BAB I PENDAHULUAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN

STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Hampir 30% penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan (BABS) , baik langsung maupun tidak langsung 18,1% diantaranya di perkotaan. Genangan di permukiman dan wilayah strategis di perkotaan makin sering terjadi, diperburuk oleh perubahan pola hujan, sementera jumlah saluran drainase yang mengalir lancer cenderung menurun sepanjang 2004-2009. Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Madiun harus dapat memberikan perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial dan peningkatan kualitas permukiman dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Target pembangunan sanitasi akan lama baru tercapai kalau pembangunan sanitasi dilakukan dengan cara selama ini oleh karena itu diperlukan percepatan luar biasa dalam pembangunan fasilitas dan pelayanan sanitasi Sanitasi belm menjadi prioritas utama, dampak sanitasi buruk semakin meluas KLB diare, degradasi lingkungan hingga kerugian perekonomian, satu diantara sekian masalah penting yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Madiun lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Madiun difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan dapat dicegahnya terkontaminasi air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis., tetap memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kemampuan daerah. Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kota. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Madiun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota, Provinsi dan Nasional. Selain itu juga perlu mengacu kepada targetI-1 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


target Millinium Development Goals (MDGs) maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi. Apabila suatu kota telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (ke-PU-an) , maka dokumen ini perlu digunakan sebagai acuan. Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kabupaten-kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Madiun berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Madiun berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :  Aspek Teknis; mencakup strategi dan usullan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi Untuk dapat memenuhi harapan seperti itu, Strategi Sanitasi Kabupaten Madiun dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) akan memiliki 4 karakteristik utama, yang akan tercermin di dalam prosesnya maupun produknya, yaitu: 1. Dari, oleh dan untuk kota 2. Skala kota, intersektor dan terintegrasi 3. Mensinkronkan pendekatan ‘top down’ dengan ‘ bottom up’ 4. Berdasarkan data empiris (dari studi-studi pendukung Buku Putih Sanitasi). I-2 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


Dokumen SSK akan disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Madiun dengan mengikuti alur empat bagian utama, sebagai berikut : 1. Kerangka kerja sanitasi kota 2. Formulasi Strategi Sanitasi Kota untuk masing-masing sub-sektor sanitasi dan aspek Hygiene 3. Penyusunan Rencana Tindak 4. Formulasi Strategi Monitoring dan Evaluasi 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK

A.

Maksud

Strategi Sanitasi Kabupaten Madiun ini merupakan Buku Induk terhadap rencana teknis pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan, Srategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan hasil kerja berbagai komponen SKPK dan lembaga lain yang terkait dengan sanitasi serta stakeholder yang mememiliki kepentingan terhadap masalah ini. B.

Tujuan

1.

Menjadikan (SSK) sebagai pedoman Teknis penangganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Madiun, sehinga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi.

2.

Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntability.

3.

Terintegrasinya dan terkoordinasi dengan aspek-aspek perencanaan pembangunan lainnya.

4.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan pedoman yang bersifat strategi dalam penanganan sanitasi Kabupaten Madiun yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas.

I-3 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja strategi sanitasi kabupaten (SSK) ini adalah: a. Tujuan Umum Kerangka kerja strategi sanitasi kabupaten (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Madiun mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2016. b. Tujuan Khusus 1) Kerangka kerja strategi sanitasi kabupaten (SSK) ini dapat memberikan

2)

3)

1.3

gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Madiun selama 5 tahun yaitu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Madiun.

Landasan Hukum

Di dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Madiun 2010 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;

3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109) ;

4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

6.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan I-4

POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Momor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 1.4

Metode Penyusunan

Memperhatikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi lingkup wilayah survei yang akan dilakukan, maka perlu disusunlah sebuah alur kerja dan metodologi yang tepat dan akurat. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam hal ini meliputi : 1.

Studi-studi terdahulu

2. 3.

Diskusi terbatas dengan dinas teknis Wawancara dan kuisioner dengan warga dan tokoh masyarakat I-5

POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


Sesuai dengan nature dari kegiatan-kegiatan tersebut, yang dalam hal ini saling terkait satu dengan yang lain, maka pendekatan dengan melakukan integrasi alur kegiatan dianggap optimal. A. Input Awal : Draft Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Madiun ini membutuhkan input berupa : data sosial-ekonomi, topografi, geohidrologi dan geografi; data perencanaan tata ruang; perencanaan terkait lainnya. Input-input tersebut diperlukan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan analisis dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. B. Proses Studi : Proses yang dilaksanakan dalam penyusunan dokumen ini dibagi ke dalam 6 kelompok kegiatan utama, yakni: 1.

