Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

2016

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1

Gambaran Wilayah

2.1.1 Administrasi Wilayah Posisi Geografis Kabupaten Malaka di daratan Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah di bagian paling selatan dan berbatasan langsung darat dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kecamatan yang berbatasan darat adalah Kecamatan Kobalima Timur dengaan desanya yang berbatasan darat dengan RDTL, adalah Desa Alas Utara, Kota Biru, Alas, dan Alas Selatan. Kecamatan yang berbatasan yang berbatasan dengan laut

adalah Kecamatan Kobalima Timur,

Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat, dan Wewiku. Secara astronomi wilayah Kabupaten Malaka terletak antara koordinat : 9º 16’ 0” LS s/d 9º 48’ 0” LS dan 124º 36’ 0” BT s/d 125º 12’ 0” BT. Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2013 dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Desa Lawalutolus dan Desa Nanaenoe Kecamatan Naneut Duabesi; Desa Faturika, Desa Renrua, Desa Teun, Desa Mandeu Raimanus, dan Desa Tasain

kecamatan

Raimanuk kabupaten Belu; Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL);

Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Laut Timor; dan

Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Desa Teba Timur, Desa Oerinbesi, Desa Oekkopa, dan Desa Teba Kecamatan Biboki Tan Pah; Desa Nansean, Desa Susulaku B, Desa Loeram, Desa Oenbit, dan Kelurahan Ainiut Kecamatan Insana; Desa Maurisu Selatan, Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); Desa Koloto, Desa Lotas, Desa Benahe, Desa Obaki, Desa Sapnala, dan Desa Niti Kecamatan Kokbaun; Desa Besnam dan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa; Desa Bokong, Desa Tuataum, Desa

POKJA SANITASI KABUPATEN MALAKA

1


2016

Toianas, Desa Skinu, dan Desa Lobus Kecamatan Toianas; Desa Meusin Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Keadaan topografi Kabupaten Malaka bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan +806 m.dpal (meter di atas permukaan air laut). Variasi ketinggian rendah (0-269 m.dpal) mendominasi wilayah bagian selatan, yaitu kecamatan Wewiku, Malaka Barat, sebagian Malaka Tengah dan Kobalima. Sementara pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (270-537 m.dpal), yaitu sebagian kecamatan Weliman, Malaka Tengah, Kobalima, dan Botin Loebele. Dataran tinggi (538806 m.dpal) di kabupten Malaka menempati kawasan bagian utara, yakni kecamatan Laenmanen, Io Kufeu, sebagian kecamatan Sasitamean, Malaka Timur dan Kobalima Timur. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Malaka merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir dari utara ke selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Malaka mengalir dari bagian utara dan bermuara di Laut Timor. Secara administratif, Kabupaten Malaka yang memiliki luas wilayah mencapai 1.160,63km2, terbagi atas 12 kecamatan serta 127 Desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Malaka Tengah dengan luas wilayah 168,69 km2 atau 14,53% dari luas wilayah Kabupaten Malaka. Sedangkan yang terkecil adalah kecamatan Botin Loebele dengan luas wilayah 39,03 km2 atau 3,36% dari luas wilayah Kabupaten Malaka. Wilayah kajian SSK merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Malaka (Lihat Peta 2.1 Peta Wilayah Kajian SSK Kabupaten Malaka dan Tabel 2.1 nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan)


2

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka2016


3


2016

Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta jumlah Kecamatan Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/ Desa

Administrasi

Terbangun

(Ha)

(%) Terhadap Total Administrasi

(Ha)

(%) Terhadap Luas Adminitrasi

Malaka Barat

16

8741

7.53

3496

39.995

Rinhat

20

15172

13.07

6069

40.001

Wewiku

12

9790

8.44

3916

40.000

Weliman

14

8825

7.60

1765

20.000

Malaka Tengah

17

16869

14.53

6748

40.002

Sasita Mean

9

6548

5.64

1964

29.994

Io Kufeu

7

6779

5.84

678

10.001

Botin Leobale

5

3903

3.36

3285

84.166

Malaka Timur

6

8328

7.18

1666

20.005

Laen manen

9

9402

8.10

1880

19.996

Kobalima

8

12095

10.42

4838

40.000

Kobalima Timur

4

9611

8.28

3855

39.996

127

116.063

100

40.689

35.058

Total

Sumber: Kabupaten Malaka Dalam Angka Tahun 2015

2.1.2 Kependudukan Data menunjukan Jumlah Penduduk Kabupaten Malaka pada tahun 2015 sebanyak 174.668 yang tersebar di 12 Kecamatan. Kecamatan Malaka Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 37. 265 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 9202 KK. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Malaka setiap tahun mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kabupaten Malaka maupun disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah sekitar Kabupaten Malaka. Pada dasarnya tingkat perkembangan jumlah penduduk dapat digunakan untuk mengestimasi perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk di masa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematik dan menggunakan kecendrungan pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir. Metode proyeksi yang


4


2016

digunakan adalah metode matematik dengan rumus geometeri. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pt = Po (1 + r) t Pt/Po = (1 + r) t log Pt/Po = log (1 + r) t log Pt/Po = t log (1 + r) 1/t log Pt/Po = log (1 + r) Antilog 1/t log Pt/Po = (1 + r) Antilog 1/t log Pt/Po – 1 = r

Keterangan : Po : Jumlah penduduk tahun dasar Pt

: Jumlah penduduk akhir (tahun proyeksi)

r

: Laju pertumbuhan penduduk (%)

t

: Waktu (Tahun)

Kabupaten Malaka memiliki rata – rata pertumbuhan penduduk sebesar 0.304 % per tahun (Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Malaka Tahun 2016 – 2035). Proyeksi penduduk untuk 5 tahun ke depan tahun 2020 diprediksikan penduduk Kabupaten Malaka mencapai 177. 333 Jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 46. 607 KK, di mana setiap keluarga rata - rata memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang. Kecamatan Malaka Tengah memiliki jumlah penduduk terbesar di tahun 2020 yakni 37.835 jiwa sedangkan kecamatan Botin Leobele memiliki jumlah penduduk terendah yakni 4. 978 jiwa. (Lihat Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun dan Tabel 2.3 Jumlah Kepala Keluarga Saat ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun)


5

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka2016 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Jumlah Penduduk (orang) No

Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan 2016

2017

2018

Total Wilayah Perdesaan

2019

2020

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1

Malaka Barat

0

0

0

0

0

20,492

20,554

20,617

20,680

20,742

20,492

20,554

20,617

20,680

20,742

2

Rinhat

0

0

0

0

0

14,879

14,924

14,970

15,015

15,061

14,879

14,924

14,970

15,015

15,061

3

Wewiku

0

0

0

0

0

18,239

18,295

18,350

18,406

18,462

18,239

18,295

18,350

18,406

18,462

4

Weliman

0

0

0

0

0

18,133

18,188

18,243

18,299

18,354

18,133

18,188

18,243

18,299

18,354

5

Malaka Tengah

18,019

18,073

18,128

18,183

18,239

19,360

19,419

19,478

19,537

19,596

37,378

37,492

37,606

37,720

37,835

6

Sasita Mean

0

0

0

0

0

8,508

8,534

8,560

8,586

8,612

8,508

8,534

8,560

8,586

8,612

7

Io Kufeu

0

0

0

0

0

7,785

7,808

7,832

7,856

7,880

7,785

7,808

7,832

7,856

7,880

8

Botin Leobele

0

0

0

0

0

4,918

4,933

4,948

4,963

4,978

4,918

4,933

4,948

4,963

4,978

9

Malaka Timur

0

0

0

0

0

9,504

9,533

9,562

9,591

9,620

9,504

9,533

9,562

9,591

9,620

10

Laen Manen

0

0

0

0

0

11,442

11,476

11,511

11,546

11,581

11,442

11,476

11,511

11,546

11,581

11

Kobalima

0

0

0

0

0

17,539

17,592

17,646

17,700

17,753

17,539

17,592

17,646

17,700

17,753

12

Kobalima Timur

0

0

0

0

0

6,376

6,396

6,415

6,435

6,454

6,376

6,396

6,415

6,435

6,454

18,019

18,073

18,128

18,183

18,239

157,174

157,652

158,131

158,612

159,094

175,193

175,726

176,260

176,796

Total

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Malaka Tahun 2016


6

177,333

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka2016 Tabel 2.3 Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Jumlah KK No

Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan 2016

2017

2018

Total Wilayah Perdesaan

2019

2020

2016

2017

2018

2019

Tahun 2020

2016

2017

2018

2019

2020

1

Malaka Barat

0

0

0

0

0

5,384

5,401

5,417

5,434

5,450

5,384

5,401

5,417

5,434

5,450

2

Rinhat

0

0

0

0

0

4,091

4,104

4,116

4,129

4,141

4,091

4,104

4,116

4,129

4,141

3

Wewiku

0

0

0

0

0

5,246

5,262

5,278

5,294

5,310

5,246

5,262

5,278

5,294

5,310

4

Weliman

0

0

0

0

0

5,171

5,186

5,202

5,218

5,234

5,171

5,186

5,202

5,218

5,234

5

Malaka Tengah

5,157

5,172

5,188

5,204

5,220

9,230

9,258

9,286

9,314

9,343

6

Sasita Mean

0

0

0

0

0

1,443

1,448

1,452

1,457

1,461

1,443

1,448

1,452

1,457

1,461

7

Io Kufeu

0

0

0

0

0

2,330

2,337

2,344

2,351

2,359

2,330

2,337

2,344

2,351

2,359

8

Botin Leobele

0

0

0

0

0

1,443

1,448

1,452

1,457

1,461

1,443

1,448

1,452

1,457

1,461

9

Malaka Timur

0

0

0

0

0

2,536

2,543

2,551

2,559

2,567

2,536

2,543

2,551

2,559

2,567

10

Laen Manen

0

0

0

0

0

3,226

3,236

3,245

3,255

3,265

3,226

3,236

3,245

3,255

3,265

11

Kobalima

0

0

0

0

0

4,214

4,227

4,239

4,252

4,265

4,214

4,227

4,239

4,252

4,265

12

Kobalima Timur

0

0

0

0

0

1,730

1,736

1,741

1,746

1,751

1,730

1,736

1,741

1,746

1,751

41,971

42,099

42,227

42,355

42,484

46,045

46,185

46,325

46,466

46,607

Total

4,073

4,073

4,086

4,086

4,098

4,098

4,111

4,111

4,123

4,123

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Malaka Tahun 2016


7


2016

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk Kabupaten Malaka dapat dikatakan tidak tersebar secara merata untuk masing – masing kecamatan. Ditinjau dari tingkat kepadatan, penduduk terpadat tahun 2020 berada di Kecamatan Malaka Barat yakni 239 jiwa/ha dan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Kobalima Timur yakni 67 jiwa/ha. Kepadatan penduduk diidasarkan atas kondisi distribusi penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah berdasarkan batasan wilayah terbangun. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Lihat Tabel 2.4 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksi Untuk 5 Tahun).

Tabel 2.4 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tingkat Pertumbuhan (%) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Malaka Barat -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 Rinhat 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 Wewiku -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 Weliman -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 Malaka Tengah 2.10 2.10 2.11 2.12 2.12 Sasita Mean -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 Io Kufeu 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 Botin Leobele -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 Malaka Timur 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 Laen Manen 1.16 1.17 1.17 1.17 1.18 Kobalima 5.30 5.31 5.33 5.34 5.36 Kobalima Timur 1.62 1.63 1.63 1.64 1.64 Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nama Kecamatan

Kepadatan Penduduk (Orang/Ha) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 235 235 236 237 238 98 99 99 99 99 187 187 188 188 189 206 206 207 208 208 222 222 223 224 224 130 131 131 132 132 114 115 115 115 116 126 127 127 128 128 114 115 115 115 116 121 122 122 122 123 145 146 146 147 147 66 66 67 67 67

2.1.3 Jumlah penduduk Miskin Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Malaka adalah salah satu barometer komitmen pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan segenap unsur masyarakat yang peduli dalam upaya – upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan Implementasi Undang – Undang Dasar 1945, pasal 27 yakni setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan Data Statistik (Malaka Dalam angka 2015) di peroleh besaranan angka kemiskinan yakni 29. 131 jiwa (Lihat Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Miskin per – Kecamatan)


8


2016

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan Nama Kecamatan

No

Jumlah Keluarg Miskin (Rumah Tangga)

1

Malaka Barat

3190

2

Rinhat

2819

3

Wewiku

2828

4

Weliman

2599

5

Malaka Tengah

5193

6

Sasita Mean

1546

7

Io Kufeu

920

8

Botin Leobale

1774

9

Malaka Timur

2088

10

Laen manen

2466

11

Kobalima

2448

12

Kobalima Timur

1259

Total

29 131

Sumber : Malaka Dalam Angka Tahun 2015

2.1.4 Keuangan dan Perekonomian Daerah Perekonomian pertumbuhan

Kabupaten

tahun-tahun

Malaka

sebelumnya.

pada Laju

tahun

2014

pertumbuhan

mengalami PDRB

perlambatan

Kabupaten

dibandingkan

Malaka

tahun

2014

mencapai 5,47 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 5,63 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,88 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun positif, Wajib

di

lapangan

antaranya

sebesar

7,88

usaha-lapangan

lapangan persen;

usaha lapangan

usaha

lainnya

Administrasi usaha

Jasa

berturut-turut

Pemerintahan, Pendidikan

mencatat

Pertahanan dan

lapangan

pertumbuhan dan

Jaminan

usaha

yang Sosial

Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum masing-masing sebesar 7,49 persen; lapangan usaha Real Estate sebesar 6,52 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,51 persen; lapangan usaha

Transportasi

dan

Pergudangan

sebesar

6,46

persen;


lapangan

usaha

Jasa

Keuangan

dan

9


2016

Asuransi sebesar 6,01 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 5,60 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar

5,55

persen;

lapangan

usaha

Perdagangan

Besar

dan

Eceran,

Reparasi

Mobil

dan

Sepeda Motor sebesar 5,30 persen; lapangan usaha Jasa Informasi dan Komunikasi mencatat sebesar 4,94 persen; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,73 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,70 persen; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,45 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,42; lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 4,06 persen; dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,53 persen.

2.1.5 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka RTRW disusun sebagai acuan dalam penataan ruang untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota maupun dengan wilayah sekitarnya. RTRW merupakan acuan spasial dalam pembangunan kabupaten/kota. RTRW Kabupaten Malaka Tahun 2016-2035 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Malaka

Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malaka adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah sehingga pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang ada di dalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan : 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; serta 4. Mendayagunakan produk tata ruang sebagai alat penataan, penyusunan program pembangunan dan pengendalian secara optimal. Penataan ruang Kabupaten Malaka bertujuan: “Terwujudnya Kabupaten Malaka sebagai Kawasan Perbatasan negara yang aman, maju, mandiri dan sejahtera dengan didukung oleh pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, kelautan dan perikanan serta pariwisata”.


1


2016

Dengan demikian perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malaka adalah akan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Manfaat dari penyusunan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Malaka ini sendiri adalah untuk : 1. mewujudkan suatu ruang wilayah Kabupaten Malaka yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat 2. Menyiapkan suatu dokumen perencanaan yang memiliki kapabilitas sebagai alat untuk mensinergikan, sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang yang bersifat makro (skala kawasan) di Kabupaten Malaka untuk dasar perencanaan yang lebih rinci/ detail; 3. Mewujudkan suatu struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Malaka yang optimal, terstruktur, serta sesuai dengan karakteristik, daya dukung dan daya tampung wilayah serta didukung oleh teknologi yang bernilai positif; dan 4. Mendayagunakan produk tata ruang sebagai alat penataan, penyusunan program pembangunan dan pengendalian secara optimal Adapun kebijakan pengembangan kawasan di Kabupaten Malaka diarahkan untuk: a.

Pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;

b.

Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah;

c.

Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan

d.

Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang.

e.

Pengembangan Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan dengan memantapkan fungsi kawasan perbatasan yaitu di kawasan Motamasin Kecamatan Kobalima Timur sebagai penjaga pertahanan dan keamanan lingkungan serta wilayah kedaulatan Republik Indonesia.


1

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka f.

2016

Mengembangkan kegiatan pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan green belt (sabuk hijau) yang berupa steril area yang dikembangkan dengan membuat kawasan hutan pada sisi garis batas perbatasan negara darat RI - RDTL sebagai bentuk pertahanan alami.

g.

Adanya

rencana

pembangunan

pasar

tradisional

hasil

kesepakatan

bilateral

ekonomi/perdagangan di Metamauk Kecamatan Kobalima Timur. h.

Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan, dengan strategi pengembangan sistem agropolitan berbasis pertanian dan perkebunan yang diarahkan di kawasan agropolitan yaitu di Kawasan Agropolitan Weliman yang terdiri dari kecamatan Malaka Tengah, kecamatan Malaka Barat, kecamatan Weliman, kecamatan Wewiku, kecamatan Kobalima dan kecamatan Rinhat.

i.

Mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan, dengan strategi pengembangan

j.

Mengembangkan Kawasan Minapolitan dengan meningkatkan produk perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui sentra pengolah hasil perikanan pada kawasan minapolitan perikanan budidaya yang terdiri dari kecamatan Wewiku, kecamatan Malaka Tengah, kecamatan Kobalima, dan kecamatan Malaka Barat.

k.

