SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/82/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2015-2019
WALIKOTA BATU, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015-2019; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination (Konvensional Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Halaman 2 dari 6 hlm…
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 21. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Membentuk Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu Periode 2015-2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
: Dewan
Pembina
Forum
Pembauran
Kebangsaan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan etnis di Kota Batu; dan b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan etnis.
Halaman 3 dari 6 hlm…
KETIGA
: Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. membantu dan memfasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dalam melaksanakan tugasnya; dan b. menyiapkan dan membantu menyusun laporan akhir Forum Pembauran Kebangsaan.
KEEMPAT
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dengan Kode Rekening 1.19.01.18.11.5.2.1.01.01 dan 1.19.01.18.11.5.2.1.02.03.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 11 Maret 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan: Yth. Sdr. : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ketua DPRD Kota Batu; Komandan Kodim 0818 Wilayah Malang-Batu; Kepala Kepolisian Resort Kota Batu; Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu; Inspektur Kota Batu; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 7. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Batu; 8. Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu.
Halaman 4 dari 6 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/82/KEP/422.012/2015 Tanggal: 11 Maret 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA DAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2015-2019
A. DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
NO 1
JABATAN DALAM FORUM 2
JABATAN DALAM DINAS
NAMA
3
4 Punjul
Ir. Santoso, M.Si. Drs. H. Jamal, M. Pd.I.
1.
Ketua
Wakil Walikota
2.
Wakil Ketua
Kepala Kantor Kementerian Agama
3.
Sekretaris
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Thomas Maydo, S.Sos. dan Politik
4.
Anggota
a. KepalaDinas Pendidikan b. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan d. Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah e. Kasie Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Drs. Mistin, M.Pd. Eko Suhartono, M.M. Drs. Abdillah Alkaf Drs. Teguh Wijaya Sugiarso, S.H.
B. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN JABATAN NO
DALAM
JABATAN DALAM DINAS
NAMA
FORUM 1
2
1. a. Ketua
3
4
Wakil dari Suku Jawa
b. Wakil Ketua Wakil
dari
Suku
H.M. Ali Murtadlo
Flores Anwar Jalil
Timur c. Sekretaris
Wakil dari Suku Jawa
Ninik Santoso
d. Bendahara
Wakil dari Suku Tionghoa
Handy Wijaya
e. Anggota
1. Wakil dari Suku NTT
1. Hamid Bega Abdullah
2. Wakil dari Suku Jawa
2. Gini Astutik
3. Wakil dari Suku Madura
3. Solichin
Halaman 5 dari 6 hlm…
1
2
2. a. Ketua
3 Kasie
Hubungan
Lembaga
pada
Kesatuan
Bangsa
4 Antar Drs. Gatot Suryanto Kantor dan
Politik b. Sekretaris
Staf Seksi Hubungan Antar Vian Niagara, S.Sos. Lembaga
pada
Kesatuan
Bangsa
Kantor dan
Politik c. Anggota
4 (empat) Orang Staf dari 1.Ervan Yudhi Setiawan, A.Md. Seksi
Hubungan
Lembaga
pada
Kesatuan
Bangsa
Antar 2. Deddy Setiawan Kantor 3. Oto Wijanarko, S.T. dan 4. Dwi Arif Setiawan
Politik
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 6 dari 6 hlm…
