WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengembangan karier jabatan fungsional tertentu bidang kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batu;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 15. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batu; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATU. Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batu diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Batu yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Tingkat Kecamatan. (2) UPT Puskesmas merupakan unit pelaksana tingkat pertama upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. (3) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 4 angka 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 Wilayah kerja UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut: 1. Puskesmas Batu meliputi: Desa Sumberrejo, Desa Pesanggrahan, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Ngaglik, dan Kelurahan Songgokerto; 2. Puskesmas Beji meliputi: Desa Beji, Desa Mojorejo, Desa Torongrejo, Desa Pendem; 3. Puskesmas Bumiaji meliputi: Desa Pandanrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno, Desa Sumber Brantas, Desa Gunungsari; 4. Puskesmas Junrejo meliputi: Kelurahan Dadaprejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung; dan 5. Puskesmas Sisir: Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas. 3. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: a. Kepala; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. (3) Hubungan antara Kepala Puskesmas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sub Bagian Tata Usaha. 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Kepala Puskesmas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi lain terkait. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan simplikasi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
Pasal 2 Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 19 November 2012 WALIKOTA BATU,
ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 10 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd WIDODO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19591223 198608 1 002
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 NOMOR 15/E
