BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN JEMBRANA

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN JEMBRANA

POKJA SANITASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “sekunder”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Gambaran kondisi pembangunan sanitasi di Indonesia sebagai berikut :  Akses terhadap sanitasi dasar mencapai 90,5 % (perkotaan) dan 67 % di pedesaan, namun akses terhadap sanitasi yang setempat yang aman (menggunakan septic tank) baru mencapai 71,06 % (perkotaan) dan 32,47 % (pedesaan)  Diare penyebab kedua terbesar kematian balita (46/1000 kelahiran dan penyebab ketiga terbesar kematian bayi yaitu 32/1000 kelahiran)  Alokasi pendanaan masih sangat rendah (2,4 %) dari total anggaran Kemen PU atau 0,86 % dari APBN  Kondisi sanitasi Indonesia berada di peringkat 6 dari 9 negara ASEAN dibawah Vietnam dan diatas Myanmar Target MDGs dalam bidang sanitasi adalah terlayaninya 50% masyarakat yang belum mendapat akses air bersih. Jelas tantangan ini sangat berat apalagi diketahui bahwa cakupan pelayanan baik di perkotaan maupun pedesaan masih sangat rendah dan mengakibatkan kecenderungan meningkatnya angka penyakit terkait air dan menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum. Berdasarkan laporan UNDP terbaru, IPM bangsa Indonesia berada di peringkat ke-108 dari 177 negara. Kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa dapat

Buku Putih Sanitasi (BPS) Jembrana

Page 1

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana diukur dengan IPM, 3 indikator itu merupakan gabungan dari tiga variabel, yakni tingkat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor kesehatan, variabel yang digunakan dalam menghitung IPM adalah Umur Harapan Hidup (UHH), pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dan memadai dalam upaya meningkatkan UHH itu. Hal itu jelas tercantum dalam Perpres No: 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN tercantum pula sasaran pembangunan kesehatan sampai tahun 2009 yaitu meningkatnya UHH dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun.

Tabel 1.1. Perbandingan IPM Kab. Jembrana, Provinsi Bali dan IPM Nasional IPM

Kab. Jembrana

Provinsi Bali

NASIONAL

IPM

72,69

72,28

71,2

Indeks Harapan Hidup

71,80

70,72

Indeks Melek Huruf (ALR)

89,82

88,40

Rata Rata Lama Sekolah (MYS)

7,8

8,21

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

0,98

0,79

Indeks Keparahan Kesmiskinan (P2)

0,17

0,18

Sumber : Jembrana Dalam Angka 2012, BPS.

Dalam rangka mendukung Millenium Development Goal’s (MDG’s) di bidang infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi di daerah masing-masing. Pada kondisi saat ini realita yang terlihat adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama pada balita semakin meningkat. Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data actual (2) berskala kota (3) disusun


Page 2

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, perlu diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendirisendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang

membingungkan

masyarakat

sebagai

subyek

dan

obyek

pembangunan. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kota-kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), berbagai proses kerja yang akan berlangsung di kabupaten/kota pada umumnya akan dijalankan oleh lembaga koordinasi berbentuk pokja. Oleh karena itu keberadaan pokja di kabupaten/kota mutlak sangat dibutuhkan. Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu wilayah penting penghubung antar wilayah dan kabupaten/kota lain di Bali membutuhkan layanan sanitasi yang baik, untuk melayani penduduknya. Citra layanan sanitasi merupakan citra kualitas pelayanan publik Kabupaten Jembrana maupun Bali. Pemerintah

Kabupaten

Jembrana berniat menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Sebagai kegiatan awal dari rangkaian penyusunan SSK yaitu Penguatan Kelompok Kerja Sanitasi dan Penyusunan Buku Putih Sanitasi. Permasalahan layanan sanitasi yang terjadi di Kabupaten Jembrana antara lain karana rendahnya akses penduduk (termasuk masyarakat berpengasilan rendah) terhadap layanan sanitasi, layanan sanitasi belum menjangkau seluruh bagian wilayah kota, jenis layanan sanitasi tidak lengkap (belum termasuk penanganan: air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan), belum tampak secara nyata


Page 3

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana keterlibatan semua pihak terkait (stakeholders) dalam penanganan sanitasi, termasuk: instansi pemerintah, swasta, LSM dan para pemilik atau penghuni rumah, belum memadainya dukungan pendanaan, kelembagaan dan regulasi untuk menjamin keberlanjutan operasional layanan sanitasi, dan masih adanya dampak negatif dari operasional layanan sanitasi. Apapun manfaat dari kondisi sanitasi yang baik yaitu: Kesehatan Masyarakat

:

kasus penyakit yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan dan kualitas air dapat dihindari, sehingga perbaikan kesehatan masyarakat akan meningkatkan produktifitas kerja;

Keuntungan Ekonomi

:

masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi yang cukup besar setidaknya dapat mencegah kerugian ekonomi

akibat

tercegahnya

biaya

pemeliharaan

kesehatan atau pengobatan yang harus dikeluarkan; Kesetaraan Sosial

:

Menimbulkan rasa kebersamaan sosial yang lebih setara antara si kaya dan si miskin yang sama sama terlindungi

dari

penyakit

dan

kerugian-kerugian

ekonomi. Kesetaraan sosial ini merupakan modal penting bagi suatu kota untuk menciptakan rasa tentram dan nyaman bagi seluruh penduduknya; Kualitas Lingkungan

:

mencegah

terjadinya

pencemaran

lingkungan.

Perbaikan kualitas lingkungan akibat pencemaran membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan peningkatan layanan sanitasi seluruh kerugian akibat pencemaran lingkungan itu dapat dihindari; Citra Kota

:

Meningkatkan citra kota, pihak lain tentu akan lebih berminat untuk bernvestasi di kota yang kondisi sanitasinya baik.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jembrana tahun 2013 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun strategi sanitasi kota jangka menengah. Selanjutnya data dalam buku ini akan diperbaharui setiap tahun. Artinya, Buku Putih ini akan mengikuti


Page 4

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana kemajuan rencana-rencana dalam hal pengembangan sanitasi kota. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jembrana tahun 2013 ini merupakan Buku Putih Sanitasi yang pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masing-masing dinas/SKPD terkait. Untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa survey dan studi pendukung seperti; kajian kelembagaan, kajian keuangan, pemetaan area berisiko sanitasi, survey keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi (Sanitation Suplly Assessment/SSA), serta survey penilaian resiko kesehatan lingkungan (Enviroment Health Risk Assement/EHRA), study media, study partisipasi masyarakat dan jender. Draft Buku Putih Sanitasi ini telah dibahas bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam lokakarya daerah. Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi. Dalam lokakarya ini peningkatan struktural sanitasi pada jangka pendek/jangka menengah juga telah dibahas. Program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diharapkan

dapat

memberikan

pengaruh

terhadap

kesehatan,

meningkatkan

produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari semangat kegiatan nasional seiring saat sekarang bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk mencapai target yang disepakati bersama yaitu meratifikasi Milenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar yang merupakan target ke 10 MDGs.

1.2 Landasan Gerak 1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi dan Higiene Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian factor factor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Ruang lingkup pembahasan sanitasi di Kabupaten Jembrana adalah :


Page 5

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana A. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higine Definisi higiene, menurut Soebagio Reksosoebroto (1990), adalah usaha kesehatan preventif atau pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya baik pada usaha kesehatan perorangan maupun kepada usaha kesehatan lingkungan fisik dimana orang berada. Adapun ruang lingkup pembahasan higiene dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan– kegiatan kesehatan di masyarakat. Dalam buku putih sanitasi ini, kajian mengenai PHBS dilakukan untuk tatanan rumah tangga dan sekolah, karena tempat ini dianggap mempunyai titik rawan dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. 1) PHBS di rumah tangga, adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat, untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Sedangkan yang dimaksud dengan Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 16 (enambelas) indikator dari indikatorindikator PHBS di Rumah Tangga yang tercantum di bawah ini : 

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan



Memberi ASI ekslusif



Menimbang bayi dan balita



Gizi seimbang



Menggunakan air bersih



Menggunakan jamban sehat



Membuang sampah pada tempatnya



Kepadatan hunian rumah



Lantai rumah kedap air dan bersih



Melakukan aktivitas fisik setiap hari



Tidak merokok di dalam rumah



Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun



Menggosok gigi minimal 2 kali sehari



Tidak minum miras dan penyalahgunaan narkoba



Menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan


Page 6

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 

Memberantas jentik di rumah

Bagaimana upaya penerapan 16 (enam belas) indikator PHBS di tingkat rumah tangga, tentu sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat lilingkungan tempat tinggalnya masing-masing, sebab upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan. 2) PHBS di sekolah, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah, yaitu : 

Kebersihan kuku



Tidak merokok



Kesehatan gigi dan mulut



Memakai alas kaki



Kelengkapan UKS dan P3K



Memiliki kader kesehatan sekolah



Melaksanakan dana sehat



Melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)



Menggunakan air bersih



Menggunakan jamban sehat



Menggunakan tempat sampah



Warung sekolah yang bersih dan sehat

2. Promosi kesehatan Promosi Kesehatan menurut Lawrence Green (1984), adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan organisasi, yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut Piagam Ottawa (Ottawa Charter: 1986), Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and improve their health.Berikut ini beberapa Point Strategi Promosi Kesehatan (Promkes) Piagam Ottawa 1986 : 

Kebijakan berwawasan kesehatan (Healthy Public Policy)



Lingkungan yang mendukung (Supportive Environment)


Page 7


Reorientasi Pelayanan kesehatan (Reorient Health Services)



Ketrampilan Individu (Personal Skill)



Gerakan Masyarakat (Community Action)

B. Air Limbah Domestik Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktifitas keseharian manusia, yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

Sistem setempat (on site), air limbah (black dan grey water) langsung diolah setempat di dalam properti (lahan) milik pribadi dengan teknologi semisal tangki septik.