Analisis terhadap peningkatan pengelolaan limbah cair;

2.

Analisis terhadap peningkatan pengelolaan persampahan;

3.

Analisis terhadap peningkatan sistem jaringan drainase;

4.

Analisis terhadap peningkatan air minum;

5.

Analisis terhadap peningkatan komponen sanitasi lainnya;

6.

Analisis terhadap peningkatan kelembagaan dan financial pengelolaan sanitasi Kabupaten Madiun

Penyusunan tahapan pekerjaan penyusunan dokumen sanitasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan ini, di mana tujuan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data Awal (Reconnaissance Survei): ditunjukkan untuk menyiapkan kerangka pelaksanaan kegiatan (berupa: penyusunan dan pemantapan metodologi, persiapan survei, studi literatur) dan pengenalan awal cakupan wilayah. (2) Tahap Pengumpulan Data: ditujukan untuk memperoleh data sekunder pelengkap maupun primer yang dibutuhkan dalam kegiatan ini baik berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. I-6 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


(3) Tahap Analisis: ditujukan untuk menghasilkan perencanaan awal dan rekomendasi terhadap peningkatan aspek-aspek sanitasi yang ada di Kabupaten Madiun . (4) Tahap Penutup : ditujukan untuk melengkapi dokumen sesuai dengan hasil diskusi dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat

1.5

Sistematika Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Madiun 2011, sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK 1.3. Landasan Hukum 1.4. Metode Penyusunan 1.5. Sistematika Dokumen

BAB 2

ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA 2.1 Gambaran Umum Sanitasi Kabupaten A. Jabaran B. Peta 2.2 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten 2.3 Kebijakan Umum dan Arah Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten Tahun 2010-2014 2.3.1 Kebijakan Umum Terkait Pembangunan Sektor Sanitasi 2.3.2 Arah Strategi Terkait Pembangunan Sektor Sanitasi 2.4 Tujuan, Sasaran Sanitasi dan Arahan Pentahapan Pencapaian

BAB 3

ISU STRATEGIS SANITASI SANITASI KABUPATEN

DAN

TANTANGAN

LAYANAN

3.1 Aspek Non Teknis 3.1.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan 3.1.2 Keuangan 3.1.3 Komunikasi 3.1.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis 3.1.5 Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan 3.1.6 Aspek Monitoring dan Evaluasi I-7 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


3.2 Aspek Teknis dan PHBS 3.2.1 Sub Sektor Air Limbah 3.2.2 Sub Sektor Persampahan 3.2.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan 3.2.4 Sektor Air Bersih / Minum 3.2.5 Aspek PHBS BAB 4

STRATEGI UNTUK KEBERLANJUTAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN 4.1 Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian 4.1.1 Sub Sektor Air Limbah 4.1.2 Sub Sektor Persampahan 4.1.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan 4.1.4 Sektor Air Bersih / Minum 4.1.5 Aspek PHBS 4.2 Strategi Aspek Teknis dan PHBS 4.2.1 Air Limbah 4.2.2 Persampahan 4.2.3 Drainase Lingkungan 4.2.4 Air Bersih / Minum 4.2.5 PHBS 4.3 Strategi Aspek Non Teknis 4.3.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan 4.3.2 Keuangan 4.3.3 Komunikasi 4.3.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis 4.3.5

BAB 5

Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan

PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI KABUPETEN 5.1 Program dan Kegiatan Aspek Teknis dan PHBS 5.1.1 Air Limbah A. Jabaran B. Tabel C. Peta



5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Persampahan A. Jabaran B. Tabel C. Peta Drainase Lingkungan A. Jabaran B. Tabel C. Peta Air Bersih / Minum A. Jabaran B. Tabel C. Peta PHBS A. Jabaran B. Tabel C. Peta

5.2 Program dan Kegiatan Aspek Non Teknis 5.2.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan A. Jabaran B. Tabel 5.2.2 Keuangan A. Jabaran B. Tabel 5.2.3 Komunikasi A. Jabaran B. Tabel 5.2.4

5.2.5

Keterlibatan Pelaku Bisnis A. Jabaran B. Tabel Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan A. Jabaran B. Tabel



BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI SANITASI KABUPATEN 6.1 Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi 6.2 Struktur Kelembagaan Untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi A. Jabaran B. Grafik 6.3 Pemantauan Strategi Sanitasi Kabupaten A. Jabaran B. Tabel 6.4 Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten 6.5 Pendokumentasian 6.6 Pelaporan

BAB 7

PENUTUP 7.1 Kesimpulan 7.2 Rekomendasi

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN

Recommend Documents