WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR
27 TAHUN 2012 TENTANG
TATA KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tata Kearsipan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
12. 13.
14.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 71 tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KEARSIPAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu. 2. Walikota adalah Walikota Batu. 3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13.
14.
15.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Batu. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batu. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Kota Batu yang dipisahkan. Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kota Batu. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi basik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 17. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 18. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan. 19. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. 20. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 21. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. 22. Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah. 23. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 24. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan arsip atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
BAB II PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Pasal 2 (1)
Penyelenggaraan kearsipan di tingkat kota merupakan tanggung jawab Walikota sesuai kewenangannya.
(2)
(3)
Penyelenggaraan kearsipan di tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pembinaan kearsipan; dan b. pengelolaan arsip. Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batu mengacu kepada penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional.
BAB III PEMBINAAN KEARSIPAN Pasal 3 (1)
(2)
Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Unit kearsipan pada masing-masing SKPD dan BUMD bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungannya.
BAB IV PENGELOLAAN ARSIP Pasal 4 (1)
(2) (3) (4)
Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengelolaan arsip dinamis; dan b. pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab SKPD. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Pasal 5
(1)
(2)
Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh seluruh SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan: a. penciptaan arsip; b. penggunaan arsip; c. pemeliharaan arsip; dan d. penyusutan arsip.
Bagian Kesatu Penciptaan Arsip Pasal 6 (1)
(2)
(3)
(4)
Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pembuatan arsip; dan b. penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas dan klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. Cara penggunaan Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. Pasal 7
(1) (2)
(3)
Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus diregistrasi. Arsip yang sudah diregistrasi selanjutnya didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan tindakan pengendalian. Pasal 8
(1)
(2) (3)
Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima. Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi oleh pihak yang menerima. Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya didistribusikan kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian. Pasal 9
(1)
Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan pada masing-masing SKPD dan BUMD.
(2)
Unit pengolah dan unit kearsipan pada masingmasing SKPD dan BUMD wajib memelihara dan menyimpan dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip. Pasal 10
(1) (2)
Pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentisitasnya berdasarkan tata naskah dinas. Unit pengolah yang ada di setiap SKPD dan BUMD bertanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang diciptakan. Bagian Kedua Penggunaan Arsip Pasal 11
(1)
(2) (3)
Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab setiap SKPD dan BUMD. Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif. Bagian Ketiga Pemeliharaan Arsip Pasal 12
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada masing-masing SKPD dan BUMD. Pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan pada masing-masing SKPD dan BUMD. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan: a. pemberkasan arsip aktif; b. penataan arsip inaktif; c. penyimpanan arsip; dan d. alih media arsip.
Pasal 13 (1) (2)
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7)
Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip. Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima. Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas. Daftar berkas sekurang-kurangnya memuat: a. unit pengolah; b. nomor berkas; c. kode klasifikasi; d. uraian informasi berkas; e. kurun waktu; f. jumlah; dan g. keterangan. Daftar isi berkas sekurang-kurangnya memuat: a. nomor berkas; b. nomor item arsip; c. kode klasifikasi; d. uraian informasi arsip; e. tanggal; f. jumlah; dan g. keterangan. Unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan yang ada di setiap SKPD maupun BUMD paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Pasal 14
(1) (2)
(2)
Pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan. Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli. Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengaturan fisik arsip; b. pengolahan informasi arsip; dan c. penyusunan daftar arsip inaktif.
(3)
(4)
Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat: a. pencipta arsip; b. unit pengolah; c. nomor arsip; d. kode klasifikasi; e. uraian informasi arsip; f. kurun waktu; g. jumlah; dan h. keterangan. Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan masing-masing SKPD dan BUMD. Pasal 15
(1) (2)
(3) (4)
Penyimpanan arsip dilakukan terhadap arsip aktif dan inaktif. Penyimpanan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah yang ada di setiap SKPD dan BUMD. Penyimpanan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan di setiap SKPD dan BUMD. Penyimpanan arsip aktif dan inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA. Pasal 16
(1) (2)
(3) (4)
Pemeliharaan arsip vital dilaksanakan berdasarkan program arsip vital. Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi; b. pelindungan dan pengamanan; dan c. penyelamatan dan pemulihan. Pemeliharaan arsip vital menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
Bagian Keempat Penyusutan Arsip Pasal 17 Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan: a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
b.
c.
pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan penyerahan arsip statis dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD kepada Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Pasal 18
(1)
(2)
Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. penyeleksian arsip inaktif; b. pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan. Pasal 19
(1)
(2)
(3)
Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan. Pasal 20
(1)
(2)
Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD dan BUMD. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang: a. tidak memiliki nilai guna; b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA; c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
(3)
Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh SKPD dan BUMD masingmasing. Pasal 21
Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pembentukan Panitia Penilai Arsip; b. penyeleksian arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a; c. pembuatan daftar arsip usul musnah; d. penilaian oleh panitia penilai arsip; e. permintaan persetujuan dari masing-masing pimpinan SKPD dan BUMD; f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan g. pelaksanaaan pemusnahan: 1. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali; 2. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan; dan 3. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. Pasal 22 (1)
(2)
(3)
Pembentukan Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh pimpinan SKPD dan BUMD. Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Panitia Penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur: a. pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota; b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan c. arsiparis sebagai anggota. Pasal 23
(1)
Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dan BUMD setelah mendapat: a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip; dan b. persetujuan tertulis dari Walikota.
(2)
Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kearsipan di masing-masing SKPD dan BUMD. Pasal 24
(1)
(2)
Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan Walikota setelah mendapat: a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip; dan b. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Pasal 25
(1) (2)
(3) (4)
Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh setiap SKPD dan BUMD. Arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip; b. notulen rapat Panitia Penilai Arsip pada saat melakukan penilaian; c. surat pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip kepada pimpinan SKPD maupun BUMD yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan; d. surat persetujuan dari pimpinan SKPD maupun BUMD; e. surat persetujuan dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; f. keputusan pimpinan SKPD dan BUMD tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip; g. berita acara pemusnahan arsip; dan h. daftar arsip yang dimusnahkan. Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai arsip vital. Berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan ditembuskan kepada Kepala ANRI. Pasal 26
(1)
Penyerahan arsip statis oleh SKPD maupun BUMD kepada Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan terhadap arsip yang: a. memiliki nilai guna kesejarahan; b. telah habis retensinya; dan/atau c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA masing-masing SKPD.
(2)
Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan BUMD. (4) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masingmasing pimpinan SKPD dan BUMD. Pasal 27 (1) Arsip statis yang diserahkan oleh SKPD dan BUMD kepada Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. (2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka SKPD dan BUMD melakukan autentikasi. (3) Apabila SKPD maupun BUMD tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi berhak untuk menolak penyerahan arsip statis. (4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Pasal 28 (1) Prosedur penyerahan arsip statis dilaksanakan sebagai berikut: a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan; b. penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah; c. pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan SKPD maupun BUMD kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari masing-masing pimpinan SKPD maupun BUMD bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan; d. verifikasi dan persetujuan dari Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi sesuai wilayah kewenangannya; e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan SKPD dan BUMD; dan f. pelaksanaaan serah terima arsip statis oleh pimpinan SKPD dan BUMD kepada kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.
(2) Penyerahan arsip dilaksanakan dengan memperhatikan format dan media arsip yang diserahkan. (3) Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip meliputi: a. keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip; b. notulen rapat Panitia Penilai Arsip pada saat melakukan penilaian; c. surat pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip kepada pimpinan SKPD dan BUMD yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan; d. surat persetujuan dari Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi; e. surat pernyataan dari pimpinan SKPD dan BUMD bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan; f. keputusan pimpinan SKPD dan pimpinan BUMD tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis; g. berita acara penyerahan arsip statis; dan h. daftar arsip statis yang diserahkan. (4) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan oleh SKPD maupun BUMD dan Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi serta diperlakukan sebagai arsip vital. Pasal 29 (1) Arsip statis yang ada pada masing-masing SKPD maupun BUMD wajib diserahkan kepada Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. (2) Penetapan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Walikota. (3) Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan di masing-masing SKPD dan BUMD. (4) Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Pasal 30 (1) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan: a. menata informasi arsip statis; b. menata fisik arsip statis; dan c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.
(2) Sarana bantu temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi guide, daftar arsip statis, dan inventaris arsip. (3) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. pencipta arsip; b. nomor arsip; c. kode klasifikasi; d. uraian informasi arsip; e. kurun waktu; f. jumlah arsip; dan g. keterangan. Pasal 31 (1) Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip. (2) Berita acara alih media arsip statis sekurangkurangnya memuat: a. waktu pelaksanaan; b. tempat pelaksanaan; c. jenis media; d. jumlah arsip; e. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan; f. keterangan proses alih media yang dilakukan; g. pelaksana; dan h. penandatangan oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan JRA dan pedoman retensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1) Untuk menampung masalah-masalah baru yang timbul sebagai akibat semakin luasnya ruang lingkup kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan klasifikasi kearsipan, secara berkala mengadakan penyempurnaan terhadap klasifikasi kearsipan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Dalam rangka penyempurnaan klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batu, semua SKPD maupun BUMD menyampaikan masalah-masalah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 29 Agustus 2012 WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 29 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd
WIDODO, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19591223 198608 1 002 BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 NOMOR 12/E
Lampiran I Peraturan Walikota Batu Nomor : 27 Tahun 2012 Tanggal: 27 Agustus 2012
POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU (METHODE 3 ANGKA DASAR) 000
UMUM
000 001 . . . . .
1 2 3 31 32
. . . . . .
1 2 3 4 5 6
. . . .
1 2 3 4
UMUM Lambang Garuda Bendera Kebangsaan Daerah Daerah Tingkat I/Provinsi Daerah Tingkat II/ Kabupaten /Kota Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Pegawai lihat 861 .1 Bintang Satyalencana Samkarya Nugraha Monumen Penghargaan secara adat Penghargaan lainnya Hari Raya / Besar Nasional, 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb. Keagamaan - Idulfitri Hari Ulang Tahun (HUT) Hari besar Internasional
. . . .
1 2 3 4
Ucapan Ucapan Ucapan Ucapan Ucapan
002
003
004
005 006 .1 .2 .3 007 008 009 010 011 012 . . . . . . . 013 014 015 016 017
1 2 3 4 5 6 7
Terimakasih Selamat Belasungkawa lainnya
Undangan Jabatan Pamong Praja Tanda Pengenal Pejabat Lainnya URUSAN DALAM Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas Rumah Dinas Tanah untuk rumah dinas Perabotan Rumah Dinas Rumah Dinas Golongan I Rumah Dinas Golongan II Rumag Dinas Golongan III Rumah/ Bangunan Lainnya Rumah Pejabat Negara Mess / Guest House Rumah Susunan/Apartemen Penerangan listrik/Jasa Listrik Telepon/Faximile/Internet Keamanan / Ketertiban kantor
018 019 . . . . . .
1 2 21 3 4 5
020
Kebersihan Kantor Protokol Upacara Bendera Tata tempat Pemasangan Gambar Presiden / Wakil Presiden Audiensi/Menghadap Pimpinan Alamat - alamat kantor dan pejabat Umbul-umbul / Spanduk
028
PERALATAN Penawaran Alat tulis Mesin Kantor Perabot kantor Alat angkutan Pakaian dinas Senjata Pengadaan Jasa Non Fisik Jasa Fisik Konstruksi Non Konstruksi Pemeriksaan Hasil Pengadaan Inventaris
030 031 032 033 034 035 036
KEKAYAAN DAERAH Sumber Daya Alam Asset Daerah -
040 041
PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI Perpustakaan Ekspedisi ke 2 Surat pengantar Salah kirim Sekolah Keliling Dokumentasi Kearsipan Pola Klasifikasi Penataan Berkas Penyusutan Arsip Jadual Retensi Pemindahan Arsip Penilaian Arsip Pemusnahan Arsip Penyerahan Arsip Berita Acara Penyusutan Arsip Daftar Pertelaan Pembinaan Kearsipan Bimbingan Teknis Pemeliharaan /Perawatan arsip Pengawetan Sandi -
.1 021 022 023 024 025 026 027 . . . . .
1 2 3 4 5
. . . . .
1 2 3 4 5
. . . . . . . . . . . . . . .
1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 4 41 5 51 6
042 043 044 045
046 047 048 049
050
056
PERENCANAAN Repelita/8 sukses ( RPJM) Pelita Daerah, Tambahan Kode wilayah Bantuan Pembangunan Daerah, Tambahan kode wilayah Bappeda Bidang Pemerintahan Klasifikasikan disini : Proyek Prasarana fisik Pemerintahan Tambahan perincinan 100 pada 051. Contoh : Proyek Kepenjaraan : 051.86 Bidang Politik Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahan perincian 300 pada 053 contoh : Proyek Ketataprajaan : 053.31051.86 Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahan perincian 400 pada 054 Contoh : Proyek Resetlement Desa : 054.671 Bidang Perekonomian Tambahan perincian 500 pada 055 Contoh : Proyek pasar : 055.112 Bidang Pekerjaan Umum Tambahan perincian 600 pada 056
057 058 059
Contoh : Proyek jembatan : 056.3 Bidang Pengawasan Bidang Kepegawaian Bidang Keuangan
. . . .
1 11 12 13
051
052 053 054 055
060 061 .1 .2 062 063 064 065 066 067 068 069 . . . . .
1 2 3 4 5
ORGANISASI / KETATALAKSANAAN Program Kerja Organisasi Instansi Pemerintah Struktur Organisasi Susunan dan tatakerja Tata tertib kantor, jam kerja di Bulan Puasa Organisasi Badan Non Pemerintah (LPND) Organisasi Badan Internasional Organisasi Badan Semi Pemerintah Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem Stempel Dinas Pelayanan Umum Komputerisasi/Siskomdagri Analisis dan Formasi Jabatan Kompetensi Pegawai Uraian Jabatan Peningkatan Kinerja Budaya Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
PENELITIAN Riset Survey Kajian Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi Departemen Non Departemen Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan/Desa
080 081 082 083 084 085 086 087
KONPERENSI Gubernur Bupati / Walikota Komponen, eselon lainnya Instansi lainnya Internasional di dalam Negeri Internasional di luar Negeri -
088 089
-
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
PERJALANAN DINAS Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah Perjalanan Menteri ke Daerah Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I) Perjalanan pegawai, termasuk pemanggilan pegawai Perjalanan tamu asing ke daerah Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri Perjalanan Menteri ke Luar Negeri Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100
PEMERINTAHAN Meliputi : Tatapraja, Legislatif, Judikatif, Hubungan Luar Negeri
100 101 102 103 104
PEMERINTAHAN GDN (gerakan disiplin nasional) -
110 111
PEMERINTAH PUSAT Presiden Meliputi Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan / Pidato Wakil Presiden Meliputi Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan / Pidato Susunan Kabinet Reshuffle Penujukan Menteri ad interim Sidang Kabinet Departemen Dalam Negeri Amanat Menteri Dalam Negeri Departemen Lainnya Lembaga Tinggi Negara Lembaga pemerintah Non Departemen (LNDP) Otonomi /Desentralisasi/Dekonsentrasi Kerja sama antar Departemen
-1 -2 112
-1 -2 113 -1 -2 -3 114 -1 115 116 117 118 119 120 . 04 .042 .1 .2 . 21 . 22 . 23 121
122
123
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I Laporan Daerah, Tambahkan Kode wilayah Monografi, Tambahkan kode wilayah Koordinasi Instansi tingkat Propinsi Dinas otonom Instansi vertikal Kerjasa Antar Provinsi/Daerah Kepala Daerah, Tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Meninggal, pemberhentian, serah terima jabatan dsb. Wakil Kepala Daerah, Tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dsb. Sekretaris Wilayah Daerah, Tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian serah terima jabatan.
124 .1 125 .1 126 127 128 129 130 131
-1 132
133
134 -1 -2 -3 -4 135
136 137 138 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 139 140 141 142 143 144 145 146 .1 -2 -3 -4 -5
Badan - badan pertimbangan Daerah Meliputi Muspida Pembentukan / Pemekaran Pemberian / Perobahan nama kepada : daerah, kota, benda geografis, gunung, sungai, pulau, selat dan sebagainya Pembagian Wilayah Penyerahan urusan Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Meninggal, Memori Kepala Daerah, dan sebagainya Sambutan/Pengarahan/Amanat Wakil Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah, meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Meninggal, Memori Kepala Daerah, dan sebagainya Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah, meliputi: pencalonan, Pengangjkatan, Meninggal, pelantikan, Pemberhentian, Serah terima jabatan, dan sebaginya Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Muspida Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional) Forum Koordinasi Lainnya Kerjasama antar Kabupaten/ Kota Pembentukan /Pemekaran Wilayah Pembentukan Wilayah pembantu Bupati/Walikota Perubahan Batas Wilayah Pemekaran Wilayah Permasalahan Batas Wilayah Pembentukan Ibukota / Kota Madya Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan Pembagian Wilayah Penyerahan Urusan Pemerintah Kecamatan Sambutan /Pengarahan/Amanat Pembentukan Kecamatan Pemekaran Kecamatan Perluasan/perubahan Batas Wilayah Kecamatan Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren PEMERINTAHAN DESA Pamong Desa Meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dsb Penghasilan Pamong Desa Kekayaan Desa Dewan tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa Administrasi Desa Kewilayahan Pembentukan Desa/Kelurahan Pemekaran Desa/kelurahan Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan Perubahan Nama Desa Kerjasama antar Desa/Kelurahan
147 148 -1 -2 -3 149 -1 -2 -3 150 151
. . . . . .
1 2 3 31 32 4
152 153 .1 .2 154 155 . . . . . .
1 2 3 31 32 4
. . . .
1 2 3 4
156
157 .1 .2 158 159 160 161
Lembaga-lembaga tingkat Desa. Jangan diklasifikasikan disini. Lihat : 410 dengan perinciannya Perangkat Kelurahan Kepala Kelurahan Sekretaris Kelurahan Staf Kelurahan Dewan Kelurahan Rukun Tetangga Rukun Warga Rukun Kampung LEGISLATIF MPR / DPR Keanggotaan MPR Pencalonan Pengangkatan Recall Meninggal Pelanggaran Persidangan Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Hak Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Pelanggaran Persidangan Sidang pleno Dengar pendapat Rapat komisi Reses Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Jawaban Pemerintahan Hak
164 165 166 167 168 169
DPRD PROPINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH Keanggotaan Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Pelanggaran Persidangan Reses Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Hak Sekretaris DPRD Propinsi -
170 171
DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH Keanggotaan
.1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
162 .1 163 .1 .2
.1 .2 .3 -4 -5 172 173 -1 -2 174 175 176 177 178 179 180 180
. . . .
1 11 12 2
. . . . . .
1 2 3 31 32 4
181
182 183
184 185
.1 . 31 . . . . .
1 2 3 4 5
186 187 188
188
.1 .2 .3 . 31 . 32 . 33 . 34 -341 -342 .4 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 .5 . 51 . 52 . 53 . 54
Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Persidangan Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Hak Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota HUKUM Konstitusi Dasar Negara Undang - undang Dasar GBHN Perdata Tanah Rumah Utang / Piutang Gadai Hipotik Notariat Pidana Peradilan Peradilan Agama Islam lh. 451.6 Peradilan perkara tanah lh. 593.71 Bantuan Hukum Hukum Internasional Imigrasi Visa Paspor Exit Reentry Lintas batas Kepenjaraan Kejaksaan Peraturan Perundang-undangan TAP MPR Undang - Undang Peraturan Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Peraturan Lembaga Non Departemen Peraturan Daerah Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Gubernur Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,Peraturan Bupati/Walikota Keputusan Presiden Menteri Lembaga Non Departemen Gubernur Bupati / Walikota Instruksi Presiden Menteri Lembaga Non Departemen Gubernur
. 55 189 1 190 191 192 193
Bupati / Walikota Hukum Adat Tokoh adat / masyarakat
194 195 196
HUBUNGAN LUAR NEGERI Perwakilan Asing Tamu Negara Kerjasama dengan Negara Asing Asean Bantuan Luar Negeri Perwakilan R.I. di Luar Negeri PBB Laporan Luar Negeri
200 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
POLITIK POLITIK Kebijaksanaan Umum Orde Baru Reformasi -
210 211 212 213 214 215
KEPARTAIAN Partai Demokrasi Indonesia Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Komposisi Kepengurusan AnggaranDasar/ Anggaran Rumah Tangga Bendahara Partai -
.1 .2
-1 216 217 218 219 220 221 .1 .2 .3 222 .1 .2 223 224 225 226 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 227 228 229
ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan Perjoangan Perintis Kemerdekaan Angkatan '45 Veteran Berdasarkan Kekayaan PEPBAPRI Wreda Tama Berdasarkan Kerokhanian/Agama Lembaga Adat Penghayatan Kepercayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Yayasan Pemerhati Lingkungan Hidup/Kesehatan Pemerhati Pendidikan Pemerhati Sosial Pemerhati Ham/Demokrasi/Hukum Pemerhati Amal Pemerhati pemerintahan Pemerhati Bencana Alam Pemerhati Kerukunan Hidup Pemerhati Tenaga Kerja -
230 231
236 237 238 239
ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONIL Ikatan Dokter Indonesia IDI (Ikatan Dokter Indonesia) PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Persatuan ahli Gizi Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Persatuan Sarjana Hukum Indonesia Persatuan Advokat Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Notaris Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikatan Pustakawan Indonesia
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
ORGANISASI PEMUDA Komite Nasional Pemuda Indonesia Organisasi Mahasiswa Organisasi Pelajar Gerakan Pemuda Ansor Gerakan Pemuda Islam Indonesia Gerakan Pemuda Marhaenis -
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Federasi Buruh Seluruh Indonesia Organisasi Buruh Internasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Keluarga Sopir Profesional Seluruh Indonesia KSPSI) Gabungan Pengusaha Ojek Seluruh Indonesia (GAPOKSI) -
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
ORGANISASI WANITA Dharma Wanita Kongres Wanita Indonesia Pemberdayaan Perempuan (Wanita) Kongres Wanita -
270 271 272 273 274 275 276
PEMILIHAN UMUM Pencalonan Tanda gambar Kampanye Petugas Pemilu Pemilih Sarana TPS Kendaraan Surat Suara Kotak Suara Pemungutan Suara /Perhitungan Suara Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD, DPD
-2 -3 -4 -5 232 233 234 235 -1
. . . . 277 278
1 2 3 4
279 -1 -2 280
Sarana Penyelenggaraan Pemilu Kantor Kendaraan
281 282 283 284 285 286 287 288 289
PELANGGARAN PEMILU Di TPS Di PPK Kampanye -
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
-
300
KEAMANAN / KETERTIBAN
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
KEAMANAN / KETERTIBAN Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Propinsi Jawa timur Satuan Kerja Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
PERTAHANAN Darat Laut Udara Perbatasan -
320 321 322 323 324
KEMILITERAN Latihan militer Wajib militer Operasi militer Kekaryaan ABRI Pejabat Sipil dari ABRI Klasifikasikan Dwifungsi ABRI AMD -
-1 -2 -3
-1
-1 -2 325
326 327 328 329
-
330 331
332 333 334 335 336 337 338 339
KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Kamera Kamling Jaga Wana Huru - hara / demonstrasi Senjata api / tajam Bahan peledak Perjudian Surat - surat kaleng Pengaduan Himbauan/Larangan -
340 341 342
PERLINDUNGANMASYARAKAT Latihan Dasar Bencana
.1 -2 -3 -4
-1 -2 -3 -4 -5 343 344 345 346 347 348 349
-
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
KEJAHATAN Makar / pemberontakan Pembunuhan Penganiayaan, pencurian / perampasan Subversi / penyeludupan / narkotika Pemalsuan Korupsi / penyelewengan / penyelahgunaan jabatan Perkosaan / perbuatan cabul Kenakalan Kejahatan lainnya
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
BENCANA Gunung berapi / gempa Banjir / tanah longsor Angin topan Kebakaran Pemadam kebakaran Kekeringan Tsunami Gunung api Gerakan Tanah / Tanah Longsor -
370 371 372 373
KECELAKAAN Darat Udara Laut
.1
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
Sungai/Danau -
400
KESEJAHTERAAN RAKYAT
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
KESEJAHTERAAN RAKYAT Keluarga Miskin -
410 411
PEMBANGUNAN DESA Pembinaan Usaha Gotong Royong Swadaya Gotong Royong Penataan Gototng Royong Gotong Royong Dinamis Gotong Royong Statis Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Pembinaan Klasifikasi Proyek Musyawarah Latihan Kerja Masyarakat Kader Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pusat Latihan Kursus-kursus Kurikulum / Sylabus Ketrampilan Pramuka Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Program Pembinaan Organisasi
.1 .11 .12 .13 .14 .2 .21 .22 .23 .24 .3 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .4 .41 .42
411
.43 .5 .51 .52 .53 .54 .55 .6 .61 .62 .63 .64
412 .1 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .3 .31 .32 .4 .41 .42 .43 .44 .5 .51 .52 .6 .61 .62 .63 413 .1 .11 .12 .2 .21 .22 .23 .3 .31 .32 .4 .41 .42 .43 44 .45 414 .1 .11 .12 .13 .14 .15 .2 .21
Kegiatan Penyuluhan Publikasi Peragaan Sosio Darma Siaran Pedesaan Penyuluhan Lapangan Kelembagaan Desa Kelompok Tani Rukun Tani Subak Dharma Tirta Perekonomian Desa Produksi Desa Pengolahan Pemasaran Keuangan Desa Perkreditan Desa Inventarisasi Data Perkembangan / Pelaksanaan Bantuan / Stimulans Petunjik / Pembinaan Pelaksanaan Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Penataan Bantuan Pembangunan Desa] Jumlah Desa yang diberi bantuan Pengarahan Pusat Daerah Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Pusat DAerah Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Bantuan Langsung Bantuan Keserasian Bantuan Juara Lomba Desa Prasarana Desa Prasarana Desa Pembinaan Bimbingan tehnis Pemukiman kembali penduduk Lokasi Diskusi Pelaksanaan Masyarakat Pradesa Pembinaan Penyuluhan Pemungutan perumahan dan lingkungan desa Rumah Sehat Proyek Perintis Pelaksanaan Pengembangan Perbaikan kampung Pengembangan Desa Tingkat perkembangan desa Jumlah desa Pemekaran desa Pembentukan desa baru Evaluasi Bagan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Penyusunan program
414
.22 .23 .24 .25 .3 .31 .32 .33 .34 -35 -36 .4 .41 .42 .43 .44
415
415
.1 .2 .3 .4 .41 .42 .43
416 417 418 419 420
.1
PENDIDIKAN Pendidikan khusus. Klasifikasikan disini : Pendidikan Putera-putera Irian Jaya Sekolah Pra Sekolah Sekolah Dasar Sekolah Menengah Sekolah Tinggi Sekolah Kejuruan Kegiatan sekolahan, Dies Natalis, Lustrum Kegiatan pelajar Reuni, Darmawisata Pelajar teladan Resimen Mahasiswa (MENWA) Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf Administrasi Sekolahan Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, pendaftaran, Mos,Ospek
.2
Tujuan belajar
.3 .4
Hari libur Uang sekolah - Klasifikasikan disini SPP
.5
Bea Siswa Methode belajar
.1 .2 .3
Kuliah Ceramah, Simposium Diskusi
.4 .5
Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN Kurikulum
.1 421
422
S
Lokasi UDKP Pelaksanaan Bimbingan / Pembinaan Evaluasi Tata Desa Inventarisasi Penyusunan Pola Tata Desa Aplikasi Tata Desa Pemetaan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa Pedoman Penilaian Kejuaraan Piagam Koordinasi Sektor Khusus (K) Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) Team Kordinasi Pusat (TKP) Kerjasama Luar Negeri (unicef) Perguruan Tinggi Departemen / Lembaga Non Departemen -
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .71 .72 .73 .74 .9
423
.6 .7 424 425 -1 -11 -12 -13 -2 -3 426 .1 .2 .21 .22 .23 .24 .3 .4 427
428 429
430 431 .1 .2 .21 432 .1 .2 .21 .22 433 434 435 436 440 441 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 442 .1 .2 .3 443 .1 .2 .21 .22
Karya tulis Ujian Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor Klasifikasi disini : Guru Teladan Sarana Pendidikan Gedung Gedung Sekolah Kampus Pusat kegiatan Mahasiswa Buku Perlengkapan Sekolah Keolahragaan Cabang olahraga Sarana Gedung Olah Raga Stadion Stadion Lapangan Kolam renang Pesta Olah raga Klasifikasikan disini : PON, Porsade, Olimpiade, dan sebaginya KONI Kepemudaan Meliputi organisasi dan kegiatan remaja Klasifikasikan disini : Gelanggang remaja Kepramukaan Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri lihat 890 KEBUDAYAAN Kesenian Cabang kesenian Sarana Gedung kesenian Kepurbakalaan Museum Peninggalan kuno Candi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa Usaha pertunjukkan, hiburan, kesenangan Kepercayaan KESEHATAN Pembinaan Kesehatan Gigi Mata Jiwa Kanker Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Perawatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) Obat-obatan Pengadaan Penyimpanan Pengiriman/Pendistribusian Penyakit Menular Pencegahan Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P.2 M.L.) Kusta Kelamin
.23 .24 .3 .31 .32 .33 .34 .4 .41 .42 .43 .44 .5 .51
444
.52 .53 .1 .2 .3 .4 .5
445 446 447 448 .1 .2 .3 .4 449 450 451 .1 .11 .12 .13 (.14) .15 .2 .3 .4 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .5 .6 .7 .8
Frambusia T.B.C/AIDS/HIV Epidemiology & Karantina (Epidka) Kholera Imunisasi Survailense Rabies (anjing gila) Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P.2 B.) Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (Deman Berdarah) (DHF) Filaria Serangga Hygiene Sanitasi Tempat-tempat pembuatan dan penjualaan makanan & minuman (TPPKM) Sarana Air Minum & Jamban Kelarga (Samijaga) Pestisida Gizi Kekurangan Makanan Bahaya kelapran, Busung lapar Keracunan makanan Menu makanan rakyat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Rumah Sakit Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUKESMAS Keliling, Poliklinik Tenaga medis Alat medis Pengobatan tradisional Pijat Tusuk jarum Jamu tradisional Dukun AGAMA Islam Peribadatan Sholat Zakat, Fitrah Puasa Haji. Jangan diklasifikasikan disini Lihat : 456 MTQ Rumah Ibadah Tokoh Agama Pendidikan Tinggi Menengah Dasar Pondok pesantren Gedung sekolah Tenaga pengajar Buku Dakwah Organisasi / lembaga pendidikan Harta Agama Wakaf, Baitalmal, dsb. Peradilan Organisasi Keagamaan bukan politik Majelis Ulama Mazhab
452 .1 .2 .3 .4 .5 453 .1 .2 .3 .4 .5 454 .1 .2 .3 .4 .5 456 460 461 .1 .2 .3 .4 462 .1 .2 .3 .4 463 .1 .2 .3 464 .1 .2 .3 465 .1 .2 466 .1 .2 .3 .4 .5 467 .1 468 469 .1 .2 .3 .4
Protestan Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama Rokhaniawan, Pendeta, Domine Mazhab Organisasi Gerejani Katholik Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama Rokhaniawan, Pastur Mazhab Organisasi Gerejani Hindu Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama Rokhaniawan Mazhab Organisasi Gerejani Bukan Politik Urusan Haji SOSIAL Rehabilitasi penderita cacad Cacad mata Cacad tubuh Cacad mental Bisu / tuli Tuna Sosial Gelandangan Pengemis] Tuna Susila Anak nakal Kesejahteraan anak / keluarga Anak putus sekolah Ibu teladan Anak Asuh Pembinaan Pahlawan Pahlawan Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya Perintis kemerdekaan Meliputi pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan dan jandanya Cacad Veteran Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Korban kekacauan, pengungsi, repatriasi Sumbangan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan Pencarian dana untuk sumbangan Penyelenggaraan Undian, ketangkasan, bazaar dsb Panti Asuhan Panti Jompo Bimbingan Sosial Masyarkat suku terasing Meliputi : Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman PMI Makam Umum Pahlawan Khusus keluarga, raja Krematorium
470 471 -1 -11 -12 -13 -14 -15 -2 -21 -22 -23 -24 -25 -3 -31 -32 -33 -34 -4 -41 -42 -43 -44 472 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 3 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .4 .41 .42 .43 .44 .45 473 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 3 .31
KEPENDUDUKAN Pendaftaran penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kepegawaian Kartu Tanda Pendduduk Kartu Keluarga Advokasi Identitas Penduduk Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia Perpindahan Penduduk WNI Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia Perpindahan Penduduk Wna dan WNI Tinggal Sementara Daerah Terbelakang Bedol Desa Perpindahan Penduduk antar Negara Penduduk Indonesia ke Luar negeri Orang Asing Tinggal sementara Orang Asing tinggal tetap Perpindahan Penduduk antar Negara di Wilayah perbatasan antar Negara ( pelintas Batas Tradisional) Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan Akibat BencanaAlam Akibat Kerusuhan social Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang Pendaftaran Penduduk Rentan Pecatatan sipil Kelahiran, Kematian,dan Advokasi Kelahiran Kematian Advokasi Kelahiran dan Kematian Perkawinan, Perceraian dan Advokasi Perkawinan Agama Islam Perkawinan Agama Non Islam Perceraian Agama Islam Perceraian Agama Non Islam Advokasi Perkawinan dan Perceraian Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan anak serta Perubahan dan Pembatalan akta dan advokasi Pengangkatan anak Pengakuan anak Pengesahan Anak Perubahan Akta Pembatalan akta Advokasi Pengurusan Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan Pencatatan Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Akibat Kelahiran Non Perkawinan Non kelahiran Perubahan WNI ke WNA Informasi Kependudukan Teknologi Informasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Jaringan kOmunikasi Data Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi Daerah Maju Daerah berkembang Daerah terbelakang Pengolahan Data Kependudukan Pendaftaran penduduk
.32 .33 .4 .41 .42 .43 474 .1 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .2 .21 .22 .23 .24 .3 .31 .32 .33 .34 .35 .4 .41 .42 .43 .44 .5 .51 .52 .53 .54 475 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .3 .31 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .6 476 477 478 479
Kejadian Vital penduduk Penduduk Non Registrasi Pelayanan informasi kependudukan Media elektronik Media Cetak Outlet Perkembangan Penduduk Pengarahan Kuantitas Penduduk Struktur jumlah Komposisi Fertilitas Kesehatan Reproduksi Morbiditas Penduduk Mortalitas Penduduk Perkembangan Kuantitas Penduduk Anak dan Remaja Penduduk Usia Produktif Penduduk Usia Lanjut Gender Penataan Perbesaran Penduduk Migrasi antar Wilayah Migrasi Internasional Urbanisasi Sementara Migrasi Non Permanen Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk Pelayanan Kelembagaan Ekonomi Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya Partisipasi Masyarakat Pengembangan Wawasan Kependudukan Pendidikan Jalur Sekolah Pendidikan Jalur Luar sekolah Pendidikan Jalur Masyarakat Pembangunan Berwawasan Kependudukan Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Indikator Kependudukan Perumahan penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan Pemanfaatan Indikator Kependudukan Sosialisasi Indikator Kependudukan Proyeksi Penduduk Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan Analisis Dampak Lingkungan Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah Lembaga Internasional Lembaga Masyarakat dan Nirlaba Lembaga Usaha Swasta Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Lembaga Pemerintah Pemerintah propinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Analisis Monitoring Evaluasi Dokumentasi -
480 481
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
MEDIA MASSA Penerbitan Surat Kabar Majalah Buku Penterjemahan Radio RRI Siaran pedesaan, jangan diklasifikasikan disini lihat : 411.54 Non RRI Luar Negeri Televisi Film Pers Kewartawanan Wawancara Informasi Nasional Grafika Penerangan Pameran non komersil Operation Room Hubungan masyarakat -
500
PEREKONOMIAN
.1 .2 .3 .4 482 .1 (.11) .2 .3 483 484 485 .1 .11 .12 486 487 .1
500 .1 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 .1 .11 .12 .13 .2 .3 511 .1
.2 .3
PEREKONOMIAN Dewan Stabilisasi Pengadaan pangan Pengadaan sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuatu bidang klasifikasikan pada masalahnya PERDAGANGAN Klasifikasikan disini : Tataniaga Promosi perdagangan Pekan Raya Iklan Pameran Pameran non komersil Lh. 487.1 Pelelangan Tera Pemasaran Sembilan bahan pokok. Tambahkan kode wilayah beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dsb. Pasar Pertokoan, kaki lima, kios
512 513 514 515 516 517 518 .1 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .3 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .4 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .5 .51 .52 519 520 521 .1 .11 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .3
Ekspor Impor Perdagangan antar pulau Perdagangan Luar Negeri Pergudangan Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng Aneka usaha perdagangan Koperasi (Untuk BUUD, KUD lihat : 412.32 - 412.32) Kelembagaan Pendirian Badan Umum Koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Amalgamasi/Pembubaran Koperasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Peningkatan Kelembagaan Koperasi Penetapan Peningkatan Koperasi Unit Koperasi Usaha Koperasi Pertanian Usaha Koperasi Kehutanan Usaha KoperasiPerkebunan Usaha Koperasi Perikanan Usaha Koperasi Peternakan Usaha KoperasiPerdagangan Usaha KoperasiPerindustrian Usaha Koperasi Pertambangan Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam (USP) Pembiayaan Pola Konvensional Pembiayaan Pola Syariah Rekomendasi dan Dana Bergilir Penagihan Dana Bergilir Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam Sertifikasi Tanah Bagi PMK Kasus KSP/USP/Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kerja sama UMKM Informasi Bisnis Pemasaran Usaha Pemberdayaan UMKM Perlindungan dan Iklim Usaha Kemitraan dan Jaringan Usaha Sosialisasi UMKM Klinik UMKM UPT Diklat Kopersi dan UMKM Diklat Perkopersian Untuk Gerakan Koperasi Diklat UMKM PERTANIAN Tanaman Pangan Program Bimas / Inmas termasuk kredit Produksi Padi Palawija Jagung Ketela Pohon/ Ubi-Ubian Hortikultura Sayur-sayuran/Buah-Buahan Tanaman Hias Pembudidayaan Rumput laut Sarana Usaha Pertanian
.31 .32 .33 .34 .4 .41 .42
.43 .44 .5 .51 .52 .53 .54 .55 .6 .7 .71 .72 522 .1 .11 .12 .13 .14 .2 .21 .22 .3 .4 .5 .51 .52 .53 .54 .6 .7 .71 .72 .73 .74 523 .1 .11 .12 .2 .21 .3 .31 .32 .33 .34 .4 .41 .411 .42 .5 524 .1 .11
Peralatan Meliputi traktor dsb Pembibitan Pupuk Srtifikasi benih Perlindungan Tanaman Penyakit-Penyakit Dalam, Penyakit Batang Hama Serangga : Wereng, Walang Sangit, Tungro, Hama Tikus dan sejenisnya Pemberantasan Hama, meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan Melalui Udara Pestisida Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Rumpon Ikan Laut KTA / Lahan Kritis Pengusaha Petani Bina Usaha Pasca Panen Pemasaran Hasil Kehutanan Program Hak pengusahaan hutan Tata guna hutan Perpetaan hutan Tumpang Sari Produksi Kayu Non Kayu Sarana usaha kehutanan Penghijauan Kelestarian Cagar alam, marga satwa, suaka marga satwa Berburu, Meliputi larangan dan ijin berburu Kebun binatang Konservasi Lahan Penyakit / Hama Jenis-Jenis Hutan Hutan Hidup Hutan Wisata Hutan Produksi Hutan Lindung Perikanan Program Penyuluhan Teknologi Produksi Pelelangan Usaha perikanan Pembibitan Daerah penangkapan Pertambakan Meliputi: Tambak Ikan Deras, Tambak Udang, dan Lain-lain Jaring apung Sarana Peralatan Kapal Pelabuhan Pengusaha, Nelayan Peternakan Produksi Susu ternak rakyat
.12 .13 .14 .2 .21 .22 .3 .31 .32 .33 .34 .35 .4 .5 .51 .52 .53 .6 .7 .8 525 .1 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .3 .31 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .6 526 527 528 529 530 .08 531 532 533 534 535 536 537 538 .1 .2 .3 539
Telur Daging Kulit Sarana usaha peternakan Pembibitan Kandang Ternak Kesehatan hewan Penyakit Hewan Pos Kesehatan Hewan Tesi Pullorum Karantina Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Upaya pencegahannya Perunggasan Pengembangan Ternak Inseminasi Buatan Pembibitan/ Bibit Unggul Penyebaran Ternak Makanan Ternak Tempat Pemotongan Hewan Data Peternakan Perkebunan Program Produksi Karet Tea Tembakau Tebu Cengkeh Kelapa / Kopra / Kelapa Sawit Kopi Coklat Aneka tanaman Sarana Prasarana Perkebunan Sarana Prasarana Produksi Proteksi Tanaman Perkebunan Konversi Pengendalian OPT Gangguan Usaha Usaha Tani Perkebunan Bimbingan Usaha dan Prasarana Pengolahan Hasil Kelembagaan Pembenihan PERINDUSTRIAN Undang-undang gangguan Industri Logam Industri mesin / elektronik Industri Kimia / Farmasi Industri tekstil Industri makanan / minuman Aneka industri / perusahaan Aneka kerajinan Usaha Negara Perjan Perum Persero Perusahaan Daerah/BUMD
540 541 .1 .2 542 .1 .11 .2 .3 543 .1 .2 .3 .4 544 545 546 .1 .11 .2 547 .1 .2 548 549 550 551 -1 -11 -2 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -3 .31 .32 .33 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .6 552 .1 .11 .12 .13 .2 .3 .4 .5 553 .1
PERTAMBANGAN / KESAMUDERAAN Minyak bumi / bensin Eksplorasi Eksploitasi Gas Bumi Eksploitasi / Pengeboran Kontrak Kerja Eksplorasi Pengolahan Tangki, Pompa, Tanker Pertambangan Umum Logam Non Logam Radio aktif Batu Bara Panas Bumi Aneka Tambang Geologi Vulkanologi Pengawasan Gunung Berapi Sumur Artesis, air bawah tanah Laboratorium Sumber Daya Mineral Jasa analisa Jasa Teknik Pertambangan Kesamuderaan Pesisir Pantai PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Lalu lintas jalan raya, sungai danau Keamanan lalu lintas, rambu - rambu Angkutan jalan raya Perizinan Terminal Alat angkutan Pengujian Kendaraan Bermotor Sertifikasi Uju Tipe Kendaraan Bermotor Spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor Rekomendasi Angkutan sungai Perizinan Terminal Pelabuhan Angkutan danau Perizinan Terminal Pelabuhan Feri Perizinan Terminal Pelabuhan Perkereta.apian Perhubungan Laut Lalu lintas angkutan, rambu.rambu Keamanan lalu lintas, rambu . rambu Pelayaran dalam negeri Pelayaran luar negeri Perkapalan . Alat Angkutan Pelabuhan Pengerukan Penjagaan pantai Perhubungan Udara Lalu lintas udara
.2 .3 554 555 .1 .2 .3 .4 .5
556 .1 .2 .3 .4 .5 557 .1 .2 .3 560
Pelabuhan udara Alat angkutan Pos Telekomunikasi Telepon Telegram Telex / SSB Satelit Stasiun bumi
Pariwisata dan rekreasi Obyek Daya Tarik Wisata Sarana Pariwisata Jasa Pariwisata Pemasaran Sumber Daya Pariwisata dan Peran serta masyarakat Metrologi Ramalan Cuaca Curah hujan Kemarau
565 566 567 568 569
TENAGA KERJA Pengangguran Upah Penempatan tenaga kerja,TKI Latihan kerja Tenaga sukarela Butsi Padat karya Perselisihan perburuhan Keselamatan kerja Pemutusan hubungan kerja Kesejahteraan buruh Tenaga kerja orang asing
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
PERMODALAN Modal domestik Modal asing Modal patungan (joint venture) / penyertaan modal Pasar uang dan modal Saham -
580 581 582 583 584 585
PERBANKAN / MONETER Kredit Investasi Deposito Bank Pembangunan Daerah Asuransi Dana kecelakaan lalu lintas Alat pembayaran Chek, giro wesel, transfer Fiscal Hutang Negara, obligasi Moneter
.1 561 562 563 564 .1 .2
586 587 588 589
590 591 .1 .2 .3 .4 .5 592
592
.1 .11 .12 .13 .14 .2 .21 .22 .23 .3 .31 .32 .33 .4 .41 .42 .43 .5 .6 .7
593 .01 .1 .11 .2 .21 .22 .3 .31 .311 .312 .32 .321 .322 .33 .4 .41 .42 .43 .44 .45 .5 .51 .52 .53 .54 .55
AGRARIA Tata guna tanah Pemetaan dan pengukuran Perpetaan Penyediaan data, peta dan publikasi Fatwa tataguna tanah Tanah kritis Landreform Redistribusi Pendaftaran pemilikan dan pengurusan tanah pertanian Penentuan tanah obyek landreform Pembagian tanah obyek landreform Sengketa redistribusi tanah obyek landreform Ganti rugi Ganti rugi tanah kelebihan Meliputi: Sengketa ganti Rugi Tanah Kelebihan Ganti rugi tanah absentes Meliputi : Sengketa ganti Rugi Tanah Absentee Ganti rugi tanah partikelir Meliputi :Sengketa ganti rugi tanah partikelir Bagi hasil Penetapan imbangan bagi hasil Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Sengketa perjanjian bagi hasil Gadai tanah Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah Pelaksanaan gadai tanah Sengketa gadai tanah Bimbingan dan penyuluhan Pengembangan Yayasan Dana Landreform (Y.D.L.) Pengurusan hak.hak tanah Penyusunan program dan bimbingan tehnis Sewa tanah Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tebu, tembakau, rosela, corchorus Hak milik Perorangan Badan Hukum Hak pakai Perorangan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing. Kedutaan, Konsulat, Kantor dagang asing. Tanah gedung.gedung negeri Guna usaha Perkebunan besar Perkebunan rakyat Peternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna Bangunan Perorangan Badan Hukum P3MB (Panitya Pelaksana Penguasaan milik Belanda) Badan Hukum Asing Belanda . PRK No. 5/65 Pemulihan hak (Pen. Pres. 4 / 1960)
.6 .61 .62 .7 .71 .8 .81 .82 .83 594 .1 .11 .12 .13 .14 .2 .3 .4 595 .1 .2 .3 .4 596 597 598 599 600 601 602 .1 .2 .3 .31 .32 603 604 .1
.2 .3 .31 .32 .33 .34 .4 .5 .6 .7 .8 .9 605 .1 .2 .3 .4
Hak pengelolaan PN Perumnas, Bonded ware house. Industrial estate, Real estate Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan Sengketa tanah Peradilan perkara tanah (lihat juga .183) Pencabutan dan pembebasan tanah Pencabutan hak Pembebasan tanah Ganti rugi tanah Pendaftaran tanah Pengukuran / pemetaan Fotogrametri Territris Triangulasi Peralatan Dana pengukuran (Permen Agraria No. 6/1965) Sertifikat Pejabat pembuat akte tanah (PPAT) Transmigrasi Tata guna tanah Landreform Pengurusan hak.hak tanah Pendaftaran tanah PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Tata bangunan kontruksi, industri konstruksi Kontraktor, pemborong Tender Penunjukan Prakualifikasi Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tanda Daftar Rekanan (TDR) Arsitektur Bahan Bangunan Tanah dan batu seperti : Batu belah, Steen slaag, split, pasir, koral, lempung, kapur, marmer, dsb. A s p a l : Aspal buatan, aspal alam (butas) Besi dan logam lainnya Besi beton Besi profil (Konstruksi) Paku Alumunium Profil Bahan.bahan pelindung dan pengawet (cat, tech, oil, pengawet kayu) Semen K a y u seperti : balok, papan, dolken, plywood, gabus, dsb. Bahan penutup atap (genting, asbes gelombang) Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya Instalasi Instalasi bangunan Instalasi air Instalasi sanitasi Instalasi pengatur udara
.5 .6 606 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 607 608 609 610 611 .1 .11 .12 .13 .14 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .3 .31 .311 .312 .313 .314 .315 .316 .317 .32 .321 .322 .323 .324 .325 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .4 .41 .411 .412 .413 .42 .421 .422
Instalasi akustik Instalasi cahaya / penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap Konstruksi pencegahan terhadap Konstruksi pencegahan terhadap Konstruksi pencegahan terhadap Konstruksi pencegahan terhadap Konstruksi pencegahan terhadap Konstruksi pencegahan terhadap . . .
kebakaran gempa angin / udara / panas kegaduhan gas / exploisife serangga radiasi atom
PENGAIRAN Irigasi Bangunan waduk Bendungan Tanggul Pelimpah banjir Menara pengambilan Bangunan pengambilan Bendung Bendung dengan pintu bilas Bendung dengan pompa Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa Kantung lumpur Silt ekstraktor Escope chanel Bangunan Pembawa Saluran Saluran Induk Saluran Sekunder Suplesi Tersier Saluran Kwarter Saluran Pasangan Saluran tertutup / terowongan Bangunan Bangunan bagi Bangunan bagi dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Box Tersier Got Miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuang Saluran Saluran Pembuang Induk Saluran Pembuang Sekunder Saluran Pembuang Tersier Bangunan Bangunan Out-let Bangunan terjun
.423 .43 .44 .45 .5 .51 .511 .512 .52 .521 .522 .53 .54 .55 .56 .57 .58 612
613
.1 .11 .12 .13 .2 .21 .211 .212 .213 .22 .23 .24 .25 .3 .31 .32 .321 .322 .33 .34 .35 .4 .41 .411 .412 .413 .414 .42 . .1 .11 .111 .112 .113 .114 .12 .2 .21 .211 .212 .213 .214
Bangunan Penahan Banjir Gorong-gorong pembuang Talang Pembuang Syphon Pembuang Bangunan lainnya Jalan Jalan inspeksi Jalan Logistik Jembatan Jembatan Inspeksi Jembatan Hewan Tangga Cuci Kubangan Kerbau Waduk Lapangan Bangunan Penunjang Jaringan Telepon Stasiun Agro Polder Tanggul keliling Tanggul Bangunan Penutup Sungai Jembatan Bangunan Pembawa Saluran Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Stasiun Pompa Pemasukan Bangunan bagi Gorong.gorong Syphon Bangunan Pembuang Stasiun Pompa Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan Induk Saluran Pembuangan Sekunder Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong Pembuangan Syphon Pembuangan Bangunan lainnya Bangunan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang Surut Bangunan Pembawa Saluran Saluran Pembawa Induk Saluran Pembawa Sekunder Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Bangunan Pintu Pemasukan Bangunan Pembuang Saluran Saluran Pembuangan Induk Saluran Pembuangan Sekunder Saluran Pembuangan Tersier Saluran Pengumpul Air
.22 .3 .31 .32 .321 .322 .323 .33 .35 614 .1 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .2 .21 .22 .23 .3 .31 .32 .321 .322 .323 .324 615 .1 .2 .3 616 .1 .2 .3 .4 617. 618. 619 620 621 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .3 .31 .32
Bangunan Pintu Pembuangan Bangunan lainnya Kolam Pasang Saluran Saluran lalu lintas Bangunan Pengukur Muka Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Jalan Jembatan Pengendalian Sungai Bangunan Pengaman Tanggul Banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok Pengaman Talud Krib Kantung lumpur Check Dam Syphon Saluran Pengaman Saluran Banjir Saluran drainage Corepure Bangunan lainnya Warning System Stasiun Stasiun Pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul Krib Bangunan lainnya Air Tanah Stasiun Pompa Bangunan Pembawa Bangunan Pembuang Bangunan lainnya JALAN Jalan Kota Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan Sementara Jembatan Sementara Kantor Proyek Gudang Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilitasi
.4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .6 .61 .62 .63 .7 .71 .72 .73 .74 .8 .81 .82 .9 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 622 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .3 .31 .32 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .6 .61 .62 .7 .71 .72 .73
Perkerasan Lapis Pondasi Bawah Lapis Pondasi Lapis Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert) Buku trotoir Tanah Perkerasan Pasangan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu.rambu / tanda.tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok -patok KM Patok -patok R.O.W. (Sempadan) Rel Pengaman Pagar Turap Penahan Brojong Jalan Luar Kota Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan Sementara Jembatan Sementara Kantor Proyek Gudang Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilitasi Perkerasan (pavement) Lapis Pondasi Bawah Lapis Pondasi Lapis Permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Sub Drainage Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan
.74 .8 .81 .82 .9 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 623 624 625 626 627 628 629 630 631 .1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .3 .31 .32 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .54 .6 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .7 .71 .72 .73 .74
Pasangan Daerah Samping Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu lintas Patok -patok KM Patok -patok R.O.W. (Sempadan) Rel-rel Pengaman Pagar Turap Pengaman Bronjong JEMBATAN Jembatan pada jalan kota Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan Sementara Jembatan Sementara Kantor Proyek Gudang Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah Pekerjaan Tanah (earth work) Galian Tanah Timbunan Tanah Pondasi Pondasi Kepala Jembatan Pondasi Pilar Pondasi Angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang / trotoir Sandaran Talang Air Bangunan Pengaman Turap / Penahan Brojong Strek Dam Kist Dam
.75 .76 .8 .81 .82 .83 .84 .85 .86 .9 .91 .92 .93 .94 .95 632
632
.1 .11 .12 .13 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .3 .31 .32 .4 .41 .42 .43 .5 .51 .52 .53 .54 .6 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .7 .71 .72 .73 .74 .75 .76 .8 .81 .82 .83 .84 .85 .86
Coupure Krib Bangunan Pelengkap Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok Pengaman Patok R.O.W. (Sempadan) Pagar Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan luar kota Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan Sementara Jembatan Sementara Kantor Proyek Gudang Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Pekerjaan Tanah Galian Tanah Timbunan Tanah Pondasi Pondasi Kepala Jembatan Pondasi Pilar Pondasi Angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon Landasan Bangunan Atas Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang / trotoir Sandaran Talang Air Bangunan Pengaman Turap / Penahan Brojong Strek Dam Kist Dam Coupure Krib Bangunan Pelengkap Rambu.rambu / tanda.tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok Pengaman Patok R.O.W. (Sempadan) Pagar
.9 .91 .92 .93 .94 .95 633 634 635 636 637 638 639 640 641 .1 .2 .3 .4 .5 .6 642 .1 .2 .3 643 .1 .2 .3 644 .1 .2 .3 .4 645 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 646 .1 .2 .3 .4 647 648 .1 .11 .12 .2 .21 .3 .4 649 .1
Oprit Badan Perkerasan Drainage Buku Median BANGUNAN Bangunan Pemerintahan Gedung Pengadilan Rumah Pejabat Negara Gedung DPR Gedung Balai Kota Penjara Perkantoran Bangunan Pendidikan Taman Kanak.kanak SD & Sekolah Menengah Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan Pusat Perbelanjaan Gedung Perdagangan Bank Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum Gedung Parkir Rumah Sakit Gedung Telkom Terminal Angkutan Udara Terminal Angkutan Air Terminal Angkutan Darat Bangunan Keagamaan Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan tempat tinggal Rumah Perkotaan Inti / Sederhana Sedang / Mewah Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Bapertarum Elemen Bangunan Pondasi
.11 .2 .21 .22 .3 .4 .41 .42 .5 .51 .52 .53 .54 .55 .56 650 651
Diatas ring Dinding Penahan beban Tindak Menahan beban Atap Lantai / langit . langit Suspended Solit Pintu / jendela Pintu harmonika Pintu biasa Pintu sorong Jendela kayu Jendela sorong Jendela vertikal
.1 .11 .12 .2 .3 .31 .4 .5
TATA KOTA Daerah Perdagangan / Perdagangan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkotaan Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (Site & Service) Kepadatan Rendah (Low Density) Kepadatan Tinggi (High Density) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri rumah (home industri) Daerah Rekreasi (Open Space) Public Gardens Sport & Playing fleds Open Space Transportasi (tata letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan Kereta Api Jaringan Sungai Assainering Saluran Pengumpulan Instalasi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaringan Bangunan Penghancur Kotoran / Sampah Bangunan Pengendap Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaan Kesehatan lingkungan Persampahan Bangunan Pengumpul Bangunan Pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan kota
.1 .2
TATA LINGKUNGAN Lingkungan hidup Kebersihan hidup
.1 .2 652 653 .1 .2 654 .1 .2 .3 655 .1 .2 .3 656 .1 .11 .2 .3 657 .1 .2 .21 .211 .212 .213 .214 .22 .23 658
660
.3 .31 .32 661 662 663 664 665 .1 .2 .3 666 667 668 669 670 671
Pencemaran Pencemaran air Pencemaran udara Daerah hutan Daerah pertanian / perkebunan Daerah pemukiman Pusat Pertumbuhan Transportasi Jaringan Jalan Jaringan Kereta Api Jaringan Sungai -
675 676 677 678 679
KETENAGAAN Listrik Kelistrikan Kelistrikan PLN Kelistrikan Non PLN Pembangkit Tenaga Listrik PLTA . Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTD . Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PLTG . Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM . Pembangkit Listrik Tenaga Matahari PLTN . Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir PLTN . Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTU . Pembangkit Listrik Tenaga Uap Transmisi Tenaga Listrik Gardu listrik / gardu penghubung / gardu trafo Saluran Udara Tegangan Tinggi Kabel Bawah Tanah Distribusi Tenaga Listrik Gardu Distribusi Tegangan Menengah Tegangan Rendah Jaringan Bawah Tanah Pengusahaan Listrik Sambungan listrik Penjualan Tenaga Listrik Tarip listrik Tenaga Air Tenaga Minyak Bensin / Premium / Pertamax Minyak Tanah Solar Tenaga Gas Biofuel Minyak Tanah Biogas Tenaga Matahari Tenaga Nuklir Tenaga Panas Bumi Tenaga Uap Tenaga lainnya
680 681 682 683
PERALATAN -
.1 .11 .12 .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .3 .31 .32 .33 .4 .41 .42 .43 .44 .5 .51 .52 .53 672 673 .1 .2 .3 674 .1 .2 .3
684 685 686 687 688 689
-
690 691
695 696 697 698 699
AIR MINUM Intake Broncaptering Sumur Bendungan Saringan (screen) Pintu Air Saluran Pembawa Alat Ukur Perpompaan Transmisi Air Baku Perpipaan Katup Udara (air relief) Katup Pengurus (bolw off) Bak Pelepas Tekanan Jembatan Pipa Syphon Instalasi Pengelolaan Bangunan Ukur Bangunan Aerasi Bangunan Pengendapan Bangunan Pembubuh Bahan Kimia Bangunan Pengaduk Bangunan Saringan Perpompaan Clear Hell Distribusi Reservoir menara bawah tanah Menara Reservoir dibawah tanah Perpipaan Perpompaan Jembatan Pipa Syphon Hydran Hydran Umum Hydran Kebakaran Katup Katup Udara (air relief) Katup pelepas (blow off) Bak pelepas tekanan (pressure reducing valve) -
700
PENGAWASAN
700 701 702 703 704
PENGAWASAN Bidang Urusan Dalam Bidang Peralatan Bidang Kekayaan Daerah Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 692 .1 .2 .3 .4 .5 .6 693 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 694 .1 .11 .12 .2 .3 .4 .5 .6 .61 .62 .7 .71 .72 .8
705 706 707 708 709
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Perencanaan organisasi / ketatalaksanaan Penelitian Konrefensi Perjalanan Dinas
710
BIDANG PEMERINTAHAN
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
BIDANG POLITIK Bidang Kepartaian Bidang Organisasi Kemasyarakatan Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional Bidang Organisasi Pemuda Bidang Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan Bidang Organisasi Wanita Bidang Pemilihan Umum -
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN Bidang Pertahanan Bidang Kemiliteran Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Keamanan Bidang Kejahatan Bidang Bencana Bidang Kecelakaan -
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Bidang Pembangunan Desa Bidang Pendidikan Bidang Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Agama Bidang Sosial Bidang Kependudukan Bidang Media Masa -
750
BIDANG PEREKONOMIAN
751 752 753 754 755 756 757 758 759
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
760
BIDANG PEKERJAAN UMUM
761 762 763 764 765 766 767
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Perdagangan Pertanian Perindustrian Pertambangan / Kesamudraan Perhubungan Tenaga Kerja Permodalan Perbankan / Moneter Agraria
Pengairan Jalan Jembatan Bangunan Tata Kota Lingkungan Ketenagaan
768 769 770 771 772 773 774 775 776 778 779
Bidang Peralatan Bidang Air Minum -
780
BIDANG KEPEGAWAIAN
781 782 783 784 785 786 787 788 789
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
790
BIDANG KEUANGAN
791 792 793 794 795 796 797 798 799
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
800 800
.1 .2 .043 .05 .07 .08
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 .1 .2 .3 812
Pengdaan Pegawai Mutasi Pegawai Kedudukan Pegawai Kesejahteraan Pegawai Cuti Penilaian Tata Usaha Kepegawaian Pemberhentian Pegawai Pendidikan Pegawai
Anggaran Otorisasi Verifikasi Pembukuan Perbendaharaan Pembinaan Kebendaharaan Pendapatan Bendaharawan
KEPEGAWAIAN Perencanaan Penelitian Pengaduan Team Statistik Peraturan Perundang.undangan PENGADAAN Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai Lamaran Testing Screening Panggilan Pengujian kesehatan
813 .1 .2 .3 .4 .5 814 .1 .2 .3 815 816 817 818 819 820
821 .1 .11 .12 .13 .14 .15 .2 .21 .22
.23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 822 .1 .2 .3 .4 823 .1 .2 .3 .4 824 .1 .2 .3 .4 .5 825
Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan Pengangkatan -
calon pegawai calon pegawai golongan calon pegawai golongan calon pegawai golongan calon pegawai golongan calon guru INPRES tenaga lepas tenaga bulanan tenaga harian tenaga pensiunan
I II III IV
MUTASI Meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan, detasering, tugas belajar dan wajib militer Pengangkatan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri (tetap) Pengangkatan pegawai golongan I Pengangkatan pegawai golongan II Pengangkatan pegawai golongan III Pengangkatan pegawai golongan IV Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang cuti di Luar Tanggungan Negara Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan Sekjen / Dirjen / Irjen / Kaban Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Pusat / Sekretaris / Kepala Dinas / Asisten Sekwilda Kepala Bagian / Kepala Sub Direktorat / Kepala Bidang / Inspektur Pembantu Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / Pemeriksa Residen / Pembantu Gubernur Wedana / Pembantu Bupati Camat Lurah administratip (Lurah Desa lihat 141) Jabatan lainnya Kenaikan gaji berkala Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV Kenaikan pangkat / pengangkatan Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV Pemindahan / pelimpahan / perbantuan Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV Lolos butuh Detasering dan penempatan kembali
826 .1 .2 .3 .4 827 828 829 830
831 832 .1 .2 .3 .4 833 834 835 826 837 840 .1 841 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 842 .1 .2 .3 843 .1 .2 .3 .4 844 .1 .2 .3 845 .1 .2 .3 846 .1 .2 847 848 849
Penunjukan tugas belajar Dalam Negeri Luar Negeri Tunjangan belanja Penempatan kembali Wajib militer Mutasi pegawai instansi lain KEDUDUKAN Meliputi penghitungan masa kerja, penyesuaian pangkat / gaji, penghargaan ijazah dan jenjang pangkat Perhitungan masa kerja Penyesuaian pangkat / gaji Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV Penghargaan ijazah Jenjang pangkat KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi tunjangan, dana, perawatan, kesehatan, koperasi / distribusi, perumahan / tanah, bantuan sosial, rekreasi dan dispensasi. Tunjangan Jabatan Kehormatan Kematian Tunjangan Hari Raya Perjalanan Dinas Tetap / Cuti / Pindah Keluarga Pangan, uang makan Dana Taspen Kesehatan Asuransi Perawatan Kesehatan Poliklinik Perawatan Dokter Obat.obatan Keluarga Berencana Koperasi / Distribusi Distribusi pangan Distribusi sandang Distribusi lainnya Perumahan / Tanah Perumahan pegawai Tanah kapling Losmen / hotel Bantuan sosial Bantuan kebakaran Bantuan kebanjiran Rekreasi Dispensasi -
CUTI Meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti hamil, cuti naik haji, cuti di luar tanggungan negara dan cuti alasan lain Cuti tahunan Cuti besar Cuti sakit Cuti hamil Cuti di luar tanggungan negara Cuti naik haji Cuti alasan lain -
850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 .1 .2 .3 .4 .5 862 .1 .2 .3 .4 Catatan : 863 864 .1 .2 .3 865
866 867 868 869 870
871 872 873 .1 .2 .3
PENILAIAN Meliputi penghargaan, hukuman, konduite, ujian dinas, penilaian kekayaan pribadi dan rehabilitasi. Penghargaan Binatang / Satya lencana Kenaikan pangkat sementara Kenaikan gaji istimewa Hadiah berupa uang Pegawai teladan Hukuman Tegoran / peringatan Penundaan kenaikan gaji Penurunan gaji Pemindahan Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887 dan 888 Konduite Ujian dinas Tingkat I Tingkat II Tingkat III Penilaian kehidupan pegawai negeri Meliputi : Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P) Rehabilitasi TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi formasi, bezetting, registrasi, daftar riwayat, hak, penggajian, sumpah / janji dan korps pegawai Formasi Bexetting Registrasi NIP KARPEG Legitimasi / tanda pengenal
.4 874 .1 .2 .3 875 .1 .2 876 .1 877 878 879 880
881 882 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 883 .1 884 885 886 887 888 889 890
891 .1 .2 .3 892 .1 .2 893 .1 .2 .3 .4 .5 894 895 .1 .2 .3
Daftar keluarga Daftar riwayat pekerjaan Tanggal lahir Penggantian nama Kepartaian / organisasi Kewenangan mutasi kepegawaian Pelimpahan wewenang Specimen tanda tangan Pengajian SKPP Sumpah / janji Korps Kepegawaian PEMBERHENTIAN Meliputi pemberhentian / pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu, untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat Permintaan sendiri Dengan hak pensiun Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol I Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol II Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol III Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol IV Pensiun janda / duda Pensiun yatim piatu Uang muka pensiun Karena meninggal Karena meninggal dalam tugas Alasan Uang pesangon Uang tunggu Untuk sementara waktu Tidak dengan hormat PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi perencanaan, pendidikan reguler, pendidikan non reguler, pendidikan ke luar negeri, metode, tenaga pengajar administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan Perencanaan Program Kurikulum Proposal (TOR) Pendidikan reguler I PDN Kursus-Kursus Reguler Pendidikan dan Pelatihan /Pendidikan non reguler LEMHANAS Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM Kursus-Kursus/ Penataran Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan Diklat Lainnya Pendidikan ke luar negeri Metode Kuliah Ceramah, simposium Diskusi
.4 .5 .6 .7 .8 896 .1 .2 .3 897 .1 .2 .3 .4 .5 898 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 899 .1 .2 .3
Kuliah lapangan, widya wisata, KKN Kurikulum Karya tulis Penugasan Gladi Tenaga pengajar Widyaiswara Permintaan Tenaga pengajar Penambahan Tenaga Pengajar Administrasi pendidikan Tahun pelajaran Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing ujian STTP Penilaian angka Kredit Laporan Pendidikan dan Pelatihan Fasilitas Tunjangan belajar Asrama Uang makan Uang transport Uang buku Uang Ujian Uamg Semester Uang Saku Sarana Bantuan Sarana Belajar Bantuan Alat-alat Tulis Bantuan Sarana Belajar Lainnya
900 900 901 902 903 904 905 906 907 908
KEUANGAN KEUANGAN Nota Keuangan APBN APBD Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus -
910 911 912 913 914 915
ANGGARAN Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Surat Pencairan Dana (SPD) Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
920 921 922 923 924 925 926 927
OTORISASI /SKO Rutin Pembangunan SIAP Ralat SKO -
930 931 932 933 934 935 936 937 928 939
VERIFIKASI SPM Rutin (Daftar PB) SPM Pembangunan (Daftar PB) Penerimaan (Daftar PB . P7) SPJ Rutin SPJ Pembangunan Nota Pemerikasaan SP Pemindahan Pembukuan (SPPP) -
940 941 942 943 944 945 946
AKUNTANSI Penyusunan Perhitungan Anggaran Badan Layananan Umum Daerah Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Prognosis Neraca
950 951 952 953 954 955 956 957 958 959
PERBENDAHARAAN Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74) Tuntutan Perbendaharaan Penghapusan Kekayaan Negara Pengangkatan / Pergantian Bendaharawan Specimen tanda tangan Surat Tagihan Piutang, ikhtisar Bulanan. -
960 961 962 963 964 965 966
PEMBINAAN KEBENDAHARAAN Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas Pemeriksaan Administrasi Bendahrawan Laporan Keuangan Bendaharawan -
970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983
PENDAPATAN Perimbangan keuangan Subsidi Pajak, Ipeda, I.H.H. I.H.P.H. Retribusi Bea Cukai Pungutan Bantuan Presiden, Menteri Hibah Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Bantuan social Lain-lain Pendapatan
990 991 992 993 994 995
PEMBELANJAAN Surat keterangan Pemberhentian (S K P P) Surat permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) -
KODE PEMBANTU Kode pembantu dibawah ini tidak bisa dipakai tersendiri, tetapi dapat dipakai sebagai pelengkap dari yang manapun, dengan menambahkannya di belakang tiap kode. Contoh
.01 .02 .021 .022 .03 .04 .041 .042 .043 .05 .06 .07 .071 .08 .09
:
Seminar penerbitan : 481.06 Statistik produksi : 521.210.7 Survay kehutanan : 522.021 . 01 PERENCANAAN . 02 PENELITIAN . 03 PENDIDIKAN . 04 LAPORAN . 05 TEAM PANITIA . 06 SEMINAR . 07 STATISTIK . 08 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN . 09 . Perencanaan Penelitian Survay Riset Pendidikan, penataran, kursus, ceramah, simposium, santiaji Laporan Sewaktu.waktu Monografi Pengaduan Panitia, team, dewan, badan Seminar, Workshop, Lokakarya, Raker, Konggres Statistik Sensus, cacah jiwa Peraturan Perundang-undangan -
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
Lampiran II Peraturan Walikota Batu Nomor : 27 Tahun 2012 Tanggal: 27 Agustus 2012
CARA PENGGUNAAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN
1.
Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ke tiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dengan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama, merupakan bagian dari sub ordinal dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 412.3 selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412,412 bagian dari 410 dan 410 bagian dari 400. Disamping itu perlu diperhatikan kekuasaan kelas 000. Contoh : 400 Kesejahteraan Rakyat (perincian pertama) 410 Pembangunan Desa (perincian kedua) 411 – 412 Perekonomian Desa (perincian ketiga) 412.1 – 3.3 Koperasi Desa (perincian ke empat) 31.31 BUUD (perincian ke lima)
2.
Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang di kandungnya, dari sudut pandang masalah itu di sajikan. Untuk menetukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya “ Perihal” surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memamg ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunujuk yang kurang tepat, oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus memahami dan membaca masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat tergantung pada ketetapan pemberian kode.
3.
Banyaksurat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalahmasalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalahmasalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhatihati dalam memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.
4.
Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah Peraturan Kabupaten / Kota dapat secara berturutturut diberi Kode: a. 188.342 peraturan Daerah Kabupaten/ Kota b. 188.34 Peraturan Daerah c. 188.3 Peraturan d. 188 Peraturan PerundangUndangan Untuk Instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf (a) sedangkan makin kecil suatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (b) atau huruf (c) yang lebih sedrhana, dan untuk instansi kecil, misalnya Kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (d).
5.
Kode Pembantu Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan di belakangnya kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh: 591 : Tata Guna Tanah 02 : Kode pembantu penelitian 591.02 : Penelitian Tata Guna Tanah 413.1 : Pemukiman Kembali Penduduk .06 : Kode Pembantu Seminar 413.106 : Seminar Pemukiman Kembali Penduduk
kode
dapat
6.
Kode Wilayah Sebaimana diuraikan pada bab II.7, kode wilayah dipergunakan untuk memperinci lebih lanjut arsip yang jumlahnya sangat besar dan untuk keperluan penyusunan berkas. Di Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri arsip Kepegawaian jumlahnya sangat besar oleh karena itu memerlukan perincian dengan kode wilayah, dengan cara menempatkan kode wilayah di belakang angka kode pokok masalah. Contoh : 121.43 Gubernur Kalimantan Selatan 121 Gumernur Bali Dengan dipergunakannya kode wilayah, Kesulitan menata arsip yang jumlahnya sangat besar itu dapat dipecahkan karena arsip berada pada file masing-masing Propinsi
7.
Kode wilayah dimaksud hanya dipakai oleh Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, dan tidak dapat dipergunakan oleh Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Bagi Daerah Propinsi dapat Membentuk kode wilayah sendiri untuk Kabupaten di wilayahnya.
8.
Sebelum Memutuskan Untuk membentuk kode wilayah tersebut, harus dipikirkan apakah hal itu memang benarbenar diperlukan oleh Propinsi. Penyusunan kode wilayah menganut prinsip decimal dan detelah tersusun secara mantap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimuat dalam pola klasifikasi edisi yang akan dating.
9.
Penggunaan kode wilayah tidak dapat digabungkan begitu saja pada kodekode seperti penggunaan kode pembantu, tetapi hanya digunakan pada kodekode dimana tercantum petunjukpetunjuk tambahan kode wilayah
10.
Menyusun Kode Untuk memperoleh kode yang lebih spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digungkan dengan kode-kode masalah yang lain.Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai dengan 900. Begitu juga pengawasan 700 yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.
11.
Apabila pada kode ada petunjuk tambahan perincian berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu pada kode pola yang lain. Contoh I : 055 Proyek bidang Perekonomian 511.2 Pasar 055.112 Proyek Pembangunan Pasar Conth II : 056 Proyek Bidang Pekerjaan Umum 630 Jembatan 056.3 Proyek Jembatan (angka 0 paling belakang sesudah titik decimal dihilangkan)
12.
Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan dua kode yang berlainan itu sama-sama benar. Contoh: a. Peraturan Pemerintah tantang Pensiunan, bias diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 peraturan tentang pensiunan. Masalah pemberhentian dengan pension (882), ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan Peraturan PerundangUndangan (08). b. Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian Penghasilan Pamong Desa). Masalah penghasilan Pamong Desa (142 ) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02). Kedua Cara pengklasifikasian ini samasama benar. Cara ini dimaksudkan unuk member keleluasaan pada penataan berkas.Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas diklasifikasikan ialah masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode pembantu.
13.
Tunjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dengan dua arah. Surat tentang “persawahan untuk transmigrasi” dapat diberi kode 521.5 (persawahan) dengan tunjuk silang: 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan, bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah yang memang sangat penting.
14.
Indeks Kaitan Untuk memudahkan menelusuri kode-kode disusun indeks kaitan. Indeks kaitan adalah himpunan namanama masalah yang disusun sesuai pola klasifikasi dan urutan abjad dengan ketentuan posisi kode indek kaitan dibelakangmasalah sedangkan pola klasifikasi didepan masalah.
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