Sistem terpusat (off site), di mana air limbah dialirkan melalui perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).



Komunal, merupakan modifikasi dari kedua sistem yang ada.

C. Persampahan Menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun kegiatan penanganan sampah adalah : 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah; 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya peraturan ini yaitu pada tahun 2011 sistem open dumping sudah tidak diperkenankan lagi. Setelah tahun 2012, sistem


Page 8

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana pengelolaan sampah yang diperkenankan hanyalah sistem controlled dan sanitary landfill. Lebih jauh, mengacu pada Draf SPM yang ada, kota besar diharuskan menggunakan sistem sanitary landfill sedangkan kota kecil menggunakan sistem controlled landfill. Berdasarkan cara pengoperasiannya, ada beberapa metode pemrosesan akhir sampah, yaitu sebagai berikut :



TPA Controlled Landfill TPA Controlled Landfill merupakan sarana pengurugan sampah yang bersifat antara, sebelum mampu melaksanakan operasi sanitary landfill. Penutupan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap 7 hari sekali.



TPA Sanitary Landfill. TPA sanitary landfill merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis. Dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari.

D. Drainase Lingkungan Drainase yang dimaksud dalam buku putih ini adalah drainase permukaan (surface drainage), yaitu sistem drainase yang terletak di permukaan tanah, baik yang terbentuk secara alamiah maupun buatan, untuk mengalirkan air hujan , buangan air kotor dari pemukiman, pabrik, limbah cair industri maupun limpasan air permukaan. Adapun tujuan pengelolaan drainase adalah untuk : 

Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman



Pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan



Mengurangi / menghilangkan genangan – genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyebab penyakit – penyakit lain, seperti demam berdarah, desentri serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman.



Memperpanjang umur ekonomis sarana prasarana fisik, antara lain jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan akibat tidak berfungsinya sarana drainase.


Page 9

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana E. Komponen Terkait Sanitasi 1. Pengelolaan air bersih Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum, yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sementara itu, sistem pelayanan air minum secara umum terdiri dari :

2.



Sistem non perpipaan tidak terlindungi



Sistem non perpipaan terlindungi



Perpipaan

Air limbah industri rumah tangga Pada dasarnya limbah cair yang dihasilkan oleh fasilitas komersial dan jasa, sama dengan limbah cair rumah tangga. Limbah ini sebagian besar bersumber dari WC, kamar mandi, cucian pakaian, dapur (penyiapan makanan), ditambah limbah yang dihasilkan karena fungsi khusus, sesuai dengan industri yang dilakukannya. Namun karakteristik dan kuantitas limbah industri rumah tangga tentu saja berbeda. Oleh karena itu, penting disadari bahwa tingkat pencemaran dari masing-masing produk tadi

berbeda-beda,

sehingga

perlu

pengolahan

yang

berbeda-beda

pula.

Memisahkan air limbah dari sumber yang berbeda adalah sangat penting. Tujuannya untuk memastikan agar pengolahannya lebih sederhana, dengan tetap mengupayakan pemenuhan standar baku mutu yang ditetapkan. Perencanaan pengolahan air limbah untuk kegiatan/usaha non-permukiman patut diperhatikan karena beberapa faktor. Pertama, jumlah dan kategori kegiatan/usaha cukup banyak dan beragam. Di tempat-tempat ini, bercampurnya beragam limbah yang berasal dari berbagai kegiatan/usaha enghasilkan karakteristik limbah yang semakin kompleks. Kedua, banyak faktor yang tidak kasat mata tetapi sangat mempengaruhi pemilihan sistem dan teknologi. Yang terakhir, membuat perancangan tidaklah mudah, karena ternyata sulit menyajikan data karakterisasi dalam satuan yang mudah diterapkan namun tetap akurat. Dalam pengolahan air limbah industri dikenal 3 Parameter utama, yaitu :



Oksigen terlarut (OT) atau Dissolved Oxygen (DO) Oksigen merupakan parameter yang sangat penting dalam air. Sebagian besar

makhluk

hidup

dalam

air

membutuhkan

oksigen

untuk

mempertahankan hidupnya, baik tanaman maupun hewan air, bergantung


Page 10

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana kepada oksigen yang terlarut. Ikan merupakan makhluk air dengan kebutuhan oksigen tertinggi, kemudian invertebrata, dan yang terkecil kebutuhan oksigennya adalah bakteri. Keseimbangan oksigen terlarut (DO) dalam air secara alamiah terjadi secara bekesinambungan. Mikoorganisme sebagai makhluk terkecil dalam air, untuk pertumbuhannya, membutuhkan sumber energi yaitu unsur karbon (C) yang dapat diperoleh dari bahan organik yang berasal dari tanaman, ganggang yang mati, maupun oksigen dari udara. 

Kebutuhan Oksigen Biologis (KOB) atau Biologycal Oxygen Demand (BOD) KOB menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan organik dalam air.



Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK) atau Chemical Oxygen Demand (COD). COD berkaitan erat dengan BOD. Dalam bahan buangan, tidak semua bahan kimia organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme secara cepat. Bahan organik dalam air bersifat: Dapat diuraikan oleh bakteri (biodegradasi) dalam waktu lima hari, Bahan organik yang tidak teruraikan oleh bakteri dalam waktu lima hari dan

Bahan organik yang tidak

mengalami biodegradasi 3. Limbah Medis Limbah medis bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu hasil buangan dari kegiatankegiatan medis. Mengacu pada Peraturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2002, limbah medis dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat bahaya yang terkandung dan seberapa besar volume buangan, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Limbah benda tajam, seperti pecahan gelas, jarum suntik, pipet dan alat medis lainnya yang tajam,



Limbah farmasi meliputi obat-obat kadaluarsa, obat yang dibuang oleh lembaga resmi maupun masyarakat perorangan baik karena tidak terpakai lagi maupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan,



Limbah kimia, yaitu limbah yang dihasilkan dalam tindakan medis tertentu baik di laboratorium maupun di dalam ruang operasi,


Page 11


Limbah patologi, yaitu limbah yang berasal dari jaringan tubuh yang terbuang pada saat operasi bedah maupun otopsi,



Limbah infeksius yaitu limbah yang berasal dari pasien yang memerlukan penanganan khusus atau pasien yang memerlukan isolasi akibat penyakit menular,



Limbah radioaktif. Jenis limbah ini bisa berasal dari penggunaan medis atau pun riset dilaboratorium yang berkaitan dengan zat-zat radioaktif.

Penangan limbah medis memang memerlukan perhatian khusus, terutama harus memperhatikan jenis-jenisnya. Jika penanganan limbah rumah tangga hanya dibedakan ke dalam sampah organik dan anorganik, atau sampah kering dan sampah basah, maka penanganan limbah medis harus dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu limbah cair, limbah infeksius dan limbah non infeksius. Masing-masing kelompok limbah medis tersebut memerlukan penanganan sendiri-sendiri.

1.2.2. Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi, tidak dapat dilakukan secara parsial, baik dilihat dari wilayah kerja maupun subsektor yang akan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana, pelaksanaan wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) maupun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah seluruh desa / kelurahan di Kabupaten Jembrana , yang terdiri dari 5 kecamatan dan 52 desa / kelurahan. Dengan dilakukannya kajian disemua desa/kelurahan diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi risiko sanitasi di masing-masing wilayah, sehingga data yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dalam pembangunan dibidang sanitasi atau kebijakan lainnya. Adapun jangka waktu buku putih sanitasi Kabupaten Jembrana adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu akan dilakukan review terhadap pemutakhiran data sanitasi. Adapun peta wilayah kajian Buku Putih Sanitasi (BPS) dapat dilihat pada Peta 1.1. di bawah ini :


Page 12


Peta. 1.1. Wilahyah Kajian Buku Putih Sanitasi Kab. Jembrana


Page 13


1.2.2. Visi dan Misi Kabupaten Jembrana 1. Visi Perumusan Visi

Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin

dicapai,

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 sebagai berikut: “Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Jembrana

melalui

Peningkatan

Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. 2. Misi Dalam mewujukan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat. c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut:

3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing – masing untuk bertindak jujur dan bertanggung


Page 14

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka.

4. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita

adalah

dengan

meningkatkan

kemampuan

ekonomi

masyarakat,

dengan

mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu mengahadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.


Page 15

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

8. Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi Kabupaten Jembrana Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Misi

Pertama:

Mewujudkan

pemerintah

yang

bersih

dan

akuntabel,

melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.


Page 16

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel .1.2 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Pertama No 1

Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

2

Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif.

3

Meningkatkan layanan kepada kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja peyelenggaraan pemerintahan.

4 5

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

6

Meningkatkan pengawasan kebijakan kepala daerah.

7

Meningkatkan penataan peraturan perundang – undangan.

8

Meningkatkan penataan kelembagaan.

9

Meningkatkan pengelolaan aparatur daerah. Meningkatkan pelayanan umum perijinan.

10

11

Meningkatkan sistem Pengelolaan pertanahan.


Sasaran Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah. Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang – undangan di daerah. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang – undangan daerah dengan peraturan perundang – undangan diatasnya. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda. Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat. Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. -

Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah. -

Page 17

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Misi Kedua: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 1.3 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kedua No 1

Tujuan Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.

2

Meningkatkan iklim investasi daerah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM. Meningkatkan akses ketahanan pangan. Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.

3 4 5

6 7

Meningkatkan ketersediaan data/ informasi untuk pembangunan. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informatika.

Sasaran Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM. Meningkatnya ketersediaan pangan. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. -

Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. -

Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan. Melaksanakan pengembangan

-

Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. Meningkatnya produktivitas pertanian. Meningkatnya produktivitas perkebunan. Meningkatnya produktivitas peternakan. Meningkatnya pelestarian hutan. Berkurangnya rasio hutan yang rusak. Terwujudnya promosi pariwisata.

pariwisata budaya.

-

Terwujudnya penataan obyek wisata.

-

Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.

-

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

-

8

Meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis.

9 10

11 12

Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.

-

13

Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.

Misi Ketiga: dasar lainnya.

-

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial


Page 18

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 1.4 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Ketiga No 1

2

Tujuan Meningkatkan perluasan dan

Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar

pemerataan kesempatan memperoleh

-

Meningkatnya APK dan APM

pendidikan.

-

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional da berdaya saing

-

-

Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat.

-

Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

3

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

menular dan tidak menular. -

Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

- Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. 4

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5

Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta

-

Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. Meningkatkan kepuasan pelanggan.

-

Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkendalinya mobilitas penduduk.

-

tertib kependudukan. 6

Meningkatkan pemberdayaan

Meningkatkan kualitas keluarga

-

Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja.

berencana dan sejahtera.

-

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.

Meningkatkan kualitas pengelolaan

-

Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing.

-

Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatnya peran serta kepemudaan. Meningkatnya kompetensi da kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

perempuan dan perlindungan anak. 7

8

kesejahteraan sosial. 9

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan.

10

Meningkatkan pengembangan kebudayaan.

11

Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

-

12

Menigkatnya pengolahan kearsipan daerah

-

Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

13

Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab. Jembrana.

14

Menigkatkan pengelolaan data elektronik

-

15

Meningkatkan kualitas ketransmigrasian.

Meningkatnya minat baca. Meningkatnya perpustakaan keliling. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. Meningkatnya kualitas data elektronik Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

-


Page 19

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Misi Keempat: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tabel 1.5 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Keempat No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik.

-

2

Meningkatkan pengelolaan perumahan. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah.

3

4

5

Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang baik. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. Meningkatnya penyediaan air baku. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. -

Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C. -


Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Page 20

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Misi Kelima: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tabel 1.6 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kelima No 1

Tujuan Meningkatkan persatuan kesatuan bangsa.

2

Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisifasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.

3

4

5

dan

Sasaran Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik. -

Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.

Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi Kab. Jembrana untuk menggambarkan profil sanitasi

(sanitation

mapping)

atau

gambaran

secara

lebih

lengkap

yang

menggambarkan kondisi sanitasi kota/kabupaten dengan cara melakukan beberapa studi, antar lain Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assesment/ EHRA) Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi ini adalah : 

Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kab. Jembrana serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi.


Page 21

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 

Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) AMPL-BM Kab. Jembrana.



Sebagai

pedoman

dalam

pengambilan

keputusan

dan

pengorganisasian

pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

1.4 Metodologi Pendekatan

yang dipakai dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kab. Jembrana

bertumpu pada: 

Pendekatan partisipatif

(participatory

approach) dengan melibatkan semua

pemangku kepentingan. 

Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach)



pendekatan berbasis fakta (evidence based approach)

Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sumber Data a.

Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.

b.

Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan,


Page 22

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana survey priority setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ badan/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. 2.

Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : 

Desk Study (kajian Literature, data sekunder)



Field Research (Observasi, wawancara responden)



FGD dan in-depth interview

Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 3.

Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain a. Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi Kab. Jembrana Tahun 2013

ini diposisikan sebagai acuan

perencanaan strategis bagi penyusunan strategi sanitasi (SSK) tingkat kota/kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi.

Setiap tahun data yang ada akan dibuat

“Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2013 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.


Page 23


b. Sumber Data Dalam rangka Penyusunan Buku Putih sebagai kumpulan data kondisi sanitasi sebenarnya, maka sumber data menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh pada faliditas data yang diinginkan yang akan berdampak pada analisa dan penyusun strategi dalam perencanaan pembangunan sanitasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder yang meliputi : a.

Data primer Data primer yang digunakan dalam proses penyusunan Buku Putih adalah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan merupakan hasil survay atau observasi lapangan yang dilakukan pokja, rekaman hasil wawancara maupun potret (Foto) kondisi eksisting dilapangan. Studi EHRA akan dilakukan Pokja langsung sedangkan beberapa kajian yaitu Kajian Komunikasi dan Media, Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Jender serta Survey Penyedia Layanan Sanitasi dilaksanakan melalui bantuan konsultan.

b. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Jembrana secara umum seperti : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2012 tentang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana 2012-2032.

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, yang diubah melalui Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 4.

Rencana

Program

Investasi

Jangka

Menengah

(RIPJM)

Bidang

Keciptakaryaan Kabupaten Jembrana 2013-2017


Page 24

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 5.

Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012,

6.

Jembrana Dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012

7.

Buku I/II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, tahun anggaran 2010-2013

8.

Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2010-2013

9.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2010-2012

Data yang akan dipakai harus diverifikasi kebenarannya dengan melakukan crosscheck dengan data dari sumber lain. Selanjutnya data harus dikonsolidasikan dan disusun secara sistematis. Pokja harus menyepakati hasil verifikasi dan penyusunan data tersebut. Penulisan dokumen Buku Putih Sanitasi melalui penyempurnaan hasil pemetaan cepat. Ini dilakukan melalui (pemutakhiran) data primer, pelaksanaan beberapa studi seperti: survei EHRA, studi komunikasi dan pemetaan media, dan studi penyedia layanan sanitasi.

c. Peraturan Perundang-undangan Program Pengembangan Sanitasi Indonesia di Kabupaten Jembrana didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: 1. Undang-undang : 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


Page 25


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.


Page 26

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3. Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia: 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009

4. Peraturan Daerah Propinsi : 1.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;

2.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

3.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;

4.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 2011-2016, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012;


Page 27


Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Tabel 1.7 Peraturan Perundangan No.

Peraturan Perundangan

Pasal yang relevan UNDANG-UNDANG

1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pasal 4 : Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk : (b) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 5 ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 7 ayat (1) : Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib : a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif; b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan; c. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan. Pasal 24 : Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha dibidang pembangunan perumahan wajib : a. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum; c. melakukan penghijauan lingkungan; d. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan; Pasal 21 ayat (1): Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Ayat (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; Penjelasan; yang dimaksud dengan sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan. Pasal 5 ayat (1) : RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerahyang mengacu pada RPJP Nasional. Ayat (2) :


Page 28

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana No.

Peraturan Perundangan Pembangunan Nasional

4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

5

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025

Pasal yang relevan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal 2 ayat (1) : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah. Ayat (2) : Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3) : Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pasal 14 ayat (1) : Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyediaan sarana dan prasarana umum; d. penanganan bidang kesehatan; e. pengendalian lingkungan hidup; f. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Pasal 3 ayat (1) : PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pasal 4 ayat (1) : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD. Pasal 5 ayat (1) : Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Ayat (2): Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan. Penjelasan: RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.


Page 29

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana No. 7

8

Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal yang relevan

Pasal 11 ayat (1) : Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Ayat (2) : Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Undang-Undang Pasal 4 : Nomor 18 Tahun Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 2008 Tentang masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai Pengelolaan sumber daya. Sampah Pasal 5 : Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 : Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan,dan pemanfaatan sampah; d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Pasal 9 ayat (1) : Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir


Page 30



Pasal yang relevan e.

f.

9

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2) : Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. Pasal 13 ayat (1) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Ayat (3) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat (1): Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ayat 2 : Penyelenggara pelayanan publik yang selanj utnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga


Page 31



Pasal yang relevan independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pasal 3 : Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

11

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 5 ayat (1) : Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) : Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pasal 6 Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan Pasal 15 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Pasal 162 : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Pasal 163 ayat (1) : Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Ayat (2) : Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Ayat (3) : Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsurunsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: a. limbah cair; b. limbah padat; c. limbah gas; d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;


Page 32



Pasal yang relevan e. f. g. h. i.

zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar PERATURAN PEMERINTAH

1

2

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang

Pasal 9 : Pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal sebagai berikut : a. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air; b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut; c. pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air; d. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya; e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air; f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul. Pasal 17 : Penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan seharihari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini, baik oleh perorangan maupun oleh sekelompok masyarakat, dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan persyaratan yang bersangkutan dengan teknik penyehatan dan kesehatan lingkungan. Pasal 23 ayat (1) : Kecuali penggunaan air untuk keperluan pertanian dan ketenagaan, permohonan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Bab ini disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dengan disertai keterangan dan data yang diperlukan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disertai rencana cara pembuangan air limbahnya beserta bahan-bahan limbah lainnya baik cair maupun padat. Pasal 31 ayat (1) : Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Lembaga-lembaga dan Badan-badan Hukum tertentu masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air serta lingkungannya. Ayat (2) : Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 33 : Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungannya Pasal 2 : Lingkup pengaturan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai termasuk danau dan waduk.


Page 33


Peraturan Perundangan Sungai

3

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

4

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal yang relevan Pasal 22 ayat (1) : Pejabat yang berwenang bersama-sama dengan pihak lain yang bersangkutan, masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya yang meliputi : a. pengelolaan daerah pengaliran sungai; b. pengendalian daya rusak air; c. pengendalian pengaliran sungai. Pasal 27 : Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan. Pasal 2 : Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. Pasal 3 : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pasal 4 : Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3. Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3dan/atau menimbun limbah B3. Pasal 3 ayat (1) : Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara.


Page 34



Pasal yang relevan Ayat (2) :

5

6

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait. Pasal 4 ayat (1) : Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Ayat (2) : Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Ayat (3) : Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada : 1. Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung; 1. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan 2. Akuifer air tanah dalam. Pasal 2 : Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang berkaitan dengan air minum.

Pasal 14 ayat (1) : Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi. Ayat (2) : Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan. Ayat (3) : Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air; b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat; c. pemenuhan standar pelayanan; dan d. tidak menimbulkan dampak sosial.


Page 35



Pasal yang relevan Pasal 23 ayat (1) : Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah. Ayat (2) : Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan. Ayat (3) : Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan pengembangan sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik. Ayat (4) : Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/ atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antardaerah. KEPPRES DAN PERPRES

1

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

2

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 8 Ayat (2) : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya air di kabupaten/kota, Bupati/Bupati dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat kabupaten/kota. Ayat (3) : Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air dengan wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat daerah bersifat konsultatif dan koordinatif. Ayat (4) : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air menetapkan pedoman untuk pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat daerah. Idem (Keppres ini hanya mengganti Keangggotaan Tim Koordinasi yang diatur pada pasal 5) Sebelumnya Sekretaris I : Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Diganti oleh: Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana.


Page 36



Pasal yang relevan KEPMEN DAN PERMEN

(menurut UU No.10 tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundangan, Kepmen dan Permen bukan lagi salah satu dari tata urutan perundangan yg berlaku di Indonesia) 1

2

3

4

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/199 5 tentang Program Kali Bersih. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 tahun 1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-sumber Air. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pasal 1 : Program Kali Bersih disingkat dengan PROKASIH adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8 : Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan; b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. Pasal 1 Point 1: Pengendalian mutu air adah setiap usaha pencegahan dan penanggulangan prosespenurunan mutu air yang disebabkan oleh masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam sumber-sumber air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, dan atau usaha pemulihannya; Pasal 1 point 5 : Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana 2012-2032.

Pasal 6 : Sasaran RTRW Kabupaten Jembrana adalah : 1. pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat; 2. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat; 3. pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali; 4. pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan; 5. pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang


Page 37



Pasal yang relevan

6.

2

3

4

5

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 20062025 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.11tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 20112016 Yang dirubah berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana No 51 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.15 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang ditegaskan dengan Peraturan

terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara.

Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana 2006 - 2025 selain memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, juga sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsipprinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana 2011 - 2016 selain memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Menengah, juga sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsipprinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan, sesuai visi misi Bupati terpilih.

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ini bertujuan untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi

Pasal 2 : Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umumu adalah: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.


Page 38


Peraturan Perundangan Bupati Jembrana No 26 Tahun 2012


Pasal yang relevan

Page 39


BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik A. Kondisi Geografis Kabupaten Jembrana terletak pada belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur pada posisi

8o 09’30”- 8o 28’02” LS dan 114o 25’53” - 114o 56’38” BT dengan

luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kabupaten Buleleng dan Selat Bali



Sebelah Timur

: Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan



Sebelah Selatan : Samudera Hindia



Sebelah Barat

: Selat Bali

B. Kondisi Fisik Wilayah Kab. Jembrana Topografi dan Kemiringan Topografi wilayah bervariasi dengan ketinggian 1.0 sampai ± 1000 mdpl, dengan titik tertinggi di deretan gunung Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Komposisi kemiringan lahan adalah datar (25,00 %), wilayah landai (10,16 %), wilayah berbukit (25,24 %) dan wilayah curam (39,60 %) dari luas wilayah.

Geologi Tata Lingkungan Geologi wilayah terdiri dari batuan gunung api berupa lava, breksi, tufa, yang diperkirakan berumur Kwarter Bawah dan daerah pedataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan Formasi Palasari yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur Kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Prancak , Yeh Kuning, Mendoyo dan dipantai Gilimanuk.


Page 1

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Terdapat 17 buah gunung tidak aktif, yang tertinggi Gunung Merbuk (1.386 m dpl), Gunung Mesehe (1.300 m dpl), Gunung Bangul (1.253 m dpl) dan Gunung Lesung (1.047 m dpl)

Jenis Tanah Jenis tanah wilayah terdiri dari : 

Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) tersebar paling luas di Kecamatan Mendoyo ( 25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha) Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha).



Tanah Alluvial Coklat Kelabu dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha).



Tanah Alluvial Coklat Kelabu mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha)



Tanah Regosol Cokelat Kelabu tersebar di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.



Tanah Alluvial Hidromorf,

di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana

khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan kurang lebih 1420 Ha.

Iklim Iklim tropis, curah hujan merata sepanjang tahun (terendah bulan Agustus dan September, tertinggi bulan April) . Temparatur rata-rata antara 25,4 - 28,4 C.

Sumber Daya Air Terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai yang mengalir dari pegunungan ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudra Hindia. Air permukaan lainnya adalah bendung Palasari dan bendungan Benel. Air tanah tersebar, dan mata air 37 buah dengan kapasitas 110 l/det

Banjir Potensi banjir di Kabupaten Jembrana secara umum diakibatkan karena berkurangnya tutupan hutan terutama di DAS Gumbrih dan sungai-sungai lainnya yang dibagian hulu sudah kehilangan vegetasinya. Lokasi sering terjadinya banjir adalah Desa Pangyangan (Kec. Pekutatan), Kelurahan Balerbaleagung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota yang kurang baik.


Page 2

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 2.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Jembrana No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nama DAS Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Pangkung Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Pangkung Tukad Tukad Tukad Tukad Pangkung Tukad Pangkung Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Pangkung Tukad Pangkung Pangkung Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad

Luas (Ha)

Buaya Lumpur Ngenjung Penginuman Penjarakan Sumber Batok Teluktrima Krapyak Kemiri Pengumbahan Banyupoh Pakecor Musi Grokgak Tingatinga Yeh Leh Ceklung Gumbrih Pangyangan Yeh Lebah Surung Pulukan Medewi Yeh Satang Yeh Sumbul Dapdap Yeh Embang Gede Builukpoh Sowan Perancak Cupel Banyubiru Aya Barat Sanghyang Gede Melaya Melaya Pantai Sumber Sari Awen Klatakan Bajra Jembrana Blimbingsari Klatakan Gilimanuk TOTAL

Sumber : Bidang SDA, PU. Kab. Jembrana


5.723 1.657 2.300 0.747 0.382 0.089 0.841 0.589 0.217 1.397 0.589 0.420 0.589 0.259 0.009 6.063 5.189 7.496 26.934 29.847 2.085 16.872 25.899 20.454 72.995 1.327 61.561 6.323 90.675 205.722 8.248 14.375 68.093 93.401 43.753 1.612 9.492 5.713 1.694 6.262 1.323 1.587 3.227 1.218 855.248 Tahun 2013

Page 3

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 2.1: Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten/Kota

Sumber:Perda 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032


Page 4


Tanah Longsor Kawasan rawan Longsor/Erosi terletak di Desa Berangbang Kecamatan Negara, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo.

Abrasi dan Erosi Pantai Lokasi abrasi dan erosi pantai terdapat di kawasan Pengambengan di Kecamatan

Negara,

sepanjang

Kecamatan

Mendoyo,

Kecamatan

Pekutatan terjadi abrasi pantai yaitu didaerah Pengeragoan ± 80% dan Gumbrih

±

50%

dan

Kecamatan

Jembrana yaitu di sekitar pantai Pengenderan.

Air Pasang Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan tsunami. Desa di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikusuma, Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa Sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Badeng Barat, Desa Tegal Badeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumbrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan dan Desa Yeh Sumbul.

C. Adminstratif Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 52 Desa dan Kelurahan, Tabel berikut adalah nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Luas Wilayah dan jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Jembrana


Page 5


Tabel 2.2. Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Jembrana

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/Desa

Luas Wilayah Administrasi (Ha)

Terbangun

(%) thd total

(Ha)

(%) thd total

Kec. Pekutatan

8

12,965.00

15.402

8.3

Kec. Mendoyo

11

29,449.00

34.983

5.2

Kec. Jembrana

10

9,397.00

11.163

8.4

Kec. Negara

12

12,650.00

15.027

9.34

Kec. Melaya

10

19,719.00

23.425

TOTAL

51

84,180.00

100.000

Sumber : BPS 2012, Jembrana Dalam Angka 2012


Page 6

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 2.2: Peta Administrasi Kabupaten Jembrana dan Cakupan Wilayah Kajian



Page 7

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2.2 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami Peningkatan.Sebagai landasan perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana, perlu dibuat angka proyeksi untuk 5 tahun kedepan, dengan digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Pt = Po (1+r )t Di mana; Pt = Jumlah penduduk tahun ke t Po = Jumlah Penduduk awal r = rata – rata pertumbuhan penduduk t = Waktu (5) Nilai rata – rata pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun sebesar 1 %, dengan hasil proyeksi jumlah penduduk mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 adalah 317.117 jiwa atau

6,72% dari total penduduk Bali

(3.891.428 jiwa). Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana telah meningkat 1.27 kali sejak 30 tahun (tahun 1980 jumlah penduduk 204.915 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana 30 tahun terakhir adalah 0,92%/tahun jauh dibawah pertumbuhan penduduk Provinsi Bali 1,9%/tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan perkembangannya disajikan pada Tabel 2.3. Kondisi jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Kecamatan Negara memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 91.280 jiwa (28% dari total jumlah penduduk Jembrana) sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pekutatan, yaitu sejumlah 310,052 jiwa (10,23 % dari total jumlah penduduk Jembrana). Ditinjau dari perkembangan penduduknya, wilayah-wilayah di Kabupaten Jembrana relatif memiliki perkembangan yang cenderung statis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertahun perkembangan penduduk dalam kurun waktu 2010-2011 diseluruh kecamatan ratarata 0,97%/tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Negara tahun 2010-201 mengalami penurunan hingga (-6,67%), karena pada tahun tersebut terjadi pemecahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Jembrana.


Page 8

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Data tahun 2012, penduduk kabupaten Jembrana yang bekerja 97,77%, sisanya tidak lebih dari 2,23% penduduk adalah penggangguran. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang diunggulkan oleh sebagian besar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana hanya menyerap tenaga kerja sebesar 32,11% dari total jumlah tenaga kerja, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 20,20%, selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19,01% dan sektor jasa sebesar 10,99% Menurut Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Jembrana, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2017 mencapai 343.929 jiwa. Pertambahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun tersebut sekitar 6 %, jumlah yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan kabupaten sebesar 0,97%. Tabel 2.4 menguraikan proyeksi pertumbuhan penduduk jembrana selama priode 5 Tahun.


Page 9

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 2.3: Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 tahun terakhir (2010-2012)

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan pddk

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

Rata2

2010

2011

2012

Kec. Pekutatan

30481

31052

-

7268

7301

-

1.012

1.019

-

2.35

2.40

-

Kec. Mendoyo

68977

70534

-

18543

15230

-

1.010

1.023

-

2.34

2.40

-

Kec. Jembrana

60762

62224

-

16633

16524

-

0.950

1.024

-

6.47

6.62

-

Kec. Negara

87143

91280

-

23134

24981

-

1.031

1.047

-

6.89

7.22

-

Kec. Melaya

60441

62027

-

15028

15280

-

1.041

1.026

-

3.07

3.15

-

307804

317117

317117

80606

79316

79316

1.009

1.028

1.018

4.22

4.35

TOTAL

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , 2012


Page 10


Tabel 2.4: Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Jumlah Penduduk Nama Kecamatan

Tingkat Pertumbuhan

Jumlah KK Tahun

Tahun

Kepadatan Pddk Tahun

Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kec. Pekutatan

33743

35175

36668

38224

39845

7059

7359

7671

7996

8336

1.042

1.042

1.042

1.042

1.042

2.60

2.71

2.83

2.95

3.07

Kec. Mendoyo

76429

79558

82816

86207

89737

18263

19010

19789

20599

21442

1.041

1.041

1.041

1.041

1.041

2.60

2.70

2.81

2.93

3.05

Kec. Jembrana

63939

64814

66600

67511

36700

37203

37712

38228

38751

1.014

1.014

1.014

1.014

1.014

6.80

6.90

6.99

7.09

7.18

Kec. Negara

82231

78048

70310

66734

32175

30539

28985

27511

26112

0.949

0.949

0.949

0.949

0.949

6.50

6.17

5.86

5.56

5.28

Kec. Melaya

67546

70481

76759

80102

14831

15477

16150

16854

17588

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

3.43

3.57

3.73

3.89

4.06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , 2012


Page 11

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah Perekonomi Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh sektor pertanian atau primer. Kondisi itu disebabkan oleh perkembangan industri atau sekunder dan jasa-jasa atau tersier, termasuk pariwisata pertumbuhannya sangat lamban, sehingga pertanian masih menjadi unggulan. Pertanian dalam arti luas sebagai sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, diduga setiap tahun akan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh sumber daya alam, seperti lahan pertanian yang semakin hari semakin berkurang. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jembrana, kendatipun tidak sedrastis di kota-kota besar, namun tetap saja mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana ditandai adanya perubahan atau pergeseran dalam kontribusi sektor ekonomi terhadap produk daerah sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri (sekunder), kemudian kearah sektor jasa-jasa (tersier). Hal ini sesuatu yang sangat wajar dan biasa terjadi di daerah yang sedang membangun dan berkembang seperti Kabupaten Jembrana. Dari sudut biaya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, perlu dilihat kemampuan Kabupaten Jembrana dalam membiayai belanja pembangunan. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.


Page 12

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2013 Tahun

Realisasi Anggaran No A a.1

2009 Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2010

Rata2 pertumbuhan

2011

2012

2013

454,011,607,213.00

457,212,294,627.30

514,151,917,246.97

655,429,891,302.47

693,772,159,187.58

1.12

20,755,681,446.00

32,823,459,067.67

36,247,620,074.57

51,525,703,700.74

54,775,108,621.00

1.29

a.1.1

Pajak daerah

4,739,533,500.00

4,951,713,525.00

9,047,420,747.00

10,013,205,822.02

18,512,225,000.00

1.46

a.1.2

Retribusi daerah

7,606,105,010.00

8,516,800,760.00

5,208,460,317.00

7,409,972,500.00

8,306,800,000.00

1.07

a.1.3

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

2,039,752,869.00

2,039,752,869.15

2,602,468,853.00

2,850,000,000.00

2,850,000,000.00

1.09

a.1.4

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

6,370,290,067.00

17,315,191,913.52

19,389,270,157.57

31,252,525,378.72

25,106,083,621.00

1.56

a.2

Dana Perimbangan (Transfer)

382,663,760,517.00

369,727,554,010.00

395,775,787,201.00

461,272,383,059.00

511,597,003,353.20

1.08

a.2.1

Dana bagi hasil

24,403,939,517.00

26,439,722,010.00

20,565,602,201.00

24,339,694,059.00

15,274,007,353.20

0.92

a.2.2

Dana alokasi umum

306,361,821,000.00

308,567,032,000.00

339,721,785,000.00

396,762,339,000.00

450,919,726,000.00

1.10

a.2.3

Dana alokasi khusus

51,898,000,000.00

34,720,800,000.00

35,488,400,000.00

40,170,350,000.00

45,403,270,000.00

0.99

0.00

29,515,800,400.00

31,193,860,760.00

0.00

0.00

0.26

Dana Penyesuaian

a.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

50,592,165,250.00

54,661,281,549.63

82,128,509,971.40

142,631,804,542.73

127,400,047,213.38

1.30

a.3.1

Hibah

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.3.2

Dana darurat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota

39,857,224,000.00

48,873,180,630.02

62,799,207,971.40

81,992,973,149.53

72,868,021,213.38

1.18

a.3.4

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus

0.00

0.00

17,542,462,000.00

51,680,144,000.00

51,680,144,000.00

0.99

a.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya

10,734,941,250.00

5,788,100,919.61

1,786,840,000.00

8,958,687,393.20

2,851,882,000.00

1.54


Page 13

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana B

Belanja (b1 + b.2)

514,245,614,510.98

550,991,336,409.74

601,116,858,238.71

728,713,199,862.90

720,054,950,639.58

1.09

b.1

Belanja Tidak Langsung

315,398,109,569.90

368,681,378,211.95

383,002,961,660.76

427,681,191,521.52

439,268,855,591.38

1.09

b.1.1

Belanja pegawai

248,122,606,377.90

299,884,064,999.95

328,858,769,015.97

360,976,618,598.04

377,721,421,855.45

1.11

b.1.2

Bunga

327,540,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.1.3

Subsidi

1,000,000,000.00

66,586,000.00

0.00

0.00

0.00

0.02

b.1.4

Hibah

21,496,480,132.00

30,415,000,000.00

12,810,046,000.00

25,461,250,000.00

12,410,654,174.17

1.08

b.1.5

Bantuan sosial

21,045,619,000.00

19,862,026,562.00

17,811,650,000.00

60,000,000.00

3,410,000,000.00

14.67

b.1.6

Belanja bagi hasil

324,638,750.00

494,638,750.00

5,039,983,791.22

7,888,318,627.86

7,843,126,799.34

3.57

b.1.7

Bantuan keuangan

20,695,725,310.00

17,448,005,000.00

17,982,512,853.57

32,895,004,295.62

37,383,652,762.42

1.21

b.1.8

Belanja tidak terduga

2,385,500,000.00

511,056,900.00

500,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

0.81

b.2

Belanja Langsung

198,847,504,941.08

182,309,958,197.79

218,113,896,577.95

301,032,008,341.38

280,786,095,048.20

1.11

b.2.1

Belanja pegawai

8,583,008,000.00

5,071,336,500.00

8,545,906,000.00

32,210,226,720.00

35,019,951,159.00

1.78

b.2.2

Belanja barang dan jasa

92,717,365,339.00

99,530,991,906.00

127,728,609,599.95

123,742,349,424.72

119,885,953,402.20

1.07

b.2.3

Belanja modal

97,547,131,602.08

77,707,629,791.79

81,839,380,978.00

145,079,432,196.66

125,880,190,487.00

1.12

68,786,891,382.44

55,771,080,232.74

73,283,308,560.43

C

Pembiayaan

65,906,206,814.98

26,282,791,456.00

Surplus/Defisit Anggaran

Sumber : Analisa diolah, Bappeda Jembrana, 2013


Page 14

0.88

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama di dana lain – lain pendapatan yang sah, sedangkan untuk penerimaan pembiayaan mengalami penurunan. Pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana masih membutuhkan dana bantuan dari pusat (APBN) untuk membiayai pembangunannya. Sedangkan dari sisi pembelanjaan, belanja tidak langsung memiliki peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan belanja langsung.Sementara itu, dari sisi Rekapitulasi dan Realisasi Belanja Sanitasi SKPD melalui sub sektor sanitasi di Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagi berikut :


Page 15

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 2.6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2012

No

Tahun

SKPD 2009

2010

2011

1

Dinas Pekerjaan Umum

1.a

Investasi

1.b

operasional/pemeliharaan (OM)

2

Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan

2.a

Investasi

2.b


3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.a

Investasi

0

0

0

3.b


0

0

0

4

Dinas Kesehatan

4.a

Investasi

4.b


5

Bappeda dan PM

5.a

Investasi

5.b


n

SKPD lainnya (sebutkan)

n.a

Investasi

n.b

operasional/pemeliharaan (OM) 8

Belanja Sanitasi (1+2+3+…n)

9

Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na)

10

Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb)

11

Belanja Langsung

12 13 14

721,507,520.00

0

394,194,910.00

237,800,000.00

-

0

488.090.810.00

652,500,000.00

-

37,250,000.00

0 -

3,983,000.00

0

22,500,000.00

93,895,900.00

2012

33,739,500.00

0 -

1.019.057.520.00

902,000,000.00

241,500,000.00 153,635,000.00

0 -

688.239.500.00

30,505,000.00

1.331.623.000.00

Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(8/11) Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8) Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8)

Sumber : Data diolah, Bappeda Jembrana, 2013


Page 16

Rata2 pertumb uhan

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 2.7. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2013

No

Tahun

Deskripsi

2009

2010

2011

2012

2013

1,019,057,520.00

688,239,500.00

1,331,623,000.00

0

304,955.00

307,804.00

317,117.00

317,117.00

0

1,601

3,311

2,170

4,199

0

Total Belanja Sanitasi Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk

488,090,810.00

Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2)

1 2

Ratarata

8,131


Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi, dapat dilihat dari pertumbuhan angka produk domestik regional bruto (PDRB). Dari tahun ke tahun, PDRB Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan PDRB tersebut diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita (PDRB per kapita) dan upah minimum regional Kabupaten Jembranai. Sedangkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh pengaruh ekonomi makro Indonesia. Data perekonomian di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini. Tabel 2.8. Tabel Peta Perekonomian Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2013 Tahun No

2009

2010

2011

1

Deskripsi PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.)

3,277,308.44

3,604,138.38

3,936,308.26

2

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.)

6,434,879.01

6,634,157.46

6,878,460.70

3

Pertumbuhan Ekonomi (%)



Page 17

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2.4 Tata Ruang Wilayah Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Menurut Perda Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032, pengertian Tata Ruang Wilayah adalah Sebagai berikut : 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Jembrana, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

2.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

4.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana.

5.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan


Page 18

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau bendungan dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. 6.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

7.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

8.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

9.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

10. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 11. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. 12. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 13. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 14. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.


Page 19

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 16. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. 17. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 18. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 19. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 20. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. 21. Kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut. 22. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai. 23. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir. 24. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik. 25. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. 26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.


Page 20

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 27. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian. 28. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun. 29. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut. 30. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. 31. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 32. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 33. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun nonkayu. 34. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas. 35. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 36. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya. 37. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.


Page 21

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 38. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. 39. Kawasan peruntukan perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. 40. Kegiatan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan. 41. Kegiatan peruntukan industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM). 42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 43. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya

sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya

pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 44. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota. 45. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai


Page 22

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 46. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 47. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah wilayah, kawasan atau lokasi yang ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. 48. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 49. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW

kabupaten

melalui

penyusunan

dan

pelaksanaan

program

penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 50. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 51. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuanketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. 53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.


Page 23

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 54. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 55. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 56. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan saranaprasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian (off-farm). 57. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi. 58. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 60. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 61. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang. 62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 63. Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.


Page 24

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 64. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. 65. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih. 66. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala. 67. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (Utara, Timur, Selatan dan Barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa. 68. Desa Adat/Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Jembrana dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi: a.

pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat;

b.

peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;

c.

pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali;

d.

pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan;

e.

pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan

f.

peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara.

Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam Perda No. 11 Tahun 2012 adalah untuk mewujudkan pelayanan wilayah dengan strategi meliputi:


Page 25

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi darat dan penyeberangan;

b. meningkatkan keterpaduan dan kualitas sistem jaringan jalan nasional termasuk rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah, jalan provinsi,

jalan

kabupaten, dan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten;

c.

mengintegrasikan jaringan transmisi listrik lintas wilayah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah;

d. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah;

e.

meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;

f.

meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung Jembrana bersih; dan

g.

mengembangkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.

Dalam peta 2.3 Rencana pusat layanan & Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dapat di petakan sebagai berikut :


Page 26

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 2.3: Rencana pusat layanan & Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana



Page 27

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 2.4: Rencana pola ruang Kabupaten/Kota



Page 28

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Dalam rincian pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana seperti yang dipetakan dalam Peta 2.4 diatas sesuai Perda No. 11 Tahun 2012 dapat diuraikan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Jembrana yang berkaitan dengan Sanitasi sebagai berikut : A. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Wilayah sungai yang berada pada Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Wilayah Sungai Bali-Penida yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri atas 43 (empat puluh tiga) DAS meliputi:

a.

DAS lintas wilayah, terdiri atas: DAS Tukad Yeh Leh, DAS Tukad Pangyangan, DAS Tukad Yeh Lebah, AS Tukad Pulukan, DAS Tukad Medewi, DAS Tukad Yeh Satang, DAS Tukad Yeh Sumbul, Das Tukad Ijogading dan 3 (tiga) DAS tanpa nama intermitten; dan

b.

DAS dalam wilayah, terdiri atas DAS Tukad Cengkilung, DAS Tukad Gumbrih, DAS Pangkung Surung, DAS Pangkung Dadap, DAS Tukad Yeh Embang, DAS Pangkung Gede, DAS Tukad Biluk Poh, DAS Tukad Sowan Perancak, DAS Tukad Aya Barat, DAS Sangianggede, DAS Tukad Melaya, DAS Pangkung Melaya Pantai, DAS Tukad Sumbersari, DAS Pangkung Klatakan, DAS Pangkung Melaya Pantai, 16 (enam belas) DAS tanpa nama intermitten; dan 1 (satu) DAS tanpa nama continue.

(1)

Cekungan air tanah (CAT) yang berada di Kabupaten Jembrana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Negara dan CAT Gilimanuk, yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan pemanfaatannya mengutamakan air permukaan.

(2)

Rencana pengembangan Jaringan Irigasi yang berada pada Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a.

Daerah Irigasi (DI), dilayani 75 (tujuh puluh lima) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih 9.033 Ha (sembilan ribu tiga puluh tiga hektar), meliputi: 1. kewenangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi 3 (tiga) DI dengan luas baku kurang lebih 2.470 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh hektar) terdiri atas: a. DI Yeh Leh yang merupakan DI Lintas kabupaten/kota dengan luas baku kurang lebih 230 Ha (dua ratus tiga puluh hektar) di sebagian wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan, dan yang berada di


Page 29

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana wilayah Kabupaten Jembrana dengan luas baku kurang lebih

123 Ha

(seratus dua puluh tiga hektar); b. DI Benel yang merupakan DI utuh kabupaten/kota dengan luas baku kurang lebih 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar); dan c. DI Palasari yang merupakan DI utuh kabupaten dengan luas baku kurang lebih 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar). 2. kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 72 (tujuh puluh dua) DI dengan luas baku kurang lebih 6.563 Ha (enam ribu lima ratus enam puluh tiga hektar), tersebar di seluruh wilayah. b.

Penanganan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: 1. pendayagunaan yang telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi meliputi: a. bendungan Palasari seluas 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar) luasan baku dan luas fungsional 933 Ha (sembilan ratus tiga puluh tiga hektar), di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, b. bendungan Benel seluas, seluas 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar), di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, c. rencana

pengembangan

Bendungan

Pohsanten,

di

Pohsanten,

Kecamatan Mendoyo, d. sebaran bendung kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan. 2. peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi; 3. pembuatan cekdam di Desa Warnasari; 4. peningkatan bendung di Desa Tukadaya; 5. peningkatan saluran irigasi di daerah Air Kuning; 6. pemantapan pengelolaan bendungan irigasi; 7. penyempurnaan, dan irigasi (subak) yang ada; 8. pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dikembangkan dengan transfer air dari daerah yang surplus air, disamping mengembangkan irigasi air tanah.

(3)

Jaringan air baku untuk air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:


Page 30

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana a. Bendungan Palasari, Bendungan Benel, Bendungan Pohsanten, sungai-sungai di sebagian Wilayah Sungai Bali-Penida, sebagai sumber air baku permukaan; dan

b. pendayagunaan sumber-sumber mata air, air tanah pada sebagian CAT Gilimanuk dan CAT Negara untuk memperbesar sediaan air baku untuk pelayanan air minum.

(4)

Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi sungai, pengendalian terhadap luapan air sungai didukung oleh upaya-upaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir.

B. Sistem Sarana Pengelolaan Lingkungan Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Perda RTRW Kabupaten Jembrana merupakan sumber-sumber air minum, meliputi:

a.

sumber-sumber mata air terdiri atas: 1. Mata Air Ijogading di Kecamatan Negara; 2. Mata Air Pangkung Telepus dan Mata Air Tibutanggang di Kecamatan Jembrana; 3. Mata Air Yehembang dan Mata Air Yehsatang di Kecamatan Mendoyo; 4. Mata Air Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan.

b.

Sumur Bor terdiri atas: 1. Sumur Bor Gilimanuk dan Sumur Bor Nusasari di Kecamatan Melaya; 2. Sumur Bor Pekutatan di Kecamatan Pekutatan;

(2)

Distribusi air minum dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Penyedaan Air Minum (SPAM), meliputi:

a. SPAM kawasan perkotaan dengan sistem perpipaan meliputi: 1.

SPAM Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kecamatan Melaya;

2.

SPAM Kawasan Perkotaan Melaya di Kecamatan Melaya;

3.

SPAM Kawasan Perkotaan Negara di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara;

4.

SPAM Kawasan Perkotaan Pengambengan di Kecamatan Negara;

5.

SPAM Kawasan Perkotaan Mendoyo di Kecamatan Mendoyo;


Page 31


SPAM Kawasan Perkotaan Yehembang di Kecamatan Mendoyo; dan

7.

SPAM Kawasan Perkotaan Pekutatan di Kecamatan Pekutatan;

b. SPAM kawasan perdesaan dengan sistem perpipaan maupun bukan perpipaan meliputi:

(3)

1.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Melaya;

2.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Jembana;

3.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Negara;

4.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Mendoyo;

5.

SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Pekutatan;

Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di tiap desa di tiap kecamatan pada seluruh wilayah kabupaten;

b.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi TPA Peh, di Kecamatan Negara, TPA Melaya di Kecamatan Melaya, dan TPA Yehsumbul, di Kecamatan Mendoyo dengan metode lahan urug terkendali (controlled landfill); dan

c.

Pembangunan TPS/SPA (Sistem Peralihan Angkut) di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan.

(4)

Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b,

diselenggarakan melalui: a.

pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah;

b.

penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, meliputi: 1. sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dikumpulkan setelah melalui tahapan pengurangan sampah, ke transfer depo atau ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) tersebar di tiap desa di tiap kecamatan seluruh wilayah kabupaten;


Page 32

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2. pengurangan sampah di transfer depo atau TPS sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA); dan 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi TPA Peh, di Kecamatan Negara, TPA Melaya di Kecamatan Melaya, dan TPA Yehsumbul, di Kecamatan Mendoyo; dan 4. Pembangunan TPS/SPA (Sistem Peralihan Angkut) di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo dan Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan. (5)

Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. sistem pengolahan air limbah setempat (on site) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah;

b. sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) dengan sistem perpipaan dalam jangka panjang meliputi:

1.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Negara melayani Kawasan Perkotaan Negara;

2.

IPAL Pengambengan melayani Kawasan Industri Pengambengan;

3.

IPAL Gilimanuk melayani Kawasan Perkotaan Gilimanuk dan Kawasan Pelabuhan Gilimanuk; dan

4.

IPAL Perancak melayani Kawasan Efektif Pariwisata Perancak.

5.

IPAL Candikusuma melayani Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma.

c. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat permukiman dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas);

d. pada kawasan pelayanan yang memiliki karakterisitik kualitas dan kuantitas air limbah yang sangat berbeda, dengan lingkungan sekitarnya, di arahkan untuk memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan secara tersendiri; dan

e. rencana pengelolaan sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (6)

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi:

a. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan


Page 33

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;

b. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;

c. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah;

d. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegah banjir; e. Peningkatan sistem drainase di Kelurahan Baler Bale Agung; f. Normalisasi Sungai Tukad Ijogading; dan g. Peningkatan sistem jaringan drainase di Desa Mendoyo Dangin Tukad. (7)

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. jalur-jalur jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana digunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, yang dipergunakan sebagai ruang evakuasi bencana;

b. jalur-jalur jalan evakuasi bencana merupakan jalur menuju ke tempat evakuasi bencana meliputi:

1.

jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan;

2.

jalur jalan menuju pelataran terminal;

3.

jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; dan

4.

jalur-jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

Lampiran Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Luasan Tata Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032 seperti berikut :


Page 34


Sumber : Lampiran Perda No. 11 Tahun 2012, Bappeda, 2013


Page 35

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2.5 Sosial dan Budaya Kabupaten Jembrana A. Struktur Sosial Budaya Masyarakat Tata kehidupan kemasyarakatan di Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Jembrana pada khususnya, tata kehidupan masyarakat secara umum terbagi menjadi 2 (dua) sistem kemasyarakatan, yaitu : 1. Sistem kekerabatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku dan dipengaruhi oleh adanya klen-klen keluarga; seperti kelompok kekerabatan disebut dadia (keturunan), pekurenan, kelompok kekerabatan yang terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti; 2. Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah/teritorial administrasi dan teritorial adat. Dari sistem kemasyarakatan yang ada maka, warga desa bisa masuk menjadi dua keanggotaan warga desa yaitu : 1.

