WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG

SALINAN

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan; : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah Halaman 2 dari 32 hlm…

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 16. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri; 17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Halaman 3 dari 32 hlm…

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil; 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; 26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu; 29. Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu. 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah Kota Batu dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Halaman 4 dari 32 hlm…

5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kota Batu

sebagai

aparatur

pemerintah

daerah

yang

melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan, serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kemasyarakatan.

dan

kegiatan

sosial

7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 8. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat.

ketenteraman,

dan

9. Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah

bentuk

pengorganisasian

masyarakat

yang

dipersiapkan dan disusun, serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. 10. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan. 11. Kewaspadaan

dini

masyarakat

adalah

kondisi

kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. 12. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Halaman 5 dari 32 hlm…

13. Perpolisian

Masyarakat

yang

selanjutnya

disebut

Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat. 14. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas

adalah

organisasi

non-pemerintah

bervisi

kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik. 15. Mitigasi

adalah

upaya

yang

ditujukan

untuk

mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun gabungan keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta kerusakan

lingkungan,

kerusakan

benda,

sarana

dan

prasarana, dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. 17. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun

dikoordinasikan

meninggalkan

tempat

oleh

pemerintah

kehidupan

semula,

telah karena

terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat manusia dan bencana lainnya.

ulah/perbuatan

18. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada

saat

sebelum

terjadi

bencana,

pencarian,

pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana. 19. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai


akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/ pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/relokasi. 20. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 21. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 22. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 23. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 24. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan.


26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 26. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 27. Penegakan HAM adalah proses untuk mewujudkan perlindungan pelaksanaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 28. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. 29. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 30. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 31. Linmas Kecamatan adalah Linmas yang bertugas di Wilayah Kecamatan. 32. Linmas Desa/Kelurahan adalah Linmas yang bertugas di Wilayah Desa/Kelurahan. Halaman 8 dari 32 hlm…

33. Seragam Linmas adalah pakaian yang dikenakan Satlinmas pada saat bertugas. 34. Kartu Tanda Anggota Linmas adalah kartu tanda pengenal atau tanda bukti diri sebagai anggota Linmas. BAB II TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan pedoman pemberdayaan Satlinmas Desa/Kelurahan adalah untuk menjadi acuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Satlinmas dapat berjalan efektif pada tingkatan pemerintahan daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pasal 3 Pedoman Pemberdayaan Satlinmas Desa/Kelurahan berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 4 Ruang Lingkup Pembinaan pengawasan Perlindungan Masyarakat meliputi:

Satuan

a. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi baik yang dilakukan antar instansi maupun dengan instansi pembina; b. pemberian pedoman pelaksanaan tugas Satlinmas pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; c. pemberian bantuan Linmas; dan

dalam

penyelenggaraan

fungsi

d. penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang. BAB III KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 5 Satlinmas berkedudukan sebagai unsur pembantu aparatur pemerintah dalam penanganan bencana, memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa, menunjang penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan dan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia


Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Satlinmas Pasal 6 Satlinmas mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat; b. membantu penanganan pengamanan Pemilu, Pemilukada, serta Pemilihan Kepala Desa;

dan

c. membantu terwujudnya setiap upaya dalam penegakan HAM; dan d. membantu pelaksanaan upaya penciptaan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai kewilayahan. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Satlinmas menyelenggarakan fungsi: a. membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya guna membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena perbuatan manusia; b. dalam hal terjadi bencana, bersama instansi terkait Satlinmas membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan risiko atau mitigasi, evakuasi pengungsi, dan rehabilitasi; dan c. melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah kerjanya pada tahap pertama kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP Kota Batu. Pasal 8 Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, anggota Satlinmas bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di desa/kelurahan yang keanggotaannya terdiri atas wakil ormas, pemuka/tokoh masyarakat dan pemuda, dan anggota Polmas.


Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugas membantu penanganan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Satlinmas menyelenggarakan fungsi: a. menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS; dan b. berkoordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS. (2) Pelaksanaan

bantuan

penanganan

pengamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi: a. persiapan; b. kampanye; c. masa tenang; d. pemungutan suara; e. penetapan hasil Pemilu; f. penetapan

perolehan

jumlah

kursi

dan

calon

terpilih; dan g. pengucapan sumpah janji. (3) Pelaksanaan bantuan penanganan pengamanan pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. melaksanakan konsolidasi dengan menyusun dan mengorganisir kembali Satuan Linmas di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kota; b. menyiagakan Satlinmas; dan c. melakukan pengamatan dan deteksi dini terhadap keresahan dan gejolak masyarakat. (4) Pelaksanaan bantuan penanganan pengamanan pada tahap kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye Pemilu; b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu dan/atau menggagalkan pelaksanaan Pemilu; c. melakukan tindakan preemtif dan preventif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan kepolisian; dan Halaman 11 dari 32 hlm…

d. melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual meliputi: 1. pencabutan atau perusakan atau pembakaran tanda gambar parpol peserta Pemilu; 2. perusakan Pemilu;

atau

pembakaran

kantor

peserta

3. perkelahian antar peserta kampanye dan/atau dengan masyarakat; 4. teror dan sabotase; dan/atau 5. kerusuhan massa. (5) Pelaksanaan bantuan penanganan pengamanan pada tahap masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat; a. membantu membersihkan tanda gambar atau alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu; b. membantu mengamankan pengumuman ketua KPPS tentang tempat dan waktu pemungutan suara kepada peserta Pemilu; c. membantu memelihara dan menjaga keamanan TPS yang sudah selesai dibuat; d. membantu menjaga keperluan Pemilu;

keamanan

barang-barang

e. membantu aparat penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan masa tenang; f. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu dan/atau menggagalkan pelaksanaan Pemilu; g. melakukan tindakan pengamanan secara preemtif dan preventif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan kepolisian; dan h. melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual meliputi: 1. intimidasi oleh oknum dan/atau kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan Pemilu dan/atau maupun masyarakat pemilih; 2. usaha-usaha perusakan dan/atau pembakaran TPS dan prasarana Pemilu lainnya; dan/atau 3. teror dan sabotase.


(6) Pelaksanaan bantuan penanganan pengamanan pada tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir; b. menjaga ketenteraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang ditentukan; c. mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam, dan barang lainnya yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS; d. mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TPS serta mengambil barang titipannya setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya; e. mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS; f. mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke PPS di kantor desa/kelurahan setelah KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS; g. mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari PPS ke PPK di kantor kecamatan setelah PPS membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan; dan h. melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual meliputi: 1. perusakan/pembakaran TPS, kotak suara, kartu suara dan dokumen pemilu lainnya; 2. intimidasi oleh oknum/kelompok terhadap penyelenggaraan Pemilu masyarakat pemilih;

tertentu maupun

3. manipulasi/kecurangan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara; 4. kerusuhan massa; dan 5. teror dan sabotase. (7) Pelaksanaan bantuan penanganan pengamanan pada tahap penetapan hasil Pemilu dan penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih serta pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g meliputi: a. kesiapsiagaan personil; Halaman 13 dari 32 hlm…

b. melaksanakan perintah Kepala Desa, Lurah, Camat dan Walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan Pemilu; dan c. melakukan bantuan pengamanan ancaman faktual meliputi:

terhadap

1. penolakan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu; 2. provokasi terhadap hasil-hasil Pemilu; 3. kerusuhan massa; dan 4. teror dan sabotase. Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas membantu terwujudnya upaya dalam penegakan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Satlinmas menyelenggarakan fungsi: a. Perlindungan; b. Pemajuan; c. Penegakan; d. Pemenuhan; dan e. penghormatan HAM. (2) Pelaksanaan penegakan HAM melalui kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya; b. memberikan jaminan dan/atau memfasilitasi masyarakat untuk: 1. tidak diperlakukan siapapun;

membantu

sewenang-wenang

oleh

2. tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat manusia; dan/atau 3. harta benda yang disita dan/atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya. c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan/atau patut diduga dapat terjadi pelanggaran HAM; d. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman, dan menfasilitasi penyediaan, bantuan sandang, pangan, papan, dan pengobatan; Halaman 14 dari 32 hlm…

e. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman, dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan f. memberikan perlindungan kepada kelompokkelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM. (3) Pelaksanaan penegakan HAM melalui kegiatan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan akses informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM; b. menggalang partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM dan bencana atau musibah yang dihadapi masyarakat; c. mengarahkan dan mendayagunakan masyarakat untuk senantiasa melakukan upaya penegakan hukum dan HAM untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat; d. membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan potensi masyarakat membantu upaya pemajuan HAM; dan e. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan. (4) Pelaksanaan penegakan HAM melalui kegiatan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, HAM, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; c. melaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Batu melalui kepolisian sektor di wilayah kecamatan atas ditemukannya atau patut diduga terjadi tindak pidana; d. memfasilitasi penanganan pelanggaran HAM untuk segera mendapatkan kepastian hukum; e. menghindari perlakuan diskriminatif dengan dalih dan alasan apapun; dan


f. menyerahkan kepada PPNS pada Satpol PP Kota Batu atas temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran Peraturan Kepala Daerah.

