SALINAN
WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu perlu merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2013 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Mnum Kota Batu Tahun Anggaran 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 100); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
26.
27.
28. 29. 30. 31.
32. 33.
34. 35. 36.
37.
38. 39. 40.
41.
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal 1
Dengan Peraturan ini, mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: Total Pendapatan Total Biaya Laba
8.162.407.483 6.770.837.511 1.391.569.972
Pajak Laba Setelah Pajak
202.850.396 1.188.719.525 Pasal 2
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 3 Januari 2013 WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 7 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd WIDODO, SH,MH Pembina Utama Muda NIP. 19591223 198608 1 002 BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR
1/E
Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor : 3 Tahun 2013 Tanggal :3 Januari 2013
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2013
I.
PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008, disebutkan bahwa tujuan didirikannya PDAM Kota Batu adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dimaksud, maka disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu (RKAP PDAM) Tahun 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 dan Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008. Penyusunan RKAP PDAM Kota Batu Tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu memuat Proyeksi Neraca dan Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan, Proyeksi Arus Kas, dan Proyeksi Rencana Investasi yang menggunakan metode akrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan. RKAP PDAM merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk masa setahun mendatang. RKAP disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain: realistis, logis, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability). Agar diperoleh rencana yang baik, maka RKAP Tahun 2013 ini mengacu kepada rencana jangka menengah (coorporate plan/business plan), yaitu rencana strategis yang mencakup rumusan dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang, laporan realisasi keuangan tahunan (beberapa tahun terakhir sesuai kebutuhan), dan laporan realisasi keuangan tahun berjalan serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RKAP Tahun 2013 ini dituangkan dalam bentuk proyeksi laba rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas, dan proyeksi neraca.
B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Batu Tahun 2013 adalah: a. Sebagai alat untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah Air Minum; b. Sebagai Pedoman kerja operasional dan program investasi tahunan perusahaan; c. Sebagai alat pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan tujuan disusunnya RKAP adalah untuk memperoleh laba dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIAN A. Permasalahan Yang Dihadapi Bahwa sejak berdirinya PDAM Kota Batu Tahun 2003, secara bertahap PDAM telah melakukan berbagai usaha untuk menghadapi permasalahan yang ada, guna mencapai perkembangan perusahaan yang sehat, efisien, efektif serta terciptanya kegairahan kerja. Adapun permasalahan yang dihadapi PDAM Kota Batu, yaitu sebagai berikut : 1. Penilaian kinerja yang dicapai PDAM Batu dikategorikan ”BAIK”, namun nilai tersebut masih perlu ditingkatkan; 2. Tingkat kebocoran yang masih di atas standar toleransi Nasional sebesar 20%; 3. Kualitas SDM pegawai masih perlu ditingkatkan; 4. Belum adanya Pemetaan Jaringan Saluran Air yang baik; 5. Adanya pembangunan HIPAM di wilayah Teknis PDAM Kota Batu yang berpotensi pada penurunan pelanggan dan pendapatan; 6. Kesulitan pengembangan air baku, karena adanya benturan kepentingan dengan HIPAM, HIPPA dan warga masyarakat; 7. Disiplin dan produktifitas kerja perlu ditingkatkan; 8. Beberapa hal yang belum diselesaikan dalam Tahun 2012, yaitu: a. Tindak lanjut rencana pelimpahan pelanggan PDAM Kabupaten dan Kota Malang ke PDAM Kota Batu yang ada di wilayah Kota Batu (Desa Pendem dan sekitarnya), sebanyak 1.013 pelanggan. b. Pelaksanaan pembacaan meter menggunakan barcode. B. Strategi dan Langkah Penyelesaian 1. PDAM Batu untuk ke depan akan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, melalui peningkatan aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dan Audit Keuangan dari BPKP. 2. Diupayakan penurunan angka kehilangan air melalui: a) Rehabilitasi dan perbaikan jaringan pipa lama/rusak/bocor serta penggantian atau memperbaiki water meter pelanggan. b) Peningkatan penertiban pencurian air oleh pelanggan dan masyarakat. c) Peningkatan pengawasan terhadap pembaca meter. d) Pembacaan meter dengan sistem barcode.
3. Pembinaan Pegawai PDAM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai agar dapat meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian, dan kesetiaan serta pengembangan wawasan melalui studi banding dan diklat. 4. Pemetaan jaringan pipa air minum. 5. Penambahan debit air baku 6. Peningkatan disiplin pegawai. III.
RENCANA KERJA TAHUN 2013 1. Pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu: a. Pembuatan Broncaptering kap 50 m3 di Sbr Kasinan. b. Jaringan pipa distribusi O.2 sepanjang 600 m Jl. Lesti s/d Jl. Gajah Mada. c. Jaringan pipa distribusi O.2 sepanjang 2 km Jl. Kawi s/d Jl. Sultan Hasan Halim. d. Jalur pipa O.2 sepanjang 400 m Jl. Bromo gg.IV. e. Jaringan pipa distribusi sepanjang 600 m, Jl. Arjuna s/d Jl. Anjasmoro Dalam. f. Jaringan pipa tersier di Oro-oro Ombo, Mojorejo, Sidomulyo, Ngaglik. g. Perbaikan Sumber Ngesong. h. Perbaikan Sumber Darmi. i. Pengalihan Sumber Banyuning. j. Penerapan sistem zona pelayanan. k. Penambahan valve di setiap area. 2. Bidang Keuangan: a. Meningkatkan Pendapatan. 1)
Penambahan sambungan.
2)
Meningkatkan efektifitas penagihan dengan pembentukan Tim Penagihan.
b. Efisiensi Biaya. 1)
Pengendalian dan penghematan biaya.
2)
Penetapan skala prioritas kegiatan dari pertimbangan biaya, pendapatan, dan sumber dana.
3. Bidang Pelayanan: 1) Menambah kemampuan kapasitas produksi. 2) Perbaikan dan pengembangan jaringan distribusi. 3) Penanganan pengaduan secara cepat. 4) Penyempurnaan sistem informasi manajemen dengan komputerisasi untuk seluruh bagian. 5) Survey kepuasan pelanggan yang pelaksanaannya bekerja sama dengan IUWASH. 6) Pengembangan cakupan pelayanan dengan melayani perumahan Panderman Hill, Perumahan Tlekung, wilayah Pendem, dan rest area Kota Batu. 7) Peningkatan jumlah meterisasi.
8) Pembacaan meter dengan sistem barcode. 9) Pembuatan jaringan Zamp di 10 (sepuluh) titik. 10) Meterisasi secara menyeluruh 4. Bidang Organisasi dan Manajemen: a. Pemantapan pemahaman Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan PDAM. b. Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu. c. Penyempurnaan laporan ketatausahaan. d. Pengalokasian anggaran untuk CSR; e. Pengalokasian untuk program kesetaraan gender. 5. Bidang Pengembangan SDM: a. Evaluasi dan penyempurnaan metode penilaian prestasi kerja dan karir pegawai. b. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PDAM sesuai hak dan kewajiban sebagai pegawai PDAM Kota Batu. c. Meningkatkan kerja pengembangan SDM.
sama
dengan
instansi
terkait
dalam
d. Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan studi banding ke luar daerah. e. Peningkatan pengawasan dan disiplin pegawai. f. Penyesuaian gaji dengan menggunakan standart gaji Tahun 2009. g. Pemberian gaji ke-15. h. Kegiatan rekreasi. i. Penerapan 5 (lima) hari kerja. IV. COOPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Sebagai badan usaha yang mengemban fungsi sosial dalam peranannya, PDAM Kota Batu telah mengalokasikan anggaran 9% dari total pengeluaran untuk mewujudkan hal tersebut, dengan rincian kegiatan antara lain: • Pembuatan jaringan Zamp 10 titik Rp. 285.000.000,• Reboisasi kawasan sumber Rp. 150.000.000,• Rekreasi muadzin masjid Kota Batu Rp. 90.000.000,• Batu Flower Festival Rp. 15.000.000,• Bantuan operasional Dharma Wanita Pemkot Batu Rp. 15.000.000,• Humas Rp 30.000.000,• Bantuan dan sumbangan Rp. 180.000.000,-
V.
RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2013 A. PROYEKSI LABA RUGI Proyeksi Laba Rugi Tahun 2013 1. Pendapatan Usaha a. Pendapatan Penjualan Air Rp. 6.732.343.441,b. Pendapatan Non Air Rp. 1.358.851.861,c. Pendekatan Kemitraan Rp. 27.000.000,Jumlah Pendapatan Usaha Rp. 8.118.195.302,Pendapatan Non Usaha Jumlah Pendapatan Non Usaha Rp. 44.212.181,Jumlah Pendapatan Rp. 8.162.407.483,Pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp. 8.162.407.483,- sedangkan pada Tahun 2012 sebesar Rp. 6.385.169.031,- (naik sebesar Rp. 1.777.238.452,- atau naik 22%) 2. Beban Usaha a. Beban Pegawai Rp. 4.433.441.111,b. Beban Pemakaian Bahan Pembantu Rp. 226.870.790,c. Beban Operasi Lainnya Rp. 961.324.177,d. Beban Pemeliharaan Rp. 420.953.800,e. Beban Penyusutan Rp. 656.471.248,f. Beban Penyisihan Rp. 51.233.200,Jumlah Beban Usaha Rp. 6.750.294.326,Jumlah Beban Non Usaha Rp. 20.543.185,Jumlah Beban Rp. 6.770.837.511,Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Rp. 1.391.569.972,Taksiran Pajak Penghasilan Rp. 202.850.396,Laba/(Rugi) Bersih Rp. 1.188.719.525,Beban usaha Tahun 2013 sebesar Rp. 6.770.837.511,- sedangkan Tahun 2012 sebesar Rp. 5.642.800.077,- (naik sebesar Rp. 1.128.037.434,- atau naik 17%). Penyusunan Proyeksi Laba/Rugi mencakup : a. Rencana Perkembangan Sambungan Pelanggan. 604 SR Terdiri dari : Sambungan baru 455 SR Pemutusan sambungan 108 SR Penyambungan kembali sambungan 257 SR b. Rencana Produksi dan Penjualan Air. • Produksi air 4.200.336 m3 • Penjualan air 3.086.591 m3 c. Rencana Kehilangan Air 27 % d. Rencana Efektivitas Penagihan 90 % e. Meterisasi 540 sr f. Pencapaian nilai Kinerja 60.39
B. PROYEKSI INVESTASI 1. Tanah 2. Instalasi Sumber 3. Instalasi Transmisi Distribusi 4. Peralatan / Alat Kerja 5. Bangunan 6. Meubelair dan Mesin Kantor 7. Kendaraan Jumlah Investasi
VI.
Rp. 100.000.000,Rp. 118.300.000,Rp. 1.391.575.000,Rp. Rp. 21.275.000,Rp. 30.625.000,Rp. 15.000.000,Rp. 1.676.775.000,-
C. PROYEKSI ARUS KAS 1. Proyeksi Penerimaan Kas a. Rencana Penerimaan Operasi: 1). Penerimaan Tagihan Rekening Air. 2). Penerimaan Pendapatan Non Air. b. Rencana Penerimaan Non Operasi: Penerimaan Lain-lain Jumlah Penerimaan Kas 2. Proyeksi Pengeluaran Kas a Beban Usaha b. Beban Non Usaha c. Investasi d. Lain-lain Jumlah Pengeluaran Kas
Rp. 6.042.589.879,Rp. 20.543.185,Rp. 1.676.775.000,Rp. 677.715.395,Rp. 8.417.623.459,-
D. PROYEKSI NERACA ASET KEWAJIBAN MODAL
Rp.10.986.880.705,Rp. 202.850.396,Rp.10.784.030.309,-
Rp. 6.805.329.201,Rp. 1.385.851.861,Rp. 44.212.181,Rp. 8.235.393.243,-
PENUTUP Demikian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu tahun 2013 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja Tahun 2013, dengan harapan sasaran yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara maksimal.
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
