PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu b. bahwa Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
sedangkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada DPRD sehingga dipandang perlu di bentuk dengan Peraturan Daerah c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KOTAMOBAGU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu; 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu; 10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Walikota dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah; (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Daerah. (3) Sekretariat
DPRD
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
dimaksud
pada
ayat
(2)
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Sekretariat DPRD di pimpin oleh Sekretaris Dewan. (5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. BAB IV KEWENANGAN Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pada pasal 3 maka sekretariat daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut: (a) Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; (b) Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; (c) Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah; (d) Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintahan daerah; (e) Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; (f) Melaksanakan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada pasal 4 maka sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut:
(a) Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat DPRD; (b) Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan kebijakan pimpinan DPRD; (c) Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat, yang diselenggarakan oleh DPRD; (d) Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam. (e) Melaksanakan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial c. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan d. Asisten Bidang Administrasi Umum (2) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Bagian tata praja b. Bagian kesejahteraan sosial 1)
Bagian Tata Praja terdiri dari : a) Sub bagian tata pemerintahan b) Sub bagian pemerintahan desa / kelurahan c) Sub bagian perangkat daerah
2)
Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari: a) Sub bagian kesejahteraan rakyat b) Sub bagian sosial
(3) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari: a. Bagian Perekonomian b. Bagian pembangunan
1)
Bagian Perekonomian terdiri dari: a) Sub bagian investasi dan perizinan b) Sub bagian sarana dan prasarana
2)
Bagian Pembangunan terdiri dari: a) Sub bagian program b) Sub bagian pengendalian c) Sub bagian pelaporan
(4) Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari : a. Bagian Hukum dan Organisasi b. Bagian Umum c. Bagian Humas 1) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari: a) Sub bagian perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM b) Sub bagian kelembagaan dan anforjab c) Sub bagian program data elektronik dan tatalaksana 2)
Bagian Umum terdiri dari : a) Sub bagian umum dan keuangan b) Sub bagian sandi dan telekomunikasi c) Sub bagian rumah tangga
3)
Bagian Humas terdiri dari : a) Sub bagian protokol dan dokumentasi b) Sub bagian informasi dan pemberitaan
(5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (4) (terlampir) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1)
Sekretariat DPRD terdiri dari : a) Sekretaris Dewan b) Bagian Risalah dan Persidangan c) Bagian Keuangan
d) Bagian Umum dan Perlengkapan (2)
Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari: a) Sub bagian risalah dan persidangan b) Sub bagian humas dan aspirasi masyarakat
(3)
Bagian Keuangan terdiri dari a) Sub bagian anggaran dan verifikasi b) Sub bagian perbendaharaan dan pembukuan
(4)
Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari : a) Sub bagian umum dan perlengkapan b) Sub bagian tata usaha
(5)
Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (4) (terlampir) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9
Uraian tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada sekretariat daerah serta uraian tugas Sekretaris Dewan, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 10 (1)
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat daerah sesuai dengan keahliannya;
(2)
Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
(3)
Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah;
(4)
Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA Pasal 11
(1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Walikota (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (3) Setiap pimpinan satuan organisasi yang berada dibawah Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD secara berjenjang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
BAB VIII ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama ESELON JABATAN Pasal 12 (1)
Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa
(2)
Asisten dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(3)
Kepala bagian pada Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(4)
Kepala sub bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 13 (1) Sekretaris daerah dan sekretaris DPRD di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD. (4) Pejabat eselon IIb dan eselon III di lingkungan sekretariat daerah dan pejabat eselon III dilingkungan sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pejabat eselon IV dilingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan
oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX STAF AHLI Pasal 14 (1)
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat di bantu staf ahli.
(2)
Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli
(3)
Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
(4)
Tugas dan fungsi staf ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(5)
Nomenklatur staf ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Pasal 15
(1)
Staf ahli walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2)
Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
(3)
Hubungan kerja staf ahli dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16
(1)
Sebelum struktur organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diresmikan, maka struktur organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 01 Tahun 2007 tetap berlaku. (2)
Peresmian struktur organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sebagaiamana dimaksud dalam peraturan daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Kotamobagu. Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Pj. Walikota Kotamobagu
SISWA RACHMAT MOKODONGAN Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. JAINUDDIN DAMOPOLII PEMBINA TINGKAT I NIP: 130 812 080
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2007 NOMOR 01
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KOTAMOBAGU I.
UMUM Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini disusun antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional. Kotamobagu adalah daerah otonom baru yang di bentuk dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah otonom baru yang telah diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007, besaran organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu, pembentukannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu sekretriat daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol, serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif
kepada Dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi
penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan serta sesuai kemampuan keuangan daerah. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR …
