PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disyahkan, dipandang perlu seluruh Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009;
b.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf “a” diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
: 1.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang………
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan ...........
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. 8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 12. Jasa .........
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pegaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan daya akan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; 18. Surat Katetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya; 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah; 22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II .........
BAB II
Retribusi Jasa Umum Pasal 2 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 3 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Jasa Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retriusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. m. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Kesehatan ditempat Pelayanan Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah. Pasal 5 (1) Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 6 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Pasal 7 ........
Pasal 7 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atau Petugas yang dihunjuk oleh Rumah Sakit tersebut dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuwensi pelayanan kesehatan. Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk menentukan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perimbangan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut. (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat. Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan sebagai berikut:
Ketentuan Pelayanan Pasal 11 Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan berdasarkan : a. Kelas Utama; b. Kelas I; c. Kelas II; d. Kelas III; dan e. Kelas III. Pasal 12 (1)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada pasien meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap serta menyediakan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.
(2)
Pelayanan bagi pasien rawat jalan ditentukan sebagai berikut : a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya. b. Dengan menunjukkan tanda pembayaran Retribusi yang berupa blanko yang telah di for-forasi oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dihunjuk oleh Bupati. c. Biaya selain yang ada pada huruf b pasal ini dibayar terpisah oleh pasien.
(3)
Pelayanan dan Perawatan Rawat Inap, ditentukan sebagai berikut : a. Pasien masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Wajib menunjukkan Surat Pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis; b. Pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditempatkan pada kelas sesuai kehendak pasien untuk keluarganya dan penjaminnya; c. Pasien yang kurang atau tidak mampu rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditempatkan pada Kelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasien sebagai peserta PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. ASKES.
(4)
(5)
Apabila pasien atau keluarga yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang paling tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
(6)
Pasien sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan pada kelas III. (7) Biaya ………
(7)
Biaya dan Pengamanan Pasien dimaksud pada ayat (6) Pasal ini ditanggung oleh Instansi yang bertanggung jawab.
(8)
Apabila keluarga atau pasien dimaksud pada ayat (7) Pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang paling tinggi, harus ada izin dari Instansi yang bertanggung jawab dan disetujui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
(9)
Semua Biaya Pelayanan dan Perawatan dimaksud pada ayat (8) Pasal ini ditanggung sendiri oleh pasien atau keluarganya.
(10) Biaya selain dari pada ayat (8) Pasal ini dibayar terpisah oleh pasien. (11) Pasien rawat inap kelas III sudah termasuk biaya konsultasi medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. (12) Pasien rawat inap kelas III tidak dikenakan Biaya Konsultasi Medis apabila perawatannya ditanggung oleh Perusahaan atau Badan Hukum berdasarkan perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. (13) Pasien yang tidak mampu dan belum terdaftar di jamkesmas dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan dengan memperoleh keringanan atau pembebasan atau Biaya Pelayanan atau Perawatan Kesehatan dengan menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah diketahui oleh Camat. (14) Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan Pelayanan dan Perawatan kepada pasien sebagaimana tersebut pada ayat (13) di atas dengan beban biaya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. (15) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (14) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 (1)
Retribusi rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (dua) kali retribusi rawat jalan atau pemeriksaan atau tindakan poliklinik.
(2)
Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan pasien rawat jalan sama dengan Retribusi Pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi pasien Rawat Inap Kelas III.
(3)
Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan Retribusi bagi Pasien Rawat Inap Kelas II. Pengenaan retribusi bagi Pasien Rawat Inap (Ibu Bersalin) di Rumah Sakit.
(4) (5)
Perawatan Bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya Perawatan Kelas III ditambah 50% (lima puluh persen). (6) Pelayanan ………
(6)
Pelayanan perawatan pasien rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarannya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis Pasien Rawat Inap Kelas II.
(7)
Pelayanan tindakan medis emergensi dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 100% (seratus persen) sedangkan untuk tindakan yang harus diberikan lebih dari satu kali per hari retribusinya maksimal 3 (tiga) kali per hari.
(8)
Tambahan jasa medis sebesar 100 % (seratus persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah terhadap pasien yang terdaftar sebagai pasien di jam kerja.
(9)
Untuk menetapkan hasil Visum mati yang memerlukan pemeriksaan di luar RSUD, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari Retribusi Bedah Mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/keluarganya.
(10) Penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 14 (1)
Pasien masuk (Rawat Jalan atau Inap) di Rumah Sakit Umum Daerah atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau membuat ketidaknyamanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
(2)
Apabila Pasien atau keluarganya tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pasien atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang tersebut selama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
(3)
Untuk kepentingan pemeriksaan, apabila pasien dan keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada ayat (2) pasal ini, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berwenang melakukan pengamanan/penindakan. Pasal 15
(1)
Fasilitas untuk perawatan Vapiliun ditetapkan sebagai berikut : a. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan Kamar Mandi di dalam; b. Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan Kamar Mandi di dalam; c. Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan Kamar Mandi di dalam; d. Kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan Kamar Mandi di luar.
(2) Biaya …………
(2)
Biaya perawatan dan lain-lain di Vapiliun ditetapkan sebagai berikut : No
RAWAT INAP
1 1 2 3 4
2
5 No
RAWAT INAP
1 1 2 3 4
2
5
Administrasi Kamar dan Akomodasi Pel. Gizi/ hari Visite/ hari : Dr. Spesialis Dr. Umum ICU/ IGD/hari
No
RAWAT INAP
1 1 2 3 4
2
5 No 1 1 2 3 4
5
(3)
Administrasi Kamar dan Akomodasi Pel. Gizi/ hari Visite/ hari : Dr. Spesialis Dr. Umum ICU/ IGD/hari
Administrasi Kamar dan Akomodasi Pel. Gizi/ hari Visite/ hari : Dr. Spesialis Dr. Umum ICU/ IGD/hari RAWAT INAP 2 Administrasi Kamar dan Akomodasi Pel. Gizi/ hari Visite/ hari : Dr. Spesialis Dr. Umum ICU/ IGD/hari
JS 3 7.000,30.000,20.000,-
KELAS III JP 4 3.000,5.000,5.000,-
JLH 5 10.000,35.000,25.000,10.000,7.000,-
JS 3 35.000,25.000,-
KELAS II JP 4 6.000,6.000,-
JLH 5 41.000,31.000,10.000,7.000,30.000,-
JS 3 45.000,30.000,-
KELAS I JP 4 6.000,6.000,-
JLH 5 51.000,36.000,15.000,10.000,-
JS 3 50.000,35.000,-
KELAS UTAMA JP 4 10.000,6.000,-
JLH 5 60.000,41.000,15.000,10.000,-
Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 16 ………..
Pasal 16 Pasien dapat dirawat atas dasar : a. Adanya Surat Keterangan/Pengantar Dokter yang memeriksa/merawatnya; b. Keinginan/Pasien/Keluarganya. Pasal 17 Semua kekurangan/Kelebihan perhitungan pembayaran harus dibayar pada akhir. Pasal 18 Apabila seorang pasien akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutupan kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian. Pasal 19 (1) Hari penerimaan pasien dihitung penuh. (2) Hari keluar dari perawatan setelah jam 12.00 dihitung penuh. Pasal 20 Pemerintah Daerah menyediakan Mobil Ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang mati dengan persyaratan harus mengajukan permohonan izin tertulis maupun lisan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Puskesmas. Pasal 21 Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan adalah : a. Penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau dibawah asuhan Rumah-rumah Sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat; b. Janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES dan sejenisnya; c. Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES dan sejenisnya. Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 22 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan yang dikelola Pemerintah Daerah.
Pasal 23 …………
Pasal 23 (1) Objek Retribusi adalah setiap Persampahan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan dari Pemerintah Daerah meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah ;dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Pasal 24 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh Pelayanan dari Pemerintah. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 25 (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah. (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya. (3) Dalam hal volume sampah sulit untuk diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan/usaha masyarakat dan industri. Pasal 26 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir serta biaya operasional dari pemeliharaan. Pasal 27 Besarnya Retribusi dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : A. SAMPAH PERUMAHAN : 1. Perumahan Pinggir Jalan Rp. 5.000,-/Bulan 2. Perumahan Masuk Gang Rp. 3.000,-/Bulan B. Sampah …………..
B. SAMPAH PERDAGANGAN : 1. Pertokoan di Pinggir Jalan 2. Kios-kios di Pinggir Jalan 3. Pertokoan Swalayan/Mini Market 4. Dalam Lokasi Pasar Pemerintah a. Untuk setiap Kios/Los : a) Pasar Kelas I b) Pasar Kelas II Kios Los c) Pasar Kelas III Kios Los b. Untuk setiap pemakai : Pelataran/tempat lainnya. Setiap pasar C. SAMPAH HOTEL LOSMEN : 1. Hotel Berbintang 2. Hotel Melati 3. Losmen
Rp. Rp. Rp.
10.000,-/Bulan 7.500,-/Bulan 10.000,-/Bulan
Rp.
10.000,-/Bulan
Rp. Rp.
7.500,-/Bulan 5.000,-/Bulan
Rp. Rp.
5.000,-/Bulan 3.000,-/Bulan
Rp.
500,-/hari
Rp. Rp. Rp.
40.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan 15.000,-/Bulan
D. SAMPAH RUMAH MAKAN, RESTORAN, KEDAI KOPI DAN WARUNG : 1. Rumah Makan/Restoran Rp. 20.000,-/Bulan 2. Bufet Rp. 15.000,-/Bulan 3. Kedai Kopi Rp. 5.000,-/Bulan 4. Warung Nasi Rp. 10.000,-/Bulan E. SAMPAH PERUSAHAAN PABRIK INDUSTRI : 1. Perusahaan Industri/Pabrik dan Sejenisnya 2. Perusahaan Kilang kayu/ Pertukangan dan sejenisnya 3. Perusahaan Kilang Lemon/ Tegel dan sejenisnya 4. Kilang Tepung, Cabe, Kerupuk Dan sejenisnya 5. Penggilingan Padi
Rp.
100.000,-/Bulan
Rp.
50.000,-/Bulan
Rp.
35.000,-/Bulan
Rp. Rp.
10.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan
F. SAMPAH USAHA HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT UMUM : 1. Bioskop Rp. 20.000,-/Bulan 2. Tukang Pangkas/Salon Rp. 10.000,-/Bulan 3. Loket Stasiun Bus dalam Terminal Rp. 15.000,-/Bulan 4. Tempat Rekreasi/Olahraga lainnya Rp. 25.000,-/Bulan G. Sampah ………….
G. SAMPAH TEMPAT USAHA LAINNYA : 1. Bengkel Mobil (Showroom) 2. Bengkel Sepeda Motor 3. Gudang 4. SPBU 5. Pencucian/Doorsmeer Roda 2 dan 3 6. Pencucian/Doorsmeer Roda 4 atau lebih 7. Praktek Dokter 8. Rumah Sakit Umum 9. Rumah Potong 10. Praktek Paramedis 11. Apotik 12. Toko Obat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
25.000,-/Bulan 10.000,-/Bulan 10.000,-/Bulan 30.000,-/Bulan 7.000,-/Bulan 15.000,-/Bulan 20.000,-/Bulan 30.000,-/Bulan 30.000,-/Bulan 15.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan 20.000,-/Bulan
H. PERKANTORAN : 1. Non Pemerintah dan Swasta
Rp.
25.000,-/Bulan
I. KHUSUS : Membuang sampah ke TPA langsung Selain dari pada Transport TPS dan Pasar
Rp.
5.000,-/Bulan
Bagian Ketiga Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 28 Dengan Nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pemakaian tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 29 Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 30 (1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir ditempat parkir. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan. Pasal 32 ………..
Pasal 32 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkuktan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Pasal 33 Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah : No
Jenis Kendaraan
Tarif Parkir
Tarif Langganan
1
Mobil Penumpang, Sedan, Jeep, Truk Ringan (Pick Up) Sejenisnya
Rp. 1.000,- untuk sekali parkir.
Rp. 20.000,-/bulan
2.
Sepeda Motor
Rp. 10.000,-/bulan
3.
Beca Bermotor
4.
Bus dan Truk Sedang
5.
Truk gandengan dan sejenisnya
Rp. 500,- untuk sekali parkir. Rp. 500,- untuk tiap hari. Rp. 2.000,- untuk setiap parkir. Rp. 4.000,- untuk sekali parkir.
Rp. 10.000,-/bulan Rp. 40.000,-/bulan Rp. 80.000,-/bulan
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 35 (1) Objek Retribusi adalah pemberian penyediaan fasilitas pasar, pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 36 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi/badan yang mendapatkan pelayanan, khusus disediakan untuk pedagang. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya retribusi Pelayanan Pasar guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 37 …………..
Pasal 37 Tingkat Penggunaan jasa berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan. Pasal 38 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas umum dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pasal 39 (1) Setiap pemakaian los harian terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Pasar atau petugas yang dihunjuk untuk dapat menempatinya. (2) Setiap penyewa yang memperoleh Surat Keterangan/izin dipungut Retribusi Pasar. Pasal 40 Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasar adalah : a. Los/Pelataran dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu : Klasifikasi Pasar a. Pasar Kelas I
Jenis Tempat Kios Lantai I - Kategori I - Kategori II - Kategori III/Los
Tarif Retribusi Rp. 15.000,-/m²/bulan Rp. 12.000,-/m²/bulan Rp. 7.500,-/m²/bulan
-
Kios Lantai II Kategori I Kategori II Kategori III Pelataran
Rp. 12.000,-/m²/bulan Rp. 9.000,-/m²/bulan Rp. 6.000,-/m²/bulan Rp. 750,-/m²/hari
b. Pasar Kelas II
-
Kios Kategori I Kios Kategori II Los Pelataran
Rp. 12.000,-/m²/bulan Rp. 9.000,-/m²/bulan Rp. 6.000,-/m²/bulan Rp. 500,-/m²/hari
c. Pasar Kelas III
-
Kios Kategori I Kios Kategori II Los Pelataran
Rp. 6.000,-/m²/bulan Rp. 4.000,-/m²/bulan Rp. 3.000,-/m²/bulan Rp. 500,-/m²/hari
b. Surat ………….
b. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai kios/los berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan pembayaran per tahun sebagai berikut : Klasifikasi Pasar a. Pasar Kelas I -
Jenis Tempat
Tarif Retribusi
Kios Lantai I Kategori I Kategori II Kategori III Los
Rp. Rp. Rp. Rp.
250.000,-/m² 190.000,-/m² 125.000,-/m² 75.000,-/m²
Kios Lantai II - Kategori I - Kategori II - Los
Rp. 190.000,-/m² Rp. 125.000,-/m² Rp. 80.000,-/m²
b.
Pasar Kelas II
- Kios Kategori I - Kios Kategori II - Los
Rp. 150.000,-/m² Rp. 112.500,-/m² Rp. 75.000,-/m²
c.
Pasar Kelas III
- Kios Kategori I - Kios Kategori II - Los
Rp. 112.500,-/m² Rp. 80.000,-/m² Rp. 50.000,-/m²
c. Daftar ulang Surat Perjanjian Sewa Menyewa dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan tarif yang sama. d. Kamar Mandi/WC : Kamar Mandi/WC
Tarif
a. Buang Air Besar dan Air Kecil
Rp. 1.000,-
Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 41 Dengan nama Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 42 Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor,termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 43 …………
Pasal 43 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan mendapatkan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 44 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor. Pasal 45 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa. (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Pemeriksaan spesifikasi teknis kendaraan bermotor; b. Penetapan Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berupa buku uji/plat samping; c. Administrasi pengujian. Pasal 46 (1) Prosedur tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan atau Keputusan Bupati. (2) Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian yang memiliki tanda kwalifikasi penguji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 (1) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala adalah meliputi seluruh jenis kendaraan. (2) Jenis uji berkala meliputi pengujian, berkala untuk pertama kali dan pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji. (3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (4) Masa berlaku uji selama 6 (enam) bulan. Pasal 48 Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : 1. Mobil Penumpang Rp. 32.500,2. Mobil Bus Kecil Rp. 39.000,3. Mobil Bus Sedang Rp. 45.500,4. Mobil Bus Besar Rp. 58.500,-
5. Mobil ………..
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Mobil Barang Ringan Mobil Barang Sedang Mobil Barang Berat 2 (dua) sumbu Mobil Barang Berat 3 (tiga) sumbu Mobil Barang Berat 4 empat) sumbu Kereta Tempelan Kerata Gandengan Kendaraan Khusus
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
32.500,45.500,58.500,65.000,78.000,13.000,32.500,19.500,-
Pasal 49 (1) Setiap kendaraan yang berubah jenis/sifat terlebih dahulu mendapat surat penentuan jenis/sifat kendaraan atau SPJK/SPSK yang dterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk untuk Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). (2) Setiap kendaraan wajib uji yang melaksanakan numpang uji keluar wilayah daerah wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Daerah. (3) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan SPJK, SPSK serta Surat Rekomendasi Uji keluar wilayah selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 50 Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. . Pasal 51 Objek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Pasal 52 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib ……………
(2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 53 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Pemerintah Daerah tujuannya agar alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat layak pakai apabila digunakan sewaktu-waktu. Pasal 54 Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal : a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran; b. Memberikan rekomendasi. Pasal 55 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Pasal 56 (1) Alat Pemadam Kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap : a. Ruangan, rumah toko, flat/apartemen dan bangunan lainnya; b. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda MT dan atau TMT; c. Kendaraan bermotor umum. (2) Jenis dan ukuran isi tabung Racun Api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 57 Alat a. b. c.
Pemadam Kebakaran berupa Hidran dipasang pada setiap : Bangunan industry, pabrik dan gedung; Bangunan secara umum; Bangunan perumahan real estate, flat/apartemen, rumah susun. Pasal 58
(1) Alat Pemadam Kebakaran jenis sprinkler wajib dipasang pada : a. Bangunan pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat atau lebih; b. Bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 meter atau bangunan bertingkat yang memiliki empat tingkat atau lebih. (2) Jenis dan jumlah sprinkler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 59 ……………
Pasal 59 (1) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda MT wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 4 m². (2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan bendabenda TMT wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 75 m². (3) Rumah susun, flat/apatermen wajib memiliki 1 (satu) buah Tabung Racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 60 m². (4) Kendaraan Bermotor Umum Wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api yang khusus untuk truck tangki pembawa BBM wajib memiliki minimal 2 (dua) buah tabung Racun Api. (5) Bangunan Industri, pabrik-pabrik dan gudang wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 s/d 600 m². (6) Bangunan seperti Pasar, Plaza, Mall, Pusat Perbelanjaan, Kompleks Pertokoan, Hotel dan sejenisnya, Tempat Hiburan, Kompleks Perkantoran wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 s/d 800 m². (7) Bangunan Real estate Rumah susun, Flat/apartemen wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit pada setiap luas ruangan 1 s/d 1000 m². (8) Bangunan sebagaimana disebutkan pada Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b wajibmemiliki 1 (satu) unit Sprinkler setiap tingkat. Pasal 60 Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada Petugas yang dihunjuk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran. Pasal 61 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan : a. Luas tempat dan jumlah alat pemadam kebakaran; b. Jenis alat pemadam kebakaran; c. Lokasi. Pasal 62 (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat. (2) Sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk membiayai penyediaan jasa.
Pasal 63 ………………..
Pasal 63 1.
Besarnya retribusi pemeriksaan racun api per tahun untuk :
a.
Bangunan/ruangan : Mudah Terbakar Luas 1
Jumlah 2
Luas 3
Jumlah 4
1 s/d 40m
1 tbg
1 s/d 75 m
1 tbg
Diatas 40m s/d 200m
2 s/d 5 tbg
Diatas 75
Dari 2 s/d 5 tbg
Diatas 200m s/d seterusnya
Dari 6 tbg dst
Diatas 300 m s/d seterunya
Dari 6 tbg dst
b. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
Tidak Mudah Terbakar
Besarnya Tarif Retribusi per APAR/Tabungan MT TMT 5 6 Rp. Rp. 10.000,10.000,Rp. Rp. 15.000,15.000,Rp. 15.000,-
Rp. 15.000,-
Kendaraan Bermotor Umum : Jenis Kendaraan Bermotor Umum Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil
Besarnya Tarif Retrbusi per Tabungan Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 5.000,Rp. 25.000,Rp. 5.000,-
Jumlah Racun Api 1 1 1 1 1 1 1
Penumpang Umum Bus Umum Bus Tidak Umum Truk Umum Truk Tidak Umum Tangki BBM/Gas Pick-Up/Taxi
tbg tbg tbg tbg tbg tbg tbg
Besarnya retribusi pemeriksaan hidran halaman dan hidran sedang per-tahun : Hidran Gedung
Hidran Hiburan Luas 1 600 m 800 m 1000 m
Jumlah 2 1 titik 1 titik 1 titik
Luas 3 600 m 800 m 1000 m
Jumlah 4 1 titik 1 titik 1 titik
Besarnya Tarif Retribusi per Hidran/Titik Hidran Hidran Halaman Gedung 5 6 Rp. 20.000,Rp. 25.000,Rp. 25.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,Rp. 35.000,-
3. Besarnya retribusi pemeriksaan sprinkler per –tahun : Jumlah Sprinkler 1 1 (satu) perangkat per-tahun
Besar Tarif Retribusi perlantai/Perangkat 2 Rp. 20.000,Bagian …………….
