SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : a. bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
disiplin,
kekompakan, dan tertib berpakaian serta motivasi kerja pegawai, perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411); 3. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
Negara 126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang 2011
tentang
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Peraturan
12
Tahun
Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
292,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Hal 2 dari 64 halaman...
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Tahun
Pelaksanaan
2011
tentang
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Peraturan
Perundang-undangan; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Walikota adalah Walikota Batu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD
adalah
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah Kota Batu. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. Hal 3 dari 64 halaman...
6. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 7. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat Struktural. 8. Pegawai
adalah
Pegawai
Negeri
Sipil
dan
Pegawai
Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. 9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 10. Camat atau sebutan lainnya adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan. 11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. 12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan
jenis
pakaian
dinas
termasuk
ikat
pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya. 14. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Batu. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Fungsi dan Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama korp pegawai dan menunjukkan identitas pegawai serta sebagai sarana pembinaan dan pengawasan pegawai. Hal 4 dari 64 halaman...
Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Upacara; dan c. Pakaian Dinas Lapangan. Pasal 4 (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah; c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; d. Pakaian Perlindungan Masyarakat; e. Pakaian Kemeja Putih; f. Pakaian Batik; dan g. Pakaian Olah Raga. (2) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: a. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; b. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; c. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah; d. Pakaian Khas Jawa Timur; dan e. Pakaian KORPRI. (3) Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari: a. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan b. Pakaian Batik Khas Kota Batu. BAB III PAKAIAN DINAS HARIAN Bagian Pertama Pakaian Dinas Harian Pasal 5 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan dikenakan pada setiap hari Selasa. Hal 5 dari 64 halaman...
(2) PDH terdiri dari: a. PDH Pria: 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu warna hitam. b. PDH Wanita: 1. Baju lengan pendek dan warna khaki; 2. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut warna khaki; dan 3. Sepatu pantofel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Pasal 6 (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenakan pada setiap hari Selasa. (2) PDH Camat dan Lurah terdiri dari: a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam semua, tanda jabatan, dan tanda pangkat. b. PDH Camat dan Lurah Wanita: 1. Baju lengan pendek warna khaki; 2. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut dan/atau celana warna khaki; dan 3. Sepatu pantofel warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat. c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 7 (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c, dipakai bagi pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon II dalam menjalankan tugas tertentu. Hal 6 dari 64 halaman...
(2) Menjalankan tugas tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah rapat kerja dengan DPRD, konsultasi, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat. (3) PSH terdiri dari:
a. PSH Pria: 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki; 2. Leher berdiri dan terbuka; 3. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; 4. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan; dan 5. Kancing lima buah. b. PSH Wanita: 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna khaki; 2. Leher berdiri dan terbuka; 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 4. Sepatu pantofel warna hitam; dan 5. Kancing lima buah. c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keempat Pakaian Perlindungan Masyarakat Pasal 8 (1) Pakaian
Perlindungan
Masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang dikenakan pada setiap hari Senin. (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
a. Pakaian Perlindungan Masyarakat Pria: 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna hijau; 2. Celana panjang warna hijau; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu hitam dan kaos kaki warna hitam. b. Pakaian Perlindungan Masyarakat Wanita: Hal 7 dari 64 halaman...
1. Baju lengan pendek warna hijau; 2. Rok
warna hijau 15 cm (lima belas sentimeter)
dibawah lutut; dan 3. Sepatu pantofel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kelima Pakaian Kemeja Putih Pasal 9 (1) Pakaian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai pada setiap hari Rabu. (2) Pakaian Kemeja Putih terdiri dari: a. Pakaian Kemeja Putih Pria: 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna putih; 2. Celana panjang warna hitam; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu hitam dan kaos kaki warna hitam. b. Pakaian Kemeja Putih Wanita: 1. Baju lengan panjang warna putih; 2. Rok warna hitam 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut; dan 3. Sepatu pantofel warna hitam. (3) Pakaian Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keenam Pakaian Batik Pasal 10 (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipakai pada setiap hari kamis, jumat, dan acara resmi lainnya. (2) Pakaian batik adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik, celana panjang bagi Pria dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut bagi Wanita warna gelap. Hal 8 dari 64 halaman...
(3) Pakaian
batik
wanita
berjilbab
dan
hamil
menyesuaikan. Bagian Ketujuh Pakaian Olah Raga Pasal 11 Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipakai pada setiap hari Jum’at pada saat kegiatan olah raga. BAB IV PAKAIAN DINAS UPACARA Bagian Pertama Pakaian Sipil Resmi Pasal 12 (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan penyampaian
pendapat
akhir
pada
acara
sidang
paripurna DPRD. (2) PSR terdiri dari: a. PSR Pria: 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; 2. Leher berdiri dan terbuka; 3. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; 4. Kancing 5 (lima) buah; dan 5. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan. b. PSR Wanita: 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama; 2. Leher berdiri dan terbuka; 3. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; 4. Kancing 5 (lima) buah; dan Hal 9 dari 64 halaman...
5. Sepatu pantofel warna hitam. (3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kedua Pakaian Sipil Lengkap Pasal 13 (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. (2) PSL terdiri dari: a. PSL pria: 1. Jas warna gelap; 2. Celana panjang warna sama; dan 3. Kemeja lengan panjang dilengkapi dengan dasi; dan 4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan. b. PSL wanita: 1. Jas warna gelap; 2. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama; 3. Kemeja lengan panjang dilengkapi dengan dasi; dan 4. Sepatu pantofel warna hitam. c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pasal 14 (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya. (2) PDU Camat dan Lurah terdiri dari: a. PDU Camat dan Lurah Pria: 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. Celana panjang warna putih; dan 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam. b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
Hal 10 dari 64 halaman...
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning; 2. Rok warna putih 15 (lima belas) cm dibawah lutut; dan 3. Sepatu pantofel warna hitam. c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keempat Pakaian Khas Jawa Timur Pasal 15 (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dipakai pada waktu acara tertentu dan/atau acara resmi lainnya. (2) PKJ terdiri dari: a. PKJ Pria: 1. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna gelap dan songkok warna hitam; 2. Celana panjang warna sama; dan 3. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan. b. PKJ Wanita: 1. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna gelap; 2. Rok paling sedikit 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna sama; dan 3. Sepatu pantofel warna hitam. c. PKJ Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kelima Pakaian KORPRI Pasal 16 (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dipakai pada peringatan hari jadi KORPRI,
setiap
tanggal
17,
dan
upacara
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pakaian KORPRI terdiri dari: a. Pakaian KORPRI Pria: 1. Kemeja
lengan
panjang
dengan
corak
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Celana panjang warna biru dongker; Hal 11 dari 64 halaman...
3. Songkok warna hitam; 4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan. b. Pakaian KORPRI wanita: 1. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Rok paling sedikit 15 cm (lima belas sentimeter)) di bawah lutut warna biru dongker; dan 3. Songkok warna hitam; dan 4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan. c. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil disesuaikan. BAB V PAKAIAN DINAS LAPANGAN Bagian Pertama Pakaian Dinas Lapangan Pasal 17 (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III pada waktu melaksanakan tugas di lapangan. (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pria dan Wanita: a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; b. Celana panjang semata kaki warna khaki; c. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan; dan d. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) Selain PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk petugas operasional lapangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pakaian Batik Khas Kota Batu Pasal 18 (1) Pakaian Batik Khas Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dipakai pada waktu acara tertentu dan/atau acara resmi lainnya.
Hal 12 dari 64 halaman...
(2) Pakaian batik Khas Kota Batu adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik Khas Kota Batu, celana panjang bagi Pria dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut bagi Wanita dengan warna gelap. (3) Pakaian batik Khas Kota Batu wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Pasal 19 Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Batu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3,
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. BAB VI ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 20 Jenis atribut Pakaian Dinas terdiri dari: a. Tutup Kepala; b. Tanda Pangkat; c. Tanda Jabatan; d. Lencana KORPRI; e. Tanda Jasa; f. Papan Nama; g. Nama Kota Batu dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. Lambang Daerah Kota Batu; dan i. Tanda Pengenal. Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 21 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari: a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; Hal 13 dari 64 halaman...
b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan c. Topi Lapangan. Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 22 (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam. (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan. Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 23 (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam. (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan. Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 24 (1) Lencana
KORPRI
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 20 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali Pakaian Olah Raga, PSR, dan PSL. (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL tenaga operasional lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas. (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
Hal 14 dari 64 halaman...
Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 25 (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pita Tanda Jasa; dan b. Bintang Tanda Jasa. (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya. (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 26 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu sentimeter) di atas saku. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PDH Camat dan Lurah, Batik, PSH, PSR, PDU Camat dan Lurah, PDL Eselon II dan III terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih. (3) Papan nama untuk PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL petugas operasional lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna seragam dengan tulisan bordir warna hitam. Bagian Kedelapan Nama Kota Batu dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 27 (1) Nama Kota Batu dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g menunjukkan tempat kerja.
Hal 15 dari 64 halaman...
(2) Nama Kota Batu ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu. (3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu. (4) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar kain warna kuning dengan pinggiran dan tulisan bordir hitam. Bagian Kesembilan Lambang Daerah Pasal 28 (1) Lambang
Daerah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 20 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian. (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri dibawah Nama Kota Batu dipergunakan untuk PDH, PDH Camat, dan Lurah. (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan. Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 29 (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai. (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas. (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
Hal 16 dari 64 halaman...
Pasal 30 (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik. (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter). Pasal 31 Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari: a. Bagian depan: 1. Lambang Kota Batu; 2. Nama Pemerintah Kota Batu; 3. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan 4. Foto
pegawai
dengan
memakai
Pakaian
Dinas
Batu
sebagai
sampul
dasar
Harian. b. Bagian Belakang: 1. Lambang
Kota
transparan; 2. Nama Pegawai; 3. Nomor Induk Pegawai (NIP); 4. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional; 5. Golongan Darah; 6. Alamat Kantor; 7. Tanggal dikeluarkan dan masa berlaku; 8. Pejabat yang mengeluarkan; 9. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan 10. Nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan. Pasal 32 (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: Hal 17 dari 64 halaman...
a. warna merah untuk pejabat eselon II; b. warna biru untuk pejabat eselon III; c. warna hijau untuk pejabat eselon IV; d. warna kuning untuk pejabat eselon V; e. warna orange untuk pegawai jabatan fungsional umum; dan f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. Pasal 33 Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB VII PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 34 (1) Atribut PDH terdiri atas Nama Pemerintah Kota Batu dan Lambang Daerah Kota Batu, Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal. (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama Pemerintah Kota Batu dan Lambang Daerah Kota Batu, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa. (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri, dan tanda pengenal. (4) Atribut PSR hanya papan nama. (5) PSL tidak memakai atribut. (6) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa. (7) Atribut PDL bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
Hal 18 dari 64 halaman...
(8) Atribut PDL bagi petugas teknis operasional menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 35 Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 36 (1) Pakaian Dinas untuk pegawai yang melaksanakan Urusan Pemerintah Kota Batu Bidang Perhubungan Darat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat. (2) Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Pakaian Dinas untuk Petugas Pemadam menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran. (4) Penggunaan pakaian dinas di luar Peraturan ini harus mendapatkan persetujuan dan penetapan Walikota Batu. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku: a. Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan Hal 19 dari 64 halaman...
b. Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Batu Nomor
37
Tahun
2012
tentang
Penetapan
dan
Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas serta Pembinaan Disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan
Walikota
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Walikota
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Diundangkan di Batu pada tanggal 23 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd WIDODO BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 23/E
Hal 20 dari 64 halaman...
