BUPATI JAYAPURA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA, Menimbang

:

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura sehingga mengakibatan perubahan terhadap capaian kinerja khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampong yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. bahwa dengan adanya perubahan capaian kinerja sesuai perubahan visi dan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menata kembali lembaga teknis daerah yaitu meningkatkan satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk kantor menjadi badan, membentuk satuan kerja perangkat daerah badan yang baru, dan menghapus dua satuan kerja perangkat daerah badan koordinasi; c. bahwa perubahan terhadap satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);

1

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Mmmmm Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

2

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah.

dan

perangkat

daerah

sebagai

unsur

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jayapura. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jayapura. 6. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. 7. Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan di lapangan yang merupakan satuan kerja Badan tertentu yang terdiri atas aparat yang melakukan kegiatan teknis Badan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan/ Kantor Kabupaten Jayapura. 9. Satuan Organisasi adalah Bidang, Sekretariat, Sub Bagian dan Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kabupaten Jayapura. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas: a. Lembaga Teknis berbentuk Badan : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana; 6. Badan Lingkungan Hidup Daerah; 7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah;

3

8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor : Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah. (2) Badan dan Kantor dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris. (3) Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. (4) Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing. (5) Sub Bagian pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; (6) Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; (7) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan masing-masing. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Badan

4

Paragraf 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 5 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan terkendali guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan terkendali guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan terkendali guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan terkendali guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan.

5

d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kesejahteraan Rakyat; dan 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan. e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari : 1. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi; dan 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan, Pemukiman, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan. f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengumpulan Data, Analisa dan Penilaian; dan 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (4)

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pasal 6

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan penumbuhkembangan kearifan lokal dalam pembangunan kampung yang mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dan penumbuhkembangan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang mandiri pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai,

6

sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dan penumbuhkembangan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang mandiri pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, terdiri dari : a.

Kepala Badan;

b.

Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kampung, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian Kampung; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Kampung.

d.

Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 2. Sub Bidang Tata Laksana dan Evaluasi.

e.

Bidang Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Swadaya Masyarakat dan Pembinaan anak dan Remaja; dan 2. Sub Bidang Pembinaan Tradisi, Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung;

f.

Bidang Pembinaan Lembaga Masyarakat Adat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Adat; dan 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Kelembagaan Adat.

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 7 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, 7

idiologi, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional dengan menjunjung tinggi kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

tugas

pokok

a. perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang kesatuan bangsa, politik, idiologi, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional dengan menjunjung tinggi kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang di bidang kesatuan bangsa, politik, idiologi, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional dengan menjunjung tinggi kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru c. pembinaan dan pengawasan di bidang di bidang kesatuan bangsa, politik, idiologi, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional dengan menjunjung tinggi kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : a. Kepala badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1.

Sub Bagian Umum dan Program;

2.

Sub Bagian Kepegawaian; dan

3.

Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari : 1.

Sub Bidang Bina Idiologi; dan

2.

Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan.

d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari : 1.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan

2.

Sub Bidang Penanganan Konflik.

e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi.

8

f. Bidang Politik, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pedidikan Politik dan Implementasi Kebijakan Publik; dan 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4)

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III berupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pasal 8

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah guna mencari inovasi, mengevaluasi, dan memberi saran tindak dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah guna mencari inovasi, mengevaluasi, dan memberi saran tindak dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah guna mencari inovasi, mengevaluasi, dan memberi saran tindak dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pendampingan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah guna mencari inovasi, mengevaluasi, dan memberi saran tindak dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. 9

c. Bidang Penelitian, Pengembangan Pemerintahan Umum, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan 2. Sub Bidang Pembangunan. d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari : 1. Sub Bidang Kelembagaan, Tatalaksana dan Kepegawaian; dan 2. Sub Bidang Pengawasan. e. Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah, terdiri dari : 1. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pasal 9 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;

10

d. pembinaan dan pendampingan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Politik Sosial dan Budaya; dan 2. Sub Bidang Ekonomi. d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan 2. Sub Bidang Perlindungan Anak. e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera. f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Kelembagaan; dan 2. Sub Bidang Data dan Informasi. g. UPTB; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana teecantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 6 Badan Lingkungan Hidup Daerah Pasal 10 (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup guna mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.

11

(2) Badan Lingkungan Hidup pokok dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup guna mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup guna mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;` c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup guna mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari : a.

Kepala Badan;

b.

Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran.

d.

Bidang Pengkajian, Pembinaan Teknis Amdal dan Hukum, Perijinan, terdiri dar: 1. Sub Bidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis Amdal; dan 2. Sub Bidang Hukum atau Perijinan.

e.

Bidang Pemantauan Pemulihan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.

f.

Bidang Analisa, Evaluasi dan Peran serta Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi; dan 2. Sub Bidang Peran serta Masyarakat.

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

12

Paragraf 7 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pasal 11 (1)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan dan Penanaman Modal dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat serta kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.

(2)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat serta kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan peenanaman modal dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat serta kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pengembangan perizinan dan penanaman modal dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat serta kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendukung mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Organisasi Badan terdiri dari :

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman

a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan 2. Sub Bidang Perizinan Perhubungan, Pariwisata, dan Pertanian.

13

Modal,

d. Bidang Perizinan Tertentu, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perizinan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum; dan 2. Sub Bidang Perizinan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. e. Bidang Pengaduan dan Penyuluhan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penanganan Pengaduan; dan 2. Sub Bidang Penyuluhan. f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan a. Sub Bidang Perizinan dan Pengendalian. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4)

Bagan Struktur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 8 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 12

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jayapura memiliki ketersediaan dan ketahanan pangan yang cukup dengan didukung pelaksana penyuluhan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru. (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jayapura memiliki ketersediaan dan ketahanan pangan yang cukup dengan didukung pelaksana penyuluhan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jayapura memiliki ketersediaan dan ketahanan pangan yang cukup dengan didukung pelaksana penyuluhan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;

14

c. pembinaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jayapura memiliki ketersediaan dan ketahanan pangan yang cukup dengan didukung pelaksana penyuluhan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Program; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan; d. Bidang Distribusi, Konsumsi, dan Keamanan Pangan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi; dan 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan. e. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan. f. Bidang Pelayanan, Informasi, dan Intensifikasi Penyuluhan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Komunikasi, Informasi, dan Penerapan Teknologi; dan 2. Sub Bidang Kemitraan, Usaha Pertanian dan Prasarana Intensifikasi; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (4)

Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan, dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 13

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok : a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara serta penanggulangan bencana kebakaran; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 15

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

yang

diterima

dari

h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Bupati di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efesien; dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. (4) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas : a. Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. Unsur Pengarah (Instansi, Profesional/Ahli); dan c. Unsur Pelaksana terdiri dari : 1. Kepala Pelaksana; 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Program; b. Sub Bagian Kepegawaian; c.

Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas : a. Sub Bidang Pencegahan; b. Seub Bidang Kesiapsiagaan; 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : a. Sub Bidang Kedaruratan; b. Sub Bidang Logistik; 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a. Sub Bidang Rehabilitasi; b. Sub Bidang Rekonstruksi; 6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemadam Kebakaran; dan b. Sub Bidang Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran.

16

7. Kelompok Jabatan Fungsional. (5)

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kantor Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pasal 14

(1)

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan data elektronik, perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.

(2)

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik, perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengolahan data elektronik, perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; c. pembinaan dan pengendalian pengolahan data elektronik, perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengolahan Data Elektronik; d. Seksi Pengelolaan Arsip; e. Seksi Perpustakaan dan Dokumentasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. 17

(4)

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15

(1)

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dan Kepala Kantor sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

(2)

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit.

(3)

Tata cara pengangkatan jenis kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Kantor masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 17 Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing atas Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII ESELON, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Bagian Kesatu Kepangkatan Pasal 18 18

(1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b. (2) Kepala Kantor dan Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a. (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b. (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b. Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pasal 19 (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dan Kantor dapat mengelola dana yang bersumber dari bantuan dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

19

(1)

Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Dafonsoro, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Grime Nawa, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Ketahanan Pangan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 23 Barang inventaris yang berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Dafonsoro, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Grime Nawa, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Kantor Ketahanan Pangan diatur kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Palayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 12); 2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 18); dan 3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

20

Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. ditetapkan di Sentani pada tanggal 19 Desember 2013 BUPATI JAYAPURA, ttd MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si. Diundangkan di Sentani pada tanggal 19 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, ttd Drs. YERRY FERDINAND DIEN PEMBINA UTAMA MUDA NIP 195901141984101002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 4 untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

T R I O N O, S.H. PEMBINA Tk.I NIP 196309061993031005

21