SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU,
Menimbang
: bahwa dalam rangka melakukan upaya penyelarasan dan pengharmonisasian terhadap kebutuhan dan kinerja tenaga ahli sesuai dengan bidang tugasnya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Walikota Batu;
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Halaman 2 dari 6 hlm...
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; Halaman 3 dari 6 hlm...
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA BATU.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Walikota Batu (Berita Daerah Kota Batu Nomor 18/A) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1)
(2)
(3) (4)
Tenaga Ahli Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tenaga Ahli bidang Hukum; b. Tenaga Ahli bidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan c. Tenaga Ahli bidang Perekonomian dan Keuangan. Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk Tim. Walikota dapat mengangkat Tenaga Ahli Walikota selain dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Tenaga Ahli Walikota bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas: a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum dan kerja sama; b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum dan kerja sama; c. memberikan masukan perumusan dan telahaan masalah hukum dan kerja sama; Halaman 4 dari 6 hlm...
d. memberikan konsultasi bidang hukum; dan e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. (2) Tenaga Ahli Walikota bidang Pemerintahan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang pemerintahan, kultur birokrasi, dan kelembagaan; b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang pemerintahan, kultur birokrasi, dan kelembagaan; c. memberikan masukan perumusan dan telahaan masalah bidang pemerintahan, kultur birokrasi, dan kelembagaan; d. memberikan konsultasi bidang pemerintahan, kultur birokrasi, dan kelembagaan; dan e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. (3) Tenaga Ahli Walikota bidang Perekonomian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas: a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian dan keuangan; b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang perekonomian dan keuangan; c. memberikan masukan perumusan dan telahaan masalah bidang perekonomian dan keuangan; dan d. memberikan konsultasi bidang perekonomian dan keuangan; e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tenaga Ahli Walikota, dibentuk Sekretariat Tetap yang terdiri dari: a. Ketua/Koordinator; Halaman 5 dari 6 hlm...
b. Sekretaris; dan c. Anggota. (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 29 Januari 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 29 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 5/E
Halaman 6 dari 6 hlm...
