PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas Pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan bahwa berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia dengan fungsi sebagai Wahana jiwa korps dalam membentuk pembangunan sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari; c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan teknis operasional dan administratif terhadap Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten, maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korp Pegawai Republik Indonesia; d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah. Mengingat ………
Mengingat
:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Kegiatan Indonesia Indonesia
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan ........ 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia; 17. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; 19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat dalam Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2008 Nomor 216); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1); 22. Peraturan ……… 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 247, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TAPANULI SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Daerah …………. 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah. 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan/sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. 9. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 13. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapanuli Selatan. 14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 15. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk berhimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab. 16. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 19. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. BAB II... BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian K esatu Kedudukan Pasal 3 (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Bagian K edua Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, menyelenggarakan Fungsi : a.
Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.
Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d.
Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. BAB IV …………… BAB IV ORGANISASI
Pasal 5 (1) Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari : Sekretariat, terdiri dari : a.
Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
b.
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
c.
Sub Bagian Hukum dan Sosial.
(2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI Pasal 6 Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yag berlaku setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT. Pasal 7 (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon III.b. (2) Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b. BAB VI TATA KERJA Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Setiap …….. (3) Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diproses dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat. (8) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas, maka Sekretaris dapat menghunjuk Kepala Sub Bagian mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaianya bidang tugasnya. Pasal 9 Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris dan Kepala Sub Bagian ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi guna disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan Daerah setelah 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12 …………. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 14 Pebruari 2011 BUPATI TAPANULI SELATAN, dto SYAHRUL M. PASARIBU
Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 4 Mei 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASWIN EFFENDI SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 252
