SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/208/KEP/422.012/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/1/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN SATUAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran, perlu perubahan Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/1/KEP/422.012/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor
91,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Indonesia
Negara Tahun
(Lembaran Negara Republik 2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
Tanggung
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
66,
Jawab
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
2004
Negara
Nomor
Republik
126,
Indonesia
Nomor 4438); 7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 9.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Republik Tambahan
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
(Lembaran 2014
Negara
Nomor
Republik
292,
Indonesia
Nomor 5601); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
109
Tahun
2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2000
Nomor
210,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
Indonesia
Tahun
(Lembaran
2005
Nomor
Negara 137,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Halaman 2 dari 9 hlm….
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
2005
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
2010
Negara
Nomor
Republik
123,
Indonesia
Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5533); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Halaman 3 dari 9 hlm….
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Mengubah Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/1/KEP/422.012/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Diktum Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Rincian Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut: 1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. pembinaan urusan pemerintahan, pembangunan, administrasi umum, dan kesejahteraan rakyat; d. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; e. pembinaan aparatur Pemerintah Daerah; f. membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Anggaran Legislatif; g. memberikan pertimbangan atas rekomendasi hasil evaluasi Kepala SKPD terkait kepada Walikota tentang usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. 2. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : Halaman 4 dari 9 hlm….
a. perumusan kebijakan, pengoordinasian kegiatan, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, pertanahan, perencanaan pembangunan, statistik, kependudukan dan catatansipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, lingkungan hidup, pertaniandan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata dankebudayaan, badan usaha milik daerah, penanggulangan bencana; b. menyusun jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SekretarisDaerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kebijakan Bidang Administrasi Umum. Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengoordinasian kegiatan, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi keuangan daerah, kepegawaian, persandian, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan keagamaan; b. menyusun jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah; dan
Halaman 5 dari 9 hlm….
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Kepala BPKAD mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengelola akuntansi keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD/SKPKD, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pengendalian anggaran; b. perumusan kebijakan dan pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD; c. perumusan kebijakan penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban APBD. d. menyusun Surat Edaran Walikota perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD; e. melakukan verifikasi DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD bersama Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Penjabaran APBD; dan f. melaksanakan evaluasi terhadap realisasi pendapatan, pelaksanaan belanja tidak langsung, dan pelaksanaan belanja langsung secara periodik. 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasian, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pembangunan, dan statistik. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik; b. pengendalian koordinasi dan kerja sama bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, serta statistik diantara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya; c. menyusun sambutan atas penyampaian KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan dan jawaban Walikota Halaman 6 dari 9 hlm….
d. membantu Walikota dalam menyusun Rancangan KUA/KUPA; dan e. berdasarkan KUA/KUPA yang telah disepakati, menyusun Rancangan PPAS/PPAS perubahan. 6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program legislasi daerah, penyelesaian permasalahan hukum, serta dokumentasi dan pelayanan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan peraturan perundangundangan daerah; b. pelaksanaan mekanisme legislasi daerah; dan c. penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
KEDUA KETIGA
2. Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/1/KEP/422.012/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu diubah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. : Honorarium Tim dan Satgas diberikan sejak tanggal 11 Juni 2015. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 8 Juli 2015 WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO Tembusan: Yth Sdr. : 1. 2. 3. 4. 5.
Ketua DPRD Kota Batu; Inspektur Kota Batu; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; Pejabat yang bersangkutan.
Halaman 7 dari 9 hlm….
Lampiran I Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/208/KEP/422.012/2015 Tanggal : 8 Juli 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU JABATAN DALAM DINAS Walikota.
Eddy Rumpoko
2.
JABATAN DALAM TIM Penanggung Jawab Koordinator
Wakil Walikota.
Punjul Santoso, M.M.
3.
Ketua
Sekretaris Daerah.
Widodo, S.H., M.H.
4.
Wakil Ketua Wilayah I Wakil Ketua Wilayah II
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Dra. Wiwik Sukesi, M.Si.
NO 1.
5.
6.
Sekretaris
7.
Anggota
NAMA
dr. Endang Triningsih
Eddy Murtono, S.H., M.H.
a. M. Chori, S.Sos., M.Si.
b. Muji Dwi Leksono, S.H., M.M.
WALIKOTA BATU,
ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 8 dari 9 hlm….
Lampiran II Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/208/KEP/422.012/2015 Tanggal : 8 Juli 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS NO
JABATAN DALAM TIM
1.
Koordinator Umum
2.
Koordinator Wilayah I
3.
4.
Koordinator Wilayah II Anggota
JABATAN DALAM DINAS Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kasubid Anggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kasubid Anggaran II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Kasubag PerundangUndanganBagian Hukum 4. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 6. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
NAMA Sri Muchsidayati, S.E.
Gigih Wicaksana, S.TP., M.Si.
Fajar Utomo, S.E.
1. Andhang Budhy Harsa, S.E., M.Si.
2. Ketut Sri Pujiastutik, S.H.
3. Rr. Maria Inge SS., S.H., M.H. 4. Fitriya Dewi Kusumawati, S.E. 5. Sendy Cipta Utama 6. Dedy Angga Satriawan 7. Fatra Adjie Iswara
WALIKOTA BATU,
ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 9 dari 9 hlm….
