PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 04 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA DENPASAR

DIHIMPUN OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR 2009

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang

: a. b. c.

d.

bahwa urusan pemerintahan merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah perlu diperhatikan dalam penetapan urusan pemerintahan daerah; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, mengamanatkan penetapan urusan pemerin-tahan daerah dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar;

1

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN P E M E R I N TA H A N YA N G M E N J A D I KEWENANGAN KOTA DENPASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Denpasar ; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar; 3. Walikota adalah Walikota Denpasar ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kota Denpasar ; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; 6. Urusan pemerintahan kota adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewaiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi ke-wenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejah-terakan masyarakat.

3

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA Pasal 2 Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota. Pasal 3 Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 4 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota yang berhubungan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. pendidikan ; b. kesehatan ; c. lingkungan hidup ; d. pekerjaan umum ; e. penataan ruang ; f. perencanaan pembangunan ; g. perumahan ; h. kepemudaan dan olah raga ; i. penanaman modal ; j. koperasi dan usaha kcil dan menengah ; k. kependudukan dan catatan sipil ; l. ketenagakerjaan ; m. ketahanan pangan ;

4

n. pemberdayan perempuan dan perlindungan anak ; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; p. perhubungan ; q. komunkasi dan nformatikan ; r. pertanahan ; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ; u. pemberdayan masyarakat ; v. sosial ; w. kebudayaan ; x. statistik ; y. kearsipan ; dan z. perpustakaan ; Pasal 5 (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. (2) Urusan pilihan sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

kelautan dan perikanan ; pertanian ; kehutanan ; energi dan sumber daya mineral ; pariwisata ; industri ; perdagangan ; dan ketransmigrasian ; pasedahan agung ;

5

Pasal 6 Ri ncian dar i mas ing- mas ing bidang ur us an pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Ditetapkan di Denpasar pada tangal 1 Desember 2008 WALIKOTA DENPASAR, RAI DHARMAWIJAYA MANTRA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR I NYOMAN ARYANA LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 4

6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA DENPASAR I.

UMUM Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 te n ta n g P e m e r in ta h a n Da e r a h , P e me r in ta h a n d a e r a h menyelenggar akan ur us an pemer i ntahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pe merintah terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota maka dietapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan kriteria urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemerintah daerah, sepanjang menjadi kewenangan daer ah ber sangkutan tetap har us diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

7

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

1 Cukup jelas 2 Cukup jelas 3 Cukup jelas 4 Cukup jelas 5 Cukup jelas 6 Cukup jelas 7 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4

8

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TANGGAL : 01 DESEMBER 2008 NOMOR : 04 TAHUN 2008 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DENPASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG 1 Kebijakan

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1

a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonfomal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional

9

2

Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kota

3

Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

4

a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan / penyelenggara pendidikan non formal b. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf inetrnasional c. Pemebrian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal d. Penyelenggaraan dan / atau pengelolan pendidikan berbasis keunggutan tokal pada pendidikan dasar dan menengah

5

Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf Internasional

7.

Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi

2. Pembiayaan

1.

a. Penyedsaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya

3. Kurikulum

1.

a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar

2.

a. Sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar b. Pengawasan pelaksanaan kunkulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar

1.

a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasionat sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

2.

Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

10

6.

4. Sarana dan Prasana

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1.

a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dm1, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya b. Penganghkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dmA, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesual kewenangannya Perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kota

3.

Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perfindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan nonforma~

4.

a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dmA, pendidkan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

11

2.

b. Pemberhentian pendidik dan tenega kependidikan PNS pada kependidikan anak usia dm1, pendidkan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 6. Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Penilaian Hasil belajar

1.

Membantu p&aksanaan ujian nasion& pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

2.

Koordmnasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian Sekolah skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota

1.

Pelaksanaan evaluasi pengelola satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota

2.

Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota

3. Akreditasi

1.

Membantu pemerintah daiam akreditasi pendidikan nonformal

4. Penjaminan Mutu

1.

2. Evaluasi

12

a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggutan lokal dalam penjaminan mutu d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

1. Upaya Kesehatan

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

2. Lingkungan Sehat

13

3. Perbaikan Gizi


Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota

2.

Penyelenggaraan pencegahan dan penenggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota

3.

Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota

1.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota

2.

Penyehanatan lingkungan.

1.

Penyelenggaraan survailan gizi buruk skala kota

2.

a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat

4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

1.

Penyelenggaraan kesehatan ibu, anak dan lansia

2.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota

3.

Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota

4.

Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan, dan kepulauan skala kota

5.

Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai perauran perundang - undangan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA

14

1.

Pengeholaan kualitas air skala kota

2.

Penatapan kelas air pada sumber air skala kota

3.

Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota

4.

Pengendalian dampak pencemaran air pada sumber air skata kota

5.

Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air

6.

Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penangguhangan pencemaran air skala kota pada keadaan dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya

7.

Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota

8.

Perizinan pembuangan air limbah ke air dan sumber air

9.

Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah

10. Pengendalian LC domisili skala kota 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara

1.

Pemantauan kualhitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota

2.

Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala

3.

Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

4. Obat dan Perbekalan Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin skala kota

2.

a. Pengambilan sampling/contoh sedia farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan destribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi dan distribusi sedian farmasi. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I.

3.

a. Pemberian rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, dan toko obat.

4. 1. 2.

Penyedian sarana kesehatan kota Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan (UKBM).

1.

Penyelenggarakan, bimbingan dan pengendahan operasional bidang kesehatan. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kota Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan kota

15

1.

5. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan masyarakat, Berprilaku Hidup Bersih dan sehat serta Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM)

6. Manajemen Kesehatan

1. Kebijakan

2. 3.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan


a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota b. Pengelolaan sunkesda skala kota c. Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota 1 Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota

3. Kerja Sama

Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota

2

Pengembangan keija sama lintas sektor Iingkup kota dan kerjasama antar daerah.

1.

pembinaan, monitoning, evaluasi dan pengawasan skala kota.

2.

Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan kota.

1.

Pengelolaan SIK skala kota.

16

1.

4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

1. Pengendalian Dampak Lingkungan

1. Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3)

17 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)


Pengawasan Pelaksanaan pengelolaan limbah ( B3 ) skala kota

2.

Izin pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas

3.

Pengawasan petaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota

4.

Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota

5.

Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengeholaan limbah B3 kota

6.

Rekomendasi lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3

7.

Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan

1.

Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah

2.

Pemberian rekomendasi UKL dan UPL

3.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengehotaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota

4.

Pengawasan terhadap pelhaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan / atau kegiatan diluar usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

6. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Huta dan / atau Lahan

18 7. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan


Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

1.

Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan /atau lahan

2.

Penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan skala kota

3.

Pengawasan atas pengendatian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota

4.

Pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau tahan skala kota

5.

Penetapan pembentukan kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1.

Penetapan kriteria kabupaten / kota baku kerusakan tahan dan / atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional

2.

Penetapan kondisi lahan dan / atau tanah

3.

Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota

4.

Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah untuk diproduksi Biomassa skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bengerak skala kota

5.

Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan

6.

Sosialisasi tentang program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO)

7.

Penetapan baku mutu lingkungan kota

8.

Pengawasan dan evaluasi terhadap terhadap industri yang telah memakai Bahan Perusak Ozon (BPO)

9.

Peningkatan kelembagaan untuk program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO)

1.

Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kota

2.

Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota

3.

Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut

4.

Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan skala kota

5.

Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota

6.

Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota

19

4.

5. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Pesisir dan Laut

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


20

14. Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelen g gar aa n Ot o no mi Daerah Bidang Lingkungan

1.

Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah kota

2.

Pengawasan pengendalian kerusakan tat air daerah kota

3.

Pengawasan penaatan baku mutu air limbah dan kegiatan industri, hotel, rumah sakit, restaurant dan sebagainya

15. P eneg akan H u ku m Lingkungan

1.

Penegakan Hukum Lingkungan skala kota

16. P er janj ian In tern as i o n al d i B i d a n g Pengendalian Dampak Lingkungan

1.

Pelaksanaan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota

2.

Pemantauan pengendatian pelaksanaan konvensi dan protokol skata kota

1.

Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota

2.

Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota

3.

Pemantauan dampak deposisi asam skala kota

1.

Penyediaan taboratorium lingkungan sesual dengan kebutuhan daerah

1.

Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota

2.

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota

3.

Pene tapan d an p et aksanaan peng en dal ian kemeroso ta n keanekaragaman hayati skala kota

17. Perubahan lklim dan perlindungan Atmosfir

18. Laboratorium Lingkungan 2. Konservasi Sumber 1. Dalam Alam (SDA)

K e a n e k a ra g a ma n Hayati

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 8.

Pe na ng gul a nga n P ence ma r an dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana


2. 3.

Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana skala kota Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompet ensi P er so n i l Bi d an g Lingkungan Hidup

1.

Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota

10. P e n g e m b a n g a n Perangk at Ek on omi Lingkungan

1.

Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota

2.

Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan Penerapan instrumen ekonomi datam pengetolaan sumber daya alarn dan Lingkungan

9.

1.

21

3. 11. P en er a p a n S i s t em M a n aj em e n Li n g k u n g an , E k ol ab el , Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan

1.

Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota

12. Pendidikan dan Pelatihan ( Dikiat)

1. 2.

Evaluasi hasil petaksanaan Dikiat di kota Penyetenggaraan Dikiat di bidang lingkungan hidup sesuai permasatahan lingkungan hidup skala kota

13. P el ay a n an B i d a n g Lingkungan Hidup

1.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

4. Pengawasan

1. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

1. Perencanan

22 2. Pengelolaan


Penanganan bencana alam tingkat lokal ( kota)

1.

Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota

2.

Eveluasi terhadap penyenggaraan pengembangan air limbah di kota

3.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM

1.

Menyusun program / rencana kerja bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2.

Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kebersihan dan pertamanan sesuai ketentuan yang berlaku

3.

Menyusun perencanaan yang berkaitan dengan penempatan ornamenornamen tata hias kota, teknis pengelolaan taman dan dekorasi

4.

Menyusun rencana teknis dan tata Iaksana penyuluhan di bidang kebersihan dan pertamanan

5.

Menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan peralatan persampahan balk yang bermotor maupun tidak

6.

Menyusun, menyediakan dan mendistribusikan peralatan keperluan opersional

7.

M enyu sun p ere ncanaan be rkai tan deng an penel it ian dan pengembangan tanaman serta budi daya tanaman untuk penghijauan

1.

Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

SUB BIDANG

3. Air Limbah

SU SUB BIDANG

1. Pengaturan

23 2. Pembinaan

3. Pembangunan


Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota

5.

Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota

6.

Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelotaan database keanekaragaman hayati skala kota

1.

Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota

2.

Pembentukan lembaga tingkat kabupaten / kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota

3.

Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi

4.

Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota

1.

Penyelesaian masalah pelayanan di Iingkungan kota

2.

Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat datam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota

3.

Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah

1.

Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM

2.

Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 13. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam usaha kebersihan dan pertamanan melalui lomba-lomba Kebersihan kebersihan dan pertamanan masyarakat 14. Memberikan peringatan dan pembinaan terhadap pelangggaran dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah 15. Melakukan pengupahan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan sampah, dan pemeHharaan sarana dan prasarana kebersihan 16. Melaksanakan kegiatan operasi penyapuan diwilayah yang telah ditetapkan 17. Melaksanakan kegiatan kebersihan umum dalam rangka acara-acara penting

24

18. Melaksanakan program perluasan daerah pelayanan kebersihan 19. Melaksanakan rehabilitasi atas sarana dan prasarana kebersihan dan tempat-tempat pembuangan sampah, limbah dan tinja 20. Menyelenggarakan pemilahan dalam bentuk pengelompokan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah 21. Mengatur pelaksanaan pembuangan sampah semetara sampai dengan pembuangan akhir 22. Mengatur dan melaksanakan pembersihan sampah-sampah dijalan, pasar, terminal, obyek wisata dan tempat-tempat umum lainnya 23. Mengatur dan melaksanakan pengangkutan sampah ketempat pembuangan yang telah disediakan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


25

2.

Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan

3.

Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang penghijaun

4.

Membuat gambar dan rencana sarana dan prasarana kebersihan, pembuatan atau peningkatan taman, monumen dekorasi atau tata hias kota lainnya disertai perincian biaya

5.

Penyelenggaraan informasi data tentang kegiatan operasional kebersihan dan pertamanan

6.

Menyiapkan obyek dan materi-materi serta sarana dan prasarana penyutuhan dibidang kebersihan dan pertamanan.

7.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan cara mengadakan ceramah, penerangan melalui mass media

8.

Memberikan petunjuk teknis dan pedoman teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan kebersihan dan pertamanan kepada masyarakat

9.

Melaksanakan pembinaan kebersihan dan pertamanan terpadu dengan instansi terkait

10. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang mendukung kegiatan kebersihan dan pertamanan 11. Menampung dan membina serta mengarahkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan dan pertamanan 12. Mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 34. Memberikan sarana serta pertimbangan teknis terhadapa pembangunan taman untuk kepentingan instansi, taman rumah tinggal, kantor dan bangunan lain milik masyarakat 35. Menyelenggarakan dekorasi keindahan yang berkaitan dengan hari besar nasional maupun hari besar lainnya 36. Memberikan saran dan pertimbangan penempatan ornamen bangunan yang memenuhi keindahan 37. Melaksankan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk taman dan penghijauan

26

38. Menyediakan bibit tanaman bagi kebutuhan masyarakat daam upaya peningkatan upaya penghijauan 39. Melaksanakan pemeliharaan taman, jalur hijau serta taman penghijauan lainnya 40. Memberikan saran serta pertimbangan terhadap perijinan penebang atau perantingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 41. Merawat patung dan ornamen keindahan 42. Mengkoordinasikan permasalahan dengan instansi lain terhadap gangguan kerusakan yang diakibatkan oleh pertumbuhan tanaman terhadap jaringan utilitas 43. Melakukan pengadaan dan perawatan tanaman hias untuk keperluan dekorasi 44. Melaksanakan penghijauan kota, jalur hijau serta aliran sungai

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 24. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta yang memerlukan sampah sebagai bahan baku untuk produksi selanjutnya 25. Menyel enggarakan penel itian laboratorium dalam usaha peningkatan kebersihan dan pencemaran lingkungan serta pemanfaatan sampah 26. Melaksanakan pembuangan sampah ketempat-tempat pembuangan / pemusnahan sampah 27. Mengurus dan menyelesaikan kebutuhan akan angkutan bagi pelaksanaan kebersihan dan pertamanan

27

28. Menginventarisasi peralatan persampahan yang dimiliki 29. Mengurus dan mengatur penyimpanan kendarean bermotor dan peralatan persampahan lainnya 30. Menyiapka peralatan persampahan untuk operasional di lapangan 31. Mengadakan pemeriksaan rutin dan perbaikan yang diperlukan terhadap peralatan/ kendaraan persampahan yang dimiliki 32. Mengadakan suku cadang peralatan / kendaraan persampahan yang diperlukan 33. Melaksanakan pembangunan taman, peningkatan sarana dan prasarana rekreasi dengan membuat ruang terbuka hijau

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 2. Pembinaan

3. Pembangunan

4. Pengawasan


28

1.

Peningkatan kapasitas manajement dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota

2.

Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kota

1.

Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota

2.

Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota

1.

Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota

2.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota

3.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 45. Memberikan saran dan pertimbangan tentang perijinan segala bentuk reklame dan aspek keindahan 46. Mengusahakan pelestarian serta perlindungan nilai-nilai budi daya tanaman khususnya tanaman taman dan penghijauan

3. Pengendalian

29 2. Persampahan

1. Pengaturan

1

Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan pertamanan

2.

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan

3.

Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penanaman tanaman sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.

Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi

2.

Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota

3.

Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi

4.

Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota

1.

Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota

2.

Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota

3.

Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota

4.

Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota

5.

Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota

6.

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dan 1000 ha

7.

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungal, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota

4. Pengawasan dan Pengendalian

1.

Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota

1. Pengaturan

1.

Pengaturan jalan kota a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten / desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan atar kawasan b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota / desa c. Penetapan status jalan kota / desa d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota / desa

3. Pembangunan/Pengelolaan

30

2. Bina Marga

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SU SUB BIDANG 1. Sumber Daya Air

1. Pengaturan

31

2. Pembinaan


1.

Menetapakan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota

2.

Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungal dalam satu kota

3.

Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai datam satu kota

4.

Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota

5.

Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan / atau pada wilayah sungai dalam satu kota

6.

Pembentukan komisi irigasi kota

1.

Penetapan dan pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota

2.

Penetapan dan pemberian ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah

3.

Menjaga efektivitas, efisiensi, kwalitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota

4.

Pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan / atau saturan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder datam daerah irigasi yang berada pada satu kota

5.

Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 2.

Penyetenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kota

3.

Pembentukan lembaga / badan pengelota pembangunan perkotaan dan perdesaan di kota

1.

Pengawasan dan pengendalian terhadap petaksanaan pembengunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kota

2.


1.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi

2.

Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wiltayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi

2. Pembinaan

1.

Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota

3. Pembangunan

1.

Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya

2.

Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota

3.

Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota

4. Pengawasan

4. Drainase


1. Pengaturan

32

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 2. Pembinaan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Pembinaan jalan kota a. Pemberian bimbingan penyutuhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara jalan kota / desa b. Pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan

2.

Pengembangan teknologi penerapan di bidang jalan untuk jatan kota /desa

3. Pembangunan dan Pengusahaan

1.

Pembangunan jalan kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kota / desa b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kota / desa c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota / desa d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jatan kota / desa

4. Pengawasan

1.

Pengawasan jalan kota a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan kota / desa b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota / desa

1. Pengaturan

1.

Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK

2. Pembinaan

1.

Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kota

3. Pembangunan

1.

Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi

33

1.

3. Perkotaan dan Pedesaan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 1.

Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat

2.

Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan tumah negara yang menjadi aset pemerintah kota

3.

Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan di lestarikan yang berskala lokal

1.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya

2.

Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung

3.

Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang ditindungi dan dilestarikan yang berskala lokal

1. Pengaturan

1.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan

2. Pemberdayaan

1.

Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan

2.

Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan

3.

Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota

4.

Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan

3. Pembangunan

4. Pengawasan

34 6. Jasa Konstruksi


SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 4. Pengawasan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. 3.

5. Bangunan Gedung dan Lingkungan

1. Pengaturan

2.

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendali banjir di kota

3.


1.

Penetapan peraturan daerah kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota Penyelenggaraan 1MB gedung Penataan bangunan gedung

2.

35

3. 4. 5.

2. Pembinaan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota

6.

Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanent, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana

7.

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

1.

Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya

2.

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG SUB BIDANG

1. Pengaturan

SU SUB BIDANG


Peneta pan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota

2.

Penetapan pedoman petaksanaan NSPK bidang penataan ruang

3.

Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 ( empat) mit dan garis pantai

4.

Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan I lahan wilayah datam rangka penyelenggaraan penataan ruang

5.

Penetapan kawasan strategis kota

6.

Pemberian arahan pengelolaan kawasan andatan sebagai bagian RTRWK

1.

Sosialaisasi NSPK bidang penataan ruang

2.

Sosialisasi SPM bidang penataan ruamg

3.

Pendidikan dan pelatihan

4.

Penetitian dan pengembangan

5.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota

6.

Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat

7.

Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

36

1.

2. Pembinaan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

3. Pengawasan

37

1. Kebijkan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran


Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota

6.

Penerbitan perijinan jasa konstruksi

1.

Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan

2.

Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

1.

Pencegahan Kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangannya kepada masyarakat, pemerintah dan swasta, industri / perusahaan yang berada di wilayah Kota

2.

Penanggulangan Kebakaran yaitu: a. Melaksanakan Pemadaman bila terjadi Kebakaran di Wilayah Kota dan wilayah Kota lain di Bali bila diperlukan b. Melaksanakan Evaluasi setelah terjadi kebakaran

3.

Melaksanakan kegiatan pengamanan dan siaga pada hari-hari besar Nasional, Tamu Negara, Upacara adat dan Agama dan kegiatan lain bila diperlukan.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota 14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota 15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota 16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK

38

17. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota 4. Pengawasan

1.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota

SUB BIDANG 3. Pembangunan

SU SUB BIDANG


39

1.

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)

2.

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

3.

Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK

4.

Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang

5.

Pemanfaatan kawasan strategis kota

6.

Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang

7.

Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dan RTRWK

8.

Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan liritas

9.

kota bekerjasama dengan pemenintah daerah, masyarakat dan dunia usaha Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang

10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota 11. Perumusan program sektorat dalam rangka perwujudan struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota 12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota

10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulaupulau kecil skala kota 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota 2. Bimbingan Konsultasi dan Koordinasi

40

1.

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendal ian pembangunan daerah skala kota

2.

Pelaksanaan konsult asi pere ncanaan dan pen gendali an pembengunan daerah skala kota

3.

a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri skala kota b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota

4.

a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan dan lingkungan perkotaan skata kota b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan

5.

a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan / desa

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Perumusan Kebijakan

41

1.

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan

2.

Pelaksanaan SPM Kota

3.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri

4.

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota

5.

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota

6.

a. Penetapan kearsipan pengembangan perkotaan perdesaan skala kota b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota

7.

Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota

8.

a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN SUB BIDANG 1. Pembiayaan

SU SUB BIDANG 1. Pembangunan Baru

42 2. Perbaikan


Penetapan kebijakan, strategi. Dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan

2.

Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan

3.

Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan

4.

Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota

5.

Pemberdayaan pelaku pasar perumahan di tingkat kota

6.

Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa

7.

Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota

8.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perurnahan di tingkat kota

1.

Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan

2.

Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan

3.

Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kota b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan desa

7.

Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota

8.

a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa

9.

a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa

1.

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan

2.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota

3.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota

5.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota

43

6.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang

7.

Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skata kota

8.

Melaksanakan hasil sosialisasi

9.

Pelaksanaan kegiatan melalui petaku pembangunan perumahan

10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan

44

11. Pembinsan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota 12. Fasi li tasi pelaksanaan ti ndakan tu run t an gan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal 13. Perumusan RPJP dan RPJM kota 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami Iengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan /produksi

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

45

2. Pembinaan Peruma- 1. Pembangunan Baru han Formal


Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota

5.

Pemberdayaan pelaku pasar perumahan di tingkat kota

6.

Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa

7.

Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota

8.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota

1.

a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundangundangan di atasnya

2.

Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota

3.

Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota

4.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM serta kebijakan dan strategi nasional perumahan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

46 3. Pembinaan Perumahan Swadaya

1. Pembangunan Baru


Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil

3.

Pengelolaan PSU bantuan pusat

4.

Pembentukan kelembagaan perumahan kota

5.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan

6.

Penyusuanan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional

7.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus

1.

Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

2.

Perumahan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya

3.

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota

4.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang tembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas petaku pembangunan perumahan swadaya

5.

Fasilitasi petaksanaan kebijakan dan .strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan 17. Pembangunan rumah contoh ( RSH ) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasititasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus Iainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan Pahan, pengaturan, pemanfaatan seturuh bantuan

2. Perbaikan

47 3. Pemanfaatan

1.

Perumusan keb ijakan dan st rat egi pe mban gunan dan pengembangan perumahan skala kota

2.

Pelaksanaan SPa baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota

3.

Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di kota

4.

Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan

5.

Penetapan harga sewa rumah

6.

Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi Pintas kawasan se kota

1.

Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

3. Perbaikan


48

7.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota

8.

Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya

1.


2.

Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya

3.


4.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

5.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningk atan kap asitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA tentang Pembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

2. Pemugaran

49

7.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSP pembangunan perumahan swadaya di kota

8.


1.

Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang Pembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumhan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

2.

Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya

3.


4.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

5.


6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendat aan perumahan dan peningkat an kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

5. Pemeliharaan


50

8.


1.

Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumhan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

2.


3.


4.


5.


6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

7.


8.


SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

4. Perluasan


51

7.


8.


1.


2.


3.


4.


5.


6.

Pengawasan dan pengendalian petaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasit as pelaku pembangunan perumahan swadaya

7.


SUB BIDANG 4. Pengembangan Kawasan

SU SUB BIDANG 1. Sistem Pengembangan Kawasan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Penetapan Kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan

2.

Penyusunan rencana kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah ( RP4D ) kabupaten

3.

Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya

4.

Penyusunan RP4D di wilayahnya

5.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala kota

6.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya

1.

Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skata besar

2.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyetenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelotaan kawasan skala besar di wilayahnya

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya

5.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya

52

1.

2. Kawasan Skala Besar

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 6. Pemanfaatan


53

1.

Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumhan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

2.


3.


4.


5.


6.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningka tan kapasitaspelaku pembangunan perumahan swadaya

7.


8.


SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 5. Keserasian Kawasan

54 5. Pembinaan Hukum Peraturan Perundang - undangan dan Pertanahan untuk Perumahan

1. Pembangunan Baru


Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan Iingkungan hunian berimbang

2.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan Iingkungan hunian berimbang di wilayahnya

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan Iingkungan hunian berimbang di wilayahnya

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan Iingkungan hunian berimbang di wilayahnya

5.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan tingkungan hunian berimbang di wilayahnya

1.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di tingkat kota

2.

Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan

3.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota

4.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 3. Kawasan Khusus

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar

2.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelotaan kawasan skala besar di wilayahnya

3.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya

4.

Mo nitori ng d an eval uasi pel aksanaan peny elenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skata besar di wilayahnya

5.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya

1.

Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten datam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan

2.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di witayahnya

3.

Pelaksanaan penyetenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya

4.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya

5.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterepaduan prasarana kawasan diwilayahnya

55

1.

4. Keterpaduan Prasarana Kawasan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


56

2.

Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundangundangan terkait dibidang perumahan

3.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota

4.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di kota

5.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota

6.

Pelaksanaan fasititasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota

7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota

8.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota

9.

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan wang dan penataan pertanahan di kota

10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masaIah dan sengketa bidang perumahan di kota

6.

Petaksanaan fasititasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota

7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota

8.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan untuk pembangunan perumahan di kota

9.

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota

57

5.

10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi petaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota 2. Pemugaran

1.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG



10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan perumahan 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 13. fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan kota

58 4. Perluasan

1.


2.


3.


4.


5.


SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 12 tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota

3. Perbaikan

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di tingkat kota 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan

59

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di kota 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah den sengketa bidang perumahan di kota 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota 7. Fsilitasi penyusun, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota

4.


5.


6.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota

7.

Fasilitasi penyusun koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota

8.


9.


60

3.

10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG



7.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota

8.


9.


61

10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota 5. Pemeliharaan

1.


2.


SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian petaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota

6. Pembinaan Teknologi dan Industri

1. Pembangunan Baru

62 7. Permukiman

1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri a. Pengaturan

b. Pembinaan

1.

Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan

2.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan

1.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba / Lisiba di wilayah kota

2.

Penetapan peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota

1.

Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota

2.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten

6. Pemanfaatan

63

1


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Fasilitasi penyusun koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota

8.


9.


H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Kepemudaan

1.

Penetapan kebijakan dibidang kepemudaan skala kota a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas e. Kemitraan dan kewirausahaan f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ) dan keimanan ketaqwa (IMTAQ) g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi i. Peningkatan Prasarana dan sarana j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif

2. Pelaksanaan

1.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota a. Aktifitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skafa kota c. Pembangunan pusat pemberdayan pemuda d. Pendidikan dan peletihan kepemudaan tingkat kota e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, nasional dan internasional

3. Koordinasi

1.

Koordinasi bidang skala kepemudaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas instansi terkait b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah c. Koordinasi antar kecamatan skala kota

64

1. Kebijakan di Bidang Kepemudaan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penggulangan permukiman kumuh / nelayan di wilayah kota

2.

Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota

1.

Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota

2.

Pengelolaan peremajaan / perbaikan permukiman kumuh / nelayan dengan rusunawa

1.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota

2.

Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota

3.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota

1.

Penetapa peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota

2.

Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota

c. Pembangunan

1.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional

d. Pengawasan

1.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota

2. Permu ki man Ku muh / Nelayan a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan

d. Pengawasan

65 3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan

b. Pembinaan

2. 3.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan t. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat 1.

Pelaksanaan kebqakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktifitas keolahragaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga e. Pendanaan olahraga f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga

3. Koordinasi

1.

Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas instansi terkait b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat c. Koordinasi antar kecamatan skala kota

4. Pembinaan dan Pengawasan

1.

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota a. Pembinaan terhadap organisasi keotahragaan b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota

66

2. Pelaksanaan

SUB BIDANG

67

2. Olah Raga

SU SUB BIDANG


4. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan

1. Kebijakan di Bidang Olah Raga

1. Penetapan kebijakan dibidang keolahragaan skala kota a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan b. Penyelenggaraan keolahragaan c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan d. Pengelolaan keolahragaan e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga g. Pendidikan dan pelatihan olahraga h. Pendanaan olahraga i. Pengembangan IPTEK keolahragaan j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat m. Pengembangan manajemen olahraga n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga o. Pengembangan IPTEK olahraga

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG 1. Kebijakan Penanaman Modal

SU SUB BIDANG 1. Kebijakan Penanaman Modal

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi

2.

Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skata kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembagan penanaman modal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi

3.

Mengordinasikan, merumuskan menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi: a. Penyiapan usulan bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan tertutup b. Penyi apan usul an b id an g-b id an g usaha y an g perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan c. Penyi apan usul an b id an g-b id an g usaha y an g perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota d. Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dan sumber daya alam, kelembagaan dan SDM termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar

4.

Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

1.

Melaksanakan, mengajukan usulan maten dan memfasilitasi kerjasama dengan usaha dibidang penanaman modal di tingkat kota

68

1.

2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

1. Kebijakan Penanaman Modal

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


f. Pembinaan pendidikan di bidang keolahragaan g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana

69

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

5. Pengelolaan Data dan dan Sistem Informasi Penanaman Modal

70 6. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal


Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi

1.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota

2.

Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi

3.

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota

4.

Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah

1.

Membina dan mengawasi pengawasan dibidang sistem informasi penanaman modal

2.

Melaksanakan sosial isasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan kerja sama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha

3.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

2. P ro m os i P en an a ma n Modal

3. Pel ayanan Penanaman Modal

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional dibidang penanaman modal ditingkat kota

1.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian promosi penanaman modal di tingkat kota

2.

Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri

3.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi skala kota

1.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan Pemerintah

2.

Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota

3.

Melak sa nakan pel ayanan t erpadu satu pintu berd asarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota

4.

Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota

1.

Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota

71

2.

4. Pengendal ian Pel aksanaan Penanaman Modal

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 4. Fasi lit asi Pengawasan Koperasi


Pengawasan dan pengendalian operasional koperasi / KSP / USP

2.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi koperasi/ KSP/USP Melaksanakan pembinaan kinerja koperasi terhadap pemahaman prinsip-prinsip koperasi

3. 2. Pemberdayaan Koperasi

1. Bimbingan Usaha Koperasi

72

2. Fasilitasi KSP dan USP

3. Perlindungan Usaha Koperasi

4. Revitalisasi Koperasi

1.

Bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan

2.

Penciptaan usaha koperasi yang sehat sesuai dengan kebijakan Pemerintah

3.

Pembinaan KSP dan USP

1.

Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan Kebijakan Pemerintah

2.

Bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP

3.

Pembinaan KSP dan USP

1.

Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi

2.

Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi

3.

Perlindungan kepada koperasi

1.

Pembinaan terhadap KSP dan USP yang bermasalah

2.

Pembenan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Kelembagaan Koperasi

1. Penyul uhan Pembentukan Koperasi

2. Proses Badan Hukum Koperasi

73 3. Fasil itasi Pembin aa n Urusan Tata Laksana Koperasi

1.

Menyiapkan bahan penyuluhan koperasi

2.

Melaksanakan penyuluhan dan penerangan bagi kader Koperasi

3.

M emberi kan petu njuk tata cara pendi rian/pembent ukan/ penggabungan pembagian peleburan serta pembubaran koperasi

1.

Menerima dan memproses permohonan badan hukum, pembentukan, penggabungan pembagian, peleburan dan pembubaran koperasi

2.

Meninjau ke lapangan terhadap permohonan badan hukum koperasi, pembentukan, penggabungan, pembagian, peleburan koperasi

3.

Mencatat koperasi yang telah berbadan hukum

4.

Pengesahan dan membuat pengumuman akta pendirian koperasi

5.

Memproses perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut penggabungan, pembagian, pelaburan dan pembubaran koperasi

1.

Memberikan petunjuk teknis bimbingan manajemen organisasi dan tata laksana koperasi

2.

Pembinaan dalam pembuatan koperasi tahunan koperasi / KSP / USP

3.

Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi / KSP / USP

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

4. Pengawasan Monitoring

1. Pengawasan Pemberdayaan

74 2. Monitoring pembudayaan Koperasi dan UKM


Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntasi, Klasifikasi dan penilaian Koperasi di luar penilaian kesehatan simpan pinjam

2.

Melakukan pengawasan terhadap tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk perundang - undangan yang berlaku

3.

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional koperasi dan UKM

4.

Menyusun progam perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern sub dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas

5.

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntasi Koperasi.

6.

Melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian penyelenggaraan kelembagaan dan usaha Pengusaha kecil dan menengah

7.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program alokasi Asset dan alokasi fasilitas pembiayaan

1.

Menyusun rencana dan program bimbingan terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM

2.

Menyusun dan menyelenggarakan program monitoring terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM

3.

Menyusun laporan pelaksaan bimbingan / penyuluhan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM

SUB BIDANG

3. Bidang Pemberdayaan UKM

SU SUB BIDANG

1. Industri dan Komoditas Pertanian

75 2. Perdagangan dan Jasa


Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP

1.

Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi dalam pengembangan industri dan komoditas pertanian

2.

Melaksanakan penyuluhan UKM dibidang industri dan komoditas pertanian

3.

Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data UKM di bidang industri dan komoditas pertanian

4.

Melakukan konsultasi dan bimbingan teknis dalam upaya pengembangan manajemen UKM di bidang industri dan komoditas pertanian

5.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi: Produksi, Pemasaran, SDM dan teknologi

1.

Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi dalam pengembangan UKM

2.

Melaksanakan penyuluhan UKM dibidang perdagangan dan jasa

3.

Melakukan konsultasi dan bimbingan teknis dal am upaya pengembangan manajemen dan usaha di bidang perdagangan dan jasa

4.

Menyusun profile UKM dibidang Perdagangan dan jasa

5.

Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi: pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi kemitraan, perijinan dan perlindungan.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SUB BIDANG 1. Pendaftaran Penduduk

SU SUB BIDANG


Penetapan Kebijakan pendaftaran penduduk

2. Sosialisasi

1.

Fasilitasi, Sosialisasi, bimbinagn teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk

3. Penyelenggaraan

1.

Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran pendududk

2.

Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi Kependudukan meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) b. Pendaftaran perubahan alamat c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara e. Pendaftaran pindah datang antar negara f. Pendaftaran pendududk yang tinggal diperbatasan antar negara g. Pendataan pendududuk rentan Administrasi Kependudukan h. Penertiban dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk i. Penata usahaan pendaftaran penduduk

4. Pemantauan dan Evaluasi

1.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk

6. Pengawasan

1.

Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk

76

1. Kebijakan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 3. Evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM


Melaksanakan koordinasi simkronisasi, sosialisasi dan pengendalian terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM

2.

Melakukan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM

3.

Membuat laporan pelaksanaan Evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

77

SUB BIDANG 2. Pencatatan Sipil

SU SUB BIDANG


1. Kebijakan

1.

Penetapan kebijakan pencatatan sipil

2. Sosialisasi

1.

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil

1.

Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil

2.

Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi: a. Pencatatan kelahiran b. Pencatatan lahir mati c. Pencatatan perkawinan d. Pencatatan perceraian e. Pencatatan kematian f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak g. Pencatatan perubahan nama h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan i. Pencatatan peristiwa penting lainnya j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akte k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil l. Penata usahaan dokumen pencatatan sipil

4. Pemantauan dan Evalua si

1.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil

5. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

1.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil

6. Pengawasan

1.

Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil

3. Penyelenggaraan

78

SUB BIDANG 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

SU SUB BIDANG


1. Kebijakan

1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

2. Sosialisasi

1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi Pengelolaan informasi admiistrasi kependudukan

3. Penyelenggaraan

1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi 3. Penyediaan perangkat keras dan penlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk

79

4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota 6. a. Pembangunan bank data kependudukan kota b.Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk 9. a. Perlindungan data pnibadi pendududk pada bank data kependudukan b. Perlindungan data pnibadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil

SUB BIDANG

4. Perkembangan Kependudukan

SU SUB BIDANG


4. Pemantauan dan evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan

5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan

6. Pengawasan

1. Pengawasan atas pengelofaan informasi administrasi kependudukan

1. Kebijakan

1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan

80

2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggara pengendalian kuantitas pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan

1. Pel aksanaan k ebi jaka n pengendal ian k ua nti tas p en dud uk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitasi penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan penduduk 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan pembangunan berwawasan kependudukan 3. Koordinasi dan kerjasaam antar daerah dalama pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


Pel aporan pel aksanaan pengendal ian kuanti tas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan

1.

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas pendududk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan

Pemantauan dan Evaluasi

5.

Pembinaan dan Fasititas

6.

Pengawasan

1.

Pengawasan kebi jakan pe ngendalian kuantit as penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan

Kebijakan

1.

Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skata kota

1.

a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan

2.

Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan

3.

Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran

81

4.

5. Perencanaan Kepen- 1. dudukan 2. 3.

Sosialisasi Penyelenggaraan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

4. Pemantauan dan Evaluasi


Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik

5.

Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan a nalisi s dampak k ependu dukan unt uk peren canaan pembangunan berbasis/penduduk

1.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan

1.

Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.

5. Pembinaan 6. Pengawasan

82

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Ketenagakerjaan

1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

83 2. Pembinaan Sumber Daya (SDM) Aparatur

1.

Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota

2.

Pembinaan (Pengawasan, Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelap oran ) penyelenggaraan urusan pemerin tahan bi dang ketenagakerjaan skala kota

3.

Penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota

4.

pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota

5.

Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota

1.

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan 5DM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota

2.

Perencanaan formasi, kanr dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota

3.

Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

3. Pembinaan, pelatihan d an p r o d u k t i v i t a s Tenaga Kerja

84 4. Pembinaan dan Penemp at an Ten aga Kerj a Dalam Negeri


Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota

5.

Pembinaan, pengangakatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota

1.

Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota

2.

a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas diwilayah kota

3.

Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri

4.

Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota

1.

a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran lembaga pencari kerja ( Pencaker) dan lowongan kerja b. Penyusurian, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja e. Penilaian angka kreditjabatan fungsional pengantar kerja diwilayah kerja kota

2.

a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota 3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerjaljobfair skala kota 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota

85

5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD I Antar Tenaga Kerja (AKL) b. Penerbitan SPP AKL skala kota 6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota b. Pel ak san aan p emb in aan , p engen dali an, pe ng aw asan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM 7. a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program TKM b. Mempromosikan hasil tenaga kerja mandiri 8. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota 9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 10. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota 11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota

5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

86

1.

a. Pelaksanaan penyuluhan. Pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota

2.

Fasilitasi pelaksanaan perjanjian pekerjaan bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota

3.

Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kota

4.

Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal / alamat calon TKI

5.

Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota

6.

a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.

7.

a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG 6. Pemb inaan Hub ungan Industrial dan Jaminan Sosiat Tenaga Kerja


8.

b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dan kota

87

1.

a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang sekala berlakunya dalam satu wilayah kota b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlaku nya pada 1 (satu) wilayah kota c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakaunya pada 1 (satu) wilayah kota

2.

a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberii kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota b. Penerbitan ijin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh yg berdomisili di kota atas rekomendasi pusat atau provinsi.

3.

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusaaan di wilayah kota

4.

Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisaihan di luar pengadilan skala kota

5.

Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator konsiliator, arbiter di wilayah kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan indus trial yang wilayahnya meliputi kota 7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota 8. a. Pembinaan kepersetaan jaminan sosial tenaga kerja di wlayah kota b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan, di perusahaan skala kota 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota

88

10. Verifikasi keanggotaan SP/ SB skala kota 11. Pencatatan organisasi pengusaa dan organsasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkan kepada provinsi 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/bunuh untuk duduk dalam lembaga lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi 1. Pembinaan dan pengawasan pelakasanaari norma ketenagakerjaan skala kota 2. Pemeriksaaan atau pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawas an ketenagakerjaan skala kota 3. Penerbitan rekomendasi (izin) terhadap proyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


89

4.

Penanganan kasus /melakukan penyidkan terhadap perusahaan dan pengusaha yg melanggar norma ketenagakerjaan skala kota

5.

a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skaa kota b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota

6.

Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene Perusahaan ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat srtategis skala kota

7

Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenaga kerjaan keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota

8

Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawas an ketenagakerjaan skala kota

9

Fasilitas pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota

10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota 11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi b.

Melaksanakan perhitungan ulang terhadap sengketa kaliam kecelakaan yang terjadi di perusahaan.

12

Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


13 Pengusulan penerbitan artu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14 Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 15 Melakasanakan perhitungan upah lembur bagi tenaga kerja yang melaksanakan lembur.

90

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Ketahanan Pangan

1. Ketahanan Pangan

1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibatakibat menurunnya ketersediaan pangan

2. Identifikasi cadangan pangan masyarakat

91 3. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil / rumah tangga

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Pengarus Utamaan Gender (PUG)

92

2. Kualitas Hidup d an Perl in du ngan Perempuan

1. Kebijakan Pelaksanaan PUG

1.

Penetapan Kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota

2.

Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota

2. Kelembagaan PUG

1.

Fasilitas Penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemenintah skala kota

2.

Koordinasi dan fasilitas kebijakan, program dan keg iatan yang responsive gender skala kota

3.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota

1. Kebijakan kuatitas hidup Perempuan

1.

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota

2. P e n g i n t e g r a s i a n Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan

1.

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota

3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kuatitas Hidup Perempuan

1.

Koordinasi Peleksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, Iingkungan dan sosial budaya skala kabupaten

4. Kebijakan Perlindungan Perempuan

1.

Penyelenggaraan kebijakan kota penlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota

SUB BIDANG

3. Perlindungan Anak

93 4 . P e m b e r d ay a an Lembaga Masyarak at d an D un i a Usaha

SU SUB BIDANG


5. Pengintegrasian Kebijak a n P er l i n d u n g an Perempuan

1.

Fasilitas pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota

6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan

1.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan fanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota

1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

1.

Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota

2.

Penatapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota

2. Pengintegrasian HakHa k An a k d a l a m Kebijakan dan Program Pembangunan

1.

Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota

3. Koordinasi Pelaksanaan Ke sej a h t er aa n d an Perlindungan Anak

1.

Koordinasi Pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota

1. Penguatan Lembaga / Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

1.

Fasilitas penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota

SUB BIDANG

5. Data dan Informasi Gender dan Anak

SU SUB BIDANG


94

2. P en g em b a n g a n d an Pe ngu at an Jar in g an Lembaga Masyarakat dan D un i a U sah a un t u k P e l a k s a n aa n P U G , Ke s e ja h te r a a n da n Perlindungan Anak

1.

Fasilitas pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota

2.

Fasilitas lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kota

1. Data Terpilih menurut Jenis Kelamin dan di Setiap Bidang Terkait

1.

Penjabaran dan penetapan kebijakan system informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional

2. Dat a d an I nf o rm asi Fender dan anak

1.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota

2.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak

1.

Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota

2.

Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan peiaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota

3.

Penyususnan model informasi data ( meditasi dan advokasi ) skala kota

3. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Pelayanan Keluar- 1. Kebijakan dan Pelaksag a Be r en c an a naan Jaminan dan Pela(KB) dan Kesehayanan KB, Peningkatan tan Produksi Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggutangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit skala kota

2.

a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran” Unmet Need” sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota b. Penyerasian dan penetapan kritena serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota

3.

a. Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dan HIVI AIDS dan infeksi Menular Seksual ( IMS) g. Pembinaan penyuluh KB

95

1.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi

96 2. Kesehatan Reprod u k si R e ma j a (KRR)

1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi

4.

a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota

5.

a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

1.

a. Penetapan kebijakan KRR dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skata kota b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota

2.

a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksa naan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS,IMS dan bahaya NAPZA balk antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penataan Fasilitas petaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA balk antara sektor pemerintah dengan LSOM skala kota

97

d. Pelaksanaan KRR termasuki pencegahan HIV/AIDS,IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor LSOM skala kota e. Penetapan skala KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA skala kota. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR terma suk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA skala kota

1. Ketahan dan Pemberdayaan Keluarga

1. Kebijakan dan Pelaksan aan Pengembang an Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

4.

Pemanfaatan tenaga SDM pengelola,pendidikan sebaya dan konselor sebaya KKR termasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA balk antara sektor LSOM skala kota

1.

a. Penetapan Kebijakan dan pengembangan keta hanan dan pemberdayaan keluarga skala kota b. Penyelenggaraan dukungan pe)ayan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota

2.

a. Penyerasian penetapan kreteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota b. Penetapan sasaran Bina Kluarga Balita ( BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) dan bina Kluarga Lansia (BKL) skala kota.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala kota b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota c. Pelaksanaan model - model kegiatan ketahan dan pemberdayaan keluarga skala kota d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan,ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelurga sejahtera (UPPKS) skala kota e. Pelaksanaan pendampingan ätau magang bagi para kader / anggota kelompOk UPPKS skala kota.

98

f. P e l a k s a n a a n k e m i t r a a n u n t u k a k s e s i b i l i t a s permodalan,teknologi,dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas Iingkungan keluarga skala kota. 4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1. Kebijakan dan Penguatan Pele mbagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program.

1.

a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan kelurga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.

2.

a. Penetapan perk iraan sasaran p engembangan penguat an pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilalan angka kriditjabatan fungsional penyuluh KB c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran lnstitusi Masyarakat pedesaan/ perkotaan (IMP) dalam progran KB Nasional dalam rangka kemandirian.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitre program KB nasional. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional,termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dari tokoh agama b. Penyediaan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyedian dukungan operasional penyuluh KB d. Penyedian dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program. KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang di butuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.

1.

a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota. b. Penyelenggaraan operasionaf advcokasi dan KIE skala kota

2.

a. Penetapan perekiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kreteria advokasi dan KIE skala kota

99

3.

5. A d v o k a s i d a n Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

1. Kebijakan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

100

6. Informasi dan Data 1. Kebijakan dan pelaksaMikro Kependuduna a n d a ta M ik ro kan dan Keluarga Ke pe ndud uka n da n Keluarga


a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. P el ak s an aa n K I E k et ah a n a n d a n p em b er d ay a an keluarga,penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototype program KB / Kesehatan Reproduksi (KR),KRR,ketahanan dan pemberdayaan keluarga,penguatan pelembagaan keluarga kecll berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV I AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak - hak reproduksi.

1.

a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyetengaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota

2.

a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependu dukan dan keluarga skate kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.

3.

a. Pelaksanaan operasional sistem informasi menejemen program KB Nasional. b. Pemutakhiran,pengelolaan, dan penyedian data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.

SUB BIDANG 7. K e s e r a s i a n Kebijakan Kependudukan

8. Pembinaan

SU SUB BIDANG 1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebi ja kan Kependudukan.

101

1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan


Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan petaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangän kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan Iingkungan di daerah kota

2.

Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.

3.

a. Peyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan di daerah kabupaten. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.

1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG SU SUB BIDANG 1. Pe r h u b u n g an Darat

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)


102

1.

Penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

2.

Pembenan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

4.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.

5.

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.

6.

Pengesahan rancang bangun terminal tipe C.

7.

Pembangunan, pengoperasian terminal tipe A, tipe B, dan tipe C.

8.

Pembangunan terminal angkutan barang.

9.

Pengoperasian terminal angkutan barang.

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan janngan lintas angkutan barang pada jaringan jalan 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah petayanannya dalam satu kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang, 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota 20. Penentuan tokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman an pemakai jalan serta fasititas pendukung di jalan kota

103

21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan 22. Penyelenggaraan ANDALALIN di jalan 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota 25. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 26. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai kewenangannya. 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan talk jalan.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota

Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ( LLASDP)

104

1.

Penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Sungai dan Danau

2.

Penyusunan dan penetapan Rencana Umum Lintas Penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan

3.

Penetapan tintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan

4.

Pengadaan Kapal SDP.

5.

Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.

6.

Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.

7.

Pembangunan pelabuhan SDP.

8.

Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.

9.

Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.

10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 12 Pengadaan, pemasangan dan pemeliharan rambu penyeberangan. 13 Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (Iogpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14 Pemetaan alur sungai kabupaten untuk keperluan transportasi. 15 Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungal dan danau. 16 Penetapan tarif angkutan penyeberangan ketas ekonomi pada lintas pnyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.

105

17 Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota. 18 Pengawasan petaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kota. 19 Penetapan tarifjasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kota. 20 Pemberian pe rsetuj uan pengoperasia n kapal un tuk lin tas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kota 21 Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota

SUB BIDANG 3. Perhubungan Laut

SU SUB BIDANG


Pemberian Surat izin Berlayar Kapal berukran tonase kotor same dengan atau lebih dan GT 7 (GT _ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan ( sungai dan danau)

2

Kapal berukuran tonase kotor kurang dan 7 (GT< 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) meliputi: a. Pelaksanan pengawasan keselamatan kapal b. Pelaksanaan pengukuran kapal c. Penerbitan pas perairan daratan

106

d. Pencatatan kapal dalam buku registrasi pas perairan daratan e. Petaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal f. Pelaksanaan pemeriksan permesinan kapal g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal j. Pemberian surat izin berlayar

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


107

3

Kapal berukuran tonase kotor kurang dan 7 (GT<7) yang berlayar di laut meliputi: a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal b. Pelaksanaan pengukuran kapal c. Penerbitan pas kecil d. Pencatatan kapal dalam buku registrasi pas kecil e. Pelaksanaan pemeriksaan kontruksi kapal f. Pelaksanaan pemeniksaan permesian kapal g. Pelaksanaan pemeriksaan penlengkapan kapal h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal

4

Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut

5

Pengelolaan pelabuhan lokal lama.

6

Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.

7

Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasonal.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.

9.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.

10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan petaksanaan pembangunan pelabuhan taut lokat. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokat. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian petabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.

108

15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut tokat. 20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok peiabuhan laut lokal. 21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal 25. izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal 28. Penetapan petayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal 29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri

109

30. Penetapan besaran tarif jasa kepetabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota 31. lzin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan datam kota setempat. 32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota 33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas petabuhan dalam satu kota 34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan Pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota 35. Pelaporan pengopersian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (Tramper) bagi bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas petabuhan dalam wilayah kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur ( Liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur ( Tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisisli dan beroperasi pada lintas petabuhan dalam wilayah kota setempat. 37. lzin uasah tally di pelabuhan. 38. Izin usaha bongkar muat barang dan dan ke kapal. 39. Izin usaha exspedisi ( Fright forwarder).

110

40. Penetapan lokasi pernasangan dan pemeliharaan alat pengwasan dan alat pengamanan (rambu- rambu ) danau dan sungai lintas kota 41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air ( PBA) dan pengawasan kegiatan dalam kota 1. Perhubungan Udara 1. Bandar Udara

1.

Pemberian Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.

2.

Pernantauan terhadap pelaksanaan terhadap keputusan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapatAdbandara

3.

Penetapan/Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara.< 30 tempat duduk.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG 1. Informasi dan Telematika

SU SUB BIDANG 1. Informasi (Pendayagunaan Sistem Informasi dan Manajemen Sistem Informasi


Menyusun rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika

2.

Menetapkan pentahapan prioritas pembangunan dan pengembangan serta pemanfaat an sistem informasi dan telematika

3.

Melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan sistem informasi dan telematika

4.

Menyusun program pelaksanaan dan penyampaian informasi masyarakat melalui berbagai media

111

5.

Penyusunan dan penganalisaan data serta pernyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan

6.

Menyusun dan mela ksanakan kegiat an-keg iatan program pemberdayaan ketompok komunikasi sosial

7.

Menyelenggarakan perizinan, pembinaan dan penerbitan di bidang perfilman

8.

Menyusun dan mensistemasikan data di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

9.

Menyusun bahan-bahan informasi baku tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah

10. Merumuskan, mensistemasikan dan menyajikan informasi 11. Mengumpulkan dan menyusut data secara sistematis dalam rangka pengembangan dan penyempumaan data di tingkungan Sekretariat Daerah.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 12. Melakukan pengaturan pengembangan dan standarisasi perangkat lunak 13. Mengumpulkan dan mengolah bahan informasi dan komunikasi untuk pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dalam memberdayakan ekonomi rakyat. 14. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengang instansi terkait dalam rangka pemberdayaan ketompok komunikasi sosial. 15. Menyiapkan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pameran dan dan promosi berupa pameran pembangunan, pameran keliling dan stationer.

112 2. Telematika

16. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui pameran dan promosi potensi daerah. 17. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peredaran pertunjukkan, penjualan dan penyewaan media fitm, video, LD, VCD, dan DVD. 18. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan bahan informasi kepada masyarakat. 19. Mengumpulkan dan menganatisa informasi untuk bahan kebijaksanaan pimpinan pemerintah daerah dan meakukan perekaman penyajian data dan pameran. 20. Memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan baik kepada masyarakat dalam organisasi (intern pubiik) maupun diluar organisasi (exsternal publik). 21. Mengumputkan dan menghimpun data, inforamasi dan permasalahan tentang audio visual serta menytapkan dan menyebarkan foto berita. 1. Melakukan pembinaan dibidang Sistem informasi Telematika.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


113

2.

Merencanakan dan menerapkan jaringan informasi di lingkungan Pemerintah Kota dengan pusat serta masyarakat terpadu.

3.

Melaksanakan pengawasan dan perawatan/pemeliharean sistem informasi dan jaringan telekomunikasi dan informatika.

4.

Melakukan segala kegiatan dan usaha informasi personil dan materi telekomunikasi.

5.

Membantu Team Koordinasi Telematika Indonesia dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang tetekomunikasi dan informatika (telematika).

6.

Menyiapkan standar prosedur pembangunan dan pengembangan yang mencakup hadware, software, dan jaringan komunikasi dalam rangka Sistem informasi Management Pemerintah Daerah.

7.

Pengusulan perencanaan perumusan standar postel.

8.

Melakukan perawatan, pengamanan, dan menjaga kerahasiaan Bank Data informasi.

9.

Penyusunal rencana dan program dibidang pengelolaan data elektronik.

10. Pengendatian arus data masukan dan keluaran pengoprasian komputer penyimpanan data, penyelidikan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer. 11. Pengendalian data dan masukan sampai data keluaran. 12. Pengawasan distribusi sarana lintas Kecamatan. 13. Melakukan kerjasama Teknologi lnformasi dengan instansi lain dalam rangka membangun dan pengembangan serta pemantauan Sistem Informasi.

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 14. Mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan sistem informasi ditingkungan Pemerintah Kabupaten melalui media internet/intranet. 15. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem pengumpulan, penyajian dan pengolahan data. 16. Melakukan penilaian terhadap data. 17. Melakukan pengolahan data dan penyajian data sesuai dengan program yang diterapkan

114

18. Pemberian bimbingan dan pengedalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 19. Memberikan spesifikasi teknis dan harga perangkat keras komputer untuk setiap unit organisasi. 20. Membangun sistem jaringan komunikasi data yang teritegrasi dan mampu menunjang kelancaran arus data informasi Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai dengan Kecamatan serta dapat menjamian keandalan dan kerahasian data. 21. Melakukan penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi daerah. 22. Pelayanan, penyajian dan pendistribusian data dan informasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. 23. Menyipkan bahan informasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN SUB BIDANG SU SUB BIDANG 1. Izin Lokasi

115 2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum


1.

a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan b. Kompitasi bahan koordinasi c. Pelaksanaan rapat koordinasi d. Pelaksanaan peninjauan lokasi e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dan kantor pertanahan kabupaten / kota dan pertimbangan teknis lainnya dan instansi terkait f. Pembuatan peta Iokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi h. Pertimbangan dan usutan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepata kantor pertanahan kota

2.

Monitoring dan pembinaan perolehan tanah

1.

a. Penetapan lokasi b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang -undangan c. Pelaksanaan penyuluhan d. Pelaksanan inventarisasi e. Pembentukan tim penilai tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dan lembaga I tim penilai tanah g. Pelaksanaan musyawarah h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian k. Petaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapan kepala kantor pertanahan kota

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


116

3. P e n y e l e s a i a n S engketa Tanah Garapan

1.

a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak

4. P e n y e l e s a i a n M a s a la h G a nt i K erugi an dan S antunan Tanah U n t uk P e m ba ngunan

1.

Pembentukan tim pengawasan pengendalian

2.

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

5. Penetapan Subyek d an Ob yek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebiha n Ma ksi mum d a n Ta n ah Absentee

1.

a. Pembentukan panitia pertimbangan landre form dan sekretariat panitia b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landre form berdasarkan hasil sidang panitia e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek restribusi tanah serta ganti kerugian

6. Penetapan Tanah Ulayat

1.

a. b. c. d. e.

Pembentukan panitia peneliti Penelitian dan kompilasi hasil penelitian Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota f. Penanganan masaiah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG


117

7. Pemanfaatan dan pe n ye l e sa i a n Masalah Tanah Kosong

1.

a. lnventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan I diketahui oteh kepala desa / Iurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanah e. Penanganan masalah yang timbul datam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian

8. I z i n M e mb u k Tanah

1.

a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ( RTRW) kota c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhat ikan pertimbangan teknis dan kantor pertanahan kota d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah

9. Perencanaan Penggunaan Tanah W i l a y a h Kabupaten/Kota

1.

a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 1. Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dan kantor pertanahan setempat 2. Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten maupun investasi swasta c. Anatisis kelayakan letak tokasi sesuai dengan kriteria teknis dan instansi terkait d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait

SUB BIDANG

SU SUB BIDANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA f. Konsultasi publik untuk memperoteh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan Keputusan Bupati i. Sosialisasi tentang nencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait j. Evaluasi dan penyesuaian rencana tetak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkemba ngan realisasi pembangunan

118

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SUB BIDANG SU SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 1. Sekretariat

1. Sub. Bagian Perencanaan

2. Sub. Bagian Keuangan

119

3. Sub. Bagian Umum

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga

1. Sub. Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Pemilu

1.

Menyiapkan naskah rancangan kebijakan dan menghimpun Peraturan Perundang -undangan yang berkaitan dengan tugas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

2.

Mengumpulkan, menyusun dan mensistematiskan data rencana program kerja

3.

Membuat statistik dan mendokumentasikan hash peiaksanaan program / tugas

1.

Menyusun rencana dan pengelolaan anggaran biaya

2.

Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan

3.

Melaksanakan urusan tata usaha keuangan

1.

Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian

2.

Melaksanakan, menyiapkan dan amparahan urusan rumah tangga perIengkapan

3.

Melakukan inventarisas, penyimpanan dan pemeliharaan barang, gedung, kendaraan, mesin dan inventaris kantor

1.

Menyusun program kerja dalam rangka pembinaan administrasi dan pengendahan terhadap kegiatan partai politik di Daerah / Kota

2.

Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan kekuatan sosial politik dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik

3.

Memberi pembinaan kepada Partai Politik

4.

Memberikan santiaji kepada partai politik yang ikut pemilu

5.

Menyusun rencana pemilu

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 04 TAHUN 2008

Recommend Documents