BAB
1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sektor sanitasi merupakan salah satu tantangan Pemerintah Daerah yang paling signifikan karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Minimnya sanitasi di perkotaan dan pedesaan memiliki konsekwensi terhadap kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan. Situasi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Salah satu sasaran dari MDGs adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Sanitasi yang buruk di suatu wilayah dipastikan akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya produktivitas manusia dan memberikan dampak berupa kerugian ekonomi. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Indonesia memiliki sistem sanitasi perkotaan yang terendah di Asia. Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi menyebabkan lebih dari 25% masyarakat Indonesia masih membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tempat terbuka dan sebagainya, yang sangat potensial mencemari lingkungan. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan teknis program disediakan untuk pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin perkotaan dan pedesaan.
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
1
Pembangunan lingkungan sebenarnya juga telah dilakukan dalam pembangunan daerah meskipun dalam kapasitas yang relatif kecil, yang tercermin dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan drainase, pengelolaan daerah terbuka hijau dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi yang prinsipnya mengarah pada kesehatan lingkungan dengan lingkup sasaran kualitas air, tanah, dan udara. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Buruknya kondisi sanitasi bukan saja disebabkan terbatasnya akses penduduk pada dan kualitas fasilitas sanitasi yang tersedia, tetapi juga disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota/kabupaten yang memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumber-sumber pendanaan pun menjadi terbatas. Dengan potret seperti itu, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta masyarakat, tidak bisa lagi memandang persoalan sanitasi sebagai business as usual. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadangkadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Belajar dari pengalaman penanganan sanitasi kota-kota lain di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sinjai merencanakan untuk memperbaiki dan mengedepankan penanganan sanitasi di Kabupaten Sinjai. Usaha ini merupakan sebuah langkah pencegahan guna mengurangi resiko kerugian material maupun non-material akibat kondisi sanitasi yang buruk. Usaha-usaha perbaikan kondisi sanitasi ini perlu diiringi peningkatan hygiene perseorangan untuk memberikan hasil yang maksimum. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala lokal (kabupaten). Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, yang bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi dalam skema
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
2
yang bertajuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Selain itu Pokja Sanitasi diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Sinjai dibentuk dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai dan menjadi titik pusat dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi. Pokja Sanitasi Kabupaten Sinjai secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal 26 Januari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Sinjai Tahun 2012, yang terdiri dari Tim Koordinasi/Pengarah, Tim Pelaksanaan Bidang Kelembagaan dan Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Komunikasi, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sekretariat. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja sanitasi ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD di Kabupaten Sinjai, seperti Bappeda, Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai 1.2. Landasan Gerak 1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Adapun pengertian sanitasi dari beberapa sumber antara lain : -
Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungn hidupnya (WHO)1.
-
Sedangkan pengertian sanitasi menurut panduan TTPS Sanitasi juga diartikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah, dan sampah secara higienis yang akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya
1.2.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut:
1. Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 3. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem:
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
3
a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 4. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, rumah makan dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 5. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 6. Penyediaan air bersih untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam. 1.2.3. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai 2.2.3.1. Visi Kabupaten
“Sinjai Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2013”
Adapun penjelasan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut : Sinjai Religius berarti Sinjai terkemuka dalam Syiar Islam dimana masyarakat Sinjai mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan, berahklakul karimah serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari Cerdas berarti masyarakat Sinjai terkemuka dalam pendidikan, memiliki kemampuan dan kematangan baik secara intelektual, spiritual maupun emosional dalam membangun hubungan antar pribadi maupun kelompok serta dalam mengelola potensi lokal secara optimal, arif dan bijaksana. Sehat berarti bahwa masyarakat Sinjai terkemuka dalam derajat kesehatan lahir dan bathin di Sulawesi Selatan. Sehat juga berarti bahwa pengelolaan/manajemen pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejahtera berarti masyarakat Sinjai memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang maju baik dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan melalui pemanfataan potensi lokal, serta jaminan ketersedaiaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2013 adalah tahun trakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2008-2013.
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
4
1.2.3.2 Misi Kabupaten Sinjai Untuk mencapai visi tersebut di atas maka telah ditetapkan 7 misi utama sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang religius, damai, tertib dan sejahtera 2. Meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan luar sekolah maupun ketrampilan masyarakat mengelola potensi SDA. 3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Mewujudkan Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah yang Sehat dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan public melalui Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat berbasis Ekonomi Kerakyatan berwawasan lingkungan 6. Meningkatkan Sarana dan prasarana (infrastruktur) kebutuhan masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan 7. Menegakkan Supremasi Hukum. 1.3.
Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen SKPD atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Sinjai, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menejemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja sanitasi telah melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data dan berangkat dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Sinjai akan terbentuk. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi ditingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Sinjai. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Sinjai pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai yang menangani secara langsung pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Sinjai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah :
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
5
1. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Sinjai beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 2. Pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat kabupaten. 3. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Sinjai, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 4. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Sinjai dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 5. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel. 1.4.
Kesepakatan mengenai wilayah kajian dalam Buku Putih Sanitasi.
Cakupan layanan sanitasi Pemerintah Kabupaten Sinjai meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sinjai. Karena itu wilayah kajian dari penyusunan Buku Putih Sanitasi meliputi wilayah di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, namun berkaitan dengan studi penilaian resiko kesehatan lingkungan/ Environmental Health Risk Assessment (EHRA) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan SKPD terkait dengan fokus dari wilayah kajian akan melihat dari hasil studi EHRA tersebut, dimana akan ditetapkan areal-areal berisiko sanitasi di Kabupaten Sinjai.
1.5.
Pendekatan dan Metodologi Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: - Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Sinjai selaku Ketua Pokja. - Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan. - Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. - Melaksanakan Lokakarya dan Workshop Laporan Akhir Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
6
b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas SKPD terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti Enviromental Health Risk Assessment (EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survei priority setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat dan gender. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 1.6.
Posisi dan Manfaat Dari Buku Putih Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Sinjai. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut: 1. Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Sinjai; 2. Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Sinjai yang lebih jelas dan tepat sasaran; 3. Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK); 4. Buku Putih dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi; 5. Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi; 6. Karena Buku Putih memuat kondisi sanitasi Kabupaten Sinjai saat ini, maka dokumen ini dapat digunakan juga sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang sanitasi.
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
7
1.7.
Sumber Data Sumber data dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai meliputi; a. Data Sekunder yaitu meliputi data mengenai demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan Kab./kota, data kelembagaan dan keuangan serta data-data pendukung lainnya. b. Data Primer yaitu data yang bersumber dari survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment), Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment), Penilaian Penyedia Sarana Sanitasi oleh Sektor Swasta (Sanitation Supply Assessment) dan Penilaian Peran Media (Media Assessment). 1.7.
Peraturan Perundangan Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Sinjai didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
8
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2013.
-
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
I
9