Mengembangkan Kawasan Usaha Peternakan dengan meningkatkan produk dan nilai tambah peternakan

l.

Mengembangkan Kawasan Wisata Bahari Terpadu, dengan strategi pengembangan adalah dengan mengembangkan kawasan wisata bahari meliputi pantai selatan yaitu pantai di kecamatan Wewiku, kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan kecamatan Kobalima.

m.

Mengembangkan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya, dengan strategi mengembangkan kawasan yang memiliki rumah adat, perkampungan adat dan peninggalan jaman penjajahan berupa benteng

n.

Melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian

o.

Mengembangkan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Malaka adalah hutan lindung, cagar alam dan suaka margasatwa


1


2016

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Malaka

Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kebijakan rencana struktur ruang Kabupaten Malaka meliputi : a. Rencana sistem pusat permukiman yang terdiri dari sistem pusat permukiman perkotaan, adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan, Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan, b. Rencana sistem jaringan prasarana, dimana sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan, sistem jaringan sanitasi, serta sistem jaringan drainase. Kabupaten Malaka sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis dan dalam lingkup pengembangan wilayah merupakan salah satu potensi dasar yang sangat menguntungkan dari segi pengembangan ekonomi maupun pengembangan tata ruang wilayah di masa mendatang. Sesuai dengan peran dan fungsi wilayah Kabupaten Malaka, maka kebijakan pembangunan ekonomi wilayah diarahkan pada pengembangan potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang telah terbukti mampu menjadi salah satu penunjang perekonomian yang cukup besar kontribusinya untuk wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan berorientasi pada pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malaka digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Malaka seperti ditampilkan pada Gambar 2.2.


1



1


2016

A. Sistem Jaringan Transportasi 1. Transportasi Darat  Jaringan Jalan Jaringan jalan di Kabupaten Malaka hakekatnya menghubungkan ke seluruh wilayah Kabupaten Malaka dengan kondisi dan wewenang pembinaan yang berbeda – beda. Jalan yang ada di Kabupaten Malaka terdiri dari jaringan jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Lokal Primer dan Jalan Desa/jalan Lingkungan.  Pola perangkutan Pola Perangkutan jalan raya di Kabupaten Malaka dilayani oleh Bis AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) dan angkutan perdesaan. Jenis kendaraan yang digunakan sebagai moda angkutan adalah bis mini. Selain bis mini, kendaraan yang digunakan sehari – hari hanyalah ojek.  Terminal Terminal yang ada di Kabupaten Malaka sampai saat ini hanyalah terminal Tipe C yang ada di Desa wehali Kecamatan Malaka Tengah.  Sistem Rute Rute angkutan umum di Kabupaten Malaka adalah : a. Betun – Kupang b. Betun - Besikama c. Betun – Atambua d. Betun - Halilulik 2. Transportasi Laut Walaupun sebagian wilayah Kabupaten Malaka adalah daerah pantai dan berbatasan dengan laut, namun di Kabupaten Malaka tidak ada pelabuhan sebagai bagian dari system transportasi.

B. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Pemenuhan kebutuhan daya listrik penduduk Kabupaten Malaka diperoleh dari : 1. PLN Sebagian wilayah Kabupaten Malaka telah dipenuhi kebutuhan listriknya melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan jenis Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Tetapi karena daerah layanan dan


1


2016

kapasitas yang cukup terbatas maka penggunaan daya listrik di Kabupaten Malaka masih sering terjadi gangguan. Oleh karena itu mulai tahun 2014 pelanggan PLN jenis ini diminta menggantinya dengan jenis Meteran Token (Pulsa Listrik) yang lebih efisien.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pada umunya PLTS digunakan di daerah – daerah perdesaan. Tetapi banyak mengalami kerusakan terutama pada bagian Accu yang berfungsi sebagai media penyimpanan arus. Selain itu juga PLTS masih terbilang mahal harganya.

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Di Kabupaten Malaka operator seluler yang telah menjangkau adalah Telkomsel. Namun keberadaan Operator ini masih belum menampung kebutuhan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari sering terganggunya komunikasi pada saat – saat tertentu.

4. Sistem Jaringan Persampahan Sistem Persampahan di Kabupaten Malaka dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. Tetapi pengelolaan ini hanya sebatas pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sebagian sampah rumah tangga pun tidak di buang ke TPS tetapi langsung dibakar. Di Kabupaten Malaka belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

5. Sistem Jaringan Sanitasi Sanitasi lingkungan di Kabupaten Malaka masih jauh dari yang diharapkan. Pembuangan air kotor umumnya dibuang begitu saja ke ruang terbuka dan bahkan saluran drainase pun dipergunakan sebagai tempat pembuangan air kotor masyarakat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sistem drainase perkotaan yyang bermuara pada sawah – sawah tada hujan menimbulkan penumpukan sampah pada saluran – saluran yang ada sehingga gambaran kotor dan tidak terkelola akan system sanitasi adalah sangat jelas.

6. Sistem Jaringan Drainase Jaringan drainase di Kabupaten Malaka masih banyak menggunakan saluran alami untuk pematusannya, drainase perkotaan di Kota Betun sebagai Ibukota Kabupaten Malaka masih jauh dari yang diharapkan.


1


2016

Hal ini dimaklumi dengan baru berdirinya Kabupaten Malaka sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang – Undang No 3 Tahun 2013.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Malaka dibagi menjadi dua jenis, yaitu kawasan lindung dan budidaya. Pola pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Malaka diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan sebagai kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Pemanfaatan kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung dan resapan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan mangrove dan sempadan pantai, kawasan suaka, serta kawasan rawan bencana. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan permukiman. A. Rencana Kawasan Lindung Wilayah kawasan lindung yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya diarahkan untuk tetap direhabilitasi dan konservasi dalam program agroforestry. B. Rencana Kawasan Budidaya Pertanian Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada kegiatan pertanian (utamanya perkebunan dan kehutanan) dan perikanan, Luas lahan yang paling besar adalah lahan budidaya untuk kehutanan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Rencana pola ruang Kabupaten Malaka sebagaimana terlihat pada gambar 2.3.


1



1

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka2016 4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur organisasi Perangkat Daerah kabupaten Malaka sebagai berikut :


1


2016

2.2 Kemajuan Pelaksanaan SSK a. Air Limbah Domestik Dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pati khususnya sektor air limbah sudah ada

perkembangannya.

Akan

tetapi

belum

sesuai

dengan

apa

yang telah direncakan dalam dokumen SSK dan MPS yang telah disusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.6 Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air Limbah Domestik SSK Tahun 2015 – Tahun 2020 Sasaran 2 Terwujudnya tanki septic yang sesuai standar untuk jamban dan MCK tahun 2015 Meningkatkan PHBS melalui peran masyarakat (Rumah Meningkatkan kualitas tangga dan sekolah) lingkungan dengan pengelolaan Peningkatan pengelolaan air limbah rumah tangga maupun limbah melalui akses limbah industry, tingkat masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan informasi dan pelayanan PHBS pengelolaan air limbah permukaan Tersedianya MasterPlan air limbah tingkat Kabupaten tahun 2015 Peningkatan jumlah pengolahan Pengendalia dan penanganan air limbah yang ramah dampak pencemaran pada lingkungan dan berbasis kawasan pemukiman padat masyarakat penduduk Pengembangan perencanaan dan penataan peraturan Menata pengembangan perundang – undangan air perencanaan, peraturan limbah perundang – undangan, Peningkatan tata kelola kelembagaan dan keuangan kelembagaan pemerintah pengelolaan air limbah dalam pengelolaan air limbah yang baik Tujuan 1

Data Dasar 3 50 % rumah tangga memiliki tanki septic yang sesuai standar kesehatan PHBS pengelolaan air limbah sebesar 80 %

SSK Tahun 2016 Status Saat Ini 4 Tanki septic suspek aman sebesar 70 % Status PHBS saat ini 80 %

BABs sebesar 90 % akibat cakupan layanan air limbah

Berdasarkan hasil study EHRA masyarakat yang masih melakukan praktek BABs sebesar 80%

Belum tersedia MasterPlan air limbah tingkat kabupaten Belum ada IPAL Komunal

Belum tersedia MasterPlan air limbah tingkat kabupaten Belum ada IP{AL Komunal

Belum ada Perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah

Belum ada Perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah

Belum ada lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan air limbah

Belum ada lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan air limbah

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Malaka Tahun 2015


2

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka b. Persampahan Pada saat

ini

pengelolaan

sampah

di

Kabupaten

Malaka

2016

dikelola

oleh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. Tapi sebagian besar sampah masih dibuang secara langsung ke halaman rumah, saluran drainase, sungai, maupun dibakar. Untuk penanganan sampah baru mencakup Kecamatan yang terdekat dari Kabupaten yaitu Kecamatan Malaka Tengah, jumlah bak sampah yang ada sebanyak 6 buah dengan volume 1 m³ di desa Wehali dan Umanen Lawalu, tong sampah kapasitas 0.5 m3 sebanyak 29 buah di desa Wehali, container sebanyak 2 buah di desa wehali. Pengelolaan

sampah

di

Kabupaten

Malaka,

dilakukan

dengan

proses

secara

individual

maupun

yang

di

berikut : 1. Proses Pengumpulan Sampah Proses secara setiap

pengumpulan

komunal unit

sampah

melalui

lingkungan

dilakukan

bak-bak

baik

penampungan

perumahan

maupun

pada

unit

sediakan

kegiatan

di

komersial

dan perkantoran. Namun proses ini tidak berjalan dengan baik karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan sampah pada tempat – tempat yang telah disediakan. Masih banyak rumah tangga yang membuang begitu saja sampah rumah tangganya di halaman rumah tempat mereka tinggal.

2. Proses Pengangkutan Sampah ke TPS Proses Tempat

pengangkutan

Pembuangan

sampah

Sementara

atau

dilakukan TPS,

dari

selanjutnya

bak-bak diangkut

penampungan dengan

ke

menggunakan

truck/dump truck dan motor sampah menuju TPA. Akan tetapi Kabupaten Malaka belum memiliki TPA, sehingga setelah di angkut oleh alat angkutan maka selanjutnya dibuang begitu saja di kawasan hutan. Secara sesuai

umum

sarana

prosedurnya,

dimulai

dan dari

prasarana tahap

penanganan

pengumpulan,

sampah

pengangkutan

dikelompokkan (transportasi),

pembuangan akhir, pendaur ulangan (recycling).


2


2016

Tabel 2.7 Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Persampahan Tujuan 1

Meningkatkan jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah

Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah

Penanganan persampahan di Kabupaten Malaka melalui melalui pengelolaan sampah secara terpadu Penanganan system pembuangan akhir sampah yang tidak mencemari lingkungan sekitar dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa sampah agar lebih berguna dengan metode tepat guna Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah

SSK Tahun 2015 – Tahun 2020 Sasaran 2 Terwujudnya jumlah TPS

Terwujudnya semua sarana prasarana pengangkutan sampah yang memadai Masyarakat mampu mengelola sampah dengan benar Meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga Pemberlakuan peraturan daerah yang dapat menunjang keberhasilan dalam pengelolaan sampah Penetapan lokasi dan kebutuhan lahan pembuangan akhir sampah sesuaii dengan criteria dan peraturan menyangkut TPA

Meningkatkan potensi investasi dunia usaha /swasta

Data Dasar 3 Adanya penambahan TPS yakni 10 Bak sampah dan 20 buah tong/drum sampah Sarana prasarana pengangkutan sampah yang memadai terdiri dari 2 truk sampah dan 3 motor sampah Sebagian masyarakat mengelola sampah dengan cara di bakar Pemilahan sampah rumah tangga belum dilakukan

Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah Sudah ada penatapan lokasi TPA yang sesuai dengan criteria dan aturan tetapi belum ada pembangunan

Ada pihak swasta yang berperan dalam pengumpulan sampah tetapi khusus hanya untuk sampah plastic

SSK Tahun 2016 Status Saat Ini 4 Belum ada penambahan jumlah TPS Belum ada penambahan jumlah sarana prasarana pengangkutan sampah Sebagian masyarakat mengelola sampah dengan cara di bakar Pemilahan sampah rumah tangga belum dilakukan

Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah Sudah ada penatapan lokasi TPA yang sesuai dengan criteria dan aturan tetapi belum ada pembangunan

Ada pihak swasta yang berperan dalam pengumpulan sampah tetapi khusus hanya untuk sampah plastik

c. Drainase Dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Malaka khususnya pada sektor Drainase perkotaan sudah ada perkembangannya. Akan tetapi belum sesuai dengan apa yang telah direncakan dalam dokumen SSK dan MPS yang telah disusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabal dibawah ini :


2


2016

Tabel 2.8 Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Drainase Perkotaan Tujuan 1 Mengatasi dan mengurangi genangan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada Meningkatkan sarana prasarana fisik perkotaan Mengoptimalkan system drainase yang ada dalam pengelolaan drainase

SSK Tahun 2015 – Tahun 2020 Sasaran 2 Tersedianyan masternplan drainase tingkat Kabupaten tahun 2015

Berkurangnya jumlah genangan di salam kota Betun Drainase yang sudah ada berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan bebas dari sampah perkotaan

Data Dasar 3 Sudah ada MasterPlan drainase tingkat Kabupaten tahun 2015

SSK Tahun 2016 Status Saat Ini 4 Sudah ada MasterPlan drainase tingkat Kabupaten tahun 2015

Luas genangan di kota Betun Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase

Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase

2.3 Profil Sanitasi Saat Ini a. Air Limbah Domestik 1. Sistem dan Infrastruktur Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara on-site system (setempat) yang artinya limbah yang ada ditampung pada suatu wadah yang disebut dengan tangki septic dan terjadi penguraian oleh bakteri pengurai. Dari penguraian ini menghasilkan limpahan tangki septik yang dimasukkan ke dalam sumur resapan dan langsung meresap ke dalam air tanah, selain itu juga menghasilkan endapan lumpur yang mengendap di dasar tangki. Untuk pengolahan lumpur tinja tidak bisa dilakukan karena tidak ditunjang dengan sarana yang memadai dalam hal ini Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPAL Komunal maupun alat penyedot lumpur tinja. Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2015, sistem ini meliputi tangki septik sebesar 56.3 %, pipa sewer 12.5 % dan cubluk 31.4 % selebihnya dibuang disungai atau hutan/kebun. Berkaitan dengan tangki septik, hasil kajian EHRA 80.9 % menunjukkan tangki septik masuk dalam kategori suspek aman (Lihat Peta 2.4. Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kabupaten Malaka)


2

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka2016 Gambar 2.10 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Diagram Sistem Sanitasi : AIR LIMBAH DOMESTIK

Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan/Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan/Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau pembuangan Akhir

JAMBAN CEMPLUNG TANKI SEPTIK

HUTAN/SUNGAI AIR LI M BA H DO ME STI K

JAMBAN PLENGSENGAN

TANKI SEPTIK

KM & JAMBAN LEHER ANGSA

BLACK W AT

B I D A N G R E S A P A N

TANA H

MCK KOMUNAL


2


2016

Tabel 2.11 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Malaka Akses Layak (KK) Jumla h No

Kec

Pend uduk (KK)

(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(ii)

(iii)

Malaka Barat

5368

Rinhat

4079

Wewiku

5230

Weliman

5155

Sasita Mean

1439

Io Kufeu

2323

Botin Leobale

1439

Malaka Timur

2528

Laen manen

3216

Kobalima

4201

Kobalima Timur Malaka Tengah

1725 9202

On - Site Tanki septic Indivi dual (iv)

Off-site

Tanki septic Komun al (≥10

Tanki

Tanki MCK

septic

IPAL

IPAL

IPAL

Komunal

Komunal

Komunal

Kawasan

Kota

(≥10 KK)

KK) (v)

Akses dasar (KK)

Septik Individual

Cubluk

Belum

BABs (KK)

aman

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

1473

0

0

0

0

0

0

1462

239

1313

750

0

0

0

0

0

0

3272

1760

2409

878

0

5

0

0

0

0

1225

145

2494

731

0

5

0

0

0

0

1457

688

2451

1265

0

0

0

0

0

0

1232

473

585

1451

0

0

0

0

0

0

425

150

129

482

0

0

0

0

0

0

934

643

478

1292

0

0

0

0

0

0

1561

823

498

1430

0

0

0

0

0

0

794

54

864

1849

0

5

0

0

0

0

4444

1120

289

634 2931

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

1231 3674

374 498

611 2303

Sumber : Kabupaten Malaka Dalam Angka Tahun 2015 dan Dinas Kesehatan Tahun 2015


2


2016

Tabel 2.12 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan AirLimbah Domestik Kondisi No

Jenis

(i)

Satuan

(ii)

Jumlah/ Kapasitas

(iii)

(iv)

Berfungsi

Tidak Berfungsi

(v)

(vi)

Keterangan

(vii)

SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1

Berbasis Komunal - MCK Komunal

unit

57

57

0

Baik

2

Truk Tinja

unit

0

0

0

Tidak ada

3

IPLT: kapasitas

3

0

0

0

Tidak ada

M /hari

SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1

2

Berbasis Komunal - Tangki Septik Komunal >10KK

Unit

0

0

0

Tidak ada

- IPAL Komunal

Unit

0

0

0

Tidak ada

M /hari

3

0

0

0

Tidak ada

-

0

0

0

Tidak ada

IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas - Sistem

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2015


2

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

Recommend Documents