1 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH...
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daearah; b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah dan telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; c.
bahwa berkenaan dengan dipandang perlu meninjau pembentukan Strutur Organisasi Kota Denpasar yang ditetapkan Kota Denpasar.
dimaksud huruf a dan b dan mengatur kembali Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Betuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar; Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar; Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar; Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar; Camat adalah Kepala Kecamatan se Kota Denpasar ; Sekretaris Kecamatan adalah Nama jabatan pimpinan Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam; Kepala Seksi adalah Nama Jabatan Pimpinan Seksi di lingkungan Kecamatan dan nama jabatan pimpinan Seksi pada kelurahan; Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan; Lurah adalah Kepala kelurahan se-Kota Denpasar; Sekretaris Kelurahan adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat Kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai kepala Kecamatan;
(2) Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian Kewengan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Peraturan Daerah ini Camat mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan / Desa ; pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat ; pembinaan pemberdayaan Masyarakat ; pembinaan Kesejahteraan rakyat ; pembinaan Pelayanan Umum; penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Bagian Keempat Sruktur Organisasi Pasal 6
(1) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Camat ; b. Sekretariat Kecamatan ; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
g. h.
Seksi Pelayanan Umum; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dimaksud ayat (1) sebagai tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN Bagian Pertama Pasal 7 (1)
(2)
Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan sebagai Kepala Kelurahan ; Lurah bertanggung jawab kepada Camat. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 8
Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Peraturan Daerah ini Kelurahan mempunyai fungsi : a. koordinasi jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan; b. pembianaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
c.
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bagian Keempat Struktur Organisasi Pasal 10
(1) a. b. c. d. e. f. g. (2)
Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari : Lurah ; Sekretariat Kelurahan ; Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ; Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; Seksi Kesejahteraan Rakyat ; Seksi Pelayanan Umum; Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan dimaksud ayat (1) sebagai tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 11 1) 2) 3) 4)
Camat adalah Jabatan Eselon IIIa ; Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon Iva ; Lurah adalah Jabatan Eselon Iva ; Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan adalah Jabatan Eselon Ivb ; Pasal 12 (1) (2)
Camat dan Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota ;
(3)
Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipi dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIYAAN Pasal 14 Pembiyaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 15 Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 10 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) (2)
Ketentuan Pelaksanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambatnya-lambatnya dalam waktu 6 (enam) Bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perautaran Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Disahkan di Denpasar Pada tanggal 25 Juni 2004 WALIKOTA DENPASAR, ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 9 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
Ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI D NOMOR 8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR I. UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyekenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintah di daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintah Daerah, serta telah ditinjau dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetakan kembali Pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 11 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA DENPASAR
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 25 JUNI 2004 NOMOR : 11 TAHUN 2004 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR
