PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian, perubahan dan penataan kembali struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; b. bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan “b” di atas, dipandang perlu membentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang …………..
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan .........
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TEKNIS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. 8. Tugas …………
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 9. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit. 13. Kepala Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur. 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 16. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Inspektorat Daerah; c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. (2) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari : a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; b. Kantor Lingkungan Hidup; c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; d. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal; e. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; f. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan g. Rumah Sakit Umum Daerah. BAB III …………
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI
Bagian K esatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 3 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penelitian dan pengelolaan data statistik, ekonomi, tata ruang dan infrastruktur, sosial budaya serta tugas pembantuan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengelolaan data statistik, ekonomi, tata ruang dan infrastruktur, dan sosial budaya; b. Pengkoordinasian penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengelolaan data statistik, ekonomi, tata ruang dan infrastruktur, dan sosial budaya; d. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengelolaan data statistik, ekonomi, tata ruang dan infrastruktur, dan sosial budaya; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan; f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 4 (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Penelitian dan Pengolahan Data Statistik terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian, Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik; dan 2. Sub Bidang Pengelolaan Data Elektronik. d. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian; dan 2. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi. e. Bidang ………
e. Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur terdiri dari: 1. Sub Bidang Tata Ruang; dan 2. Sub Bidang Infrastruktur. f.
Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan 2. Sub Bidang Pemerintahan.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K edua
INSPEKTORAT DAERAH Pasal 5 (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah; (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan Kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. Pasal 6 (1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : a. Inspektorat; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum, c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. a. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. b. Inspektur ………
b. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K etiga
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 7 (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan pegawai, pengelolaan data, mutasi, pembinaan pegawai, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengadaan pegawai, pengelolaan data, mutasi, pembinaan pegawai, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang pengadaan pegawai, pengelolaan data, mutasi, pembinaan pegawai, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum dibidang pengadaan pegawai, pengelolaan data, mutasi, pembinaan pegawai, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kepegawaian dan Diklat; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: a. Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan 2. Sub Bidang Pengelolaan Data. d. Bidang …………
d. Bidang Mutasi dan Pembinaan Pegawai terdiri dari: 1. Sub Bidang Mutasi; dan 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. e. Bidang Kepangkatan terdiri dari : 1. Sub Bidang Kepangkatan Struktural; dan 2. Sub Bidang Kepangkatan Fungsional. f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisa, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K eem pat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 9 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta tugas Pembantuan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pemerintahan Desa dan Kelurahan, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 …………
Pasal 10 (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari : 1. Sub Bidang Perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan 2. Sub Bidang Kekayaan Desa dan Kelurahan. d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari: 1. Sub Bidang Bina Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Permodalan Usaha. e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) terdiri dari: 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA); dan 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). f. Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari: 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Gotong Royong. g. Unit Pelaksana Teknis Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K elim a
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pasal 11 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Konstruksi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 12 …………..
Pasal 12 (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : a. Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari: 1. Sub Bidang Pencegahan; dan 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan 2. Sub Bidang Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan 2. Sub Bidang Rekonstruksi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Pasal 13 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penyelenggaraan dan Ketenagaan Penyuluh, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Ketersediaan Distribusi dan Harga Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kewaspadan Pangan serta tugas pembantuan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Ketenagaan dan Penyuluh, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Ketersediaan Distribusi dan Harga Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kewaspadaan Pangan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Penyelenggaraan dan Ketenagaan Penyuluh, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Ketersediaan Distribusi dan Harga Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kewaspadaan Pangan; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Penyelenggaraan dan Ketenagaan Penyuluh, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Ketersediaan Distribusi dan Harga Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kewaspadaan Pangan; dan d. Pelaksana ……….
d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Penyelenggaraan dan Ketenagaan Penyuluh terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Programa, Ketenagaan dan Tata Penyuluhan; dan 2. Sub Bidang Informasi, Publikasi dan Evaluasi Penyuluhan. d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari : 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Kemitraan; dan 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia. e. Bidang Ketersediaan Distribusi dan Harga Pangan terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan; dan 2. Sub Bidang Distribusi dan Analisa Harga Pangan. f. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kewaspadaan Pangan terdiri dari: 1. Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan dan Teknologi Pangan; dan 2. Sub Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan. g. Unit Pelaksana Teknis. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K etujuh
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 15 (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bersifat spesifik dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan. (3) Untuk …………
(3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Administrasi Keorganisasian, Pengendalian dan Pengawasan Kesatuan Bangsa serta Peningkatan SDM dan Satuan Linmas; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Administrasi Keorganisasian, Pengendalian dan Pengawasan Kesatuan Bangsa serta Peningkatan SDM dan Satuan Linmas; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Administrasi Keorganisasian, Pengendalian dan Pengawasan Kesatuan Bangsa serta Peningkatan SDM dan Satuan Linmas; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Administrasi Keorganisasian; d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kesatuan Bangsa; e. Seksi Peningkatan SDM dan Satuan Linmas; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Delapan
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Pasal 17 (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Lingkungan Hidup bersifat spesifik dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Analis Dampak Lingkungan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan serta Penanggulangan dan Konservasi Sumber Daya Alam; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Analis Dampak Lingkungan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan serta Penanggulangan dan Konservasi Sumber Daya Alam; C. Penyelenggara ………
c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Analis Dampak Lingkungan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan serta Penanggulangan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 (1) Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Analis Dampak Lingkungan; d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan; e. Seksi Penanggulangan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan f. Kelompok jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana pada Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K esem bilan
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 19 (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersifat spesifik dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Umum serta tugas pembantuan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Sosialisasi, Pengawasan serta Operasional dan Penertiban; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Pembinaan dan Sosialisasi, Pengawasan serta Operasional dan Penertiban; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Pembinaan dan Sosialisasi, Pengawasan serta Operasional dan Penertiban; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja ; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pembinaaan dan Sosialisasi; d. Seksi Pengawasan; e. Seksi ………….
