WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG

SALINAN

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN RUMAH SUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang

:

bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

31

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Perizinan Rumah Susun; Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); Halaman 2 dari 26 Hlm…

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 tentang Kelengkapan Rumah Susun; 18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal; 19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi; 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; 24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Halaman 3 dari 26 Hlm…

25.

26.

27. 28.

29.

30.

31.

32.

33. 34.

35.

36.

37.

38.

Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi; Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal Kota Batu; Halaman 4 dari 26 Hlm…

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

WALIKOTA

PELAKSANAAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN

PEDOMAN PELAYANAN

PERIZINAN RUMAH SUSUN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif, yang di dalam pelaksanaan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan. 4. Walikota adalah Walikota Batu. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 8. Badan adalah Badan Penanaman Modal Kota Batu. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu. 10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanaman Modal Kota Batu. 11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu. 12. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kota Batu. 13. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu. 14. Kantor adalah Kantor Pertanahan Kota Batu. 15. Sistem Rumah Susun adalah sistem yang diterapkan pada bangunan gedung bertingkat menyangkut kepemilikan dan pengelolaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang rumah susun. 16. Instansi Terkait adalah instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang terkait dalam penanganan Sistem Rumah Susun. 17. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian bagian yang Halaman 5 dari 26 Hlm…

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang masing masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian atau bukan hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Satuan Rumah Susun adalah bagian Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas yang jelas di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah, untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun. Benda Bersama adalah benda yang bukan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun. Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang menunjukan perbandingan antara satuan satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dihitung berdasarkan perbandingan luas atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu Pelaku Pembangunan untuk pertama kalinya menghitung biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik perseorangan dan terpisah atas satuan rumah susun, hak bersama atas bagian bagian bangunan, hak bersama atas benda, dan hak bersama atas tanah, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisah. Dokumen Pertelaan adalah dokumen berupa gambar dan uraian yang menunjukkan dengan jelas batas dari masing masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya. Akta Pemisahan Rumah Susun adalah akta yang dibuat oleh Pelaku Pembangunan yang menyatakan kehendak untuk memisahkan Rumah Susun atas Satuan Rumah Susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dengan nilai perbandingan proporsionalnya sesuai dengan Pertelaan yang telah dibuat. Halaman 6 dari 26 Hlm…

27.

28.

29.

30. 31. 32. 33. 34.

35.

36.

37.

38.

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah tanda bukti kepemilikan atas Satuan Rumah Susun diatas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai diatas tanah Negara atau hak pengelolaan. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Rumah Susun adalah tanda bukti kepemilikan Satuan Rumah Susun yang dibangun diatas barang milik Negara/ daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan sistem sewa. Pemilik adalah perseorangan atau Badan Hukum yang memilik satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah Perhimpunan yang anggotanya terdiri dari Pemilik dan Penghuni Rumah Susun. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun. Pelaku Pembangunan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang bergerak dalam bidang pembangunan rumah susun. Kesatuan sistem pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan pada tanah bersama dengan penggunaan dan pemanfaatan yang berbeda beda baik untuk hunian maupun bukan hunian secara mandiri maupun secara terpadu berdasarkan perencanaan lingkungan atau perencanaan bangunan yang merupakan satu kesatuan. Persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, kelestarian, kesehatan, kenyamanan, dan lain lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan perundang undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Persyaratan administratif adalah persyaratan mengenai perizinan berupa perizinan yang berkaitan dengan pembangunan gedung bertingkat, mulai dari perizinan prinsip, perizinan dasar, maupun perizinan operasional usaha, Sertifikat Laik Fungsi, Pertelaan dan Akta Pemisahan dari perusahan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan gedung. Halaman 7 dari 26 Hlm…

39.

Sertifikat Laik Fungsi (LSF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara admnistratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. BAB II PERSYARATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN Pasal 2

(1) (2)

(3)

(4)

Setiap Pelaku Pembangunan rumah susun wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. struktur bangunan; b. keamanan; c. kelestarian; d. kesehatan; e. kenyamanan; f. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu; g. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK); dan h. Persyaratan yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perizinan dan/atau pengesahan yang berkaitan dengan pembangunan gedung bertingkat yang diproses sebelum maupun sesudah proses pembangunan meliputi: a. perizinan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan proses pembangunan fisik bangunan rumah susun dimulai meliputi: 1. memperoleh surat keterangan rencana kota/syarat zoning; 2. memiliki Izin Lingkungan dan rekomendasi Amdal/UKL dan UPL/SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Tanah; dan 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. perizinan dan pengesahan yang harus dipenuhi setelah proses pembangunan rumah susun selesai dilaksanakan meliputi: 1. pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun; 2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan; 3. Izin Gangguan; dan 4. perizinan usaha lainnya yang diperlukan. Permohonan perizinan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perizinan terpadu satu pintu melalui Badan. Halaman 8 dari 26 Hlm…

BAB III PERTELAAN, PEMBUATAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Pasal 3 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pelaku Pembangunan yang telah selesai melaksanakan pembangunan rumah susun dan akan melakukan proses pembuatan/pemecahan Akta Pemisahan Rumah Susun wajib mengajukan dan meminta pengesahan Dokumen Pertelaan kepada Kepala Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Dalam rangka pengajuan pembuatan Akta Pemisahan Rumah Susun wajib menyertakan dokumen pertelaan secara jelas dan rinci. Jika pembangunan rumah susun telah selesai dilaksanakan dan akan segera ditempati oleh penghuni atau pemilik satuan rumah susun, Pelaku Pembangunan wajib melaksanakan Uji Laik Fungsi untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pelaku Pembangunan wajib melampirkan pengesahan Dokumen Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun, dan Sertifikat Laik fungsi sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun atau Sertifikat Strata Tittle dari Kantor Pertanahan Kota Batu. Pelaku Pembangunan wajib menggunakan Konsultan/Tenaga Ahli Rumah Susun dalam perencanaan pembangunan sistem satuan rumah susun dan menyusun dokumen pertelaan secara jelas dan rinci sesuai dengan rencana pembangunan dan kondisi sebenarnya. Pasal 4

(1)

Dalam rangka pengajuan permohonan pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, Pelaku Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. persyaratan administrasi meliputi: 1. surat permohonan pengesahan dokumen pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang ditujukan kepada Walikota c.q. Kepala Badan; 2. melampirkan berkas permohonan yang masing-masing telah dilegalisir oleh Notaris dan/atau Pejabat yang berwenang meliputi: a) Akte Pendirian Perusahaan; b) Sertifikat Tanah; c) Rekomendasi Proteksi Kebakaran; Halaman 9 dari 26 Hlm…

d) e) f)

b.

Gambar Rencana Tapak/Site plan; Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan Ijin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. persyaratan teknis meliputi: 1. melampirkan gambar Detail Engineering Design (DED) bangunan meliputi: a) Denah bangunan Tiap lantai; b) Gambar tampak muka dan tampak samping; dan c) Gambar potongan horizontal dan vertikal. 2. spesifikasi teknis dari aspek kuantitas peralatan yang dipergunakan meliputi: a) Lift dan/atau elevator; b) Peralatan Proteksi Kebakaran; c) Panel Listrik; d) Genset; e) Panel Telepon; f) Air Conditioner; g) Pompa air; dan h) Lampu PJU. 3. Gambar Dokumen Pertelaan dalam bentuk soft copy dan hard copy sebanyak 4 (empat) rangkap meliputi: a) Gambar yang menunjukan tanah milik bersama; b) Gambar yang menunjukan barang milik bersama; dan c) Gambar yang menunjukan bagian yang dapat dimiliki secara pribadi. 4.

(2)

(3)

Uraian Pertelaan dalam bentuk soft copy dan hard copy sebanyak 4 (empat) rangkap. 5. Akta Pemisahan Rumah Susun dalam bentuk soft copy dan hard copy sebanyak 4 (empat) rangkap. Dalam rangka pengajuan permohonan pengesahan Sertifikat Laik Fungsi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, Pelaku Pembangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Dokumen Pertelaan; b. Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Pemisahan Rumah Susun; dan c. Berita Acara pengujian teknis atas kelaikan fungsi bangunan beserta sarana dan prasarana penunjangnya. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan permohonan pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan pembentukan Tim Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun. Halaman 10 dari 26 Hlm…

BAB IV KEANGGOTAAN TIM PERTELAAN Pasal 5 (1)

(2)

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) beranggotakan SKPD yang menyelenggarakan kewenangan di bidang perijinan dan penanaman modal, penataan bangunan, perumahan, hukum, dan pertanahan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua merangkap Anggota: Kepala Badan b. Sekretaris merangkap Anggota: Sekretaris Badan c. Anggota: (1) Unsur yang membidangi bangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu; (2) Unsur yang membidangi perumahan dari Dinas Perumahan Kota Batu; (3) Unsur yang membidangi aset dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; (4) Unsur yang membidangi Pelayanan Perizinan dari Badan Penanaman Modal; (5) Unsur yang membidangi Survey, Pengukuran, Pemetaan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Batu; dan (6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu. d. Tim Pelaksana dari Badan Penanaman Modal. Daftar nama keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 6

(1)

(2)

Tim Pertelaan mempunyai tugas umum meliputi: a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen teknik yang diajukan untuk dinyatakan keabsahannya; b. melakukan penelitian terhadap Pertelaan yang diajukan oleh Pemohon; dan c. melakukan penelitian terhadap Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun yang diajukan oleh Pemohon dan melakukan pengecekan terhadap angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang diusulkan; d. melaporkan kepada Walikota baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan perijinan. Pembagian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

Halaman 11 dari 26 Hlm…

a.

Ketua

Tim:

mengkoordinasikan

proses

Pertelaan

dan

penyusunan Akta Pemisahan Rumah Susun; b.

Sekretaris Tim: 1.

menerima,

meneliti,

dan

mengagendakan

berkas

permohonan yang masuk; 2.

mengatur persiapan penyelenggaraan rapat penelitian oleh Tim;

3.

menyiapkan surat undangan kepada seluruh anggota Tim; dan

4.

menyiapkan Berita Acara Hasil Rapat Tim;

5.

memroses

perijinan

Pertelaan

dan

menyusun

Akta

Pemisahan Rumah Susun. c.

Anggota: masing masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan instansinya meliputi: 1.

bidang bangunan gedung meneliti keberadaan IMB dan terpenuhinya minimum fasilitas pada sebuah Rumah Susun sesuai yang tercantum dalam IMB (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu);

2.

bidang perumahan meneliti terpenuhinya syarat sebuah satuan

rumah

susun

untuk

dihuni

atau

untuk

penggunaan lainnya (non hunian) (Dinas Perumahan Kota Batu); 3.

bidang perlengkapan dan aset meneliti dokumen tanah sewa atas tanah Pemerintah Kota (jika berkenaan dengan tanah sewa Pemerintah Kota) (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu);

4.

bidang pelayanan perizinan meneliti kelengkapan dan keabsahan administratif permohonan perizinan (Badan Penanaman Modal);

5.

bidang Survey, Pengukuran, dan Pemetaan, meneliti terpenuhi persyaratan Satuan Rumah Susun dengan batas batas yang ditampilkan, beserta luas denah lantai satuan

rumah

Gambar/Uraian Perbandingan

susun

yang

Pertelaan, Proporsional

bersangkutan

serta yang

besaran

dicantumkan

pada Nilai pada

Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun, serta bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, meneliti terpenuhinya bentuk dan isi Akta Pemisahan Rumah Susun dengan ketentuan yang ada dan tentang hak atas tanah bersama (Kantor Pertanahan Kota Batu); dan 6.

bagian

Hukum,

meneliti

terpenuhinya

semua

aspek

hukum dalam pengajuan permohonan.

Halaman 12 dari 26 Hlm…

d.

Tim Pelaksana: 1. memroses perijinan Pertelaan dan penyusunan Akta Pemisahan Rumah Susun; dan 2. menyiapkan konsep Keputusan Kepala Badan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN Pasal 7 Mekanisme pengajuan permohonan pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagai berikut: 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pengesahan kepada Walikota c.q. Kepala Badan atas bangunan yang telah selesai dilaksanakan dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 2. Kepala Badan selaku Ketua Tim mengundang seluruh anggota Tim dan menugaskan Tim Pelaksana Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun untuk memroses permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Tim melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan (apabila masih belum lengkap) dan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim; 4. Tim melakukan verifikasi terhadap data dan/atau berkas yang diajukan Pemohon, serta melaksanakan pengecekan fisik dan

5.

6.

7.

8.

pengukuran ulang baik secara sampling atau keseluruhan terhadap luasan bangunan dan satuan rumah susun yang dicantumkan dalam permohonan pertelaan; Jika masih terdapat perbedaan antara luasan dalam Dokumen Pertelaan dengan luasan eksisting di lapangan, pertelaan perlu disesuaikan terlebih dahulu, sehingga semua luasan dalam pertelaan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan; Jika seluruh Dokumen Pertelaan telah diperiksa dan memenuhi persyaratan, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota Tim, serta Tim Pelaksana menyiapkan konsep Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Dokumen Pertelaan; Jika pengukuran ulang di lapangan telah selesai dilaksanakan dan Dokumen Pertelaan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, Tim menyiapkan konsep Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Akta Pemisahan Rumah Susun; Keputusan tentang Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Halaman 13 dari 26 Hlm…

Pasal 8 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pelaku Pembangunan dan Konsultan Rumah Susun yang membuat Dokumen Pertelaan wajib hadir pada rapat yang diadakan Tim untuk memberikan presentasi tentang Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang dibuatnya. Jika dianggap perlu, Tim dapat melakukan penelitian lapangan terutama untuk melakukan cek silang pada beberapa contoh (uji petik) Hasil Rapat Tim dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persetujuan Dokumen Pertelaan, Uraian Pertelaan, dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim. Jika berdasarkan Berita Acara Rapat Persetujuan Dokumen Pertelaan, Uraian Pertelaan, dan Akta Pemisahan Rumah Susun dinyatakan telah memenuhi syarat, Kepala Badan memberikan tanda tangan pada kolom pengesahan yang tersedia pada masingmasing dokumen sebagai tanda pengesahan dari Pemerintah Kota. Untuk setiap permohonan, Tim bekerja mulai saat menerima surat penunjukan untuk memroses Dokumen Pertelaan sampai diterbitkannya Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Dokumen Pertelaan atas objek yang dimohon; Pekerjaan Tim dianggap sudah selesai dalam satu kegiatan apabila telah selesai ditandatangani Keputusan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun.

BAB VI BENTUK DAN FORMAT GAMBAR PERTELAAN, URAIAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN Pasal 9 (1)

(2)

Gambar Pertelaan Rumah Susun dibuat oleh Pelaku Pembangunan secara komputerisasi yang dituangkan pada kertas dengan ukuran minimal A-3 dalam skala menyesuaikan dengan ukuran kertas yang dipakai. Dokumen Pertelaan berisikan gambar yang dengan jelas menampilkan: a. Kawasan dengan batas-batasnya beserta lingkungan yang ada di kawasan jika satuan lingkungan rumah susun berada dalam suatu kawasan bersama satuan lingkungan lain; b. Satuan Lingkungan Rumah Susun yang berisi informasi tentang batas satuan lingkungan, blok bangunan gedung, dan Benda Bersama sebagai fasilitas yang dibangun di luar bangunan gedung. Halaman 14 dari 26 Hlm…

c.

(3)

(4)

(5)

Tanah bersama memuat informasi tentang: 1. gambar batas tanah dan jika ada beserta koordinat titik batasnya; 2. nomor sertifikat hak tanah; 3. nomor Surat Ukur; 4. nomor Induk Bidang; dan 5. luas tanah. d. gambar tampak muka blok bangunan, bangunan kedua, bagian kedua, dan seterusnya, jika ada lebih dari 1 (satu) blok bangunan. e. tampak potongan (dari salah satu sisi) memuat informasi: 1. masing-masing lantai yang ada; dan 2. jarak ketinggian antara satu lantai dengan lantai yang ada diatasnya dan nama/nomor lantai menurut urutan secara fisik yang dikonversi kepada penomoran lantai berdasarkan marketing. f. denah semua lantai dari basement sampai dengan lantai atap yang memuat informasi tentang: 1. batas Satuan Rumah Susun; 2. nomor sebagai alamat dari setiap satuan rumah susun; dan 3. Bagian Bersama yang ada setiap lantai. Gambar pertelaan lantai dibuat dalam skala minimal 1 : 1.000 dibuat dengan ragam warna agar dapat dengan mudah membedakan batas tanah, batas satuan rumah susun, objek kepemilikan bersama (bagian bersama dan benda bersama), dan bagian perseorangan yang bukan komponen hak milik atas satuan rumah susun. Warna notasi untuk menyatakan: a. batas tanah digambar dengan warna biru tua; b. batas satuan rumah susun digambar dengan warna kuning; c. objek kepemilikan bersama (bagian bersama dan benda bersama) digambar dengan marna merah tua; dan d. bagian perseorangan yang bukan merupakan komponen hak milik atas satuan rumah susun digambar dengan warna hitam. Kepala Gambar dibuat dalam bentuk kotak persegi panjang memanjang ke bawah yang berisi ruang untuk menempatkan informasi mulai dari paling atas sampai paling bawah memuat informasi tentang: a. Keterangan; b. Warna dengan notasi untuk hal yang ditampilkan; c. Posisi Lantai yang digambarkan; d. Denah kunci untuk gambar yang ditampilkan; e. Nama Rumah Susun; f. Nama Pemilik Rumah Susun/Pelaku Pembangunan; Halaman 15 dari 26 Hlm…

g. h.

(6)

Judul Gambar dan Nomor/Nama Lantai yang digambar; Skala, jika tidak menggunakan skala, disebutkan Not To Scale (NTS), serta nomor gambar dari sejumlah gambar yang dibuat; i. Jika gambar tidak memaka skala, dicantumkan bahwa soft copy yang dibuat menunjukkan bahwa penggambaran dilakukan dalam Skala 1: 100; j. nama dan tanda tangan Pelaku Pembangunan sebagai Pemilik Rumah Susun; k. nama dan tanda tangan Konsultan Rumah Susun yang menyusun/membuat gambar dan Uraian Pertelaan; l. tanda tangan pengesahan oleh Kepala Badan dan Mengetahui Walikota; Kepala Gambar ditempatkan pada sisi ujung paling kanan dari lembar kertas gambar. Pasal 10

(1)

(2) (3)

Uraian Pertelaan berisikan penjelasan fisik dari bangunan Rumah Susun sesuai dengan yang ditampilkan dalam Gambar Pertelaan dan daftar Satuan Rumah Susun beserta Nilai Perbandingan Proporsionalnya. Uraian Pertelaan dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku Pembangunan Dalam Uraian Pertelaan disediakan ruang untuk tanggal dan nomor pengesahan yang ditandatangani Kepala Badan.

Pasal 11 (1)

(2)

Bentuk dan format Akta Pemisahan Rumah Susun harus menggunakan bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII KEANGGOTAAN TIM UJI LAIK FUNGSI Bagian Kesatu Keanggotaan Tim Pasal 12 (1)

Sebelum Kantor Pertanahan Kota Batu menerbitkan Sertifikat Kepemilikan atas satuan rumah susun (strata title), Pelaku Halaman 16 dari 26 Hlm…

(2)

(3) (4)

(5)

Pembangunan wajib mengajukan uji laik fungsi kepada Walikota untuk memberikan jaminan keselamatan bangunan/gedung kepada konsumen atau penghuni yang akan menempati rumah susun. Dalam pelaksanaan uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai dan difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Tim Uji Laik Fungsi beranggotakan SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang penataan bangunan, penanggulangan bahaya kebakaran, penyediaan sarana air bersih, air limbah, drainase, dan PJU. Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan/atau menghadiri rapat Tim untuk membahas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus disertai Surat Tugas dari SKPD masing-masing. Bagian Kedua Tugas Tim Pasal 13

(1)

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas: a. melakukan pengujian terhadap kekuatan dan keamanan bangunan; b.

(2)

(3)

(4)

pengujian terhadap fungsi sarana dan prasarana bangunan rumah susun yang ada meliputi: 1. jaringan air bersih; 2. jaringan pipa air kotor/air limbah; 3. jaringan listrik dan telepon; 4. alat-alat penanggulangan bahaya kebakaran; 5. penerangan jalan umum; 6. sistem drainase gedung; dan 7. perlengkapan mechanical electrical lainnya, termasuk genset, lift, escalator, dan sarana penunjang lainnya. Tim bekerja mulai saat menerima surat undangan untuk memroses Sertifikat Laik Fungsi hingga diterbitkannya Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Sertifikat Uji Laik Fungsi atas objek yang dimohon. Dalam kegiatan teknis yang bersifat pengujian, Tim dibantu oleh konsultan teknik yang ditunjuk oleh Pelaku Pembangunan dan disetujui oleh Tim Uji Laik Fungsi; Jika kegiatan uji laik fungsi telah selesai dilaksanakan, Tim mengeluarkan hasil uji laik fungsi yang dituangkan dalam Berita Halaman 17 dari 26 Hlm…

Acara untuk dibuatkan Sertifikat Uji Laik Fungsi tandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

yang

di

BAB VIII MEKANISME PENGAJUAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN Pasal 14 Mekanisme pengajuan permohonan Sertifikat Uji Laik Fungsi meliputi: 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Sertifikat Uji Laik Fungsi kepada Walikota c.q. Kepala Badan atas bangunan yang telah selesai dilaksanakan; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang menugaskan Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi untuk memroses permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. Pemohon mengajukan konsultan pelaksana pengujian untuk disetujui oleh Tim; 4. Tim bersama dengan konsultan melakukan pengujian laik fungsi terhadap rumah susun meliputi struktur bangunan, sarana dan prasarana bangunan terdiri dari: jaringan air bersih, jaringan pipa air kotor, alat pengaman/proteksi kebakaran, lift, escalator, genset, PJU, dan prasarana lainnya; 5. jika Uji Laik Fungsi telah selesai dilaksanakan, Tim menyiapkan Berita Acara uji laik fungsi yang ditandatangani oleh Konsultan dan 6.

Tim; jika seluruh kegiatan Uji Laik Fungsi dan Berita Acara telah ditandatangani, Tim Pelaksana menyiapkan Sertifikat Uji Laik Fungsi yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PEMBANGUNAN SECARA BERTAHAP DAN BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT YANG AKAN DIRUBAH MENJADI BANGUNAN DENGAN SISTEM RUMAH SUSUN Pasal 15 (1)

(2)

Pembangunan beberapa bangunan Rumah Susun yang direncanakan pada sebidang tanah dengan sistem kepemilikan perseorangan dan hak bersama serta telah mendapat izin sesuai dengan blok plan, dapat dilaksanakan secara bertahap. Pembangunan secara bertahap yang dapat diajukan untuk pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun, jika: Halaman 18 dari 26 Hlm…

a. b.

c.

semua Blok Bangunan dibangun pada satu Lingkungan Rumah Susun (satu bidang tanah bersama); semua Blok Bangunan telah tercantum dalam satu Blok Plan/Site Plan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kota; atau tidak semua Blok Bangunan telah mempunyai IMB atau perolehan IMB untuk semua blok dilakukan secara bertahap. Pasal 16

(1)

(2)

(3)

(4)

Permohonan Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus disertai dengan IMB untuk tiap Blok Bangunan yang akan dibangun pada tahap dimaksud. Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang dibuat pertama kali berdasarkan rencana untuk seluruh rencana blok bangunan memuat: a. uraian secara detail mengenai Satuan Rumah Susun, Objek Kepemilikan Bersama, dan Nilai Perbandingan Proporsional yang dibuat hanya untuk Blok Bangunan yang telah mempunyai IMB lengkap dan siap dibangun; dan b. data tentang Blok Bangunan yang telah terbangun dan disahkan dalam blok plan/site plan, serta data tentang Blok bangunan yang belum dibangun dengan mencantumkan total net saleable area untuk masing-masing Blok Bangunan, demikian pula Nilai Perbandingan Proporsional dengan mencantumkan total Nilai Perbandingan Proporsional pada masing masing Blok Bangunan. Jika pembangunan Blok Bangunan tahap berikutnya telah memperoleh IMB dan siap dibangun, masing masing yang akan dibangun dibuatkan Gambar Pertelaan, Uraian Pertelaan, dan Akta Pemisahan sebagai Suplemen dari Pertelaan dan Akta Pemisahan yang telah dibuat pertama kali dan telah memperoleh pengesahan dari Pemerintah Kota. Pelaku Pembangunan yang melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b.

c.

semua Blok Bangunan tertera dalam Blok Plan/Site Plan yang disahkan oleh Pemerintah Kota; angka total net saleable area dan Nilai Perbandingan Proporsional untuk Blok Bangunan yang dibangun berikutnya dan akan dimintakan pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan telah tercantum di dalam Akta Pemisahan yang dibuat pertama kali dan tidak mengalami perubahan; mengajukan IMB Perubahan; dan Halaman 19 dari 26 Hlm…

d.

(5)

(6)

(7)

jika terjadi perubahan jumlah luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum meminta IMB harus terlebih dahulu memberitahukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni, jika akan mengakibatkan angka Nilai Perbandingan Proporsional dari satuan Rumah Susun pada blok bangunan yang telah disahkan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan satu Blok bangunan tahap berikutnya yang akan dilakukan dengan total luas net lantai satu rumah susun pada blok bangunan tersebut akan menjadi lebih besar dari pada yang tertera dalam Pertelaan awal yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota, hanya dapat dilakukan jika Pelaku Pembangunan melakukan pengurangan luas net lantai satu rumah susun blok bangunan yang akan dibangun pada tahap berikutnya, sehingga tidak akan menyebabkan perubahan total luas net lantai seluruh satu rumah susun pada semua blok bangunan. Dalam hal Pelaku Pembangunan melakukan perubahan yang menyebabkan Nilai Perbandingan Proporsional Satuan Rumah Susun menjadi lebih kecil dan hal ini tidak disetujui oleh Perhimpunan Penghuni, Pelaku Pembanguan berhak mengajukan banding kepada Pemerintah Kota melalui Kepala Badan dengan alasan yang jelas dan rinci. Kepala Badan dapat memberikan izin perubahan sesuai pengajuan Pelaku Pembangunan dengan menetapkan kompensasi yang harus diberikan Pelaku Pembangunan kepada Perhimpunan Pemilik dan/atau Penghuni yang setara dengan berkurangnya besarnya Nilai Perbandingan Proporsional para Pemilik Satuan Rumah Susun yang sudah ada sebelumnya. Pasal 17

(1) (2)

Proses pengajuan pembuatan Akta Pemisahan Pelengkap sama dengan tata cara pembuatan Pertelaan yang pertama kalinya. Tata cara permohonan pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun Pelengkap yang pembangunannya dilakukan secara bertahap, sama dengan tata cara permohonan pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang pembangunannya tidak dilakukan secara bertahap. Pasal 18

(1)

Dalam hal perubahan yang akan dilakukan oleh Pelaku Pembangunan terhadap bangunan gedung bertingkat yang semula bukan dimaksudkan menggunakan sistem rumah susun kemudian akan diubah menjadi menjadi rumah susun, Pelaku Pembangunan Halaman 20 dari 26 Hlm…

(2)

(3)

wajib menyesuaikan persyaratan bangunan dimaksud sesuai dengan persyaratan bangunan rumah susun. Jika fisik bangunan dibangun sesuai dengan IMB yang ada dan jenis penggunaannya sesuai pula dengan izin penggunaan bangunan yang telah dikeluarkan, penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk permohonan pengajuan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun. Jika belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi harus dimintakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB X KEPEMILIKAN, PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI DAN PENGELOLAAN Pasal 19

(1)

(2)

(3)

Sertifikat kepemilikan untuk Satuan Rumah Susun adalah Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satu Rumah Susun. Sertifikat kepemilikan untuk Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas tanah bersama yang berstatus tanah hak adalah Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Sertifikat kepemilikan untuk Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas tanah bersama yang berstatus tanah sewa atau tanah wakaf adalah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun. Pasal 20

(1)

(2)

(3)

Akta Pemisahan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota didaftarkan kepada: a. Kantor Pertanahan Kota Batu untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan b. Badan untuk penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satu Rumah Susun. Berdasarkan pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun yang dilakukan, Kantor Pertanahan Kota Batu menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebanyak Satuan yang tercantum dalam Akta dimaksud. Setelah Sertifikat terbit yang pertama kalinya, dapat dilakukan jual beli dan balik nama kepada pembeli dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 21 dari 26 Hlm…

Pasal 21 (1)

(2)

(3)

Sejak Rumah Susun mulai dioperasikan, Pelaku Pembangunan wajib bertindak sebagai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sementara, serta wajib mengoperasikan pengelolaan Rumah Susun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni yang definitif. Sebagai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sementara harus dilengkapi dengan Pengurus paling sedikit terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua; b. 1 (satu) orang Sekretaris; c. 1 (satu) orang bendahara; dan d. 2 (dua) orang Pengawas Pengelolaan. Pelaku Pembangunan memfasilitasi pembentukan Perhimpuan Penghuni yang definitif paling lama 1 (satu) tahun setelah beroperasinya rumah susun harus terbentuk. Pasal 22

(1)

Persiapan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni yang definitif dilakukan oleh Pelaku Pembangunan dengan menugaskan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sementara untuk: a.

mensosialisasikan kelembagaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun sebagai hal yang wajib dibentuk.

b.

memberikan

penjelasan

tentang

sifat

wajib

bagi

Pemilik/Penghuni untuk menjadi anggota. c.

menyiapkan draf Tata Tertib Hunian untuk menjadi bahan acuan tentang Tata Tertib Hunian yang selanjutnya harus diusun oleh Perhimpunan Penghuni.

d.

menyiapkan draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan untuk menjadi bahan acuan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Perhimpan yang akan dibentuk dan dibuat oleh Perhimpunan.

(2)

Pelaku

Pembangunan

memfasilitasi

acara

pembentukan

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni dengan membentuk Panitia Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota yang pertama kalinya. (3)

Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sementara bertindak sebagai Panitia Penyelenggara Rapat Umum dan memimpin sidang anggota dalam rangka membentuk Perhimpunan dan Pengurus Perhimpunan yang definitif.

(4)

Setelah Pimpinan

terbentuknya sidang

Pengurus

selanjutnya

Perhimpunan diserahkan

yang

kepada

definitif, Pengurus

Perhimpunan yang definitif untuk melanjutkan agenda Rapat Umum

Anggota

dan

membentuk

kelengkapan

organisasi

Halaman 22 dari 26 Hlm…

Perhimpunan

Pemilik

dan

Penghuni,

Anggaran

Dasar

dan

Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Hunian, dan Penyelenggaraan Pengelolaan . (5)

Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun terdiri dari: a.

Pemilik baik perorangan atau badan hukum yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berstatus sebagai penghuni,

b.

Penghuni bukan Pemilik yang memperoleh hak hunian atas Satuan Rumah Susun dari Pemiliknya berdasarkan hubungan hukum tertentu; dan

c.

Pemilik

bukan

penghuni

yang

telah

menyerahkan

hak

huniannya kepada lembaga badan hukum atau perorangan lainnya berdasarkan hubungan hukum tertentu. (6)

Dalam hal pembangunan Rumah Susun dilakukan bertahap, Perhimpunan Penghuni definitif dapat dibentuk, walaupun belum seluruh blok bangunan terbangun dan dihuni dengan persyaratan sebagai berikut: a.

keanggotaan sudah mencakup kepemilikan pada semua Blok Bangunan yang dibangun maupun yang belum dibangun dan akan dibangun pada tahap berikutnya, Kondisi ini dinamakan era Peralihan;

b.

Penentuan hak dan kewajiban terbagi menjadi dua kelompok yaitu: 1.

Kelompok

Unit

Satuan

Rumah

Susun

yang

sudah

Satuan

Rumah

Susun

yang

belum

terbangun; dan 2.

Kelompok

Unit

terbangun dan/atau akan dibangun; c.

total nilai perbandingan masing-masing kelompok setara dengan Nilai Perbandingan Proporsional yang ditetapkan pada saat menyusun Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan dan kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota;

d.

selama era Peralihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Pembangunan adalah pemegang hak dan kewajiban pada

penyelenggara

pengelolaan

yang

setara

dengan

kepemilikan Nilai Perbandingan Proporsional sebesar untuk kelompok Unit yang belum terbangun; dan e.

hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya

ditujukan

untuk

pengelolaan

Objek

Kepemilikan

Bersama yang sifat fasilitasinya adalah untuk memfasilitasi seluruh Unit Satuan Rumah Susun yang akan dibangun pada Satuan Lingkungan Rumah Susun yang bersangkutan.

Halaman 23 dari 26 Hlm…

(7)

Dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tata Tertib Hunian harus jelas mencantumkan hak dan kewajiban ketiga jenis keanggotaan sesuai dengan hak-hak dasar yang dimilikinya. Pasal 23

(1)

Perhimpuan Penghuni yang terbentuk dilakukan pendeklarasian oleh para Pemilik dalam Rapat Umum Anggota untuk pertama kalinya

diadakan

yang

dituangkan

dalam

satu

Akta

dan

ditandatangani oleh para Pemilik yang hadir. (2)

Kewajiban yang dibebankan kepada Penghuni/Pemilik Rumah Susun untuk membentuk Perhimpunan, maka rapat pembentukan Perhimpunan yang mendeklarasikan pembentukan Perhimpunan tidak

harus

dihadiri

oleh

sejumlah

Anggota

yang

dianggap

memenuhi qorum. (3)

Ketentuan Qorum diperlakukan sebagai sahnya suatu keputusan yang diambil pada saat Rapat Anggota membicarakan agenda pemilihan Pengurus, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Hunian, dan masalah yang muncul terkait dengan Pengelolaan, serta pada qorum rapat lainnya. Pasal 24

(1)

Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni wajib meminta pengesahan atas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni yang telah terbentuk kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan

mengajukan

permohonan

tertulis

kepada

Walikota melalui Kepala Badan dengan melampirkan:

(3)

1.

Akta Pembentukan Perhimpunan;

2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

3.

Daftar hadir Anggota pada saat pembentukan; dan

4.

Daftar Pemilik Unit dan copy Sertifikat kepemilikannya.

Dengan difasilitasi oleh Badan, Dinas Perumahan Kota Batu dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai instansi yang mempunyai kewenangan menyiapkan kajian terhadap Anggaran Dasar

dan

Anggaran

Rumah

Tangga

Perhimpunan

yang

disampaikan dari aspek: a.

kelengkapan organisasi yang dianggap cukup memadai untuk menggerakkan organisasi dan fungsi Perhimpunan; dan

b.

harmonisasi dan penyelarasan substansi atau materi muatan agar

tidak

bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Halaman 24 dari 26 Hlm…

(4)

Jika semua aspek dianggap terpenuhi, Kepala Badan melalui Bagian

Hukum

merekomandasikan

meneruskan kepada

permohonan Walikota

pengesahan

untuk

dan

menerbitkan

Keputusan Walikota tentang Penetapan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun. (5)

Dengan disahkannya Perhimpunan Rumah Susun oleh Walikota, Perhimpunan telah mempunyai status sebagai Badan Hukum.

(6)

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni wajib segera mengajukan permohonan perubahan nama pada sertifikat Tanah Bersama Rumah Susun komersial ke Kantor Pertanahan Kota Batu, setelah Perhimpunan Pemilik dan Penguni Rumah Susun disahkan oleh Walikota. BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI Pasal 25

(1)

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non-perizinan Rumah Susun secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD teknis yang terkait.

(2)

Pembinaan, pengawasaan, dan pengendalian secara administrasi dilakukan oleh Kepala Badan. Pasal 26

(1)

SKPD teknis yang terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelayanan perizinan dan pengesahan Pembangunan Rumah Susun yang diterbitkan oleh Badan sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Terhadap ketentuan

pelaksanaan yang

perizinan

telah

yang

ditetapkan

tidak

dikenakan

sesuai sanksi

dengan sesuai

ketentuan peraturan perundangan-undangan. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 27 Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pengesahan Dokumen Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun, dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dibebankan kepada Pelaku Pembangunan.

Halaman 25 dari 26 Hlm…

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1)

Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Rumah Susun menjadi dasar bagi Pelaku Pembangunan dalam mengajukan penerbitan sertifikat kepemilikan atas satuan Rumah Susun (strata title) dari Kantor Pertanahan Kota Batu.

(2)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 28 Februari 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 28 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 7/E

Halaman 26 dari 26 Hlm…