PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan luas wilayah, potensi daerah, beban kerja dan kebutuhan daerah, maka perlu peningkatan status Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; b. bahwa berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang semakin komplek dan lintas sektor, maka perlu penyesuaian-penyesuaian lembaga dalam penanganan urusan pemerintahan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang …………….
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan ……………
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 18. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3).
Dengan …………
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli selatan, diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan huruf g dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan, yaitu : g.
Badan Lingkungan Hidup.
(2) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor terdiri dari :
2.
a.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
b.
Satuan Polisi Pamong Praja;
c.
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
d.
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
e.
Kantor Pemberdayaan Berencana; dan
f.
Rumah Sakit Umum Daerah.
Perempuan,
Perlindungan
Anak
dan
Keluarga
Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A …………………….
Pasal 14A (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan dan konservasi dan rehabilitasi lingkungan serta tugas pembantuan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan Kebijakan teknis dibidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaran tugas pemerintahan daerah di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
c.
Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan; dan
d.
Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
e.
Pembinaan dan pelaksanaan pemberian perizinan bidang lingkungan hidup;
f.
Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
g.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 14B
(1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Badan; b. Sekretariat terdiri dari : 1.
Sub Bagian Umum ;
2.
Sub Bagian Keuangan; dan
3.
Sub Bagian Program.
c. Bidang ………………..
c.
d.
e.
Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari : 1.
Sub Bidang Teknis Analisis Dampak Lingkungan; dan
2.
Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan terdiri dari: 1.
Sub Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan; dan
2.
Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perundangan.
Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan terdiri dari : 1.
Sub Bidang Konservasi; dan
2.
Sub Bidang Rehabilitasi.
f.
Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Lampiran VIII dihapus, dan Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini. 3.
Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 15 Desember 2011 BUPATI TAPANULI SELATAN, dto SYAHRUL M. PASARIBU Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 16 Desember 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ASWIN EFENDI SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 256
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN I.
UMUM Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang beriorentasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yan efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar utama penyusunan dan penataan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal penyesuaian, perubahan dan penataan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kantor Lingkungan Hidup ditata dan ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Badan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan hasil kajian bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang dilakukan melaui rapat Koordinasi Nasional Revitalisasi Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, Rapat Koordinasi Regional, Focus Group Discuscion dan Wawancara mendalam dilima Regional.
Dengan ……
Dengan memperhatikan dasar penyusunan Organisasi Perangkat Daerah di atas, bahwa beban kerja Lingkungan Hidup yang cukup luas dan permasalahan Lingkungan Hidup yang semakin kompleks, yang disebabkan oleh percepatan pembangunan dalam berbagai sektor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan adanya berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan seperti perusahaan perkebunan, kegiatan pertambangan skala besar, pertambangan skala kecil (bahan mineral bukan logam), pabrik pengolahan karet dan pabrik pengolahan kelapa sawit serta pembukaan jalan baru dan jenis usaha kegiatan lainnya, maka Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini berbentuk Kantor ditingkatkan statusnya menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengantisipasi tantangan Lingkungan Hidup Kedepan yang semakin strategis.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan huruf g dan ayat (2) huruf b dihapus.yaitu : ayat (1) huruf g ditambahkan Badan Lingkungan Hidup ayat (2) cukup jelas 2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu: Pasal 14A Cukup Jelas Pasal 14B Cukup Jelas.
Pasal II
:
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 8