e. Seksi Operasional dan Penertiban; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K esepuluh
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL Pasal 21 (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal bersifat spesifik dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta tugas pembantuan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendaftaran dan Koordinasi Antar Instansi, Verifikasi dan Penerbitan Izin serta Penanaman Modal ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Pendaftaran dan Koordinasi Antar Instansi, Verifikasi dan Penerbitan Izin serta Penanaman Modal; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Pendaftaran dan Koordinasi Antar Instansi, Verifikasi dan Penerbitan Izin serta Penanaman Modal; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22 (2) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pendaftaran dan Koordinasi Antar Instansi; d. Seksi Verifikasi dan Penerbitan Izin; d. Seksi Penanaman Modal; dan f. Kelompok jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian ……………..
Bagian K esebelas
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Pasal 23 (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi bersifat spesifik dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengembangan, Pelayanan Perpustakaan serta Arsip dan Dokumentasi ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Pembinaan dan Pengembangan, Pelayanan Perpustakaan serta Arsip dan Dokumentasi; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan, Pelayanan Perpustakaan serta Arsip dan Dokumentasi; dan e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24 (1) Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari : a. Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; d. Seksi Pelayanan Perpustakaan; e. Seksi Arsip dan Dokumentasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Bagian K eduabelas
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Pasal 25 (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor …………..
(2) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersifat spesifik dibidang Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari: a. Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. Seksi Keluarga Berencana; e. Seksi Keluarga Sejahtera; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana pada Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian K etiga Belas
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pasal 27 (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Rumah Sakit Umum Daerah bersifat spesifik dibidang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit . (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan, Keperawatan serta Penunjang Medis dan Rekam Medis; b. Pemberian …………
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dibidang Pelayanan, Keperawatan serta Penunjang Medis dan Rekam Medis; c. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum dibidang Pelayanan, Keperawatan serta Penunjang Medis dan Rekam Medis; dan d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Rumah Sakit Umum; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari: a. Direktur; b. Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program. c. Bidang Pelayanan terdiri dari; 1. Seksi Pelayanan Medis; dan 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan. d. Bidang Keperawatan terdiri dari; 1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 2. Seksi Etika, Asuhan Keperawatan dan Penyuluhan. e. Bidang Penunjang Medis dan Rekam Medis terdiri dari; 1. Seksi Penunjang Medis dan Bina Sarana; dan 2. Seksi Rekam Medis, Pemasaran dan Mutu. f. Instalasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana pada Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 29 (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi, paling banyak 2 (dua) Seksi. (2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan yang sudah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Untuk ………
(3) Untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Badan, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku: a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai beban kerja dan kebutuhan; b. Menghapus Unit Pelaksanana Teknis Badan , bila tidak diperlukan; c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Badan, dari beberapa menjadi satu unit Pelaksana Teknis untuk menangani/membidangi beberapa Daerah Kecamatan dalam upaya efesiensi dan efektifitas. (4) Kelembagaan Organisasi Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya dan akan dilakukan penyesuaian penataan terhadap pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang baru yang diatur dan ditetapkanberdasarkan dengan Peraturan Bupati; (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan atau Ketua Tim. BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON Pasal 30 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT. Pasal 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kepala Badan/ Inspektur dan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon III.a. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III.a. Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.a. Kepala Bidang dan Sekretaris pada BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.b. Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi Pengawas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b. BAB VI TATA KERJA Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integritas dan Sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Setiap …………
(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat. (8) Apabila Kepala Badan/Inspektur berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Badan/Inspektur dapat menghunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang/Inspektur Pembantu mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya. Pasal 33 Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan/Inspektur, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 34 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang Keahliannya. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas persetujuan Bupati. (3) Jenjang Jabatan fungsional diatur sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru. (2) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan Daerah, dengan adanya perkembangan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikannya terhadap beban kerja, kebutuhan dan kondisi Daerah. (3) Apabila jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah/Tenaga Fungsional Auditor telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, maka Jabatan Struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus. BAB IX………..
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Nopember 2010 BUPATI TAPANULI SELATAN, dto SYAHRUL M. PASARIBU Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Januari 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACHMAD IBRAHIM HARAHAP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 246
BUPATI TAPANULI SELATAN, ONGKU P. HASIBUAN
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN I. UMUM Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang beriorentasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yan efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah Kabupaten yang difomulasikan berdasarkan prinsi-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam membentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan namun tidak berarti bahwa setiap penangangan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahi fungsi-fungsi pemerintah tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Lembaga ……………
1. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang sifatnya lebih teknis. 2. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam menjalankan tugas Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28
: : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Ayat (1) Inspektorat Daerah Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 29………
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
29 30 31 32 33 34 35 36 37
: : : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor…………….
