Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dalam rangka persiapan implementasi pembangunan sanitasi, di tahap awal diperlukan perencanaan yang
baik dan berkualitas. Melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), pemerintah Kabupaten Kerinci di persyaratkan untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi berupa Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen ini berisi tentang pemetaan kondisi sanitasi skala Kabupaten, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi, strategi pembangunan sanitasi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Kerinci hingga 5 (lima) tahun ke depan (Jangka Menengah). Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kerinci yang semakin baik menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai kota yang memiliki daya tarik bagi para investor, juga memiliki potensi pariwisata yang besar hal ini mengakibatkan banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Kondisi diatas menjadikan Kabupaten Kerinci memiliki kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Seiring bertambahnya jumlah penduduk akan bertambah pula kebutuhan sarana sanitasi dan lingkungan yang sehat.
Berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci tahun 20052025, rencana pembangunan daerah fokus pada visi pembangunan Kota Kabupaten Kerinci yaitu “ KERINCI SEJAHTERA, DAMAI DAN AGAMIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”. Salah satu misi yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kerinci turunan dari visi tersebut adalah Misi Pertama :
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting bagi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci, dan juga memiliki peran strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam percepatan menuju masyarakat yang sejahtera, damai dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Misi Kedua : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang berperan penting dan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci. Oleh karenanya Kabupaten Kerinci menempatkan salah satu visi pembanguan daerah yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Langkah tersebut ditujukan bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. I-1 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci
Misi Ketiga : Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Perekonomian Rakyat Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Perekonomian Rakyat merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kerinci, terutama dalam mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci. Misi Keempat : Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, adalah suatu upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan terlaksananya tata pemerintahan yang baik, yaitu dicirikan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk malaksanakan misi tersebut diperlukan langkah-langkah yang terarah dengan melakukan penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengembangan sumber daya manusia aparatur; serta sistem pengawasan yang baik. Misi Kelima :
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, merupakan upaya penting yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi penopang keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Misi Keenam : Menciptakan Kerinci yang Aman, Damai dan Demokratis. Kerinci yang aman, damai dan demokratis, merupakan upaya yang sangat penting diperhatikan, terutama dalam upaya melakukan percepatan pembangunan dan menciptakan kestabilan sosial, ekonomi, politik dan keamanan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kerinci yang demokratis. Dalam upaya mewujudkan ke 6 (enam) misi Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2020, maka perlu digunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut: 1.
Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu pengelolaan dan pengurusan pemerintahan yang baik
yaitu bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tetap menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat; 2.
Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika,
terutama terkait dengan karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten; 3.
Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan yang mampu memberikan hasil
dengan bentuk tanggung jawab dalam suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang mempertimbangkan aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
I-2 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci 4.
Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial, termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran melalui pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar merupakan langkah penting yang perlu terus diperhatikan; 5.
Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan serta dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam mewujudkan misi tersebut pemerintah Kabupaten Kerinci membuat sembilan misi pembangunan yang tertuang di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2009 – 2029. Adapun misi pembangunan yang sangat erat dengan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota yaitu (1) mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan, (2) mewujudkan daerah sehat. Penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang memadai, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang berkualitas serta didukung oleh partisipasi masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan Kabupaten Kerinci Sehat. Sesuai dengan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Kerinci sejak tahun 2012 turut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Perkotaan (PPSP). Program tersebut merupakan program bersama lintas sektor dan lintas SKPD yang tercakup dalam Tim Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kabupaten Kerinci. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Perkotaan (PPSP) di Kabupaten Kerinci telah menghasilkan dokumen-dokumen yang mendukung terwujudnya Kabupaten Kerinci sehat, berupa Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci. Kemajuan pembangunan Kabupaten Kerinci sebagai kota pariwisata, kota pendidikan dan kota pelayanan jasa berpengaruh pada kondisi sanitasi yang ada saat ini. Karena itu dokumen-dokumen sanitasi yang memuat informasi beserta strategi sanitasi yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan kondisi serta permasalahan sanitasi di Kabupaten Kerinci saat ini. Untuk itu dibutuhkan studi baru yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dokumen dalam rangka mengatasi permasalahan sanitasi yang ada. Maka dari itu diperlukan review dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci supaya rencana dan strategi pengembangan sanitasi di Kabupaten Kerinci dapat disesuaikan dengan situasi permasalahan sanitasi yang ada saat ini.
Terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan buruknya kondisi sanitasi di Indonesia antara lain lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, kurang optimal dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen PPSP di Kabupaten Kerinci pada tahap I PPSP dilakukan dalam dua tahun yaitu :
I-3 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci 1) Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Stategi Sanitasi Kota (SSK), penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci ini dilaksanakan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi dalam program PPSP. Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci ini khusus berisi pemetaan dan penilaian kondisi aktual sanitasi Kabupaten Kerinci saat ini, baik sarana dan prasarana sanitasi secara fisik maupun sistem pengelolaan layanan sanitasi berikut keadaan masyarakat pengguna layanan serta potensi lain diluar pemerintahan yang dapat digunakan untuk menunjang pembanguan sanitasi kota dan arahan dalam pembangunan sektor sanitasi.
2) Tahun 2014, menyelesaikan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), melalui penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan kesepahaman
dan
kesepakatan
bersama
antara
para
pemangku kepentingan dalam rangka
percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan sumber pendanaan lainnya. Dan pada tahap II program PPSP ini Kabupaten Kerinci melakukan pemutahiran dokumen yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya yaitu BPS, SSK dan MPS. melalui Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2016-2020. SSK merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di kabupaten/kota. SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target Universal Access 2019. Hubungan antara SSK dengan dokumen perencanaan yang lain terlihat pada gambar berikut :
I-4 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Gambar 1. 1 Hubungan SSK Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2.
Metodologi Penyusunan Rincian Tahapan - tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.
Melakukan review dari dokumen PPSP yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu BPS, SSK dan MPS sebagai data awal pemutahiran SSK.
2.
Penetapan visi dan misi Sanitasi Kabupaten Kerinci yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kerinci, sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun).
3.
Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10-15 tahun) yang memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), proyeksi kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan.
4.
Mengkaji zona sistem sanitasi yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan harapan pada Strategi Sanitasi Kota sebelumnya.
5.
Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi kota yang dibagi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci.
6. Analisis kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan sanitasi. 7. Perumusan Strategi Pembangunan Sanitasi (IFAS dan EFAS serta SWOT) 8. Perumusan Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK 9. Konsolidasi Penganggaran, Pemasaran Sanitasi dan penyepakatan oleh pokja Kabupaten Kerinci dengan pokja sanitasi DIY dan pusat melaui kegiatan : - Internalisasi Ke Seluruh SKPD - Eksternalisasi Ke Pokja Sanitasi DIY dan Satker PAMS dan Sumber Lain Terkait Sanitasi - Pemasaran sanitasi (CSR dan Pendanaan Non Pemerintah Lain) - Komitmen dan Indikasi Pendanaan 10. Proses Finalisasi melalui kegiatan : - Pengawalan penganggaran - Konsultasi publik - Dan advokasi ke Walikota Terdapat dua studi yang akan dilakukan dalam penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci yaitu : 1.
Studi EHRA Studi EHRA dilaksanakan dengan melakukan survei Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau penilaian risiko kesehatan lingkungan adalah survei yang dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan sarana sanitasi yang dimiliki rumah tangga. I-5
Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci 2.
Studi Non-EHRA Studi komunikasi dan pemetaan media, adalah studi yang dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan peluang pelaksanaan kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan sanitasi. Studi penyedia layanan sanitasi/ Sanitation Supply Assessment (SSA) dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. Studi kondisi sanitasi pada sekolah-sekolah dasar di Kota Kabupaten Kerinci untuk mengetahui sejauh mana terlayaninya kebutuhan sanitasi para murid sekolah dasar beserta para gurunya.
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung agar dihasilkan Strategi Sanitasi Kota yang tepat sasaran. Adapun data sekunder yang digunakan merujuk pada dokumen – dokumen berikut ini:
1.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kabupaten Kerinci tahun 20052025;
2.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2012-2016;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci 4. Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kerinci tahun 2013; 5. Dokumen Stategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Tahun 2013; 6. Dokumen Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Kerinci Tahun 2014; 7. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci; 8. Rencana Strategis Dinas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Kabupaten Kerinci; 9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci; 10. Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi.
1.3.
Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci adalah sebagai
berikut: 1. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya;
I-6 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Perlindungan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas I-7 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air minum dan Sanitasi; 4. Surat Edaran dan Keputusan Menteri Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/ 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/ 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPLAP) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis MAsyarakat; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bang- da/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; I-8 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kota Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015; Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kerinci; Peraturan Walikota Kabupaten Kerinci Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kerinci; Peraturan Walikota Kabupaten Kerinci Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci; Peraturan WaliKabupaten Kerinci Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 6. Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan; Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah; Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan; Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih; Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan; Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik; Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan; Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman; I-9 Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus; Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi; Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Strategi Sanitasi Kota terdiri dari 6 (enam) Bab Utama dan 8
(delapan) Lampiran. Dimana penjelasan singkat isi dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut: -
Bab 1 : Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.
-
Bab 2 : Profil Sanitasi Saat Ini Menjelaskan tentang gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat dilaksanakan kajian ini, hasil studi EHRA dan pemetaan area berisiko beserta permasalahan sanitasi yang mendesak.
-
Bab 3 : Kerangka Pengembangan Sanitasi Menjelaskan tentang visi dan misi sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, skenario pencapaian sasaran dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
-
Bab 4 : Strategi Pengembangan Sanitasi Menjelaskan tentang strategi dan pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan.
-
Bab 5 : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Berisi tentang ringkasan eksekutif, kebutuhan investasi biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah dan kebutuhan biaya penge mbangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi funding gap.
-
Bab 6 : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Berisi tentang monitoring dan evaluasi sejauh mana pencapaian Strategi Sanitasi di wilayah Kabupaten Kerinci.
-
Lampiran Lampiran penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci ada 8 (delapan) buah yaitu: Lampiran 1: berupa hasil kajian aspek non teknis dan lembar kerja area berisiko sanitasi Lampiran 2: berupa hasil analisis SWOT I-10
Pendahuluan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kerinci Lampiran 3: berupa tabel kerangka kerja logis Lampiran 4: berupa hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi Pendanaan Lampiran 5: berupa deskripsi program atau kegiatan Lampiran 6: berupa daftar perusahaan dan penyelenggara CSR yang potensial Lampiran 7: berupa kesiapan implementasi Lampiran 8: berupa rencana kerja tahunan.
I-11 Pendahuluan
