SALINAN
WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BATU KEPADA CAMAT DAN LURAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Batu Kepada Camat Dan Lurah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomer 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 5. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Negara
Republik Indonesia
Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pelimpahan
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Lurah; 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Batu;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
PELIMPAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BATU KEPADA CAMAT DAN LURAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Batu.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batu.
3.
Walikota adalah Walikota Batu.
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6.
Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Batu.
7.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
8.
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Batu.
9.
Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Batu.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Batu. 11. Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
yang
selanjutnya
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Batu. 12. Kecamatan
adalah
wilayah
kerja
Camat
sebagai
kerja
Lurah
sebagai
Perangkat Daerah Kota Batu. 13. Kelurahan
adalah
wilayah
Perangkat Daerah Kota Batu dibawah Kecamatan. 14. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Batu di wilayah kerjanya. 15. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 16. Urusan
pemerintahan
adalah
fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau
susunan
pemerintahan
yang
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan,
dan
mensejahterakan
masyarakat. 17. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah penyerahan urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah Kota Batu kepada Camat dan Lurah.
BAB II RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DAN LURAH Pasal 2 (1) Urusan
Pemerintahan
yang
dilimpahkan
kepada
Camat dan Lurah meliputi bidang urusan wajib dan pilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Batu. (2) Urusan
Pemerintahan
yang
dilimpahkan
kepada
Camat meliputi urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan di Lingkup Kecamatan. (3) Urusan Lurah
Pemerintahan meliputi
yang
urusan
dilimpahkan
wajib
dan
kepada
pilihan
yang
diselenggarakan di Lingkup Kelurahan. (4) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III PRINSIP PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 4 Pelimpahan
urusan
pemerintahan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kondisi kecamatan prinsip
dan
kelurahan
efektivitas
dan
dengan efisiensi
memperhatikan penyelenggaraan
pemerintahan. Pasal 5 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil sebanding dengan
besarnya
urusan
pemerintahan
yang
dilimpahkan. Pasal 6 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dievaluasi 1 (satu) kali dalam satu tahun.
Pasal 7 Evaluasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengkajianan dan Evaluasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Batu Kepada Camat dan Lurah. BAB IV PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 8 (1) Urusan
Pemerintahan
yang
dilimpahkan
oleh
Walikota kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Camat dan Lurah dibantu unit organisasi yang ada pada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan bidang urusannya. (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
2,
Camat
dan
Lurah
wajib
memperhatikan: a. standar,
norma
dan
kewenangan
Pemerintah
Daerah; b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan; serta c. Standar Pelayanan Minimal. (3) Dalam
melaksanakan
urusan
pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis
dan
kebijakan
operasional
Pemerintah
Daerah, Camat dan Lurah wajib menetapkan prinsip koordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan
dan/atau
mengelola
bidang
urusannya. (4) Dalam
melaksanakan
urusan
pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat
dan
Lurah wajib
memperhatikan
prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan
perangkat
daerah
Kota
Batu
dan
Unit
Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9 Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah, Tim Pelaksana Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 10 Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota, Camat dan Lurah berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Perencanaan, Pembiayaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Biaya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Besarnya biaya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya. (3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Camat dan Lurah mengajukan rencana anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara penyaluran biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12 (1) Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
menghasilkan
penerimaan,
maka
penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah; (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran dalam pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian pada Sekretariat
Daerah,
melakukan
pembinaan
atas
pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Camat
dan
Lurah
sesuai
dengan
bidang
urusannya. Pasal 14 Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah. BAB VI PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 15 Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dapat ditarik kembali sebagian maupun seluruhnya oleh Walikota apabila: a. urusan Pemerintahan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Kota Batu mengubah kebijakan; dan
b. berdasarkan kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak berjalan secara efektif. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16 (1) Pertanggungjawaban pemerintahan
pelaksanaan
yang
dilimpahkan
kepada
urusan Camat
dilakukan oleh Camat; (2) Pertanggungjawaban pemerintahan
pelaksanaan
yang
dilimpahkan
kepada
urusan Lurah
dilakukan oleh Lurah; (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat; (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota Batu ini sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya
akan
diatur
lebih
lanjut
dalam
Keputusan Walikota Batu. Pasal 18 (1) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah dapat melaksanakan urusan pemerintahan lain yang ditetapkan kemudian sebagai
tugas-tugas
tertentu
dalam
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan;
rangka
(2) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah berkewajiban melaksanakan
dan
memfasilitasi
urusan
pemerintahan umum lainnya diluar rincian urusan yang
dilimpahkan
di
dalam
lampiran
Peraturan
Walikota Batu ini, sepanjang urusan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat. Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Walikota
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 28 Januari 2013 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 28 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd WODODO, SH. MH. Pembina Utama Muda NIP. 19591223 198608 1 002
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 4/E
