SALINAN
WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/20/KEP/422.012/2014 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG/ PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PENYIMPAN BARANG/ PENYIMPAN BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan barang milik daerah agar dapat berjalan tertib dan sistematis sesuai
dengan
undangan,
ketentuan perlu
peraturan
perundang-
menunjuk
Pengurus
Barang/Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang/ Penyimpan Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; b. bahwa
berdasarkan
dimaksud Keputusan
dalam
pertimbangan
huruf
Walikota
Batu
a,
sebagaimana
perlu
menetapkan
tentang
Penunjukan
Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang/Penyimpan Barang Pembantu di Lingkungan
Pemerintah
Kota
Batu
Tahun
Anggaran 2014; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Republik
Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
Tanggung
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
66,
Jawab Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun
2004
Republik
Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
tentang
Perubahan
Nomor
Kedua
12 Tahun
atas
2008
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun
2004
Republik
Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Nomor
Indonesia Lembaran
4576)
Tahun Negara
2005
Nomor
Republik
138,
Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Hal 2 dari 14 halaman…
Republik Tambahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
2010
Negara
Nomor
Republik
110,
Indonesia
Nomor 5155); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
140,
Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Tahun
atas
2006
Peraturan
tentang
Pemerintah
Pengelolaan
Nomor
Barang
6
Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
123,
Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Hal 3 dari 14 halaman…
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 22. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Menunjuk Pejabat Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang/Penyimpan Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
:
Pejabat
Pengurus
Barang
sebagaimana
dimaksud
dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada pada
SKPD/Bagian
yang
berasal
dari
APBD
maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang Daerah (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk
Inventaris
(BII)
sesuai
kodefikasi
dan
Hal 4 dari 14 halaman…
penggolongan barang milik daerah serta menyusun Neraca Aset Tetap; b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan; c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), dan Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD/Bagian kepada Sekretaris Daerah Kota Batu selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Batu; dan d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak, hilang dan/atau tidak dipergunakan lagi. KETIGA
:
Pejabat Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas membantu tugas Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KEEMPAT
:
Pejabat Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang; b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; c. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang; d. mengamankan barang milik daerah yang dalam persediaan; dan e. membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan persediaan (stock) barang milik daerah kepada SKPD/Bagian.
KELIMA
:
Pejabat Penyimpan Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas membantu tugas Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
KEENAM
:
Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, pejabat Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang/Penyimpan Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada peraturan Hal 5 dari 14 halaman…
perundang-undangan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala dengan tepat waktu. KETUJUH
:
Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum diberikan
honorarium
KESATU
sesuai
Keputusan ini
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014
pada
DPA
masing–masing
SKPD/Bagian. KEDELAPAN :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan
apabila
terdapat
kekeliruan
di
kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Januari 2014 WALIKOTA BATU ttd
EDDY RUMPOKO
Tembusan: Yth.Sdr.: 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 3. Pejabat yang bersangkutan
Hal 6 dari 14 halaman…
