PENDAHULUAN. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa BAB I BAB I

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN MAMASA

Jl. Poros Polewali-Mamasa Kompleks Perumahan Dinas Pemkab Mamasa (Dengen) Desa Osango Mamasa Tlp/Fax (0428) 2841020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas pembangunan di daerah, hal ini dapat diketahui melalui beberapa program sanitasi di beberapa kabupaten yang merupakan pilot project. Buruknya kondisi sanitasi berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga jumlah penderita penyakit terutama balita meningkat. Lebih jauh lagi kondisi tersebut secara umum dapat menurunkan citra kabupaten sebagai tujuan wisata. Pembangunan sanitasi masih dianggap sebagai urusan “belakang” sehingga seringkali termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, akibat semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri semakin menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Sejalan dengan salah satu target Millennium Development Goals (MDGs)Tahun 2015yaitu mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, namun cakupan untuk target tersebut belum merata secara nasional dan belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya mengenai fasilitas sanitasi yang ada. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi yaitu air limbah, persampahan dan drainase serta penyediaan air bersih, berjalan sendiri-sendiri dan ditangani secara terpisah meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan pembangunan sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, sehingga membingungkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan itu sendiri.Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menetapkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten/kota peserta program menyusun konsep dan strategi rencana pembangunan sanitasi BAB I.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

1



yang responsif, berkelanjutan dan terpadu di wilayah masing-masing,yang terintegrasi dalam suatu rencana pembangunan sanitasi secara menyeluruh baik dari aspek jenis kegiatan maupun aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Agar diperoleh strategi yang tepat, dibutuhkan suatu kerangka acuan dan proses pemetaan kondisi sanitasi yang tepat pula. Hasil pemetaan kondisi fisik sanitasi dan perilaku masyarakat kabupaten, dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi. Buku Putih Sanitasi inilah yang akan dijadikan dasar/prinsip kerja dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang memiliki prinsip dan karakteristiksebagai berikut :  Berskala kota atau kabupaten (multi sektor)  Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk pokja)  Singkronisasi perencanaan top down & bottom up  Berdasarkan data aktual/empiris Untuk menghasilkan SSK yang demikian, maka kota atau kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan,pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kota atau kabupaten” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi.

BAB I.


2



1.2 LANDASAN GERAK 1.2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi Sanitasi merupakan perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Bahaya yang dimaksud diatas bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Untuk dapat memahami secara lebih mendalam mengenai Sanitasi, berikut ini beberapa pengertian dan defenisi Sanitasi : Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.(KEPMENKES RI No.965/MENKES/SK/XI/1992) Sementara World Health Organization (WHO) mengartikan Sanitasi sebagai upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Terkait makanan, Sanitasi diartikan sebagai penerapan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pencemaran/kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan (foodborne illness atau foodborne disease). Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sanitasi adalah segala upaya untuk menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan terhadap manusia baik fisik, kimia dan biologi yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit yang dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan manusia baik secara fisik, mental maupun sosial dengan cara membudayakan hidup bersih dan sehat untuk mencapai kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan kata lain, usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang baik, untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya. Di Indonesia defenisi lain dari sanitasi adalah sebagai upaya membuang sampah dan limbah BAB I.


3



cair domestik untuk menjamin kebersihan dan lingkungan yang sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 4 (empat) subsektor yaitu : Subsektor Persampahan, Air Limbah, Drainase Lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk itu pengelolaan Sistem Sanitasi juga meliputi keempat sub sektor diatas. Sampah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sampah adalah benda atau barang yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Sementara itu menurut Kamus Istilah Lingkungan Tahun 1994 Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Kemudian menurut buku Istilah Lingkungan Untuk Manajemen yang ditulis oleh Ecolink pada Tahun 1996, Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dan menurut buku Tchobanoglous yang ditulis oleh Theiseen dan Eliassen pada tahun 1993, Sampah adalah semua buangan padat yang dihasilkan dari seluruh kegiatan manusia dan hewan yang tidak berguna atau tidak diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sampah adalah semua jenis limbah padat yang berasal dari kegiatan/aktivitas manusia, hewan maupun proses alam dan dibuang karena tidak bermanfaat dan tidak diinginkan lagi atau merupakan bahan sisa pada suatu kegiatan atau proses produksi dan belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bersumber dari perumahan, komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial serta sumber sampah lainnya seperti pertanian, konstruksi, industri, dan sebagainya, terdiri atas sampah organik dan anorganik seperti plastik, logam, karet, kertas, tekstil, kaca, dll. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan dan pengurangan sampah dilakukan dengan langkah-langkah membatasai timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah serta memilah-milah sampah berdasarkan bentuk, sifat dan jumlah sampah kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Pertumbuhan penduduk yang pesat pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan, perkembangan perumahan yang pesat seringkali kurang terkendali BAB I.


4



dan tidak sesuai dengan konsep rencata tata ruang, sehingga timbul berbagai permasalahan diantaranya permasalahan drainase perkotaan yang berakibat pada permasalahan banjir dan genangan semakin meningkat. Penanganan banjir pada umumnya masih bersifat parsial sehingga tidak menyelesaikan banjir dan genangan secara tuntas, oleh karenanya diperlukan perencanaan sistem drainase yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Air Limbah (sullage) merupakan “Sampah” yang berbentuk cair yang merupakan timbulan dari kegiatan rumah tangga. Limbah cair ini dapat berasal dari kamar mandi, air perasan cucian pakaian, air cucian barang/bahan dari dapur. Dalam pengertian ini limbah cair ini tidak termasuk limbah cair yang berasal dari WC/jamban keluarga. Air Limbah dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, antara lain kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, dan lain-lain. Air limbah itu sendiri terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Black Water atau air limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir; dan 2. Grey Water atau air limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Sekitar 80% air yang digunakan oleh manusia sehari-hari dalam melakukan kegiatan pada akhirnya dibuang dan menjadi air limbah rumah tangga (domestik). Air limbah tersebut mengandung kotoran manusia, bahan sisa pencucian barang dan sebagainya. Kualitas air limbah tidak bersyarat untuk dibuang langsung ke sungai, got dan atau pekarangan, oleh sebab itu harus dikumpulkan dan dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah. Apabila air limbah yang dibuang ke lingkungan tersebut melebihi kemampuan alam untuk menerimanya maka akan terjadi pencemaran lingkungan sehingga pada akhirnya mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat dan kesuburan tanah. Untuk itu perlu dilakukan penanganan air limbah yang seksama dan terpadu baik itu dalam penyaluran maupun pengolahannya. Drainase Lingkungan adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan penerima air. Sistem drainase merupakan jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak menggangu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan manusia. Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat, sehingga keluarga dan masyarakat itu dapat BAB I.


5



menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak secara keseluruhan (totalitas). Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak secara keseluruhan (totalitas). Keempat sub sektor sanitasi diatas membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan multi proses. Sehingga sanitasi merupakan proses multi-langkah dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Proses ini disebut Sistem Sanitasi, dimana berbagai jenis produk mengalir melalui sistem sanitasi yang terdiri dari berbagai tahapan dengan teknologi sendiri-sendiri dan pengelolaan yang spesifik. Tahapan ini dapat berupa pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara ataupun pengolahan. Setiap tahapan menghasilkan produk lanjutan yang merupakan masukan (input) untuk proses selanjutnya, sebelum akhirnya berlanjut di tahap pengelolaan akhir (TPA).

1.2.2. Wilayah Kajian Buku Putih dan SSK Wilayah kajian dalam Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota(SSK) adalah wilayah yang termasuk kategori kawasan perkotaaan. Untuk Kabupaten Mamasa, terdapat 3 (tiga) wilayah kajian, yakni wilayah ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Mambi. Untuk wilayah ibukota Kabupaten Mamasa meliputi wilayah Kelurahan Mamasa sebagai ibukota kabupaten, Desa Osango, Desa Buntu Buda, dan Desa Taupe, Desa Rambusaratu di Kecamatan Mamasa, untuk Kecamatan Sumarorong terdapat Kelurahan Sumarorong dan Kelurahan Tabone, dan Kecamatan Mambi terdapat Kelurahan Mambi, Desa Sendana, dan Desa Sondong Layuk.

1.2.3. Visi dan Misi Kabupaten Mamasa Visi Kabupaten Mamasa dalam rangka membangun daerah serta masyarakatnya dari berbagai ketertinggalan adalah sebagai berikut : BAB I.


6



“Terwujudnya Kabupaten Mamasa yang Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Nilai-Nilai Budaya Daerah” Visi tersebut di atas diharapkan dapat menuntun pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatn dengan baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan daerah dari ketertinggalan. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi Kabupaten Mamasa sebagai berikut: 1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat; 3. Menciptakan iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif serta memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah; 4. Membangun infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat; 5. Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) untuk bertumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; 6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 7. Mendorong dan meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan bidang sanitasi sangat penting dilakukan dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan bersama yaitu misi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan membangun infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat.

1.2.4. Tujuan Penataan Ruang Sejalan dengan misi tersebut diatas maka penataan ruang wilayah Kabupaten Mamasa didasarkan pada potensi dan isu permasalahan pengembangan wilayah. Penataan Ruang Kabupaten Mamasa diarahkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, pengembangan permukiman dan ketersediaan sarana dan prasarana. BAB I.


