PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dinas-dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah b. bahwa pembentukan Organisasi dinas-dinas daerah Kota Kotamobagu pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu; 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu; 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kotamobagu.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas-dinas daerah Kota Kotamobagu sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 10. Dinas Tata Kota
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Petama KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua TUGAS POKOK Pasal 4 Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Bagian Ketiga FUNGSI Pasal 5 Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai denga lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah d. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Luar Sekolah e. Bidang Pemuda dan Olahraga f. Kelompok Jabatan Fungsional
1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari: a. Seksi kurikulum dan kesiswaan b. Seksi tenaga teknis dan perlengkapan pendidikan 3) Bidang Pendidikan Usia Dini dan Luar Sekolah terdiri dari: a. Seksi pendidikan anak usia dini b. Seksi pendidikan luar sekolah 4) Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari: a. Seksi kepemudaan b. Seksi keolahragaan (2)
Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Bidang Pelayanan Kesehatan d. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Wabah e. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan f. Bidang Perencanaan Kesehatan g. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari a. Sub bagian umum dan perlengkapan b. Sub bagian keuangan c. Sub bagian kepegawaian 2) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari: a. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan KB b. Seksi keperawatan dan rujukan c. Seksi gizi dan usia lanjut 3) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Wabah
a. Seksi pencegahan dan penanggulangan penyakit b. Seksi surveilence dan imunisasi c. Seksi farmasi, makanan dan minuman dan perizinan 4) Bidang Promosi Kesehatan a. Seksi promosi dan pengembangan media b. Seksi penyehatan lingkungan c. Seksi JPKM 5) Bidang Perencanaan Kesehatan terdiri dari: a. Seksi perencanaan program dan pembiayaan b. Seksi evaluasi dan pelaporan c. Seksi analisis data kesehatan dan litbang kesehatan (3)
Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Bidang Cipta Karya d. Bidang Bina Marga e. Bidang Pengairan f. Bidang Peralatan dan Laboratorium g. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretaris terdiri dari a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Cipta Karya terdiri dari: a. Seksi penataan sarana prasarana wilayah b. Seksi pemukiman dan penyehatan lingkungan 3) Bidang Bina Marga terdiri dari: a. Seksi jalan dan jembatan b. Seksi leger jalan 4) Bidang Pengairan terdiri dari:
a. Seksi pengkajian, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya air b. Seksi bina lembaga dan pengelolaan sumberdaya air 5) Bidang peralatan dan laboratorium terdiri dari: a. Seksi peralatan, perbekalan dan perbengkelan b. Seksi laboratorium c. Seksi operasional dan kemitraan (4)
Dinas Pertanian terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman d. Bidang Peternakan dan Perikanan e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan f. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan g. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman terdiri dari: a. Seksi pengembangan areal budidaya, pembenihan dan pengendalian hama penyakit tanaman b. Seksi pengembangan areal dan budidaya hortikultura c. Seksi promosi dan pemasaran tanaman hasil pertanian dan hortikultura 3) Bidang Peternakan dan Perikanan a. Seksi pengendalian, pengembangan peternakan dan kesehatan ternak dan masyarakat veteriner b. Seksi budidaya air tawar dan bina mutu pembenihan ikan c. Seksi pengembangan teknologi dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan 4) Bidang Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari : a. Seksi pengelolaan areal dan pengolahan hasil perkebunan b. Seksi pengelolaan dan rehabilitasi hutan kota, hutan rakyat dan konservasi tanah
c. Seksi pengujian, pengawasan, pembinaan dan pemasaran hasil perkebunan dan kehutanan 5) Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Seksi penyusunan programa, monitoring dan evaluasi b. Seksi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan c. Seksi metode dan penerapan teknologi (5)
Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Perhubungan d. Bidang kebudayaan e. Bidang Pariwisata f. Bidang Komunikasi dan Informasi g. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Perhubungan terdiri dari: a. Seksi perhubungan darat b. Seksi prasarana angkutan darat 3) Bidang Kebudayaan terdiri dari a. Seksi penguatan lembaga adat, seni dan budaya b. Seksi pentas seni, adat dan budaya 4) Bidang Pariwisata terdiri dari: a. Seksi sarana pariwisata b. Seksi penyuluhan, promosi dan pemasaran 5) Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri dari: a. Seksi pelayanan informasi dan perfilman b. Seksi pelayanan media cetak dan tradisional
(6)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Perindustrian d. Bidang Perdagangan e. Bidang Koperasi f. Bidang Penanaman Modal g. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Perindustrian terdiri dari: a. Seksi industri, agrokimia dan hasil hutan b. Seksi industri logam, mesin, elektro dan perekayasaan 3) Bidang perdagangan terdiri dari: a. Seksi metrologi, pengawasan dan pengendalian harga b. Seksi pendaftaran dan perizinan perusahaan c. Seksi pasar 4) Bidang Koperasi terdiri dari a. Seksi bina koperasi dan usaha kecil menengah b. Seksi bina fasilitas, pembiayaan dan simpan pinjam 5) Bidang Penanaman Modal terdiri dari: a. Seksi bina usaha investasi daerah b. Seksi bina investasi nasional dan luar negeri
(7)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Kependudukan d. Bidang Pencatatan Sipil e. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Kependudukan terdiri dari: a. Seksi mutasi kependudukan b. Seksi pengelolaan data kependudukan 3) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Seksi kelahiran, kematian, pengesahan dan pengakuan anak b. Seksi perkawinan dan perceraian
(8)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pendapatan d. Bidang Akuntansi e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan f. Bidang Pengelolaan Aset 1) Sekretariat terdiri dari a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Pendapatan terdiri dari: a. Seksi pendaftaran, penetapan angsuran, penagihan dan penyelesaian keberatan b. Seksi perimbangan daerah dan pusat serta bagi hasil pajak dan non pajak 3) Bidang Akuntansi terdiri dari: a. Seksi data, perhitungan akumulasi transaksi keuangan dan aset daerah b. Seksi jurnalisasi keuangan dan aset daerah 4) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari: a. Seksi anggaran dan verifikasi b. Seksi perbendaharaan dan pembukuan 5) Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari: a. Seksi pengadaan, pengelolaan dan penghapusan aset daerah b. Seksi pembinaan dan pengawasan aset daerah
(9)
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Sosial d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Sekretariat terdiri dari a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Sosial terdiri dari: a. Seksi bantuan sosial b. Seksi rehabilitasi sosial c. Seksi bina kesejahteraan sosial 3) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Seksi penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja b. Seksi pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial c. Seksi transmigrasi
(10) Dinas Tata Kota terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Tata Ruang d. Bidang Pemadam Kebakaran e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Tata Ruang terdiri dari: a. Seksi tata ruang b. Seksi Izin Mendirikan Bangunan 3) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari: a. Seksi Operasional b. Seksi pemeliharaan peralatan 4) Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari a. Seksi kebersihan b. Seksi pertamanan dan pemakaman (11) Bagan struktur organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud
ayat
(1) sampai dengan ayat (10) (terlampir) dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 (1)
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahliannya;
(2)
Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3)
Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas dan bertanggungjawab kepada kepala dinas;
(4)
Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas secara berjenjang bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab kepada atasannya secara berjenjang sesuai bidang tugas dan fungsinya
BAB VI ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama ESELON JABATAN Pasal 10 (1)
Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb
(2)
Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3)
Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(4)
Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 11
(1) Kepala Dinas di angkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi di angkat dan diberhentikan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1)
Sebelum struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diresmikan, maka struktur organisasi dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tetap berlaku.
(2)
Peresmian struktur organisasi dinas sebagaiamana dimaksud dalam peraturan daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Kotamobagu. Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Pj. Walikota Kotamobagu
SISWA RACHMAT MOKODONGAN Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. JAINUDDIN DAMOPOLII PEMBINA TINGKAT I NIP: 130 812 080 LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2007 NOMOR 02
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
I.
UMUM Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini disusun antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional. Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kotamobagu adalah daerah otonom baru yang di bentuk dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah otonom baru yang telah diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007, besaran organisasi Dinas – dinas daerah Kota Kotamobagu, pembentukannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk. Untuk eselon kepala bidang pada lembaga teknis daerah dirubah dari eselon IIIa menjadi eselon IIIb. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb. Dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan
berdasarkan peraturan daerah ini. Perubahan eselon ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR …
