SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/110/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2015
WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
bahwa
untuk
menyelenggarakan
pelayanan
perizinan terpadu satu pintu yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran, perlu adanya Tim Teknis Perizinan; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Badan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Republik
Kota
Batu
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2001
Negara
Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia
Tahun
2003
Lembaran
Negara
Republik
4286);
Republik
Nomor 47, Tambahan Indonesia
Nomor
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Republik
Negara
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2004
Negara Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Republik
Daerah
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2004
Negara
Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5234); 8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5589); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Republik
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2014
Negara
Nomor
292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Halaman 2 dari 9 Hlm…
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Tahun
Menteri
2006
Keuangan
Dalam
tentang
Daerah
Negeri
Pedoman
sebagaimana
Nomor
13
Pengelolaan telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
20
Tahun 2008 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman
Umum
Penyelenggaraan
Pelayanan
Publik; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 21. Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kota Batu;
Halaman 3 dari 9 Hlm…
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal Kota Batu; 23. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk
Tim
Teknis
Perizinan
pada
Badan
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pokok pelayanan perizinan; b. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan; c. melakukan
pembinaan
terhadap
kelancaran
operasional Badan Penanaman Modal; d. mengoordinasikan Tim Teknis dari SKPD terkait; e. bertanggung
jawab
atas
kelancaran
dan
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan; f. melaksanakan membuat
pemeriksaan
Berita
Acara
di
Lapangan
Pemeriksaan
dan
Lapangan
(BAPL) serta membuat analisa/kajian sesuai dengan bidang
tugasnya
masing-masing
dalam
rangka
proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan izin; g. memberikan
rekomendasi
teknis
dalam
rangka
proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan izin; dan h. mengadakan monitoring dan evaluasi perizinan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berpedoman pada
Halaman 4 dari 9 Hlm…
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota. KEEMPAT
: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan beberapa bidang dan jenis perizinan sebagai berikut:
NO A
SEKTOR Pendidikan
JENIS PERIZINAN 1. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan NonFormal; 2. Izin
Pendirian
Lembaga
Pelatihan
dan
Keterampilan Swasta; 3. Izin Pendirian Sanggar/Kursus Seni; 4. Izin Pendirian Sekolah Swasta; dan 5. Izin Kursus. B
Kesehatan
1. Izin Praktek Dokter Umum; 2. Izin Praktek Dokter Spesialis; 3. Izin Praktek Dokter Gigi; 4. Izin Praktek Bersama Dokter Umum; 5. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis; 6. Izin Praktek Bersama Dokter Gigi; 7. Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan; 8. Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat; 9. Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi; 10. Izin Pendirian Apotek; 11. Izin Pendirian Optik; 12. Izin Pendirian Toko Obat; 13. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan; 14. Izin Pendirian Klinik Pengobatan; 15. Izin Pendirian Klinik Kecantikan; 16. Izin Pendirian Rumah Bersalin; 17. Izin Pendirian Balai Pengobatan Umum Perusahaan/Institusi; 18. Izin Pendirian Balai Pengobatan Umum Swasta Perorangan; 19. Izin
Penyelenggaraan
Pusat
Kebugaran
Sarana
Pelayanan
Jasmani; 20. Izin
Penyelenggaraan
Rehabilitasi
Penyalahgunaan
dan
Ketergantungan Napza; 21. Izin Pengobatan Tradisional;
Halaman 5 dari 9 Hlm…
22. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); 23. Izin
Produksi
Makanan
dan
Minuman
Industri Rumah Tangga; 24. Izin laik Hygiene Restoran/Rumah Makan; dan 25. Izin Laik Hygiene Jasa Boga/Catering. C
Pekerjaan
1. Izin Mendirikan Bangunan;
Umum, Cipta
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Karya, Pengairan 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); dan Bina Marga
4. Izin Pemanfatan Tanah Milik Daerah; 5. Izin
Pemasangan
Jaringan
Instalasi
di
bawah tanah; 6. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah; 7. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA); dan 8. Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE). D
Penataan Ruang
1. Izin
Pemanfaatan
Ruang/Keterangan
Rencana Kota; 2. Izin Lokasi; dan 3. Izin Reklame. E
Perhubungan
1. Izin
Mendirikan
Bangunan
Menara
Telekomunikasi; 2. Izin Trayek; 3. Izin Usaha Angkutan Barang; 4. Izin Usaha Angkutan Orang; dan 5. Kartu Pengawasan. F
Penanaman
1. Pendaftaran Penanaman Modal;
Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha; 6. Izin Usaha Perluasan; 7. Izin
Usaha
Penggabungan
Perusahaan
Penanaman Modal; dan 8. Izin Usaha Perubahan. G
Sosial dan Ketenagakerjaan
1. Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI; dan 2. Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).
I
Kebudayaan dan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Pariwisata J
Koperasi,
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Perindustrian,
2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); Halaman 6 dari 9 Hlm…
Perdagangan
3. Izin Usaha Industri (IUI);
dan UKM
4. Tanda Daftar Industri (TDI); 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan 7. Izin
Pemakaian
Kios/Lapak/Los
Bedak
Pasar. K
Lingkungan
1. Izin Lingkungan;
Hidup
2. Izin Gangguan (HO); 3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); dan 4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
L
Pelayanan Non-
1. Insentif Daerah; dan
Perizinan
2. Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
KELIMA
: Membebankan
biaya
pelaksanaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
tugas
Diktum
Tim
KEDUA
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 17 April 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan : Yth. Sdr.: 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 3. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu; 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
Halaman 7 dari 9 Hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor :188.45/110/KEP/422.012/2015 Tanggal :17 April 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PADA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU TAHUN 2015
NO
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS
NAMA
1 1.
2 Pengarah
3 Walikota
Eddy Rumpoko
2.
Penanggungjawab
Wakil Walikota
Ir. Punjul Santoso., MM
3.
Koordinator
Sekretaris Daerah
Widodo, SH.,MH
4.
Ketua
5.
Sekretaris
6.
Anggota:
Kepala Badan Penanaman Dr. Eny Rachyuningsih, Msi Modal Kota Batu Kepala Bidang Pelayanan Satriyo Wicaksono, MT Perizinan a. Kepala Kantor Satuan Polisi a. Drs.Robiq Yunianto, M.AP Pamong Praja b. Kepala Bidang b. Bangun Yulianto, ST., MT Pengembangan Kawasan pada Perumahan Dinas Perumahan c. Kepala Bidang Cipta Karya c. Nugroho Widhiyanto, ST, MT pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang d. Kepala Bidang Pertamanan d. Lilik Fariha, S. Sos dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang e. Kepala Bidang Fisik e. Endro Wahjudi, ST Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah f. Kepala Bidang f. Drs. Ismail A. Gani,MM Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja g. Kepala Bidang Perindustrian g. Drs. Amran, MM pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu h. Kepala Bidang Pengairan h. Ir. Yulia Purnamawati pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga i. Kepala Bidang Sumber Daya i. Agus Bhaskara, ST., MT Mineral dan Energi pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga j. Kepala Bidang Bina Marga j. Drs. Iwan Sufriyanto, MM pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga
Halaman 8 dari 9 Hlm…
k.
Kepala Sub Bidang Perizinan Tertentu pada Badan Penanaman Modal l. Kepala Sub Bidang Perizinan Tertentu pada Badan Penanaman Modal m. Kepala Seksi Analisa Dampak Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup n. Kepala Seksi ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja o. Kepala Seksi Jaringan Komunikasi Data pada Dinas Perhubungan p. Kepala Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan q. Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah r. 15 (lima belas) pegawai Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal:
k.
Elfissatul Halimah, ST
l.
Muhamad Noer, ST, MT
m. Joko Santoso, SP n.
Andono Joyo, SH
o.
Fadli, ST
p.
Rubiati, S.Sos, MAP
q.
Rina Rahayu, SH.,M.AP
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Wiwin Dwi Astuti, S. Sos Bagus Surjantono, ST RA. Leendy H.E, SAB Wahyu Ngestiningrum, S.IP Novitaria Puspita C, SAB Darmawan Meiyanto, ST Syaiful Anwar, ST Dimas Evita Y. P, ST Yuwono Tri Laksono, SH Siswo Adi,SH Mahmudin Ari Sumantri Lilis Sulistyorini Ridha Yuanita R.,Amd Dra.Dwi Rahayu Rina Susanti.
WALIKOTA BATU,
EDDY RUMPOKO
Halaman 9 dari 9 Hlm…
