SALINAN
WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/35 /KEP/422.012/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGAJUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014
WALIKOTA BATU, Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang salah satunya harus memenuhi kelengkapan dokumen administrasi penerima hibah dan bantuan sosial, perlu adanya Tim Verifikasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Halaman 2 dari 5 hlm…..
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 19. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 20. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Halaman 3 dari 5 hlm…..
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Verifikasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kegiatan bantuan sosial dan hibah; 2. melaksanakan evaluasi atas usulan proposal yang diajukan; 3. melaksanakan verifikasi atas usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kota Batu beserta besaran bantuan yang diusulkan; dan 4. menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagai dasar pencairan.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.08.20.03.5.2.1.01.01.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Januari 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan Yth.: Sdr.: 1. Ketua DPRD Kota Batu; 2. Inspektur Kota Batu; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setda Kota Batu; 4. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Batu. Halaman 4 dari 5 hlm…..
Salinan Sesuai Dengan
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/35/KEP/422.012/2014 Tanggal : 2 Januari 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENGAJUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014
NO 1 1. 2. 3. 4.
JABATAN DALAM TIM 2 Pengarah Penanggung Jawab Ketua Koordinator
5.
Sekretaris
6.
Anggota:
JABATAN DALAM DINAS 3 Walikota Wakil Walikota Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah 1. PPKD; 2. Inspektur; dan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 5 dari 5 hlm…..
Halaman 6 dari 5 hlm…..
