730

172

Sumber : Lapas Kelas I Malang

b.

Data Jumlah Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Batu Tahun 2012

KELOMPOK UMUR NO

1.

<18th

-

PEKERJAAN

18th

26th

>51

s/d

s/d

th

25th

50th

-

19

1

Swasta

Pedagang

Sopir

10

2

2

Wira swasta 3

TOTAL JUMLAH Wartawan

Buruh

TERSANGKA

2

1

20

Sumber : POLRES BATU


BAB III ANALISIS ANCAMAN NARKOBA 3.1 Penyalahgunaan Narkoba a. Hasil Survei yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Kerugian Sosial dan Ekonomi), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,8 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008, yaitu sebesar 1,99% atau sekitar 3,3 juta orang. b. Berdasarkan penggolongan narkoba tahun 2007-2011 jumlah kasus narkoba,

psikotropika

dan

bahan

adiktif

lainnya

mengalami

peningkatan yaitu dari 17.834 kasus (tahun 2010) menjadi 19.045 kasus (tahun 2011) atau sebesar 6,8% untuk kasus narkotika, dan 1.181 kasus (tahun 2010) menjadi 1.601 kasus (tahun 2011) atau sebesar 35,6% untuk kasus psikotropika, dan 7.599 kasus (tahun 2010) menjadi 9.067 kasus (tahun 2011) atau sebesar 19,35% untuk kasus bahan adiktif lainnya. c. Jumlah Pecandu Narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia tahun 2011 menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 6.738 orang, dengan jumlah terbanyak pada kelompok usia 26-30 tahun yaitu sebanyak 1.555 orang. d. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah ganja (2.188 orang), selanjutnya secara berurutan adalah jenis sabu (2.117 orang), heroin (1.423 orang), ekstasi, diazepam, kokain dan lainnya. Berdasarkan pengamatan terhadap mereka, diperoleh kesimpulan bahwa 12 dari 15 orang tersebut relapse (kambuh ulang), dan 1(satu) orang meninggal dunia. Penyebab kambuhnya mereka karena setelah kembali dari terapi dan rehabilitasi, mereka bergabung ulang dengan teman pecandu lainnya. Kurangnya "Lembaga After Care Korban Narkoba", merupakan salah satu penyebab kambuhnya mereka. e. Kondisi Lembaga Perawatan dan Rehabilitasi yang ada di Jawa Timur baik

yang

dimiliki

Pemerintah

maupun

Lembaga

Swadaya

Masyarakat Sarana dan Prasarananya belum memadai. Sementara Korban Penyalahgunaan Narkoba banyak yang tidak tertampung di Halaman 11 dari 29 Hlm…

lembaga perawatan dan rehabilitasi tersebut. Hal ini sangat rawan menjadi

PasarTerbuka

bagijaringan

sindikat

Peredaran

gelap

Narkoba. 3.2 Peredaran Gelap Narkoba a. Pengungkapan narkoba jenis sabu dan extasy pengangkutan/kurir dilakukan melalui jalur Udara dan jasa pengiriman dimana hal ini sering menggunakan jaringan terputus (cut out) sehingga dalam pengungkapannya memerlukan teknik dan IT (Informasi Teknologi) yang tinggi dan Sumber Daya Manusia yang memadai. b. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selama Tahun 2010 berdasarkan pendidikannya yaitu SLTA 511 orang, SLTP 289 orang, Perguruan Tinggi 26 orang. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak bahwa ancaman terbesar ada pada kalangan siswa dan pelajar SLTA. c. Munculnya laboratorium gelap (klandestin laboratory) yang sudah terungkap di beberapa wilayah provinsi seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menunjukan adanya penyimpangan

bahan

kimia

prekursor

sebagai

bahan

dasar

pembuatan narkotika. Wilayah Jawa Timur tidak luput dari ancaman tersebut dan harus diwaspadai.


BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BATU 1.1

Visi "Terwujudnya

masyarakat

Kota

Batu

yang

bebas

dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba guna meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Kota Batu". 1.2

Misi a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien,serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan. b. Meningkatkan

tugas-tugas

penyelidikan

dan

penyidikan,

penuntutandan peradilan jaringan sindikat narkotika dalam rangka penegakan hukum secara tegas, tuntas dan terpadu. c. Meningkatkan

pelaksanaan

program

terapi

dan

rehabilitasi

terhadappenyalahgunaan danperedaran gelap narkotika, psikotropika, precursordan bahan adiktif lainnya. d. Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

dalam

rangkapelaksanaan P4GN. e. Meningkatnya Kualitas pengelolaan data dan pengembangan Sistem Informasi guna meningkatkan pelayanan Informasi P4GN di Kota Batu. 1.3

Tujuan Terwujudnya Kota Batu Bebas Narkoba Tahun 2015.

1.4

Sasaran Meningkatnya jumlah masyarat yang imun, menurunnya angka prevalensiPenyalahgunaan Narkoba di bawah 2,8% dari jumlah penduduk Jawa Timur, danmeningkatnya pengungkapan jaringan Peredaran Gelap Narkoba.

1.5

Arah Kebijakan Bidang P4GN a. Menjadikan

97,2%

penduduk

Jawa

Timur

imun

terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI, Polri se-Jawa Timur dengan menumbuhkan

sikap

menolak

Narkoba

dan

menciptakan

lingkungan bebas Narkoba. b. Menjadikan 2,8% Penyalahguna Narkoba di Masyarakat Jawa Timur secara bertahap mendapat layanan Rehabilitasi Medis dan


Rehabilitasi Sosial melalui rawat inap atau rawat jalan, serta mencegah kekambuhan dengan program After Care (rawat lanjut). c. Menumpas jaringan sindikat narkoba sampai ke akar-akarnya melalui

pemutusan

jaringan

di

wilayah

Kota

Batu

dan

penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba melalui penegakan hukum yang tegas dan keras. 1.6

Strategi Pemerintah Kota Batu a. Strategi Pencegahan 1. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan trampil untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap dan trampil untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 1. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu dan ecstasy. 2. Upaya

penyadaran

lingkungannya

dan

pemberdayaan

terdapat

korban,

masyarakat

pecandu,

yang

maupun

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 3. Upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat tehadap masyarakat

yang

belum

terkena

narkoba,

penyalahguna

narkoba dan pelaku peredaran gelap narkobadilingkungan yang rawan. c. Strategi Rehabilitasi 1. Upaya mengintensifkan pelaksanaan "Wajib Lapor" pecandu narkotika. 2. Upaya

memberikan

pelayanan

Rehabilitasi

Medis

dan

Rehabilitasi Sosial kepada penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba. 3. Upaya pembangunan kapasitas Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba. 4. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna,

dan

pecandu

narkoba

untuk

mencegah

terjadinya kekambuhan, kembali (relapse). d. Strategi Bidang Pemberantasan 1. Upaya pengawasan yang ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor, dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Halaman 14 dari 29 Hlm…

2. Upaya

pengungkapan

pabrikan

gelap

narkoba

dan/atau

laboraturium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat. 3. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi. 5. Upaya penindakan yang tegas dank eras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba. 6. Upaya peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum untuk menhindarikesenjangan di lapangan. 7. Upaya peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional guna pengungkapan jaringan sindikat luar negeri.


BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

5.1 Koordinasi a. Setiap pemimpin SKPD agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna mencegah terjadinya tumpang tindih sasaran kegiatan. b. Setiap pemimpin SKPD bertanggung jawab atas pencapaian target

Rencana

Aksi

Daerah

sesuai

tugas,

fungsi,

dan

kewenangan masing- masing. c. Pelaksanaan

koordinasi

dilaksanakan

oleh

pelaksana

program/kegiatan dengan mengutamakan asas traansparansi. 5.2 Kerjasama a. Setiap pimpinan SKPD dapat melakukan kerja sama yang dituangkan

dalam

bentuk

nota

kesepahaman

dan/atau

perjanjian kerjasama. b. Kerjasama dilaksanakan untuk optimalisasi pencapaian target Rencana Aksi Daerah Kota Batu.


BAB VI RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG P4GN

PEMERINTAH KOTA BATU

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Panglima Sudirman Nomor 98, Telepon (0341) 591026, Fax (0341) 594444 BATU 65313

NO

TAHUN

RENCANA AKSI 2012

A 1

2013

KET 2014

2015

T 12 = 150 ORG

T 12 = 150 ORG

BAG HUKUM PENCEGAHAN T 12 = 150 ORG T 12 = 150 ORG Sosialisasi Bahaya Narkoba dari 75 orang B 06 = 75 orang segi Hukum / Kesadaran Hukum B 06 = Terpadu. anggota dari: anggota dari: - Kadarkum

Desa

Sumberejo

- Kadarkum Desa

- Kadarkum

Mojorejo

Kelurahan

- Kadarkum Desa

Songgokerto - Kadarkum

- Kadarkum Desa Beji

Torongrejo Desa

B 06 = 75 orang

B 06 =

anggota dari:

anggota dari:

- Kadarkum Desa Junrejo - Kadarkum Desa Tlekung - Kadarkum Desa Oro-Oro Ombo

75 orang

- Kadarkum Desa Sumber Brantas - Kadarkum Desa Sidomulyo - Kadarkum Desa Pandanrejo

Pesanggrahan


B 12 = 75 orang –

B 12 = 75 orang

- Kadarkum Desa

- Kadarkum Desa

Tulungrejo - Kadarkum Desa Sumbergondo - Kadarkum Desa Bulukerto

Bulukerto - Kadarkum Desa Bumiaji - Kadarkum Desa Punten

B 12 = 75 orang

B 12 = 75 orang

- Kadarkum

- Kadarkum

Kelurahan Sisir - Kadarkum Kelurahan Ngaglik - Kadarkum Kelurahan Temas

Kelurahan Dadaprejo - Kadarkum Desa Giripurno - Kadarkum Desa Pendem


TAHUN NO

RENCANA AKSI

KET 2012

2013

2014

T 12 = 110 ORG

T 12 = 120 ORG

T 12 = 130 ORG

BO6 = 60 ORG

BO6 = 60 ORG

BO6 = 70 ORG

B12 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

B12 = 60 ORG

B12 = 60 ORG

T 12 = 100 ORG

T 12 = 110 ORG

T 12 = 125 ORG

T 12 = 150 ORG

B.

BAG KESRA

1.

PENCEGAHAN Melaksanakan Sosialisasi T 12 = 100 ORG P4GN kepada Tokoh Masyarakat dan Karangtaruna Kota Batu BO6 = 50 ORG

C 1

2015

KECAMATAN BATU PENCEGAHAN Memberikan Penyuluhan dan Penerangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada Lurah / Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT di Wilayah Kecamatan Batu

B 06 = 40 orang B 06 = 55 orang B 06 = 80 orang B 06 = 80 orang Kel. Songgokerto Kel. Temas Kel. Sisir Kel. Ngaglik Ketua RT & RW, Perangkat Ketua RT & RW, Ketua RT & RW, Ketua RT & RW, Kelurahan. Perangkat Kelurahan Perangkat Kelurahan Perangkat Kelurahan B 12 = 70 orang B 12 = 45 orang B 12 = 55 orang - Desa Oro2 Ombo B 12 = 60 orang - Desa Sumberejo Desa Pesanggrahan Ketua RT & RW, - Desa Sidomulyo Ketua RT & RW, Ketua RT & RW, Perangkat Desa & Ketua RT & RW, Perangkat Perangkat Desa & Perangkat Desa & Kepala Kepala Dusun Desa & Kepala Dusun Kepala Dusun Dusun - Staff Kec. Batu - Staff Kec. Batu


TAHUN NO

RENCANA AKSI

KET 2012

2

PEMBERDAYAAN Mendukung dan memberdayakan SATGAS GERBANK yang ada di Kelurahan dan Desa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bebas Narkoba

