PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah. b. bahwa pembentukan organisasi Pemerintah Kecamatan pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN SE- KOTA KOTAMOBAGU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu; 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu; 10. Kecamatan adalah Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat Dan Kotamobagu Selatan. 11. Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah kota. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan se-Kota Kotamobagu BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah (2) Kecamatan dipimpin oleh camat (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua TUGAS POKOK Pasal 4 Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebgaian urusan otonomi daerah.
Bagian Ketiga FUNGSI Pasal 5 Camat sebagaiamana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan atau desa.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretaris Kecamatan c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari: a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian (2) Bagan struktur organisasi pemerintah kecamatan se-Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud ayat (1) (terlampir) dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 7 Uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 (1)
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahliannya;
(2)
Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3)
Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas dan bertanggungjawab kepada Camat;
(4)
Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan secara berjenjang bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas (2) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab kepada atasannya secara berjenjang sesuai bidang tugas dan fungsinya. BAB VI ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBEHENTIAN Bagian Pertama ESELON JABATAN Pasal 10 (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb
(3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVb. Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 11 (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul sekretaris daerah. (2) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris kecamatan, kepala seksi dan kepala sub bagian dilakukan oleh Walikota atau sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1)
Sebelum struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diresmikan, maka struktur organisasi Kecamatan yang ada tetap berlaku.
(2)
Peresmian struktur organisasi Kecamatan sebagaiamana dimaksud dalam peraturan daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Pj. Walikota Kotamobagu
SISWA RACHMAT MOKODONGAN Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. JAINUDDIN DAMOPOLII PEMBINA TINGKAT I NIP: 130 812 080 LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2007 NOMOR 04
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KOTA KOTAMOBAGU I.
UMUM Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini disusun antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional. Kecamatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kotamobagu adalah daerah otonom baru yang di bentuk dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, eselon jabatan Camat yang sebelumnya eselon IIIb dirubah menjadi eselon IIIa sedangkan eselon jabatan Sekretaris Kecamatan semula eselon IVa dirubah menjadi eselon IIIb. Perubahan eselon ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4
Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR …
