WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang
:
a. bahwa pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka pemerintahan Desa melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja pemerintahan desa; c.
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR Dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.
PEDOMAN
SUSUNAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Denpasar.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.
Walikota adalah Walikota Denpasar. 2
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8.
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.
Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa. 11. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di bagaian wilayah Desa.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Pemerintah Desa; dan b. Badan Permusyawaratan Desa. (2) Pemerintah Desa terdiri dari: a. Kepala Desa; dan b. Perangkat Desa. (3) Perangkat Desa terdiri dari: a. Sekretaris Desa;dan b. perangkat desa lainnya 3
(4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari : a. Kepala Urusan; b. Kepala Dusun;dan c. Pelaksana Teknis Lapangan. (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa. (2) Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bagan susunan organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III TATA PEMERINTAHAN DESA Bagian Pertama Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa. Pasal 4 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang: a. mengajukan rancangan peraturan desa; b. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif:
4
h. mewakili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahtraan masyarakat c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa; g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa; m. membina, mengayomi dan melastarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan o. mengembangkan potensi lingkungan hidup;
sumber
daya
alam
dan
melestarikan
5
(2)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Walikota memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
(3)
Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(4)
Laporan keterangan pertangung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
(5)
Menginformasikan laporan penyelengaraan pemerintah Desa kepada masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainya.
(6)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(7)
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Walikota melalui Camat dan kepada BPD
Pasal 6 (1)
Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan /atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
(2)
Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
(3)
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota
Pasal 7 Kepala Desa dilarang : a. b. c. d. e.
menjadi pengurus partai politik; merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan; merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah; merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 6
f.
melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.
menyalahgunakan wewenang; dan
h.
melanggar sumpah / janji jabatan.
Pasal 8 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Kedua Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Sekretaris Desa, Pasal 9 (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil memenuhi persyaratan,yaitu : a.
berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
b.
mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c.
mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d.
mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
e.
memahami sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Kota atas nama Walikota.
Pasal 10 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas : a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
7
b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegiatan Sekretaris Desa; c. memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan Desa; d. merumuskan program kegiatan Kepala Desa; e. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan; f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasilhasil rapat. g. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; h. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan Desa; i. mengadakan kegiatan administrasi tanah;
pencatatan
mutasi
tanah
dan
pencatatan
j. melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa; k. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai wewenang : a.
memimpin kesekretariatan Desa dan atau rumah tangga Desa;
b.
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa dengan Kepala Urusan;dan
c.
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;
Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Sekretaris Desa mempunyai kewajiban : a.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indoneia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8
b.
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
c.
menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
d.
mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e.
menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
f.
memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
g.
memgembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pasal 13
(1) Sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan /atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota.
Bagian ketiga Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Urusan. Pasal 14 (1) Kepala Urusan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam bidang tugasnya. (2) Kepala urusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya. (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalaui Sekretaris Desa. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Urusan mempunyai wewenang : a.
membina kehidupan masyarakat Desa;
b.
membina perekonomian Desa;
c.
memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
d.
mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
9
Pasal 16 (1) Kepala Urusan diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan /atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15, Kepala Urusan mempunyai kewajiban : a.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan UndangUdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;dan
c.
mentaati dan mengamalkan seluruh peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Dusun Pasal 18 Kepala Dusun mempunyai tugas: a.
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan dan ketertiban masyarakat;
b.
melakukan kegiatan masyarakat; dan
c.
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
pemerintahan,
kegiatan
pembangunan
dan
pemerintah,
ketertiban
Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Dusun mempunyai wewenang : 10
a.
membina kehidupan masyarakat Dusun;
b.
membina perekonomian Dusun;
c.
memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
d.
mengkoordinasikan pembangunan Dusun secara partisipatif;
Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Kepala Dusun mempunyai kewajiban : a.
menyelenggarakan administrasi kependudukan masyarakat;dan
b.
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pasal 21 (1) Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan /atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota
Bagian Kelima Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 22 (1) Untuk dapat diangkat menjadi perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan : a.
berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat;
b.
mempunyai kemampuan dan pengalaman dibidang administrasi
c.
memahami sosial budaya masyarakat setempat;dan
d.
bersedia tinggal di desa.
(2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. (3) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 11
(4) Usia Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), kecuali Kepala Dusun, paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. (5) Masa jabatan Kepala Dusun adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2007 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ASISTEN PEMERINTAHAN,
AA.GDE RAI SORYAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 5
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR
5
TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
I.
UMUM. bahwa pemerintahan Desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
untuk untuk
bahwa dalam rangka pemerintahan desa melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja pemerintahan desa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas 13
Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4
14
15
