SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
:
a.
bahwa
dengan
penduduk
yang
semakin
meningkatnya jumlah
berakibat
pada
meningkatnya
kebutuhan dan/atau ketersediaan perumahan yang dapat
menimbulkan
semakin
bertambahnya
kebutuhan rumah dan bangunan baru; b.
bahwa
akibat
terjadinya
perumahan/permukiman
pertambahan penduduk,
bangunan
perlu
adanya
penataan dan pengelolaan melalui penomoran rumah secara jelas dan rapi; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
menetapkan
pertimbangan
huruf
Peraturan
a
dan
sebagaimana
huruf
Walikota
Batu
b,
perlu
tentang
Petunjuk Teknis Penomoran rumah dan bangunan di Kota Batu; Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2001
Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 2 dari 10 hlm..
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu; 20. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 21. Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kota Batu;
MEMUTUSKAN:
Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 3 dari 10 hlm..
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang di dalam pelaksanaan tugasnya mencerminkan kemitraan. 4. Walikota adalah Walikota Batu. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 6. Dinas adalah Dinas Perumahan Kota Batu. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kota Batu. 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 12. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 4 dari 10 hlm..
kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 14. Rumah dan bangunan adalah rumah dan bangunan yang memenuhi syarat sebagai rumah dan bangunan yang dipergunakan seseorang, badan hukum dan atau lembaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain sesuai dengan peruntukannya yang ada di Kota Batu. 15. Penghuni ialah seseorang, badan hukum dan atau lembaga yang menempati rumah dan bangunan. 16. Nomor rumah dan bangunan adalah urutan nomor rumah dan bangunan. BAB II PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN Pasal 2 (1) Setiap rumah dan bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada papan dengan mencantumkan tulisan RT, RW, dusun/jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kode pos, logo Pemerintah Kota Batu dan Lambang Burung Garuda. (2) Setiap pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah dan bangunan wajib memasang papan nomor rumah dan bangunan. (3) Setiap penghuni rumah dan bangunan wajib memelihara papan nomor rumah dan bangunan masing-masing agar tetap kelihatan jelas dan rapi. (4) Papan nomor rumah dan bangunan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Ketua RT setempat untuk diteruskan kepada Dinas. (5) Setiap bangunan rumah baru, Ketua RT dan RW wajib melakukan pendataan dan melaporkan kepada Dinas, guna dilakukan pengaturan nomor rumah baru.
Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 5 dari 10 hlm..
BAB III BAHAN, UKURAN, DAN BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN Pasal 3 (1) Bahan papan nomor rumah dan bangunan terbuat dari acrylik. (2) Ukuran papan nomor dengan diameter 30 (tiga puluh) cm. (3) Bentuk, warna, dan letak huruf menyesuaikan. (4) Pemberian nomor rumah dan bangunan memuat nomor urut bangunan, RT, RW, dusun/jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kode pos, Logo Pemerintah Kota Batu dan Lambang Burung Garuda. (5) Format bentuk papan nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 4 Pemasangan papan nomor rumah dan bangunan harus kelihatan jelas dari jalan umum dan ditempatkan di dekat pintu masuk rumah dan bangunan yang bersangkutan. BAB IV TATA CARA URUTAN PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN Pasal 5 (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik pemerintah dalam wilayah Kota Batu harus diberi nomor bangunan secara berurutan. (2) Rumah bernomor urut 1 (satu) diawali pada setiap nama jalan dari ujung jalan yang paling dekat dengan jalan utama. (3) Nomor rumah dan bangunan diurutkan mulai sebelah kanan nomor genap dan sebelah kiri nomor ganjil. Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 6 dari 10 hlm..
(4) Rumah dan bangunan yang terletak dalam satu jalan tetapi beda RT, diurutkan sesuai nama jalan. (5) Rumah dan bangunan yang terletak dalam satu RT tetapi beda nama jalan, diawali nomor urut 1 (satu) pada masing-masing nama jalan. (6) Rumah dan bangunan yang jumlahnya tidak lebih dari 7 (tujuh) rumah dan bangunan terletak dibelakang rumah dan bangunan ditepi jalan utama, diurutkan mengikuti nomor didepannya dengan tambahan huruf alphabet yang diawali huruf A. (7) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap. Pasal 6 Rumah dan bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dan/atau condotel dapat menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan urutan nomor. BAB V PEMBIAYAAN PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN Pasal 7 (1) Biaya pemasangan papan nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Batu. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk papan nomor rumah dan bangunan yang rusak atau hilang. BAB VI PELAKSANAAN Pasal 8 (1) Pendataan dilakukan dengan melibatkan secara aktif Ketua RT dan Ketua RW setempat. (2) Hasil pendataan dari Ketua RT dilaporkan kepada Ketua RW sebagai bahan perekapan. Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 7 dari 10 hlm..
(3) Hasil rekapitulasi pendataan oleh Ketua RW dilaporkan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan papan nomor rumah dan bangunan. (4) Papan nomor yang sudah dicetak dan diurutkan dipasang oleh Ketua RT dengan dikoordinir oleh Ketua RW. Pasal 9 Kepala Dinas dapat memerintahkan mengambil/ menyingkirkan papan nomor rumah dan bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Dalam hal terdapat papan nomor rumah dan bangunan milik warga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat memberikan teguran secara lisan. (2) Apabila teguran secara lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ditindaklanjuti oleh warga, Ketua RT dan/atau Ketua RW memberikan teguran secara tertulis. (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran diterima oleh warga dan belum ditindaklanjuti, Ketua RT dan/atau Ketua RW melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Semua papan nomor rumah dan bangunan yang sudah ada, masih tetap berlaku sampai terdapat pemberian nomor rumah dan bangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini. Pasal 12 Dalam hal pemilik rumah dan bangunan berkeberatan diberikan nomor baru, nomor lama dan Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 8 dari 10 hlm..
nomor baru disandingkan paling lama 1 (satu) tahun setelah nomor baru diberikan dan nomor lama harus sudah dilepas. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 16 Januari 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 16 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd WIDODO
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 5/E
Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 9 dari 10 hlm..
Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor : Tahun 2014 Tanggal : 2014 FORMAT BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATU
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan Hlm 10 dari 10 hlm..
