SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2014
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan perlu adanya pedoman pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Halaman 2 dari 7 hlm…..
14.
15.
16.
17.
18. 19. 20. 21. 22.
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Halaman 3 dari 7 hlm…..
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mencerminkan kemitraan. 4. Walikota adalah Walikota Batu. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 8. Dinas adalah Dinas Pendidikan. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan. 10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran. 11. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida’iyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). 12. Satuan Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah menengah Atas Halaman 4 dari 7 hlm…..
(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 13. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. 14. Belanja barang/jasa adalah untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 15. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
(2)
Maksud diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas siswa pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. BAB III PERUNTUKAN BOSDA Pasal 3
(1)
BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan
Satuan
diselenggarakan
Pendidikan
Menengah
Pemerintah
Daerah
SD,MI,SDLB,
dan
yang meliputi
SMP,MTs,SMPLB
SMA,MA,SMK,SMALB. (2)
BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa.
(3)
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
(4)
BOSDA dilarang untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal Pembiayaan BOSDA dapat dilakukan
Halaman 5 dari 7 hlm…..
untuk pengeluaran jenis belanja modal paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan. BAB IV BESARAN BOSDA Pasal 4 Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur paling tinggi sebagai berikut: a. untuk SD sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap siswa per bulan; b. untuk SMP sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap siswa per bulan; c. untuk SMA sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap siswa per bulan; dan d. untuk SMK sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap siswa per bulan Pasal 5 (1)
(2)
Dalam rangka meningkatkan kualitas gizi siswa setiap sekolah SD, MI, SDLB, dan SMP,MTs, SMPLB wajib melaksanakan Program Pemberian Nutrisi Tambahan untuk Siswa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan Program Pemberian Nutrisi Tambahan untuk Siswa diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. BAB V TATA CARA PEMBERIAN BOSDA Pasal 6
(1) (2)
(3)
(4)
BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu. Penyaluran dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Besaran BOSDA yang dialokasikan pada setiap Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan jumlah siswa pada bulan Januari tahun berjalan. Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Halaman 6 dari 7 hlm…..
Pasal 7 Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Daerah Pasal 8 Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Pasal 9 Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA Pasal 10 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Batu. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Walikota diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 25 Juli 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd Halaman 7 dari 7 hlm…..
WIDODO BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 10/A
Halaman 8 dari 7 hlm…..
