WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN PERIJINAN PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR
WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar; b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perijinan yang semula dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Perijinan secara bertahap; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perijinan Pada Pemerintah Kota Denpasar;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
2
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada ruas-ruas Jalan Tertentu bagi setiap Kendaraan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1994 Nomor 5); 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 14); 8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16 ); 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 23); 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penggalian Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor ); 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11) ; 14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17); 15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24); 16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25); 17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);
3
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12); 20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Derah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13); 21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4); 22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11) ; 23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5); 25. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Mei 2007 Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 10); 26. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 18); 27. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2007 tentang Usaha Hotel Berbintang (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 29); 28. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2007 tentang Bangunan Condominium Hotel (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 41); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERIJINAN PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR.
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Denpasar. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar. 4. Sekretaris Denpasar.
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kota
5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar. 6. Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 8. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perijinan di lingkungan Pemerintah Kota selain yang menjadi kewenangan Dinas Perijinan. 9. Perijinan Tertentu adalah Perijinan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan Dinas Perijinan dan Instansi Teknis setelah mendapatkan rekomendasi Walikota BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN Pasal 2 (1) Penyelenggaraan pelayanan perijinan meliputi pemberian, penolakan, pembatalan, penangguhan dan pencabutan ijin. (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan perijinan adalah Dinas Perijinan dan Instansi Teknis. (3) Instansi Teknis dalam menyelenggarakan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas Perijinan. (4) Pejabat yang berhak menandatangani penyelenggaraan pelayanan perijinan adalah Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangannya.
5
(5) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan didelegasikan kepada Pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Dinas Perijinan atau Kepala Instansi Teknis. Pasal 3 (1) Disamping pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Kepala Dinas Perijinan atau Kepala Instansi Teknis dapat mendelegasikan untuk ijin dengan luasan, lokasi, usaha tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB III JENIS PELAYANAN PERIJINAN Pasal 4 Pelayanan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota meliputi: 1.
Persetujuan Prinsip Membangun
2.
Ijin Lokasi (IL).
3.
Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPT).
4.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
5.
Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
6.
Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
7.
Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
8.
Duplikat Ijin Mendirikan Bangunann (IMB).
9.
Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Ijin Usaha Pemondokan (IUP). 12. Ijin Tower / Menara Antena (ITMA). 13. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 14. Ijin Gangguan (HO). 15. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6
16. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP Mikol). 17. Ijin Usaha Industri (IUI). 18. Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB). 19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 20. Tanda Daftar Gudang (TDG). 21. Ijin Usaha Industri Depot Air Minum. 22. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum a. Ijin Prinsip 1) Ijin Prinsip Taman Rekreasi. 2) Ijin Prinsip Gelanggang renang. 3) Ijin Prinsip Padang Golf. 4) Ijin Prinsip Kolam Memancing. 5) Ijin Prinsip Gelanggang Ketangkasan.
Permainan
dan
6) Ijin Prinsip Gelanggang Bowling. 7) Ijin Prinsip Rumah Billyard. 8) Ijin Prinsip Panti Pijat. 9) Ijin Prinsip Panti Mandi Uap. 10) Ijin Prinsip Karaoke. 11) Ijin Prinsip Panggung Terbuka. 12) Ijin Prinsip Panggung Tertutup. 13) Ijin Prinsip Salon Kecantikan. 14) Ijin Prinsip Fitness Centre. 15) Ijin Prinsip Bioskop. 16) Ijin Prinsip Pusat Seni dan Pameran. 17) Ijin Prinsip Dunia Fantasi (Theme Park). 18) Ijin Prinsip Taman Pentas Pertunjukan Satwa. b. Ijin Usaha 1) Ijin Usaha Taman Rekreasi. 2) Ijin Usaha Gelanggang renang. 3) Ijin Usaha Padang Golf. 4) Ijin Usaha Kolam Memancing. 5) Ijin Usaha Gelanggang Ketangkasan.
Permainan
6) Ijin Usaha Gelanggang Bowling. 7) Ijin Usaha Rumah Billyard.
dan
7
8) Ijin Usaha Panti Pijat. 9) Ijin Usaha Panti Mandi Uap. 10) Ijin Usaha Karaoke. 11) Ijin Usaha Panggung Terbuka. 12) Ijin Usaha Panggung Tertutup. 13) Ijin Usaha Salon Kecantikan. 14) Ijin Usaha Fitness Centre. 15) Ijin Usaha Bioskop. 16) Ijin Usaha Pusat Seni dan Pameran. 17) Ijin Usaha Dunia Fantasi (Theme Park). 18) Ijin Usaha Taman Pentas Pertunjukan Satwa. 23. Ijin Usaha Hotel Melati. a. Ijin Prinsip Hotel Melati. b. Ijin Usaha Hotel Melati. 24. Ijin Usaha Rumah Makan. a. Ijin Prinsip Rumah makan b. Ijin Usaha Rumah Makan 25. Ijin Usaha Bar. a. Ijin Prinsip Bar b. Ijin Usaha Bar 26. Ijin Usaha Pondok Wisata. 27. Ijin Usaha Jasa Boga. 28. Ijin Usaha Hotel Berbintang. 29. Ijin Bangunan Condominium Hotel (Condotel) 30. Ijin Reklame. 31. Ijin Penyelenggaraan Optikal. 32. Ijin Pedagang Eceran Obat. 33. Surat Ijin Kerja Perawat (SIKP). 34. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIPG). 35. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO). 36. Ijin Apotik. 37. Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin. 38. Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik. 39. Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan. 40. Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIAA). 41. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Umum
8
42. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi 43. Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 44. Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit 45. Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis 46. Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis 47. Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis 48. Ijin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba 49. Ijin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah 50. Ijin Penyelenggaraan Labotarium Klinik 51. Ijin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat 52. Ijin Penyelenggaraan Labotarium Gigi 53. Ijin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Unggas 54. Ijin Usaha Penyedia Daging 55. Ijin Usaha Depo Obat Hewan 56. Ijin Bursa Kerja Khusus 57. Ijin Praktek Sarjana Psikologi 58. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja 59. Ijin Perusahaan Jasa Insfeksi Teknik 60. Ijin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Kantor Cabang-PJTKI) 61. Ijin Pemasaran/Penampungan Hasil Perikanan 62. Ijin Budidaya Pemeliharaan Ikan 63. Ijin Pengolahan Ikan 64. Ijin Penangkapan Ikan 65. Ijin Usaha Pengelolaan Pestisida 66. Ijin Usaha Jasa Konstruksi 67. Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum 68. Ijin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Umum 69. Ijin Insidentil Angkutan Kendaraan Umum 70. Ijin Dispensasi Angkutan Barang Masuk Kota
9
71. Ijin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Diklusemas) 72 .Ijin Pendirian Sekolah oleh Pemerintah maupun Masyarakat. Pasal 5 (1) Penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap. (2) Tahap pertama penyelenggaraan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Perijinan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Persetujuan Prinsip Membangun 2. Ijin Lokasi (IL). 3. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPT). 4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 8. Duplikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 9. Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 10. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 11. Ijin Usaha Pemondokan (IUP). 12. Ijin Tower / Menara Antena (ITMA). 13. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). 14. Ijin Gangguan (HO). 15. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 16. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP Mikol). 17. Ijin Usaha Industri (IUI). 18. Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB). 19. Ijin Usaha Industri Depot Air Minum. 20. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 21. Tanda Daftar Gudang (TDG) 22. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum a. Ijin Prinsip 1) Ijin Prinsip Taman Rekreasi. 2) Ijin Prinsip Gelanggang renang. 3) Ijin Prinsip Padang Golf.
10
4) Ijin Prinsip Kolam Memancing. 5) Ijin Prinsip Gelanggang Ketangkasan.
Permainan
dan
6) Ijin Prinsip Gelanggang Bowling. 7) Ijin Prinsip Rumah Billyard. 8) Ijin Prinsip Panti Pijat. 9) Ijin Prinsip Panti Mandi Uap. 10) Ijin Prinsip Karaoke. 11) Ijin Prinsip Panggung Terbuka. 12) Ijin Prinsip Panggung Tertutup. 13) Ijin Prinsip Salon Kecantikan. 14) Ijin Prinsip Fitness Centre. 15) Ijin Prinsip Bioskop. 16) Ijin Prinsip Pusat Seni dan Pameran. 17) Ijin Prinsip Dunia Fantasi (Theme Park). 18) Ijin Prinsip Taman Pentas Pertunjukan Satwa. b. Ijin Usaha 1) Ijin Usaha Taman Rekreasi. 2) Ijin Usaha Gelanggang renang. 3) Ijin Usaha Padang Golf. 4) Ijin Usaha Kolam Memancing. 5) Ijin Usaha Gelanggang Ketangkasan.
Permainan
dan
6) Ijin Usaha Gelanggang Bowling. 7) Ijin Usaha Rumah Billyard. 8) Ijin Usaha Panti Pijat. 9) Ijin Usaha Panti Mandi Uap. 10) Ijin Usaha Karaoke. 11) Ijin Usaha Panggung Terbuka. 12) Ijin Usaha Panggung Tertutup. 13) Ijin Usaha Salon Kecantikan. 14) Ijin Usaha Fitness Centre. 15) Ijin Usaha Bioskop. 16) Ijin Usaha Pusat Seni dan Pameran. 17) Ijin Usaha Dunia Fantasi (Theme Park). 18) Ijin Usaha Taman Pentas Pertunjukan Satwa.
11
23. Ijin Usaha Hotel Melati. a. Ijin Prinsip Hotel Melati b. Ijin Usaha Hotel Melati 24. Ijin Usaha Rumah Makan a. Ijin Prinsip Rumah Makan. b. Ijin Usaha Rumah Makan. 25. Ijin Usaha Bar a. Ijin Prinsip Bar. b. Ijin Usaha Bar. 26. Ijin Usaha Pondok Wisata. 27. Ijin Usaha Jasa Boga. 28. Ijin Penyelenggaraan Optik. 29. Ijin Pedagang Eceran Obat. 30. Surat Ijin Kerja Perawat (SIP). 31. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIPG). 32. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO). 33. Ijin Apotik. 34. Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin. 35. Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik. 36. Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan. 37. Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIAA). 38. Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK). 39. Ijin Penggalian Jalan (3) Penyelenggaraan pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis adalah: NO Jenis Perizinan Instansi 1 2 3 1 Ijin Praktek Berkelompok Dokter Umum Dinas Kesehatan 2 Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Dinas Kesehatan 3 Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan dan Anak (BKIA) 4 Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Dinas Kesehatan 5 Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dinas Kesehatan Dokter Spesialis 6 Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis Dinas Kesehatan 7 Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dinas Kesehatan Dokter Gigi Spesialis 8 Ijin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Dinas Kesehatan Penderita Narkoba 9 Ijin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Dinas Kesehatan
masih
12
10 11
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
14
Ijin Penyelenggaraan Labotarium Klinik Ijin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat Ijin Penyelenggaraan Labotarium Gigi Ijin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Unggas Ijin Usaha Penyedia Daging
15
Ijin Usaha Depo Obat Hewan
Kantor Peternakan
16
Ijin Bursa Kerja Khusus
Kantor Tenaga Kerja
17
Ijin Praktek Sarjana Psikologi
Kantor Tenaga Kerja
18
Ijin Lembaga Pelatihan Kerja
Kantor Tenaga Kerja
19
Ijin Perusahaan Jasa Insfeksi Teknik
Kantor Tenaga Kerja
20
Ijin Pendirian Perwakilan Daerah Kantor Tenaga Kerja Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Kantor Cabang-PJTKI)
21
Ijin Pemasaran/Penampungan Perikanan
22
Ijin Budidaya Pemeliharaan Ikan
Dinas Pertanian dan Kelautan
23
Ijin Pengolahan Ikan
Dinas Pertanian dan Kelautan
24
Ijin Penangkapan Ikan
Dinas Pertanian dan Kelautan
25
Ijin Usaha Pengelolaan Pestisida
Dinas Pertanian dan Kelautan
26
Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Dinas Perhubungan Umum
27
Ijin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Dinas Perhubungan Umum
28
Ijin Insidentil Angkutan Kendaraan Umum
Dinas Perhubungan.
29
Ijin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan
30
Ijin Pendidikan diselenggarakan (Diklusemas)
Luar Sekolah yang Dinas Pendidikan oleh Masyarakat Kebudayaan
dan
31
Ijin Pendirian Sekolah oleh Masyarakat dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kebudayaan
dan
32
Ijin Usaha Hotel Berbintang
33
Ijin Operasional (Condotel)
34
Ijin Reklame
12 13
Condominium
Dinas Kesehatan Kantor Peternakan Kantor Peternakan
Hasil Dinas Pertanian dan Kelautan
Dinas Pariwisata Hotel Dinas Pariwisata Dinas Kebersihan Pertamanan
dan
13
(4) Pemberian, pembatalan, penangguhan, penolakan, dan pencabutan ijin sebagaimana diatur ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis. (5) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi Teknis. (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas Perijinan. BAB IV TATA CARA PERMOHONAN Pasal 6 Tata cara permohonan ijin secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. Ijin secara parsial; b. Ijin secara paralel. Pasal 7 (1) Ijin secara parsial sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah permohonan ijin untuk 1 (satu) jenis ijin. (2) Tata cara dan persyaratan ijin secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 (1) Ijin secara paralel sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tata cara dan persyaratan ijin secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
Pasal 9 Permohonan Ijin Parsial dan Ijin Paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir sesuai dengan jumlah ijin yang diajukan. BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN Bagian Pertama Koordinasi Pelayanan Perijinan Pasal 10 Dinas Perijinan sebelum menetapkan ijin dapat: a. Melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi Kepada Instansi Teknis terkait; b. Melakukan penelitian lapangan.
Pasal 11 (1) Instansi Teknis dalam melaksanakan pelayanan perijinan, permohonan dan pengambilan ijin dapat dilaksanakan melalui Dinas Perijinan. (2) Proses penerbitan ijin dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Teknis. (3) Instansi Teknis dimaksud ayat (2) dalam rangka pelayanan perijinan berkoordinasi dengan Dinas Perijinan
Pasal 12 (1) Koordinasi dan atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin. (2) Hasil koordinasi dengan instansi terkait dan penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara dan atau dalam bentuk surat.
15
Pasal 13 Setiap pemohon ijin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim penelitian lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud. Pasal 14 Untuk permohonan ijin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan Pasal 15 Waktu penyelesaian pelayanan perijinan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Penolakan atau Penangguhan Permohonan Ijin Pasal 16 (1) Permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak sesuai ketentuan dan atau persyaratannya tidak lengkap dan atau tidak benar, maka permohonan ijinnya ditolak. (2) Pemohonan ijin yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan dan atau perbaikan persyaratan, maka permohonan ijinnya dapat ditangguhkan. (3) Penolakan atau penangguhan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas. Pasal 17 (1) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) harus sudah diserahkan selama-selamanya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Dinas Perijinan atau Instansi Teknis untuk diproses lebih lanjut kecuali diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
16
(2) Jangka waktu untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan oleh pemohon ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan ijin oleh Dinas Perijinan atau Instansi Teknis. (3) Pemohon yang tidak menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka permohonan ijinnya dinyatakan ditolak. Bagian Keempat Duplikat Ijin dan Pengesahan Salinan Ijin Pasal 18 (1) Untuk mendapatkan duplikat ijin yang hilang atau rusak, pemilik ijin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. foto copy KTP pemilik ijin; b. surat kuasa (apabila pelapor atau yang mengurus duplikat bukan pemilik ijin); c. laporan kehilangan dari kepolisian;dan d. melampirkan ijin yang sudah rusak. (2) Untuk mendapatkan duplikat ijin, khususnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan ijin yang telah diberikan. Pasal 19 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja ijin yang sudah terbit tidak diambil oleh pemohon/pemilik, maka ijin dinyatakan batal. Pasal 20 (1) Untuk mendapatkan pengesahan salinan ijin, pemilik ijin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis dengan membawa ijin asli. (2) Untuk mendapatkan pengesahan salinan ijin khususnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan ijin yang telah diberikan.
17
BAB VI PENGAWASAN Pasal 21 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Instansi Teknis. (2) Monitoring terhadap pelaksanaan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Perijinan. (3) Pengawasan yang berkaitan dengan tindakan hukum dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja. (4) Pengawasan yang berkaitan dengan teknis operasional dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 22 (1) Dalam rangka pengawasan, sewaktu-waktu tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ijin yang diterbitkan. (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.
BAB VII REKOMENDASI Pasal 23 (1) Pemberian rekomendasi dari instansi teknis terhadap pelaksanaan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh Dinas Perijinan dan atau Tim yang ditunjuk oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Perijinan.
18
(2) Pemberian rekomendasi oleh instansi teknis apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memberikan penjelasan lebih lanjut sebelum jangka waktu berakhir, maka jangka waktu pemberian rekomendasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Pemberian rekomendasi oleh instansi teknis apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka instansi teknis dianggap menyetujui dengan segala konsekuensi pembinaan pada instansi teknis tersebut. (4) Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan ijin oleh Dinas Perijinan atau Instansi Teknis. (5) Penyampaian rekomendasi dari Instansi teknis ke Dinas Perijinan dapat dilakukan dengan menggunakan e-mail.
Pasal 24 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ijin yang akan diterbitkan. (2) Hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas. BAB VIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IJIN Pasal 25 (1) Pembatalan dan Pencabutan ijin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan ijin. (2) Dengan dibatalkan atau dicabutnya ijin dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Permohonan ijin yang telah diajukan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, maka proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Instansi Teknis berkoordinasi dengan Dinas Perijinan. (2) Permohonan ijin yang diajukan setelah Peraturan Walikota ini berlaku proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Dinas Perijinan berkoordinasi dengan Instansi Teknis.
Pasal 27 Serah terima kewenangan penyelengaraan pelayanan perijinan dari Instansi Teknis kepada Dinas Perijinan dengan suatu Berita Acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka seluruh Peraturan Walikota yang mengatur tentang perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku
20
Pasal 29 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 11 Desember 2007 WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 11 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
I NYOMAN ARYANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 53
