SALINAN
WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/72/KEP/422.012/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA BATU, Menimbang
:
bahwa
untuk
menindaklanjuti
Instruksi
Presiden
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 dan menciptakan stabilitas
daerah
yang
dinamis
sehingga
dapat
mendukung terlaksananya pembangunan di wilayah Kota Batu, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang
Pembentukan
Tim
Terpadu
Penanganan
Gangguan Keamanan Tahun Anggaran 2014; Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
Halaman 2 dari 6 hlm….
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5249); 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Republik
Konflik
Indonesia
Sosial Tahun
(Lembaran 2012
Negara
Nomor
116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
tentang
sebagaimana
Komunitas telah
diubah
Intelijen dengan
Daerah
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Halaman 3 dari 6 hlm….
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah; 20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 24. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk
Tim
Terpadu
Penanganan
Gangguan
Keamanan Tahun Anggaran 2014 dengan daftar nama anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
aksi
terpadu
penanganan
gangguan keamanan Kota Batu dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional; b. mengkoordinasikan
pelaksanaan
peningkatan
efektivitas penanganan gangguan keamanan wilayah Kota Batu; c. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan d. melaporkan Walikota
hasil
yang
pelaksanaan
selanjutnya
tugas
kepada
diteruskan
kepada
Gubernur Provinsi Jawa Timur.
Halaman 4 dari 6 hlm….
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.10.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 6 Januari 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan : Yth. Sdr. :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rebuplik Indonesia; 2. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri; 3. Gubernur Provinsi Jawa Timur; 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur; 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; 6. Inspektur Kota Batu; 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu; 9. Pejabat yang bersangkutan.
Halaman 5 dari 6 hlm….
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/72/KEP/422.012/2014 Tanggal : 6 Januari 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2014
NO
JABATAN
JABATAN DALAM DINAS
DALAM TIM
1.
Ketua
Walikota
2.
Sekretaris
Sekretaris Daerah
3.
Anggota Tetap
a.
Kapolres Batu
b. Dandim 0818 Wil Malang-Batu c. Kepala Kejaksaan Negeri Batu d. Kepala BPN Batu e. Kepala BINDA Jatim 4.
Pelaksana Harian
a.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
b.
Kepala Bagian Hukum Setda
c.
Kepala
Bagian
Administrasi
Kesra
dan
Kemasyarakatan Setda d. Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan Setda e.
Camat se-Kota Batu
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 6 dari 6 hlm….