Daerah

dan

Peraturan

(5) Pelaksanaan penegakan HAM melalui kegiatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. memberikan layanan untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM; b. menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang peka atau rawan menimbulkan pelanggaran HAM; c. memberikan

kesempatan

yang

sama

kepada

masyarakat untuk mendapatkan haknya, menjamin kebebasannya secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan; dan d. memberikan pertolongan secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan bantuan karena musibah

atau

kecelakaan

untuk

mendapatkan

pertolongan lebih lanjut. (6) Pelaksanaan

penegakan

HAM

melalui

kegiatan

penghormatan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. menjunjung

tinggi

azas

praduga

tak

bersalah

sebelum ada kepastian hukum terhadap warga yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran HAM; dan b. menghindari pelanggaran HAM berupa: 1. penggunaan tindakan yang menyimpang dari prosedur tetap; 2. salah sasaran penindakan; 3. merusak atau mengambil harta orang lain; 4. melakukan penganiayaan terhadap pelanggar; 5. melakukan

tindakan

pemerasan

atau

memperkaya diri sendiri; 6. melakukan penahanan di luar kewenangan; 7. melakukan pelecehan seksual; dan/atau 8. membiarkan orang menderita tanpa pertolongan.


Pasal 11 (1) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan tugas tambahan bagi Satlimas sesuai kedudukan pada wilayah tugas tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas menyelenggarakan fungsi: a. kegiatan di tingkat Kota terdiri dari: 1. membantu tugas Satpol PP dalam menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan; 2. melaksanakan piket awas siaga pada kantor Satpol PP Kota Batu; 3. mempertanggungjawabkan prasarana Satlinmas;

inventaris/sarana

4. membantu melaksanakan penjagaan objek vital, dan/atau tempat strategis yang meliputi: a. taman kota; b. ruang terbuka hijau; c. city walk; d. tempat wisata dan sejenisnya dengan penugasan dari Satpol PP;

sesuai

e. Berbagai fasilitas sarana dan prasarana lainnya. 5. memonitor pelaksanaan tugas-tugas Satlinmas di seluruh kecamatan; dan 6. melaporkan hasil pelaksanaan bentuk laporan harian.

tugas

dalam

b. kegiatan di tingkat Kecamatan terdiri dari: 1. melaksanakan piket; 2. mengisi buku kegiatan; 3. mengisi buku tamu; 4. mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana Satlinmas; 5. melaporkan situasi ke Pemerintah melalui Camat dan Satpol PP Kota Batu;

Daerah

6. memonitor pelaksanaan tugas Satlinmas Desa/Kelurahan se-wilayah Kecamatan; dan 7. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.


c. kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan, yaitu: 1) melaksanakan piket; 2) mengisi buku kejadian; 3) mengisi buku tamu; 4) mengisi buku absen; 5) mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana Satlinmas; 6) melaksanakan patroli lingkungan atau ronda; 7) menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan 8) melaporkan situasi ke Kecamatan dan Kota. Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 12 (1) Satlinmas Kota Batu memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari: a. satuan di tingkat Kota terdiri dari beberapa SatlinmaS tingkat Kecamatan wilayah Kota Batu yang selanjutnya disebut Satlinmas Kota; b. satuan di tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa Satlinmas tingkat Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlinmas Kecamatan; dan c. satuan di tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlinmas Desa/Kelurahan. (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 13 (1) Struktur Organisasi Satlinmas Kota terdiri dari: a. Penasehat; b. Pembina; c. Komandan Linmas Kota; dan d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. (2) Bagan struktur organisasi Satlinmas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 14 (1) Struktur Organisasi Satlinmas Kecamatan terdiri dari: a. Pembina; b. Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar); c. Komandan Linmas Kecamatan; dan d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. (2) Bagan struktur organisasi Satlinmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 15 (1) Struktur Organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan terdiri dari: a. Pembina; b. Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar); c. Komandan Linmas Desa/Kelurahan; dan d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. (2) Bagan struktur organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Keempat Keanggotaan Satlinmas Pasal 16 (1) Anggota Satlinmas Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Anggota Satlinmas Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satpol PP atas usul Camat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satpol PP atas usul Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paragraf 1 Pengangkatan Anggota Satlinmas Pasal 17 (1) Seleksi untuk pengangkatan anggota Satlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batu dengan membentuk Tim Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. pada saat pendaftaran paling rendah usia 18 (delapan belas) tahun, paling tinggi umur 40 (empat puluh) tahun atau ditentukan lain; e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah; f. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP/KK; g. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm bagi pria, 150 (seratus lima puluh) cm bagi wanita; h. pendidikan paling rendah SLTP atau sederajat; i. berkelakuan baik dan bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan j. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas. (3) setiap anggota Anggota (KTA) fungsinya.

Satlinmas diberikan Kartu Tanda dalam melaksanakan tugas dan

(4) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Paragraf 2 Pemberhentian Anggota Satlinmas Pasal 18 (1) Anggota Satlinmas diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; Halaman 20 dari 32 hlm…

c. pindah domisili; d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan; e. melakukan perbuatan tercela; atau f. melakukan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 19 (1) Anggota Satlinmas yang mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah domisili dan tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat. (2) Anggota Satlinmas yang melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 20 Masa pengabdian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa pengabdian 5 (lima) tahun. BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan tugas, anggota Satlinmas bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan melakukan koordinasi bersama unsur TNI/Polri di wilayah kerja masing-masing. (2) Hubungan tata kerja Satlinmas dengan instansi vertikal Desa/Kelurahan, Kecamatan, Satpol PP bersifat konsultatif dan koordinatif. (3) Hubungan tata kerja dengan instansi horizontal atau pihak ketiga pada masing-masing wilayah kerja bersifat kemitraan. (4) Hubungan tata kerja Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum


dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 22 Anggota Satlinmas berhak: a. memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas dan pakaian seragam Satlinmas serta kelengkapan lainnya; b. memperoleh honor berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan penyelenggaraan kegiatan; c. memperoleh insentif secara berkala dengan besaran jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah; d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara kontinyu sesuai dengan kebutuhan; dan e. memperoleh tali asih yang diberikan kepada anggota Satlinmas yang memasuki masa purna tugas atau diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan bagi yang berprestasi. Pasal 23 Penentuan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan pemberian tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 24 Anggota Satlinmas berkewajiban: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, HAM, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas pokok, tugas khusus, dan tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab;


c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya; e. melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Satpol PP; f. menyusun laporan setiap bulan kepada Kepala Satpol PP melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan; g. wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk data atau informasi dan dokumen negara; dan h. mengikuti pendidikan dan pelatihan BAB VI SARANA DAN PRASARANA Bagian Kesatu Pakaian Dinas Pasal 25 (1) Pakaian Dinas Satlinmas terdiri dari: a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); b. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan c. Pakaian Dinas Khusus. (2) Pengguna Pakaian Dinas dengan rincian: a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan piket/tugas lapangan. b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan oleh jajaran Penasehat, Pembina, dan Kalakhar dalam kegiatan Upacara Hari-hari Besar atau Kenegaraaan Republik Indonesia; c. Pakaian Dinas Khusus digunakan oleh Anggota Satlinmas Kota dalam melaksanakan tugas di tempat strategis, tempat wisata, dan objek vital sesuai penunjukan Satpol PP. (3) Warna kain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 26 Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Atribut Pasal 27 (1) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari: a. sepatu lars warna hitam bertali; b. penutup kepala yang

terdiri dari baret Satlinmas

dan topi lapangan berwarna hijau; c. tali korp terdiri dari: 1. warna merah untuk Jajaran Komandan Linmas Tingkat

Kota,

Kecamatan

Komando

dan

Komando

Linmas

Tingkat

Linmas

Tingkat

Desa/Kelurahan dipasang di bahu kanan; dan 2. tali korp warna hitam untuk Jajaran Komandan Regu di pasang di bahu kiri. d. dragreem warna hitam. (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari: a. sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH) warna hitam; b. baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) Linmas; c. penutup kepala mutz warna hijau; dan d. tanda jabatan Satlinmas. (3) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari: a. sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH) warna hitam bertali; b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau; c. dragreem putih; dan d. atribut khusus sebagai anggota Satlinmas Kota.


Bagian Ketiga Peralatan Operasional Pasal 28 Peralatan operasional Satlinmas terdiri dari: a. markas koordinasi Satlinmas; b. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja; c.

alat komunikasi yang terdiri dari handy talky (HT) dan pancar ulang; dan

d. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di wilayah masingmasing. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 Pembinaan dan Pengawasan terhadap anggota Satlinmas dilakukan oleh Walikota melalui Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENDANAAN Pasal 30 Pendanaan Satlinmas bersumber dari: a. APBN b. APBD Provinsi; c. APBD Kota Batu; d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan e. Swadaya Masyarakat. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.


(2) Organisasi Satlinmas yang telah berlakunya Peraturan Walikota menyesuaikan dalam waktu paling terhitung mulai diundangkannya ini.

terbentuk sebelum ini harus segera lama 1 (satu) tahun Peraturan Walikota

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Walikota diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu Pada tanggal 25 Maret 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 25 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd WIDODO BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 9/E


Lampiran I Peraturan Walikota Batu Nomor : 17 Tanggal : 25 Maret

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BATU

No.

JABATAN DALAM SATLINMAS

JABATAN DALAM DINAS

1.

3.

2.

1.

PENASEHAT

WALIKOTA BATU

2.

PENASEHAT II

WAKIL WALIKOTA BATU

3.

PEMBINA TK. KOTA

SEKRETARIS DAERAH

4.

KOMANDAN LINMAS KOTA

KASATPOL PP

5.

SEKSI OPERASI DAN PEMBINAAN

KASI LINMAS SATPOL PP

6.

PEMBINA TK. KECAMATAN

CAMAT

7.

KALAKHAR (Ketua Pelaksana Harian) KECAMATAN

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN

8.

PEMBINA TK. DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA/LURAH

9.

KALAKHAR (Ketua Pelaksana Harian) DESA/KELURAHAN

KAUR/KASI PEMERINTAHAN DESA/KEL.

KOMANDAN LINMAS KECAMATAN DAN KOMANDAN LINMAS DESA/KELURAHAN

MASYARAKAT

10.

WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO


2014 2014

Lampiran II Peraturan Walikota Batu Nomor : 17 Tanggal : 25 Maret

2014 2014

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BATU

WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

KASATPOL PP

KASUB BAGIAN TATA USAHA

KASI SARANA & PRASARANA

KASI PENEGAKAN PERDA

KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATLINMAS KOTA

SATLINMAS KECAMATAN

SATLINMAS DESA/KEL. Keterangan: ____________ Garis Komando -------------- Garis Koordinasi



Lampiran III Peraturan Walikota Batu Nomor : 17 Tanggal : 25 Maret

2014 2014

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN

CAMAT (Pembina)

SEKRETARIS KECAMATAN

KASI PEMERINTAHAN

KASI PEMBANGUNAN

KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN (Selaku Ka.Lak.Har)

KASI PEMBERDAYA AN MASYARAKAT

KOMANDAN LINMAS KECAMATAN

KOMANDAN LINMAS DESA/KEL.

Keterangan: ____________ Garis Komando -------------- Garis Koordinasi



KASI KESEJAH TERAAN RAKYAT

Lampiran IV Peraturan Walikota Batu Nomor : 17 Tanggal : 25 Maret

2014 2014

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

LURAH (Pembina)

SEKRETARIS KELURAHAN

KASI PEMERINTAHAN

KASI PEMBANGUNAN

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KASI KESEJAHTE RAAN RAKYAT

KOMANDAN LINMAS KELURAHAN




Lampiran V Peraturan Walikota Batu Nomor : 17 Tanggal : 25 Maret

2014 2014

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA

KEPALA DESA (Pembina)

SEKRETARIS DESA

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

KAUR PEMERINTAHAN

KAUR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KAUR KESEJAHTE RAAN RAKYAT

KOMANDAN LINMAS DESA




Lampiran VI Peraturan Walikota Batu Nomor : 17 Tanggal : 25 Maret

GARIS KOORDINASI DAN KONSULTASI KEMITRAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BATU

PEMKOT ----------------------------------------------------(tingkat Kota)

KODIM 0818/ POLRES BATU

KECAMATAN ----------------------------------------------------(tingkat Kecamatan)

KORAMIL/ POLSEK

DESA/KEL. ----------------------------------------------------(tingkat Desa/Kel)

BABINSA/ POLMAS




2014 2014

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents