PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah b. Bahwa pembentukan lembaga teknis daerah Kota Kotamobagu pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu; 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu; 10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu sebagai berikut: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 6. Kantor Lingkungan Hidup 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
9. Rumah Sakit Umum Daerah BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 3 Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Badan / Inspektur / Direktur / Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua TUGAS POKOK Pasal 4 Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Bagian Ketiga FUNGSI Pasal 5 Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari a. Kepala Badan b. Sekretaris c. Bidang Penelitian dan Pengembangan d. Bidang Perencanaan Makro dan Statistik e. Bidang Perencanaan Wilayah f. Bidang Sosial Budaya g. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan
b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: a. Sub bidang penelitian dan pengembangan b. Sub bidang perencanaan dan eveluasi 3) Bidang Perencanaan Makro dan Statistik terdiri dari: a. Sub bidang ekonomi b. Sub bidang statistik 4) Bidang Perencanaan Wilayah terdiri dari: a. Sub bidang pemukiman, prasarana wilayah, perhubungan dan pariwisata b. Sub bidang tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup 5) Bidang Sosial Budaya terdiri dari: a. Sub bidang Pendidikan mental spiritual dan pemerintahan b. Sub bidang kependudukan, kesehatan rakyat dan komunikasi (2) Inspektorat Daerah terdiri dari: a. Inspektur b. Sekretariat c. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur d. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial e. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah f. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : a. Seksi pemerintahan dan pertanahan b. Seksi kepegawaian 3) Bidang Pengawasan Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Seksi ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial b. Seksi pendidikan dan kesehatan 4) Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah terdiri dari : a) Seksi perbendaharaan dan pembukuan b) Seksi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan (3) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretariat c. Bidang Perencanaan dan Disiplin d. Bidang Mutasi e. Bidang Pendidikan dan Latihan
f. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Perencanaan dan Disiplin terdiri dari: a. Sub bidang perencanaan dan formasi b. Sub bidang pengembangan karir dan bina hokum kepegawaian 3) Bidang Mutasi terdiri dari : a. Sub bidang kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan b. Sub bidang kesejahteraan pegawai 4) Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari: a. Sub bidang diklat struktural, fungsional dan teknis b. Sub bidang tugas belajar, ijin belajar dan ujian dinas (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretariat c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Bidang Pemberdayaan Perempuan e. Bidang Keluarga Berencana f. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan keuangan b. Sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari: a. Sub bidang bina kelembagaan dan sosial budaya masyarakat b. Sub bidang bina pengembangan ekonomi desa / kelurahan dan pemanfaatan teknologi tepat guna 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari: a. Sub bidang pemberdayaan perempuan b. Sub bidang kesejahteraan perempuan 4) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari: a. Sub bidang Pelayanan KB dan kesehatan Keluarga Sejahtera b. Sub bidang pengembangan dan pemberdayaan keluarga (5) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi
d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat e. Seksi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya f. Kelompok Jabatan Fungsional (6) Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Analisis Pencemaran Dampak Lingkungan d. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan e. Kelompok Jabatan Fungsional (7) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi terdiri dari: a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Deposit d. Seksi Pelayanan Referensi, Arsip Daerah dan Dokumentasi e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan f. Kelompok Jabatan Fungsional (8) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pengendalian Operasional d. Seksi Penyidikan dan Penindakan e. Seksi Pengembangan Kapasitas f. Kelompok Jabatan Fungsional (9) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari: a. Direktur b. Sekretaris c. Bidang Pelayanan Medik d. Bidang Perawatan e. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sekretariat terdiri dari a. Sub Bagian Umum dan Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian 2) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari a. Seksi Pelayanan Medik, Rujukan dan Rekam Medis b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
3) Bidang Perawatan terdiri dari: a. Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan b. Seksi Diklat dan Promosi Kesehatan (10)Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (9) (terlampir) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Uraian tugas Kepala Badan / Inspektur / Kepala Kantor / Direktur RSUD / Sekretaris / Bidang / Sub Bagian / Sub Bidang / Seksi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 (1)
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai dengan keahliannya;
(2)
Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3)
Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas dan bertanggungjawab kepada kepala Badan / Inspektur / Kepala Kantor / Direktur RSUD;
(4)
Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan lembaga teknis daerah secara berjenjang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
BAB VI ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama ESELON JABATAN Pasal 10 (1)
Kepala Badan dan Inspektur Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb
(2)
Direktur RSUD / Kepala Kantor / Sekretaris / Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3)
Kepala bidang dan Sekretaris RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(4)
Kepala sub bagian, Kepala Sub Bidang dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 11
(1) Kepala Badan dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Direktur RSUD, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian , Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1)
Sebelum struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diresmikan, maka struktur organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2007 tetap berlaku.
(2)
Peresmian struktur organisasi lembaga teknis daerah sebagaiamana dimaksud dalam peraturan daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu. Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Pj. Walikota Kotamobagu
SISWA RACHMAT MOKODONGAN Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal Desember 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH
Drs. JAINUDDIN DAMOPOLII PEMBINA TINGKAT I NIP: 130 812 080
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2007 NOMOR 03
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU I.
UMUM Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
lembaga teknis daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini disusun antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas
hasil pengawasan, maka Inspektur dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota sedangkan kepada sekretaris daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.
Kotamobagu adalah daerah otonom baru yang di bentuk dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah otonom baru yang telah diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007, besaran organisasi lembaga teknis daerah Kota Kotamobagu, pembentukannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk. Untuk eselon kepala bidang pada lembaga teknis daerah dirubah dari eselon IIIa menjadi eselon IIIb. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb. Dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan daerah ini. Perubahan eselon ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR …
