WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013

SALINAN

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU,, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Batu;

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor mor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok okok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana ana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor mor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok okok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia donesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara y yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 3851); Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lemb (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Halaman 2 dari 29 hlm….

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang di dalam pelaksanaan tugasnya mencerminkan kemitraan. 4. Walikota adalah Walikota Batu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu; 10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Batu. 11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dan Bidang Administrasi Umum. BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretaris Daerah Pasal 2 (1)

Sekretaris Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Halaman 4 dari 29 hlm….

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah; b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah; c. pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah; d. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; e. pengkoordinasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah; f. pembinaan urusan pemerintahan, pembangunan, administrasi umum, dan kesejahteraan rakyat; g. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; h. pembinaan aparatur Pemerintah Daerah; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Pasal 3

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengkoordinasian kegiatan, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, pertanahan, perencanaan pembangunan, statistik, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan energi dan sumber daya mineral, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, badan usaha milik daerah, penanggulangan bencana; dan b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Halaman 5 dari 29 hlm….

Paragraf 1 Bagian Administrasi Pemerintahan Pasal 5 Bagian

Administrasi

merencanakan,

Pemerintahan

merumuskan

administrasi

dan

mengendalikan,

mempunyai

kebijakan,

teknis,

dan

tugas

membina

mengkoordinasikan,

mengevaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum, otonomi daerah, dan pemerintahan desa. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5,

Bagian

Administrasi

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa, dan otonomi daerah;

b.

pembinaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan;

c.

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan

pemilihan,

pengesahan,

pengangkatan

dan

pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota; d.

pembinaan

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD); e.

pengendalian

program

dan

kegiatan

Bagian

Administrasi Pemerintahan; dan f.

pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7

(1)

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan umum. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; Halaman 6 dari 29 hlm….

b. pendataan wilayah kota, kecamatan, desa dan kelurahan; c. penyusunan

pedoman

Pembinaan

dan

petunjuk

Penyelenggaraan

teknis

Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan; d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta fasilitasi perubahan status desa menjadi kelurahan; e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta fasilitasi pembentukan, penggabungan, pemecahan, dan penghapusan wilayah; f. pengelolaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Sekretariat

Daerah; g. pelaksanaaan

fasilitasi

penyelesaian

konflik/permasalahan urusan pemerintahan umum; h. penyusunan rencana perubahan batas wilayah, dan pemindahan serta perubahan nama ibu kota daerah dan kecamatan; i. penyusunan

toponimi

(nama

tempat/unsur

geografi) dan pemetaan wilayah kecamatan dan desa/kelurahan; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1)

Sub

Bagian

Otonomi

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1),

Sub

Bagian

Otonomi

Daerah

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD); c. pelaksanaan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaran tugas

pembantuan

oleh

pemerintah

dan/atau

pemerintah provinsi;


d. pelaksanaan

dan

pelaporan

kerja

sama

pemerintahan antar kabupaten kota; e. perumusan rencana pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang

Dewan

Pertimbangan

Otonomi

Daerah

(DPOD); f. pelaksanaan fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; g. pelaksanaan

fasilitasi

pengangkatan

dan

pemberhentian anggota dan pimpinan DPRD; h. penyusunan

pedoman

tata

tertib

dan

alat

kelengkapan DPRD; i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan tim otonomi daerah; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1)

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan

sumber

daya

aparatur

pemerintahan desa. (2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Pemerintahan

Desa

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pendataan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; c. penyusunan

pedoman

dan

kebijakan

teknis

Pembinaan Administrasi, Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa; d. pembinaan pelantikan,

tata

cara

pencalonan,

pemberhentian

pemilihan,

sementara

dan

pemberhentian kepala desa dan perangkat desa, Badan

Permusyawaratan

Desa

(BPD),

dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. penyusunan

pedoman

tata

cara

penyampaian

pertanggung jawaban Kepala Desa; Halaman 8 dari 29 hlm….

f. pembinaan

dan

evaluasi

atas

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD); g. penyusunan

pedoman

pemberian

penghasilan

tetap dan tunjangan bagi aparatur pemerintahan desa; h. pelaksanaan

inventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Bagian Hukum Pasal 10 Bagian

Hukum

mempunyai

tugas

merencanakan,

merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, program hukum,

legislasi serta

mengendalikan daerah,

dokumentasi

dan

mengevaluasi

penyelesaian

permasalahan

dan

pelayanan

informasi

hukum. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja di bidang Hukum;

b.

perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah;

c.

pelaksanaan mekanisme legislasi daerah;

d.

penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

e.

pengembangan dokumentasi dan informasi hukum;

f.

pembinaan kesadaran hukum masyarakat;

g.

pengendalian program dan kegiatan Bagian Hukum; dan


h.

pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12

(1)

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan daerah dan kebijakan di Bidang Hukum. (2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Perundang-undangan

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Hukum; c. pembinaan

teknis

penyusunan

peraturan

perundang-undangan daerah; d. pengkajian

terhadap

penyusunan

rancangan

peraturan daerah; e. pelaksanaan fasilitasi pembahasan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah; f. pelaksanaan fasilitasi pengesahan dan penetapan produk hukum daerah; g. pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13 (1)

Sub

Bagian

Bantuan

memberikan

Hukum

pelayanan

menyelesaikan

mempunyai

bantuan

perkara

hukum

hukum dan

tugas dalam

sosialisasi

peraturan perundang-undangan. (2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Bantuan

Hukum


pedoman

dan

petunjuk

teknis

pelaksanaan bantuan hukum; c. pelaksanaan

inventarisasi

data/informasi

permasalahan hukum dan telaah hukum;


d. pemberian bantuan/advis hukum kepada Aparatur Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa terkait dengan tugas kedinasan dan kebijakan daerah; e. pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) f. pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1)

(2)

Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan tata administrasi pengundangan, peningkatan sistem jaringan dokumentasi hukum dan informasi produk hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pengelolaan pengundangan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah; c. pengelolaan tata kearsipan dan inventarisasi produk hukum daerah; d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; e. pengelolaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pasal 15 Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.


Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15,

Bagian

Administrasi

Perekonomian

dan

Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja di bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;

b.

perumusan pedoman dan petunjuk teknis tata kelola administrasi perekonomian dan pembangunan;

c.

pengendalian kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN melalui monitoring dan evaluasi;

d.

pembinaan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa;

e.

pengembangan kerjasama di bidang perekonomian dan pembangunan antar pemerintah dalam dan luar negeri;

f.

perumusan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;

g.

fasilitasi dan koordinasi pengembangan perekonomian;

h.

fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah;

i.

penyusunan analisis pertumbuhan ekonomi;

j.

pengendalian

program

dan

kegiatan

Bagian

Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; k.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17

(1)

Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan BUMD mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan

perekonomian dan pengembangan BUMD. (2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Perekonomian

dan

Pengembangan BUMD menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pengkoordinasian,

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk pelaksanaan pengembangan koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, pertanian, kehutanan, pariwisata, tenaga kerja, dan lingkungan hidup;


c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan

dana

bagi

hasil,

dana

tugas

pembantuan, dan dana dekonsentrasi; e. pendataan pertumbuhan ekonomi daerah; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama di bidang perekonomian dan pembangunan antar pemerintah dalam dan luar negeri; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi

Perekonomian

dan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 (1)

Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyusun, menyelaraskan, serta mengendalikan administrasi

program

dan kegiatan

pembangunan daerah. (2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Penyusunan

dan

Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan pedoman administrasi program dan kegiatan pembangunan; c. penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

dan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah; d. penyelerasan program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan rencana pembangunan; e. penyusunan standar harga satuan dan analisis standar biaya; f. pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa; g. pengelolaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian

Administrasi

Perekonomian

dan

Pembangunan; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kegiatan Sub Bagian; dan


i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi

Perekonomian

dan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1)

Sub

Bagian

Monitoring,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pengendalian

jadwal

program

dan

kegiatan

pembangunan yang dibiayai dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN; c. pengembangan sistem dan fasilitasi pembinaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi

Perekonomian

dan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Bagian Organisasi Pasal 20 Bagian

Organisasi

mempunyai

tugas

merencanakan,

merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

ketatalaksanaan, kelembagaan dan analisis jabatan, serta pengembangan kinerja dan sumber daya aparatur. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja di bidang Organisasi; Halaman 14 dari 29 hlm….

b.

perumusan kebijakan pengembangan kapasitas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;

c.

perumusan kebijakan ketatalaksanaan;

d.

pembinaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

e.

perumusan standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;

f.

pembinaan

pendayagunaan

aparatur

dan

pengembangan kinerja pegawai; g.

pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;

h.

pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

i.

pengendalian program dan kegiatan Bagian Organisasi; dan

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22

(1)

Sub

Bagian

Kelembagaan

dan

Analisis

Jabatan

mempunyai tugas menyiapkan rumusan penataan kelembagaan perangkat daerah, fasilitasi penyusunan analisis

jabatan

dan

analisis

beban

kerja,

serta

penyusunan standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan

kebijakan

penataan

kelembagaan

dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah; c. pembinaan

penyusunan

analisis

jabatan

dan

analisis beban kerja; d. penyusunan standar kompetensi jabatan; e. penyusunan evaluasi jabatan; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan dalam rangka pengembangan kapasitas, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Organisasi

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsinya. Pasal 23 (1)

Sub

Bagian

Ketatalaksanaan

mempunyai

merumuskan

dan

menyusun

ketatalaksanaan,

standar

pelayanan,

tugas

kebijakan dan

indeks

kepuasan masyarakat. (2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Ketatalaksanaan


pedoman

ketatalaksanaan

dan

pelayanan publik; c. pembinaan ketatalaksanaan; d. pembinaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP); e. pembinaan

penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur (SOP); f. pembinaan penyusunan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); g. pelaksanaan

fasilitasi

penyusunan

Standar

Manajemen Mutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); h. pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pameran

pelayanan publik; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Organisasi

sesuai

dengan

tugas

dan


Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur

mempunyai

Akuntabilitas membina

Kinerja sumber

tugas

menyusun

Instansi

Pemerintah

daya

aparatur

laporan serta dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerja secara profesional.


(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan budaya kerja; c. pembinaan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Sekretariat Daerah; d. pengelolaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah; f. pembinaan pembentukan kelompok budaya kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu; g. penyusunan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Asisten Administrasi Umum Pasal 25

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kebijakan Bidang Administrasi Umum. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengkoordinasian kegiatan, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi keuangan daerah, kepegawaian, persandian, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan keagamaan; dan b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Halaman 17 dari 29 hlm….

Paragraf 1 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pasal 27 Bagian

Administrasi

Kemasyarakatan

Kesejahteraan

mempunyai

Rakyat

tugas

dan

merencanakan,

merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

urusan kesejahteraan rakyat, bina sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan bina mental. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja di bidang Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat

dan

Kemasyarakatan; b.

penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan program kesejahteraan rakyat, bina sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan bina mental;

c.

pembinaan

kesejahteraan

rakyat,

bina

sosial,

kemasyarakatan, keagamaan, dan bina mental; d.

pelaksanaan

monitoring

penyelenggaraan

program

kesejahteraan rakyat, bina sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan bina mental; e.

pengendalian Administrasi

program

dan

Kesejahteraan

kegiatan Rakyat

Bagian dan

Kemasyarakatan; dan f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Pasal 29

(1)

(2)

Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan dan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; Halaman 18 dari 29 hlm….

b. pelaksanaan koordinasi pemberian bantuan kesejahteraan rakyat di bidang sosial; c. pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan; d. pembinaan pemberantasan penyakit masyarakat; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang hibah dan pemberian bantuan sosial; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 (1)

(2)

(1)

(2)

Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan inventarisasi data organisasi kemasyarakatan; c. pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat; d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan forum organisasi kemasyarakatan; e. pelaksanaan koordinasi pemberian bantuan hibah organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan; f. pengelolaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 31 Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental mempunyai tugas membina penyelenggaraan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;


b. pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan prasarana dan sarana keagamaan; c. pembinaan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama; d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan forum keagamaan; e. pembinaan rumah ibadah dan tempat keagamaan; f. pelaksanaan inventarisasi data potensi keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan haji; h. pelaksanaan fasilitasi bina mental masyarakat dan aparatur; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahtearaan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Bagian Umum Pasal 32 Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sandi, telekomunikasi, dan sarana prasarana Sekretariat Daerah. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan strategi dan rencana kerja urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana sekretariat daerah; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat Daerah; c.

pelaksanaan urusan keuangan Sekretariat Daerah;

d.

pelaksanaan urusan sandi dan telekomunikasi;

e.

pelaksanaan

urusan

administrasi

kepegawaian

Sekretariat Daerah; f.

Pelaksanaan urusan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;

g.

Pengendalian program kegiatan Bagian Umum; dan

h.

Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsinya.


Pasal 34 (1)

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha umum, administrasi kepegawaian, sandi, dan telekomunikasi Sekretariat Daerah.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pengelolaan

administrasi

persuratan

Sekretariat

Daerah; c. pengendalian tugas Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah dan Asisten serta pegawai yang bertugas pada Staf Ahli; d. pengelolaan tata kearsipan Sekretariat Daerah; e. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah; f. pengelolaan

administrasi

persandian

dan

telekomunikasi; g. pengelolaan peralatan persandian dan jaringan telekomunikasi Sekretariat Daerah; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 35 (1)

Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas

melaksanakan

penatausahaan

keuangan

Sekretariat Daerah. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah; c. pengelolaan

tata

usaha

keuangan

Sekretariat

Daerah; d. pengelolaan

administrasi

pembayaran

gaji

dan

tunjangan pegawai Sekretariat Daerah; e. pengelolaan

administrasi

pembayaran

pencairan

kegiatan Sekretariat Daerah; Halaman 21 dari 29 hlm….

f. pengendalian kegiatan penganggaran, pembiayaan, dan akuntansi Sekretariat Daerah; g. pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 36 (1)

(2)

Sub Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga yang meliputi pengaturan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan perlengkapan Sekretariat Daerah; c. pengelolaan kebersihan lingkungan Sekretariat Daerah; d. pengelolaan administrasi pengadaan perbekalan dan perlengkapan Sekretariat Daerah; e. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah; f. pengelolaan fasilitas ruang rapat dan jamuan rapat, ruang tamu dan jamuan tamu Sekretaris Daerah, tempat kegiatan apel, upacara, acara kenegaraan dan resepsi; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Bagian Protokol dan Rumah Tangga Pasal 37

Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi urusan keprotokolan, kerumahtanggaan Kepala Daerah dan tamu Kepala Daerah.


Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37,

Bagian

Protokol

dan

Rumah

Tangga

menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja di bidang Protokol dan Rumah Tangga;

b.

penyusunan pedoman teknis bidang keprotokolan dan rumah tangga Kepala Daerah;

c. d. e. f. g. h. i. j.

pembinaan keprotokolan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; pengendalian urusan protokoler Pemerintah Daerah; pengendalian tugas Sekretaris Pribadi dan Ajudan Kepala Daerah; pengelolaan urusan perjalanan dinas Kepala Daerah; pengelolaan urusan jamuan tamu Kepala Daerah; pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kedinasan Kepala Daerah; pengendalian program dan kegiatan Bagian Protokol dan Rumah Tangga; dan pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 39

(1)

(2)

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan terhadap Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan tamu Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan keprotokolan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait; c. pelaksanaan urusan teknis keprotokolan acara kedinasan, upacara kenegaraan, upacara resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah; d. penyediaan fasilitas pendukung keprotokolan dalam suatu acara resmi kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan


f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 40 (1)

(2)

Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kesekretariatan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah; c. pelaksanaan koordinasi teknis tugas Sekretaris Pribadi dan Ajudan Kepala Daerah; d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas Kepala Daerah; e. pelaksanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Kepala Daerah; f. pengelolaan keuangan Kepala Daerah; g. penyusunan rencana kerja dan agenda acara kedinasan Kepala Daerah; h. pelaksanaan teknis koordinasi urusan kedinasan Kepala Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 41

(1)

(2)

