SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/68/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA SE-KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA BATU, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Kota Batu, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Batu Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pemberian Tunjangan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga seKota Batu Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
hlm 2 dari 6 hlm…
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 23. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: :
Memberikan Tunjangan bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) se-Kota Batu Tahun Anggaran 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian yang diterima masing-masing Ketua RT/RW sebesar sebagai berikut: a. Ketua Rukun Warga (RW) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan; dan b. Ketua Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan. Dengan daftar nama penerima tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
hlm 3 dari 6 hlm…
KEDUA
:
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan setiap tiga bulan (per triwulan) melalui rekening Bendahara Desa/Kelurahan masing-masing.
KETIGA
:
Data Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus sesuai antara data yang terdapat di Desa/Kelurahan dengan data yang terdapat pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.
KEEMPAT
:
Apabila terjadi perubahan nama Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Kelurahan wajib membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.
KELIMA
:
Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 6 Maret 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Tembusan Yth: Sdr. : 1. Ketua DPRD Kota Batu; 2. Inspektur Kota Batu; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Batu.
hlm 4 dari 6 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/68/KEP/422.012/2015 Tanggal : 6 Maret 2015 DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN BAGI KETUA RT DAN KETUA RW SE-KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2015
NO.
DESA/KELURAHAN
JUMLAH KETUA RW DAN RT
1
2
3
I.
KECAMATAN BATU
1.
KELURAHAN TEMAS
2.
3.
4.
5.
KELURAHAN NGAGLIK KELURAHAN SONGGOKERTO KELURAHAN SISIR
DESA SUMBEREJO
Ketua RW : 11
2.750.000,-
8.250.000,-
33.000.000,-
Ketua RT : 64
16.000.000,-
48.000.000,-
192.000.000,-
18.750.000,-
56.250.000,-
225.000.000,-
Ketua RW : 15
3.750.000,-
11.250.000,-
45.000.000,-
Ketua RT : 78
19.500.000,-
58.500.000,-
234.400.000,-
23.250.000,-
69.750.000,-
279.000.000,-
Ketua RW : 9
2.250.000,-
6.750.000,-
27.000.000,-
Ketua RT : 29
7.250.000,-
21.750.000,-
87.000.000,-
JUMLAH
9.500.000,-
28.500.000,-
114.000.000,-
Ketua RW : 13
3.250.000,-
9.750.000,-
39.000.000,-
Ketua RT : 83
20.750.000,-
62.250.000,-
249.000.000,-
24.000.000,-
72.000.000,-
288.000.000,-
Ketua RW : 10
2.500.000,-
7.500.000,-
30.000.000,-
Ketua RT : 49
12.250.000,-
36.750.000,-
150.000.000,-
14.750.000,-
44.250.000,-
117.000.000,-
Ketua RW : 13
3.250.000,-
9.750.000,-
39.000.000,-
Ketua RT : 36
9.000.000,-
27.000.000,-
108.000.000,-
12.250.000,-
36.750.000,-
147.000.000,-
Ketua RW : 12
3.000.000,-
9.000.000,-
36.000.000,-
Ketua RT : 50
12.500.000,-
37.500.000,-
150.000.000,-
15.500.000,-
46.500.000,-
186.000.000,-
Ketua RW : 13
3.250.000,-
9.750.000,-
39.000.000,-
Ketua RT : 69
17.250.000,-
51.750.000,-
207.000.000,-
20.500.000,-
61.500.000,-
246.000.000,-
Ketua RW : 8
2.000.000,-
6.000.000,-
24.000.000,-
Ketua RT : 35
8.750.000,-
26.250.000,-
105.000.000,-
10.750.000,-
32.250.000,-
129.000.000,-
Ketua RW : 10
2.500.000,-
7.500.000,-
30.000.000,-
Ketua RT : 63
15.750.000,-
47.250.000,-
189.000.000,-
18.250.000,-
54.750.000,-
219.000.000,-
Ketua RW : 17
4.250.000,-
12.750.000,-
51.000.000,-
Ketua RT : 80
20.000.000,-
60.000.000,-
240.000.000,-
24.250.000,-
72.750.000,-
291.000.000,-
Ketua RW : 3
750.000,-
2.250.000,-
9.000.000,-
Ketua RT : 17
4.250.000,-
12.750.000,-
51.000.000,-
JUMLAH
5.000.000,-
15.000.000,-
60.000.000,-
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH 6.
7.
DESA ORO–ORO OMBO
DESA SIDOMULYO
JUMLAH
JUMLAH 8. II. 1.
DESA PESANGGRAHAN
JUMLAH
KECAMATAN BUMIAJI DESA PUNTEN
JUMLAH 2.
DESA GUNUNGSARI
JUMLAH 3.
DESA TULUNGREJO
JUMLAH 4.
BESARNYA TUNJANGAN YANG DITERIMA PER BULAN PER TRI PER TAHUN (Rp) BULAN (Rp) (Rp) 4 5 6
DESA SUMBERGONDO
hlm 5 dari 6 hlm…
1 5.
2 DESA PANDANREJO
3
DESA BUMIAJI
DESA GIRIPURNO
8.250.000,-
33.000.000,-
Ketua RT : 58
14.500.000,-
43.500.000,-
174.000.000,-
17.250.000,-
51.750.000,-
207.000.000,-
Ketua RW : 12
3.000.000,-
9.000.000,-
36.000.000,-
Ketua RT : 39
9.750.000,-
29.250.000,-
117.000.000,-
12.750.000,-
38.250.000,-
153.000.000,-
Ketua RW : 12
3.000.000,-
9.000.000,-
36.000.000,-
Ketua RT : 78
19.500.000,-
58.500.000,-
234.000.000,-
22.500.000,-
67.500.000,-
270.000.000,-
Ketua RW : 4
1.000.000,-
3.000.000,-
12.000.000,-
Ketua RT : 26
6.500.000,-
19.500.000,-
78.000.000,-
JUMLAH
7.500.000,-
22.500.000,-
90.000.000,-
Ketua RW : 6
1.500.000,-
4.500.000,-
18.000.000,-
Ketua RT : 34
8.500.000,-
25.500.000,-
102.000.000,-
10.000.000,-
30.000.000,-
120.000.000,-
Ketua RW : 9
2.250.000,-
6.750.000,-
27.000.000,-
Ketua RT : 34
8.500.000,-
25.500.000,-
102.000.000,-
10.750.000,-
32.250.000,-
129.000.000,-
Ketua RW : 6
1.500.000,-
4.500.000,-
18.000.000,-
Ketua RT : 24
6.000.000,-
18.000.000,-
72.000.000,-
JUMLAH
7.500.000,-
22.500.000,-
90.000.000,-
Ketua RW : 10
2.500.000,-
7.500.000,-
30.000.000,-
Ketua RT : 33
8.250.000,-
24.750.000,-
99.000.000,-
10.750.000,-
32.250.000,-
129.000.000,-
Ketua RW : 7
1.750.000,-
5.250.000,-
21.000.000,-
Ketua RT : 39
9.750.000,-
29.250.000,-
117.000.000,-
11.500.000,-
34.500.000,-
138.000.000,-
Ketua RW : 8
2.000.000,-
6.000.000,-
24.000.000,-
Ketua RT : 24
6.000.000,-
18.000.000,-
72.000.000,-
JUMLAH
8.000.000,-
24.000.000,-
96.000.000,-
Ketua RW : 12
3.000.000,-
9.000.000,-
36.000.000,-
Ketua RT : 50
12.500.000,-
37.500.000,-
150.000.000,-
15.500.000,-
46.500.000,-
186.000.000,-
Ketua RW : 7
1.750.000,-
5.250.000,-
21.000.000,-
Ketua RT : 36
9.000.000,-
27.000.000,-
108.000.000,-
10.750.000,-
32.250.000,-
129.000.000,-
Ketua RW : 238
59.500.000,-
178.500.000,-
714.000.000,-
Ketua RT : 1128
282.000.000,-
846.000.000,-
3.384.000.000,-
1366
341.500.000,-
1.024.500.000,-
4.098.000.000,-
JUMLAH 8.
9. III. 1.
2.
3.
DESA BULUKERTO
DESA SUMBERBRANTAS
JUMLAH KECAMATAN JUNREJO KELURAHAN DADAPREJO
DESA BEJI
DESA JUNREJO
JUMLAH
JUMLAH 4.
DESA TLEKUNG
JUMLAH 5.
6.
DESA MOJOREJO
DESA PENDEM
JUMLAH 7.
DESA TORONGREJO
JUMLAH JUMLAH JUMLAH TOTAL
6
2.750.000,-
JUMLAH 7.
5
Ketua RW : 11 JUMLAH 6.
4
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO hlm 6 dari 6 hlm…
