PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

: a.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau pihak ketiga maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga teknis daerah Kabupaten Wonosobo

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas pengaturan dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) 2.

Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2004 Nomor Seri D Nomor 1) Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat DPRD 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo 6. Perangkat Kabupaten adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupat I dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Kabupaten 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada badan / kantor di lingkungan pemerintah kabupaten 8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tugas organisasi

BAB I PEMBENTUKAN Pasal 2 1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan dan Kantor 2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :


a.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Badan Kepegawaian Daerah c.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Elektronik e.

Inspektorat Kabupaten

f.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

g.

Kantor Perpustakaan Umum

h.

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

i.

Kantor Perhubungan

3) Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu kecamatan atau lebih 4)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan denga peraturan tersendiri

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 3 1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah

2)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah


Paragraf Kedua Tugas Pasal 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta tugas-tugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a.

perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah b.

penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Penelitian dan Program, Ekonomi dan Prasarana Daerah, serta Pemerintahan dan Sosial Budaya c.

pengelolaan tata usaha dan rumah tangga badan

d.

pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional

Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 6 1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a.

Kepala

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub bagian perencanaan, keuangan, dan perlengkapan 2. Sub bagian umum dan kepegawaian


c.

Bidang Penelitian dan Program, terdiri dari : 1. Sub bidang penelitian, monitoring dan evaluasi 2. Sub bidang penyusunan dan pengendalian program

d. Bidang Ekonomi dan Prasarana Daerah, terdiri dari : 1. Sub bidang pengelolaan sumber daya alam dan prasarana daerah 2. Sub bidang pengembangan dunia usaha dan prasarana ekonomi e.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : 1. Sub bidang pemerintahan dan administrasi publik 2. Sub bidang sosial budaya

f. 2)

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

3)

Bagian Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Bagian Kedua BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 7

1)

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian daerah

2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 8 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah dan penelitian serta tugas-tugas ketatausahaan


Paragraf ketiga Fungsi Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. b.

perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Mutasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, serta Pembinaan Pegawai c.


d.

pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 10

1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a.

Kepala

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub bagian perencanaan, keuangan, dan perlengkapan 2. Sub bagian umum dan kepegawaian c.

Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : 1. Sub bidang mutasi kepegawaian 2. Sub bidang mutasi jabatan pegawai

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari : 1.

Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pendidikan Formal

2. Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional e.

Bidang Pembinaan Pegawai, terdiri dari : 1. Sub bidang Data dan Informasi Kepegawaian 2. Sub bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai

f.



2)


3) Bagian Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 11 1)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah

2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 12 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan penelitian serta tugastugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :


a. b.

perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Pendapatan, Belanja serta Pengendalian dan Pelaporan c.


d.


Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 14 1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari : a.

Kepala


Bidang Pendapatan, terdiri dari : 1.

Sub bidang Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

2. Sub bidang Dana Perimbangan d. Bidang Belanja, terdiri dari : 1.

Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pendidikan Formal

2. Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional e.

Bidang Pelaporan dan Verifikasi, terdiri dari : 1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan 2. Sub bidang Verifikasi dan Evaluasi

f. 2)




3) Bagian Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat BADAN INFORMASI, KEARSIPAN DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 15 1)

Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Eletronik merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan informasi, kearsipan, dan pengolahan data elektronik

2)

Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Eletronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 16 Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Eletronik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan informasi, kearsipan dan pengolahan data eletronik serta tugas-tugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Eletronik mempunyai fungsi :


a.

perumusan kebijakan teknis bidang informasi, kearsipan dan pengolahan data eletronik

b.

penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Pelayanan Informasi Masyarakat, Kearsipan, serta Telematika dan Pengkajian c.


d.


e.

pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 18 1) Susunan organisasi Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Eletronik terdiri dari : a.

Kepala


Bidang Pelayanan Informasi Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub bidang Komunikasi Langsung 2. Sub bidang Media Komunikasi

d. Bidang Kearsipan, terdiri dari : 1. Sub bidang Pengelolaan Arsip 2. Sub bidang Pelestarian dan Pemeliharaan Arsip e.

Bidang Telematika dan Pengkajian, terdiri dari : 1. Sub bidang Pengolahan Data Elektronik dan Telematika 2. Sub bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi

f.


g.

Unit Pelaksana Teknis Badan


2)


3)

Bagian Susunan Organisasi Badan Informasi, Kearsipan dan Pengolahan Data Eletronik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima INSPEKTORAT KABUPATEN Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 19 1)

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan bidang pengawasan daerah

2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 20 Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan tugas-tugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi : a. b.

perumusan kebijakan teknis bidang pengawas daerah penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Pemerintah, Ekonomi, dan Sosial


c.


d.

pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 22

1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari : a.

Kepala


Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari : 1. Sub bidang Pemerintahan 2. Sub bidang Aparatur

d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Sub bidang Perekonomian 2. Sub bidang Kesejahteraan Rakyat e.

Bidang Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari : 1. Sub bidang Pendapatan, Belanja dan Biaya 2. Sub bidang Kekayaan

f. 2)



3) Bagian Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf Kesatu Kedudukan


Pasal 23 1)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewajiban pemerintah dalam mempertahankan kesatuan bangsa dan perlindungan kepada masyarakat

2)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : e.

perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

f.

penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Hubungan Antarlembaga dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah, Ketahanan Bangsa dan Pengamanan serta Perlindungan Masyarakat g.

pengelolaan tata usaha dan rumah tangga kantor

h.


Paragraf Keempat Susunan Organisasi


Pasal 26 1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a.

Kepala

b. Sub Bagian Tata Usaha c.

Seksi Hubungan Antarlembaga dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah

d. Seksi Ketahanan Bangsa dan Pengamanan

2)

e.

Seksi Perlindungan Masyarakat

f.


Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

3)

Bagian Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 27 1)

Kantor Perpustakaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang perpustakaan

2) Kantor Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 28 Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan masyarakat umum di bidang perpustakaan dan tugas-tugas ketatausahaan


Paragraf ketiga Fungsi Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi : a. b.

perumusan kebijakan teknis bidang Perpustakaan Umum penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Layanan Pustaka dan Pembinaan Perpustakaan c.


d.


Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 30 1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Umum terdiri dari : a.

Kepala


Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka

d. Seksi Layanan Pustaka

2)

e.

Seksi Pembinaan Perpustakaan

f.



3) Bagian Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini


Bagian Kedelapan KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 31 1)

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil

2)

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Kedua Tugas Pasal 32 Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta tugas-tugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. b.

perumusan kebijakan teknis bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Catatan Sipil, serta Data dan Penyuluhan c.



d.


Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 34 1) Susunan organisasi Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil terdiri dari : a.

Kepala


Seksi Pendaftaran Penduduk

d. Seksi Pelayanan Catatan Sipil

2)

e.

Seksi Data dan Penyuluhan

f.



3)

Bagian Susunan Organisasi Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan KANTOR PERHUBUNGAN Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 35 1)

Kantor Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang Perhubungan

2)

Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah


Paragraf Kedua Tugas Pasal 36 Kantor Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan serta tugas-tugas ketatausahaan

Paragraf ketiga Fungsi Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi : a. b.

perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

pembinaan

dan

pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan, Angkutan Jalan serta Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional c.


d.


Paragraf Keempat Susunan Organisasi Pasal 38 1) Susunan organisasi Kantor Perhubungan terdiri dari : a.

Kepala


Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan

d. Seksi Angkutan Jalan e.

Seksi Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional

f.



2)


3) Bagian Susunan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV TATA KERJA Pasal 39 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordiniasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing 2)

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 40 Jenjang dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 1)

Sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan efektif maka Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada tetap berlaku


2)

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku efektif setelah dilaksanakan pengisian personil

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2003 Seri D Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

Disahkan di Wonosobo Pada tanggal 15 Desember 2004 BUPATI WONOSOBO

H. TRIMAWAN NUGROHADI Diundangkan di Wonosobo Pada tanggal 27 Desember 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DJOKO PURNOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2004 NOMOR 29 SERI D NOMOR 3


PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Recommend Documents