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, serta pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pengelolaan kebutuhan logistik dan sarana prasarana rumah tangga kedinasan Kepala Daerah;


c. pengelolaan

kebutuhan

kendaraan

operasional

jabatan Kepala Daerah termasuk BBM, suku cadang dan perawatan kendaraan; d. pemeliharaan rumah dinas Kepala Daerah; e. penyediaan

jamuan

rapat

dan

tamu

Kepala

Daerah; f. pelaksanaan keamanan

kebersihan, area

parkir,

keindahan serta

dan

pemeliharaan

halaman dan rumah dinas Kepala Daerah; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 42 Bagian

Hubungan

Masyarakat

merencanakan,

merumuskan

administrasi

dan

mempunyai

kebijakan,

teknis,

tugas

membina

mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi urusan peliputan dan dokumentasi acara Pemerintah Daerah, pelayanan informasi penyelenggaraan

kebijakan

Pemerintah

Daerah,

dan

publikasi informasi. Pasal 43 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan strategi dan rencana kerja di bidang Hubungan Masyarakat;

b.

pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah;

c.

pelaksanaan jumpa pers dan pengevaluasian, serta pengklarifikasian berita;

d.

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pengelola media massa;


e.

pembinaan penyusunan data dan informasi bahan penerbitan media;

f.

penyusunan naskah sambutan/pidato Kepala Daerah;

g.

pengendalian program dan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat; dan

h.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum

sesuai

dengan

tugas

dan


Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang peliputan dan dokumentasi acara kedinasan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan analisis dan kajian permasalahan pemerintahan daerah dari sumber media masa dan masyarakat; c. penyusunan data informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum, serta dari media cetak dalam bentuk kliping; d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah; e. peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerah; f. penyusunan agenda peliputan acara bagi pers dan media massa; g. pendokumentasian

acara

dan

kegiatan

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 45 (1)

Sub

Bagian

Pengolahan

Data

mempunyai

tugas

melaksanakan pengolahan data dan informasi agenda kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah.


(2)


ayat

(1),

Sub

Bagian

Pengolahan

Data

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. pendataan

dan

analisis

berita

yang

diterima

sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan; c. penyusunan redaksional sambutan Kepala Daerah pada acara kegiatan resmi Pemerintah Daerah; d. penyusunan narasi untuk bahan pemberitaan dan bahan informasi kepada media cetak maupun media elektronika; e. pelaksanaan inventarisasi data tentang informasi kebijakan Kepala Daerah; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 46 (1)

Sub Bagian Publikasi dan Kerja Sama Pers mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang publikasi dan kerja sama pers.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Publikasi dan Kerja Sama Pers menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian; b. penyusunan pemberitaan untuk media massa; c. penyajian

berita

kegiatan

Pemerintah

Daerah

dalam bentuk rilis berita kepada pihak yang berkepentingan; d. penyebaran informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui media tabloid; e. pelaksanaan kemitraan di bidang pemberitaan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pers; f. pelaksanaan publikasi acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III TATA KERJA Pasal 47 (1)

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2)

Sekretaris

Daerah

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Walikota. (3)

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

(4)

Apabila

Sekretaris

Daerah

berhalangan

di

dalam

menjalankan tugas, Sekretaris Daerah menunjuk salah satu Asisten yang membidangi untuk mewakilinya. (5)

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah.

(6)

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian harus berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah.

(7)

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Pasal 48

(1)

Sekretaris prinsip

Daerah koordinasi,

berkewajiban integrasi,

melaksanakan

sinkronisasi

dan

simplifikasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan perangkat daerah lainnya. (2)

Dalam

melaksanakan

tugas,

Sekretaris

Daerah,

Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian harus melaksanakan

prinsip

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan aturan mekanisme dan prosedur kerja yang berlaku, serta jenjang hierarki jabatan masing-masing. (3)

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub

Bagian

masing-masing

bertanggung

jawab

memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada

bawahannya,

serta

melaporkan

hasil

pelaksanaan tugas menurut jenjang hierarki jabatan masing-masing.


BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur dengan Keputusan Sekretaris Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Walikota diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 27 September 2013 WALIKOTA BATU,

ttd

Diundangkan di Batu pada tanggal 27 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

EDDY RUMPOKO

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 1/D


WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013

Recommend Documents