WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/1/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN SATUAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU WALIKOTA BATU, Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

bahwa dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dibentuk Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Halaman 2 dari 9 Halaman

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU

: Membentuk Tim Anggaran dan Satuan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Rincian Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut: 1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi program dan kegiatan Sekretariat Halaman 3 dari 9 Halaman

Daerah, serta membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. pembinaan urusan pemerintahan, pembangunan, administrasi umum, dan kesejahteraan rakyat; d. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; e. pembinaan aparatur Pemerintah Daerah; f. membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Anggaran Legislatif; g. memberikan pertimbangan atas rekomendasi hasil evaluasi Kepala SKPD terkait kepada Walikota tentang usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kebijakan Bidang Administrasi Umum. Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengoordinasian kegiatan, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi keuangan daerah, kepegawaian, persandian, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan keagamaan; b. menyusun jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Halaman 4 dari 9 Halaman

3. Kepala BPKAD mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengelola akuntansi keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD/SKPKD, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pengendalian anggaran; b. perumusan kebijakan dan pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD; c. perumusan kebijakan penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban APBD. d. menyusun Surat Edaran Walikota perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD; e. melakukan verifikasi DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD bersama Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Penjabaran APBD; dan f. melaksanakan evaluasi terhadap realisasi pendapatan, pelaksanaan belanja tidak langsung, dan pelaksanaan belanja langsung secara periodik. 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasian, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pembangunan, dan statistik. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik; b. pengendalian koordinasi dan kerja sama bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, serta statistik diantara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya; c. menyusun sambutan atas penyampaian KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan dan jawaban Walikota d. membantu Walikota dalam menyusun Rancangan KUA/KUPA; dan e. berdasarkan KUA/KUPA yang telah disepakati, menyusun Rancangan PPAS/PPAS perubahan. 5. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, Halaman 5 dari 9 Halaman

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program legislasi daerah, penyelesaian permasalahan hukum, serta dokumentasi dan pelayanan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan peraturan perundangundangan daerah; b. pelaksanaan mekanisme legislasi daerah; dan c. penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; KETIGA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. membantu Tim Anggaran yang meliputi: 1. merangkum bahan dan data untuk menyusun APBD serta perhitungan APBD; 2. merangkum bahan dan data untuk menyusun Perubahan APBD serta perhitungan Perubahan APBD; 3. memilih dan memilah bahan dan data yang menjadi skala prioritas kegiatan dan program dalam penyusunan APBD serta Perubahan APBD; 4. merencanakan penetapan target pendapatan daerah guna penyusunan APBD serta Perubahan APBD; 5. menyiapkan bahan dan data untuk rapat konsultansi antara eksekutif dengan legislatif dalam rangka penyusunan APBD; 6. menyusun draf petunjuk umum mengenai pedoman dan tata cara penyusunan APBD, Perubahan APBD serta perhitungan APBD untuk dinas/instansi/lembaga/unit kerja lainnya; 7. menyusun Rancangan APBD maupun Perubahan APBD serta Rancangan Nota Perhitungan APBD maupun Perubahan APBD; 8. menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD dan Perubahan APBD; 9. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan Rancangan APBD, Perubahan APBD,serta Perhitungan APBD bersama-sama dengan Badan Anggaran Legislatif; 10. menyusun draf jawaban eksekutif atas pendangan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi, dan laporan pendapat Panitia Anggaran terhadap Rancangan APBD, Perubahan APBD serta perhitungan APBD; dan

Halaman 6 dari 9 Halaman

11. menyusun draf sambutan Kepala Daerah dalam rangka penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD. b. melaksanakan evaluasi RKA SKPD dan RKA SKPKD serta DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA SKPKD; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Tim Anggaran. KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim dan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 1.20.05.17.07 dan Kode Rekening 1.20.05.17.09.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Januari 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Tembusan: Yth Sdr.: 1. 2. 3. 4. 5.

Ketua DPRD Kota Batu; Inspektur Kota Batu; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; Pejabat yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 9 Halaman

Lampiran I Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/1/KEP/422.012/2015 Tanggal : 2 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU JABATAN DALAM TIM Penanggung Jawab

JABATAN DALAM DINAS Walikota.

Eddy Rumpoko

2.

Koordinator

Wakil Walikota.

Ir. Punjul Santoso, M.M.

3.

Ketua

Sekretaris Daerah.

Widodo, S.H., M.H.

4.

Wakil Ketua

Ir. Chairul Sjariftartila S

5.

Sekretaris

6.

Anggota

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Kepala Bagian Hukum Setda.

NO 1.

NAMA

Eddy Murtono, S.H., M.H.

a. M. Chori, S.Sos., M.Si.

b. Muji Dwi Leksono, S.H., M.M.

WALIKOTA BATU,

ttd EDDY RUMPOKO

Halaman 8 dari 9 Halaman

Lampiran II Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/1/KEP/422.012/2015 Tanggal : 2 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS NO 1.

2.

3.

4.

JABATAN JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM Koordinator Kepala Bidang Anggaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Koordinator Kasubid Anggaran I Badan Wilayah I Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Koordinator Kasubid Anggaran II Badan Wilayah II Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Anggota 1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Kasubag PerundangundanganBagian Hukum 4. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 6. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NAMA Sri Muchsidayati, S.E.

Gigih Wicaksana, S.TP., M.Si.

Fajar Utomo, S.E.

1. Andhang Budhy Harsa, S.E., M.Si.

2. Ketut Sri Pujiastutik, S.H.

3. Rr. Maria Inge SS., S.H., M.H. 4. Denni Lilis M, S.E. 5. Fitriya Dewi Kusumawati, S.E. 6. Sendy Cipta Utama 7. Dedy Angga Satriawan 8. Fatra Adjie Iswara

WALIKOTA BATU,

ttd EDDY RUMPOKO

Halaman 9 dari 9 Halaman