7



Tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamasa adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Mamasa yang aman, nyaman, produktif dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pariwisata, pertanian dan pertambangan serta kearifan lokal. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamasa dan rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten, Rencana Sistem Jaringan Drainase dan Pembuangan Limbah Cair dan Padat Sistem jaringan saluran drainase direncanakan menggunakan saluran terbuka (riol) yang belum memisahkan antara limpasan air hujan (run off) dan limbah rumah tangga ataupun industri dan juga untuk mengalirkan air. Air limbah yang ada di Kabupaten Mamasa berasal dari air kotor yang ditimbulkan dari rumah tangga yang disebut limbah air kotor domestik dan air kotor yang dihasilkan dari buangan kegiatan ekonomi, industri masyarakat, kegiatan pertanian disebut air kotor non domestik. Berdasarkan hasil analisis produksi limbah cair yang diperoleh dari penggunaan masyarakat setempat untuk masa yang akan datang diketahui bahwa, intensitas terhadap produksi limbah cair semakin meningkat pada tahun perencanaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengelolaan mengenai limbah cair, baik yang diperolah dari hasil rumah tangga, industri, perkantoran, maupun dari daerah perdagangan. Sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman dan dapat mendorong pembangunan kearah yang lebih baik.

BAB I.


8



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud dan tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa adalah tersedianya dokumen rencana sebagai dasar dan acuan pembangunan sanitasi yang lebih terintegrasi. Karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Mamasa, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam manajemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (pokja) sanitasi telah melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Mamasa akan terbentuk. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona sanitasi ditingkat Kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala Kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Mamasa. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi dilapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat (NGO dan NGS lokal), level Kabupaten maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatankegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Manfaat skala nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan

kerangka

kelembagaan

pada

tingkat

nasional,

mengembangkan

dan

menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan 1. Memberikan informasi sarana dan prasarana sanitasi kabupaten yang ada saat ini.

BAB I.


9



2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga prioritas wilayah zona sanitasi dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi. 3. Sebagai pedoman dalam penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi di Kabupaten Mamasa, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi secara efektif, efesien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 4. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Mamasa dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB I.


10



1.4 METODOLOGI 1.4.1. Metode, Jenis dan Sumber Data Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yangdigunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Data Sekunder, berupa Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masingmasing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yangberupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Data Primer, berupa Narasumberyang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/badan/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA),Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi, analisis dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini, untuk menentukan rencana strategis dan penyelesaian masalah untuk menentukan program jangka menengah dan jangka panjang.

BAB I.


11



1.4.2. Proses Penulisan Dokumen dan Proses Penyepakatannya Teknik penulisan disepakati pada tahap ini, dimana Pokja Sanitasi Kabupaten menentukan alur penulisan sesuaidengan Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten.

Gambar 1.1 Diagram Tahap Penyusunan Buku Putih Kabupaten Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa Tahun 2012 ini diposisikan sebagai acuanperencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi KabupatenMamasa dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa.

BAB I.


12



1.5 DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa 2012 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : 1.5.1. Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; BAB I.


13



14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1.5.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

1.5.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 - 2009.

1.5.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. BAB I.


14



1.5.5. Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995Tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

1.5.6. Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota; 2. Petunjuk Praktis Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota; 1.5.7. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamasa 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 28 November2008 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4tahun 2003 tanggal 18 November 2003tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa; 4. Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 2003 tanggal 18November 2003 tentang Pembentukan Organisasidan Tata KerjaLembagaTeknis Daerah Kabupaten Mamasa;

BAB I.


15



5. Peraturan Bupati Nomor 12.a Tahun 2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Persampahan; 6. Peraturan Bupati Nomor 12.b Tahun 2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Air Bersih. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012; 8. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012.

1.5.8. Kaitan dengan Dokumen Perencanaan Lain Keterkaitan antara dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMD, Renstra dan RTRW adalah sebagai berikut: 1. Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa merupakan dokumen yang berisi kajian dan pemetaan kondisi sanitasi secara komprehensif sesuai dengan kondisi riil, menjelaskan karakteristik kewilayahan Kabupaten Mamasa termasuk prioritas pembangunan sanitasi yang disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang disusun dengan mengacu padaRPJMD, Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamasa terutama menyangkut permasalahan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pokok yang berkaitan dengan pembangunan prasarana sanitasi kabupaten serta rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten; 2. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa akan menjadi acuan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Rencana pembangunan sanitasi kabupaten akan dikembangkan atas dasar permasalahan yang tertuang dalam buku putih sanitasi tersebut; 3. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa merupakan “database sanitasi kota atau Kabupaten Mamasa” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten Mamasa; 4. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa juga merupakan indikator bagi keberhasilan program pemerintah Kabupaten Mamasa terkhusus pada bidang Sanitasi Masyarakat, Persampahan, Air bersih dan Kesehatan Masyarakat.

BAB I.


16

PENDAHULUAN. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa BAB I BAB I

Recommend Documents