STRATEGI SANITASI KABUPATEN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021

STRATEGI SANITASI KABUPATEN KABUPATEN TAPANULI SELATAN Tahun 2017-2021

Pokja sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016


RINGKASAN EKSEKUTIF Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2016 ini diprogramkan sebagai tindak kawal progress capaian dan strategi menuju capaian sasaran dan tujuan pada wilayah kajian Kabupaten. Sebagai dokumen dasar pengembangan sanitasi untuk dapat teradvokasi khususnya bagi kelompok eksternal atau pemangku kepentingan eksternal. Sejumlah SKPD yang tergabung dalam POKJA penyusunan dokumen, harus mampu melaksanakan prosedural penyusunan untuk dapat menganalisis kebutuhan pengembangan yang tepat menuju universal acces sanitasi Pemerintah Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah menetapkan target universal access sanitasi layak di akhir tahun 2019. Dalam upaya mencapai target tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2017-2021 dan difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah untuk mencapai target universal access. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini disusun Pokja Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka Program PPSP dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan advokasi dan komunikasi khususnya bagi kelompok eksternal atau pemangku kepentingan eksternal. Program PPSP ini diharapkan dapat melibatkan peran serta pemerintah, stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi. Pada prinsipnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017-2021 ini berisi; Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Saat ini; Kerangka Pengembangan Sanitasi yang meliputi visi dan misi sanitasi, strategi pengembangan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan; Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi; serta Monitoring dan Evaluasi Capaian Strategi Sanitasi Kabupaten. Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini untuk sub-sektor air limbah domestik menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 22,93% penduduk atau setara dengan 15.874 KK melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Tingkat kepemilikan jamban warga di Kabupaten Tapanuli Selatan 77,07%, namun sekitar 54,76% atau setara 37.910 KK memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah yang tidak memadai atau masih merupakan akses terhadap jamban yang tidak layak yaitu tanpa leher angsa dan pengolahan tangki septik termasuk di didalamnya cubluk. Kabupaten Tapanuli Selatan belum mempunyai sarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), Belum optimalnya koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan legislatif dalam perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan IPLT serta penyusunan dan legalisasi Perda dokumen Masterplan Air Limbah sebagai acuan dalam pembangunan sub sektor air limbah domestik, serta belum disahkannya Perda atau Peraturan Bupati tentang Air Limbah Domestik. Selain itu pengelolaan air limbah masih belum menjadi isu strategis pembangunan kabupaten.


Selanjutnya untuk sub-sektor persampahan menunjukkan bahwa belum optimalnya sampah yang terangkut, masih ada sampah yang tidak terproses sebesar 54,2% (450,14 m3/hari) atau setara dengan 37.309 KK yang belum terlayani dari total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki TPA dan hanya memiliki 1 TPST di Kecamatan Batang Toru. TPA Kabupaten Tapanuli Selatan direncankan akan dibangun di Sipirok dan dioperasikan dengan sanitary landifill. Jumlah sarana dan prasarana pengangkutan persampahan masih kurang memadai sehingga hal ini berdampak pada belum optimalnya pengangkutan sampah masyarakat terutama pada permasalahan manajemen pengangkutan dan ritasi sampah yang berakibat keterlambatan maupun overload sampah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan Kemudian untuk sub-sektor drainase perkotaan, masih ada terjadinya genangan air pada saat hujan di permukiman penduduk seluas 1.558 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sarana dan prasarana drainase yang telah dibangun sebesar 31,08%. Daerah rawan banjir dan genangan air menunjukkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan drainase belum berfungsi dengan baik pada beberapa lokasi permukiman. Genangan air ini merupakan gabungan atau resultan berbagai permasalahan terkait drainase perkotaan, seperti ketiadaan jaringan drainase lingkungan, belum terintegrasi dan terkoneksinya semua jaringan drainase perkotaan, tingginya sedimentasi, dan semakin sempitnya daerah resapan air, serta faktor lainnya. Untuk menangani permasalahan mendesak sub-sektor air limbah, kerangka pengembangan sanitasi dibagi menjadi 5 (lima) zonasi. Zona 1 yaitu Pembangunan Tangki Septik Individual (daerah prioritas CBD), Zona 2 yaitu Pembangunan MCK++ Komunal (area berisiko sanitasi), Zona 3 yaitu Pembangunan Tangki Septik Individual, Zona 4 yaitu Pembangunan MCK++ Komunal, Zona 5 yaitu Pembangunan MCK < 10 SR (daerah lereng). Selanjutnya kerangka pengembangan sub-sektor persampahan dibagi 5 (lima) zona pengembangan. Zona 1, merupakan area prioritas CBD yang diatasi dengan sistem pengumpulan tidak langsung. Area ini harus terlayani dengan pembangunan TPS dan pengadaan alat angkut sampah. Zona 2, merupakan daerah urban dan area berisiko sanitasi. Area ini harus terlayani dengan sistem pengumpulan tidak langsung yaitu rumah ke rumah dengan truk sampah. Zona 3, merupakan daerah rural dan area berisiko sanitasi. Area ini harus terlayani dengan sistem pengumpulan tidak langsung yaitu rumah ke rumah dengan truk sampah. Zona 4, merupakan daerah urban. Area ini harus terlayani dengan sistem pengumpulan tidak langsung yaitu rumah ke rumah dengan truk sampah. Zona 5, merupakan daerah rural. Area ini harus terlayani dengan sistem pengumpulan tidak langsung yaitu rumah ke rumah dengan truk sampah. Kemudian kerangka pengembangan drainase Kabupaten Tapanuli Selatan dibagi atas pembangunan baru drainase dan rehabilitasi saluran drainase perkotaan.


Berdasarkan pada hasil perhitungan SWOT, sektor air limbah Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Kuadran ketiga yaitu internal lemah dan lingkungan kurang mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (23,36), serta nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal juga menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (29,32), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sektor Air Limbah adalah Strategi Defensif. Strategi ini disebut juga dengan meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman. Subsektor persampahan Kabupaten Tapanuli Selatan berada di kuadran ketiga yaitu Internal Lemah dan Lingkungan tidak Mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (22,35), serta nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal juga menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (25,33), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran subsektor persampahan adalah Strategi defensif. Strategi ini disebut juga dengan meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman. Sektor drainase Kabupaten Tapanuli Selatan berada di kuadran keempat yaitu Internal Kuat dan Lingkungan tidak mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang positif yaitu pada posisi (21,20) dan nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (18,22), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sektor drainase adalah Strategi diversifikasi. Strategi ini disebut juga dengan menggunakan kekuatan Pemkab untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti Pemkab harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan eksternal. Total jumlah anggaran yang dibutuhkan selama lima tahun agar target universal access tercapai di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 373.796 Juta. Dimana proporsi anggaran berdasarkan sub-sektor sanitasi adalah untuk air limbah domestik, yaitu sekitar Rp. 218.878 Juta (58,55 %); untuk persampahan sebesar Rp. 28.903 Juta (7,73 %); dan untuk drainase sebesar Rp. 126.015 Juta (33,72 %). Kemudian dilihat kebutuhan anggaran per tahun mulai tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan trend naik. Berdasarkan sumber anggaran, menunjukkan bahwa sumber anggaran dari Pemerintah, baik APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, APBD Provinsi Sumatera Utara, dan APBN, masih merupakan sumber anggaran terbesar yaitu sekitar Rp. 302.054 Juta atau sebesar 80,8 % dari total anggaran yang dibutuhkan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 71.742 Juta atau sebesar 19,2 % dari sumber anggaran Non-Pemerintah (Swasta/CSR dan Masyarakat).


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sektor

sanitasi

merupakan

urusan

pemerintah

pusat,

daerah

provinsi/kabupaten/kota yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sektor sanitasi adalah urusan pemerintahan konkuren yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) I pada tahun 2010-2014 telah berhasil meningkatkan sinergi antarkementerian dalam pembangunan sanitasi melalui mekanisme konsolidasi seperti pembuatan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, dan Memorandum Program Sanitasi ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMN dan RKPD. Dengan demikian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) II pada tahun 2015-2019 dilanjutkan dengan penekanan pembuatan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2016 ini. Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan dokumen yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan kondisi sanitasi yang merupakan informasi awal bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) jangka menengah. SSK disusun

sebagai penjabaran

operasional dari RPJMD khususnya bidang sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif dengan mengakomodasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pembangunan Kabupaten (SKPK) (tetap skpd, RTRW dimasukkan). Penyusunan SSK tahun 2016 Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada RPJMD periode 2016–2021. Saat ini kondisi sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi air limbah, sampah dan drainase mengalami permasalahan yang sangat serius dan


sangat penting untuk dapat diselesaikan dengan segera. Beberapa kondisi umum yang mewarnai keadaan sanitasi di Kabupaten Tapanuli selatan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Manajemen pengelolaan sanitasi (limbah domestik, sampah dan drainase) yang belum berjalan dengan baik mulai dari pengumpulan, penampungan, pengolahan

awal,

pengangkutan,

pengaliran,

pengolahan

akhir

dan

pembuangan akhir. 2. Khusus di bidang drainase masih adanya genangan-genangan air pada kawasan permukiman akibat dari belum memadainya sistem drainase kabupaten, mampetnya drainase sekunder dan tingginya curah hujan serta belum semua jalan lingkungan mempunyai drainase. Khusus kawasan permukiman padat dan kawasan permukiman kumuh, genangan sering terjadi karena sistem drainase jalan dan kawasan permukiman kurang terawat dan tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah pada sungai atau saluran sehingga terjadi pendangkalan. 3. Kelembagaan

dan

peraturan

perundang-undangan

tentang

perangkat

pengelolaan sanitasi yang belum optimal. 4. Terbatasnya alokasi pendanaan untuk sanitasi. 5. Masih rendahnya peran serta masyarakat baik dalam bentuk kesadaran, keterlibatan penyelenggaraan sanitasi, sosialisasi hingga koordinasi. 6. SDM masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas khususnya pada operator maupun regulator. Penyusunan SSK merupakan data yang berskala kelurahan/desa yang terdiri dari data sanitasi, study EHRA, instrumen profil, serta tahapan pengembangan sanitasi. Sedangkan penyusunan SSK merupakan data yang berskala kabupaten terdiri dari diagram sistem sanitasi, SWOT, kerangka kerja logis, dan instrumen perencanaan.

Saat ini program pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan tertuang dalam RPJMD 2016-2020, diperlukan upaya penyusunan SSK sehingga terjadi sinkronisasi dengan RPJMD 2016-2020. Selain itu penyusunan SSK juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dokumen karena data yang


tidak up-date. Strategi pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi pada jangka menengah 5 tahunan yang kompehensif dan bersifat strategis. Strategi itu meliputi rencana program, kegiatan, kebutuhan biaya pengembangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah, hingga rencana monitoring dan evaluasi pencapaian SSK serta antisipasi bila target pendanaan tidak tercapai/terealisasi. SSK ini kemudian menjadi sangat dibutuhkan sebagai arahan bagi SKPD dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. Setelah disepakati, SSK akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan program/kegiatan

pengembangan layanan sanitasi kabupaten

yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Berikut cakupan suatu SSK yang akan meliputi: 1. Aspek Teknis: mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi meliputi; (a) layanan air limbah domestik, (b) pengelolaan persampahan, (c) drainase. 2. Aspek Pendukung: mencakup strategi dan usulan pengembangan sanitasi meliputi; (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Studi EHRA, dan (f) Monitoring dan evaluasi. SSK Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2020 difokuskan pada upaya mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai universal access (100% air minum terlayani, 0% Buang Air Besar Sembarangan, 100% sanitasi layak dan sehat). Flowchart 1.2. Metodologi Penyusunan Penyusunan

pemutakhiran

Strategi

Sanitasi

Kabupaten

(SKK)

Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (Pokja Sanitasi) dari beberapa institusi secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, lokakarya, pembekalan, maupun

pelatihan-pelatihan

dengan

dukungan

fasilitasi

dari

Project


Management Unit – Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PMUPPSP) Bappenas. Metode dalam penyusunan SSK ini mengunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Secara umum metode dalam penyusunan SSK terdiri dari beberapa langkah, yaitu: 1. Menyusun Rencana Kerja Strategi Sanitasi Kabupaten bersama dengan Pokja sanitasi 2. Pengumpulan Data Sekunder Dilakukan dengan melakukan kunjungan ke instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemerintah Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik, Satker PSPLP Provinsi Sumut untuk mendapatkan data sebagai berikut : 1) SK Pokja Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan 2) RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2020 3) RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) bidang Cipta Karya Kabupaten Tapanuli Selatan 4) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Tapanuli Selatan 5) Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2016. 6) Profil Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dokumen SSK ini adalah sebagaimana berikut ini : 1) Pengumpulan data, informasi dan dokumen dari masing-masing SKPD yang terkait, baik langsung atau tidak langsung seperti data statistik, laporan, tabel, foto dan peta. 2) Narasumber, baik dari instansi pemerintah yang terkait, pihak swasta, tokoh masyarakat dan masyakat sipil. 3) Survei Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat. 4) Studi Kajian Spesifik (Studi Keuangan dan Kelembagaan, Studi SSA (Supply Sanitation Assesment), Studi Media dan Komunikasi, Studi PMJK


(Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dan Studi Sanitasi Sekolah). Pengumpulan data dalam penyusunan SSK ini terdiri atas tiga kategori sebagaimana berikut ini: 1) Studi literatur dan data sekunder 2) Melakukan observasi dan wawancara responden 3) FGD (Focus Group Discussion) 3. Studi EHRA Studi EHRA dipandang perlu dilakukan oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan sebagai berikut : 1) Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat. 2) Data terkait dengan sanitasi dan hygiene terbatas dan data sanitasi umumnya tidak bisa dipecah sampai kelurahan/ desa serta data tidak terpusat melainkan berada di berbagai kantor yang berbeda. 3) Isu sanitasi dan hygiene masih dipandang kurang penting sebagaimana terlihat dalam prioritas usulan melalui Musrenbang. 4) Terbatasnya kesempatan untuk dialog antara masyarakat dan pihak pengambil keputusan. 5) EHRA secara tidak langsung memberi “amunisi” bagi stakeholders dan masyarakat di desa/kelurahan untuk melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara horizontal ke sesame masyarakat atau stakeholders kelurahan/ desa. 6) EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di kabupaten dan kecamatan dan dapat dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan/desa. 4. Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Penyusunan profil sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan melakukan identifikasi sebagai berikut: 1) Gambaran wilayah 2) Melakukan identifikasi area yang memiliki resiko tinggi serta area dengan permasalahan yang mendesak 3) Identiifkasi jumlah penduduk serta tingkat pertumbuhannya per kecamatan


dan desa/kelurahan 4) Identifikasi penduduk miskin per kecamatan dan desa/kelurahan 5) Identifikasi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik kabupaten 6) Identifikasi prasarana dan sarana persampahan 7) Identifikasi prasarana dan sarana drainase 8) Melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh kondisi sanitasi meliputi : jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk miskin, rencana struktur ruang kota, limbah domestik, persampahan, drainase kota, lokasi genangan 9) Pemetaan wilayah sanitasi (air limbah, sampah, drainase) yang memiliki resiko tinggi serta wilayah yang membutuhkan penyelesaian masalah secara mendesak. 5. Kerangka Pengembangan Sanitasi Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup antara lain : 1) Visi dan misi sanitasi Berisi penjelasan singkat mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD kota terbaru. 2) Pentahapan pengembangan sanitasi a. Tahapan pengembangan sanitasi (sistem dan zonasi). Berisi peta-peta dan tabel mengenai tahapan pengembangan system dan zona sanitasi. Peta ini didapatkan berdasarkan hasil analisis menggunakan instrumen profil sanitasi. b. Tujuan

dan

sasaran

sanitasi.

Menyajikan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. c. Skenario pencapaian sasaran. Menyajikan scenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses universal.


3) Kemampuan pendanaan sanitasi daerah Bagian ini berisi mengenai hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan scenario pembangunan sanitasi yan hasilnya akan menjadi bagian pada pembahasan bab selanjutnya. 6. Strategi Pengembangan Sanitasi Bagian ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyarakat miskin). Strategi disusun menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Informasi yang tersedia adalah berupa tabel, peta dan gambar yang dapat menjelaskan mengenai pernyataan strategi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pengembangan limbah domestik, sampah serta drainase perkotaan selama 5 (lima) tahun kedepan. 7. Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bagian ini memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari simulasi menggunakan instrumen Perencanaan Sanitasi. Minimum informasi dapat berupa tabel, peta, gambar yang berisi mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (limbah domestik, sampah dan drainase) untuk lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR dan Kontribusi Masyarakat). Selain itu antisipasi berupa Funding Gap juga akan disampaikan untuk mengetahui bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut. Deskripsi

program/

kegiatan

untuk

program/

kegiatan

yang

belum

mendapatkan sumber pendanaan kemudian dilengkapi dan dilampirkan pada Lampiran lengkap dengan daftar penyelenggara CSR yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berpotensi untuk mendanai sanitasi. 8. Melakukan FGD untuk pemantapan aspek :


1) Visi dan Misi ,tujuan, sasaran dan target wilayah 2) Identifikasi isu strategis, masalah dan rencana pengembangan 3) Strategi sanitasi kabupaten khususnya air limbah dan persampahan 4) Perumusan program dan kegiatan 5) Strategi monitoring dan Evaluasi. 9. Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Bagian ini menjelaskan mekanisme monev implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan. Informasi yang tersedian adalah tabel, peta, gambar yang memberi informasi relevan dalam realisasi pencapaian strategi pembangunan sanitasi dalam tabel capaian strategis. Setiap output dalam bagian rencana dijabarkan dalam bentuk nominal belanja dan outcome yang diharapkan. Disamping itu setiap rencana tersebut (output, belanja dan outcome) di monitor untuk melihat perbedaan nominal belanja yang direalisasikan terhadap nominal belanja yang direncanakan. Tabel evaluasi juga turut menginformasikan penyebab mengapa terjadi deviasi dari kegiatan yang direncanakan dengan yang telah direalisasikan serta turut menjelaskan rekomendasi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan deviasi tersebut. Selanjutnya tabel evaluasi pelaporan monev mengenai implementasi SSK dijabarkan untuk menjelaskan mengenai instansi yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan serta instansi yang menerima laporan. 10. Penyusunan Draft SSK Penyusunan draft SSK dilakukan oleh pokja sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan mulai dari Bab I s/d Bab VI berserta dengan lampiran-lampirannya. 11. Finalisasi Draft Pemutakhiran SSK Proses finalisasi ini bertujuan menyempurnakan atau melengkapi penyusunan dokumen ssk dan mendapatkan pengesahan dari kepala daerah terhadap strategi yang telah disusun untuk pembangunan sanitasi. Sebelum pengesahan ini dilakukan, perlu dilakukan kegiatan konsultasi publik untuk menampung masukan dari berbagai pihak terhadap dokumen yang telah disusun, dan menjadi sarana advokasi pembangunan sanitasi.


1.3. Dasar Hukum Yang menjadi dasar penyusunan strategi sanitasi kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2020 terkait peraturan-peraturan yang berlaku (nasional, provinsi, dan daerah) adalah sebagai berikut : A. Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah B. Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 6. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga


8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. C. Peraturan Presiden 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 2. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 3. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 D. Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib dilengkapi dgn UPL dan UKL 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.


10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

01/Prt/M/2014 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air. E. Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK. 4. Petunjuk Tenis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Tenis Pembuatan Sumur Resapan 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA. 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. F. Peraturan Gubernur Sumatera Utara 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 4 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Sumatera Utara. 2. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara No.9 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja lembaga teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara


pengganti Bapedalda diatas yang berlaku sejak Februari 2009, dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. G. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005 – 2025. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021. 3. Peraturan Daerah Kabupeten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang tarif retribusi persampahan. 4. Peraturan Daerah Kabupeten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang tarif retribusi persampahan. 5. Peraturan Daerah Kabupeten Tapanuli Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 6. Peraturan Daerah Kabupeten Tapanuli Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 7. Peraturan Daerah Kabupeten Tapanuli Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 8. Peraturan Daerah Kabupeten Tapanuli Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 sampai Tahun 2036.

H. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan 1. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 183/KPTS/2015 tentang pembentukan kelompok kerja sanitasi kabupaten Tapanuli selatan. 2. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor .../KPTS/2016 tentang pembentukan kelompok kerja sanitasi kabupaten Tapanuli selatan.

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika yang digunakan dalam penulisan dokumen strategi sanitasi kabupaten Tapanuli Selatan dengan rincian bab sebagai berikut : Bab.1 : Pendahuluan Terdiri dari latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan dokumen SSK. Bab.2 : Profil Sanitasi Saat Ini Terdiri dari gambaran wilayah, profil sanitasi saat ini, serta area yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan lingkungan serta permasalahan sanitasi mendesak yang harus segera ditangani. Bab.3 : Kerangka Pengembangan Sanitasi Terdiri dari gambaran umum sanitasi kabupaten dan hygiene, visi dan misi sanitasi kabupaten, kebijakan umum dan pentahapan pengembangan sektor sanitasi kabupaten 2016 – 2020, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, skenario pencapaian sasaran dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah. Bab.4 : Strategi Pengembangan Sanitasi Terdiri dari aspek non teknis meliputi kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat dan jender serta keberpihakan pada masyarakat miskin.

Bab.5 : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Terdiri dari penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi lima tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN) maupun anggaran non pemerintah (partisipasi CSR perusahaan swasta maupun partisipasi masyarakat). Kemudian bagian akhir juga akan dilsampaikan langkah-langkah yang ahrus dilakukan untuk mengatasi Funding Gap

untuk mengurangi

kesenjangan

tersebut. Bab.6 : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Terdiri dari gambaran umum struktur dan mekanisme monitoring dan evaluasi SSK untuk lima tahun kedepan dilengkapi dengan penyusunan indikator output, belanja dan outcome untuk tiap perencanaan dan realisasi yang terjadi. Selain itu tabel evaluasi lainnya juga turut menjelaskan penyebab dari deviasi yang terjadi


serta rekomendasi apa yang harus dilakukan. Lampiran Lampiran 1: hasil kajian aspek non teknis dan lembar area berisiko sanitasi Lampiran 2 : Hasil Analisis SWOT Lampiran 3 : Tabel Kerangka Kerja Logis Lampiran 4 : pembahasan program, kegiatan, dan indikasi pendanaan Lampiran 5 : deskripsi program/kegiatan Lampiran 6 : daftar perusahaan penyelenggara CSR yang potensial Lampiran 7 : Kesiapan implementasi Lampiran 8 : rencana kerja tahunan.


BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1. Gambaran Wilayah 2.1.1 Geografis dan Administratif Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang sangat besar dan beribukota di Padang Sidempuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 379.326 Ha. Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 – 1.985 m diatas permukaan laut. Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis 0o58’35” - 2o07’33” Lintang Utara dan 98o42’50” - 99o34’16” Bujur Timur. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Kabupaten Labuhan Batu.



Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal.



Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan juga Samudera Indonesia. Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung tidak teratur di

sepanjang tahunnya. Pada Bulan November terjadi curah hujan tertinggi (3,99 mm) dan terendah di Bulan Juli (52 mm). Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di Bulan November 24 hari, sebaliknya hari hujan paling sedikit terjadi di Bulan Juli yaitu 9 hari.


Peta II-1 Peta wilayah Kajian SSK


Kecamatan Sipirok merupakan daerah yang memiliki luas terbesar yaitu sekitar 53.534 Ha (14,11% dari total luas keseluruhan). Sedangkan Kecamatan Muara Batang Toru memiliki luas wilayah terkecil yaitu 9.690 Ha (2,55% dari total luas keseluruhan). Berikut nama dan luas wilayah per-kecamatan serta jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan: Tabel II-1. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Luas wilayah No

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/ Desa

Administrasi

Terbangun

1

Angkola Barat

14

18.217

(%) thd total administrasi 4,80

2

Sayur Matinggi

19

26.712

7,04

8.704

6,20

3

Batang Angkola

36

48.553

12,80

17.460

12,44

4

Sipirok

40

53.534

14,11

14.800

10,55

5

Angkola Selatan

17

24.430

6,44

14.842

10,58

6

Angkola Timur

15

17.786

4,70

12.770

9,10

7

Marancar

12

25.372

6,70

5.917

4,22

8

Tantom angkola

17

21.696

5,71

7.159

5,10

9

Batang Toru

23

28.177

7,42

7.314

5,21

10

Muara Batang Toru

9

9.690

2,55

4.644

3,30

11

Angkola Sangkunur

10

17.195

4,53

11.768

8,39

12

Arse

10

13.786

3,63

5.823

4,15

13

Saipar Dolok Hole

14

44.465

11,74

7.408

5,28

14

Aek Bilah

12

29.713

7,83

18.987

13,53

248

379.326

100

140.328

100

Jumlah

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2016

(Ha)

(Ha)

(%) thd luas administrasi

2.733

1,95


2.1.2 Topografi Secara garis besar, kabupaten ini dilintasi oleh bukit barisan, sehingga diseluruh penampakannya pasti terlihat bukit di mana-mana. Kabupaten ini masih memiliki daerah reservasi air di kawasan hutan Batang Toru yang masih kaya akan flora dan fauna yang sudah langka seperti kancil, rusa, kelinci, harimau, kucing hutan, tapir, anggrek hutan dan lain-lain. Dan sekarang sudah diusulkan menjadi kawasan Hutan Lindung. Karena sudah sangat rawan dengan perambahan hutan yang mengancam kehidupan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Terdapat beberapa bukit dan gunung yang terkenal, antara lain Gunung Lubuk raya, Gunung Sibual-buali (masih aktif, dan memiliki geyser dan sumber air panas yang di tampung di dua kolam pemandian umum di daerah sipirok, bukit (tor) Simago-mago, dan lain-lain. 2.1.3 Keadaan Hidrologi dan Sistem Sungai Sungai-sungai yang membentang di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan. Kabupaten Tapanuli Selatan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar seperti : 

Sungai Batang Toru Sungai Batang Toru memiliki panjang 69.32 km, dengan lintasan sungai melalui Kecamatan Batang Toru bermuara ke Samudera Hindia dan merupakan ekosistem penting dari Danau Siais.



Sungai Aek Bilah Sungai Aek Bilah memiliki panjang 24 km, dengan lintasan sungai melalui kecamatan Aek Bilah.



Sungai Aek Godang Sungai Aek Godang memiliki panjang 28 km, dengan lintasan sungai melalui kecamatan Sipirok dan Angkola Timur.




Sungai Garoga Sungai Garoga memiliki panjang 77 km, dengan lintasan sungai melalui kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru.



Sungai Batang Angkola Sungai Batang Angkola memiliki panjang 70 km, dengan lintasan sungai melalui kecamatan Angkola Barat, Batang Angkola, dan Sayur Matinggi bermuara di Sungai Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal.



Sungai Batang Gadis Sungai Batang Gadis memiliki panjang 85 km, dengan lintasan sungai melalui kecamatan Angkola Selatan, Batang Angkola, Perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan - Mandailing Natal.

2.1.4 Curah Hujan dan Ketinggian Permukaan Laut Curah hujan tertinggi di Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada bulan November dengan rata-rata curah hujan sebesar 399 mm dan banyaknya hari hujan sebesar 23,5 hari dalam sebulan. Sedangkan curah hujan terendah di Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada bulan Juli dengan rata-rata hujan sebesar 53 mm dan banyaknya hari hujan sebesar 9,3 hari dalam sebulan. Ketinggian dari permukaan laut menurut kecamatan (m dpl) adalah sebagai berikut : 

Kec.Batang Angkola

: 25-1250 m dpl



Kec.Sayur Matinggi

: 25-1400 m dpl



Kec.Angkola Timur

: 225-1850 m dpl



Kec.Angkola Selatan

: 20-1000 m dpl



Kec.Angkola Barat

: 550-1700 m dpl



Kec.Batang Toru

: 25-925 m dpl



Kec.Marancar

: 100-1850 m dpl



Kec.Sipirok

: 300-1825 m dpl



Kec.Arse

: 650-1925,3 m dpl




Kec.Saipar Dolok Hole

: 325-1985 m dpl



Kec.Aek Bilah

: 100-1875 m dpl



Kec.Muara Batang Toru

: 0-225 m dpl



Kec.Tano Tombangan Angkola

: 50-1275 m dpl



Kec.Angkola Sangkunur

: 20-800 m dpl

2.1.5 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2016 adalah 276.839 jiwa. Bila ditinjau dari jumlah penduduk di tiap Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Batang Angkola dengan 33.758 jiwa (8.440 kepala keluarga) atau 12,19% dari total penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan, dan yang paling sedikit di Kecamatan Aek Bilah dengan 6.538 jiwa (1.635 kepala keluarga) atau 2,36% dari total penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan. Tabel II-2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Kabupaten Tapanuli Selatan Jumlah Penduduk Wilayah Perkotaan

Nama Kecamatan 2016 jiwa Kk

2017 jiwa Kk

Kec.Angkola Barat

4053

1013

4066

1017

4079

1020

4092

1023

4106

1027

4120

1030

Kec.Sayur Matinggi

6984

1746

7057

1764

7128

1782

7200

1800

7270

1818

7340

1835

Kec.Batang Angkola

6613

1653

6679

1670

6744

1686

6809

1702

6874

1719

6939

1735

11426

2857

11510

2878

11596

2899

11681

2920

11766

2942

11851

2963

Kec.Angkola Selatan

2168

542

2184

546

2200

550

2216

554

2232

558

2248

562

Kec.Angkola Timur

3836

959

3864

966

3893

973

3920

980

3948

987

3976

994

Kec.Marancar

2389

597

2411

603

2433

608

2455

614

2477

619

2499

625

Kec.Tantom Angkola

3179

795

3253

813

3327

832

3400

850

3475

869

3550

888

Kec.Batang Toru

9199

2300

9402

2351

9607

2402

9809

2452

10014

2504

10219

2555


2620

655

2627

657

2639

660

2652

663

2665

666

2678

670


5861

1465

5918

1480

5976

1494

6033

1508

6090

1523

6147

1537

Kec.Arse

1688

422

1692

423

1699

425

1705

426

1712

428

1719

430


3321

830

3348

837

3376

844

3406

852

3434

859

3462

866

633

158

642

161

650

163

659

165

667

167

675

169

Kec.Sipirok

Kec.Aek Bilah

2018 Jiwa Kk

2019 Jiwa Kk

2020 Jiwa Kk

2021 jiwa kk


Jumlah Penduduk Wilayah Perdesaan

Nama Kecamatan 2016 Jiwa Kk

2017 jiwa kk

2018 Jiwa Kk

2019 Jiwa Kk

2020 jiwa kk

2021 jiwa kk

Kec.Angkola Barat

20953

5238

21132

5283

21311

5328

21494

5374

21677

5419

21787

5447

Kec.Sayur Matinggi

17406

4352

17570

4393

17732

4433

17896

4474

18060

4515

18224

4556

Kec.Batang Angkola

27145

6786

27401

6850

27661

6915

27920

6980

28181

7045

28442

7111

Kec.Sipirok

19887

4972

19965

4991

20044

5011

20119

5030

20299

5075

20479

5120

Kec.Angkola Selatan

26007

6502

26274

6569

26537

6634

26805

6701

27075

6769

27345

6836

Kec.Angkola Timur

15448

3862

15563

3891

15675

3919

15787

3947

15900

3975

16013

4003

7198

1800

7218

1805

7240

1810

7258

1815

7281

1820

7304

1826

Kec.Tantom Angkola

11671

2918

11725

2931

11784

2946

11841

2960

11897

2974

11953

2988

Kec.Batang Toru

22878

5720

23256

5814

23782

5946

24263

6066

24743

6186

25223

6306


9268

2317

9337

2334

9423

2356

9504

2376

9589

2397

9674

2419


13088

3272

13176

3294

13294

3324

13414

3354

13533

3383

13652

3413

Kec.Arse

6361

1590

6394

1599

6429

1607

6467

1617

6504

1626

6541

1635


9654

2414

9677

2419

9705

2426

9735

2434

9767

2442

9799

2450

Kec.Aek Bilah

5905

1476

5923

1481

5943

1486

5963

1491

5988

1497

6013

1503

Kec.Marancar

Jumlah Penduduk Total

Nama Kecamatan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jiwa

Kk

jiwa

kk

Jiwa

Kk

Jiwa

Kk

jiwa

kk

jiwa

kk

Kec.Angkola Barat

25006

6252

25198

6300

25390

6348

25586

6397

25783

6446

25907

6477

Kec.Sayur Matinggi

24390

6098

24627

6157

24860

6215

25096

6274

25330

6333

25564

6391

Kec.Batang Angkola

33758

8440

34080

8520

34405

8601

34729

8682

35055

8764

35381

8845

Kec.Sipirok

31313

7828

31475

7869

31640

7910

31800

7950

32065

8016

32330

8083

Kec.Angkola Selatan

28175

7044

28458

7115

28737

7184

29021

7255

29307

7327

29593

7398

Kec.Angkola Timur

19284

4821

19427

4857

19568

4892

19707

4927

19848

4962

19989

4997

9587

2397

9629

2407

9673

2418

9713

2428

9758

2440

9803

2451

Kec.Tantom Angkola

14850

3713

14978

3745

15111

3778

15241

3810

15372

3843

15503

3876

Kec.Batang Toru

32077

8019

32658

8165

33389

8347

34072

8518

34757

8689

35442

8861


11888

2972

11964

2991

12062

3016

12156

3039

12254

3064

12352

3088


18949

4737

19094

4774

19270

4818

19447

4862

19623

4906

19799

4950

8049

2012

8086

2022

8128

2032

8172

2043

8216

2054

8260

2065

12975

3244

13025

3256

13081

3270

13141

3285

13201

3300

13261

3315

6538

1635

6565

1641

6593

1648

6622

1656

6655

1664

6688

1672

Kec.Marancar

Kec.Arse Kec.Saipar Dolok Hole Kec.Aek Bilah

Sumber : Perhitungan, 2016.


Tingkat pertumbuhan penduduk adalah nilai dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. Nilai pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit. Nilai pertumbuhan = (Populasi diakhir periode – Populasi diawal periode) Populasi diawal periode Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2016, Kec. Batang Toru merupakan kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar dengan nilai 1,678%. Sedangkan tingkat pertumbuhan terkecil pada tahun 2016 adalah Kec. Aek Bilah sebesar 0,276%. Kepadatan penduduk adalah rata-rata jumlah penduduk pada luas wilayah 1 Ha. Rumus menghitung kepadatan penduduk adalah rata-rata jumlah penduduk pada setiap luas lahan. Kecamatan Angkola Barat merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar pada tahun 2016 sebesar 1,37 org/Ha. Sedangkan Kec.Aek Bilah merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terkecil pada tahun 2016 sebesar 0,22 org/Ha. Tabel II-3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Kabupaten Tapanuli Selatan Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (orang/Ha)

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kec.Angkola Barat

0,576

0,576

0,586

0,586

0,596

0,596

1,37

1,38

1,39

1,40

1,42

1,42

Kec.Sayur Matinggi

0,721

0,721

0,731

0,731

0,741

0,741

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

Kec.Batang Angkola

0,719

0,719

0,729

0,729

0,739

0,739

0,70

0,70

0,71

0,72

0,72

0,73

Kec.Sipirok

0,367

0,367

0,377

0,377

0,387

0,387

0,58

0,59

0,59

0,59

0,60

0,60

Kec.Angkola Selatan

0,812

0,812

0,822

0,822

0,832

0,832

1,15

1,16

1,18

1,19

1,20

1,21

Kec.Angkola Timur

0,556

0,556

0,566

0,566

0,576

0,576

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,12

Kec.Marancar

0,329

0,329

0,339

0,339

0,34

0,34

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,39

Kec.Tantom Angkola

0,396

0,396

0,411

0,411

0,421

0,421

0,68

0,69

0,70

0,70

0,71

0,71

Kec.Batang Toru

1,678

1,678

1,688

1,688

1,788

1,788

1,14

1,16

1,18

1,21

1,23

1,26

Kec.Muara BatangToru Kec.Angkola Sangkunur

0,613

0,613

0,623

0,623

0,633

0,633

0,68

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

0,727

0,727

0,737

0,737

0,747

0,747

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

Kec.Arse

0,295

0,295

0,321

0,321

0,331

0,331

0,58

0,59

0,59

0,59

0,60

0,60


0,322

0,322

0,332

0,332

0,342

0,342

0,29

0,29

0,29

0,30

0,30

0,30

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Kec.Aek Bilah

0,276

0,276

0,286

0,286

0,296

0,296

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Sumber : Perhitungan, 2016. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Tabel II-4, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbesar pada tahun 2016 di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kecamatan Angkola Selatan dengan jumlah keluarga miskin sebesar 2.451 KK. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil pada tahun 2016 di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kecamatan Aek Bilah dengan jumlah keluarga miskin sebesar 597 KK. Tabel II-4. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin (KK) Kec.Angkola Barat 1323 Kec.Sayur Matinggi 1993 Kec.Batang Angkola 2432 Kec.Sipirok 1894 Kec.Angkola Selatan 2451 Kec.Angkola Timur 1639 Kec.Marancar 836 Kec.Tantom Angkola 1303 Kec.Batang Toru 1241 Kec.Muara Batang Toru 867 Kec.Angkola Sangkunur 1715 Kec.Arse 632 Kec.Saipar Dolok Hole 1151 Kec.Aek Bilah 597 Sumber : Bappeda Kab.Tapanuli Selatan, 2016. Nama Kecamatan

0,23


2.1.6 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan pada prinsipnya merupakan sarana/alat yang menggambarkan perencanaan ruang Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjawab permasalahan masa kini maupun akan datang sesuai kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat ditetapkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : “Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, sejahtera dan mandiri berbasis pertanian, sumberdaya alam, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan” Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: 1.

Peningkatan

produktivitas

pertanian

dan

sumber

daya

alam

yang

berkelanjutan berbasis komoditas unggulan. Strategi dari kebijakan ini adalah : a. menetapkan komoditas ungulan sesuai dengan potensi wilayah; b. mengembangkan sistem hulu hilir pertanian; c. meningkatkan produksi holtikultura melalui pendekatan agropolitan; d. memanfaataaan lahan budidaya yang tidak produktif; e. mengembangkan kawasan tanaman pangan; f. mengintensifkan pengelolaan kawasan perkebunan dan peternakan; g. meningkatkan usaha budidaya perikanan darat. 2.

Pengembangan berbagai potensi sumberdaya alam berbasis konservasi. Strategi dari kebijakan ini adalah: a. memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam; b. memantapkan fungsi kawasan hutan melalui sosialisasi tata batas hutan; c. meningkatkan konservasi kawasan lindung; d. mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya lainnya di kawasan lindung.


3.

Perwujudan struktur ruang yang akomodatif terkait dengan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan wilayah. Strategi dari kebijakan ini adalah : a. membangun kawasan pusat pemerintahan Kabupaten; b. menyediakan sarana dan prasarana mendukung; c. mewujudkan pemerataan pembangunan daerah; d. mengembangkan potensi ekonomi daerah; dan e. menyediakan jalur evakuasi bencana.

4.

Pengembangan kawasan strategis. Strategi dari kebijakan ini adalah : a. membuat rencana rinci kawasan strategi; b. membangun fasilitas pendukung kawasan strategis; c. menciptakan iklim investasi di kawasan strategis ekonomi; dan pengawasan dan pengendalian kawasan strategis;

2.1.6.1 RENCANA SISTEM PERKOTAAN Undang-undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 disebutkan bahwa rencana struktur ruang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Merujuk pada Undang-undang tersebut, maka Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan meliputi : rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan. Rencana sistem jaringan yang dimaksud terdiri dari rencana sistim perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya, sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya seperti sistem jaringan persampahan, penyediaan air minum, drainase, dan air limbah. Pada proses analisis sistem perkotaan sebagai pengantar untuk perencanaan sistem perkotaan, terdapat beberapa teknik analisis yang harus digunakan untuk menentukan pusat dan sub pusat perkotaan dalam sistem perkotaan. Pertama, teknik analisis skalogram yang bertujuan untuk memberikan gambaran adanya


pengelompokan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fasilitasnya. Data yang digunakan adalah banyaknya fasilitas pada setiap jenis fasilitas yang dirinci per kecamatan. Kedua, teknik analisis indeks sentralitas yang bertujuan untuk menilai setiap unit setiap jenis fasilitas pada suatu pusat pelayanan dibandingkan terhadap pusat pelayanan lainnya. Data yang digunakan adalah sama dengan data yang digunakan pada teknik analisis skalogram namun terdapat perbedaan pada pemberian bobot dan nilai sehingga akan muncul sebaran indeks pada setiap fasilitas yang dirinci per kecamatan. Ketiga. Teknik analisis titik henti bertujuan untuk mengetahui wilayah pelayanan terjauh (maksimal) oleh suatu jenis fasilitas terhadap kawasan sekitarnya yang tentunya sesuai dengan standar radius pelayanan suatu jenis sarana tersebut. Berdasarkan konsep dasar dalam teknik analisis skalogram tersebut, hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut : (Tabel 3.1)

Tabel 3.1 Hasil Analisis Sistem Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan Menggunakan Teknik Analisis Skalogram Skor/Jumlah Jenis No Kecamatan Herarki Fasilitas Hierarki 1 Sipirok 18 1 PKL 2 Batang Toru 17 1 PKL 3 Sayurmatinggi 16 2 PPK 4 Angkola Timur 16 2 PPK 5 Angkola Barat 16 2 PPK 6 Saipar Dolok Hole 16 2 PPK 7 Angkola Selatan 15 2 PPK 8 Marancar 15 2 PPK 9 Muara Batang Toru 15 2 PPK 10 Angkola Sangkunur 15 2 PPK 11 Batang Angkola 14 3 PPL 12 Arse 14 3 PPL 13 Aek Bilah 13 3 PPL 14 Tano Tombangan Angko 13 3 PPL Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diidentifikasi bahwa hasil analisis skalogram menunjukkan Kecamatan Sipirok dan Batang Toru memiliki skor 18 dan 17 yang artinya dapat ditetapkan sebagai wilayah dengan herarki Pusat Kegiatan Lokal


(PKL). Sedangkan Kecamatan Sayurmatinggi (16), Angkola Timur (16), Angkola Barat (16), Saipar Dolok Hole (16), Angkola Selatan (15), Marancar (15), Muara Batang Toru (15), Angkola Sangkunur (15) ditetapkan sebagai wilayah dengan hierarki Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pada Kecamatan Batang Angkola (14), Arse (14), Aek Bilah (13) dan Tano Tombangan Angkola (13) ditetapkan sebagai wilayah dengan hierarki Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pada hasil analisis sistem perkotaan dengan teknik analisis indeks sentralitas, tersaji pada tabel berikut : (Tabel 3.2) Tabel 3.2 Hasil Analisis Sistem Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan Menggunakan Teknik Analisis Indeks Sentralitas Nilai Kelas No Kecamatan Ordo Indeks Ordo 1 Sipirok 484 1 1 2 Batang Toru 173 2 3 3 Angkola Timur 169 3 3 4 Batang Angkola 150 4 3 5 Sayurmatinggi 131 5 3 6 Saipar Dolok Hole 129 6 3 7 Angkola Barat 117 7 3 8 Angkola Selatan 100 8 3 9 Marancar 85 9 3 10 Angkola Sangkunur 80 10 3 11 Muara Batang Toru 74 11 3 12 Arse 73 13 3 13 Tano Tombangan Angkola 68 14 3 14 Aek Bilah 66 12 3 Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan Tabel 3.2 yang menunjukkan hasil analisis indeks sentralitas yang cukup dominan. Khusus pada Kecamatan Sipirok dengan nilai indeks sebesar 484 memiliki kelas ordo 1, yang artinya adalah Kecamatan Sipirok sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan Kecamatan Batang Toru, Angkola Timur, Batang Angkola, Sayurmatinggi, Saipar Dolok Hole, Angkola Barat, Angkola Selatan, Marancar, Angkola Sangkunur, Muara Batang Toru, Arse, Tano Tombangan Angkola, dan Aek Bilah memiliki nilai indeks yang jauh dari Kecamatan Sipirok, sehingga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan. Berdasarkan hasil analisis titik henti untuk menentukan sistem


perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan, tersaji sebagai berikut : (Tabel 3.3)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 3.3 Hasil Analisis Sistem Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan Menggunakan Teknik Analisis Titik Henti jumlah jarak Penduduk z Nama Jumlah penduduk ke Jarak / penddk Akar F Kecamatan Penduduk Pusat Pusat Titik Hierarki y(F) Kota (d) Henti Kota Batang Angkola 33.547 31.142 54 0,928309536 0,963488 27,50 3 Sayurmatinggi 24.300 31.142 68 1,281563786 1,132062 31,89 2 Angkola Timur 19.183 31.142 23 1,623416567 1,274134 10,11 1 Angkola Selatan 28.011 31.142 50 1,111777516 1,054409 24,34 2 Angkola Barat 24.915 31.142 55 1,249929761 1,118003 25,97 2 Batang Toru 31.639 31.142 78 0,984291539 0,992115 39,15 3 Marancar 9.535 31.142 74 3,266072365 1,807228 26,36 2 Sipirok 31.142 31.142 0 1 1 0,00 0 Arse 8.012 31.142 12 3,886919621 1,971527 4,04 1 Saipar Dolok Hole 12.919 31.142 31.5 2,410558093 1,552597 12,34 1 Aek Bilah 6.501 31.142 60 4,790339948 2,188685 18,82 1 Muara Batang Toru 11.829 31.142 78 2,632682391 1,622554 29,74 2 Tano Tombangan Angkola 14.738 31.142 81 2,113041118 1,45363 33,01 2 Angkola Sangkunur 18.827 31.142 85 1,654113773 1,286124 37,18 2 Sumber : Hasil Analisis, 2015 Berdasarkan Tabel 3.3 yang menjelaskan tentang hasil analisis titik henti dapat disimpulkan bahwa pada Kecamatan Angkola Timur, Arse, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah memiliki skala pelayanan sarana yang dekat dengan pusat kabupaten, yaitu di Kecamatan Sipirok. Sedangkan Kecamatan Sayurmatinggi, Angkola Selatan, Angkola Barat, Marancar, Muara Batang Toru, Tano Tombangan Angkola, dan Angkola Sangkunur memiliki skala pelayanan yang berada pada tingkat sedang terhadap ibukota kabupaten. Kecamatan Batang Angkola dan Batang Toru memiliki tingkat pelayanan yang rendah terhadap ibukota kabupaten. Hal ini menunjukkan Kecamatan Batang Angkola dan Batang Toru dapat diarahkan untuk dibentuk pusat kegiatan baru yang setingkat dengan ibukota kabupaten. Hal ini diharapkan perkembangan pelayanan fasilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat tersebar secara merata.


Berdasarkan ketiga hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sistem perkotaan. Proses penarikan kesimpulan ini dipandang perlu karena terdapat perbedaan antara ketiga hasil analisis. Penentuan hasil akhir dari analisis sistem perkotaan ini ditentukan berdasarkan kondisi fasilitas dan aksesibilitas di lapangan serta pada rencana pengembangan sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Batang Toru diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kecamatan Batang Angkola diproomosikan sebagai Pusat kegiatan Lokal promosi (PKLp). Sedangkan Kecamatan Sayurmatinggi, Angkola Timur, Angkola Selatan, Angkola Barat, dan Muara Batang Toru diarahkan untuk ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kecamatan Marancar, Arse, Saipar Dolok Hole, Aek Bilah, Tano Tombangan Angkola dan Angkola Sangkunur diarahkan untuk ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Berdasarkan hasil analisis sistem perkotaan menggunakan tiga metode tersebut, Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi pusatpusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terdiri atas: a.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b.

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan; Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang

wewenang penentuannya ada pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu: a.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan

b.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan


Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2031.

2.1.6.2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

usulan

pemerintah

Kabupaten

Tapanuli

Selatan,

setelah

dikonsultasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan criteria. a.

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau.

b.

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan kriteria diatas serta memperhatikan perkembangan kawasan

perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai potensi perkembangan yang cukup pesat serta memperhatikan arahan struktur ruang provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2031, maka kawasan perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Sipirok, Batang Toru, sedangkan Pintu Padang diusulkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Sipirok awalnya adalah merupakan ibukota kecamatan, namun setelah adanya pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan maka Sipirok ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan statusnya sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan maka fungsi dan peranan dari Sipirok juga akan semakin besar, sehingga fungsi utama yang akan dikembangkan pada kawasan perkotaan Sipirok adalah :




pusat pemerintahan kabupaten;



pusat perdagangan dan jasa;



industri pengolahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;



pusat permukiman;



pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

2.1.6.3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan aksesisibiltas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 2.1.6.4 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah desa-desa diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing desa. Desa-desa yang mempunyai potensi besar untuk berkembang dan telah mempunyai sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dan dapat melayani beberapa desa disekitarnya akan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pada desa-desa tersebut saat ini telah tumbuh kegiatan perekonomian desa yang

dapat

melayani

desa-desa

sekitarnya

sehingga

potensial

untuk

dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan sekaligus sebagai sub pusat


pelayanan kawasan, agar terjadinya pemerataan pada setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya, Rencana Struktur Ruang Wilayah untuk Kabupaten Tapanuli Selatan ditunjukkan oleh Tabel 3.4 dan 3.5. Tabel 3.4 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan PKL PPK PPL Sipirok Pargarutan Arse Sipagimbar Biru Batang Toru Sitinjak Marancar Simarpinggan Sangkunur Hutaraja Pintu Padang Sayurmatinggi Situmba Sumber : Hasil Rencana, 2015 Tabel 3.5 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli 2036 Jumlah Ibu Kota Hirarki/ No Kecamatan Penduduk Kecamatan Fungsi (jiwa) 1

Sipirok

31.142

Sipirok

PKL

-

2

Batang Toru

31.639

Batang Toru

PKL

3

Batang Angkola

33.547

Pintu Padang

PKLp

-

Selatan Tahun 2016 – Potensi Pengembangan Kecamatan Perdagangan dan Jasa Industri Transportasi Pariwisata Pertambangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering Perkantoran Pemerintahan kabupaten/ kecamatan Pusat pelayanan kesehatan Pertambangan Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Industri Transportasi Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah Perkebunan Perikanan Perdagangan dan Jasa Industri


No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

Ibu Kota Kecamatan

Hirarki/ Fungsi

4

Angkola Timur

19.183

Pargarutan

PPK

5

Angkola Selatan

28.011

Simarpinggan

PPK

6

Angkola Barat

24.915

Sitinjak

PPK

7

Sayurmating gi

24.300

Sayurmatinggi

PPK

8

Marancar

9.535

Marancar

PPL

9

Arse

8.012

Arse Nauli

PPL

10

Saipar Dolok Hole

12.919

Sipagimbar

PPL

11

Aek Bilah

6.501

Biru

PPL

12

Muara Batang Toru

11.755

Hutaraja

PPK

13

Angkola Sangkunur

14.683

Simataniari

PPL

Potensi Pengembangan Kecamatan - Permukiman - Transportasi - Pertanian Tanaman Pangan - Industri - Perkebunan - Industri - Pariwisata - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan - Pertanian Tanaman Pangan - Industri - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah - Perkebunan - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan - Pariwisata - Pelabuhan - Perkebunan - Pertambangan - Industri - Agromarine - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah - Pertanian Tanaman Pangan


No

14

Kecamatan Tano Tombangan

Jumlah Penduduk (jiwa) 18.685

Ibu Kota Kecamatan Situmba TT

Hirarki/ Fungsi PPL

Potensi Pengembangan Kecamatan - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan

2.1.6.5 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH 2.1.6.5.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut yang bertujuan untuk membangun akses secara berkesinambungan (continuous access) dan berjenjang dari satuan ruang lokal, pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan wilayah dengan wilayah eksternal Tapanuli Selatan. Pengembangan sistem transportasi merupakan sistem yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan rencana pengembangan yang terpadu dengan sistem rencana tata ruangnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara sinergis. Dalam rangka menciptakan sistem aktivitas dan pergerakan wilayah yang dapat menciptakan keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, pembentukan keterkaitan (linkage) antar pusat pelayanan menjadi penting. Sehingga diperlukan pembentukan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat seperti (PKL) Pusat Kegiatan Lokal, (PPL) Pusat Pelayanan Lingkungan, dan (PPK) Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat A. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan Untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan jaringan jalan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2036 adalah terdiri dari rencana jaringan jalan berdasarkan


kewenangan dan berdasarkan fungsi. 1. Rencana pengembangan jaringan jalan berdasarkan kewenangan meliputi : 1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Rencana jalan bebas hambatan lintas Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli Tengah - Batang Toru. Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi ruas: - Batas Tapanuli Utara – Sipirok dengan panjang ruas 18,64 km - Pal XI – Sipirok dengan panjang ruas 21,18 km - Batas Tapanuli Tengah - Padangsidimpuan dengan panjang ruas 37,40 km - Padangsidimpuan - Pal XI dengan panjang ruas 12,94 km - Padangsidimpuan - Batas Mandailing Natal dengan panjang ruas 34,34 km - Batangtoru - Rianiate - Batu Mundom dengan panjang ruas 90,00 km - Pal. XI - Aek Godang dengan panjang ruas 16,00 km Total Panjang Jalan Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 230,50 km. 2. Jaringan Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi ruas ; - Sipirok – Simangambat dengan panjang ruas 31,47 km - Simangambat – Sipangimbar dengan panjang ruas 10 km - Simpang Tandosan - Batas Tapanuli Utara dengan panjang ruas 9,16 km - Sipangimbar – Tolang dengan panjang ruas 30,00 km - Tolang - Batas Padang Lawas Utara dengan panjang ruas 44,20 km - Sipenggeng - Marancar – Sipirok dengan panjang ruas 35 km - Padang Sidempuan - Aek Godang dengan panjang ruas 10,00 km 3. Jalan Kabupaten Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat pengembangan lingkungan, pusat pengembangan kawasan serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 2. Rencana pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsi. Jalan kabupaten exiting tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk rencana pengembangan jalan Kabupaten meliputi ruas jalan: 1. Simpang Biru-Sihulambu-Batas Tapanuli Utara (Kecamatan Aek Bilah) 2. Simp.Hutabaru - Hutabaru - Tanjung Baru (Kecamatan Aek Bilah) 3. Biru - Sp. Huta Tonga 4. Sp. Sipagabu – Sipagabu 5. Jl Provinsi – Sigolang


6. Tolang Dolok - Tolang Gunung 7. Silangkitang – Parsanggaran 8. Simp. Jalan Propinsi – Hanopan 9. Arse - Huta Padang 10. Simp. Batu Horpak – Sampean 11. Jonggol Julu – Arse 12. Pasar Arse - Ent. Arse 13. Napompar - Tano Ponggol 14. Bargot Topong – Morang 15. Dolok Godang (Kecamatan Angkola Selatan) – Sibatu (Batas Kota Padangsidimpuan) 16. Gua Asom (Kecamatan Angkola Selatan) – Janji Matogu (Kecamatan Batang Angkola) 17. Gua Asom (Kecamatan Angkola Selatan) – Batas Madina 18. Jalan Lingkar Ampolu-Muara Upu/Garis Pantai Muara Upu (Kecamatan Muara Batangtoru) 19. Janji Manaon (Kecamatan Batang Angkola) – Mosa (Kecamatan Angkola Selatan) 20. Mosa Julu (Kecamatan Angkola Selatan)-Aek Puli-Aek Tolang-Somil (Kecamatan Batang Angkola) 21. Mosa – Ranto Panjang (Kecamatan Angkola Selatan – Kabupaten Mandailing Natal) 22. Muara Upu – Batas Mandailing Natal (Kecamatan Muara Batang Toru) 23. Parbotikan – Batu Horing Kecamatan Batang Toru 24. Sangkunur – Sibarabara – Bongal (Kecamatan Angkola Sangkunur – Muara Batang Toru) 25. Panaungan-Pargarutan Luat Harangan (Kecamatan Sipirok) Simandumayan (Batas Padanglawas Utara) 26. Sigolang - Biru (Kecamatan Aek Bilah) 27. Sirame ramean – Batu Godang ( Kecamatan Angkola Barat – Angkola Sangkunur) 28. Sibiobio – Kantin (Kecamatan Angkola Timur) 29. Simaninggir-Mosa (Kecamatan Tamtom Angkola) 30. Sungai Pining-Pintu Padang-Tambiski-Silangkitang (Batas Padanglawas Utara) 31. Tabusira – Batas Padang Lawas Utara 32. Tapian Nauli - Tandiat Kecamatan Angkola Selatan

B. Rencana Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang Untuk menunjang pergerakan manusia, serta barang dan jasa maka


diperlukan terminal sebagai pengumpul sebelum bergerak ke tujuan masingmasing. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Tapanuli Selatan di konsentrasikan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai penghubung antar Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) maupun menghubungkan Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) dan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) itu sendiri. Nantinya sistem ini dapat dipakai sebagai sistem pergerakan moda trasportasi umum di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup : a. Terminal B pada PKL Sipirok sebagai simpul penghubung moda transfortasi kebagian utara. b. Terminal C pada PKL Batang Toru sebagai simpul penghubung moda transfortasi bagian tengah. c. Terminal C pada PKLp Pintu Padang sebagai simpul penghubung moda transfortasi bagian selatan. Ketiga simpul moda transfortasi yang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini berpusat di Kecamatan Sipirok sebagai pusat pemerintahan kabupaten. C. Rencana Pengembangan Prasarana Angkutan Umum 1. Rencana pengembangan jalur angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), melintasi ruas jalan : -

Hutaraja –Padang - Pekanbaru- Palembang - Jakarta

-

Sipirok – Jakarta

-

Tano Tombangan –Jambi -Jakarta

-

Saipar Dolok Hole – Tanjung karang

2. Rencana pengembangan jalur angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), melintasi ruas jalan : Hutaraja – Padangsidimpuan - Medan 3. Rencana pengembangan jalur angkutan umum perdesaan (Angkudes) : -

Rianiate (Danau Siais) – Batang Toru – Padangsidimpuan

-

Rianiate (Hutaraja) – Batangtoru – Padangsidimpuan

-

Pintu Batu – Padangsidimpuan


-

Sitaratoit – Lobu Layan – Padangsidimpuan

-

Sironcitan – Simarpinggan – Psp-PP

-

Gadu – Sipirok – Psp – PP

-

Sijukkit – Aek Lancat – Psp –PP

-

Bulu Mario – Sipirok

-

Sijungkang – Paranjulu – Psp

-

Tabusira – Psp – PP

-

Tabusira – Sipirok – PP

D. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Tapanuli Selatan diutamakan kepada pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan Regional dan lokal serta pelayaran rakyat sebagai penunjang pergerakan melalui laut bagi wilayah di sepanjang Pantai Barat Tapanuli Selatan yang memiliki potensi ekonomi. Pengembangan

pelabuhan–pelabuhan

dimaksud

terintegrasi

dengan

pengembangan sistem transportasi darat. Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan sekunder (lokal) di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru. Pelabuhan ini kedepannya berfungsi sebagai pelabuhan kargo dan penumpag lokal, untuk mendukung kawasan-kawasan yang telah ada seperti perkebunan, hasil hutan, perikanan, tambang emas, dan rencana pengembangan kawasan pantai barat Muara Upu sebagai kawasan industri dan agromarinepolitan. E. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Sungai dan Danau Pengembangan

jaringan

transportasi

angkutan

sungai

dan

danau

menggunakan jalur khusus untuk wilayah dengan aliran sungai yang potensial dilakukan

pengintegrasian

jaringan

jalan

dengan

jalur

sungai

dengan

mengembangkan dermaga sungai pada simpul-simpul pertemuan antara kedua moda angkutan tersebut. Sistem terpadu antara jaringan jalan dengan jalur sungai dikembangkan untuk mengakomodasi pergerakan penumpang dan komoditi yang


dihasilkan, dan yang menuju pelabuhan pengumpan lokal yang dikembangkan di sepanjang pantai Muara Upu. Adapun pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai dan danau di Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan Sungai Batang Toru dan Danau Siais yang pengembangannya pada Kecamatan Angkola Sangkunur dan Kecamatan Muara Batang Toru.

Adapun pengembangan rute jaringan transportasi sungai di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah meliputi : 1.

Rute Bandar Tarutung - Mabang – Danau Siais- PP

2.

Rute Danau Siais – Pondok Rambe - Muara Upu- -PP

3.

Rute Bandar Tarutung - Muara upu – PP

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian Nasional ; Rencana pembangunan rel kereta api lintas utama dengan prioritas rendah pada lintas: Kota Padang – Bengkulu, Bengkulu – Padang, Sibolga – Padangsidimpuan – Rantauprapat - Pekanbaru – Jambi dan Muaro – Teluk Kuantan – Rengat – Kuala Enok. Propinsi; Rencana pemantapan dan pengembangan jalur kereta api di pantai barat bagian utara yang menghubungkan Kota Sibolga – Kota Padangsidimpuan. Kabupaten; Rencana pembangunan rel kerata api lintas tengah ini akan membelah wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi 2 dimana rute rel akan melintas dari Rantau Prapat – Padangsidimpuan – Sibolga sehingga akan ada beberapa kecamatan yang akan dilalui oleh rel kereta api lintas tengah ini. Pembangunan rel ini akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu : Akses antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Sibolga dan Pekan Baru/Medan akan semakin dekat sehingga alur pergerakan ekonomi akan semakin mudah dan cepat. Sarana angkutan kereta api akan menjadi alternatif bagi pengembangan


pasar produk dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama untuk kegiatan eksport. Perkembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan diperkirakan akan lebih pesat jika rel kereta api ini jadi dibangun khususnya akan memberikan daya tarik baru bagi para investor. 2.1.6.5.2 Rencana Sistem Jaringan Energi A. Pembangkit Listrik Untuk mengatasi krisis energi listrik Kabupaten Tapanuli Selatan memanfaatkan sumber daya air yaitu memanfaatkan daerah sungai-sungai yang potensial di Kabupaten Tapanuli Selatan, panas bumi seperti di Sipirok. Potensi sungai yang telah dimanfaatkan sebagai energi alternatif di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6 Potensi Sumber Energi Alternatif ENERGI NO DESA/SUNGAI POTENSI DAYA ALTERNATIF 1 Batang Toru * PLTA 150-250 MW 2 Aek Bilah PLTA 50-100 MW 3 Batang Gadis PLTA 100-200 MW 4 Simaronop Julu PLTMH 27 KW 5 Sungai Pining PLTMH 20 KW 6 Palang PLTMH 29 KW 7 Silangkitang PLTMH 23 KW 8 Aek Urat PLTMH 22 KW 9 Sihulambu PLTMH 48 KW 10 Gorahut PLTMH 25 KW 11 Aek Latong PLTMH 40 KW 12 Dalihan Natolu PLTMH 30 KW 13 Sigiring-giring PLTMH 28 KW 14 Sitabo-tabo PLTMH 25 KW 15 Batu Horing PLTMH 20 KW 16 Aek Balimbing PLTMH 25 KW 17 Simarpinggan PLTMH 500 KW 18 Parsariran PLTMH 500 KW 19 Sipirok PLTPB 20 Muara Upu PLTU** 21 Tapanuli Selatan PLTS*** Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Selatan * ) Sedang dalam Tahap Pra Kontruksi , melalui system picking


menghasilkan * *) Tersebar ***) Rencana

daya ± 510 MW

B. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Huta Tonga Kecamatan Saipar Dolok Hole dengan Kapasitas 15 Kw yang mengalirkan listrik ke 120 rumah (KK) pada tahun 2009. Jangkauan pelayanan listrik belum tersebar di seluruh wilayah kabupaten, terutama daerah yang terisolasi dan terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

dapat

dikembangkan Pembangkit

Listrik Tenaga Air

(PLTA)

Sipotangniari di Kecamatan Sayurmatinggi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara/LNG di Muara Upu dan potensi Geothermal atau Panas Bumi yang berlokasi di Kecamatan Sipirok. Beberapa ketentuan yang digunakan untuk memproyeksikan

kebutuhan

listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : 

Kebutuhan listrik untuk domestik adalah 90 VA/org atau 450 VA/KK.



Kebutuhan listrik untuk fasilitas umum/sosial adalah 22,5 VA/orang atau sebesar 5 % dari kebutuhan perumahan.



Kebutuhan listrik untuk komersial dan lain-lain adalah 25 % dari kebutuhan perumahan atau sebesar 112,5 VA/orang. Untuk menganalisis kebutuhan listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan

dipergunakan standar kebutuhan yaitu 900 VA/KK. Jumlah Kebutuhan daya listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan sampai Tahun 2036 dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 sampai Tahun 2036

No Tahun

Jumlah Penduduk

Kebutuhan Listrik (VA) Sarana Komersial Domestik Umum/Sosial /Lain-lain

Jumlah VA

KVA


No Tahun 1 2 3 4 5

Jumlah Penduduk

Kebutuhan Listrik (VA) Sarana Komersial Domestik Umum/Sosial /Lain-lain

Jumlah VA

KVA

2016

276.866

24.917.915

6.229.479

31.147.394 62.294.788

62.294,78

2021

295.046

26.554.169

6.638.542

33.192.711 66.385.423

66.385,42

2026

304.289

27.386.042

6.846.511

34.232.553 68.465.105

68.465,10

2031

313.992

28.259.287

7.064.822

35.324.109 70.648.219

70,648,21

2036 324.186 29.176.750 Sumber : Hasil Rencana, 2016

7.294.188

36.470.938 72.941.876

72.941,87

Rencana pengembangan Pembangkit listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi ; a. Pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di wilayah yang mempunyai banyak sungai dan topografi wilayahnya tinggi. b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sipotangniari dengan memanfaatkan Sungai Batang Gadis, PLTA Batang Toru memanfaatkan Sungai Batang Toru dan PLTA Aek Bilah memanfaatkan Sungai Bilah, Pembangunan PLTU di Muara Upu Kecamatan Muara Batangtoru dengan tenaga batubara/LNG serta potensi Geothermal (panas bumi) di Kecamatan Sipirok, diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan listrik wilayah regional kedepannya. Dengan demikian diharapkan sampai tahun 2034 seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan akan terlayani listrik. C. Jaringan Energi Jaringan energi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah jaringan energy listrik saluran transmisi SUTT (150 KV). (Tabel 3.8)


Tabel 3.8 Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Energi Listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan Jalur Tegangan Tahun Jarak No (kv) Operasi Km Dari Ke

1

JARINGAN SUTUT 150 kV Padangsidimpuan Panyabungan

150

2010

1 2

JARINGAN SUTET 275 kV Padangsidimpuan Sarulla Padangsidimpuan Panyakumbuh

275 275

2011 2011

70

Sumber : Dinas Pertambangan Kab. Tapsel, 2014

2.1.6.5.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem telekomunikasi lokal, antar kota, kabupaten, propinsi, nasional dan antar negara yang terjamin kehandalannya. Pengembangan jaringan telekomunikasi diprioritaskan pada kawasan permukiman,

industri

dan

pariwisata.

Rencana

pengembangan

jaringan

telekomunikasi adalah tersedianya fasilitas komunikasi untuk memenuhi kebutuhan domestik, instansi pemerintah/swasta, industri meliputi: A. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon Sistem jaringan telekomunikasi kabel telepon akan dikembangkan di kawasan perkotaan yang diarahkan sesuai dengan pola jaringan jalan. Sistem distribusi jaringan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan yang digunakan adalah jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer menghubungkan sentral dengan daerah-daerah lokasi, sedangkan jaringan sekunder menghubungkan jaringan primer dengan rumah-rumah penduduk. Prasarana telekomunikasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintah, swasta maupun kalangan masyarakat sendiri. Rencana kebutuhan pelayanan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menggunakan standar proporsi kapasitas pelayanan sambungan per 50 penduduk yaitu minimal 1 SST.


Adapun standar proporsi sambungan langsung yang digunakan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain: -

Kebutuhan untuk Rumah Tangga (RT) sebesar 1/50 SST/orang.

-

Kebutuhan sarana umum/sosial sebesar 1/250 SST/orang.

-

Kebutuhan komersial dan lain-lain sebesar 1/150 SST/orang.

-

Telepon umum sebesar 1/1000 SST/orang. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka diketahui rencana kebutuhan sambungan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2016 sebesar 8.768 SST, tahun 2026 sebesar 9.636 SST dan untuk tahun 2036 sebesar 10.266 SST. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

No 1 2 3 4 5

Tabel 3.9 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon Di Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2036 Kebutuhan Listrik (VA) Jumlah Rumah Fasilitas Telepon Tahun Penduduk Jumlah Komersial Tangga Sosial Umum (Jiwa) (SST/Orang) (SST/Orang) (SST/Orang) (SST/Orang) 2016 276.866 5.537 1,107 1.846 277 8,768 2021 295.046 5.901 1.180 1.967 295 9.343 2026 304.289 6.086 1.217 2.029 304 9.636 2031 313.992 6.280 1.256 2.093 314 9.943 2036 324.186 6.484 1.297 2.161 324 10.266 Sumber : Hasil Rencana, 2015 Asumsi: Sambungan Langsung (RT): 1/50 org, Sarana umum/sosial: 1/250 org, Komersial/lain-lain: 1/150 org, Telepon Umum: 1/1000 org B.

Sistem Jaringan Prasarana Telepon Nirkabel Sistem jaringan prasarana telepon nirkabel ini berupa menara (tower) BTS (Base Transceiver Station). Penggunaan sistem ini lebih popular dibandingakan dengan penggunaan sistem telekomukasi telepon kabel. Namun dalam penggunaannya bisa menyebabkan terbentuknya hutan menara di kawasan perkotaan akibat tidak adanya pola pengaturan dalam pembangunannya. Untuk itu kedepannya diarahkan dengan menerapkan sistem menara (tower) bersama, karena pembangunan menara bersama terkait dengan tingkat kepadatan penduduk, dimana semakin banyak penduduk suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah menara telekomunikasi.


Pembagian zona pembangunan menara bersama telekomukasi mengikuti gambaran zona kepadatan penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2009 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, dimana zona tersebut dibagi dalam zona padat, zona sedang dan zona rendah. 2.1.6.5.4 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air A. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Jaringan Sumber Daya Air meliputi sistem jaringan sarana dan prasarana sumber daya air terdiri dari jaringan irigasi, rawa, air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai dan jaringan pengairan lainnya pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. 1. Air Permukaan Sungai Wilayah Sungai Lintas Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari wilayah Sungai Batang Toru, Batang Angkola dan Batang Gadis. Wilayah Batang Toru , Batang Angkola dan sungai Batang Gadis merupakan bagian dari sistim pengembangan dan pengelolaan sumber daya air melalui pola dan rencana pengelolaan Wilayah Sungai terhadap DAS meliputi pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Batang Toru, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional Batang Angkola-Batang Gadis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2035 dikembangkan rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain: 1)

Pengelolaan sumber daya air sebagai amanat PP No. 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air meliputi konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air secara terpadu antara air permukaan dan air tanah terdiri dari: a. Badan air danau kecil yaitu Danau Siais. b. Sumber Mata air lainnya.


2) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air melalui Pola dan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai terhadap DAS, /Daerah Tangkapan Air, meliputi : a. Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Batang Angkola - Batang Gadis berbasis DAS sesuai dengan RPDAS Batang Gadis. b. Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota pada WS Sibundong - Batang Toru Lintas Kabupaten/Kota. 3) Pengembangan Pola Pengelolaan Cekungan Air Tanah, meliputi: CAT Kuala Batangtoru. 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan sarana dan prasarana sumber daya air meliputi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai melalui : Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya berdasarkan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten di Pantai Barat dan dataran tinggi serta pegunungan.

Rencana program pembangunan nasional dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 antara lain: Pembangunan Embung Napa Sibual-buali. Kriteria pengembangan sarana dan prasarana jaringan sumber daya air dengan memperhatikan : 

Diprioritaskan pada daerah irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan air pertanian, air baku dan pengendalian banjir.



Sungai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku dalam volume besar adalah Sungai Batang Angkola, Sungai Batang Toru, di Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Batang Toru, DAS Batang Gadis, dan DAS Barumun.


2. Danau/Waduk Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 2 danau yaitu Danau Siais di Kecamatan Angkola Sangkunur dan Danau Marsabut di Kecamatan Sipirok. Direncanakan Danau Siais dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan darat dan pariwisata, Danau Marsabut sebagai sumber air baku dan irigasi. 3. Cekungan Air Tanah Pada dasarnya Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Rancangan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, maka Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk ke dalam Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kabupaten/Kota. Pengembangan pola pengelolaan cekungan air tanah : CAT Padangsidimpuan dan CAT Batang Toru. 4. Pengendalian Daya Rusak Air Pengembangan pengendalian daya rusak air dilakukan dengan mencegah, menanggulangi, memulihkan kualitas lingkungan yang rusak disebabkan oleh daya rusak air pada jaringan sumberdaya air dan jaringan sarana dan prasarana sumberdaya air dengan prioritas menjaga kelestarian wilayah tertentu yang menjadi sumber air baku. Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan pengendali daya rusak air di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain adalah: -

Normalisasi pertemuan sungai Batang Angkola-Sungai Batang Gadis,

-

Normalisasi/ pembangunan benteng pengaman sungai Batangtoru,

-

Normalisasi/pembangunan benteng pengaman Sungai Batang Angkola

-

Normalisasi/pembangunan benteng pengaman Sungai Garoga

B. Prasarana Sumber Daya Air 1. Jaringan irigasi Potensi produktivitas pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup besar. Hal ini terlihat dengan luasnya Daerah Irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan inventarisasi dan evaluasi Daerah Irigasi tahun 2009 di Kabupaten Tapanuli Selatan


terdapat 102 Daerah irigasi (DI). Untuk melihat data Daerah Irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut: Tabel 3.10 Daftar Daerah Irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 No 1.

Nama Lokasi Desa DI. 1

2.

DI. 2

3.

DI. 3

Batang Kumal Batang Miha Tabusira Saba Panompuan

4.

DI. 4 Aek Nauli

5.

DI. Gunung Sari

6.

DI. Gunung Tua

7.

DI. Huraba Timur

8.

DI. Huta Ginjang

9.

DI. Kantin

10.

DI. Lubuk Kerek

11.

DI. Pagaran Ri

12.

DI. Paran Pisang

13.

DI. Pargarutan Julu

14.

DI. Saba Siangus

15.

DI. Sibio-bio Jae

16.

DI. Sibio-bio Julu

17.

DI.

18.

DI.

19.

DI.

20.

DI.

21.

DI. 1 6 DI. 1 7 DI. 1

22. 23.

Sijungkang Silinggomlinggom Tabusira Tabusira Komplek Panobasan Aek Simatorkis Sialogo

Kecamatan Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Timur Angkola Barat Angkola Barat Angkola

Luas Sawah diari ( ha )

Panjang Saluran Prime Sekunde Tertier r (m) r (m) (m)

400

860

400

300

220

1.400

250

360

510

2.463

1.231

400

75

710

320

400

60

760

300

160

75

500

320

400

100

781

200

120

50

1.100

960

340

45

915

300

120

50

1.900

800

730

70

774

290

200

45

880

280

250

100

773

300

100

100

1.800

1.100

800

80

1.070

300

200

150

800

400

220

150

1.100

780

420

220

824

230

240

200

434

180

98

850

800

290

190

434

1.450

500

300

50

620

200

80

70

400

300

192

KET. Semi Teknis (ST) Sederhana ( S ) Teknis ( T ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Semi Teknis (ST) Semi Teknis (ST) Sederhana ( S )


No

Nama Lokasi Desa 8

24.

Sibangkua

25. 26.

DI.

Simatohir

27.

DI. 1 9 DI. 2 0 DI. 2 1 DI.

Simatorkis Sisoma Sitanggiling

DI. 2 2 DI. 2 3 DI.

Aek Latong / Siamporik Sibongbong Napa

29. 30. 31. 32. 33. 34.

37.

DI. 2 4 DI. 2 5 DI. 2 6 D.I

38.

DI.

35. 36.

Siloung

Sitinjak Tobotan

DI. Garonggang Sihuik – huik Pardomuan Sihopur Simataniari

Janji Manaon 39. 40. 41. 42. 43.

DI. DI. 3 1 DI. 3 2 DI. 3 3 DI.

Lobu Sipange Sabungan / Aek Kuayan Tolang Sayur Matinggi

Angkola Barat Angkola Barat Angkola Barat Angkola Barat Angkola Barat Angkola Barat Angkola Barat Angkola Selatan Angkola Selatan Angkola Selatan Angkola Selatan Angkola Selatan Angkola Selatan Angkola Sangkunur Batang Angkola Batang Angkola Sayur Matinggi Sayur Matinggi Sayur Matinggi Batang Toru

DI.

45.

DI.

46.

DI.

47.

DI.

48.

DI.

49.

DI.

50.

DI.

51.

DI.


KET.

Batu Hula Batu Tunggal Garoga Hapesong Huta Baru Huta Godang Siagian Sipenggeng

175

400

320

200

80

420

350

210

70

469

300

410

70

900

900

550

100

360

320

280

103

900

280

220

800

280

260

600

500

350

1.200

280

290

236

120

80

800

300

350

500

200

150

300

400

220

830

500

250

100

900

620

500

180

300

260

100

75 100 209 50 65 100 100 250

Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhan Sederhana ( S ) Semi Teknis (ST)

Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S )

100

960

800

300

Sederhana ( S )

130

1.800

900

680

Sederhana ( S )

500

400

370

176

Sederhana ( S )

300

1.400

980

700

Batang Toru

55

1.240

290

360

Semi Teknis (ST) Sederhana ( S )

Batang Toru

150

1.700

900

605

Sederhana ( S )

Batang Toru

125

662

215

200

Sederhana ( S )

Batang Toru

90

520

320

170

Sederhana ( S )

Batang Toru

80

380

350

180

Sederhana ( S )

Batang Toru

200

650

520

320

Sederhana ( S )

Batang Toru

100

730

290

155

Sederhana ( S )

Batang Toru

75

700

300

180

Sederhana ( S )

Pulo Godang 44.


Barat

DI. 1 9 DI.

28.

Kecamatan


No

Nama Lokasi Desa

52.

DI.

53.

DI.

54.

DI.

55.

DI.

56.

DI.

57.

DI.

58.

DI.

59.

DI.

60.

DI.

61.

DI.

62.

DI.

63.

DI.

64.

DI.

65.

DI.

66.

DI.

67.

DI.

68.

DI.

69.

DI.

70.

DI.

Suka Maju / Sipette Saba Jae / Julu / Psr.Sempurna Aek Pasir Aek Sabaon Aek Toras Binanga Bondar Salapan / Gapuk Julu Huraba Marancar Huta Padang Lobu Jelok Marancar Julu Poken Arba Sigordang Sugi Julu Tanjung Rompa Pasir Ampolu

Aek Huraba Napa Sibualbuali

Kecamatan Batang Toru

DI.

72.

DI.

73.

DI.

74.

DI.

75.

DI.

76.

DI.

77.

DI.

78.

DI.

79.

DI.

Siala Gundi Aek Horsik Aek Lampesong Aek Sulum Banjar Toba Batang Miha Situmba Bondar Pangolat

DI.

184

450

800

300

190

Marancar

65

900

380

400

Sederhana ( S )

Marancar

100

700

370

285

Sederhana ( S )

Marancar

100

420

210

260

Sederhana ( S )

Marancar

110

900

600

280

Sederhana ( S )

100

1100

700

480

Marancar

100

800

340

215

Sederhana ( S )

Marancar

100

510

380

320

Sederhana ( S )

Marancar

80

870

410

300

Sederhana ( S )

Marancar

700

780

260

220

Sederhana ( S )

Marancar

150

400

360

180

Sederhana ( S )

Marancar

80

650

420

390

Sederhana ( S )

Marancar

100

1050

800

430

Sederhana ( S )

Marancar

100 100

1.580

400

360

Sederhana ( S )

500

300

190

412

2.000

900

650

300

1.600

404

600

300

800

200

120

Sipirok

300

1.175

360

120

Semi Teknis (ST) Semi Teknis (ST) Semi Teknis (ST) Sederhana ( S )

Sipirok

400

2.300

1100

800

Sederhana ( S )

Sipirok

80

575

180

86

Sederhana ( S )

Sipirok

250

820

280

165

Sipirok

80

800

240

280

Sederhana ( S )

Sipirok

50

428

80

60

Sederhana ( S )

300

3.956

2200

840

150

916

600

480

200

1.900

800

620

120

500

400

250

151

970

60

230

76

900

400

340

50

640

520

300

Marancar

Marancar

Muara Btg toru Sipirok Sipirok

Sipirok Sipirok Sipirok

81.

DI.

82.

DI.

83.

DI.

Bulu Soma

Sipirok Sipirok

Bunga Bondar IX Gunung Tua Baringin Harambania

Sederhana ( S )

280

Bulu Mario 80.

KET.

716

Sipirok Saba Julu


80

Ramba Sihasur 71.


Sipirok Sipirok

Sederhana ( S )

Sederhana ( S )

-

Semi Teknis (ST) Sederhana ( S ) Semi Teknis (ST) Sederhana ( S ) Semi Teknis (ST)

Sederhana ( S )


No

Nama Lokasi Desa

84.

DI.

85.

DI.

86.

DI.

87.

DI.

88.

DI.

89.

DI.

90.

DI.

91.

DI.

92.

DI.

93.

DI.

94.

DI.

95.

DI.

96.

DI.

97.

DI.

98.

DI.

99.

DI.

Hasahatan Hasahatan Situmba Hasang Marsada Jambur Batu Paran Julu Janji Nauli Panggulangan Paran Padang Paringgonan Poldung

Kecamatan Sipirok Sipirok

Saba Jae Saba Tolang Sibadoar

DI.

101.

DI.

102.

DI.

103.

DI.

104.

DI.

Sumuran Tahalak Nangka Aek Mardugu / Gunung Manaon

DI.

75

328

260

180

100

720

200

120

Sipirok

75

1.380

240

280

Sederhana ( S )

Sipirok

70

884

300

180

Sederhana ( S )

Sipirok

75

1.300

760

600

Sederhana ( S )

Sipirok

100

412

320

200

Sederhana ( S )

Sipirok

85

1.700

900

620

Sederhana ( S )

152

835

400

320

65

712

244

280

200

2.050

1100

320

Sipirok

150

950

300

250

Sipirok

80

700

260

226

Sederhana ( S )

Sipirok

80

379

250

80

Sederhana ( S )

40

1.800

840

300

Sipirok

200

420

350

220

Semi Teknis (ST) Sederhana ( S )

Sipirok

100

858

400

280

Sederhana ( S )

Sipirok

75

421

300

200

Sederhana ( S )

100

679

137

200

65

1.500

331

360

Arse

400

5.500

484

200

Semi Teknis (ST) Teknis ( T )

Arse

388

2.400

793

480

Teknis ( T )

Arse

50

915

150

50

Sederhana ( S )

Arse

51

990

640

360

Sederhana ( S )

Arse

71

862

200

267

Sederhana ( S )

Arse

100

1100

452

316

Sederhana ( S )

75

1.200

1.100

500

622

335

200

100

700

400

400

103

600

280

200

70

1.050

200

220

Sipirok Sipirok

Sipirok Sipirok

Arse Arse

106.

DI.

107.

DI.

108.

DI.

109.

DI.

110.

DI.

111.

DI.

112.

DI.

Aek Silo Arse Arse Jae Dolok Batu Horpak Bunga Bondar X Huta Padang Roncitan II / Siantar Tua

Arse Arse

100

Sipogu 113.

DI. Sidapdap

114.

DI. Aek Suanon

115.

DI.

Banua Rakyat

Sederhana ( S )

300

Aek Siala Lancat 105.

Sederhana ( S )

240

Sipirok Sitandiang

KET.

355

Sigiring-giring 100.

200

Panjang Saluran Prime Sekunde Tertier r (m) r (m) (m) 1.193 380 440

100

Sipirok Rumah Potong Saba Gonting / Hutasuhut Saba Goti / Saba Poldung


Saipar Dolok Hole Saipar Dolok Hole Saipar Dolok

Sederhana ( S ) Sederhana ( S )

Semi Teknis (ST) Semi Teknis (ST) Semi Teknis (ST)

Sederhana ( S )

Sederhana ( S )

Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S )


No

Nama Lokasi Desa

Kecamatan



KET.

Hole 116.

DI. Saba Rodang

117.

DI. Simanosor Julu

118.

DI. Sitabo-tabo

119.

DI. Tandosan

120.

DI.

121.

DI.

122. 123.

DI.

124.

DI.

125.

DI.

126.

DI.

DI. Biru DI. Gonting Pege DI. Hutabaru Tapus DI. Sigolang DI. Sihulambu DI. Tapus Dolok DI. Tolang Aek Bilah JUMLAH

Saipar Dolok Hole Saipar Dolok Hole Saipar Dolok Hole Saipar Dolok Hole Aek Bilah

74

1.500

357

285

150

600

300

180

100

900

510

280

75

800

360

250

150

300

165

83

125

580

210

180

145

700

280

380

Aek Bilah

100

800

440

230

Aek Bilah

100

460

210

180

Aek Bilah

125

500

280

200

75

600

420

390

Aek Bilah Aek Bilah

Aek Bilah 18.484

120.38 2

54.708

Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S ) Sederhana ( S )

37.478

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum,Kab.Tapsel, 2014 Kewenangan pengelolaan prasarana irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan : Nasional : DI Batang Angkola, DI Payasordang Propinsi : DI Sangkunur C. Jaringan Air Bersih Air bersih yang layak untuk diminum merupakan kebutuhan hakiki masyarakat. Pada saat ini kebutuhan air minum yang memenuhi standart sehat masih menjadi problema karena belum terlayaninya seluruh ibukota kecamatan dengan air PDAM. Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2036 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:


Tabel 3.11 Proyeksi Volume Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2036 Kebutuhan Air Bersih No

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Tahun

Rumah Tangga

Komersial / Industri

Pelayanan Sosial

Hidran Umum

Jumlah

(m3/Hari)

(m3/Hari)

(m3/Hari)

(m3/Hari)

(m3/Hari) 65.063.445

1

2016

276.866

41.529.859

8.305.972

4.152.986

11.074.629

2

2021

295.046

44.256.948

8.851.390

4.425.695

11.801.853

3

2026

304.289

45.643.403

9.128.681

4.564.340

4

2031

313.992

47.098.812

9.419.762

4.709.881

5

2036

324.186

48.627.917

9.725.583

4.862.792

Tingkat Kebocoran (20%)

(m3/Hari) 13.012.689

78.076.134

69.335.886

13.867.177

83.203.063

12.171.574

71.507.999

14.301.600

85.809.598

12.559.683

73.788.139

14.757.628

88.545.767

12.967.445

76.183.737

15.236.747

91.420.484

Sumber : Hasil Rencana, 2016 Asumsi: Domestik: 150 ltr/org/hr Hidran Umum:40 ltr/org/hr Komersial/Industri: 30 ltr/org/hr Pelayanan Sosial: 15 ltr/org/hr

Pemenuhan Kebutuhan air bersih masih melayani beberapa kecamatan yaitu pada Kecamatan Batang angkola, Angkola Barat, Batang Toru, Sipirok dan Saipar Dolok Hole. Jaringan air bersih tersebut dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan BUMD Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan daerah-daerah lainnya masih menggunakan Air tanah (sumur dangkal), dan air tanah dalam (sumur artesis) serta air permukaan seperti sungai. Rencana pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2036 dengan memprioritaskan pembangunan dan perluasan sistem penyediaan air bersih di wilayah: a. PKL Sipirok dan PKL Batang Toru serta PKLp Pintu Padang; b. PPK Pargarutan, Simarpinggan, Sayurmatinggi, Hutaraja dan Sitinjak; c.

Jumlah Total

PPL Marancar, Arse Nauli, Sipagimbar, Biru, Simataniari, Situmba TT.


D. Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sistem Pengendalian Banjir Kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat di Kecamatan Angkola Selatan, Tantom Angkola, Angkola Sangkunur, Muara Batangtoru, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Angkola Timur, sebagai akibat meluapnya daerah aliran Sungai Batang Toru, Batang Angkola dan Sungai Batang Gadis serta gelombang air pasang laut. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan suatu sistem pengendalian banjir yang dapat mengantisipasi dampak bencana banjir ini yang secara umum meliputi : -

Pembangunan dan pemeliharaan tanggul disekitar aliran sungai Batang Angkola dan sungai Batang Toru yang berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;

-

Normalisasi aliran sungai kecil dan saluran air lainnya disekitar aliran Sungai Batang Angkola dan Sungai Batang Toru yang berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;

-

Penataan sistem jaringan drainase perkotaan yang terpadu pada PKL, PKLp, PPK, PPL;

Berdasarkan data yang terkumpul dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat beberapa daerah atau kawasan yang terdampak akibat bencana banjir. Kawasan-kawasan tersebut tersebar secara merata di berbagai kondisi bentang lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebaran dan dampak dari bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan tersaji pada Tabel 3.12 berikut :


Tabel 3.12 Lokasi Kejadian dan Dampak yang Timbul Akibat Bencana Banijr di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Batang Lokasi Desa : Padang Lokasi Desa : Lokasi Desa : Angkola Kahombu, Benteng Huraba, Sitampa, Simatoras, Karakteristik dan Padang Sipirok Janji Manaon, Huta Banjir : banjir akibat Karakteristik Banjir : banjir Holbung, dan Bintuju curah hujan tinggi limpasan bercampur dan dimensi sungai Karakteristik Banjir material longsor, terjadi : banjir akibat curah yang sudah tidak pada Bulan April, genangan hujan tinggi dan menampung lagi, banjir diperkirakan antara 1 dimensi sungai yang terjadi pada Bulan – 5 meter sudah tidak Januari Jenis kerugian : fasilitas menampung lagi, Jenis kerugian : ekonomi (pertanian dan terjadi pada Bulan infrastruktur jalan perkebunan) Maret, genangan dan jembatan banjir diperkirakan antara 0,5 – 1 meter Jenis kerugian : permukiman, perkebunan, pertanian, prasarana lingkungan, dan fasilitas peribadatan, pengairan 2 Sayurmatinggi 3 Angkola Timur


No

Kecamatan

2011 Lokasi Desa : Simarpinggan, Mosa Julu, Perkebunan, Pardomuan, Gunung Baringin, Gua Asom, dan Garonggang Karakteristik Banjir : Banjir limpasan bercampur material longsor, terjadi pada Bulan Maret, April, September, Oktober, dan Desember, genangan banjir diperkirakan antara 1 – 5 meter Jenis Kerugian : Infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas ekonomi (persawahan dan perkebunan)

4

Angkola Selatan

5 6

Angkola Barat Batang Toru -

2012 Lokasi Desa : Sihuik- huik, Aek Natas, Pardomuan, Gua Asom, dan Garonggang Karakteristik Banjir : banjir limpasan akibat dimensi sungai yang menyempit dan curah hujan tinggi serta banjir yang bercampur material longsor, terjadi pada Bulan April, genangan banjir diperkirakan antara 1 – 2 meter Jenis kerugian : bangunan permukiman warga -

Tahun 2013

2014 Lokasi Desa : Pardomuan Karakteristik Banjir : banjir akibat curah hujan tinggi dan dimensi sungai yang sudah tidak menampung lagi, terjadi pada Bulan Januari dan April Jenis kerugian : infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas permukiman

-

2015 -

Lokasi Desa : Benteng Karakteristik Banjir : banjir akibat curah hujan tinggi dan dimensi sungai yang sudah tidak menampung lagi,


No

Kecamatan

7

Marancar

8

Sipirok

2011

Lokasi Desa : Tanjung Dolok dan Aek Nabara Karakteristik Banjir : banjir limpasan bercampur material longsor, terjadi pada Bulan November, genangan banjir diperkirakan antara 1 – 5 meter Jenis kerugian : Infrastruktur jalan serta fasilitas ekonomi (pertanian dan perkebunan) Lokasi Desa : Sipirok Godang, Pasar Sipirok, Padang Bujur, Beringin, dan Sialagundi Karakteristik Banjir : banjir limpasan bercampur material longsor, terjadi pada Bulan September, genangan banjir diperkirakan antara 1 – 5

Tahun 2013

2012

2014

-

-

-

2015 terjadi pada Bulan Januari Jenis kerugian : bangunan permukiman -

-

-

-

-


No

Kecamatan

9

Arse

10

Saipar Dolok Hole Aek Bilah Muara Batang Toru

11 12

2011 meter Jenis kerugian : infrastruktur jalan dan pengairan serta fasilitas sosial dan peribadatan Lokasi Desa : Natambangan Roncitan, Gunung Manaon, Arse Julu, Aek Torop, Lancat Julu, dan Bunga Bondar Karakteristik Banjir : banjir limpasan bercampur material longsor, terjadi pada Bulan September, genangan banjir diperkirakan antara 1 – 5 meter Jenis kerugian : infrastruktur jalan dan fasilitas ekonomi (pertanian) -

Tahun 2013

2012

2014

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lokasi Desa : Karakteristik Banjir : banjir akibat curah hujan tinggi


No

13

14

Kecamatan

Tano Tombangan Angkola Angkola Sangkunur

2011

-

Tahun 2013

2012

-

2014

-

-

Lokasi Desa : Aek Rambe, Simataniari, dan Bandar Tarutung Karakteristik Banjir : banjir limpasan bercampur material longsor, terjadi pada Bulan Desember, genangan banjir diperkirakan antara 1 – 5 meter Jenis kerugian : Infrastruktur jalan dan permukiman Sumber : BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dan Hasil Analisis, 2015

-

2015 dan dimensi sungai yang sudah tidak menampung lagi, terjadi pada Bulan Januari Jenis kerugian : bangunan permukiman -

Lokasi Desa : Desa Sibara-bara Karakteristik Banjir : banjir akibat curah hujan tinggi dan dimensi sungai yang sudah tidak menampung lagi, terjadi pada Bulan Januari Jenis kerugian : -


Berdasarkan Tabel 3.12 terlihat bahwa beberapa wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi Kecamatan Batang Angkola, Angkola Selatan, Batang Toru, Marancar, Sipirok, Arse, Muara Batang Toru, dan Angkola Sangkunur telah terdampak kejadian genangan air akibat bencana banjir. Genangan banjir ini berlangsung pada musim penghujan atau pada waktu dimana curah hujan sangat tinggi dan kondisi pengaliran air seperti drainase kurang memadai baik secara dimensi bangunan maupun sedimentasi sungai yang ada. Sehingga untuk mengantisipasi dampak banjir tersebut dapat dirumuskan beberapa arahan rencana pengendalian bencana banjir, khususnya pengelolaan aspek drainase wilayah untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan. Arahan pengendalian banjir tersebut antara lain adalah sebagai berikut : (Tabel 3.13)


Tabel 3.13 Rekomendasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Penanggulangan Bencana Banjir dan Genangan Akibat Banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan Karakteristik No Sarana dan Prasarana Vegetasi Bentang Lahan 1 Resapan Air - Membangun drainase yang mempunyai - Menanam vegetasi yang tahan terhadap fungsi resapan pasang surut dan salinitas air laut seperti nipah dan bakau - Pemeliharaan sistem drainase secara berkala, minimal 6 bulan untuk yang bersedimen dan - Menanam vegetasi yang mempunyai minimal 3 bulan untuk membersihkan sampah kemampuan untuk mengikat/meresapkan air dengan luas tutupan minimal 80 % - Pembatasan pengambilan air tanah dangkal hanya diperuntukkan bagi keperluan rumah - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tangga jenis tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengikat air dan menekan aliran - Membangun sistem drainase air larian yang permukaan berhubungan dengan sumur resapan 2 Daerah Aliran Sungai - Membangun saluran drainase yang berfungsi - Menanam vegetasi yang tahan terhadap (DAS) resapan dengan memperhatikan pasang surut dan salinitas air laut seperti sistem/subsistem daerah pengaliran nipah dan bakau - Pemeliharaan sistem drainase secara berkala, - Menanam vegetasi yang mempunyai minimal 6 bulan untuk yang bersedimen dan kemampuan untuk mengikat/meresapkan air minimal 3 bulan untuk membersihkan sampah dengan luas tutupan minimal 80 % - Pembatasan pengambilan air tanah dangkal - Menanam vegetasi yang mampu mencegah hanya diperuntukkan bagi keperluan rumah terjadinya erosi dan memperkuat struktur tangga fisik terutama di daerah sempadan sungai, menekan aliran permukaan dan meresapkan - Membangun saluran drainase yang air memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/subsistem daerah pengaliran, serta - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam elevasi dan kemiringan lahan/saluran jenis tanaman yang memiliki kemampuan untuk mencegah erosi, menekan aliran - Meningkatkan kapasitas sungai dan kali


No

Karakteristik Bentang Lahan

3

Danau

4

Rawan Bencana

Sarana dan Prasarana melalui kegiatan pengerukan secara berkala - Membangun sistem drainase air larian yang berhubungan dengan sumur resapan - Khusus untuk yang daerah hilirnya merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, dilakukan pengerukan secara berkala minimal 1 tahun - Pemeliharaan stabilitas lereng danau/situ dan waduk dengan menggunakan dinding penahan - Membangun saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/subsistem daerah pengaliran, untuk air larian yang berasal dari air hujan - Membangun sistem drainase untuk memisahkan air larian dengan air limbah - Perencanaan dan pembangunan sistem drainase yang dapat mereduksi banjir dan genangan - Pemeliharaan sistem drainase secara berkala - Melakukan penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bemuara ke laut melalui proses pengerukan - Pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai dari ancaman banjir pesisir - Pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder, yang dilengkapi dengan pintu dan

Vegetasi permukaan dan meresapkan air - Menanam tanaman pengganti vegetasi asli atau sesuai dengan kondisi setempat yang berfungsi sebagai tanaman konservasi air dan tanah - Menanam vegetasi berupa tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mencegah erosi dan memperkuat penampang danau - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam jenis tanaman yang memiliki jenis tanaman yang memiliki kemampuan untuk mencegah erosi, menahan aliran permukaan dan meresapkan air - Menanam tanaman yang tahan terhadap salinitas air laut, dan mempunyai kemampuan mengikat air yang tinggi dan mempunyai fungsi sebagai tanaman konservasi air dan tanah - Menanam mangrove dan terumbu karang untuk mencegah proses abrasi dan mengatur tata air di daerah pesisir - Menanam vegetasi berupa jenis tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mencegah erosi dan memperkuat struktur


No


Sarana dan Prasarana

-

5

Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Cagar Alam, Cagar Budaya

-

-

-

6

Kawasan Wisata

Vegetasi

pompa, sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut Perencanaan dan pembangunan sistem drainase yang dapat mereduksi banjir dan genangan Pemeliharaan sistem drainase secara berkala Melakukan penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut, melalui proses pengerukan Membangun sistem drainase yang berhubungan langsung dengan saluran terbuka Perencanaan dan pembangunan sistem drainase yang dapat mereduksi banjir dan genangan dengan memperhatikan kemiringan dan kelerengan dasar saluran Pemeliharaan sistem drainase secara berkala Perencanaan dan pembangunan sistem drainase yang berfungsi sebagai air larian yang berasal dari air hujan melalui rekayasa teknis Pelestarian bantaran sungai sebagai hutan alam

- Perencanaan

dan

pembangunan

fisik tanah - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu mengikat air, mencegah erosi, meresapkan air, dan mencegah longsor

- Menanam mangrove, terumbu karang untuk mencegah proses abrasi dan mengatur tata air di daerah pesisir - Menanam vegetasi berupa tanaman yang mempunyai kemampuan sebagai tanaman konservasi air dan tanah, serta memiliki nilai historis dan estetika kawasan setempat - Menanam vegetasi alami dan berbagai jenis yang memiliki kekhasan dan berbagai fungsi sebagai tanaman konservasi air dan tanah, serta mempertahankan struktur tanah - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu mengikat air, mencegah erosi dan longsor sistem - Menanam mangrove dan terumbu karang


No


7

Permukiman

8

Pertanian


Vegetasi

drainase yang dapat mereduksi banjir dan yang mempunyai nilai estetika genangan dengan memperhatikan kemiringan - Tetap mempertahankan tanaman yang dan kelerengan dasar saluran mempunyai fungsi konservasi air dan tanah - Pemeliharaan sistem drainase secara berkala untuk mencegah terjadinya abrasi - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam jenis tanaman yang mampu mempertahankan konservasi tanah dan air serta struktur tanah - Perencanaan dan pembangunan sistem - Menanam vegetasi berupa tanaman yang drainase yang dapat mereduksi banjir dan bersifat heterogen dari struktur vertikal genangan serta mampu meresapkan air hujan komposisi tanaman dan mampu meningkatkan konservasi tanah dan air - Mendirikan bangunan perumahan atau permukiman dengan konstruksi panggung dan - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam berjarak minimal 200 meter dari titik pasang jenis tanaman yang mampu mempertahankan tertinggi air laut konservasi air dan tanah serta struktur tanah - Membangun sistem drainase dengan sistem - Menanam vegetasi yang berfungsi menahan polder (tanggul keliling, reservoir, dan sistem pasang surut air laut (nipah, kelapa dan pompa/pintu) mangrove) - Penyediaan infrastruktur yang memadai - Menanam vegetasi yang mampu mengikat sesuai dengan kepadatan penduduk dan air dan memiliki nilai estetika menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan yang ada - Membangun pondasi irigasi pertanian dengan - Menanam vegetasi yang berfungsi untuk sistem pondasi cerucuk konservasi air dan tanah - Membangun sistem jaringan irigasi pasang - Menanam tanaman pertanian berupa padi surut dalam rangka mendukung pematusan air dan palawija - Penyediaan infrastruktur yang menunjang aliran input-output dalam sistem pertanian


No


9

Perkebunan

10

Perikanan

11

Transportasi

12

Industri

Sarana dan Prasarana berkelanjutan - Membangun pondasi irigasi pertanian dengan sistem pondasi cerucuk - Membangun sistem jaringan irigasi pasang surut dalam rangka mendukung pematusan air - Penyediaan infrastruktur yang menunjang aliran input-output dalam sistem pertanian berkelanjutan - Membangun kolam yang tidak rentan terhadap salinitas dan pengerusakan oleh pihak lain, batas minimal membangun kolam adalah 200 meter dari titik pasang tertinggi air laut - Menata sistem jaringan air yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan air dari budidaya perikanan - Penyediaan infrastruktur yang menunjang aliran input-output dalam aktivitas perikanan budidaya - Sistem pondasi lapisan dasar perkerasan jalan disesuaikan dengan kondisi tanah serta elevasi permukaan jalan 60 sentimeter lebih tinggi dari elevasi pasang tertinggi banjir maksimum - Menata sistem drainase jalan, dalam satu kesatuan sistem drainase kawasan - Mempertahankan konstruksi bangunan yang

Vegetasi - Menanam vegetasi yang memiliki daya adaptasi terhadap berbagai kondisi perairan - Pemanfaatan lahan tidur dengan menanam vegetasi yang mampu mengikat air

- Menanam vegetasi yang berfungsi sebagai tanaman konservasi untukmenjaga keseimbangan ekosistem

- Menanam vegetasi yang mampu mencegah kerusakan fisik pada permukaan jalan akibat banjir

- Menanam vegetasi yang berfungsi untuk


No



Vegetasi

tidak rentan terhadap air genangan akibat mengurangi daya rusak air terhadap banjir bangunan industri serta untuk mengurangi kebisingan serta polusi udara - Membangun sistem drainase dengan sistem polder pada skala makro maupun mikro - Menanam vegetasi yang mampu mengikat air dan memiliki nilai estetika - Menyediakan fasilitas infrastruktur yang menunjang kegiatan industri seperti pelabuhan bongkar muat yang peletakannya disesuaikan dengan rona lingkungan yang ada 13 Kawasan - Memperhatikan konstruksi bangunan yang - Menanam vegetasi yang berfungsi untuk perdagangan tidak rentan terhadap salinitas, batas mengurangi daya rusak air terhadap minimum 200 meter dari titik tertinggi pasang bangunan industri serta untuk mengurangi air laut kebisingan serta polusi udara - Membangun drainase menggunakan sistem - Menanam vegetasi yang mampu mengikat polder (kolam retensi) air dan memiliki nilai estetika - Fasilitas infrastruktur penunjang aliran barang dan orang, pelabuhan bongkar muat terletak pada lokasi yang strategis dengan memperhatikan rona lingkungan Sumber : Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Banjir, Kementerian PU, 2006


2.1.6.5.6 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya A. Rencana Sistem Jaringan Persampahan Dengan bertambahnya populasi penduduk di kabupaten Tapanuli Selatan maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh wilayah ini. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah. Secara umum, tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih sangat terbatas, karena belum tersedianya sarana dan prasarana sistem pengelolaan persampahan. Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua yakni: 1.

Pembuangan secara individual, yaitu masyarakat membuang sampahnya sendiri-sendiri dengan metode dan cara yang tersendiri;

2.

Membuang secara kolektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Cara pembuangan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak dilakukan secara komunal oleh masyarakat permukiman setempat. Pada fungsi-fungsi publik seperti pasar, sampah dikumpulkan ke sebuah container bin sebagai TPS yang akan diangkut dengan truk menuju TPA dan kemudian diangkut kelokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Di lingkungan perumahan, sampah dikumpulan secara komunal oleh petugas setempat dengan gerobak dan dibawa ke Transfer Depo untuk diangkut dengan truk pengangkut sampah ke TPA. Sistem individual ditetapkan oleh sebagian penduduk dengan cara ditimbun dan dibakar. Utilitas sampah berdasarkan Cipta Karya diasumsikan bahwa tiap orang akan mengeluarkan sampah sebanyak 2,5 lt/org/hari, untuk sarana umum diasumsikan 100 lt/1.000 m2, untuk jasa komersil 500 lt/org/1.000 m2. Dari asumsi diatas maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2036 sebanyak 324.186 jiwa maka diproyeksikan akan ada timbulan sampah sebanyak 891.512 liter setiap harinya. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wilayah dengan dominasi kegiatan pertanian sehingga timbulan sampah yang banyak dihasilkan lebih dominan sampah organik. Jenis sampah organik merupakan sampah yang dapat diproses menjadi pupuk organik sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah pertanian.


Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih diarahkan pada konsep pengolahan sampah menjadi sampah organik dan hanya sedikit sampah yang harus dibuang ke lokasi TPA. Kondisi demikian akan menghemat lahan pembuangan sampah di TPA dan ada dampak manfaat lain berupa produksi pupuk organik yang besar untuk budidaya pertanian. Kebutuhan TPS tahun 2036 diperkirakan sebanyak 149 unit sedangkan untuk TPA sampah dibutuhkan sekitar 3 unit. TPA sampah baru dibutuhkan untuk melayani wilayah : -

PKL Sipirok direncanakan dapat menampung pembuangan sampah dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Angkola Timur, SD. Hole, Arse dan Aek Bilah.

-

PKL Batangtoru direncanakan dapat menampung pembuangan sampah dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Angkola Barat, Marancar, Muara Batang Toru dan Angkola Sangkunur

-

PKLp Pintu Padang direncanakan dapat menampung pembuangan sampah dari

beberapa

kecamatan,

yaitu

Kecamatan

Angkola

Selatan,

Sayurmatinggi dan Tano Tombangan Angkola. Konsep TPA yang dikembangkan adalah TPA regional dengan sistem sanitary landfill yang didukung oleh manajemen persampahan yang baik. Berikut adalah proyeksi timbunan sampah dan kebutuhan sarana sampah di Kabupaten trapanuli Selatan sampai dengan tahun 2036, sebagaimana terlihat pada tabel 3.13 dan tabel 3.15.


Tabel 3.14 Proyeksi Produksi Timbunan Sampah Di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2036 No

Keterangan

Standar (L / Org / Hr)

Total Timbulan Sampah 2016 L/ m3 / Hari Hari

2021 L/ m3 / Hari Hari




Jenis Sampah 1

2 3

Domestik Sarana Umum/ Sosial

2

553.731

554

590.093

590

608.579

608

627.984

627

648.372

648

0.5

138.433

138

147.523

147

152.145

152

156.996

156

162.093

162

Komersial 0.25 Total Timbulan Sampah

69.216

69

73.762

73

76.072

76

78.498

78

81.047

81

761.381

761

811.377

811

836.796

836

863.478

863

891.512

891

Sumber : Hasil Rencana, 2016

Tabel 3.15 Proyeksi Kebutuhan Sarana Sampah Di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2036 Kebutuhan Sarana Persampahan Keterangan Standar No 2016 2021 2026 2031 2036 Kebutuhan Sarana KebutuhanBak/Tong 1 Sampah 1 unit/50 L 15.228 16.228 16.736 17.270 17.830 Kebutuhan Gerobak 2 Sampah 1 Unit / 2 m3 381 406 418 432 446 3 Kebutuhan TPS 1 unit / 6 m3 127 135 139 144 149 Kebutuhan Truk 1 unit / 18 4 Sampah m3 42 45 46 48 50 Keterangan: Asumsi bahwa 1 unit truk sampah mengangkut sampah 3 trip per hari Sumber : Hasil Rencana, 2016 Untuk menunjang sistem pembuangan sampah secara kolektif, rencana sistem pengumpulan sampah terdiri dari : 1.

Pengumpulan sampah rumah tangga (house hold / domestic waste);

2.

Pengumpulan sampah pasar (market waste);

3.

Pengumpulan sampah pertokoan dan jalan.

Adapun peralatan yang digunakan untuk pengumpulan sampah terdiri dari: 1.

Keranjang sampah dengan volume 25 liter.

2.

Gerobak pengumpul sampah dengan volume 720 liter.

3.

Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dengan volume 10 m3.

4.

Truk.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Dari hasil proyeksi produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tapanuli Selatan sampai tahun 2036 dengan total 891 M3/ hari dibutuhkan peralatan dalam pengelolaannya.

B. Rencana Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air minum diarahkan pada: a.

peningkatan kapasitas dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada.

b.

pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya.

c.

pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar.

d.

konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi.

e.

pengembangan kelembagaan badan layanan umum (BLU) SPAM Sistem pengelolaan air minum dikembangkan pada pusat pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, yaitu:

•

PKL Sipirok dan PKL Batang Toru serta PKLp Pintu Padang

•

PPK Pargarutan, Simarpinggan, Sayurmatinggi, Hutaraja dan Sitinjak

•

PPL Marancar, Arse nauli, Sipagimbar, Biru, Simataniari, Situmba TT

C. Rencana Sistem Drainase Kawasan Perkotaan Prasarana drainase meliputi sistem pembuangan air hujan maupun pembuangan air limbah cair dari rumah tangga (domestic) dan sistem pengendalian banjir. Pengembangan jaringan drainase diarahkan di Pusat ibukota kabupaten dan pusat ibukota kecamatan dalam upaya untuk mengantisipasi wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti banjir, erosi dan sebagainya.

Pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan memanfaatkan karakter topografi dan pola jaringan jalan sehingga pembuangan air dapat dialirkan secara cepat dan bebas gangguan air tergenang atau banjir dengan membagi beberapa jenis saluran penampung, saluran pengumpul serta saluran pembuang sekunder dan primer/utama dengan mempertimbangkan:

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 •

Saluran terbuka untuk memudahkan perawatan dan pembersihan;

•

Bentuk saluran trapesium, kecuali pada tempat tertentu dipasang dengan kemiringan slope yang sesuai agar tidak terjadi pengendapan dalam saluran. Sistem drainase dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, yaitu:

•

PKL Sipirok dan PKL Batang Toru serta PKLp Pintu Padang

•

PPK Pargarutan, Simarpinggan, Sayurmatinggi, Hutaraja, dan Sitinjak

•

PPL Marancar, Arse nauli, Sipagimbar, Biru, Simataniari, Situmba TT

Pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Tapanuli Selatan diarahkan: a.

Pemanfaatan sungai sebagai saluran primer melalui program normalisasi sungai dan perawatan sungai lainnya;

b.

Penyediaan saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan melalui program pembangunan baru dan pemeliharaan;

c.

Pembangunan sistem drainase secara terpadu dengan pembangunan prasarana kota lainnya.

d.

sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk melayani suatu kawasan perkotaan (dengan batas administratif kota) dan terintegrasi dengan sistem badan air regional antara lain sungai, danau dan laut sementara jaringan drainase mikro diarahkan dalam rangka melayani kawasan permukiman, yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan;

e.

sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan dan sebanyak mungkin meresapkan air hujan ke dalam tanah/onsite stormwater detention (OSD) melalui bangunan alam dan/atau buatan seperti sumur-sumur resapan, kolam tendon/retensi, polder, penataan lansekap dan lain-lain;

f.

penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30%. Sedangkan pada arahan rencana pengembangan sistem drainase untuk kebutuhan pengendlaian dampak bencana banjir, dapat dilakukan beberapa mitigasi bencana sebagai berikut :

1.

rekayasan non-struktural

Rekayasa non-struktural ini meliputi rekomendasi kebijakan pengelolaan kawasan rawan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 bencana banjir khususnya yang terkait dengan infrastruktur drainase. Rekomendasi kebijakannya adalah sebagai berikut : a.

pengelolaan daerah aliran sungai (watershed management) yang diharapkan dapat mengurangi limpasan runoff pada Daerah Pengaliran Sungai tersebut ke sungai utama

b.

pengelolaan kawasan rawan banjir, termasuk penerapan zona tata guna lahan dan teraturan bentuk, struktur dan jenis bangunan

2.

c.

flood proofing dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut

d.

prakiraan banjir dan sistem peringatan dini

rencana aksi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pada rekomendasi rencana aksi dalam pengelolaan DAS ini masih terkait dengan rekayasa non-struktural, yaitu pada pengelolaan DAS. Beberapa rekomendasi rencana aksi pengelolaan DAS tersebut adalah sebagai berikut : a.

pembuatan terasering

b.

penghijauan dengan tanaman keras

c.

pembuatan saluran-saluran tanah yang dapat mengurangi erosi tanah, yang dapat menyebabkan sedimentasi sungai

d.

pembuatan sumur resapan

e.

rehabilitasi situ-situ atau danau/waduk

f.

pembuatan check dam di badan sungai untuk mengurangi erosi dasar sungai

D. Rencana Sistem Sanitasi Lingkungan Sistem sanitasi lingkungan dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, yaitu:

•

PKL Sipirok dan PKL Batang Toru serta PKLp Pintu Padang.

•

PPK Pargarutan, Simarpinggan, Sayurmatinggi, Hutaraja dan Sitinjak.

•

PPL Marancar, Arse nauli, Sipagimbar, Biru, Simataniari, Situmba TT.

E. Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah, bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku, yang mencakup pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun


(B3). Pengelolaan B3 diutamakan pada kawasan industri di Kecamatan Batang Toru.

Peta II-2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan


2.1.7 Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan


arahan untuk pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya. Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dengan batasan sebagai berikut : 

Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.



Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia yang terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, hutan tanaman rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan peruntukan budidaya lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun

2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pola Ruang terbagi menjadi Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya. Pada rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, luasan dari pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, tersaji pada Tabel 4.1 berikut :


Tabel 4.1. Luas Pola Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2036 No Jenis Pola Ruang Luas Proporsi 1 Hutan Konservasi/KSA/KPA 14.897 3,42 2 Hutan Lindung 134.176 30,79 3 Hutan Produksi 36.317 8,33 4 Hutan Produksi Konversi 12.181 2,80 5 Hutan Produksi Terbatas 67.843 15,57 6 Kawasan Gambut 2.181 0,50 7 Kawasan Rawan Bencana 17.351 3,98 8 Kawasan Sempadan Danau 204 0,05 9 Kawasan Sempadan Pantai 1.653 0,38 10 Kawasan Sempadan Sungai Besar 6.855 1,57 11 Kawasan Sempadan Sungai Kecil 30.805 7,07 12 Pertanian Lahan Basah 59.847 0,67 13 Pertanian Lahan Kering 48.575 13,73 14 Permukiman 2.819 11,15 Total 435.756 100,00 2.1.7.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara yang semula ditetapkan

pada

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK.44/Menhut-II/2005 dan telah berubah menjadi SK.579/Menhut-II/2014 menyebutkan bahwa luas kawasan hutan di Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795 Ha dengan proporsi sebagai berikut : Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dengan luas 427.008 Ha; Kawasan Hutan Lindung seluas 1.206.881 Ha; Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769 Ha; Kawasan Hutan Produksi seluas 704.452 Ha; Kawasan Hutan Produksi Konversi seluas 75.684 Ha. Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung dibedakan menjadi (sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten):

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya  Kawasan hutan lindung


 Kawasan hutan gambut 2. Kawasan Perlindungan Setempat  Kawasan sempadan sungai  Kawasan sempadan pantai 3. Kawasan Suaka Alam/Hutan konservasi/Kawasan Perlindungan Alam 4. Kawasan Rawan Bencana Kawasan Hutan Lindung Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan bahwa

Kawasan Hutan

Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Sumber data yang digunakan pada penyusunan RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bersumber dari data Kawasan Hutan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK579/Menhut-ii/2014. Kriteria Kawasan Hutan Lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 meliputi : a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah curah hujan yang melebihi nilai skor 175; b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2000 meter atau lebih. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berkaitan dengan fungsi hidrorologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah serta perlindungan ekosistim subtropis. Pada Kabupaten Tapanuli Selatan

semua

kecamatan

termasuk

dalam

kawasan

perlindungan

bawahannya karena rata-rata kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada ketinggian > 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar


dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiiki bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, pengelolaan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 134.176 Ha (30,79%) Kawasan bergambut Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan bahwa perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkuntan. Data pemetaan kawasan bergambut untuk RTRWK Tapanuli Selatan ini mbersumber dari data kawasan bergambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2014. Perlindungan kawasan yang mempunyai ciri ini bertujuan untuk melindungi ekosistem yang khas dari wilayah bergambut dan untuk keperluan cadangan air tanah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kawasan tanah bergambut adalah tanah gambut dengan ketebalan 3 yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa. Berdasarkan kriteria tersebut dan hasil pemetaan dan perhitungan, maka didapatkan luas kawasan bergambut di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah seluas 2.181 Ha (0,50 %).


Kawasan sempadan sungai Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Selain itu fungsi dari sungai meliputi melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai, Sekurang-kurangnya 100 m dari kanan kiri sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman (SK Menteri Kehutanan No. 837/Kpts/Um/11/80). Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 m). Sumber data yang digunakan dalam pemetaan dan perencanaan kawasan sempadan sungai ini adalah dengan menggunakan hasil analisis buffering jalur sungai dari titik tengah sungai ke arah daratan sejauh jarak yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan maka luas sempadan sungai meliputi sempadan sungai besar dan sempadan sungai kecil. Luas sempadan sungai besar atau sungai utama di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu seluas 6.855 Ha (1,57 %) dan luas sempadan sungai kecil atau anak sungai di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah seluas 30.805 Ha (7,07 %). Sungai utama/sungai besar dan anak sungai/sungai kecil yang mengalir di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Batang Toru, DAS Batang Gadis, dan DAS Batang Angkola. Kawasan sempadan pantai Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Tujuan melindungi wilayah pantai dari gangguan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi hutan. Data yang digunakan dalam pemetaan dan perencanaan kawasan sempadan


pantai adalah berdasarkan hasil analisis buffering garis pantai dari Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2014. Kriteria kawasan sempadan pantai adalah seluruh wilayah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai Kabupaten Tapanuli Selatan berada di wilayah pesisir pantai barat Sumatera Utara terletak di Kecamatan Muara Batang Toru sepanjang 19 Km garis pantai dengan penetapan kawasan 100200 meter dari garis pasang tertinggi kearah darat. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan pada rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Selatan, luas kawasan sempadan pantai adalah seluas 1.653 Ha (0,38 %). Kawasan sempadan danau Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan tertentu sekeliling danau

atau

waduk

yang

mempunyai

manfaat

penting

untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat menggangu kelestarian fungsi danau atau waduk. Kriteria dari kawasan sempadan danau adalah dengan melakukan analisis buffering dari data batas kawasan danau/waduk yang berasal dari Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2014. Kriteria pemanfaatan danau atau waduk meliputi daratan sekeliling tepi danau atau waduk yang memiliki proposional dengan bentuk dan kondiisi fisik danau atau waduk, dengan lebar 50-100 m diukur dari garis pasang tertinggi kearah darat. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan, maka luasan Kawasan Sempadan Danau adalah seluas 204,58 Ha (0,05 %). Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi Danau Siais berada di Kecamatan Angkola Sangkunur dan Danau Marsabut berada di Kecamatan Sipirok.


Kawasan suaka alam/Hutan Konservasi/Kawasan Perlindungan Alam Penetapan Hutan Konservasi/KSA/KPA ini didasarkan pada luasan dan areal yang telah ditetapkan sebelumnya pada SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil perhitungan dan pemetaan, luas kawasan Hutan Konservasi / KSA / KPA ini adalah seluas 14.897,92 Ha (3,42 %). Di Kabupaten Tapanuli Selatan, kawasan ini terbagi menjadi kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya. Pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan cagar budaya merupakan bagian dari Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya (Pasal 6, point 5). 1. Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan

habitat

alami

yang

memberi-kan

perlindungan

bagi

perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Melindungi keanekaragaman biota jenis-jenis ekosistem, segala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa. Kriteria untuk kawasan suaka alam mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 681/Kpts/Um/8/1981. Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi Suaka Alam Dolok Sibual-buali, Suaka Alam Dolok Sipirok, Suaka Alam Lubuk Raya di Kecamatan Sipirok. 2.

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Kawasan Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan yang perlu di lestarikan dari ancaman kepunahan baik diakibatkan oleh manusia maupun bencana alam antara lain :




Mesjid Raya Srialam Dunia Sipirok Mashalih yang merupakan mesjid peninggalan era perang paderi pada syawal 1233 H atau sekitar tahun 1816 M;



Taman Makam Pahlawan Simago-mago di Kecamatan Sipirok;



Benteng Huraba di Kecamatan Batang Angkola, penamaan ini diakibatkan karena desa ini adalah tempat markas dan dijadikan sebagai daerah pertahanan oleh bangsa Belanda

dijaman penjajahan dulu.

Kemudian karena penduduk Batang Angkola mengungsi ke daerah ini maka diberi nama Benteng Huraba. Kawasan rawan bencana Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Sumber data yang digunakan pada proses pemetaan dan perencanaan kawasan rawan bencana ini meliputi dua sumber. Pertama, bersumber dari data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Tahun 2015. Data vektor tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu kelas 1 (0 – 0,33) dengan tingkat bahaya rendah, kelas 2 (0,33 – 0,66) dengan tingkat bahaya sedang, dan kelas 3 (0,66 – 0,99) dengan tingkat bahaya tinggi. Pada penyusunan RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan ini menggunakan kelas 3 dengan tingkat bahaya tinggi. Hal ini didasarkan pada prioritas penanganan tanggap darurat dan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua, sumber data dalam penentuan kawasan rawan bencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan menggunakan teknis skoring yang dilakukan juga pada penentuan kawasan lindung. Berdasarkan ketentuan skoring kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, skor yang digunakan, yaitu pada kawasan yang memiliki skor > 175. Tujuan dilakukannnya perencanaan dan perlindungan kawasan rawan bencana adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh manusia.


Berdasarkan penyebabnya bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi. Dalam penataan ruang, maka pendekatan dilakukan terhadap jenis bencana yang merupakan fenomena alam. Secara lebih tegas, pembahasan ini akan difokuskan pada dua jenis bencana alam yaitu : banjir dan longsor. Selain jenis bencana tersebut, beberapa pertimbangan penetapan prioritas lokasi penanganan bencana didasarkan pada :  pertimbangan tingkat kerawanan kawasan terhadap terjadinya bencana alam (berdasarkan, informasi, analisis dan prediksi badan atau instansi yang berwenang);  pertimbangan terhadap catatan tentang pernah terjadinya bencana alam di lakasi yang bersangkutan;  pertimbangan terhadap fungsi kawasan; dan  pertimbangan terhadap keberadaan infrastruktur penting. Dalam penyusunan RTRW ini, metodologi yang digunakan untuk analisa kebencanaan adalah:  Deliniasi Kawasan Rawan Bencana secara sejarah, prediktif dan antisipatif untuk banjir dan longsor.  Penyusunan prosedur penanganan bencana alam (pra, saat dan pasca). Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa geologi, non geologi dan faktor manusia. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : 1.

Kawasan rawan gerakan tanah/tanah longsor. Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara-Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsoran, gelombang pasang dan banjir bandang. Untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan kawasan ini terdapat pada beberapa kecamatan antara lain : Kecamatan Sipirok, Saipar Dolok Hole, Aek Bilah, Marancar, Angkola Barat, Sayurmatinggi, Angkola Sangkunur, dan Kecamatan Angkola Selatan.


2.

Kawasan rawan banjir yang terdapat Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain : Kecamatan Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, Muara Batang Toru, Tano Tombangan Angkola, Sayurmatinggi, Batang Angkola, dan Kecamatan Batang Toru. Kawasan rawan bencana alam geologi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : a. kawasan rawan letusan gunung berapi; b. kawasan rawan gempa bumi; dan c. kawasan rawan tsunami.

Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Gunung Api Tipe B, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Gunung Sibual-buali di Kecamatan Sipirok. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada Kawasan Aek Latong yang berada pada jalur sesar/patahan semangko yang merupakan patahan aktif yang berlangsung lama sepanjang waktu di bawah permukaan tanah yang dapat menimbulkan gempa tektonik. Kawasan rawan Tsunami dan Gelombang Pasang serta rawan abrasi yang berada di pantai barat Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat pada Kecamatan Muara Batang Toru khususnya Desa Muara Upu. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan, luas dari kawasan rawan bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah seluas 17.351 Ha (3,98 %). Nilai luasan ini merupakan penggabungan dari seluruh jenis bencana yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2.1.7.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,


sumber daya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan dengan penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan

budidaya

yang

akan

dikembangkan

dibedakan

menurut

karakteristiknya dalam memanfaatkan ruang, yaitu : 

Kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi,

pertambangan,

perindustrian,

permukiman,

pertanian

merupakan kegiatan budidaya intensif dalam memanfaatkan ruang; 

Kawasan pariwisata (yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata alam) dapat dipandang sebagai kegiatan yang fleksibel di dalam memanfaatkan ruang sehingga kawasannya dapat saja tumpang tindih/terpadu pada kawasan-kawasan lain; dan



Kawasan hankam dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat khusus dan kawasannya dapat berlokasi secara tumpang tindih/diserasikan dengan kawasan-kawasan lainnya.

Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi konversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan,

kawasan

pertambangan,

kawasan

pariwisata,

kawasan

perindustrian, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut : 1.

Kesesuaian lahan,

yang merupakan hasil

penilaian terhadap

kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu. 2.

Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.


3.

Kegiatan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan harus sebisa mungkin dilengkapi dengan dokumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan (UKL, UPL, dan AMDAL) dengan tujuan mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya yang dilakukan.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, kaidah perencanaan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi sebagai berikut : A.

Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).

B.

Cara pengelolaan produksi hutan yang ditetapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan atau Departemen Kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporakan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang.

C.

Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local.

D.

Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

pembangunan

di

luar

sektor

kehutanan

seperti

pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan, E.

Kegiatan pemanfaatan kawasan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.


F.

Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi

kepentingan

negara

dan

cadangan

pembangunan

yang

berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hutan serta memperhatikan kaidah-kaidan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas Menurut Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, pengertian Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan

setelah

masing-masing

dikalikan

dengan

angka

penimbang

mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Sumber data yang digunakan untuk penentuan kawasan hutan produksi terbatas adalah data kelas kelerengan, kelas jenis tanah dan kelas intensitas curah hujan yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini. Hasil skoring pada tiga kelas tersebut didapatkan bahwa pada total skor 125 – 174 adalah kelas yang sesuai untuk kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengekpoitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 67.843 Ha (15,57 %) direncanakan di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole, Batang Angkola, Angkola Selatan, Sayur matinggi, Sipirok, Angkola Barat.


Peruntukan Hutan Produksi Tetap Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan produksi dimana eksploitasinya dapat dengan cara tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan luas wilayah rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 36,317 Ha (8,33 %) direncanakan di Kecamatan Sipirok, Batangtoru, Angkola Barat, Angkola Timur, Angkola Selatan, Saipar Dolok Hole. Peruntukan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Kawasan Hutan Produksi yang dicadangkan untuk pengembangan pemanfaatan lain seperti transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai luas kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 12.181 Ha (2,80 %). Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan dikenal sebagai salah satu pemasok kebutuhan hasil pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Potensi pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup besar, sehingga Kabupaten ini mendapat penghargaan dari pemerintah di bidang ketahanan pangan tahun 2004 mewakili Sumatera Utara. Pada tahun 2014 lahan yang telah dimanfaatkan untuk pertanian tanaman padi sawah terdapat seluas 17.847 ha dengan jumlah produksi sebesar 157.342 ton. Luas areal terbesar terdapat di Kecamatan Batang Angkola yaitu sebesar 2.689 ha. Sedangkan untuk tanaman padi ladang untuk tahun 2014 terdapat seluas 2.006 dengan jumlah produksi sebesar 9.144 ton. Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2014, diketahui bahwa lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan diusahakan artinya lahan tersebut merupakan lahan produktif yang oleh pemiliknya dibudidayakan. Lahan tersebut merupakan potensi yang dapat dikembangkan lebih intensif lagi agar dapat berproduksi lebih maksimal.


Untuk mengembangkan lahan pertanian, ada beberapa tindakan yang dibutuhkan, yaitu : 

Status lahan harus dipertegas dulu sebelum dikembangkan .



Arahan peruntukan lahan juga harus jelas dan tegas bahwa pemanfaatan lahan harus sesuai dengan rencana pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan.



Permasalahan pengembangan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian di

Kabupaten

Tapanuli

Selatan

meliputi

permasalahan

yang

menyangkut : kesuburan tanah, drainase, temperatur/suhu dan kemiringan lahan. 

Kelembagaan dan SDM pertanian yang masih harus didorong untuk lebih baik lagi.



Alat pertanian yang tidak memadai sehingga perlu pengembangan teknologi pertanian yang lebih baik lagi.



Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian.

Peruntukan budidaya pertanian memiliki fungsi antara lain menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya serta membantu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Kawasan budidaya pertanian mencakup kawasan tanaman pangan dan lahan kering yang ditingkatkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan, sentra produksi agropolitan, sentra produksi agromarinepolitan dan kawasan pertanian lainnya. Pertanian tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering disebut sebagai tanaman pangan, yang terdiri dari jenis tanaman padi sawah dan padi ladang, palawija, dan buah-buahan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang, maka kegiatan pertanian tetap diarahkan sebagai basis perekonomian sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan diandalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pada awal tahun rencana. Dengan demikian, lahan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering yang ada tetap dipertahankan sebagai lahan


budidaya. Dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah tercapai, maka berdasarkan hasil analisa, lokasi tanaman pangan yang tersebar di seluruh kabupaten tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian beririgasi teknis dan untuk beberapa lokasi dilakukan pengembangan pada lahan yang sesuai dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Pengembangan hasil produksi pertanian baik tanaman pangan diarahkan pada kawasan agropolitan sebagai basis pemasaran dan hasil produksi pertanian tanaman pangan yang tersebar pada dataran tinggi Bukit Barisan yaitu : Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Aek Bilah. Sementara itu di wilayah kawasan pesisir dikembangkan kawasan agromarine yang diarahkan pada potensi agropertanian, perikanan dan pariwisata di Kawasan Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru. a.

Peruntukan Tanaman Pangan / Pertanian Lahan Basah Tipologi untuk kawasan tanaman pangan adalah berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemanfaatan ruang tanaman pangan bertujuan untuk mendukung perekonomian

lokal

di

kawasan

sekitarnya

dan

pengembangan

perekonomian Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengembangan kawasan tanaman pangan berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang tanaman pangan

yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut

mengelompok permukiman

dan dan

merupakan kawasan

pemisah lindung.

antara Kawasan

kawasan tanaman

dikembangkan di wilayah dengan kriteria sebagai berikut : a.

Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl.

b.

Kawasan dengan kelerengan < 40%.

c.

Kawasan dengan Kedalaman efektif tanah > 30 cm.

d.

Mendapat pengairan teknis.

adalah

budidaya pangan


e.

Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan tanaman pangan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal.

f.

Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir;

g.

Tindakan konservasi berkaitan dengan : - Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman panen atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, suhu 23 - 30ºC, oksigen larut 3 7 ppm, amoniak 0.1 ppm dan pH 5 - 7; - Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase. Beberapa kecamatan yang merupakan lahan beririgasi yang potensial dan perlu dipertahankan sebagai daerah tanaman pangan, antara lain Kec. Sipirok, Batang Angkola, Angkola Timur, Arse, Saipar Dolok Hole, Sayurmatinggi, Tano Tombangan Angkola, Angkola Sangkunur, Batang Toru, Angkola Barat, Angkola Selatan, Muara Batang Toru, Marancar dan Aek Bilah. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan, luas kawasan pertanian lahan basah pada pola ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 60,521.83 Ha (19,64 %). Kawasan pertanian tanaman lahan basah yang beririgasi ini direncanakan menjadi kawasan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

b. Peruntukan Hortikultura/Pertanian Lahan Kering Tanaman hortikultura sesuai dengan definisi yang tercantum pada SK Mentan No. 74 tahun 1998 mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias aneka tanaman. Pengembangan hortikultura di Kabupaten Tapanuli Selatan terutama diarahkan untuk sayuran karena adanya kecocokan tanah untuk kegiatan ini, terutama di bagian dataran tinggi. Adapun arahan ruang untuk pengembangan kegiatan hortikultura diarahkan


pada daerah-daerah yang berada pada daerah pegunungan dan dataran tinggi, yaitu pada Kecamatan Sipirok, Marancar dan Angkola Barat dengan luas 29,477.89 Ha (4,77 %). Kawasan Peruntukan Permukiman Pemanfaatan ruang kawasan permukiman dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan: 1.

Terciptanya kegiatan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai sehingga perlu disesuaikan dengan rencana struktur tata ruangnya dan tingkat pelayanan wilayah (struktur/hirarki kota);

2.

Menyediakan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangannya;

3.

Menciptakan aktivitas sosial ekonomi yang harmonis dengan seluruh komponen

pengembangan

wilayah

seperti

dengan

aktivitas

perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan lain-lain; Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain: 1.

Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;

2.

Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga;

Kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan peruntukan permukiman, adalah: 

Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat, dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);




Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;



Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana tranportasi umum;



Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);



Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;



Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;



Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah; penyelenggaraan pengelolaan; dan pembinaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Berdasarkan hasil pemetaan dan perhitungan rencana pola ruang pada jenis pola ruang permukiman di Kabupaten Tapanuli Selatan maka luas wilayah permukiman

adalah

seluas

2.898,44

Ha

(0,34

%).

Berdasarkan

pertimbangan terkait kriteria umum dan kaidah tersebut, maka rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman dapat dikembangkan sebagai berikut: a. Peruntukan Permukiman Perkotaan Kawasan perkotaan (urban) adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan,

pemusatan

dan

distribusi

pelayanan

jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan merupakan daerah permukiman yang meliputi kota induk dan wilayah


pengaruh di luar batas administratifnya, yaitu kawasan pinggiran kota (sub urban). Kegiatan yang ditampung di kawasan perkotaan merupakan kegiatan dengan intensitas tinggi, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan permukiman perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegiatan pelayanan lainnya. Pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan tersier serta pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan telah mendorong berkembangnya

kawasan

perkotaan

dan

meningkatkan

kebutuhan

penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan harus diarahkan pada pemerataan untuk mendukung pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dituju. Arahan pengembangan kawasan perkotaan adalah sebagai berikut : a. Pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pusat pelayanan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. b. Kota-kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Tapanuli Selatan dikembangkan dengan intensitas sedang. Pusat koleksi/distribusi sekunder dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan primer dan sekunder seperti pusat perkantoran pemerintahan, sektor pertanian dan perdagangan serta jasa dengan skala pelayanan lokal dan tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional. c. Pusat koleksi/distribusi tersier dikembangkan sebagai pusat pengumpul dan pengolah hasil pertanian rakyat di wilayah sekitarnya dengan dukungan feeder-road dari pusat pengumpul ke sentra-sentra penghasil sumberdaya alam, serta akses menuju jaringan yang menghubungkan kota-kota sekunder dan primer. Prioritas pengembangan kota-kota tersier adalah aktifitas sektor sekunder atau pengolahan berskala lokal yang mendukung pengembangan sektor primer di wilayah hinterlandnya.


d. Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan penduduk di wilayah tersebut dan disesuaikan dengan skala pelayanannya. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan utama direncanakan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hal ini adalah di Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Batangtoru serta di pusat kegiatan promosi

(PKLp) Pintu

Padang. b. Peruntukan Permukiman Perdesaan Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman skala kecil yang ditujukan sebagai pusat kegiatan dalam suatu wilayah pertanian tertentu. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat koleksi pertama dalam rantai produksi pertanian. Oleh karena itu kawasan permukiman perdesaan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian skala lokal. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktifitas hasil pertanian. Pengembangan ini juga dimaksudkan untuk menurunkan tingkat urbanisasi. Oleh karena itu pada kawasan ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana dasar pemenuhan kebutuhan hidup berupa fasilitas sosial dan ekonomi dengan skala pelayanan lokal. Disamping itu diperlukan fasilitas yang mendukung perkembangan teknologi dan kelembagaan pertanian perikanan yang mampu mendukung daya saing komoditas pertanian. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan diluar PKL dan PKLp. c. Kawasan Peruntukan Lainnya 1. Kawasan Pesisir Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki perairan laut yang potensial dan luas, yang terdiri dari perairan laut pantai Barat. Berbagai kegiatan yang telah dan akan dikembangkan di wilayah pesisir dan kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi kegiatan perikanan laut, permukiman nelayan, pariwisata, perhubungan,

dan

industri.

Agar

potensi

kelautan

tetap

terjaga


kelestariannya, maka perlu dikelola secara serasi antara pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungannya. Pengembangan kawasan pesisir dan kelautan diarahkan pada : 1.

Pengembangan dan meningkatkan produksi perikanan tangkap laut di pantai Barat Kawasan Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru.

2.

Pengembangan kegiatan pertambakan dan pertambakan rakyat yang berwawasan lingkungan di pantai Barat Kawasan Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru.

3.

Pengembangan kawasan wisata bahari termasuk pengembangan promosi pariwisata, Kawasan Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru.

4.

Mengembangkan sarana dan prasarana bagi peningkatan kegiatan perikanan meliputi pelabuhan perikanan, prasarana transportasi dari lokasi sumberdaya laut ke lokasi koleksi dan distribusi, sarana transportasi laut, jaringan irigasi tambak, alat penangkapan ikan, pakan, pupuk, pengelolaan pembibitan ikan terpadu, dan tempat pelelangan ikan di Kawasan Pantai Muara Upu Kecamatan Muara batang Toru.

5.

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-sentra perikanan melalui melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan ikan yang lebih baik tanpa mengganggu atau merusak ekosistem laut.

6.

Meningkatkan prasarana dan sarana bagi permukiman nelayan.

7.

Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pelabuhan yang mendukung kegiatan pertambangan di Kecamatan Batang Toru.

8.

Meningkatkan pengamanan kawasan laut dari pencurian ikan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.


2. Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi: a. kantor Kepolisian Resort (Polres) Tapanuli Selatan; b. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di setiap ibukota kecamatan; dan c. Kantor koramil tersebar disetiap ibukota kecamatan Arahan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dimaksudkan bagi menjamin kondisi pertahanan dan keamanan yang stabil dan mantap dan mendorong terciptanya penataan ruang yang serasi antara kepentingan hankam dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.


Peta II-3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan


2.2. Profil Sanitasi Saat Ini Berikut ini akan dijelaskan Profil Sanitasi Saat ini yang diperoleh dari Data Sekunder Instrumen Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas sistem air limbah domestik, persampahan, dan drainase. A. Air Limbah Domestik (1) Sistem dan Infrastruktur Berikut ini pada Gambar II-1 merupakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Gambar II-1 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Diagram Sistem Sanitasi AIR LIMBAH DOMESTIK Produk (A) (B) (C) Input User Interface Pengumpulan, Pengangkutan Penampungan, / Pengaliran Pengolahan Awal WC WC WC WC Black Water + Gray Water

WC

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Pembuangan / Daur Ulang

Sungai/Kebun / Sawah Cubluk / Lobang Tanah Tangki Septik (belum aman) Tangki Septik Individual Tangki Septik Individual

Truk Tinja

Jamban Tangki Septik Bersama Jamban Drainase Tangki Septik Bersama Lingkungan MCK Umum Tangki Septik (>5KK) MCK Umum Drainase Tangki Septik (>5KK) Lingkungan MCK Umum IPAL Komunal (>5KK) Sumber : EHRA Kab.Tapsel, Instrumen Profil Sanitasi, 2016. Gambaran lebih jelas dan lengkap tentang cakupan layanan air limbah

Sungai

Sungai

Sungai


domestik di Kab.Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel II-10 berikut: Tabel II-10: Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Akses Layak (KK) Akses Dasar (KK) Jml Penduduk (KK)

On-site

(ii)

(iii)

(iv)

Tangki Septik Komunal (≤10 KK) (v)

Angkola Barat Kec.Sayur Matinggi Kec.Batang Angkola Kec. Sipirok Kec. Angkola Selatan Kec. Angkola Timur Kec. Marancar Kec.Tantom Angkola Kec. Batang Toru Kec.Muara Batang Toru Kec. Angkola Sangkunur Kec. Arse Kec.Saipar Dolok Hole Kec. Aek Bilah TOTAL

6.252

233

6.098

Kec.

Off-site

(vi)

Tangki Septik Komunal (>10 KK) (vii)

-

2.143

-

262

-

-

207

-

2.283

-

422

-

8.440

489

-

2.801

-

710

7.828

293

-

2.939

-

7.044

286

-

2.509

4.821

195

-

2.397

87

3.713

Tangki Septik Individual

MCK ***

IPAL Komunal

IPAL Kaw asan

IPAL Kab

(viii)

(ix)

(x)

Tangki Septik Individual blm aman** (xi)

BABs (KK)* Cubluk

(xii)

(xiii)

1.873

210

1.517

-

1.652

186

1.329

-

-

2.283

256

1.882

162

-

-

2.577

260

1.837

-

189

-

-

2.114

237

1.683

1.671

-

196

-

-

1.437

162

1.134

-

813

-

190

-

-

670

76

540

130

-

1.484

-

88

-

-

1.037

117

840

8.019

412

-

2.739

-

276

-

-

2.382

267

1.928

2.972

125

-

1.013

-

240

-

-

835

94

657

4.737

208

-

1.619

-

251

-

-

1.389

156

1.096

2.012

72

-

797

-

226

-

-

474

55

372

3.244

132

-

1.360

-

99

-

-

864

98

672

1.635

73

-

615

-

0

-

-

486

56

387

69.210

2.942

-

24.786

-

3.311

-

-

20.067

2.230

15.874

Sumber: Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016.

* Yang termasuk BABS: BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai,


sawah/ladang, dsb. ** Belum Aman: jamban tidak dilengkapi tangki septik sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali. Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepadatan > 50 orang/Ha dan jarak terhadap sumber air bersih yg bukan perpipaan < 10 m. *** MCK: termasuk jamban bersama layak & MCK Komunal. Berdasarkan data Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebesar 22,6% penduduk melakukan BABS, dengan persentase terbesar di Kecamatan Batang Toru (2,8%) dari total rumah tangga dan terendah di Kecamatan Arse (0,53%) dari total rumah tangga. Kemudian rumah tangga yang menggunakan akses dasar yaitu cubluk dan jamban yang tidak aman di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar 22.543 KK (32,6%) dari total rumah tangga, Rumah tangga yang menggunakan akses layak yaitu tangki septik individual, MCK, serta IPAL Komunal sebesar 31.039 KK (44,8%) dari total rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat memprioritaskan rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah yang termasuk katagori BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sebanyak 22,6% dari total rumah tangga. Kemudian pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat merencanakan program dan kegiatan untuk dapat meningkatkan akses dasar menjadi akses layak sebanyak 32,6% dari total rumah tangga.

Tabel II-11: Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah


Domestik Kabupaten Tapabuli Selatan

No

Jenis

(i)

(ii)

Satuan

Kondisi

Jumlah/

Tdk

Keterangan

Kapasitas

Berfungsi

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Unit

-

-

-

Tidak ada

berfungsi

SPAL Setempat (Sistem On-site) 1

Tangki Septik Komunal <10 KK

2

MCK

Unit

47

Baik

-

PNPM

3

Truk Tinja

Unit

-

-

-

Tidak ada

4

IPLT : kapasitas

m3/hari

-

-

-

Tidak ada

Unit

-

-

-

Tidak ada

SPAL Terpusat (Sistem Off-site) 1

Tangki Septik Komunal >10 KK

2

IPAL Komunal

Unit

30

Baik

-

Sanimas

3

IPAL Kawasan

Unit

-

-

-

Tidak ada

4

IPAL Terpusat

Unit

-

-

-

Tidak ada

Keterangan: IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah Selanjutnya berikut ini ditampilkan Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas Sistem A (BABS), Sistem B (Sistem Setempat/On-Site), Sistem C (Sistem Terpusat/ Off-Site), dan Sistem D (Sistem Komunal).


Peta II-4 : Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah


(2) Kelembagaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan maupun kebijakan yang memberi pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2008 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri pengaturan dan pelaksanaan pengolahan air limbah domestik dilakukan oleh beberapa pemanggu kepantingan, dimana secara umum perencanaan dilakukan oleh Bappeda, pembangunan dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Pengelolaan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup. Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki peraturan daerah khusus terkait penanganan air limbah domestik. Hal ini dikarenakan belum disusunnya masterplan terkait air limbah domestik. Sarana dan prasarana umum terkait air limbah domestik pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yang didapatkan dari program PNPM Mandiri dan Sanimas. Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki sarana dan prasarana limbah terpusat seperti IPLT.

Tabel II-12. Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

FUNGSI PERENCANAAN 1. Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten 2. Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten Bappeda

Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Badan Lingkungan Hidup


FUNGSI 3. Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA 1. Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik 2. Membangun sarana pengumpul dan pengolahan awal (tangki septik) 3. Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT 4. Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) 5. Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN 1. Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja 2. Mengelola IPLT dan atau IPAL 3. Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja 4. Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik 5. Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik,

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Badan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Kebersihan

Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup

Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

UKM KSM


FUNGSI dan saluran drainase lingkungan) PENGATURAN DAN PEMBINAAN 1. Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) 2. Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik 3. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI 1. Melakukan monitoring dan evalusi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kota 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelayanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten

Dinas Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas TRTB

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan


FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten Badan Lingkungan Hidup

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016

B. Persampahan (1) Sistem dan Infrastruktur Berikut ini pada Gambar II-2 merupakan Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan yang memuat informasi terkait sistem persampahan saat ini serta cakupan pelayanan di Kab Tapanuli Selatan. Gambar II-2. Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Domestik Diagram Sistem Sanitasi PERSAMPAHAN DOMESTIK Produk (A) (B) (C) (D) (E) (F) Input User Pengumpulan Penampungan Pengangkutan (Semi) Daur Ulang / Interface Setempat Sementara Pengolahan Pembuangan (TPS) Akhir Akhir Terpusat Dump Truck Tempat Motor sampah Container / Sampah TPA (viar) Bak TPS Tempat Sampah Sampah Tempat Organik Sampah + Tempat Sampah Sampah Anorganik Tempat Sampah Tempat Sampah Tempat Sampah Sumber : EHRA Kab.Tapsel, 2016.

Container / Bak TPS

Dump Truck

TPA Dibakar Lubang ditutup tanah Lubang tidak ditutup tanah Sungai

Lahan kosong


Berdasarkan data pada Tabel II-13 Timbunan Sampah per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 bahwa volume timbulan sampah adalah 59,3 M3/hari. Volume timbulan sampah terbesar adalah di Kecamatan Batang Angkola dan volume terendah adalah Kecamatan Aek Bilah. Tabel II-13. Volume Timbunan Sampah per Kecamatan Timbulan Sampah Sampah

Jlh Nama Kec.

Pnddk (Jiwa)

Angkola 25.006 Barat Kec.Sayur 24.390 Matinggi Kec.Batang 33.758 Angkola Kec. 31.313 Sipirok Kec. 28.175 Angkola Selatan Kec. 19.284 Angkola Timur Kec. 9.587 Marancar Kec.Tantom 14.850 Angkola Kec. 32.077 Batang Toru Kec.Muara 11.888 Batang Toru Kec. 18.949 Angkola Sangkunur Kec. 8.049 Arse Kec.Saipar 12.975 Dolok Hole Kec. Aek 6.538 Bilah TOTAL

dikelola

Sampah

mandiri di

terproses 3R

Sampah terangkut ke TPA

sumber

Sampah tidak

Total

terproses

(%)

(m3/hari)

(%)

(m3/hari)

(%)

(m3/hari)

(%)

(m3/hari)

(%)

(m3/hari)

-

-

-

-

55

41,25

45

33,76

100

75,01

-

-

-

-

21

15,36

79

57,81

100

73,17

-

-

-

-

16

16,20

84

85,07

100

101,27

-

-

-

-

72

67,62

28

32,38

100

93,93

-

-

-

-

18

15,21

82

69,31

100

84,52

-

-

-

-

72

41,65

28

16,20

100

57,85

-

-

-

-

55

15,81

45

12,95

100

28,76

-

-

-

-

35

15,59

65

28,96

100

44,55

-

-

-

-

43

41,37

57

54,86

100

96,23

-

-

-

-

43

15,33

57

20,33

100

35,66

-

-

-

-

73

41,49

27

15,35

100

56,84

-

-

-

-

72

17,38

28

6,76

100

24,14

-

-

-

-

72

28,02

28

10,9

100

38,92

-

-

-

-

72

14,11

28

5,5

100

19,61

-

-

-

-

45,8

380,32

54,2

450,14

100

830,46

Keterangan: Satuan timbulan sampah Kab. yang digunakan = 3 liter/orang/hari


Berdasarkan data pada Tabel II-13 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan di Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa volume sampah yang terangkut ke TPA adalah sebanyak 329,57 m3/hari atau sekitar 39,68% total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 830,46 m3/hari. Sedangkan pengolahan sampah 3R dan yang dikelola secara mandiri tidak ada. Berdasarkan hasil studi EHRA Kabupaten Tapanuli Selatan diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya dengan cara dibakar. Tabel II-14.Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Kondisi No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

unit Kg Kg

1 10

500 500

Liter Liter unit unit

15 20 -

1

2

3.

4

Jlh

Kapa sitas

Ritasi /Hari

Baik

Rusak ringan

Rusak Berat

Keterangan*

(vii)

(viiii)

(ix)

(x)

2 2

√ √

-

-

Pemkab Bank Sumut

1000 1000 -

1 1 -

√ √ -

-

-

Pemkab Pemkab -

-

-

-

-

-

-

-

m3 unit unit unit unit

3 -

14 -

2 -

√ -

-

-

Pemkab -

Liter

1

1000

-

√

-

-

- ITF

unit

-

-

-

-

-

-

Belum berfungsi -

- Bank Sampah

unit

-

-

-

-

-

-

-

Pengumpulan Setempat - Gerobak - Motor Sampah - Becak (viar) Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak biasa - Kontainer - Transfer Depo - SPA (Stasiun Peralihan Antara) Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compactor Truck - Road Sweeper - Desludging Truck Pengolahan Sampah - TPS 3R

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Kondisi No


- Incinerator 5

Satuan

Jlh

Kapa sitas

Ritasi /Hari

Baik

Rusak ringan

Rusak Berat

Keterangan*

unit

-

-

-

-

-

-

-

Ha

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

Hibah

√

-

-

Hibah

√

-

-

Hibah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TPA/TPA Regional - lahan urug saniter - lahan urug terkendali - penimbunan terbuka

6

7

- Luas total lahan Ha 1 3 TPA - Luas sel Landfill Ha 1 3 - Daya tampung (m3/hari) 1 330 TPA Alat Berat - Bulldozer unit - Excavator / unit backhoe - Truk tanah unit IPL Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): mg/l - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet Sumber : Dinas Pasar dan Koperindag, tahun 2016. IPL: Instalasi Pengolahan Lindi *daya tampung TPA : m3/tahun

**Beri keterangan mengenai umur dan lembaga pengelola

Selanjutnya berikut ini ditampilkan Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Per Kecamatan di Kab.Tapanuli Selatan yang terdiri atas volume timbunan sampah, cakupan layanan 3R, dan cakupan layanan TPA.


Peta II-5 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan


(2) Kelembagaan dan Peraturan Institusi yang berwenang terkait pengelolaan sampah adalah Dinas Kebersihan Kabupaten Tapanuli Selatan. Berisi penjelasan terkait perda bidang persampahan, pengelolaannya (baik operator maupun regulator).


C. Drainase Perkotaan (1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki dokumen Masterplan Drainase Kabupaten, lokasi genangan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel II-15. Penyebab genangan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah luapan air sungai, minimnya usaha pemeliharaan saluran drainase sehingga kurang terawat, seperti tebalnya endapan dan tumpukan sampah, luapan akibat hujan deras dan drainase yang tidak mempunyai saluran pembuangan atau saluran yang tidak tersambung. Tabel II-15. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Wilayah Genangan No

1 2 3 4 5

Lokasi Genangan

Kec.Angkola Barat Kec.Sayur Matinggi Kec.Batang Angkola Kec Sipirok Kec.Angkola Selatan

6 7 8

Kec.Angkola Timur

9 10

Kec.Batang Toru Kec.Muara Batang Toru Kec.Angkola Sangkunur

11

Kec.Marancar Kec.Tantom Angkola

12 13

Kec. Arse Kec.Saipar Dolok Hole

14

Kec. Aek Bilah

Infrastruktur*

Lama

Frekuensi

(Ha)

Keting -gian (m)

(jam/hari)

(kali/tahun)

38

1

6

1

Curah hujan tinggi

-

-

-

-

-

292

1

12

1

222

1

6

1

Curah hujan tinggi/ Sungai meluap Curah hujan tinggi

436

1

12

2

Curah hujan tinggi

98

1

6

1

Curah hujan tinggi Curah hujan tinggi

-

-

-

-

Curah hujan tinggi

-

-

-

-

Curah hujan tinggi

-

-

-

-

Curah hujan tinggi

354

1

6

1

Curah hujan tinggi

116

1

6

1

Curah hujan tinggi

-

-

-

-

Curah hujan tinggi

-

-

-

-

Curah hujan tinggi

Luas

Penyebab***

Jenis

Keterangan**

-

-


*) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan. **) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan ***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 (2) Peta Lokasi Genangan Berikut ini merupakan peta lokasi genangan yang memuat nama lokasi genangan, data lokasi, dan luas genangan di Kabupaten Tapanuli Selatan seperti disajikan pada Gambar II-11 berikut. Peta II-6 Peta Lokasi Genangan Kabupaten Tapanuli Selatan


(3) Sistem dan Infrastruktur Berikut ini merupakan informasi terkait jenis dan jumlah infrastruktur drainase yang ada di Kab.Tapanuli Selatan seperti disajikan pada Tabel II-16. Tabel II-16.Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Bentuk No


Satuan

Dimensi

Penampang

(ii)

(iii)

Saluran 1

- S. Primer A

m

- Saluran

m

Sekunder A1 - Saluran

m

Sekunder A2 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa

unit

- Pintu Air

unit

- Kolam retensi

unit

- Trash rack/

unit

saringan sampah 2

- S. Primer B

m

Frekuens Pemeli-

B**

H***

Saluran* (i)

Kondisi

(iv)

Ber-

Tdk

fungsi

berfungsi

(v)

(vi)

haraan

(kali/tahun (vii)

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 - Saluran

m

Sekunder B1 Bangunan

.

Pelengkap - Rumah Pompa

unit

- Pintu Air

unit

- Kolam retensi

unit Bentuk

No


Satuan

Dimensi

Penampang

B**

H***

Saluran* (i)

(ii) - Trash rack/

(iii)

(iv)

unit

saringan sampah Keterangan: *Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium **B: lebar dasar saluran ***H: tinggi saluran

Kondisi Ber-

Tdk

fungsi

Berfungsi

(v)

(i)

Frekuens Pemeliharaan

(kali/tahun (ii)

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 (4) Kelembagaan dan Peraturan Secara kelembagaan, pengelolaan drainase Kab.Tapanuli Selatan di lakukan oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel II-17. Tabel II-17 Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemangku Kepentingan Fungsi

Pemerintah Kota

Swasta Masyarakat

Perencanaan : 1 Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kota 2 Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian

Bappeda, Dinas Tarukim

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


target 3 Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka


pencapaian target Pengadaan Sarana : 1 Menyediakan sarana / membangun sarana

Dinas Tarukim

drainase lingkungan Pengelolaan : 1 Membersihan saluran drainase lingkungan

Dinas Tarukim

2 Memperbaiki saluran drainase lingkungan

Dinas Tarukim

yang rusak 3 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

Dinas Tarukim

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Pemangku Kepentingan Fungsi

Pemerintah Kota

Swasta Masyarakat

Pengaturan dan Pembinaan : 1 Menyediakan advise planning untuk

Bappeda

pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

wilayah yang akan dibangun 2 Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (tertier) dengan sistem


drainase sekunder dan primer 3 Melakukan sosialisasi peraturan dan

Dinas Tarukim

pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Monitoring dan Evaluasi : 1 Melakukan monitoring dan evaluasi

Badan

terhadap pencapaian target pengelolaan

Linkgungan

drainase skala kota

Hidup, Dinas Tarukim

2 Melakukan monitoring dan evaluasi

Badan

terhadap kapasitas infrastruktur sarana

Linkgungan

pengelolaan drainase lingkungan

Hidup, Dinas Tarukim

3 Melakukan monitoring dan evaluasi

Badan

terhadap efektifitas layanan drainase, dan

Linkgungan

atau menampung serta mengelola kelurah

Hidup, Dinas

atas layanan drainase lingkungan

Tarukim

Sumber: Dinas Tarukim.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 2.3. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Hasil kegiatan penetapan area berisiko sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini dan penyebab risiko utama di masing-masing area berisiko tercermin dari skor risiko sanitasi. Suatu daerah disebut beresiko tinggi dalam sanitasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut ; 

Tingkat ancaman kesehatan yang tinggi di masa yang akan datang



Infrastruktur sanitasi yang buruk



Perilaku PHBS relatif rendah



Manajemen penanganan sanitasi yang lemah/rendah



Pemahaman masyarakat relatif rendah Proses penentuan area beresiko dilakukan dengan pengumpulan data pada setiap

kelurahan/desa sampel yaitu 62 desa/kelurahan yang berada pada 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Area beresiko sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan melalui elaborasi data sebagai berikut : 1. Data sekunder yang dikumpulkan dari masing-masing instansi terkait Kabupaten Labuhanbatu Utara, data sekunder yang digunakan antara lain ; 

Informasi umum tentang kabupaten (luas administratif, luas area terbangun, pertumbuhan dan jumlah penduduk, klasifikasi urban rural, area CBD, dan jumlah KK miskin)



Data air limbah (jumlah KK BABs, SPAL-S, sistem komunal, dan SPAL-T)



Data persampahan (jumlah sampah rumah tangga yg terangkut, jumlah TPS dan TPS3R, dan jumlah pasar).



Data drainase (area pasang surut dan estimasi genangan)

2. Persepsi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan 3. Data Primer yang merupakan data hasil dari Studi EHRA (Environmental Health Risk Assesment). Hasil elaborasi dari 3 (tiga) sumber data tersebut dituangkan dalam bentuk peta area berisiko sanitasi, sebagai berikut :

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 A. Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik Area beresiko sanitasi komponen air limbah domestik, yang menjadi wilayah prioritas utama (risiko 4) ada 5 (lima) desa/kelurahan. Dan yang menjadi wilayah prioritas (risiko 3) ada 68 desa/kelurahan. Berikut ini adalah tabel area berisiko sektor air limbah Kabupaten Tapanuli Selatan.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Tabel II-18 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik Wilayah prioritas Area Beresiko*) Kecamatan Kelurahan/Desa Risiko 4 Angkola Barat Panobasan Dolok Kel Simatorkis Sisoma Panobasan Lbg Kel Sitinjak Angkola Selatan Kel. Pardomuan Risiko 3 Angkola Barat Siuhom Lobu Layan Sayur Matinggi Lumban Huayan Bange Huta Pardomuan Janji Mauli Baringin S. Parmonangan Siipange Siunjam Kel Sayurmatinggi Tolang Julu Tolang Jae Aek Libung Bulu Gading Silaiya Sialang Aek Badak Julu Tanjung Leuk Aek Badak Jae Mondang Batang Angkola Hurase Sidadi I (Jae) Kel. Pintu Padang II Janji Manaon Muaratais III Muaratais II Sidadi II (Julu) Tatengger Bintuju

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 34 35 36

Pasir Matogu Aek Nauli Aek Gunung Wilayah prioritas No Area Beresiko*) Kecamatan Kelurahan/Desa 37 Risiko 3 Muara Sibulele 38 Bargot Topong 39 Sigulang Losung 40 Huta Padang 41 Kel. Bangun Purba 42 Sorik 43 Padang Kahombu 44 Benteng Huraba 45 Kel. Pintu Padang I 46 Pasar Lama 47 Huta Holbung 48 Sitampa Simatoras 49 Basilam Baru 50 Pangaribuan 51 Sori Manaon 52 Kel. Huta Tonga 53 Muara Purba Nauli 54 Sipirok Bulu Mario 55 Bagas Lombang 56 Barnang Koling 57 Pangaribuan 58 Paran Julu 59 Panaungan 60 Pangurabaan 61 Pargarutan 62 Ramba Sihasur 63 Kel. Sipirok Godang 64 Kel. Hutasuhut 65 Batang Miha 66 Kel. Sipirok 67 Tolang 68 Kel. Simarpinggan 69 Angkola Selatan Tandihat 70 Kel. Tapian Nauli 71 Sinyior 72 Aek Natas 73 Gunung Baringin Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Peta II-7. Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik, dengan memperhatikan hasil kajian primer non EHRA (kajian peran swasta, kajian kelembagaan dan kebijakan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat) digambarkan pada tabel berikut ini: Tabel II-19 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik No

Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awalpengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta dokumen perencanaan teknis. 1

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan masih tergolong melakukan praktek BABs sebesar 69.210 KK.

2

Belum adanya sarana dan prasarana air limbah domestik yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi. 1

Belum memiliki masterplan pengelolaan air limbah

2

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah

3

Rendahnya alokasi pendanaan pengelolaan air limbah dari pemerintah

4

Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi

5

Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat

6

Belum adanya koordinasi antar instansi terkait pengelolaan air limbah permukiman

7

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah

8

Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem berbasis masyarakat

9

Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik

10

Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.

11

Belum adanya sosialisasi, publikasi dan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 B. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan Area beresiko sanitasi komponen persampahan, yang menjadi wilayah prioritas utama (risiko 4) hanya ada 2 (dua) desa/kelurahan. Dan yang menjadi wilayah prioritas (risiko 3) ada 31 desa/kelurahan. Berikut ini adalah tabel area berisiko sektor persampahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Tabel II-20 Area Berisiko Sanitasi Persampahan Wilayah prioritas Area Beresiko*) Kecamatan Kelurahan/Desa Risiko 4 Sayur Matinggi Kel Sayurmatinggi Angkola Selatan Kel. Pardomuan Risiko 3 Angkola Barat Panobasan Dolok Kel Simatorkis Sisoma Panobasan Lbg Sisundung Kel Sitinjak Sayur Matinggi Tolang Julu Bulu Gading Sialang Batang Angkola Hurase Kel. Sigalangan Bintuju Sigulang Losung Kel. Bangun Purba Kel. Huta Tonga Sipirok Bulu Mario Bagas Lombang Dolok Sordang Dolok Sordang Julu Paran Julu Pangurabaan Pargarutan Sibadoar Kel. Sipirok Godang Kel. Hutasuhut Kel. Sipirok Angkola Selatan Kel. Simarpinggan Tandihat Kel. Tapian Nauli Sinyior Aek Natas Gunung Baringin

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3

Peta II.8 Peta Area Berisiko Persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan, dengan memperhatikan hasil kajian primer non EHRA (kajian peran swasta, kajian kelembagaan dan kebijakan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat) digambarkan pada tabel berikut ini: Tabel II-21 Permasalahan Mendesak Persampahan No

Permasalahan Mendesak Persampahan

1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta dokumen perencanaan teknis. 1

Masih ada sampah yang tidak terproses sebesar 54,2% (450,14 m3/hari)

2

Masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan (hanya ada 2 dump truck untuk kec.Sipirok dan 1 dump truck untuk kec.Batang Toru, dan 10 unit becak sampah)

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundangundangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi. 1

Belum memiliki masterplan pengelolaan sampah rumah tangga

2

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga

3

Penganggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana persampahan belum dapat melayani seluruh wilayah perkotaan

4

Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk pengangkutan, TPST dan TPA masih sangat kurang untuk dapat melakukan O & P infrastruktur yang ada.

5

Belum adanya dana penarikan restribusi sampah rumah tangga (hanya ada untuk industri).

6

Belum adanya Badan Pengelola TPST dan (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat karena keterbatasan pendanaan operasional.

7

Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis

8

Peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan untuk pengelolaan persampahan skala kota/kab.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 C. Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan Area beresiko sanitasi komponen drainase, yang menjadi wilayah prioritas utama (risiko 4) hanya ada 1 (satu) desa/kelurahan. Dan yang menjadi wilayah prioritas (risiko 3) ada 6 desa/kelurahan. Berikut ini adalah tabel area berisiko sektor drainase Kabupaten Tapanuli Selatan. Tabel II-22 Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan Wilayah prioritas No Area Beresiko*) Kecamatan Kelurahan/Desa 1 Risiko 4 Angkola Selatan Kel. Pardomuan 2 Risiko 3 Sayur Matinggi Kel Sayurmatinggi 3 Bulu Gading 4 Sialang 5 Batang Angkola Tatengger 6 Angkola Selatan Sinyior 7 Aek Natas Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3


Peta II-9 Area Berisiko Drainase Perkotaan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi dalam pengelolaan drainase perkotaan, dengan memperhatikan hasil kajian primer non EHRA (kajian peran swasta, kajian kelembagaan dan kebijakan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat) digambarkan pada tabel berikut ini: Tabel II-23 Permasalahan Mendesak Drainase No

Permasalahan Mendesak Drainase

1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta dokumen perencanaan teknis. 1

Masih ada terjadinya genangan air pada saat hujan di permukiman penduduk seluas 1.558 Ha.

2

Jaringan drainase perkotaan belum terintegrasi dan terkoneksi.

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundangundangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi. 1

Belum memiliki masterplan pengelolaan drainase perkotaan

2

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan drainase perkotaan

3

Kebiasaan masyarakat yang membuang limbah domestik ke saluran drainase.

4

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat drainase lingkungan

5

Masih rendahnya kesadaran swasta khususnya developer perumahan untuk membangun drainase lingkungan.

6

Masih kurang efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan di Kab.Tapanuli Selatan untuk membangun sub-sektor drainase perkotaan.

7

Masih kurang efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten untuk membangun sub sektor drainase perkotaan yang berdampak pada sangat rendahnya alokasi anggaran untuk penanganan drainase perkotaan, serta belum adanya strategi untuk melibatkan swasta dan masyarakat dalam penanganan drainase perkotaan.


BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1.

VISI DAN MISI SANITASI Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan

nyata untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bidang pembangunan sanitasi, Kabupaten Tapanuli Selatan telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005 - 2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 - 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan telah merumuskan tujuan, indikator dan strategi pengembangan sub-sektor sanitasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan telah memperhatikan isu-isu strategis pada Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tabel 3.1 berikut ini, merupakan gambaran tentang Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017-2021.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 3.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Visi Kabupaten Tapanuli

Visi Sanitasi

Misi Kabupaten

Kabupaten

1. Meningkatkan kualitas sumber daya Terwujudnya

Misi Sanitasi Kabupaten Misi Air Limbah

selatan yang

manusia pembangun yang unggul, sanitasi

maju berbasis

mandiri dan berdaya saing melalui sehat dan layak 1. Meningkatkan

sumber daya

peningkatan

manusia

penguasaan ilmu pengetahuan dan permukiman

melalui peningkatan

pembangun

teknologi (IPTEK) serta pengamalan penduduk

akses masyarakat

yang unggul,

keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ).

secara

terhadap pelayanan

berkelanjutan.

pengelolaan air limbah

sehat cerdas, sejahtera serta sumber daya alam yang produktif dan lestari.

derajat

kesehatan, untuk kawasan

2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan

melalui

pemanfaatan

optimalisasi

dan

pengelolaan

sumber daya alam yang produktif, berwawasan

yang Domestik:

lingkungan

dan

berkelanjutan;

kesadaran masyarakat

dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal dengan sistem setempat (on-site); 2. Menanggulangi

3. Melanjutkan

pembangunan

pencemaran dan atau

infrastruktur dengan peningkatkan

kerusakan lingkungan

pemanfaatan sumber daya daerah

hidup yang diakibatkan

dan

oleh air limbah

pemerintah

atasan

serta

meningkatkan ketersediaan sarana dan

prasarana

untuk

pelayanan

umum masyarakat.

daerah melalui reformasi birokrasi berkelanjutan

mewujudkan

3. Memberdayakan masyarakat dan pihak

4. Meningkatkan kinerja pemerintahan

yang

domestik permukiman.

guna tatakelola

pemerintahan yang baik, bersih dan

swasta untuk lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik permukiman.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 berwibawa. 5. Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

4. Menyiapkan peraturan perundangan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah 5. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman 6. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman Misi Persampahan; 1. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan. 4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan. 5. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan. 6. Melengkapi peraturan perundangan daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengelolaan persampahan. Misi Drainase; 1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan penyelenggaraan sistem

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 pengelolaan drainase. 2. Meningkatkan akses pelayanan drainase yang berkualitas secara menyeluruh 3. Melengkapi peraturan perundangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pengelolaan drainase. 4. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan drainase. 5. Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan prasarana dan sarana drainase.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 3.2.

PENTAHAPAN DAN PENGEMBANGAN SANITASI

3.2 1

Tahapan Pengembangan Sanitasi Sesuai pembahasan pada bab II, berdasarkan permasalahan mendesak sanitasi di

Kabupaten Tapanuli Selatan, maka bagian ini akan dibahas masing-masing terkait subsektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase per Kabupatenan sebagaimana berikut ini: a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Analisis penentuan zona dan sistem sanitasi Air Limbah di Kabupaten Tapanuli Selatan, diperoleh gambaran bahwa pada lingkup kelurahan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan dalam 5 (lima) klasifikasi zonasi, yaitu sebagaimana berikut ini: 1. Zona 1. Terdapat sekitar 11,17% dari total kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan atau sebanyak 30.937 jiwa (7.734 KK) yang termasuk kedalam daerah prioritas CBD, yang tergolong ke dalam area berisiko tinggi, dan secara topografi termasuk daerah yang datar. Pada zona 1, sebesar 17,4% (5.358 jiwa penduduk atau 1.346 KK) yang memiliki akses sistem on-site yang layak, sebesar 8,2% (2.537 jiwa penduduk atau 634 KK) penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) dan sisanya sebesar 74,4% (23.042 jiwa penduduk atau 5.754 KK) belum memiliki akses air limbah yang layak. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 1 merupakan daerah prioritas CBD dalam RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana tahapan pengembangan air limbah domestik adalah penyuluhan dan kampanye bebas “BABS” (Buang Air Besar Sembarangan) dengan sasaran MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan non MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), diikuti dengan kegiatan stimulan jamban keluarga untuk keluarga miskin atau MBR. Namun demikian, permasalahan ini harus dituntaskan hingga ke tempat daur ulang atau pembuangan akhir yaitu dengan adanya pembangunan IPLT (Instalansi Pengolahan Limbah Tinja). Area ini diatasi dengan penanganan jangka menengah 1 – 5 tahun ke depan yang meliputi Kel. Pintu Padang II, Kel. Pintu Padang I, Pasar Lama, Kel. Huta Tonga, Bagas Lombang, Paran Julu, Pangurabaan, Pahae Aek Sagala, Simaninggir,

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Sibadoar, Kel. Sipirok Godang, Kel. Hutasuhut, Kel. Sipirok, Kel. Wek II, Kel. Wek III, Kel. Wek IV, Kel. Aek Pining, Kel. wek I, Sumuran, Hapesong Baru, Hapesong Lama. Zonasi ini dalam peta diberikan warna merah. 2. Zona 2. Terdapat sekitar 29,51% dari total kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan atau sebanyak 81.707 jiwa (20.427 KK) yang tergolong ke dalam area berisiko tinggi, dan secara topografi termasuk daerah yang berbukit-bukit. Pada zona 2, sebesar 35,9% (29.333 jiwa penduduk atau 7.333 KK) yang memiliki akses sistem onsite yang layak, sebesar 7,2% (5.883 jiwa penduduk atau 1.471 KK) penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) dan sisanya sebesar 56,9% (46.491 jiwa penduduk atau 11.623 KK) belum memiliki akses air limbah yang layak. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 2 merupakan daerah bertofografi berbukit-bukit dan tergolong area berisiko tinggi maka rencana tahapan pengembangan air limbah domestik adalah pembangunan MCK Umum bagi keluarga yang belum memiliki akses air limbah yang layak. Hal ini dilakukan dimulai dengan pembuatan detail desain (DED) MCK Umum, penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, sosialisasi rencana pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas terkait, pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM-Sanimas), pelatihan bagi pengurus KSM berupa pelatihan dibidang teknis dan manajerial, sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM, dan pembangunan konstruksi MCK Umum. Area ini diatasi dengan penanganan jangka panjang 5 – 15 tahun ke depan yang meliputi Siuhom, Panobasan Dolok, Kel Simatorkis Sisoma, Panobasan Lbg, Lobu Layan, Kel Sitinjak, Lumban Huayan, Bange, Huta Pardomuan, Janji Mauli Baringin, S. Parmonangan, Siipange Siunjam, Kel Sayurmatinggi, Tolang Julu, Tolang Jae, Aek Libung, Bulu Gading, Silaiya, Sialang, Aek Badak Julu, Tanjung Leuk, Aek Badak Jae, Mondang, Hurase, Sidadi I (Jae), Janji Manaon, Muaratais III, Muaratais II, Sidadi II (Julu), Tatengger, Bintuju, Pasir Matogu, Aek Nauli, Aek Gunung, Muara Sibulele, Bargot Topong, Sigulang Losung, Huta Padang, Kel. Bangun Purba, Sorik, Padang Kahombu, Benteng Huraba, Huta Holbung, Sitampa Simatoras, Basilam Baru, Pangaribuan, Sori Manaon, Muara Purba Nauli, Bulu Mario, Barnang Koling, Pangaribuan, Panaungan, Pargarutan, Ramba Sihasur, Batang Miha, Tolang,

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Kel. Simarpinggan, Tandihat, Kel. Tapian Nauli, Sinyior, Aek Natas, Kel. Pardomuan, Gunung Baringin. Zonasi ini dalam peta diberikan warna merah muda. 3. Zona 3. Terdapat sekitar 25,83% dari total kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan atau sebanyak 71.514 jiwa (17.878 KK) yang tidak tergolong ke dalam area berisiko tinggi, dan secara topografi termasuk daerah yang datar. Pada zona 3, sebesar 8,8% (6.293 jiwa penduduk atau 1.573 KK) yang memiliki akses sistem onsite yang layak, sebesar 3,8% (2.718 jiwa penduduk atau 680 KK) penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) dan sisanya sebesar 87,4% (62.503 jiwa penduduk atau 15.625 KK) belum memiliki akses air limbah yang layak. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 3 merupakan daerah bertofografi datar maka rencana tahapan pengembangan air limbah domestik adalah penyuluhan dan kampanye bebas “BABS” (Buang Air Besar Sembarangan) dengan sasaran MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan non MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), diikuti dengan kegiatan stimulan jamban keluarga untuk keluarga miskin atau MBR. Area ini diatasi dengan penanganan jangka menengah 1 – 5 tahun ke depan yang meliputi Aek Nabara, Sialogo, Sipange Julu, Sipange Godang, Janji Mauli MT, Tahalak Ujung Gading, Muaratais I, Kel. Sigalangan, Pargumbangan, Sipangko, Paran Padang, Padang Bujur, Kel. Parau Sorat, Sara Godung, Janji Mauli, Siala Gundi, Sibongbong, Situmbaga, Siamporik (lombang), Siamporik dolok, Napa, Pintu Padang, Panompuan, Sijungkang, Pargarutan Tonga, Panompuan Jae, Kel. Pasar Pargarutan, Desa Marisi, Desa Pall XI, Pargarutan Julu, Pargarutan Jae, Lantosan Rogas, Simaninggir, Huta Raja, Sisoma, Purbatua, Lumban Ratus, Ingul Jae, Lumban Jabi-Jabi, Perk. Batang Toru, Perkebunan Hapesong, Hutabaru Siagian, Sigala-gala, Napa, Telo, Aek Ngadol Sitinjak, Batu Hula, Huta Godang, Garoga, Kel. Muara Ampolu, Tarapung Raya, Pardamean, Muara Upu, Simatohir/Muara Huta Raja, Kel Huta Raja, Simarlelan, Kel. Manompas, Bandar Hapinis, Batu Godang, Bandar Tarutung, Pinagar, Arse Nauli, Pardomuan, Aek Haminjon, Nanggarjati, Kel. Lancat, Natambang Roncitan, Nanggarjati Huta Padang. Zonasi ini dalam peta diberikan warna Hijau Tua.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 4. Zona 4. Terdapat sekitar 31,66% dari total kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan atau sebanyak 87.665 jiwa (21.916 KK) yang bukan tergolong ke dalam area berisiko tinggi, dan secara topografi termasuk daerah yang berbukit-bukit. Pada zona 4, sebesar 10,5% (9.205 jiwa penduduk atau 2.301 KK) yang memiliki akses sistem on-site yang layak, sebesar 2,6% (2.279 jiwa penduduk atau 570 KK) penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS) dan sisanya sebesar 86,9% (76.181 jiwa penduduk atau 19.045 KK) belum memiliki akses air limbah yang layak. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 4 merupakan daerah bertofografi berbukit-bukit dan bukan tergolong area berisiko tinggi maka rencana tahapan pengembangan air limbah domestik adalah pembangunan MCK Umum bagi keluarga yang belum memiliki akses air limbah yang layak. Hal ini dilakukan dimulai dengan pembuatan detail desain (DED) MCK Umum, penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, sosialisasi rencana pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas terkait, pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM-Sanimas), pelatihan bagi pengurus KSM berupa pelatihan dibidang teknis dan manajerial, sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM, dan pembangunan konstruksi MCK Umum. Area ini diatasi dengan penanganan jangka panjang 5 – 15 tahun ke depan yang meliputi Parsalakan, Lembah Lubuk Raya, Sibangkua, Sisundung, Sigumuru, Sitaratoit, Sorimadingin PP, Batang Tura, Marsada, Dolok Sordang, Dolok Sordang Julu, Situmba Julu, Sampean, Sialaman, Bunga Bondar, Aek Batang Paya, Situmba, Hasang Marsada, Kel. Baringin, Paran Dolok Mardomu, Batang Tura Julu, Kilang Papan, Luat Lombang, Batu Satahil, Dolok Godang, Perk. Marpinggan, Sihopur, Sihuik-huik, Simaninggir, Gn.Binanga/ mombang Boru, Marancar Julu, Sugi, Aek Sabaon, Gapuk Tua, Tanjung Dolok, Marancar Godang, Huraba, Aek Nabara, Haunatas, Kel. Pasar Sempurna, Harean, Situmba, Kota Tua, Aek Kahombu, Aek Parupuk, Aek Uncim, Batu Horpak, Tanjung Medan, Kel Panabari Huta Tonga, Panindoan, Sianggunan, Padang Lancat Sisoma, Sipenggeng, Batu Horing, Sisipa, Aek Pardomuan, Perkebunan, Nanggarjati Huta Padang (Simatohir S), Kel. Rianiate, Tindoan Laut, Simataniari, Malombu, Kel. Sangkunur, Sipogu, Dalihan natolu, Simangambat, Kel. Sipagimbar, Saut Banua Simanosor,

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Damparan Haunatas, Sombadebata Purba, Sunge Sigiring-giring, Batang Parsulungan, Silangkitang Tambiski, Parausorat Sitabo-tabo, Kel. Aek Simotung, Ulumanis Situnggaling, Padang Mandailing Garugur, Pintu Padang Mandalasena, Sidapdap Simanosor Julu, Tapus Sipagabu, Sigolang, Tolang, Gorahut, Tapus Godang, Aek Latong, Biru, Hutabaru, Sihulambu, Aek Urat, Silangkitang, Lobu Tayas. Zonasi ini dalam peta diberikan warna hijau muda. 5. Zona 5. Terdapat sekitar 2,5% dari total kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan atau sebanyak 6.947 jiwa (1.737 KK) yang bukan tergolong ke dalam area berisiko tinggi, dan secara topografi termasuk daerah lereng. Pada zona 5, sebanyak 6.947 jiwa (1.737 KK) belum memiliki akses air limbah yang layak. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 5 merupakan daerah bertofografi lereng dan bukan tergolong area berisiko tinggi maka rencana tahapan pengembangan air limbah domestik adalah pembangunan MCK Umum bagi keluarga yang belum memiliki akses air limbah yang layak. Hal ini dilakukan dimulai dengan pembuatan detail desain (DED) MCK Umum, penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, sosialisasi rencana pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas terkait, pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM-Sanimas), pelatihan bagi pengurus KSM berupa pelatihan dibidang teknis dan manajerial, sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM, dan pembangunan konstruksi MCK Umum. Area ini diatasi dengan penanganan jangka panjang 5 – 15 tahun ke depan yang meliputi Sanggapati, Kel. Batang Tura, Huraba, Pargarutan Dolok, Huta Ginjang. Zonasi ini dalam peta diberikan warna kuning. Berikut ini adalah Tabel 3.2 terkait dengan tahapan pengembangan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, beserta dengan target cakupan layanannya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 3.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tapanuli Selatan

No (a)

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%) (c)

(b) Buang Air Besar Sembarangan 22,58% A (BABS)** Sistem Pengolahan Air Limbah B Setempat (Onsite) Cubluk/Tangki septik individual 1 32,57% belum aman 2 Tangki septik individual 4,25% 3 Tangki septik komunal (≤10 kk) 0% 4 MCK (≤10 kk) 35,81% 5 MCK Komunal (≥ 10 kk) 4,79% Sistem Pengolahan Air Limbah C (SPAL) Terpusat (off-site) 1 Tangki septik komunal (≥ 10 kk) 0% 2 IPAL komunal 0% 0% 3 IPAL Kawasan 0% 4 IPAL Kota 100% Subtotal Sumber: Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Target cakupan layanan* (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(d)

(e)

(f)

15,06%

7,54%

0%

26,13%

19,69%

13,25%

14,54% 0% 24,71% 19,56%

24,83% 0% 13,61% 34,33%

35,14% 0% 2,51% 49,1%

0% 0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 100%

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas diketahui bahwa masih ada masyarakat yang melakukan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sebesar 22,58 % dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sistem pengolahan air limbah setempat (on-site) yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari 32,57% cubluk atau tangki septik individual belum aman, 4,25% tangki septik individual aman, dan 35,81% MCK (≤10 kk). Untuk mencapai universal access pada tahun 2021, maka pokja sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan merencanakan target cakupan layanan yang terbagi atas jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun). Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Tapanuli Selatan untuk sistem BABS, cubluk atau tangki septik individual belum aman, dan MCK diharapkan dapat dikurangi cakupan layanannya. Sedangkan tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Tapanuli Selatan untuk sistem tangki septik individual aman dan MCK

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Komunal (≥ 10 kk) diharapkan dapat ditingkatkan pemerintah daerah cakupan layanannya. Peta 3.1: Peta tahapan pengembangan air limbah domestik

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 b. Tahapan Pengembangan Persampahan Analisis penentuan zona dan sistem sanitasi persampahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, diperoleh gambaran bahwa pada lingkup kelurahan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan dalam 5 (lima) klasifikasi zonasi, yaitu sebagaimana berikut ini: 1. Zona 1. Terdapat sekitar 30.937 jiwa (7.734 KK) dengan luas area terbangun 7.822 Ha. Persentase penduduk yang sampahnya terangkut sebesar 47,4%. Area ini tergolong urban dan prioritas CBD yang meliputi Kel.Pintu Padang II, Kel.Pintu Padang I, Pasar Lama, Kel.Huta Tonga, Bagas Lombang, Paran Julu, Pangurabaan, Pahae Aek Sagala, Simaninggir, Sibadoar, Kel.Sipirok Godang, Kel.Huta Suhut, Kel.Sipirok, Kel.Wek II, Kel.Wek III, Kel.Wek IV, Aek Pining, Kel.Wek I, Sumuran, Hapesong Baru, Hapesong Lama. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 1 merupakan daerah prioritas CBD maka rencana tahapan pengembangan persampahan adalah bawa langsung sampah ke TPS. Zonasi ini dalam peta diberikan warna merah. 2. Zona 2. Terdapat sekitar 13.279 jiwa (3.320 KK) dengan luas area terbangun 2.475 Ha. Persentase penduduk yang sampahnya terangkut sebesar 30,5%. Area ini tergolong urban dan resiko sanitasi tinggi yang meliputi Kel.Sitinjak, Kel.Sayur Matinggi,

Tolang

Julu,

Kel.Sigalangan,

Kel.Simarpinggan.

Oleh

karena

desa/kelurahan yang ada pada zona 2 merupakan daerah urban dan risiko sanitasi tinggi maka rencana tahapan pengembangan persampahan adalah mengangkut sampah rumah ke rumah dengan truk. Zonasi ini dalam peta diberikan warna merah muda. 3. Zona 3. Terdapat sekitar 35.837 jiwa (8.959 KK) dengan luas area terbangun 10.362 Ha. Persentase penduduk yang sampahnya terangkut sebesar 31,6%. Area ini tergolong rural dan risiko sanitasi tinggi yang meliputi Panobasan Dolok, Kel.Simartokis Sisoma, Panobasan Lbg, Sisundung, Bulu Gading, Sialang, Hurase, Bintuju, Sigulang Losung, Kel.Bangun Purba, Bulu Mario, Dolok Sordang, Dolok

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Sordang Julu, Pargarutan, Tandihat, Kel.Tapian Nauli, Sinyior, Aek Natas, Kel.Padomuan, Gunung Baringin. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 3 merupakan daerah rural dan risiko sanitasi tinggi maka rencana tahapan pengembangan persampahan adalah mengangkut sampah rumah ke rumah dengan truk. Zonasi ini dalam peta diberikan warna hijau tua. 4. Zona 4. Terdapat sekitar 31.839 jiwa (7.960 KK) dengan luas area terbangun 12.679 Ha. Persentase penduduk yang sampahnya terangkut sebesar 60,4%. Area ini tergolong urban dan bukan daerah berisiko sanitasi yang meliputi Tolang Jae, Paran Padang, Padang Bujur, Kel.Baringin, Paran Dolok Mardomu, Kilang Papan, Kel.Pasar Pargarutan, Desa Marisi, Marancar Godang, Kel.Pasar Sempurna, Situmba, Kota Tua, Ingul Jae, Huta Godang, Kel.Huta Raja, Kel.Rianiate, Simataniari, Arse Nauli, Kel.Sipagimbar, Kel.Aek Simotung, Biru. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 4 merupakan daerah urban dan bukan daerah berisiko sanitasi maka rencana tahapan pengembangan persampahan adalah mengangkut sampah rumah ke rumah dengan truk. Zonasi ini dalam peta diberikan warna hijau muda. 5. Zona 5. Terdapat sekitar 166.880 jiwa (41.720 KK) dengan luas area terbangun 106.990 Ha. Persentase penduduk yang sampahnya terangkut sebesar 48,1%. Area ini tergolong rural dan bukan daerah berisiko sanitasi yang meliputi Aek Nabara, Siuhom, Parsalakan, Sialogo, Lembah Lubuk Raya, Sibangkua, Lobu Layan, Sigumuru, Sitaratoit, Lumban Huayan, Sipange Julu, Bange, Huta Pardomuan, Janji Mauli Baringin, S.Parmonangan, Siipange Siunjam, Sipange Godang, Aek Libung, Silaiya, Aek Badak Julu, Tanjung Leuk, Aek Badak Jae, Mondang, Sidadi I (Jae), Sorimadingin PP, Janji Mauli MT, Janji Manaon, Tahalak Ujung Gading, Muaratais III, Muaratais II, Muaratais I, Sidadi II (Julu), Pargumbangan, Tatengger, Pasir Matogu, Aek Nauli, Aek Gunung, Muara Sibulele, Bargot Topong, Huta Padang, Sorik, Padang Kahombu, Benteng Huraba, Huta Holbong, Sipangko, Sitampa Simatoras, Basilam Baru, Pangaribuan, Sori Manaon, Muara Purba Nauli, Batang Tura, Barnang Koling, Marsada, Pangaribuan, Panaungan, Ramba Sihasur, Situmba

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Julu, Sampean, Sialaman, Bunga Bondar, Kel.Parau Sorat, Batang Miha, Sara Godung, Aek Batang Paya, Situmba, Hasang Marsada, Janji Mauli, Siala Gundi, Tolang, Batang Tura Julu, Luat Lombang, Batu Satahil, Dolok Godang, Sibongbong, Perk.Marpinggan, Sihopur, Situmbaga, Siamporik (lombang), Siamporik Dolok, Sihuik-huik, Napa, Pintu Padang, Panompuan, Sijungkang, Pargarutan Tonga, Panompuan Jae, Sanggapati, Desa Pall XI, Kel.Batang Tura, Parguratan Julu, Pargarutan Jae, Lantosan Rogas, Huraba, Pargarutan Dolok, Huta Ginjang, Simaninggir, Gn.Binanga/mombang Boru, Marancar Julu, Sugi, Aek Sabaon, Gapuk Tua, Tanjung Dolok, Huraba, Aek Nabara, Haunatas, Harean, Simaninggir, Huta Raja, Sisoma, Aek Kahombu, Aek Parupuk, Aek Uncim, Batu Horpak, Purbatua, Lumban Ratus, Tanjung Medan, Kel.Panabari Huta Tonga, Panindoan, Lumban JabiJabi, Perk.Batang Toru, Perkebunan Hapesong, Sianggunan, Padang Lancat Sisoma, Hutabaru Siagian, Sipenggeng, Sigala-gala, Batu Horing, Napa, Telo, Aek Ngadol Sitinjak, Batu Hula, Sisipa, Garoga, Kel.Muara Ampolu, Tarapung Raya, Pardamean, Muara Upu, Simatohir/Muara Huta Raja, Simarlelan, Kel.Manompas, Bandar Hapinis, Aek Pardomuan, Perkebunan, Batu Godang, Nanggarjati Huta Padang, Tindoan Laut, Bandar Tarutung, Malombu, Kel.Sangkunur, Sipogu, Pinagar, Pardomuan, Aek Haminjon, Nanggarjati, Kel.Lancat, Natambang Roncitan, Dalihan Natolu, Nanggarjati Huta Padang, Simangambat, Saut Banua Simanosor, Damparan Haunatas, Sombadebata Purba, Sunge Sigiring-Giring, Batang Parsulungan, Silangkitang Tambiski, Parausorat Sitabo-tabo, Ulumanis Situnggaling, Padang Mandailing Garugur, Pintu Padang Mandalasena, Sidapdap Simanosor Julu, Tapus Sipagabu, Sigolang, Tolang, Gorahut, Tapus Godang, Aek Latong, Hutabaru, Sihulambu, Aek Urat, Silangkitang, Lobu Tayas. Oleh karena desa/kelurahan yang ada pada zona 5 merupakan daerah rural dan bukan daerah berisiko sanitasi maka rencana tahapan pengembangan persampahan adalah mengangkut sampah rumah ke rumah dengan truk. Zonasi ini dalam peta diberikan warna kuning. Berikut ini adalah Tabel 3.3 terkait dengan tahapan pengembangan persampahan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, beserta dengan target cakupan layanannya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 3.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Tapanuli Selatan

No

Sistem

(a) 1

(b) Persentase sampah terangkut ke TPA Persentase sampah tereduksi melalui 3R Persentase sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber Persentase sampah tidak terolah Total

2 3 4

Cakupan layanan eksisting* (%) (c) 45,8%

Target cakupan layanan* (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(d) 63,86%

(e) 81,92%

(f) 100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

54,2% 100%

36,14% 100%

18,08% 100%

0% 100%

Sumber: Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan Tabel 3.3 diatas diketahui bahwa persentase masyarakat yang sampahnya tereduksi melalui 3R dan persentase sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber belum memiliki data yang terkait. TPST yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan hanya ada di kecamatan Batang Toru belum dioperasikan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan membuang sampahnya dengan cara dibakar yang diperoleh dari hasil EHRA. Persentase sampah yang terangkut ke TPA sebesar 45,8% dan persentase sampah yang tidak terolah sebesar 54,2%. Untuk mencapai universal access pada tahun 2021, maka pokja sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan merencanakan target cakupan layanan yang terbagi atas jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun).

Tahapan pengembangan

persampahan Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dengan membangun TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang diprioritaskan untuk daerah CBD, dan menambah alat angkut sampah berupa dump truck untuk seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tapanuli selatan.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Peta 3.2: Peta tahapan pengembangan persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 c. Tahapan Pengembangan Drainase Analisis penentuan sistem sanitasi drainase di Kabupaten Tapanuli Selatan diprioritaskan pada area rawan genangan sebesar 1.558 Ha, yang meliputi Aek Nabara, Sialogo, Jani Manaon, Bintuju, Padang Kahombu, Benteng Huraba, Huta Holbung, Sitampa Simatoras, Padang Bujur, Kel.Sipirok Godang, Bunga Bondar, Kel.Sipirok, Kel.Baringin, Siala Gundi, Kel.Simarpinggan, Aek Natas, Kel.Pardomuan, Gunung Baringin, Sihuik-huik, Tanjung Dolok, Aek Nabara, Perkebunan, Bandar Tarutung, Simataniari, Kel.Lancat, Natambang Rocitan. Sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu sebagaimana berikut ini: 1. Pembangunan saluran drainase baru sebesar 500 Ha 2. Rehabilitasi saluran drainase sebesar 1058 Ha. Berikut ini adalah Tabel 3.4 terkait dengan tahapan pengembangan drainase yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, beserta dengan target cakupan layanannya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tabel 3.4. Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Tapanuli Selatan

No (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Titik Genangan di Area Permukiman (b) Aek Nabara Sialogo Jani Manaon Bintuju Padang Kahombu Benteng Huraba Huta Holbung Sitampa Simatoras Padang Bujur Kel.Sipirok Godang Bunga Bondar Kel.Sipirok

Cakupan layanan eksisting* (Ha) (c) 19 19 49 48 48 49 49 49 37 37 37 37

Target cakupan layanan* (Ha) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(d) 13 13 39 38 38 39 39 39 27 27 27 27

(e) 7 7 29 28 28 29 29 29 17 17 17 17

(f) 0 0 19 18 18 19 19 19 7 7 7 7


No (a) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Titik Genangan di Area Permukiman (b) Kel.Baringin Siala Gundi Kel.Simarpinggan Aek Natas Kel.Pardomuan Gunung Baringin Sihuik-huik Tanjung Dolok Aek Nabara Perkebunan Bandar Tarutung Simataniari Kel.Lancat Natambang Rocitan Total

Cakupan layanan eksisting* (Ha) (c) 37 37 87 87 88 87 87 49 49 118 118 118 58 58 1.558

Target cakupan layanan* (Ha) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(d) 27 27 87 87 88 87 87 41 41 118 118 118 58 58 1.408

(e) 17 17 87 87 88 87 87 30 30 118 118 118 50 50 1.238

(f) 7 7 80 80 80 80 80 25 25 118 118 118 50 50 1.058

Sumber: Profil Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tabel 3.4 diketahui bahwa area permukiman rawan banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 1%. Luas area permukiman rawan genangan/banjir sebesar 1.558 Ha. Tahapan pengembangan persampahan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, beserta dengan target cakupan layanannya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Peta 3.3: Peta tahapan pengembangan drainase perkotaan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 3.2.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi terdiri atas

subsektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk 5 tahun ke depan yang ditampilkan dalam penyajian tabel berikut ini. Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya baik kebijakan nasional, provinsi, dan daerah serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. a. Air limbah domestik Tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik di Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya mengacu pada Kebijakan Pemerintah yaitu Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan kondisi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan karakteristik Kabupaten menengah yang dilalui beberapa sungai. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik untuk 5 tahun ke depan yang ditampilkan dalam penyajian tabel 3.5 berikut ini. Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Tercapainya SPM

Berkurangnya praktek BABs dari

BABS: 22,93%

(Standar Pelayanan

22,93% menjadi 0% pada tahun

penduduk atau setara

Minimal) sub-sektor

2021.

dengan 15.874 KK

air limbah.

melakukan buang air besar sembarangan.

Meningkatkan akses

Tersedianya akses sanitasi yang

54,76% penduduk atau

rumah tangga terhadap

layak bagi 54,76% penduduk atau setara dengan 37.910

fasilitas pengolahan air setara dengan 37.910 KK.

KK SPAL-S belum

limbah yang memadai

aman.

(layak). Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Meningkatkan akses

Tersedianya pembuangan akhir

Sarana dan prasarana

rumah tangga terhadap

air limbah domestik bagi 22,31%

layak :

fasilitas pengolahan air penduduk atau setara dengan limbah yang memadai



15.426 KK.

Akses dengan sistem on-site

(layak).

berupa tangki septik individual hanya 4,25% penduduk atau setara dengan 2.942 KK. 

Akses layak berupa IPAL Komunal sebesar 4,8% penduduk atau setara dengan 3.311 KK.



Akses layak yang menggunakan MCK sebesar 4,68% atau setara dengan 3.241 KK.



Akses layak dengan jamban bersama sebesar 8,57% atau setara dengan 5.932 KK.

Meningkatnya

Tersedianya pendanaan untuk

aspek pendanaan:

komitmen pendanaan

sektor air limbah domestik bagi



APBD dan swasta atas

69.210 KK sampai dengan tahun

pendanaan

air limbah.

2021.

pengelolaan air

Rendahnya alokasi

limbah dari

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 pemerintah. 

Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi.

Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Terbentuknya dan

Terjalinnya koordinasi antar

beroperasinya

instansi terkait pengelolaan air

pengelola air limbah

limbah domestik bagi 69.210 KK.

aspek kelembagaan: Belum adanya koordinasi antar instansi terkait

domestik.

pengelolaan air limbah permukiman. Meningkatnya

Terlaksananya pemicuan terkait


pengelolaan air limbah domestik

atas PHBS.

bagi 69.210 KK sampai tahun 2021.

aspek peran serta masyarakat: Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

b. Persampahan Tujuan dan sasaran pembangunan persampahan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya mengacu pada Kebijakan Pemerintah yaitu Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan kondisi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

dengan

karakteristik Kabupaten menengah yang dilalui beberapa sungai Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi subsektor air persampahan untuk 5 tahun ke depan yang ditampilkan dalam penyajian tabel 3.6 berikut ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Subsektor Persampahan Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Meningkatkan

Mengurangi volume timbulan

persentase sampah

sampah sebesar 5,9% (49,081

yang terangkut atau

m3/hari) atau setara dengan 4.068

tertangani di daerah

KK yang belum terlayani dari

CBD.

total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari untuk daerah CBD.

Meningkatkan


persentase sampah


yang terangkut atau

m3/hari) setara dengan 5.460 KK


yang belum terlayani dari total

urban.

timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari untuk daerah urban.

Meningkatkan


persentase sampah


yang terangkut atau

m3/hari) setara dengan 27.781 KK


yang belum terlayani dari total

rural.

timbulan sampah yang dihasilkan

Masih ada sampah yang tidak terproses sebesar 54,2% (450,14 m3/hari) atau setara dengan 37.309 KK yang belum terlayani dari total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari.

setiap hari untuk daerah rural. Membangun dan

TPA beroperasi secara Sanitary

TPA yang belum

memperbesar TPA

Landfill di tahun 2021.

memadai seluas 3 Ha.

Meningkatnya

Komitmen pendanaan APBD: >5

aspek pendanaan:

komitmen pendanaan

%.

Penganggaran

menjadi Sanitary Landfill.

APBD atas

prasarana dan sarana

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 persampahan.

persampahan belum dapat melayani seluruh wilayah kabupaten.

Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Terbentuknya dan

Terjalinnya koordinasi antar

aspek kelembagaan:

beroperasinya

instansi terkait pengelolaan

Belum adanya Badan

pengelola sektor

persampahan bagi 69.210 KK.

Pengelola TPST dan

persampahan

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Meningkatnya

Stop buang sampah sembarangan

aspek peran serta


ke selokan dan sungai.

masyarakat:

atas pengolahan

Stop pembakaran sampah secara



sampah yang

liar.

Peran serta masyarakat dan

berwawasan

dunia usaha / swasta

lingkungan.

masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan untuk pengelolaan persampahan skala kota/kab. 

Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis.

c. Drainase Kabupaten Tujuan dan sasaran pembangunan drainase di Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya mengacu pada Kebijakan Pemerintah yaitu Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 RPJMN 2015-2019 dan kondisi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan karakteristik Kabupaten menengah yang dilalui beberapa sungai. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi subsektor drainase perKabupatenan untuk 5 tahun ke depan yang ditampilkan dalam penyajian tabel 3.7 berikut ini. Tabel 3.7. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Tujuan

Sasaran

Data dasar

(1)

(2)

(3)

Penurunan luas daerah

Penurunan luas genangan hingga

Masih ada terjadinya

genangan/banjir.

< 30% di tahun 2021.

genangan air pada saat

Penurunan lama dan

hujan di permukiman

tinggi genangan/banjir

penduduk seluas 1.558 Ha.

Meningkatnya

Alokasi pembiayaan drainase

aspek pendanaan:

komitmen

meningkat.

Masih kurang

Pemkab.Tapsel untuk

efektifnya komunikasi

pembiayaan drainase.

antar pemangku kepentingan di Kabupaten untuk membangun sub sektor drainase yang berdampak pada sangat rendahnya alokasi anggaran untuk penanganan drainase, serta belum adanya strategi untuk melibatkan swasta dan masyarakat dalam

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 penanganan drainase Disusunnya Perda

Tersusunnya perda tentang

aspek kelembagaan:

tentang drainase.

drainase.

Masih kurang efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan di Kab.Tapsel untuk membangun sub-sektor drainase.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 3.2.3

Skenario Pencapaian Sasaran Berikut

ini

merupakan

skenario

pencapaian

sasaran

jangka

menengah

pembangunan sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rencana peningkatan akses setiap tahun selama 5 tahun hingga tahun 2021 untuk mencapai universal access sanitasi 100-0-100. Untuk sub-sektor air limbah domestik diupayakan hingga tahun 2021, seluruh warga Kabupaten mendapatkan akses yang layak sanitasi air limbah domestik dengan penekanan pada pembangunan MCK Komunal dan perluasan penggunaan tangki septik individual yang memenuhi standar pada daerah berisiko. Sedangkan untuk sub-sektor persampahan diarahkan agar seluruh bagian Kabupaten dan warga Kabupaten terangkut sampahnya hingga tahun 2021 dengan diupayakannya pembangunan TPA Sanitary Landfill, penggunaan TST 3R, penanganan sampah 100% di CBD, pememuhan sarana dan prasarana persampahan serta optimalisasi pengangkutan sampah masyarakat dan pasar. Kemudian untuk sub-sektor drainase diarahkan hingga tahun 2021 hanya atau kecil dari 10% (9%) wilayah Kabupaten merupakan daerah genangan/banjir. Upaya ini dilakukan dengan pembangunan, rehab dan pemeliharaan rutin saluran drainase. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8. Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Peningkatan Akses Sanitasi Hingga Tahun 2021

Komponen

Tahun 2011

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Air Limbah Domestik

35,8% 44,85%

58,8%

72,7%

86,7%

90%

100%

Persampahan

36,6% 45,80%

63,8%

81,9%

91%

95%

100%

1,00%

0,8%

0,6%

0,4%

0%

Drainase Kabupaten

2%

1,20%

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Data tahun n (2016) diperoleh dari data pada tabel tahapan pengembangan dari masing-masing subsektor sanitasi yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase.

3.3.

KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan

sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam melakukan analisis kemampuan pendanaan sanitasi daerah, Pokja Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada dokumen – dokumen perencanaan (RPJMD dan RPIJM), dan dokumen pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2012-2016 serta buku Statistik Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010-2015. Kemudian dari data – data time series yang diperoleh dilakukan proyeksi untuk pendanaan sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan jangka pendek dan jangka menengah (5 tahun ke depan). Pada prinsipnya analisis kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pendanaan sanitasi sebagaimana diidentifikasikan di dalam dokumen SSK ini. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja langsung pada sektor sanitasi dalam APBD Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pendanaan APBD Murni dan DAK. Pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa pendanaan sanitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan relatif cukup yaitu diatas 5% dengan fluktuatif selama kurun waktu tahun anggaran 2011-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 3.9. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Sanitasi Belanja Sanitasi (Juta Rp.) No

1 1.1 1.2

Uraian

Rata-rata

n-5

n-4

n-3

n-2

n-1

Pertumb

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

uhan

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) Air Limbah Domestik

3.772,424,000

5.392,740,640

6.680,698,564

8.124,475,000

1.347,395,000

1.552,395,500

1.385,830,000

1.116,202,000

1.763,816,000

2.549,616,000

410.000,000

1.800,469,000

3.262,999,000

3.350,999,000

2.108,135,000

Sampah rumah tangga

1.3

Drainase Kabupaten

-

100,000,000

1.864,298,000

2.349,573,000

1.960,792,000

1.4

PHBS

-

-

55,310,000

53,310,000

13,000,000

2 2.1 2.2

2.3

3

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) DAK Sanitasi

1.347,395,500

755,300,000

673,820,000

1.262,560,000

1.340,560,000

1.351,400,000

950,335

1.103,022

1.103,022

2.110,983

DAK Lingkungan Hidup DAK Perumahan dan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.552,395,500

3.772,424,000

5.392,740,640

6.680,698,564

8.124,475,000

223.569,875,51 1

298.621,760,62 1

409.087,503,41 2

370.583,768,56 1

504.615,223,53 8

40,33

44,17

48,53

42,97

45,08

Permukiman Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut) Sumber : APBD tahun 2011-2015, diolah.

5%-7%

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Selanjutnya perkiraan besaran pendanaan sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 sampai tahun 2021 dihitung dengan metode exponential growth karena pertumbuhan setiap tahunnya berbeda dan data yang tersedia sangat fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini. Tabel 3.10. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Juta Rp.) No

1

Uraian

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

Total Pendanaan

Perkiraan Belanja Langsung Perkiraan APBD

2

Murni untuk Sanitasi Perkiraan

3

Komitmen Pendanaan Sanitasi

Sumber : APBD tahun 2011-2015, diolah. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk operasional/pemeliharaan

selama

kurun

waktu

2010

sampai

2014

rata-rata

pertumbuhannya negatif, dimana tahun 2010 relatif besar kemudian setiap tahunnya hingga 2014 semakin rendah. Kemudian untuk sub-sektor air limbah domestik, biaya operasional/pemeliharaan tidak dianggarkan karena pembangunan air limbah domestik selama kurun waktu dimaksud hanya pembangunan Sanimas baik MCK++ dan IPAL Komunal, dimana asetnya merupakan milik warga melalui KSM sehingga OM-nya oleh KSM tersebut. Sedangkan untuk biaya operasional / pemeliharaan sampah rumah tangga dan drainase lingkungan dialokasikan namun dengan pendanaan yang semakin menurun atau mengecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Selatan untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No

Belanja Sanitasi (Juta Rp.)

Uraian n-5

1

n-4

n-3

n-2

Pertumbuhan n-1

rata-rata

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik Biaya operasional /

1.1.1

pemeliharaan (justified) Sampah rumah

1.2

tangga Biaya

1.2.1

operasional/pemelihara an (justified)

1.3

Drainase Biaya

1.3.1


Berdasarkan kondisi eksisting keberadaan sarana dan prasarana sanitasi serta target capaian hingga tahun 2021, maka diperlukan biaya Operasional dan Pemeliharaan Sanitasi untuk mempertahankan umur rencana prasarana sanitasi serta optimalisasi fungsinya. Untuk itu, besaran perkiraan pendanaan untuk kebutuhan operasional / pemeliharaan untuk tahun 2017-2021 diupayakan untuk lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dengan perkiraan biaya seperti tersaji pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2021

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 No

Uraian

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1

1.2

Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya

1.2.1


1.3

Drainase PerKabupatenan Biaya

1.3.1


Biaya Operasional/Pemeliharaan (Juta Rp.) n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Total Pendanaan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 3.13. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No

Uraian Perkiraan

1

Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan Perkiraan APBD

2

Murni untuk Sanitasi Perkiraan

3

Komitmen Pendanaan Sanitasi Kemampuan

4

Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1) Kemampuan

5

Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

Pendanaan (Juta Rp.) n+1

n+2

n+3

n+4

Total n+5

Pendanaan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bagian ini merupakan inti dari Strategi Pengambangan Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017-2021 yang akan memaparkan antara lain tujuan, sasaran, tahapan pencapaian serta strategi dan kebijakan setiap sub-sektor sanitasi dan strategi aspek pendukung layanan sanitasi lainnya. Untuk mencapai tujuan setiap sub-sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan. Untuk identifikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi ini digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Dimana analisis internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan/peluang (Opportunity) dan tantangan/ancaman (Threat). 4.1.

Air Limbah Domestik Berdasarkan pada hasil perhitungan SWOT, sektor air limbah Kabupaten Tapanuli

Selatan berada di Kuadran ketiga yaitu internal lemah dan lingkungan kurang mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (23,36), serta nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal juga menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (29,32), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sektor Air Limbah adalah Strategi Defensif. Strategi ini disebut juga dengan meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Berdasakan analisa SWOT untuk menentukan Tujuan, Sasaran dan Strategi pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tapanuli Selatan berada di kuadran ketiga yaitu strategi defensif. Hal ini disebabkan karena hasil skoring dengan interval skor berkisar 1 s/d 4 terhadap faktor/lingkungan internal diperoleh total nilai kekuatan: 23, total nilai kelemahan: 36 sehingga posisinya adalah -13. Sedangkan hasil skoring dengan interval skor berkisar 1 s/d 4 terhadap faktor/lingkungan eksternal diperoleh total nilai peluang: 29, total nilai ancaman:32 sehingga posisinya adalah -3. Posisi faktor internal dan eksternal sub-sektor air limbah domestik pada kuadran ini menunjukkan bahwa kelemahan

dan ancaman lebih dominan daripada kekuatan dan

peluang. Namun demikian beberapa permasalahan mendesak dan isu strategis untuk pembangunan air limbah domestik di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kondisi eksisting saat ini adalah sebagaimana berikut; 

Belum Adanya Perda terkait Air Limbah domestic



Belum optimalnya kelembagaan dalam menangani permasalahan air limbah



Kurang sosialisasi kepada masyarakat dari lembaga terkait



Masih minimnya alokasi belanja langsung APBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pengelolaan air limbah domestik;



Belum masuknya aspek sanitasi dalam dokumen perencanan kabupaten



Retribusi Pengelolaan Air Limbah Tidak Ada



Tidak ada Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPAL dan IPLT)



Media yang digunakan untuk sosialisasi dan promosi kurang menarik



Masih banyak tangki septik masyarakat yang tidak aman



Masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik ke saluran drainase

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 

Masyarakat belum terbiasa untuk menjalankan pemeliharaan sarana air limbah domestik yang telah terbangun



Praktek BABs masih tinggi. Posisi kondisi pengelolaan air limbah domestik dan strategi pembangunan sub-

sektor air limbah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.1 berikut ini.

Gambar 4.1. Analisa SWOT Sub-Sektor Air Limbah Domestik

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Subsektor Air Limbah Domestik

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tujuan

Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal) subsektor air limbah.

Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memadai (layak).

Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memadai (layak). Meningkatnya komitmen pendanaan APBD dan swasta atas air limbah. Terbentuknya dan beroperasinya pengelola air limbah domestik. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas PHBS.

Berkurangnya praktek BABs dari 22,93% menjadi 0% pada tahun 2021.

1. Menyiapkan stimulus atau insentif tangki septik rumah tangga bagi MBR untuk area prioritas CBD dan bertofografi datar. 2. Menetapkan dan mengoptimalkan fasilitas pengolahan air limbah komunal untuk area berisiko yang ditetapkan. Tersedianya akses 1. Menyiapkan stimulus atau sanitasi yang layak bagi insentif tangki septik rumah 54,76% penduduk atau tangga bagi MBR untuk area setara dengan 37.910 KK. prioritas CBD dan bertofografi datar. 2. Menetapkan dan mengoptimalkan fasilitas pengolahan air limbah komunal untuk area berisiko yang ditetapkan. Tersedianya pembuangan 1. Membangun IPLT akhir air limbah domestik Kab.Tapsel bagi 22,31% penduduk atau setara dengan 15.426 KK.

Tersedianya pendanaan untuk sektor air limbah domestik bagi 69.210 KK sampai dengan tahun 2021. Terjalinnya koordinasi antar instansi terkait pengelolaan air limbah domestik bagi 69.210 KK. Terlaksananya pemicuan terkait pengelolaan air limbah domestik bagi 69.210 KK sampai tahun 2021.

Meningkatkan komitmen Pemkab Tapanuli Selatan untuk pembiayaan sub-sektor air limbah. Menyiapkan peraturan daerah atau regulasi terkait pengelolaan air limbah.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kab.Tapsel terkait pengelolaan air limbah dan PHBS.


4.2.

Pengelolaan Persampahan Berdasarkan pada hasil perhitungan SWOT, subsektor persampahan Kabupaten

Tapanuli Selatan berada di kuadran ketiga yaitu Internal Lemah dan Lingkungan tidak Mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (22,35), serta nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal juga menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (25,33), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran subsektor persampahan adalah Strategi defensif. Strategi ini disebut juga dengan meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman. Berdasakan analisa SWOT untuk menentukan Tujuan, Sasaran dan Strategi pengembangan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Tapanuli Selatan berada di kuadran keempat yaitu strategi defensif. Hal ini di sebabkan karena hasil skoring dengan interval skor berkisar 1 s/d 4 terhadap faktor/lingkungan internal diperoleh total nilai kekuatan: 22, total nilai kelemahan: 35 sehingga posisinya adalah -13. Sedangkan hasil skoring dengan interval skor berkisar 1 s/d 4 terhadap faktor/lingkungan eksternal diperoleh total nilai peluang: 25, total nilai ancaman: 33 sehingga posisinya adalah -8. Posisi faktor internal dan eksternal sub-sektor persampahan pada kuadran ini menunjukkan bahwa kelemahan dan ancaman lebih dominan daripada kekuatan dan peluang. Namun demikian beberapa permasalahan mendesak dan isu strategis untuk pembangunan persampahan di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kondisi eksisting sanitasi persampahan saat ini adalah sebagaimana berikut; 1. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan persampahan masih rendah Permasalahan yang mendersak:  Masyarakat masih membuang sampah sembarang  Masyarakat belum melakukan sistem 3 R  Masyarakat belum dilibatkan dalam sistem pengelolaan sampah

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021  Pola pembinaan terhadap masyarakat masih kurang

2. Cakupan pelayanan persampahan masih rendah Permasalahan yang mendesak:  TPA yang belum memadai  Timbulan sampah semakin meningkat  Jumlah sarana dan prasarana persampahan masih terbatas  Penerapan 3 R dalam pengelolaan sampah belum berjalan  Peran pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih rendah

3. Peran kelembagaan masih rendah Permasalahan yang mendesak:  Program kegiatan persampahan belum menjadi kegiatan prioritas utama  Anggaran untuk sektor persampahan masih rendah  Dukungan Pemda masih rendah dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah

4. Perda persampahan belum efektif dilaksanakan Permasalahan yang mendesak:  Sosialisasi kepada masyarakat masih rendah  Perda yang mengatur pengelolaan sampah belum ada  Belum ada sanksi yang menindak tegas terhadap pelanggaran perda

Posisi kondisi pengelolaan persampahan dan strategi pembangunan sub-sektor persampahan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.2 berikut ini.


Gambar 4.2. Analisa SWOT Sub-Sektor Persampahan

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pembangunan Sanitasi Subsektor Persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tujuan Sasaran (1) Meningkatkan persentase sampah yang terangkut atau tertangani di daerah CBD.

Meningkatkan persentase sampah yang terangkut atau tertangani di daerah urban.

Meningkatkan persentase sampah yang terangkut atau tertangani di daerah rural.

Membangun dan memperbesar TPA menjadi Sanitary Landfill. Meningkatnya komitmen pendanaan APBD atas persampahan. Terbentuknya dan beroperasinya pengelola sektor persampahan

Strategi

(2)

(3)

Mengurangi volume timbulan sampah sebesar 5,9% (49,081 m3/hari) atau setara dengan 4.068 KK yang belum terlayani dari total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari untuk daerah CBD. Mengurangi volume timbulan sampah sebesar 7,9% (65,876 m3/hari) setara dengan 5.460 KK yang belum terlayani dari total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari untuk daerah urban. Mengurangi volume timbulan sampah sebesar 40,4% (335,183 m3/hari) setara dengan 27.781 KK yang belum terlayani dari total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari untuk daerah rural. TPA beroperasi secara Sanitary Landfill di tahun 2021.

Menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara untuk memenuhi jumlah kebutuhan.

Komitmen pendanaan APBD: >5 % .

Meningkatkan komitmen Pemkab Tapsel untuk pembiayaan sub-sektor persampahan. Menyiapkan peraturan daerah atau regulasi terkait pengelolaan persampahan

Terjalinnya koordinasi antar instansi terkait pengelolaan persampahan bagi 69.210 KK.

Menyediakan fasilitas pengangkut sampah untuk memenuhi jumlah kebutuhan.

Menyediakan fasilitas pengangkut sampah untuk memenuhi jumlah kebutuhan.

Melakukan pembangunan dan perbaruan TPA.

Tujuan

Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya kesadaran masyarakat atas pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan.

Stop buang sampah sembarangan ke selokan dan sungai. Stop pembakaran sampah secara liar.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan persampahan.


4.3.

Drainase Perkotaan Berdasarkan pada hasil perhitungan SWOT, sektor drainase Kabupaten Tapanuli

Selatan berada di kuadran keempat yaitu Internal Kuat dan Lingkungan tidak mendukung, dengan hasil bahwa nilai selisih antara Kekuatan dan Kelemahan pada faktor Internal menunjukkan nilai yang positif yaitu pada posisi (21,20) dan nilai selisih antara Peluang dan Ancaman pada faktor Eksternal menunjukkan nilai yang negatif yaitu pada posisi (18,22), sehingga strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sektor drainase adalah Strategi diversifikasi. Strategi ini disebut juga dengan menggunakan kekuatan Pemkab untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti Pemkab harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan eksternal. Berdasakan analisa SWOT untuk menentukan Tujuan, Sasaran dan Strategi pengembangan Drainase Kabupaten Tapanuli Selatan berada di kuadran keempat. Hal ini di sebabkan karena hasil skoring dengan interval skor berkisar 1 s/d 4 terhadap faktor/lingkungan internal diperoleh total nilai kekuatan: 21, total nilai kelemahan: 20, sehingga posisinya adalah 1, sedangkan hasil skoring dengan interval skor berkisar 1 s/d 4 terhadap faktor/lingkungan eksternal diperoleh total nilai peluang: 18, total nilai ancaman: 22, sehingga posisinya adalah -4. Posisi faktor internal dan eksternal sub-sektor drainase pada kuadran ini menunjukkan bahwa kekuatan lebih dominan daripada kelemahan dan ancaman. Namun demikian beberapa permasalahan mendesak dan isu strategis untuk pembangunan drainase di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kondisi eksisting saat ini adalah sebagaimana berikut; 1. Kesadaran masyarakat masih rendah Permasalahan yang mendesak:  Masyarakat masih membuang sampah dan limbah kesaluran drainase  Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan drainase masih rendah

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021  Pembinaan terhadap masyarakat masih kurang

2. Fungsi perencanaan drainase masih kurang  Diameter/dimensi saluran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan  Perawatan saluran drainase masih kurang diperhatikan  Perencanaan dan penanganan sistem drainase masih bersifat lokal dan parsial/belum menyeluruh  Belum adanya data valid tentang drainase kabupaten

3. Perda yang berkaitan dengan drainase lingkungan belum optimal diberlakukan maupun dijalankan  Belum adanya peraturan yang tegas mengenai fungsi saluran drainase  Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat  Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan Posisi kondisi pengelolaan drainase dan strategi pembangunan sub-sektor drainase Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.3 berikut ini.


Gambar 4.3. Analisa SWOT Sub-Sektor Drainase Perkotaan


Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pembangunan Sanitasi Subsektor Drainase Perkotaan Tujuan

Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

Penurunan luas daerah genangan/banjir.

Penurunan luas genangan hingga < 30% di tahun 2021.

Optimalisasi pembangunan jaringan drainase.

Penurunan lama dan tinggi genangan/banjir

Penurunan luas genangan hingga < 30% di tahun 2021.

Melaksanakan rehab dan pemeliharaan drainase secara periodik dan rutin.

Meningkatnya komitmen Pemkab.Tapsel untuk pembiayaan drainase. Disusunnya Perda tentang drainase.

Alokasi pembiayaan drainase meningkat.

Mengawal pembiayaan drainase.

Tersusunnya perda tentang drainase.

Menyiapkan peraturan daerah atau regulasi terkait pengelolaan drainase.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bagian ini menjelaskan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, baik sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, PHLN (Pinjaman Hibah Luas Negeri), maupun swasta/CSR yang terdiri atas kegiatan pembangunan air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. Total jumlah anggaran yang dibutuhkan selama lima tahun agar target universal access tercapai di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 373.796 Juta. Dimana proporsi anggaran berdasarkan sub-sektor sanitasi adalah untuk air limbah domestik, yaitu sekitar Rp. 218.878 Juta (58,55 %); untuk persampahan sebesar Rp. 28.903 Juta (7,73 %); dan untuk drainase sebesar Rp. 126.015 Juta (33,72 %). Kemudian dilihat kebutuhan anggaran per tahun mulai tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan trend naik. Dua tahun awal yaitu 2017-2018, pembiayaan sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan masih fokus pada penyiapan studi dan disain, pembebasan tanah, dan advokasi, kampanye dan sosialisasi. Selanjutnya pada tahun ketiga hingga tahun kelima pekerjaan fisik (konstruksi) pembangunan sanitasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini. Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun ke depan No.

Uraian Kegiatan

1 2 3

Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah

Tahun Anggaran 2019 2020

2017

2018

49.284 2.225 18.193 69.702

49.894 15.096 20.243 85.233

49.897 4.846 48.881 103.624

49.974 2.666 19.903 72.543

X Rp. 1 Juta Total Anggaran 2021

19.829 4.070 18.793 42.692

Catatan: Data tabel ini diambil dari lembar kerja (sheet) Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

218.878 28.903 126.015 373.796

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Berdasarkan sumber anggaran, menunjukkan bahwa sumber anggaran dari Pemerintah, baik APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, APBD Provinsi Sumatera Utara, dan APBN, masih merupakan sumber anggaran terbesar yaitu sekitar Rp. 302.054 Juta atau sebesar 80,8 % dari total anggaran yang dibutuhkan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 71.742 Juta atau sebesar 19,2 % dari sumber anggaran Non-Pemerintah (Swasta/CSR dan Masyarakat). Kemudian, sumber anggaran APBD Kabupaten merupakan sumber anggaran pembiayaan sanitasi terbesar di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu sebesar Rp. 258.783 Juta atau sebesar 69,2 % dari total anggaran yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini. Tabel 5.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran Sumber Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kabupaten 2 APBD Provinsi 3 APBN Jumlah A B. NonPemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B) No.


2021

X Rp. 1 Juta Total Anggaran

2017

2018

51.206

52.347

80.873

51.652

22.704

258.783

1.681

1.981

1.681

1.881

1.681

8.904

2.431 55.318

16.531 70.859

6.431 88.985

4.391 57.924

4.581 28.966

34.367 302.054

0 14.384 14.384 69.702

0 14.374 14.374 85.233

250 14.389 14.639 103.624

250 14.369 14.619 72.543

400 13.326 13.726 42.692

900 70.842 71.742 373.796

Catatan: Data tabel ini diambil dari rekapitulasi lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Kebutuhan biaya pengembangan sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun perencanaan 2017 – 2021 adalah sebesar Rp. 258.783 Juta atau sebesar 69,2% dari total anggaran yang dibutuhkan. Anggaran

yang dibutuhkan untuk

pengembangan sanitasi

tersebut

dialokasikan untuk air limbah domestik sebesar Rp. 134.656 Juta (36%); untuk persampahan sebesar Rp. 13.483 Juta (3,6%), dan untuk drainase sebesar Rp. 110.644 Juta (29,6%). Kemudian, pola kebutuhan anggaran pembangunan sanitasi setiap tahunnya berfluktuasi dengan trend meningkat kemudian menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini. Tabel 5.3. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan No.

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan 2017

1 2 3


33.420

2018

32.820 2.105 2.796 15.681 16.731 51.206 52.347

2019

32.658

2020

33.305 1.846 2.666 46.369 15.681 80.873 51.652


2.453 4.070 16.181 22.704

134.656 13.483 110.644 258.783

Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian kebutuhan biaya pengembangan sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Utara selama tahun perencanaan 2017 – 2021 hanya sebesar Rp. 8.904 Juta atau sebesar 2,38 % dari total anggaran yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 5.4. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sumatera Utara No.

Uraian Kegiatan

1 2 3


2017

0 0 1.681 1.681

Tahun Anggaran 2018 2019 2020

0 300 1.681 1.981

0 0 1.681 1.681


200 0 1.681 1.881

0 0 1.681 1.681

200 300 8.404 8.904

Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan sumber anggaran APBN masih merupakan sumber pembiayaan kedua selama tahun perencanaan 2017 – 2021 dalam pengembangan dan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan (air limbah domestik, persampahan, dan drainase), yaitu sebesar Rp. 34.367 Juta. Sumber pendanaan ini diharapkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini. Tabel 5.5. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN No. 1 2 3

Uraian Kegiatan

2017

2018



Air Limbah Domestik 1.600 2.700 2.600 1.850 3.650 Persampahan 0 12.000 3.000 0 0 Drainase 831 1.831 831 2.541 931 Jumlah 2.431 16.531 6.431 4.391 4.581 Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBN.

12.400 15.000 6.967 34.367

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Sumber pendanaan non-pemerintaah untuk sektor sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sumber pendanaan Swasta/CSR selama tahun perencanaan 2017 – 2021 adalah sebesar Rp. 900 Juta atau sebesar 0,24 % dari total anggaran yang dibutuhkan dengan pola kebutuhan anggaran yang meningkat hingga tahun 2021. Pendanaan Swasta/CSR ini diharapkan dari BUMN, BUMD, dan sektor swasta lainnya yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Air limbah domestik merupakan sub-sektor sanitasi yang kebutuhan anggarannya terbesar dibandingkan persampahan dan drainase. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini. Tabel 5.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR No. 1 2 3

Uraian Kegiatan Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah



2017

0

0

250

250

400

900

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

250

250

400

900

Catatan: Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Swasta/CSR

Selanjutnya sumber pendanaan non-pemerintaah untuk sektor sanitasi dari masyarakat selama tahun perencanaan 2017 – 2021 adalah sebesar Rp. 70.842 Juta atau sebesar 18,95 % dari total anggaran yang dibutuhkan. Sumber anggaran masyarakat ini diharapkan dalam bentuk in cash dan in kind. Pola kebutuhan anggaran dari masyarakat selama tahun perencanaan adalah meningkat hingga tahun 2021 dengan kebutuhan terbesar adalah untuk sub-sektor air limbah domestik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat No.

Uraian Kegiatan

1 2 3


2017



14.264 14.374 14.389 14.369 13.326 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14384 14374 14389 14369 13326

70.722 120 0 70842

Catatan: Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Masyarakat.

5.4. Antisipasi Funding Gap Bagian ini merupakan penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya funding gap (kesenjangan pendanaan) pada pendanaan sektor sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan baik untuk air limbah rumah tangga, persampahan, dan drainase. Kesenjangan pendanaan terjadi karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar daripada anggaran yang kemungkinan tersedia dari berbagai sumber pendanaan. Secara total selama tahun perencanaan 2017-2021 diprediksi tidak terjadi funding gap dari total anggaran yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini. Tabel 5.8. Funding Gap No. 1 2 3 4 5 6

Tahun Anggaran

Uraian Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Daftar tunggu (Funding Gap) Kebutuhan Pendanaan Sanitasi Gap (%)

X Rp. 1 Juta Total Anggaran

2017

2018

2019

2020

2021

49.284 2.225 18.193 0

49.894 15.096 20.243 0

49.897 4.846 48.881 0

49.974 2.666 19.903 0

19.829 4.070 18.793 0

218.878 28.903 126.015 0

69.702 0%

85.233 103.624 0% 0%

72.543 0%

42.692 0%

373.796 0%

Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: program, kegiatan dan indikasi biaya yang belum memiliki sumber pendanaan atau daftar tunggu (funding gap). Baris (5): Data total kebutuhan pendanaan sanitasi diambil dari Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun. Baris (6): Prosentase Funding Gap terhadap total kebutuhan pendanaan, baris 6 = (baris 4 x 100/baris 5)

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Langkah – langkah penting yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengurangi kesenjangan (gap) pembiayaan sektor sanitasi hingga tahun 2021 adalah dengan mengoptimalkan sumber pendanaan APBN, DAK Sanitasi dan DAK LH, APBD Provinsi Sumatera Utara serta pembiayaan CSR/Swasta. Untuk sumber pembiayaan potensial dari Pemerintah harus disiapkan readiness criteria yang telah ditetapkan seperti ketersediaan Masterplan, Disain (DED), ketersediaan lahan serta menyusun proposal pengajuan pembiayaan kegiatan sektor sanitasi. Sedangkan pembiayaan CSR/Swasta dapat dilakukan dengan pemasaran sanitasi (road show) ke perusahaan/BUMN/NGO yang potensial untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang masuk daftar tunggu (waiting list).


BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini menguraikan monitoring dan evaluasi capaian Strategi Sanitasi Kabupaten, Monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai waktu (kapan), mengapa, dan bagaimana implementasi program kurang tepat dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 (tiga) hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah kesimpulan-kesimpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui pembandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya. 6.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Tujuan pembangunan sektor sanitasi tingkat Kabupaten telah ditetapkan oleh

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkam target-target pembangunan sanitasi sub-sektor air limbah, persampahan dan drainase serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun sumber daya manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat seperti tercantum di bab 2 dan 4 dokumen SSK ini. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk: (1) memverifikasi tingkat efektifitas dan

efisiensi proses pelaksanaan kegiatan; (2)

mengidentifikasi capaian dan kelemahannya; dan (3) menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan: 1.

Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.

2.

Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.

3.

Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2016 atau setelah SSK

disahkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membangun sektor sanitasi. Pemantauan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, setiap tiga

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 bulan (triwulan) yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menselaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: Penanggungjawab Utama: 1. Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Selatan 2. Wakil Ketua: Kepala Bidang Perencanan Tata Ruang dan Infrastruktur pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

Pengumpul Data dan Dokumentasi: 1. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan 2. Staf Bappeda. Pengolah Data/Pemantau: 1. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum. a. Kepala Seksi Air Limbah dan Drainase Bidang Pengairan 2. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. a. Kepala Seksi Pengolahan Sampah Bidang Kebersihan b. Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pasar Bidang Kebersihan c. Kepala Seksi Kebersihan Drainase dan Sungai Bidang Kebersihan. 3. Kepala Bidang Angkutan Sampah dan TPA pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. a. Kepala Seksi Pengelolaan Angkutan Sampah Bidang Angkutan Sampah dan TPA b. Kepala Seksi Pengelolaan TPA Bidang Angkutan Sampah dan TPA c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Angkutan Sampah dan TPA 4. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan. a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. 5. Kepala Seksi Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup. 6. Kepala Bidang Pemanfaatan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna pada Badan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan. 7. Kepala Sub-Bagian Media dan Dokumentasi Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol Setdako Tapanuli Selatan 6.1.1. Monitoring terkait Pengambilan Keputusan Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan .Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMN Tahun 2016-2020 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 serta RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan membantu proyek menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat Kabupaten dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan sektor sanitasi di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. 6.1.2. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan atau implementasi monitoring adalah untuk melihat atau memantau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Admistrasi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, (2) monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang diselenggarakan. 6.1.3. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian.Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi (penyimpangan) target dengan capaian sasaran sub-sektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sektor sanitasi seluruh wilayah Kabupaten perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Kemudian, Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan). 6.2. Pengembangan atau Penyusunan Indikator Input, Output, dan Outcome Pengembangan atau penyusunan indikator input, output, dan outcome berfungsi untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan pada bab 3 yaitu tujuan, sasaran, serta

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 tahapan pencapaian sektor sanitasi yang dirangkum pada Tabel 6.1 s.d Tabel 6.3 berikut ini: Tabel 6.1. Capaian Stratejik Sub-sektor Air Limbah Domestik A. Air Limbah Domestik Tujuan: 1. Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal) sub-sektor air limbah. 2. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memadai (layak). 3. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memadai (layak). 4. Meningkatnya komitmen pendanaan APBD dan swasta atas air limbah. 5. Terbentuknya dan beroperasinya pengelola air limbah domestik. 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas PHBS. Sasaran: 1. Berkurangnya praktek BABs dari 22,93% menjadi 0% pada tahun 2021. 2. Tersedianya akses sanitasi yang layak bagi 54,76% penduduk atau setara dengan 37.910 KK. 3. Tersedianya pembuangan akhir air limbah domestik bagi 22,31% penduduk atau setara dengan 15.426 KK. 4. Tersedianya pendanaan untuk sektor air limbah domestik bagi 69.210 KK sampai dengan tahun 2021. 5. Terjalinnya koordinasi antar instansi terkait pengelolaan air limbah domestik bagi 69.210 KK. 6. Terlaksananya pemicuan terkait pengelolaan air limbah domestik bagi 69.210 KK sampai tahun 2021. Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019 1. Pemicuan

1. Rp.

32 Juta

pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. Rp. 50 Juta 2. Pembangunan sarana sesuai pilihan 3. Rp. 10 Juta

Penambahan SPAL Individual: 50 KK

Meningkatn

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 teknologi

ya PHBS > 99,5%

3. Promosi/Kam

panye/Edukas i Higiene dan Total: Rp. 92 sanitasi Juta berkelanjutan Tahun 2017 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019 1. Pemicuan

pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. Pembangunan sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kam panye/Edukas i Higiene dan sanitasi berkelanjutan

1.

Rp. 32 Juta

2.

Rp. 50 Juta

3.

Rp. 10 Juta


Meningkatn ya PHBS > 99,5%

Total: Rp. 92 Juta

Tahun 2018 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019 Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. Pembangun an sarana sesuai 1.

1.

Rp. 32 Juta

2.

Rp. 50 Juta

3.

Rp. 10 Juta


Meningkatn

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 pilihan teknologi 3. Promosi/Ka mpanye/Edu Total: Rp. 92 kasi Juta Higiene dan sanitasi berkelanjuta n

ya PHBS > 99,5%


Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019 Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. Pembangun an sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Ka mpanye/Edu kasi Higiene dan sanitasi berkelanjuta n 1.

1.

Rp. 32 Juta

2.

Rp. 50 Juta

3.

Rp. 10 Juta


Meningkatn ya PHBS > 99,5%

Total: Rp. 92 Juta


Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. Pembangun an sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Ka mpanye/Edu kasi Higiene dan sanitasi berkelanjuta n 1.

1.

Rp. 32 Juta

2.

Rp. 50 Juta

3.

Rp. 10 Juta

Penambahan SPAL Individual agar BABS 0%.

Meningkatn ya PHBS > 99,5% Total: Rp. 92 Juta

A. Air Limbah Domestik Tujuan: 3. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang memadai (layak). Sasaran: 1. Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% di tahun 2019 2. Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun 2019. Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

 Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95%  Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah terpusat sebesar 5%. Program Pembangunan IPAL Kawasan Zona III (3 1. Rp. 600 juta lokasi) 1. Laporan Feasibility

Penambahan Baru IPAL Kawasan: 0

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Studi Pembangun an IPAL Terpusat Skala Kawasan Zona III 2. Studi AMDAL/U KL-UPL IPAL Kawasan 3. Studi LARAP 4.

DED IPAL Kawasan dan Sewer.

Program Pembangunan IPLT 1. Dokumen Review Masterplan Air Limbah 2. Penyiapan lahan IPLT 3. DED IPLT 4. Advokasi, sosialisasi dan kampanye Program Pembangunan IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentuka n KSM 3. Pengadaan lahan 4. Pembangun an IPAL

2.

Rp. 450 juta

3.

Rp. 450 juta

4.

Rp. 1.200 juta

Total: Rp. 2.700 juta ( 3 lokasi pada Zona 3).

IPLT: 0 unit

1.

Rp. 400 juta

2.

Rp. 350 juta

3. 4.

Rp. 400 juta Rp. 150 juta

Total: Rp. 1.300 juta

1. 2.


3.

Rp. 200 juta

4.

Rp. 5.000 juta

Penambahan Baru IPAL Komunal:10 unit dan 200 SR

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Komunal dan jaringan perpipaan 5. Pembangun 5. Rp. 300 juta an SR Total: Rp. 5.582 juta Tahun 2017 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun 2019. Program Pembangunan IPAL Kawasan Non Prioritas Zona I 1. Laporan Feasibility Studi 2. AMDAL/U KL-UPL 3. Studi LARAP 4.

DED IPAL Kawasan dan Sewer.

Program Pembangunan IPAL Terpusat Prioritas Zona II 1. Laporan Feasibility Studi 2. AMDAL/U KL-UPL 3. Studi

Penambahan Baru IPAL Kawasan: 0 Unit 1.

Rp. 600 juta

2.

Rp. 450 juta

3.

Rp. 450 juta

Rp. 1.200 juta Total: Rp. 2.700 juta 4.

Penambahan Baru IPAL Terpusat: 0 1.

Rp. 300 juta

2.

Rp. 200 juta

3.

Rp. 150 juta

4.

Rp. 400 juta

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 LARAP 4.


DED IPAL dan Sewer.

Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye Pembangunan IPAL Kawasan Zona III 1. Sosialisasi dan Kampanye rencana pembanguna n IPAL Kawasan Zona III 2. Sosialisasi pembanguna n IPAL Terpusat Skala Kawasan Zona III 3. Pelatihan pengelola IPAL 4. Pemasaran sosial sambungan IPAL


1.

Rp. 150 juta

2.

Rp. 150 juta

3.

Rp. 150 juta

4.

Rp. 150 juta

Total: Rp. 600 juta

Program Pembangunan IPLT 1. Konstruksi 1. Rp. 726 juta dan Supervisi Total: Rp. 726 pembanguna juta n IPLT

1 Unit IPLT kapasitas 3 x 5 M3/hari.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Program Pembangunan IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentuka n KSM 3. Pengadaan lahan 4. Pembangun an IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Pembangun an Sambungan Rumah

1. 2.


3.

Rp. 200 juta

4.

Rp. 5.000 juta

5.

Rp. 300 juta




Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun 2019. Advokasi, sosialisasi, dan Kampanye Pembangunan IPAL Kawasan 1. Rp. 150 juta Zona I 1. Sosialisasi dan Kampanye rencana pembanguna n IPAL 2. Rp. 150 juta Kawasan Zona I 2. Sosialisasi pembanguna n IPAL 3. Rp. 150 juta


Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Terpusat Skala Kawasan Zona I 3. Pelatihan pengelola IPAL 4. Pemasaran sosial sambungan IPAL

4.

Rp. 150 juta

Total: Rp. 600 juta

Pengadaan Lahan IPAL Kawasan 1. Rp. 930 juta Zona I 1. Pembebasan lahan IAPL Total: Rp. 930 Zonal I juta


Advokasi, sosialisasi, dan Kampanye Pembangunan IPAL Terpusat Zona II 1. Sosialisasi dan Kampanye rencana pembanguna n IPAL Zona II 2. Sosialisasi pembanguna n IPAL Terpusat Zona II 3. Pelatihan pengelolaan IPAL 4. Pemasaran sosial sambungan IPAL

Penambahan Baru IPAL Terpusat: 0

1.

Rp. 150 juta

2.

Rp. 150 juta

3.

Rp. 150 juta

Rp. 150 juta Total: Rp. 600 juta 4.


Program Pembangunan IPAL Kawasan Prioritas Zona III 1. Konstruksi dan Supervisi pembanguna n IPAL Kawasan Zona III 2. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan Primer (SR dan Sewer) Program Pembangunan IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentuka n KSM 3. Pengadaan lahan 4. Pembangun an IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Pembangun an Sambungan Rumah

Penambahan Baru IPAL Kawasan: 3 Unit; SR: 1.200 1.

Rp. 11.023 juta

2.

Rp. 67.033 juta


1. 2.


3.

Rp. 200 juta

4.

Rp. 5.000 juta


Rp. 300 juta Total: Rp. 5.582 juta 5.

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Output

Belanja

Outcome

Output

Belanja

Outcome

Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun 2019. Program Pembangunan IPAL Kawasan 1. Rp. 13.008 Zona I 1. Konstruksi juta dan Supervisi Total: pembanguna Rp. 13.008 juta n IPAL Kawasan Zona I

Penambahan Baru IPAL Kawasan: 3 Unit

Program Pembangunan IPAL Terpusat 1. Rp. 3.397 Zona II 1. Konstruksi juta dan Supervisi Total: IPAL Rp. 3.397 juta Terpusat

Penambahan Baru IPAL Terpusat: 1 Unit

Program Pembangunan IPAL Kawasan Prioritas Zona III 1. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan Primer (SR dan Sewer)

Penambahan Baru IPAL Kawasan: 3 Unit dan SR: 1.200

Program Pembangunan IPLT

1.

Rp. 153.353 juta


1 Unit IPLT kapasitas 3 x 5 M3/hari

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 1.

Operasional 1. Rp. 171 dan juta/tahun Perawatan IPLT Total: Rp. 171 juta/tahun

Program Pembangunan IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentuka n KSM 3. Pengadaan lahan 4. Pembangun an IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Pembangun an Sambungan Rumah

1. 2.


3.

Rp. 200 juta

4.

Rp. 5.000 juta

5.

Rp. 300 juta

dan Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal Penambahan Baru IPAL Komunal:10 unit dan 200 SR



Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Tersedianya akses ke fasilitas pengolahan air limbah setempat sebesar 95% dan pengolahan air limbah terpusat sebesar 5% di tahun 2019. Program Pembangunan IPAL Kawasan Zona I 1. Konstruksi dan Supervisi Sistem Perpipaan

Rp. 166.094 juta Total: Rp. 166.094 juta/tahun 1.

Penambahan Baru IPAL Kawasan: 3 Unit dan SR: 1.200

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Primer (SR dan Sewer)

Program Pembangunan IPAL Terpusat 1. Rp. 32.469 Zona II 1. Konstruksi juta dan Supervisi Total: Sistem Rp. 32.469 juta Perpipaan Primer (SR dan Sewer)

Penambahan Baru IPAL Terpusat: 1 Unit

Program Pembangunan IPAL Komunal 1. Pemicuan 2. Pembentuka n KSM 3. Pengadaan lahan 4. Pembangun an IPAL Komunal dan jaringan perpipaan 5. Pembangun an Sambungan Rumah


1. 2.


3.

Rp. 200 juta

4.

Rp. 5.000 juta

5.

Rp. 300 juta


A. Air Limbah Domestik Tujuan: Terbentuknya dan beroperasinya pengelola air limbah domestik Sasaran: UPTD PAL Kabupaten Tebing Tinggi operasional di akhir tahun 2015

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

UPTD PAL Kabupaten Tebing Tinggi operasional di tahun 2016 1. Fasilitasi

dan Rp. 100 juta Pendampinga n operasionalisa si UPTD PAL Kabupaten Total : Rp. 100 Tebing Tinggi juta

IPAL Kawasan Badak Bejuang dan Mandailing ber-operasi

A. Air Limbah Domestik Tujuan: Tersusunnya Perda terkait pengelolaan air limbah domestik dan retribusi air limbah domestik Sasaran: Perda pengelolaan air limbah dan retribusi air limbah disusun Tahun 2017 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) tahun 2017 Dokumen Rp. 500 juta Rancangan Perda Sistem Pengelolaan Air Total: Rp. 500 Limbah juta

Pengaturan pengelolaan air limbah


Belanja

Realisasi Outcome

Penyusunan Perda Retribusi Air Limbah tahun 2018

Output

Belanja

Outcome

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Dokumen Rp. 500 juta Rancangan Perda Retrebusi Air Limbah Total: Rp. 500 Domestik juta

Pendapatan daerah dari retribusi air limbah domestik

A. Air Limbah Domestik Tujuan: Meningkatnya komitmen pendanaan APBD atas sub-sektor air limbah Sasaran: Komitmen pendanaan APBD: ≥ 5 % Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Belanja langsung untuk air limbah dari 1,23% menjadi 5% setiap tahunnya mulai tahun 2016 Laporan Hasil Koordinasi Pokja Sanitasi 2. Laporan Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber NonPemerintah 1.

Rp. 50 juta

Belanja sanitasi >=5%

Rp 50 juta Total: Rp. 100 juta

Keterangan: (i) Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. (ii) Rencana Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai. (iii) Realisasi Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 6.2. Capaian Stratejik Sub-sektor Persampahan B. Persampahan Tujuan: 1. Meningkatkan persentase sampah yang terangkut atau tertangani di . Sasaran: 1. Terlayaninya 122.376 penduduk (80%) dengan pengangkutan sampah secara kontinyu pada tahun 2019. 2. 20% fasilitas reduksi sampah. Tahun 2016 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

1. 122.376 penduduk terlayani pengangkutan sampah dengan truk. 2. 83,41 M3/hari sampah tereduksi pada TPS 3R 1. Dokumen (Review) Masterplan Persampahan

Rp. 700 juta Total Rp. 700 juta

% penduduk terlayani: 79,12%


Belanja

Realisasi Outcome

1. Laporan Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten

Rp. 350 juta

2. DED TPS Zona I

Rp. 10 juta


3. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi Pembangunan TPS Zona I

Rp. 600 juta


4. Biaya pembebasan lahan TPS Zona I

Rp. 15 juta


Total: Rp. 350 juta

Studi dan Disain Rp. 191 juta Pembangunan TPS Zona II 5. DED TPS Rp. 21 juta



Output

Belanja

Outcome

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 6. DED Komposter Komunal

Rp. 170 juta

7. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi Pembangunan TPS Zona II

Rp. 600 juta


8. Biaya pembebasan lahan TPS Zona II

Rp. 365 juta


9. DED TPS Zona III

Rp. 23 juta


10. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi Pembangunan TPS Zona III

Rp. 600 juta


11. Biaya pembebasan lahan TPS Zona III

Rp. 23 juta


Pengadaan kenderaan pengangkut sampah 12. Pengadaan Gerobak Sampah 13. Pengadaan Gerobak Sampah bermotor 14. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Gerobak Sampah bermotor

Rp. 205 juta

15. Pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat (melayani minimum 200 KK, kap.

Rp. 475 juta

Rp. 15 juta 10 unit Rp. 150 juta 5 unit

Meningkatnya jumlah sarana pengangkut sampah % penduduk terlayani naik: 83%

Rp. 40 juta/tahun

Pengurangan sampah 3 M3/hari

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Pengolahan min. 3 m3/hari dan dikelola KSM)

Tahun 2018 Rencana Output 1. Laporan Studi tentang Manajemen Pengelolaan Persampahan

Belanja Rp. 200 juta

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan

2. Pengadaan, Rp. 2.228 juta Konstruksi dan Supervisi pembangunan TPS Zona I

79.913 jiwa penduduk terlayani pada Zona 1

3. Pengadaan, Rp. 4.060 juta Konstruksi dan Supervisi pembangunan TPS Zona II


4. Pengadaan, Rp. 696 juta Konstruksi dan Supervisi pembangunan TPS Zona I


B. Persampahan Tujuan: 1. Membangun dan merubah operasional TPA menjadi Sanitary Landfill Sasaran: 1. 1 unit TPA dibangun dan beroperasi secara Sanitary Landfill di tahun 2019. Tahun 2019 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

1 unit TPST Skala Kabupaten 1. Pembangunan TPST Skala Kabupaten Keterangan:

Rp. 66.950 juta

152.970 jiwa penduduk terlayani

Output

Belanja

Outcome

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 (i) Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. (ii) Rencana Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai. (iii) Realisasi Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 6.3. Capaian Stratejik Sub-sektor Drainase B. Drainase Tujuan: 1. Penurunan luas genangan/banjir Sasaran: 1. Pengurangan luas genangan hingga <10% di tahun 2019 Tahun 2019 Rencana Output

Belanja

Realisasi Outcome

Output

Belanja

Outcome

115 Ha area genangan tertangani hingga tahun 2019 1. Dokumen Masterplan Sistem Drainase 2. Data Base Sistem Drainase 3. Laporan Studi Kelayakan Sistem Drainase Sub Sistem

Rp. 500 juta

< 10 % area genangan /banjir

Rp. 350 juta

Rp. 400 juta

Total Rp. 1.250 juta 4. Normalisasi/ Rehabilitasi Drainase

Rp. 30.848 juta

< 10 % area genangan /banjir atau 115 Ha

Keterangan: (i) Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. (ii) Rencana Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai. (iii) Realisasi Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 6.4. Capaian Kegiatan Sub-sektor Air Limbah Domestik Tahun 2016 Rencana Kegiatan

Realisasi Kegiatan

Realisasi Output

1. Pemicuan pada kelurahan prioritas (area beresiko) 2. Pembangunan sarana sesuai pilihan teknologi 3. Promosi/Kampanye/Edukasi Higiene dan sanitasi berkelanjutan

Belanja

Outcome

1. Rp. 32 Juta


2. Rp. 50 Juta

3. Rp. 10 Juta

Tabel 6.5. Capaian Kegiatan Sub-sektor Persampahan Tahun 2016 Rencana Kegiatan 1. Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kabupaten 2. DED TPS Zona I 3. Advokasi, Kampanye, dan Sosialisasi Pembangunan TPS Zona I

Realisasi Kegiatan

Realisasi Output

Belanja 1. Rp. 350 juta

2. Rp. 10 juta 3. Rp. 600 juta

Outcome

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 6.6. Capaian Kegiatan Sub-sektor Drainase Tahun 2016 Rencana Kegiatan

Realisasi Kegiatan

Realisasi Output

1. Penyusunan Masterplan Sistem Drainase 2. Penyusunan Data Base Sistem Drainase 3. Studi Kelayakan Sistem Drainase Sub Sistem

Belanja 1. Rp. 500 juta

Outcome < 10 % area genangan /banjir

2. Rp. 350 juta

3. Rp. 400 juta

Tabel 6.7. Evaluasi Sub-sektor Air Limbah Domestik Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

10 Kelurahan Prioritas (area beresiko) memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019 1. 10 kelurahan memiliki akses air limbah domestik yang layak di tahun 2019

10 kelurahan

8 kelurahan

2 kelurahan

Keterlambatan tender

Dilakukan di tahun 2016

Tabel 6.8. Evaluasi Sub-sektor Persampahan Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

Tanah tidak tersedia (belum bebas)

Dilakukan di tahun 2016 pengadaan tanah segera

1 unit TPST Skala Kabupaten tahun 2019 1. 1 unit TPST Skala Kabupaten tahun 2019

1 unit TPST

0 unit TPST

1 unit TPST


Tabel 6.9. Evaluasi Sub-sektor Drainase Sasaran

Rencana

Realisasi

Deviasi

Penyebab

Rekomendasi

Tanah tidak tersedia (belum bebas)

Dilakukan di tahun 2016 pengadaan tanah segera

115 Ha area genangan tertangani hingga tahun 2019 2. 115 Ha area genangan tertangani tahun 2019

115 Ha

100 Ha

15 Ha

6.3. Pengumpulan dan Penyajian/Pelaporan Data Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Tebing Tinggi, dapat berupa pengumpulan data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh SKPD. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja Sanitasi berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sanitasi. 6.3.1. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Proses Perencanaan Pokja Sanitasi Kabupaten Tebing Tinggi akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja Sanitasi memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini. Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat,

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sektor sanitasi. 6.3.2. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Tebing Tinggi. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada WaliKabupaten melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dan mendesiminasikanmya kepada Kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sektor sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan. 6.3.3. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Manfaat dan Dampak Pembangunan Sanitasi Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sektor sanitasi akan disusun setiap dua tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja Sanitasi Kabupaten Tebing Tinggi akan mempertimbangkan bentuk laporan monitoring ini yang aktual dengan sedikit penyesuaian, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten Tebing Tinggi. Kemudian, Hasil Laporan akan menampilkan progress report yang telah dicapai hingga akhir tahun dan prediksi capaian pada tahap selanjutnya. Tabel 6.4 berikut ini menggambarkan matrik dan prosedur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sektor Sanitasi Kabupaten Tebing Tinggi per sub-sektor berdasarkan konsep dan teknik.

Strategi Sanitasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2021 Tabel 6.4: Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSK Obyek Pemantauan

Penanggung Jawab Utama

Pelaksanaan / Penanganan kegiatan air limbah domestik

Dinas PU /Dinas Kesehatan

Pelaksanaan / Penanganan kegiatan persampahan

DKP/Kantor LH

Pelaksanaan / Penanganan kegiatan drainase lingkungan dan Pelaksanaan pemicuan STBM dan promosi PHBS

Dinas PU/DKP

Dinas Kesehatan

Penanggung Jawab Pengumpul Pengolah Data dan Data/Pemantau Dokumentasi

Pelaporan Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

SKPD dan Pokja Sanitasi

Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja

Bulanan, Triwulan

Sekretariat Pokja Sanitasi (Bappeda)

Laporan Bulanan, Laporan Tiwulan, Laporan Akhir



Bulanan, Triwulan





Bulanan, Triwulan





Bulanan, Triwulan



STRATEGI SANITASI KABUPATEN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Recommend Documents