B 06 = 7 orang Kel. Songgokerto Anggota Satgas Gerbank

B 06 = 10 orang B 06 = 7 orang B 06 = 7 orang Kel. Temas Kel. Sisir Kel. Ngaglik 10 Orang Anggota 7 Orang Anggota Satgas 7 Orang Anggota Satgas Gerbank Gerbank Satgas Gerbank

B 12 = 6 orang Desa Sidomulyo Anggota Satgas Gerbank

B 12 = 5 orang Desa Pesanggrahan Anggota Satgas Gerbank

B 12 = 7 orang Desa Sumberejo Anggota Satgas Gerbank

T 12 = 175 ORG

T 12 = 250 ORG

T 12 = 275 ORG

BO6 = 75 ORG

BO6 = 100 ORG

BO6 = 125 ORG

B12 = 100 ORG

B12 = 125 ORG

B12 = 150 ORG

T 12 = 150 ORG

T 12 = 200 ORG

T 12 = 250 ORG

T 12 = 300 ORG

BO6 = 75 ORG B12 = 75 ORG

BO6 = 100 ORG B12 = 100 ORG

BO6 = 125 ORG B12 = 125 ORG

BO6 = 150 ORG B12 = 150 G

1.

PENCEGAHAN - P4GN Bahaya Narkoba pada perangkat T 12 = 125 ORG Desa dan BPD - P4GN Bahaya Narkoba pada PKK, Linmas, BO6 = 50 ORG Organisasi Keagamaan B12 = 75 ORG

T 12 = 14 ORG

2015

T 12 = 15 ORG

KECAMATAN BUMIAJI

1.

2014

T 12 = 13 ORG

D.

E

2013

T 12 = 14 ORG

B 12 = 7 orang Desa Oro2 Ombo Anggota Satgas Gerbank

KECAMATAN JUNREJO PENCEGAHAN - P4GN Bahaya Narkoba kpd perangkat Desa - PKK Kecamatan dan desa / kelurahan - Kades / Kakel - Karang Taruna


TAHUN NO F 1

RENCANA AKSI

KET 2012

2013

2014

2015

PENCEGAHAN T 12 = 600 SISWA Melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN BO6 = 300 SISWA kepada pelajar SMP

T 12 = 600 ORG

T 12 = 600 ORG

T 12 = 600 ORG

BO6 = 300 SISWA a) SMPN 01 b) SMPN 02 c) SMPK WIDYATAMA d) SMP PGRI 1 e) SMP IMMANUEL f) SMP A YANI g) SMP ISLAM 1 h) SMP AL – IZZAH i) SMP MA’ARIF j) SMPN 03 k) SMP DIPONEGORO l) MTSN m) SMPN 04 n) SMPN 05 o) SMPN 06



B12 = 300 SISWA a) SMP TAMANSISWA b) SMP MUH2 c) SMP RADEN FATAH d) SMP DARUSH SOLIHIN e) SMP MUH 8 f) SMP SOLAIMAN g) SMP AS-SALAM h) SMP AL-IRSYAD i) MTS HASYIM ASY’ARI j) SMP ARJUNO k) SMP PGRI 2 l) SMPN SATAP BRAU m) MTS NURUL HUDA n) SMPN SATAP PESANGGRAHAN o) SMP LB EKA MANDIRI



DINAS PENDIDIKAN

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

SMPN 01 SMPN 02 SMPK WIDYATAMA SMP PGRI 1 SMP IMMANUEL SMP A YANI SMP ISLAM 1 SMP AL – IZZAH SMP MA’ARIF SMPN 03 SMP DIPONEGORO MTSN SMPN 04 SMPN 05 SMPN 06

B12 = 300 SISWA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

o)

SMP TAMANSISWA SMP MUH2 SMP RADEN FATAH SMP DARUSH SOLIHIN SMP MUH 8 SMP SOLAIMAN SMP AS-SALAM SMP AL-IRSYAD MTS HASYIM ASY’ARI SMP ARJUNO SMP PGRI 2 SMPN SATAP BRAU MTS NURUL HUDA SMPN SATAP PESANGGRAHAN SMP LB EKA MANDIRI


TAHUN RENCANA AKSI

NO G 1

KET 2012

1

PENCEGAHAN T 12 = 150 ORG Memberikan sosialisasi P4GN yang ditinjau dari Segi Agama kepada para Pelajar dan BO6 = 100 siswa Pegawai Negeri MAN Malang II

2015

T 12 = 125 ORG

T 12 = 140 ORG

T 12 = 185 ORG

BO6 = 100 siswa

BO6 = 100 siswa

BO6 = 145 siswa

a)

a)

a)

MAN Malang II

MAN Malang II

MAN Malang II

b) MA Ma’Arif Batu




MA Bilingual

MA Bilingual

MA Bilingual

MA Bilingual

B12 = 25 ORG

B12 = 25 ORG

B12 = 40 ORG

B12 = 40 ORG

a) Kan Kemenag b) KUA c) RA // Madrasah




T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

B06 = 50 ORG

B06 = 50 ORG

B06 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

T 13 = 3 ORG

T 14 = 6 ORG

T 15 = 8 ORG

DINAS KESEHATAN PENCEGAHAN T 12 = 100 ORG Sosialisasi tentang HIV / AIDS dan penularannya melalui jarum suntik yang terkait dengan NARKOBA kepada B06 = 50 ORG masyarakat Kota Batu B12 = 50 ORG

2

2014

KEMENAG

a)

H

2013

PEMBERDAYAAN Melakukan pendataan pasien narkoba yang melaksanakan wajib lapor / rawat jalan T 12 = 1 ORG sesuai PP No. 25 / 2011 di bawah bimbingan Puskesmas / Dinkes ( Seksi Yankesdas dan Rujukan


TAHUN NO

RENCANA AKSI

KET 2012

Memonitoring Pasien yang dirahabilitasi I. 1.

2

J. 1

T 12 = 1 ORG

2013

2014

2015

T 12 = 3 ORG

T 12 = 6 ORG

T 12 = 8 ORG

T 12 = 150 ORG

T 12 = 150 ORG

T 12 = 150 ORG

BO6 = 75 ORG

BO6 = 75 ORG

BO6 = 75 ORG

B12 = 75 ORG

B12 = 75 ORG

B12 = 75 ORG

T 12 = 200 ORG

T 12 = 250 ORG

T 12 = 300 ORG

BO6 = 50 ORG

BO6 = 50 ORG

BO6 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

B12 = 50 ORG

T 12 = 200 ORG

T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

BO6 = 50 ORG a) Karang Taruna b) Pelajar

BO6 = 50 ORG a) Karang Taruna b) Pelajar

B12 = 50 ORG a) Orsos b) Anjal

B12 = 50 ORG a) Orsos b) Anjal

BPMPKB PENCEGAHAN T 12 = 150 ORG - Perwakilan dari Komponen Anak Kota Batu ( Anak jalanan dan Osis se – Kota BO6 = 75 ORG Batu, Panti Asuhan dan Lain - Lain) B12 = 75 ORG - Pembinaan Forum anak (LPA Kota Batu)

PEMBERDAYAAN T 12 = 150 ORG - Penguatan Kelembagaan Pengarusutama Gender dan Anak, Sasaran : Paragel dan BO6 = 50 ORG GFP (Gender Focal Point) B12 = 50 ORG

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PENCEGAHAN T 12 = 75 ORG Sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA dan BO6 = 25 ORG Pencegahan HIV / AIDS a) Karang Taruna b) Pelajar B12 = 50 ORG a) Orsos b) Anjal

BO6 = 50 ORG a) Karang Taruna b) Pelajar B12 = 50 ORG a) Orsos b) Anjal


TAHUN NO

RENCANA AKSI

K.

DINAS PARIWISATA

1

PENCEGAHAN Sosialisasi / Pendidikan bahaya Narkoba

2

KET 2012

2013

2014

2015

T 12 = 590 ORG

T 12 = 715 ORG

T 12 = 715 ORG

T 12 = 715 ORG

BO6 = 190 ORG a) Ojek Wisata b) Dokar Wisata c) Pemandu Wisata d) Hotel dan Restoran




B12 = 400 ORG a) Managemen dan Homestay b) Pedagang Kaki Lima c) Pengusaha Cenderamata Pengolahan Makanan Khas



T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

BO6 = 50 ORG a) Hotel Rumah Makan

BO6 = 50 ORG a) Hotel Rumah Makan

B12 = 50 ORG a) Villa Obyek Wisata

B12 = 50 ORG a) Villa Obyek Wisata

B12 = 500 ORG a) Managemen dan Homestay b) Pedagang Kaki Lima c) Pengusaha Cenderamata d) Pengolahan Makanan Khas

PEMBERDAYAAN Pengembangan Statistik Wisata terpadu T 12 = 100 ORG tentang kemampuan pelaku wisata Imun BO6 = 50 ORG terhadap Narkoba a) Hotel b) Rumah Makan B12 = 50 ORG a) Villa Obyek Wisata Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya T 12 = 15 ORG dalam pemahaman terhadap bahaya Pemandu wisata Kota Batu Narkoba

BO6 = 50 ORG a) Hotel b) Rumah Makan B12 = 50 ORG a) Villa Obyek Wisata T 13 = 17 ORG Pemandu wisata Batu

T 14 = 20 ORG Kota Pemandu wisata Batu

T 15 = 25 ORG Kota Pemandu wisata Kota Batu


TAHUN NO

RENCANA AKSI

KET 2012

2013

2014

2015

T 12 = 200 ORG Kelompok Sadar Wisata yang ada di Desa/Kel di masing–masing Kecamatan di Kota Batu

T 12 = 200 ORG Kelompok Sadar Wisata yang ada di Desa/Kel di masing–masing Kecamatan di Kota Batu

T 12 = 200 ORG Kelompok Sadar Wisata yang ada di Desa/ Kel di Masing–masing Kecamatan di Kota Batu

T 12 = 20 Tempat

T 12 = 30 Tempat

T 12 = 40 Tempat

B 06 = 10 Tempat

B 06 = 15 Tempat

B 06 = 20 Tempat

B 12 = 10 Tempat

B 12 = 15 Tempat

B 12 = 20 Tempat

T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

T 12 = 100 ORG

B 06 = 50 ORG

B 06 = 50 ORG

B 06 = 50 ORG

B 06 = 50 ORG

B 12 = 50 ORG

B 12 = 50 ORG

B 12 = 50 ORG

B 12 = 50 ORG

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam T 12 = 200 ORG pengembangan kemitraan Pariwisata yang Kelompok Sadar Wisata yang mampu mengangkal Bahaya Narkoba ada di Desa/Kel di masing– masing Kecamatan di Kota Batu L. 1

SATPOL PP PENCEGAHAN T 12 = 12 Tempat - Bersama Polri melakukan sidak ketempat hiburan malam,hotel,dan panti pijat di B 06 = 6 Tempat wilayah Kota Batu B 12 = 6 Tempat

M.

KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

1

PENCEGAHAN Pemberian Penyuluhan narkoba bagi pemuda

tentang bahaya


TAHUN NO

RENCANA AKSI

KET 2012

N.

KANTOR KESBANG DAN POLITIK

1

PENCEGAHAN T 12 = 200 ORG - Memberikan Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi ormas, Pelajar dan anggota B 06 = 100 ORG Perlindungan Masyarakat di 24 B 12 = 100 ORG Desa/kelurahan.

2.

PEMBERDAYAAN T 12 = 50 ORG - Mendukung dan memberdayakan ormas, pelajar dan anggota B 06 = 25 ORG Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat B 12 = 25 ORG Bebas Narkoba.

M.

BAGIAN PEMERINTAHAN

1

PENCEGAHAN T 12 = 60 ORG - Memberikan penyuluhan dan penerangan tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap B 06 = 30 ORG - Kec. Batu (10 Narkoba (P4GN) kepada 3 (tiga) Camat se Org) Kota Batu beserta perangkatnya. - Kec. Bumiaji (10 Org) - Kec. Junrejo (10 Org)

B 12 = 30 ORG - Kec. Batu (10 Org) - Kec. Bumiaji (10 Org) - Kec. Junrejo (10 Org)

2013

2014

2015

T 12 = 200 ORG

T 12 = 200 ORG

T 12 = 200 ORG

B 06 = 100 ORG

B 06 = 100 ORG

B 06 = 100 ORG

B 12 = 100 ORG

B 12 = 100 ORG

B 12 = 100 ORG

T 13 = 50 ORG

T 14 = 50 ORG

T 15 = 50 ORG

B 06 = 25 ORG

B 06 = 25 ORG

B 06 = 25 ORG

B 12 = 25 ORG

B 12 = 25 ORG

B 12 = 25 ORG

T 12 = 60 ORG

T 12 = 90 ORG

T 12 = 90 ORG


B 06 = 45 ORG - Kec. Batu (15 B 06 = 45 ORG Org) - Kec. Batu (15 Org) - Kec. Bumiaji (15 - Kec. Bumiaji (15 Org) Org) - Kec. Junrejo (15 Org) - Kec. Junrejo (15 Org)


B 12 = 45 ORG - Kec. Batu (10 B 12 = 45 ORG Org) - Kec. Batu (15 Org) - Kec. Bumiaji (10 - Kec. Bumiaji (15 Org) Org) - Kec. Junrejo (15 Org) - Kec. Junrejo (10 Org)


BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1 Evaluasi a. Evaluasi pencapaian target Rencana Aksi Daerah dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. b. Pelaksanaan evaluasi dikoordinir oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu. c. Masing-masing

pimpinan

Badan/

Dinas/

Kantor

di

Lingkungan Pemerintah Kota Batu menugaskan pejabat yang membidangi perencanaan sebagai penghubung. d. Penyusunan

laporan

evaluasi

menggunakan

format

yang

telah ditentukan. e. Reviu

Kebijakan

dan

Strategi

Daerah

di

Bidang

P4GN

dilaksanakansetiap setahun sekali sesuai dengan perkembangan ancaman narkoba. 7.2 Pelaporan a. Pelaksana Badan Narkotika Nasional Kota Batu mengkompilasi laporanmasing-masing Badan/Dinas/Kantor untuk disampaikan kepada Walikota Batu untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. b. Pejabat

yang

telah

ditugaskan

oleh

pimpinan

Badan/Dinas/Kantor sebagai penghubung mengirimkan laporan pencapaian target Rencana Aksi Daerah kepada Badan Narkotika Nasional Kota Batu dengan menggunakan format yang telah ditentukan.

Halaman 28 dari 29 Hlm..

BAB VIII PENUTUP Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah di Bidang P4GN Tahun 2011-2015 masyarakat,

merupakan bangsa,

komitmen

dan

bersama

Pemerintah

Daerah

seluruh Kota

komponen Batu

dalam

mewujudkan “Kota Batu Bebas Narkoba”.

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Halaman 29 dari 29 Hlm..

TAHUN NO

RENCANA AKSI

KET 2012

2.

Pemberdayaan T 12 = 9 ORG - Mendukung dan memberdayakan Camat - Kec. Batu (3 Org) dan aparat kecamatan dalam kegiatan Kec. Bumiaji (3 Org) Pemberdayaan Masyarakat Bebas Narkoba. - Kec. Junrejo (3 Org)

2013 T 12 = 9 ORG -

Kec. Batu (3Org) Kec. Bumiaji (3 Org) Kec. Junrejo (3Org)

2014 T 12 = 15 ORG - Kec. Batu (5 Org) - Kec. Bumiaji (5 Org) - Kec. Junrejo (5 Org)

2015 T 12 = 15 ORG -

Kec. Batu (5 Org) Kec. Bumiaji (5 Org) Kec. Junrejo (5 Org)


WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTAA BATU NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents