SALINAN
WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/32/KEP/422.012/2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, STAF RUMAH DINAS, PENGEMUDI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA SEKRETARIS PRIBADI DAN PENGEMUDI SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa untuk membantu tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
dan
menyelenggarakan pelaksanaan
Sekretaris
Daerah
urusan
pembangunan
dalam
pemerintahan,
dan
kemasyarakatan,
diperlukan staf yang memiliki keahlian khusus, loyalitas, dan mampu menghadapi beban kerja dan kondisi kerja yang melampaui volume beban kerja normal, serta dapat menjaga kerahasiaan negara; b. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
Keputusan
pertimbangan
huruf
Walikota
a,
Batu
perlu
sebagaimana menetapkan
tentang
Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Ajudan,
Sekretaris
Pengemudi
Pribadi,
Walikota
dan
Staf Wakil
Rumah Walikota,
Dinas, serta
Sekretaris Pribadi dan Pengemudi Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2014; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1974
Nomor
Negara 55,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–
Pokok
Kepegawaian
Indonesia
Tahun
(Lembaran
1999
Nomor
Negara 169,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor
91,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 4. Undang-Undang Nomor 17 Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
Tahun 2003 tentang
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
Tanggung
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
66,
Jawab Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Penghasilan Ajudan… Halaman 2 dari 5 hlm…
9. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan
Tahun 2011 tentang
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
2005
Negara
Nomor
Republik
138,
Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor
110,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5155); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
2005
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Indonesia
Penyusunan Minimal Tahun
dan
Penerapan
(Lembaran
2005
Nomor
Negara 150,
Standar Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tambahan Penghasilan Ajudan… Halaman 3 dari 5 hlm…
Tahun
2012
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang
Tata
Cara
Penatausahaan
dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 21. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Ajudan, Sekretaris Pribadi, Staf Rumah Dinas, Pengemudi Walikota dan Wakil Walikota, serta Sekretaris Pribadi dan Pengemudi Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun
Anggaran
2014
dengan
besaran
tambahan
penghasilan sebagai berikut: a. Ajudan,
Sekretaris
Pribadi
Walikota
sebesar
Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; b. Pengemudi Walikota sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; c. Ajudan, Sekretaris Pribadi Wakil Walikota sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; d. Pengemudi
Wakil
Walikota
sebesar
Rp750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; e. Staf Rumah Dinas Walikota sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; f. Sekretaris
Pribadi
Sekretaris
Daerah
sebesar
Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
Tambahan Penghasilan Ajudan… Halaman 4 dari 5 hlm…
g. Pengemudi Sekretaris Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; h. Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. KEDUA
: Membebankan biaya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini pada Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 2014 pada kegiatan tambahan penghasilan berdasarkan
beban
kerja
dengan
kode
rekening
5.1.1.1.02.01. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan
dilakukan
perbaikan
sebagaimana
mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Januari 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Tembusan Yth : Sdr. 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 3. Yang bersangkutan.
Tambahan Penghasilan Ajudan… Halaman 5 dari 5 hlm…
