SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/104/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN SIDANG YUSTISI TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
melaksanakan
penegakan
hukum pada Pemerintah Kota Batu dan untuk melaksanakan
salah
satu
tugas
Satuan
Polisi
Pamong Praja yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yaitu melaksanakan kegiatan
pencegahan
pelanggaran
dan
penegakan
perundang-undangan
terhadap
daerah,
perlu
membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Yustisi Tahun Anggaran 2015; b. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a,
perlu
sebagaimana menetapkan
Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Yustisi Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Republik
Kota
Indonesia
Batu Tahun
(Lembaran 2001
Negara
Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Peraturan tentang
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Peraturan Tahun
Menteri
2006
Keuangan
Dalam
tentang
Daerah
Negeri
Pedoman
sebagaimana
Nomor
13
Pengelolaan telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu; 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu; 14. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Hlm 2 dari 5 Halaman…
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Yustisi Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan
Tim
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja kegiatan pelaksanaan Operasi Penegakan Perda dan Sidang Yustisi; b. menyusun jadwal pelaksanaan Operasi Penegakan Perda dan Sidang Yustisi; c. melaksanakan Operasi Penegakan Perda secara terpadu dan rutin; d. melakukan identifikasi terhadap pelanggaran yang ditemukan; e. melakukan
proses
pemberkasan
melalui
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) ke Pengadilan Negeri; f. pengiriman
berkas
Berita
Acara
Pemeriksaan
Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) ke Pengadilan Negeri; g. mempersiapkan pelaksanaan Sidang Yustisi bagi Pelanggar/Tersangka
Perda
dengan
sebaik-
jalannya
Sidang
baiknya; h. melaksanakan
dan
menjaga
Yustisi dengan tertib, aman, dan lancar; i. mengembalikan barang bukti atau barang sitaan; dan j. melaporkan hasil sidang Yustisi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. KETIGA
:
Membebankan sebagaimana
biaya dimaksud
pelaksanaan dalam
tugas
Diktum
Tim
KEDUA
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dengan kode rekening 1.19.1.19.02.16.03.
Hlm 3 dari 5 Halaman…
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan
akan
dilakukan
perbaikan
sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 23 Maret 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan : Yth. Sdr.: 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu; 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
Hlm 4 dari 5 Halaman…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/104/KEP/422.012/2015 Tanggal: 23 Maret 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN SIDANG YUSTISI TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 1.
JABATAN DALAM TIM 2 Pengarah
2.
Penanggung jawab
3.
Ketua
4.
Sekretaris
5.
Anggota:
JABATAN DALAM DINAS
NAMA
3 1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Ketua Pengadilan Negeri Malang 4. Kepala Kejaksaan Negeri Batu 5. Kapolres Kota Batu 6. Dandim 0818 Malang-Batu 1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah. a. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang; b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Batu; c. Staf pada Kepolisian Resort Kota Batu; d. Staf pada Denpom Malang; e. Panitera pada Pengadilan Negeri Malang; f. Staf pada Pengadilan Negeri Malang; g. Staf pada Kejaksaan Negeri Kota Batu; h. Pegawai pada Subag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Batu; i. 2 (dua) orang staf pada Satuan Polisi Pamong Praja; j. 3 (tiga) orang PPNS Pemerintah Kota Batu.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
4 Eddy Rumpoko Ir. Punjul Santoso DR.Djaniko MH Girsang,S.H.,M.Hum. Meran, S.H. AKBP. Windiyanto Pratomo Letkol Inf.Riksani Gumay Widodo,S.H.,M.H. Drs.Siswanto,M.M.
Drs. Robiq Yunianto, M.AP. Muhammad Yamil, AP. a. Betsji Siske Manoe, S.H. b. Margaretha Evy R, S.H. c. AKP. Adi Sunarto (Kasat Reskrim Polres Batu). d. Letkol CPM Priyatmoko, S.H.,S.IP. e. A.Sanusi, S.H. f. Hari Santoso, S.H. g. Yogi Natanael, S.H. h. Sigit Winarmoko, S.H. i. - Suyanto; - Kameran. j. - Muhammad Fatih Sa’di, S.Sos. - Oktavian Indra A., S.H. - Kayumia
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Hlm 5 dari 5 Halaman…