Bagian Ketujuh Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 64 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 65 Objek Retribusi adalah Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 66 (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Jasa Pelayanan Cetak Peta oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menyediakan cetak peta guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Pasal 67 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran kertas yang digunakan dalam jumlah lembar. Pasal 68 Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya administrasi, Biaya Cetak Peta. Pasal 69 Struktur besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan Rp. 50,-(lima puluh rupiah) setiap cm². Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 70 Dengan nama Retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayaanan penyediaan Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 71 Objek Retribusi adalah Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat Ukur Takar, Timbangan dan Perlengkapan serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Ukuran Panjang; 2. Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter); 3. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) meliputi: a. Mekanik; b. Elektronik. 4. Takaran …...
4. Takaran (Basah/Kering); 5. Tangki Ukur meliputi: a. Bentuk Silinder Tegak; b. Bentuk Silinder Datar; c. Bentuk bola dan Speraoidal. 6. Tangki Ukur Gerak meliputi: a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon; b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal; 7. Alat Ukur dan Gelas meliputi: a. Labu Ukur, Buret dan Pipet; b. Gelas Ukur; 8. Bejana Ukur; 9. Meter Taksi; 10. Speedometer; 11. Meter rem; 12. Tachometer; 13. Thermometer; 14. Densimeter; 15. Viskometer; 16. Alat Ukur Luas; 17. Alat Ukur Sudut; 18. Alat Ukur Cairan Minyak meliputi: a. Meter Bahan Bakar Minyak; b. Meter Induk; c. Meter Kerja; d. Pompa Ukur; 19. Alat Ukur Gas meliputi: a. Meter Induk; b. Meter Kerja; c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya; d. Perlengkapan Meter Gas Orifice; e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG; f. Tabung Gas LPG atau Gas Lainnya. 20. Meter Air meliputi: a. Meter Induk; b. Meter Kerja. 21. Meter Cairan Minuman Selain Air meliputi: a. Meter Induk; b. Meter Kerja. 22. Pembatasan arus Air; 23. Alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya; 24. Meter Prover; 25. Alat arus Massa (Meter Kerja); 26. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine); 27. Meter Listrik (Meter kWH) meliputi: a. Meter Induk; b. Meter Kerja Kelas 2; c. Meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5. 28. Meter ………….
28. Meter Energi Listrik lainnya; 29. Pembatas Arus Listrik; 30. Stop Watch; 31. Alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup; 32. Alat Timbangan meliputi: a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M² dan M³); b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1); c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1). 33. Timbangan meliputi: a. Sampai dengan 3.000 Kg : • Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan Kelas IV); • Ketelitian Halus ( Kelas II); • Ketelitian Khusus (Kelas I); b.
Lebih dari 3.000 Kg : • Ketelitian sedang dan biasa; • Ketelitian halus dan khusus;
c. Timbangan Ban Berjalan; d. Timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih. 34. Dead Welght Tester Machine; 35. Alat Ukur Takaran Darah; 36. Manometer Minyak; 37. Pressure Calibrator; 38. Pressure Recorder; 39. Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis; 40. Meter Kadar Air meliputi: a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak; b. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak; c. Untuk biji-bijian mengandung minyak; 41. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu meliputi: a. Timbangan milisimal,sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas; b. Timbangan cepat, pengisi, (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas; c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas; 42. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu; 43. UTTP yang ditanam; 44. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus; 45. UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam; 46. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam; 47. Kalibrasi; 48. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Pasal 72 ……………
Pasal 72 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Bungkus dan setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan pasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan Metrologi legal wajib membayar retribusi. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 73 Retribusi biaya tera/tera ulang dan kalibrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus digolongkan sebagai Retribusi jasa umum. Pasal 74 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Tera, Tera Ulang, Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, kerakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. (2) Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang, Kalibrasi Alat Ukur, Timbangan dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 75 Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum. Pasal 76 (1) Untuk setiap pekerjaan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan retribusi tera atau tera ulang. (2) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
Pasal 77 ……………
Pasal 77 (1) Stuktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang. (2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi tera/tera ulang ditetapkan sebagai berikut:
No.
1 1.
2.
3.
4.
Uraian
2 BIAYA TERA/ TERA ULANG Ukuran Panjang a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m s/d 10 m c. Lebih panjang dari 10 m tarif 10 m ditambah untuk 10 m atau bagiannya dengan. d. Ukuran panjang jenis : 1. Salib ukur 2. Block ukur 3. Mikro meter 4. Jangka sorong 5. Alat ukur tinggi orang 6. Counter meter 7. Roll tester 8. Komparator
Satuan
Tera Ulang Pengujian/ Pengesahaan
Penoustrian
Tarif (RP)
Tarif (RP)
4
5
6
7
Buah Buah Buah
2.000,4.000,4.000,-
-
1.000,2.000,2.000,-
-
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
4.000,5.000,6.000,6.000,5.000,10.000,50.000,50.000,-
-
2.000,5.000,3.000,3.000,2.500,10.000,50.000,50.000,-
-
ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik
Buah Buah
50.000,100.000,-
TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L c. Lebih dari 25 L
Buah Buah Buah
200,400,2.000,-
-
200,400,2.000,-
-
Buah
100.000,-
-
100.000,-
-
TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1. Sampai dengan 500 kl 2. Lebih dari 500 kl dihitungsebagai berikut :
3
Tera Pengujian/ Pengesahan/ Penoustrian Pembatalan Tarif (RP) Tarif (RP)
12.500,25.000,-
50.000,100.000,-
12.500,25.000,-
1
5.
2 a) 500 kl pertama b) Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl setiap 10 kl c) Lebih dari 1000 kl s/d 3000 kl setiap 10 kl d) Lebih dari 2000 kl s/d 10.000 kl setiap 10 kl e) Lebih dari 10.000 kl s/d 20.000 kl setiap 10kl f) Lebih dari 20.000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl b. Bentuk bola speroida 1. Sampai dengan 500 kl 2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut : a) 500 kl pertama b) Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl setiap 10 kl c) Lebih dari 1000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl c. Bentuk silinder datar 1. Sampai dengan 10 kl 2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut : a) 10 kl pertama b) Lebih dari 10 kl s/d 50 kl setiap kl c) Lebih dari 50 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukuran mobil dan tangki ukuran wagon 1. Kapasitas s/d 5 kl 2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut : a) 5 kl pertama b) Selebihnya dari 5 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung kl
3 Buah Buah
4 100.000,15.000,-
5 -
6 100.000,15.000,-
7 -
Buah
1.000,-
-
1.000,-
-
Buah
100,-
-
100,-
-
Buah
30,-
-
30,-
-
Buah
200.000,-
-
200.000,-
-
Buah Buah
200.000,3.000,-
-
200.000,3.000,-
-
Buah
2.000,-
-
2.000,-
-
Buah
200.000,-
-
200.000,-
-
Buah Buah
200.000,2.000,-
-
200.000,2.000,-
-
Buah
1.000,-
-
1.000,-
-
Buah
60.000,-
-
60.000,-
-
Buah Buah
50.000,10.000,-
-
50.000,10.000,-
-
1
6.
7.
8.
2 b. Tangki ukuran tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal 1. Sampai dengan 50 kl 2. Lebih dar 50 kl dihitung sebagai berikut : a) 50 kl pertama b) Selebihnya dari 50 kl s/d 75 kl setiap kl c) Selebihnya dari 75 kl s/d 100 kl setiap kl d) Selebihnya dari 100 kl s/d 250 kl setiap kl e) Selebihnya dari 250 kl s/d dengan 500 kl setiap kl f) Selebihnya dari 500 kl s/d 1000 kl setiap kl g) Selebihnya dari 1000 kl s/d 5000 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap konpartemen dihitung satu alat ukur ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur BEJANJA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L s/d 200 L c. Lebih dari 200 L s/d 500 L d. Lebih dari 500 L a/d 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L METER TAKSI
3
4
5
6
7
Buah
80.000,-
-
80.000,-
-
Buah Buah
80.000,1.200,-
-
80.000,1.200,-
-
Buah
1.000,-
-
1.000,-
-
Buah
700,-
-
700,-
-
Buah
500,-
-
500,-
-
Buah
200,-
-
200,-
-
Buah
50,-
-
50,-
-
Buah Buah
10.000,6.000,-
-
5.000,3.000,-
-
Buah Buah Buah Buah Buah
10.000,20.000,30.000,40.000,10.000,-
-
5.000,10.000,20.000,30.000,5.000,-
-
Buah
20.000,-
-
20.000,-
-
1 9.
2
3 Buah
4 15.000,-
10. METER REM
Buah
15.000,-
7.500,-
11. TACHOMETER
Buah
30.000,-
15.000,-
12. THERMOMETER
Buah
6.000,-
3.000,-
13. DENSIMETER
Buah
6.000,-
3.000,-
14. VISIKOMETER
Buah
6.000,-
3.000,-
15. ALAT UKUR LUAS
Buah
5.000,-
2.500,-
16. ALAT UKUR SUDUT
Buah
5.000,-
2.500,-
Buah
40.000,-
20.000,-
40.000,-
20.000,-
Buah Buah
40.000,2.000,-
20.000,-
40.000,2.000,-
20.000,-
Buah
1.000,-
1.000,-
Buah
500,-
500,-
Buah
20.000,-
10.000,-
20.000,-
10.000,-
Buah Buah
20.000,1.000,-
10.000,-
20.000,1.000,-
10.000,-
Buah
500,-
SPEEDOMETER
17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter Bahan Bakar Minyak a.1. Meter induk setiap media uji 1. Sampai dengan 25m³/h 2. Lebih dari 25m³/h dihitung sebagai berikut : a) 25 m³/h pertama b) Lebih dari 25 m³/hs/d 100m³/h setiap m³/h c) Lebih dari 100 m³/hs/d 500m³/h setiap m³/h d) Lebih dari 500m³/h setiap m³/h Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h a.2. Meter Kerja 1. Sampai dengan 15 m³/h 2. Lebih dari 15m³/h dihitung sebagai berikut : a) 15 m³/h pertama b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100m³/h setiap m³/h c) Lebih dari 100m³/hs/d 500m³/h setiap m³/h
5 -
6 7.500,-
500,-
7
1
2 d) Lebih dari 500m³/hsetiap m³/h a.3.Pompa UkurUntuk setiap badan ukur
18. ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1. Sampai dengan 100 m³/h 2. Lebih dari 100 m³/h dihitung sebagai berikut : a) 100 m³/h pertama b) Lebih dari 100m³/hs/d 500 m³/h setiap m³/h c) Lebih dari 500m³/h s/d 1.000m³/h setiap m³/h d) Lebih dari 1.000m³/h s/d2.000m³/h tiap m³/h e) Lebih dari 2.000m³/h setiap 10m³/h Bagian dari 10m³/h dihitung 10m³/h b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 50 m³/h 2. Lebih dari 50m³/h dihitung sebagai berikut : a) 50 m³/h pertama b) Lebih dari 50m³/h s/d 500m³/h setiap 10m³/h c) Lebih dari 500m³/h s/d 1.000m³/h tiap 10m³/h d) Lebih dari 1.000m³/h s/d 2.000m³/h setiap 10m³/h e) Lebih dari 2.000m³/h s/d setiap 10m³/h Bagian dari 10m³/h dihitung 10m³/h c. Meter gas onfice dan sejenisnya (merupakan satu system/ unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas onfice (jika diuji tersendiri (setiap alat perlengkapan)
3 Buah
4 300,-
5
6
7
Buah
20.000,-
10.000,-
20.000,-
10.000,-
Buah
20.000,-
10.000,-
20.000,-
10.000,-
Buah Buah
20.000,1.000,-
10.000,-
20.000,-
10.000,1.000,-
Buah
500,-
-
-
500,-
Buah
200,-
-
-
200,-
Buah
100,-
-
-
100,-
Buah
2.000,-
-
-
2.000,-
Buah Buah
2.000,200,-
-
-
2.000,200,-
Buah
150,-
-
-
150,-
Buah
100,-
-
-
100,-
Buah
50,-
-
-
50,-
Buah
100,000,-
50.000,-
100,000,-
50.000,-
Buah
20.000,-
10.000,-
20.000,
10.000,-
300,-
1
2 e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur
19. METER AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15m³/h 2. Lebih dari 15m³/h s/d 100m³/h 3. Lebih dari 100m³/h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 15m³/h 2. Lebih dari 15m³/h s/d 100m³/h 3. Lebih dari 100m³/h
3 Buah
4 20.000,-
5 10.000,-
6 20.000,-
7 10.000,-
Buah Buah
20.000,40.000,-
10.000,20.000,-
20.000,40.000,-
10.000,20.000,-
Buah
50.000,-
25.000,-
50.000,-
25.000,-
Buah Buah
3.000,7.000,-
250,2.000,-
3.000,7.000,-
250,2.000,-
Buah
10.000,-
5.000,-
10.000,-
5.000,-
Buah Buah
30.000,50.000,-
15.000,25.000,-
30.000,50.000,-
15.000,25.000,-
20. METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15m³/h 2. Lebih dari 15m³/h s/d 100m³/h 3. Lebih dari 100m³/h b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 15m³/h 2. Lebihdari 15m³/h s/d 100m³/h 3. Lebih dari 100m³/h
Buah Buah
1.500,5.000,-
750,2.500,-
1.500,5.000,-
750,2.500,-
Buah
12.000,-
6.000,-
12.000,-
6.000,-
21. PEMBATASAN ARUS AIR
Buah
1.000,-
500,-
1.000,-
500,-
22. ALAT KOMPENSANSI SUHU (ATC/ TEKANAN/KOMPENSASI) LAINNYA
Buah
10.000,-
5.000,-
10.000,-
5.000,-
Buah Buah Buah
100.000,200.000,300.000,-
23. METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000L s/d 10.000L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur
-
100.000,200.000,300.000,-
-
1 2 24. METER ARUS MASSA KERJA Untuk setiap media uji a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut : 1. 10 kg/min pertama 2. Lebih dari 10 kg/min s/d 100 kg/min setiap kg/min 3. Lebih dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min 4. Lebih dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min 5. Lebih dari 100 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min 25. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi 26. METER LISTRIK (Meter Kwh) a. Kelas 0.2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa) b. Kelas 0.5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa) c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa) 27. Meter energy listrik lainnya pada pemeriksaan, pengujian, penyesuaian atau penara ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif angka 26 huruf a,b dan c
3
4
5
6
7
Buah
50.000,-
10.000,-
50.000,-
10.000,-
Buah Buah
50.000,500,-
10.000,-
50.000,500,-
10.000,-
Buah
200,-
200,-
Buah
100,-
100,-
Buah
50,-
50,-
Buah Buah
20.000,5.000,-
10.000,-
Buah Buah
40.000,12.000,-
Buah Buah
20.000,5.000,-
10.000,-
15.000,5.000,-
40.000,12.000,-
15.000,5.000,-
5.000,1.500,-
2.000,600,-
5.000,1.500,-
2.000,600,-
Buah Buah
5.000,3.000,-
1.200,400,-
5.000,3.000,-
1.200,400,-
Buah
-
-
-
-
1 28.
2 PEMBATAS ARUS LISTRIK
3 Buah
4 1.000,-
29.
STOP WATCH
Buah
3.000,-
30.
METER PARKIR
Buah
6.000,-
2.500,-
6.000,-
2.500,-
31.
ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 da M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg c. Ketelitian khusus kelas E2 dan F1 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg
Buah Buah Buah
500,1.000,2.000,-
100,300,500,-
500,1.000,2.000,-
100,300,300,-
Buah Buah Buah
1.000,3.000,5.000,-
500,1.000,2.500,-
1.500,2.000,3.500,-
300,500,1.000,-
Buah Buah Buah
5.000,2.500,10.000,-
2.500,5.000,7.500,-
3.500,5.000,7.500,-
1.000,2.500,5.000,-
Buah Buah Buah Buah Buah
5.000,6.000,7.500,10.000,15.000,-
1.000,1.000,1.500,2.500,5.000,-
2.500,3.000,5.000,7.500,12.500,-
1.000,1.000,1.000,1.500,3.000,-
Buah Buah Buah Buah Buah
40.000,45.000,50.000,50.000,50.000,-
5.000,6.000,7.000,8.000,10.000,-
30.000,35.000,40.000,40.000,40.000,-
2.500,3.000,5.000,6.000,7.500,-
Buah
50.000,-
15.000,-
40.000,-
10.000,-
32. TIMBANGAN A. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) - Sampai dengan 25 kg - Lebih dari 25 kg s/d 150 kg - Lebih dari 150 kg s/d 500 kg - Lebih dari 500 kg s/d1000 kg - Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg 2) Ketelitian halus (kelas II ) - Sampai dengan 1 kg - Lebih dari 1 kg s/d 25 kg - Lebih dari 25 kg s/d 100 kg - Lebih dari 100kg s/d 1.000 kg - Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000kg 3) Ketelitian khusus (kelas I) B. Lebih dari 3.000 kg
5 500,-
6 1.000,-
7 500,-
2.000,-
1
33.
2 1) Ketelitian sedang dan biasa dalam setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton C. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/ 2) Lebih dari 100 ton/ s/d 500 ton/ 3) Lebih besar dari 500 ton/ D. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a,b dan c Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm² 2) Lebih dari 100 kg/cm² s/d 1.000 kg/cm² 3) Lebih dari 1.000kg/cm² 4) Alat Ukur Tekanan Daerah 5) Manometer Minyak - Sampai dengan 100 kg/cm² - Lebih dari 100 kg/cm² s/d 1.000 kg/cm² - Lebih dari 1.000 kg/cm² 6) Pressure Calibrator 7) Pressure Recorder - Sampai dengan 100 kg/cm² - Lebih dari 100 kg/cm² s/d 1.000 kg /cm² - Lebih dari 1.000 kg/cm²
34. PENCAP KARTU RECORDER) OTOMATIS 35. METER KADAR AIR
(PRITER
3 Buah
4 6.000,-
Buah
5 2.000,-
6 5.000,-
7 1.000,-
10.000,-
2.500,-
7.000,-
Buah Buah
100,000,200.000,-
50.000,100.000,-
100.000,200.000,-
50.000,100.000,-
Buah Buah
300.000,-
150.000,-
300.000,-
150.000,-
Buah Buah
5.000,10.000,-
Buah Buah
15.000,5.000,-
2.500,-
15.000,2.500,-
1.000,-
Buah Buah
5.000,2.500,-
2.500,3.000,-
2.500,5.000,-
1.000,2.500,-
Buah Buah
10.000,20.000,-
5.000,10.000,-
7.500,20.000,-
3.000,10.000,-
Buah Buah
5.000,10.000,-
2.500,5.000,-
5.000,10.000,-
2.500,5.000,-
Buah
15.000,-
7.500,-
15.000,-
7.500,-
Buah
10.000,-
5.000,-
2.500,-
1.500,-
5.000,10.000,-
1
2 a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi
36. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya penggunaan dengan minimum 2 jam setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam NO.
B. 1.
4 10.000,-
Buah
5 2.500,-
6 10.000,-
7 2.500,-
15.000,-
5.000,-
15.000,-
3.000,-
Buah
20.000,-
10.000,-
15.000,-
5.000,-
Buah
5.000,-
5.000,-
URAIAN
SATUAN
TARIF (Rp)
KETERANGAN
2
3
4
5
1
A.
3 Buah
Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin Jam tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam maksimal 200 jam Biaya tambahan UTTP yang memiliki kontruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, semtisimal, decimal, Buah bobot ingsul dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan Buah timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas Buah
5.000,-
5.000,-
10.000,-
10.000,-
2.
UTTP yang memerlukan pengujian tertentu Buah disamping pegujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tesebut
5.000,-
3.
UTTP yang ditanam
Buah
5.000,-
4.
UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi Buah khusus
5.000,-
5.
UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak Buah
1.000,-
ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat 6
UTTP, temasuk anak timbangan yang tidak Buah tertanam terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus
1.000,-
C.
Kalibrasi
Buah
300% tarif biaya tera
NO.
URAIAN
SATUAN
TARIF (Rp)
1
2
3
4
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Minimum Air Mineral Dalam Kemasan Sampai dengan 500 ml Lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000ml Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter Lebih dari 20 liter Minuman buah dalam kaleng/botol Makanan dalam kemasan Garam dalam kemasan Beras dalam karung Pupuk dalam kemasan Cat dalam kemasan Sampai dengan 1 kg Lebih sari 1 kg sampai dengan 5 kg Lebih dari 5 kg sampai dengan 25 kg Lebih dari 25 kg Semen dalam kemasan Tabung Gas Elpiji Pakan ternak dalam karung Barang keadaan terbungkus lainnya
KETERANGAN 5
Botol/Karung/ Kotak dan sebagainya Botol Botol Botol Botol Kaleng/ Botol Bungkus/kaleng Bungkus Karung Kaleng Kaleng Kaleng Kaleng Zak Tabung Tabung Karung
5 7.5 10 12.5 5 5 5 10 5 5 7.5 10 25 25 25 10 5
Bagian ……………
Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Pendidikan Pasal 78 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh PemerintaH Daerah. Pasal 79 Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Pasal 80 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Pelayanan Pendidikan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 81 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 adalah : a. Pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD ; dan d. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 82 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan. Pasal 83 Prinsip penetapan tarif Retribusi pelayanan penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan pendidikan. Pasal 84 Struktur besarnya Retribusi adalah sebagai berikut : a. Pelayanan/Pelatihan atau Keterampilan bagi pencari kerja Rp. 30.000,-/Orang Per kegiatan; b. Pelayanan/Pelatihan bagi calon tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas Rp. 2.500,-/Orang per hari;
Bagian …………
Bagian Kesepuluh Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pasal 85 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 86 (1) Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 87 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus/Jamban/Septik Tank. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 88 Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan jenis bangunan dan volume. Pasal 89 (1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi pengurusan perawatan mesin dan pembuangan tinja ke tempat yang telah ditentukan. (2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap penyedotan/penghisapan tinja ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk bangunan tempat tinggal Rumah Tangga Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang b. Kantor Pemerintah/Swasta
200.000,-/tangki
150.000,-/tangki
c. Hotel/Penginapan, Bioskop, Gudang,
250.000,-/tangki
d. Restoran, Pasar dan Terminal
100.000,-/tangki 100.000,-/tangki
e. Bangunan lain yang berfungsi sebagai tempat sosial, Sekolah dan Rumah Sakit
Bagian ......
Bagian Kesebelas Retribusi Pengolahan Limbah Cair Pasal 90 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 91 Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 92 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Pengolahan Limbah Cair guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 93 Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan Pembuangan Limbah Cair secara langsung kesungai, Drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya. Pasal 94 Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair berdasarkan volume dan waktu. Pasal 95 (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pengangkutan, pengolahan, pengawasan dan pembinaan.
(2) Besarnya .........
(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : No 1.
2.
Volume Limbah Yang Dikeluarkan
Tarif (Rp)
Satuan
a. Volume limbah ≤ 200 m³ Perbulan
20,-
b. Volume Limbah 201 m³ s/d 500m³ Perbulan c. Volume Limbah 501 m³ s/d 750m³ Perbulan d. Volume Limbah 751 m³ s/d 1000m³ Perbulan e. Volume Limbah ≥ 1001 m³ Perbulan
30,-
Permeter Kubik Permeter Kubik Permeter Kubik Permeter Kubik Permeter Kubik
40,50,60,-
Pasal 96 (1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas Ahli. (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 97 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Pasal 98 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Pasal 99 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 100 ……….
Pasal 100 Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan, pengendalian, pengawasan dan pemberian jasa keamanan. Pasal 101 Prinsip dan sasaran penetaan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dan biaya pengawasan. Pasal 102 Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak per tahun yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi. Pasal 103 Pendirian Menara Telekomunikasi diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati. Bagian Ketigabelas Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 104 (1) Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi. (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan : a. Kartu Tanda Penduduk; b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal; c. Kartu Identitas Kerja; d. Kartu Penduduk sementara; e. Kartu identitas penduduk musiman ; f. Kartu keluarga; dan g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian. (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan atas penyelenggaraan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 105 ………
Pasal 105 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah eksemplar/nomor dari dokumen yang diterbitkan. (2) Setiap pengurusan dokumen kependudukan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Pasal 106 Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan besarnya biaya penggantian cetak dan prosedur pencatatan dan penertiban dokumen yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, Aspek Keadilan dan kewarganegaraan. Pasal 107 Besarnya tarif biaya Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diproses selama ±14 (empat belas) hari waktu pelayanan adalah sebagai berikut : a. Biaya Cetak Kartu Keluarga WNI ………………………………………………… Rp. 15.000,b. Biaya Cetak Kartu Keluarga WNA ……………………………………………….. Rp. 30.000,c. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk WNI …………………………………….. Rp. 10.000,d. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk WNA ……………………………………. Rp. 50.000,e. Biaya Cetak Kutipan Akta Kelahiran dibawah 60 hari (umum)……….. Rp. Nihil f. Biaya Cetak Kutipan Akta Kelahiran Diatas 60 hari……………………….. Rp. 25.000,g. Biaya Cetak Kutipan Akta Kematian ……………………………………………. Rp. 15.000,h. Biaya Cetak Kutipan Akta Perkawinan …………………………………………. Rp. 100.000,i. Biaya Cetak Kutipan Akta Perceraian …………………………………………… Rp. 50.000,j. Biaya Cetak Kutipan Akta Pengakuan Anak ………………………………….. Rp. 50.000,k. Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal ………………………………….. Rp. 15.000,l. Biaya Kartu Penduduk Sementara…………………………………………………. Rp. 15.000,m. Biaya Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing ………………………… Rp. 100.000,n. Biaya Cetak Kartu Identitas Kerja (disnakertransos) …………………….. Rp. 5.000,BAB III RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 108 Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak Swasta. Pasal 109 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi ........
b. c. d. e. f. g. h.
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Mess; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 110
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 111 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari : a. Pemakaian tanah; b. Pemeriksaan kualitas air; c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat; d. Pemakaian Global Position System (GPS) dan Total Station; e. Pemakaian alat-alat mesin pertanian; f. Pemakaian gedung serba guna; g. Pemakaian laboratorium komputer;dan h. Pemakaian kendaraan dinas. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemakaian kekayaan Daerah yang sifatnya pelayanan sosial dan bencana alam. Pasal 112 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan Jenis Kekayaan Daerah dan Jangka Waktu pemakaian Kekayaan Daerah. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab atas kekayaan Daerah atau Petugas yang dihunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 113 …………..
Pasal 113 Tingkat penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu penggunaan. Pasal 114 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya. (4) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa. b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi : a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa. c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset. d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dari modal. (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut : A. Pemakaian Tanah untuk pendirian warung depot dan bangunan tidak permanen lainya dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah) setiap bulan permeter segi. B. Pemeriksaan Kualitas Air 1. Pemeriksaan Bakteriologi: : a) Industri ..................................................... Rp. 400.000,b) Perusahan ................................................. Rp. 300.000,c) Masyarakat ............................................... Rp. 100.000,2. Pemeriksaan ............
2. Pemeriksaan Kimia terbatas : a) Industri ..................................................... b) Perusahan ................................................. c) Masyarakat ...............................................
Rp. 400.000,Rp. 300.000,Rp. 100.000,-
C. Pemakaian Kendaraan /Alat-Alat Berat 1. Alat Berat a) Buldozer 100 HP – 150 HP...................................... Rp. b) Motor Greder >100 HP........................................... Rp. c) Excavator80 HP – 140 HP...................................... Rp. d) Wheel Loader105 HP............................................. Rp. e) Stone Crusher 220 HP............................................ Rp. f) Asphalt Mixing Plant 150 HP....................................Rp. g) Buldozer D31.A ............................................... Rp.
350.000,-/jam 280.000,-/jam 225.000,-/jam 400.000,-/hari 500.000,-/hari 600.000,-/hari 400.000,-/hari
2. Pemakaian Mesin Gilas a) Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton........................ Rp. 350.000,-/hari b) Tire Roller (Mesin Gilas) 8 – 10 ton.......................... Rp. 400.000,-/hari c) Mesin Gilas Bomag 2 Ton........................................ Rp. 200.000,-/hari d) Case Vibromax 1 Ton............................................. Rp. 100.000,-/hari e) Sthamper.............................................................. Rp. 3.000,-/jam 3. Pemakaian Truck a) Truk Trado Mitsubishi 6 x 4 HD.............................. Rp. 3.000.000,-/hari b) Dump Truk (3-5 ton)....................................... Rp. 300.000,-/hari c) Truk Maintenance................................................. Rp. 400.000,- /hari 4. Lain-lain/Hari Pemakaian : a) Air Compresor.................................................. Rp.100.000,-/unit/hari b) Concrete Mixer................................................. Rp.130.000,-/unit/hari c) Water Pump..................................................... Rp. 100.000,-/unit/hari d) Kursi Busa........................................................ Rp. 1.250,-/unit/hari e) Kursi Plastik...................................................... Rp. 800,-/ unit/hari f) Sound System.................................................. Rp. 100.000,-/ unit/hari g) Taratak............................................................ Rp. 125.000,-/ unit/hari h) Truk Pengangkut.............................................. Rp. 250.000,-/ unit/hari Khusus Truk pengangkut pemakaian lebih dari satu hari diberikan tarif 50% dari tarif dasar, retribusi ini belum termasuk biaya bongkar pasang dan Biaya Analisis tarif Akomodasi diatur kemudian oleh Peraturan Bupati. D. Pemakaian Global Position System (GPS) dan Total Station : 1. Pemakaian untuk pengukuran kerangka dasar untuk pemetaan setingkat orde III : a) Pengukuran 1-5 titik sebesar Rp. 4.000.000,-/titik b) Pengukuran 6-20 titik sebesar Rp. 3.500.000,-/titik c) Pengukuran 21 titik dan seterusnya Rp. 2.000.000,-/titik 2. Pemakaian ..........
2. Pemakaian untuk sewa alat : a) Total Station
Rp.400.000,-/hari/unit
3. Pemakaian untuk pengukuran batas luar untuk penentuan luas : a) 0 – 100 Ha sebesar Rp. 25.000,-/Ha b) Diatas 100 Ha Rp. 20.000,-/Ha 4. Untuk pemakaian pengukuran kerangka dasar tersebut pada poin 2 dan 3 diatas belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi operator yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah. 5. Penggunaan alat GPS dan Total Station oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan Retribusi. E. Pemakaian Alat-alat Mesin Pertanian Besarnya tarif Retribusi untuk pemakaian alat mesin pertanian sesuai dengan jenis per-musim tanam ditetapkan : 1. Hand Traktor Roda 2 Rp. 500.000,-/MT 2. Hand Traktor Kura-Kura Rp. 300.000,-/MT 3. Pompa Air Ukuran 2 Inci Rp. 200.000,-/MT 4. Pompa Air Ukuran 4 Inci Rp. 400.000,-/MT 5. Pompa Air Ukuran 6 Inci Rp. 600.000,-/MT 6. Taxi Pump Rp. 75.000,-/MT 7. Corn Sheller Rp. 200.000,-/MT 8. Power Thresher Rp. 400.000,-/MT 9. Mesin Pencincang Pelepah Sawit Rp. 750.000,-/Tahun 10. Mesin Pemotong Rumput Rp. 350.000,-/Tahun 11. Mesin Penggiling Jagung Rp. 500.000,-/Tahun 12. Rice Milling Unit (RMU) Rp. 750.000,-/Tahun 13. Mesin Penetas Telur Rp. 100.000,-/Tahun 14. Hand Sprayer Rp. 150.000,-/Tahun 15. Mis Blower Rp. 250.000,-/Tahun 16. Drayer Box Rp. 1.000.000,-/Tahun 17. Mesin Pembuat Kompos Rp. 800.000,-/Tahun 18. Mesin Las dan Tolkit Rp. 1.000.000,-/Tahun 19. Seed Cleaner Rp. 750.000,-/Tahun 20. Mesin Pan Granulator Rp. 1.000.000,-/Tahun 21. Traktor Besar 4 Roda/John Deer Rp. 200.000,-/ha (untuk sekali bajak) Pembayaran Kerjasama Operasional (KSO) yang disetor dari jumlah hasil bersih oleh kelompok tani/ usaha pelayanan jasa alsintan sebagai pengguna alat dan mesin pertanian dalam bentuk pola bagi hasil adalah sebagai berikut : a) 50% dari hasil bersih pendapatan kelompok tani dari Pemakaian Alat untuk Pemasukan Daerah; b) 35% dari hasil bersih pendapatan kelompok tani dari pemakaian alat untuk mitra kerja; c) 15% dari hasil pendapatan bersih kelompok tani dari pemakaian alat untuk kelompok tani. F. Pemakaian ..........
F. Pemakaian Gedung Serba Guna 1. Komersil - Tampa Fasilitas.......................................................Rp. 75.000,- Dengan Sound System............................................Rp.175.000,- Dengan Sound System, Keybard..............................Rp.400.000,- Dengan Sound System, Infocus dan Lampu Sorot......Rp.450.000, - Lebih dari 6 Jam dikenakan biaya tambahan.............Rp. 15.000,2. Sosial dan Pendidikan - Tampa Fasilitas......................................................Rp. 45.000,- Dengan Sound System............................................Rp.100.000,- Dengan Sound System, Infocus dan Lampu Sorot......Rp.200.000,- Lebih dari 6 jam dikenakan biaya tambahan..............Rp. 10.000,G. Laboratorium Komputer - Pemakaian oleh umum......................Rp. 10.000,-/3 jam Per 1 unit PC - Pemakaian oleh PNS..........................Rp. 6.000,-/3 jam Per 1 unit PC H. Pemakaian Kendaraan Dinas : 1. Bus Pemerintah Daerah - Dalam Kabupaten ........................................ - Keluar Kabupaten ........................................ 2. Sepeda Motor (Roda Dua) ................................ 3. Mobil (Roda Empat) ........................................ 4. Mobil Ambulance - Dalam Kabupaten ........................................ - Keluar Kabupaten ........................................
Rp. Rp. Rp. Rp.
300.000,-/hari 600.000,-/hari 100.000,-/tahun 400.000,-/tahun
Rp. 6.000,-/km Rp. 4.000,-/km
Bagian K edua Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan Pasal 115 Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitasi pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 116 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar Grosir dan atau pertokoan. Pasal 117 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyertaan asuransi, pembinaan dan pengawasan. (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 750,-/hari/m. Bagian Ketiga .............
Bagian Ketiga Retribusi Terminal Pasal 118 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah. Pasal 119 (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang lain dan Bus Umum : 1. Bus Cepat; 2. Bus Lambat; 3. Bus Menginap; 4. Non Bus Antar Kota; 5. Non Bus Dalam Kota; dan b. Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket. c. Fasilitas Lainnya : 1. Jasa pelayanan Penumpang Angkutan Umum; 2. Jasa pelayanan Kamar;dan 3. Jasa pelayanan Pencucian Mobil. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Pasal 120 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan terminal. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Terminal guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 121 Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan terminal. Pasal 122 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan monitoring dan pengawasan operasional serta pembinaan. (2) Besarnya ................
(2) Besarnya tarif Retribusi untuk jenis jasa pelayanan di dalam Terminal ditetapkan sebagai berikut: a. Tiket masuk kendaraan penumpang umum dan bus umum ke areal terminal : 1. Bus AKAP kelas Executive -------------------Rp 1.500,2. Bus AKAP kelas Ekonomi ------------------Rp 1.000,3. Bus Antar Kota Dalam Provinsi ------------------Rp 1.000,4. Bus Kota ------------------Rp 500,5. Non Bus Antar Kota ------------------Rp 500,7. Non Bus Dalam Kota -------------------Rp 500,8. Mopen -------------------Rp 500,b. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan Bus Umum : 1. Bus AKAP kelas Executive -------------------Rp 2.000,2. Bus AKAP kelas Ekonomi ------------------Rp 1.500,3. Bus Antar Kota Dalam Provinsi ------------------Rp 1.500,4. Bus Kota ------------------Rp 1.000,5. Bus Menginap ------------------Rp 5.000,6. Non Bus Antar Kota ------------------Rp 1.000,7. Non Bus Dalam Kota -------------------Rp 1.000,8. Mopen -------------------Rp 1.000,c. Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket : 1. Sewa Lahan Kios 2. Sewa Lahan Ruko 3. Sewa Loket/Ruangan
-------------------Rp 2.000,- m²/hari -------------------Rp 4.000,- m²/hari -------------------Rp 2.000,- m²/hari
d. Fasilitas Lainnya : 1. Kamar Mandi - Mandi - Buang Air Besar/Kecil 2. Tempat Pelayanan Pencucian Mobil
------------------- Rp. 2.000,------------------- Rp. 1.000,------------------- Rp. 5.000,-
Bagian Keempat Retribusi Tempat Parkir Khusus Pasal 123 (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Pasal 124 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib ..........
(2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Tempat Parkir Khusus guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 125 Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi parkir. Pasal 126 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional. (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribadi ------------------ Rp 2.000,b. Bus dan Alat Besar sejenisnya ------------------ Rp 3.000,c. Sepeda Motor ------------------ Rp 1.000,d. Beca Bermotor ------------------ Rp.1.000,Bagian Kelima Retribusi Tempat Penginapan Pasal 127 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa. Pasal 128 (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan adalah setiap pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Pasal 129 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tempat penginapan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Tempat Penginapan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 130 ……….
Pasal 130 Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan diukur berdasarkan jenis penginapan dan lamanya waktu menginap. Pasal 131 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti administrasi, biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembinaan. (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Mess Medan 1. PNS dan Anggota DPRD Tapanuli Selatan : - VIP Rp.125.000,-/hari - Standar Rp.100.000,-/hari - Ekonomi Rp. 75.000,-/hari 2. Umum: - Standar Rp. 110.000,-/hari - Ekonomi Rp. 80.000,-/hari b. Mess Danau Siais 1. PNS dan Anggota DPRD Tapanuli Selatan : - Standar Rp. 50.000,-/hari 2. Umum : - Standar Rp. 60.000,-/hari Tarif Retribusi ini belum termasuk Pajak.
Bagian Keenam Retribusi Rumah Potong Hewan Pasal 132 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak. Pasal 133 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 134 ………….
Pasal 134 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi penyewaan kandang (karantina), pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayanan daging dan pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Pasal 135 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Rumah Potong Hewan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 136 Tingkat Pengukuran Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong. Pasal 137 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta untuk mengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. Pasal 138 (1) Besarnya Retribusi untuk 1 (satu) Komponen Retribusi NO Pemakaian Tempat 1 Biaya Jasa Pemakaian RPH 2 Biaya Pemeriksaan Hewan 3 Biaya Pemotongan 4 Biaya Kebersihan J u m l a h ………………
ekor hewan yang dipotong ditetapkan : Jenis Hewan Sapi/Kerbau Kambing/H. Kecil Rp. 16.000,Rp. 2.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 4.000,Rp. 3.000,Rp. 60.000,-
Rp. 25.000,-
Pasal 139 (2) Untuk keperluan hari Raya/Lebaran ditetapkan : a.Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong : 1. Sapi/Kerbau………………………………………….Rp. 75.000,2. Kambing……………………………………………….Rp. 15.000,b. Pemeriksaan ………….
b.Pemeriksaan Daging : 1. Sapi/Kerbau………………………………………….Rp. 25.000,2. Kambing……………………………………………….Rp. 5.000,(3) Untuk Potong Paksa/Darurat ditetapkan : a. Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong : 1. Sapi/Kerbau………………………………………….Rp. 40.000,2. Kambing……………………………………………….Rp. 8.000,b. Pemeriksaan Daging : 1. Sapi/Kerbau………………………………………….Rp. 12.500,2. Kambing……………………………………………….Rp. 2.500,Bagian Keenam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pasal 140 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah. Pasal 141 (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola Pemerintah BUMN, BUMD dan pihak Swasta. Pasal 142 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 143 Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis, umur dan frekwensi pemakaian. Pasal 144 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan Olah Raga adalah untuk mengganti biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi , perawatan dan pengawasan. (3) Besarnya .............
(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Besarnya Retribusi untuk tempat rekreasi : 1. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Tapanuli Selatan dipungut Retribusi sebagai berikut : a) Orang Dewasa …………………………………………………………Rp. 2.000,-/orang b) Anak-anak ……………………………………………………………….Rp.1.000,-/orang c) Kendaraan Roda Dua ………………………………………………..Rp. 1.000,-/unit d) Kendaraan Roda Empat ……………………………………………Rp. 2.000,-/unit e) Kendaraan Diatas Roda Empat ………………………………….Rp. 3.000,-/unit 2. Terhadap aparat Pemerintahan yang sedang manjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tempat rekreasi dimaksud tidak dikenakan Retribusi. 3. Setiap orang memasuki tempat Rekreasi dengan membayar Retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan. b. Pemakaian Kolam Renang : 1. Untuk Tarif sekali masuk : a) Dewasa……………………………………………..Rp.2.000,-/sekali masuk b) Anak-anak………………………………………….Rp. 1.000,-/sekali masuk c) Rombongan siswa………..…………………….Rp. 1.000,-/sekali masuk dari Institut secara resmi. 2. Untuk Langganan Bulanan : a) Dewasa …………………………………………………………….Rp. 30.000,-/bulan b) Anak-anak ………………………………………………………..Rp. 10.000,-/bulan 3. Untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam: Untuk jumlah 25 orang dalam jangka waktu 6 jam sebesar Rp. 80.000,(delapan puluh ribu) dari 25 orang sampai dengan 50 orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lebih dari 50 orang Rp. 4.000,(empat ribu rupiah) per orang. Apabila kelebihan dari waktu 6 (enam) jam ditambah biaya Rp. 1000/0rang. 4. Untuk pertandingan/pertunjukan yang komersial sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari atau 12 jam. c. Pemakaian Lapangan Volley : 1. Pemakaian Lapangan Volley untuk sekali pakai sebesar
Rp.20.000,-/hari
2. Khusus pamakaian untuk pertandingan sebesar
Rp.30.000,-/hari
3. Untuk pemakaian keperluan yang lain sebesar
Rp.20.000,-/hari d. Pemakian ……….
d. Pemakaian Gedung Olahraga : 1. Untuk kegiatan latihan olahraga berlangganan dengan pemakaian 8 kali/bulan. No 1 2 3 4 5 6
Jenis Olahraga Basket Bola Volly Bulu Tangkis Tenis Meja Bela Diri Olahraga Lainnya
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Tarif Retribusi 100.000,100.000,80.000,50.000,60.000,60.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Tarif Retribusi 25.000,25.000,20.000,15.000,15.000,15.000,-
2. Untuk Pertandingan Olahraga setiap hari : No 1 2 3 4 5 6
Jenis Olahraga Basket Bola Volly Bulu Tangkis Tenis Meja Bela Diri Olahraga Lainnya
e. Pemakaian Lapangan Tenis dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,-/Lapangan per 4 jam. f. Pemakaian Stadion dikenakan retribusi sebesar : 1. Pemakaian untuk latihan : a) Untuk latihan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500.000,-/bulan. b) Untuk latihan instansi baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300.000,-/bulan. 2. Pemakaian untuk pertandingan bersifat komersial : a) Untuk Pertandingan Sepak Bola sebesar Rp. 250.000,-/hari b) Pertandingan untuk Instansi Sepak Bola, Atletik atau Senam sebesar Rp. 150.000,-/hari. c) Untuk pemakaian kegiatan lain berupa konser musik dan lain-lain Retribusi sebesar Rp. 2.500.000,-/hari. 3. Besarnya Tarif Retribusi diatas belum termasuk biaya kebersihan. g. Untuk pemakaian Kapal Rp. 10.000/orang/jam.
Bermotor
dikenakan
Retribusi
sebesar
Bagian Kedelapan ………
Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 145 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Pasal 146 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari : a. Bibit benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan. b. Komoditi hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta. Pasal 147 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Produksi Usaha Daerah guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 148 Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah usaha daerah. Pasal 149 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif harga dasar Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah bertujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan. (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain : - Bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan/atau benih ikan sebesar 75% dari harga pasar. - Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati atau Peraturan SKPD yang dihunjuk.
BAB IV ...........
BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 150 (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek; d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 151 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 152 (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin untuk Mendirikan Bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 153 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf ................
Paragraf Kesatu Ketentuan Perizinan Pasal 154 (1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati. (2) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati. (3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan : a. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon; b. Macam pekerjaan bangunan; c. Penggunaan dari bahan-bahan yang dilaksanakan; d. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/ Kepala Kelurahan. (4) Pada surat permohonan dimaksud harus dilampirkan : a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin, kecuali ditentukan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah); b. 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan batu, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksanan dalam rangkap (3); c. Perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan standar di Indonesia antara lain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia serta Peraturan Bangunan, dan untuk Bangunan Tahap Gempa menggunakan Koefisien Zona tinggi serta ditandatangani oleh Perencana atau Pemohon dalam rangkap 3 (tiga); d. Khusus untuk bangunan di tepi jalan Arteri atau Kolektor, ketentuan dalam huruf b dan c ayat ini dalam rangkap 4 (empat). e. Surat persetujuan tidak merasa keberatan atas pembangunan rumah keluarga/ rumah kantor/rumah toko dari pihak tetangga. (5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dicantumkan : 1. Untuk Bangunan Baru : a. Gambar situasi termasuk batas - batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan; b. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah; c. Gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkanpembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian; d. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail); e. Kerangka atap yang lengkap; f. Gambar ...............
f. Gambar-gambar yang potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dalam konstruksi itu; g. Gambar- gambar dari kamar mandi/WC, sumur-sumur, drainase/saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan. 2. Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar bangunan yang lain, akan tetapi pada gambar bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB-nya diberikan tanda tinta merah untuk membedakan. (6) Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut : a. Gambar bangunan dengan skala 1 : 100; b. Gambar denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 100; c. Gambar Detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20; d. Gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan. (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama. (8) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan. Pasal 155 (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon maka Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, harus memberitahukan kekurangannya kepada pemohon. (2) Setelah mendapat izin dari Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk, dikembalikan kepada pemohon sedang lainnya disimpan sebagai arsip. Pasal 156 (1) Izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin. (2) Atas pemberian izin dimaksud pada ayat (1) maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa plat Nomor Izin Bangunan (penting) untuk izin bangunan baru maupun tambahan. Pasal 157 (1) Permohonan izin dapat ditolak Bupati, apabila : a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum. b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Peraturan Daerah ini. (2) Dalam hal penolakan izin, harus disertai dengan alasan-alasan penolakan. Pasal 158 .......
Pasal 158 (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 157, dapat dibatalkan oleh Bupati apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud. (2) Pembatalan dimaksud ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan. Pasal 159 (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku. (2) Surat izin yang diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada di dekat pekerjaannya. (3) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Instansi Pengelola Perizinan secara tertulis tentang perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan bersama Instansi terkait. Pasal 160 (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis. (2) Instansi Pengelola Perizinan akan memberikan penilaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan bekerjasama dengan Instansi terkait, utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan. Pasal 161 Khusus untuk pembongkaran dan atau penghapusan bangunan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan atau penghapusan bangunan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Bupati. Pasal 162 (1) Jenis Jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 6 (enam) jenis jalan, yatu : a. Jalan Arteri Primer; b. Jalan Arteri Sekunder; c. Jalan Kolektor Primer; d. Jalan Kolektor Sekunder; e. Jalan Lokal Primer; f. Jalan Lokal Sekunder. (2) Jarak .........
(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut : a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah tinggal untuk semua jenis jalan ditetapkan sepanjang 0,5 m dari damaja (daerah manfaat jalan). b.Garis Sempadan teritis untuk rumah tinggal : - Jalan Arteri Primer, sepanjang 75% damaja darias jalan; - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 75% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 80% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 80% damaja dari as jalan; - Jalan Lokal Primer, sepanjang 100% damaja dari as jalan; - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 120% damaja dari as jalan; c. Garis Sempadan Pagar Perkantoran dan ruko untuk semua jenis jalan ditetapkan sepanjang 1 m dari damaja. d. Garis Sempadan teritis untuk Perkantoran dan ruko : - Jalan Arteri Primer, sepanjang 80% damaja dari as jalan; - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 80% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 90% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 90% damaja dari as jalan; - Jalan Lokal Primer, sepanjang 120% damaja dari as jalan; - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 120% damaja dari as jalan; e. Garis Sempadan bangunan untuk Perkantoran untuk semua jenis jalan ditetapkan sepanjang 1 m dari damaja. f. Garis Sempadan teritis untuk Perkantoran dan ruko : - Jalan Arteri Primer, sepanjang 75% damaja dari as jalan; - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 75% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 80% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 80% damaja dari as jalan; - Jalan Lokal Primer, sepanjang 100% damaja dari as jalan; - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 120% damaja dari as jalan. g. Garis Sempadan Pagar untuk Industri dan Gudang untuk semua jenis jalan ditetapkan sepanjang 1,5 m dari damaja. h. Garis Sempadan teritis untuk Bangunan Industri : - Jalan Arteri Primer, sepanjang 100% damaja dari as jalan; - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 100% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 120% damaja dari as jalan; - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 120% damaja dari as jalan. (4) Dalam ...........
(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, ditetapkan sebagai berikut : - Jalan Arteri Primer, sepanjang 1 m damaja; - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 1 m damaja; - Jalan Kolektor Primer, sepanjang 1 m damaja; - Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 1 m damaja; - Jalan Lokal Primer, sepanjang 1 m damaja; - Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 1 m damaja; Pasal 163 Dikecualikan dari berlakunya ketentuan Pasal 154 adalah : a. Perbuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran Instansi Terkait, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp 2.000.000,(dua juta rupiah); b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan; c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) dari permukaan tanah; d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat. Pasal 164 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengecekan dan pengukuran lokasi, biayapemetaan dan biaya transportasi dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Paragraf Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 165 (1) Atas jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi. (2) Setiap pekerjaan bangunan, yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri dari; a. Biaya Izin Bangunan; b. Biaya Izin Bangunan Baru; c. Biaya Izin Merubah Bangunan; d. Biaya Izin Pembongkaran; e. Biaya Izin Penghapusan; f. Biaya Izin Penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (damaja). Pasal 166 .........
Pasal 166 Sistim perhitungan Retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri dan Peraturan lainnya yang masih berlaku dan perhitungannya sebagai berikut : THBD THBD
= LB x THBD per m² x 2% yang dimaksud. = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayar kepada Kepala Daerah oleh seseorang dan atau usaha swasta. LB = Luas Bangunan THBD = Tarif Harga Bangunan m² = RAB/Jumlah m² = 1 m². 2% angka pengali dalam komponen perhitungan Retribusi IMB. Paragraf Ketiga Persyaratan Tehnik Pasal 167 Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang pengukurannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan. Pasal 168 (1) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan. (2) Apabila pada waktu pelaksanaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Instansi Tehknis Pemerintah Kabupaten dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya. (3) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan Trasram dan di bawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh sentimeter) Pasal 169 Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding luar maupun dalam, tebal minimum tebal 0,5 (Lima persepuluh) batu atau kurang lebih 15 (lima belas) cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan jarak maksimum 4 (empat) cm. Pasal 170 Terhadap pekerjaan batu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang diatur dalam peraturan umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia PPKI, Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI), Peraturan Beton Indonesia (PBI) yang berlaku di Indonesia. Pasal 171 ........
Pasal 171 (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton atau bahan lain yang tidak mudah terbakar. (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (lima) meter dari cerobong asap. (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka. (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5 (lima) meter antara bangunan yang satu dengan bangunan lain. (5) Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur, cerobong saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan. (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar, pemohon wajib menyediakan alat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari Pejabat yang berwenang. Pasal 172 (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum. (2) Pembuatan jalan penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis. (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ), diharuskan seizin Kepala Daerah. (4) Bangunan induk dengan pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk tehnis dengan mempertimbangkan segi teknis atau hal-hal yang mempunyai kekhususan. (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Pasal 173 (1) Pemilik harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan ke selokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup. (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik. (3) Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak kontrol). (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum. Pasal 174 .............
Pasal 174 (1) Semua bangunan rumah yang dimintakan izin harus ada kakus/WC dan dilengkapi dengan septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandartkan. (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk teknis Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten. (3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa. (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter. (5) Saluran dari kakus/WC ke sepictank dan sumur resapan harus tertutup. Pasal 175 (1) Dengan diberikannya peringatan tertulis dalam batas tertentu oleh Kepala Daerah, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan dipandang berbahaya dan akan roboh. (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan Instansi yang terkait untuk membongkar bangunan atas biaya pemilik sendiri. (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta izin sesuai dengan pasal 154 ayat (1) . (4) Harga Satuan Bangunan dibagi dalam beberapa klasifikasi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 176 Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memberitahukan kepada Kepala SKPD tekhnis untuk diadakan pemeriksaan. Paragraf Keempat Ketentuan Larangan Pasal 177 (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Daerah. (2) Dilarang membangun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh SKPD Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Bagian Kedua …………
Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan Pasal 178 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin lingkungan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Pasal 179 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan dan/atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah. Pasal 180 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat usaha. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Izin Gangguan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 181 (1) Izin Gangguan diberikan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan : a. Melakukan pendaftaran ulang dan membayar retribusi daerah sekali dalam 1 (satu) tahun; b. Pendaftaran ulang diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa izin berakhir. (2) Izin Gangguan berakhir Karena : a. Masa berlakunya berakhir; b. Kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut; c. Dicabut dan dibatalkan oleh Bupati. (3) Dalam hal Izin Gangguan berakhir karena dicabut dan dibatalkan oleh Bupati, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kegiatan usahanya.
Pasal 182 ……….
Pasal 182 Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha. Pasal 183 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Pasal 184 Struktur besarnya tarif retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan besar/kapasitas mesin dan jumlah tenaga kerja yang digunakan, dengan rincian sebagai berikut : No
Objek Retribusi
1
2
Mesin (PK)
Komponen dan Biaya Bangunan (M²) Tenaga Kerja (Orang)
3
4
5
a. Pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan sejenisnya, untuk setiap PK. b. Bagi yang tidak menggunakan motor penggerak diukur berdasarkan luas ruangan (per m²)
10.000,-
5.000,-
50.000,-
-
1.250,-
12.500,-
2
Gilingan Padi, kopi, jagung, cabe, dan sejenisnya untuk setiap PK.
2.000,-
1.250,-
12.500,-
3
Perbengkelan : a. Bengkel Kendaraan Bermotor b. Bengkel Mesin Bubut c. Bengkel Las
5.000,-
2.500,-
25.000,-
7.500,5.000,-
2.500,2.500,-
25.000,12.500,25.000,-
1
4
PencucianKendaraan Bermotor(doorsmer)
7.500,-
2.500,-
5
Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU).
10.000,-
10.000,-
50.000,-
6
Hotel : Hotel Berbintang Melati III Melati II Melati I
-
5.000,4.000,3.000,2.500,-
50.000,40.000,40.000,40.000,-
7 8
Losmen/Penginapan Sarang Burung Walet : - ALam bebas/gua - Tempat yang disediakan dan atau budidaya.
9 10
Industri Ban dan Vulkanisir Pabrik Es untuk setiap PK
11
Restoran dan Rumah Makan/ Kedai Kopi
12
Usaha Komersial antara lain : a. Toko buku dan sejenisnya. b. Onderdil kendaraan bermotor. c. Pakaian jadi. e. Tukang jahit. f. Apotik. g. Industri makanan/minuman. h. Rental elektronik. i. Toko elektronik. j. Sarana Olahraga. k. Tempat wisata/hiburan. l. Menjual alat-alat olahraga. m. Toko perabot. n. Fhoto studio. o. Fhoto copy. p. Bahan bangunan. q. Toko obat jamu. r. Tukang Mas, Suasa, Perak. s. Salon2 Tukang Pangkas. t. Pengelolaan Rotan/Bambu dan sejenisnya. u. Stasiun/Pangkalan Pengangkutan. v. Tempel Ban. w. Rumah Sakit/Balai Pengobatan x. Bank. y . Perkantoran Jasa dan Perdagangan. z . Perkantoran Jasa dan Perdagangan.
13
a. Pabrik, Tegel dan Traso/ Ubin dan sejenisnya. b. Pengolahan Batu-batu.
-
2.000,-
30.000,-
-
15.000,10.000,-
-
2.500,5.000,-
2.500,2.500,-
12.500,25.000,-
-
4.000,-
40.000,-
-
4.000,4.000,-
50.000,50.000,-
-
4.000,4.000,4.000,4.000,-
50.000,50.000,50.000,50.000,-
-
4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,-
50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,-
-
4.000,-
50.000,-
-
4.000,4.000,-
50.000,50.000,-
-
4.000,4.000,-
50.000,50.000,-
-
4.000,-
50.000,-
5.000,-
2.500,-
25.000,-
5.000,-
2.500,-
25.000,-
- Penukangan, Bak Truk, Pengecetan Mobil dan lain sejenisnya dihitung berdasarkan berdasarkan luas ruang kerja per m² - Pertukangan Kayu,perabot/ Muebiler dan sejenisnya.
14
Pergudangan : - Komersial - Tidak Komersial
-
4.000,4.000,-
50.000,50.000,-
15
Showroom Mobil
-
4.000,-
50.000,-
16
Showroom Untuk Sepeda Motor.
-
4.000,-
50.000,-
17
Toko Sepeda dan sejenisnya.
-
4.000,-
50.000,-
Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek Pasal 185 Objek Retribusi Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk meyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 186 (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengelola perusahaan angkutan. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Izin Trayek guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 187 Tingkat penggunaan jasa izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin. Pasal 188 Prinsip dan sasaran penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Pasal 189 ………
Pasal 189 (1) Izin Trayek dapat diberikan kepada Badan Hukum dan perorangan, Warga Negara Indonesia. (2) Bupati dapat meminta saran atau pertimbangan dari instansi terkait bila diperlukan dalam proses pemberian izin trayek. Pasal 190 (1) Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan. (2) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir. Pasal 191 (1) Setiap Mobil Bus Umum, Penumpang Umum dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan. (2) Kartu Pengawasan pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 192 Permohonan Izin Trayek ditolak apabila Pemohon Izin tidak mampu menyelenggarakan pengangkutan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasal 193 (1) Izin Trayek dapat dicabut pemegang Izin apabila : a. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam suatu permohonan yang diajukan; b. Melanggar ketentuan dalam surat yang diberikan; c. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan atau belum dapat membuktikan kemampuan untuk melaksanakan izin; d. Tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; e. Tidak lagi mempunyai usaha angkutan kendaraan bermotor umum. (2) Pencabutan izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Instansi yang dihunjuk. Pasal 194 (1) Setiap Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai berikut : a. Mobil Penumpang : 1) Mobil Penumpang Umum Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan bermotor; 2) Mobil Bus Umum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). b. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) : 1) Beca Penumpang Umum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan; 2) Beca Barang Bermotor Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bagian Keempat ……….
Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 195 Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas Ijin Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 196 Objek Retribusi izin usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pasal 197 (1) Subjek Retribusi usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengelola usaha perikanan. (2) Wajib Pungut Retribusi adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau setiap orang atau badan hukum yang dihunjuk oleh Bupati dengan tugas menagih biaya Retribusi Izin Usaha Perikanan guna disetor ke kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 198 Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu izin. Pasal 199 Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Pasal 200 (1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan/sungai, kolam atau danau di Kabupaten Tapanuli Selatan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). (2) Jenis izin usaha perikanan adalah : a. Usaha membuka kolam pembenihan ikan; b. Usaha membuka kolam Air Tenang / Pembesaran; c. Usaha membuka Kolam Air Deras; d. Usaha membuka Keramba / Jaring Apung. (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan/atau Instansi yang dihunjuk. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi. (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin yaitu usaha skala komersil dengan klasifikasi luas areal usaha kolam pembenihan dan kolam air tenang/pembesaran 7.500 m² ke atas, jumlah pembukaan air deras 5 (lima) unit ke atas dan jumlah pembukaan kerambah/jaring apung 20 (dua puluh) unit ke atas.
Pasal 201 ........
Pasal 201 (1) Izin usaha budidaya perikanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (3) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. (4) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia setelah memperoleh persetujuan dari Bupati. (5) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Perikanan akan diatur oleh Instansi terkait melalui Keputusan Bupati. Pasal 202 (1) Setiap pemberian izin usaha perikanan dikenakan retribusi. (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar : 1) Kolam Pembenihan Ikan diatas 0.75hektar : Rp 50.000,2) Kolam Air Tenang / Pembesaran diatas 2 hektar : Rp 50.000,3) Kolam Air Deras : Rp 100.000,-/unit/tahun 4) Keramba / Jaring Apung : Rp 50.000,-/unit/tahun b. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil Perikanan sebesar Rp 200.000/unit/Tahun. BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 203 (1) Retribusi Daerah yang diatur pada BAB II termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum. (2) Retribusi Daerah yang diatur pada BAB III termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. (3) Retribusi Daerah yang diatur pada BAB IV termasuk Golongan Retribusi PerizinanTertentu. BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 204 Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 205 (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen ………..
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Bendahara Umum Daerah (BUD). (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Tegoran. BAB VIII KEBERATAN Pasal 206 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 207 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 208 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB IX ………..
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 209 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBDT, STRD, Surat Pembetulan, SK keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB X TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 210 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang dihunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya. Pasal 211 (1) Dalam hal kelebihan Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, diterbitkannya SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan denda2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. Pasal 212 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi. (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 diterbitkan Bukti Pemindahan-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. BAB XI …………….
BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 213 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan banding Perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat tegoran; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 214 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan yang sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 215 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIII ……………
BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 216 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIV …………….
BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 217 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi sebesar 5 % (lima per seratus) atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan Bupati. (4) Pemberian intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Insentif melalui dengan dengan
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 218 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali 2 (dua) tahun sekali. (2) Untuk melakukan perubahan atas besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disebabkan karena terjadinya inflasi atau sebab lain akan diatur kemudian dalam suatu Peraturan Bupati. Pasal 219 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pembentukan Penggunaan Tanah; 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik; 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair; 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perijinan Usaha Perkebunan; 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 11. Peraturan ………..
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan; 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengesahan, Perubahan, Pendaftaran Ulang Akta Anggaran Dasar dan Pembentukan Unit Usaha Koperasi; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Sakit Umum; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir diTepi Jalan Umum; 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak dan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS); 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha; 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan; 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan; 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam; 22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan; 23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Operasi Angkutan Jalan dan Jaringan Trayek; 24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan; 26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan; 27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan; 28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Retribusi Hasil Hutan Kayu Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; 29. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas`Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan 31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Dan ………….
Dan segala ketentuan tentang Retribusi Daerah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 220 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk maupun teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Pasal 221 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Nopember 2010 BUPATI TAPANULI SELATAN, dto SYAHRUL M. PASARIBU
Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 16 Februari 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACHMAD IBRAHIM HARAHAP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 249