Sistem pemerintahan Desa Dinas (Desa/Kelurahan)

2.

Sistem pemerintahan Desa Pekraman Di Provinsi Bali bila terdapat dan terbentuk wadah organisasi banjar dan teritorial

Desa Pekraman yang disebabkan oleh pola tempat tinggal masyarakatnya yang sekaligus menentukan hak dan kewajiban anggota keluarga, baik di banjar maupun di desa pekraman sebagai persekutuan sosial yang lebih besar. Ada sekurang-kurangnya tiga status keanggotaan dalam persekutuan banjar ataupun desa pekraman, antara lain : 1) Status pengayah pengarep, adalah mereka yang berkedudukan sebagai kepala keluarga inti senior garis laki-laki yang menetap dan menempati rumah atau pekarangan leluhur inti tersebut, yang secara formal mereka memiliki hak suara dalam musyawarah desa, sedangkan dalam aspek keagamaan mereka berlaku sebagai wakil sah keluarga inti dalam mengaktifkan upacara keagamaan di pura bale agung desa. 2) Status pengayah penyada, adalah saudara laki-laki dari keluarga inti senior. Hal ini terjadi apabila pengayah pengarep tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya apakah karena alasan pindah tempat tinggal ataupun meninggal dunia. 3) Status pengayah pengele, adalah mereka yang berstatus sebagai anggota persekutuan banjar (pasuka duka) karena secara teritorial berada di sekitar atau di


Page 36

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana wilayah banjar. Status pekarangan rumah tinggalnya biasanya terlepas dengan ikatan karang desa. Apabila mereka ini adalah penduduk pendatang (warga tamiu), hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig desa pekraman/banjar pekraman namun biasanya tetap menjadi anggota krama desa/banjar pada desa/banjar pekraman tempat asalnya. Cakupan kesatuan wilayah administrasi desa dinas/kelurahan bila diintegrasikan dengan wewidangan/palemahan desa pekraman di Bali, polanya beraneka ragam antara lain : 

Satu wilayah desa dinas mencakup beberapa wilayah desa pekraman;



Satu wilayah desa dinas mencakup hanya satu wilayah desa pekraman, atau bisa terjadi;



Satu wilayah desa pekraman mencakup beberapa desa dinas. Sistem pemerintahan Desa Pekraman dalam sistem pemerintahan Republik

awalnya hanya terjalin secara fungsional, yang terfokus pada fungsi pokok dari Desa Pekraman yaitu pada bidang adat dan agama. Namun pada perkembangannya keterlibatan pada aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena wewidangan/palemahan desa pekraman juga sekaligus ruang wilayah administrasi desa, Kabupaten/kota atau provinsi bila dijumlahkan. Sebaran desa pekraman di Kabupaten Jembrana tahun 2012 adalah 64 buah yang terbagi menjadi 246 dusun/banjar. Dari kehidupan masyarakat setempat lagi dibagi-bagi berdasarkan profesi dan bentuk organisasi profesi yang disebut “Sekaa”. Sekaa-sekaa ini berlandaskan konsepsi Tri Hita Karana dengan anggota yang mempunyai tujuan yang sama, seperti : Subak dan trunannya sepereti

sekeha memula, sekeha manyi, sekeha numbeg, sekeha semal,

sekeha mekajang dan lain-lainya. Tetapi dengan perkembangan transformasi dan ekonomi komersial kebanyakan sekeha-sekeha ini telah mengalami pergeseran fungsi dan tujuan. Pada bidang sosial dan budaya, didapatkan data bahwa di Kabupaten Jembrana terdapat 84 SD/setara, 1 Mi, 26 SLTP/setara, 7 MTs, 21 SMA/setara, 3 MA.


Page 37

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 2. 9 Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Jembrana Jumlah Sarana Pendidikan Nama Kecamatan

Umum SD

Kec. Pekutatan

3

Kec. Mendoyo

2

SLTP 3

4

5

3

Agama SMA/SMK 2

MI 1

MTs 0

MA 0

3

1

1

1

5

5

2

2

2

4

5

8

5

3

0

3

8

3

1

1

0

26

21

10

7 Kec. Jembrana 4 Kec. Negara

3

Kec. Melaya

7

Jumlah

1 84

7

3

Sumber : Bappeda Jembrana, 2013

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana , dapat digunakan data jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam tabel 2.10 berikut ini. Tabel 2.10 Jumlah penduduk miskin per kecamatan Di Kabupaten Jembrana Nama Kecamatan Kec. Pekutatan

Nama Desa /Kelurahan Medewi

50

Pulukan

40

Pekutatan

74

Pangyangan

19

gumbrih

41

Pengeragoan

Kec. Mendoyo

Jumlah keluarga miskin (KK)

8

Asah duren

26

Manggissari

10

Mendoyo dauh tukad Mendoyo Dangin Tukad

147 96

Pergung

73

Delodbrawah

21


1,241

5

Pohsanten

Tegal Cangkring

268

104

Page 38

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Penyaringan

Kec. Jembrana

Kec. Negara

221

Yeh Embang Kauh

74

Yeh Embang

92

Yeh Embang kangin

142

Yeh sumbul

266

Prancak

176

Air Kuning

147

Yeh kuning

112

Budeng

14

Sangkaragung

40

Dauhwaru

85

Loloan Timur

72

Pendem

280

Batu Agung

172

Dangin Tukad aya

236

Cupel

137

Tegal Badeng barat

123

tegal Badeng timur

150

Pengambengan

290

loloan barat

127

Banjar Tengah

41

Baluk

97

Banyubiru

225

Kaliakah

259

Brangbang

259

Baler Bale Agung Gilimanuk Melaya Candikusuma Tuwed Tukadaya Manistutu

221 215 257 82 80 171 185

Warnasari

46

Nusasari

7

Ekasari

21

Blingbingsari

13

JUMLAH

1,985

56

Lelateng

Kec. Melaya

1,334

1,077

5,905

Sumber : Data diolah Bappeda Jembrana, 2013


Page 39

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Dalam hal kepemilikan tempat tinggal / rumah, masyarakat di Kabupaten Jembrana yang telah memiliki rumah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11 Jumlah rumah per kecamatan Di Kabupaten Jembrana Nama Kecamatan Kec. Pekutatan Kec. Mendoyo Kec. Jembrana Kec. Negara

Jumlah KK 7,301 18,549 16,524 24,981

Kec. Melaya

KK Miskin 268

15,280

Jumlah Rumah 27

1,241

124

1,334

133

1,985

199

1,077

108

5,905

591

7,274 18,425 16,391 24,783 15,172

JUMLAH 82,635

82,045

asumsi : 1. 1 KK = 1 Rumah 2. 10 % KK Miskin tidak memiliki rumah Sumber : Analisa Bappeda Kab. Jembrana, 2012

2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan Perda 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 5 Kecamatan dan 52 Desa/ Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati Jembrana

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Jembrana.


Page 40

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Gambar 2.1: Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Jembrana

Sumber: Perda 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana


Page 41


BAB. III Profil Sanitasi Kabupaten Jembrana 3.1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene

3.1.1

Tatanan Rumah Tangga Studi EHRA di Kabupaten Jembrana adalah studi yang relatif pendek

(sekitar tiga bulan) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni

wawancara (interview) dan pengamatan

(observation). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam Studi EHRA adalah Kader Poskesdes dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PL KB). Sebelum turun ke lapangan, para enumerator ini diwajibkan mengikuti pelatihan. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar wawancara dan pengamatan; pemahaman tentang instrumen EHRA; latar belakang konseptual dan praktis tentang indikator-indikator; uji coba lapangan; dan diskusi perbaikan instrumen. Studi EHRA mencakup 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan. Jumlah kelurahan/desa

yang ada di 5 Kecamatan diambil untuk studi ini yaitu 51

kelurahan/desa. Studi EHRA di Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 (berkisar tiga bulan). Rumah tangga ditarik secara acak (random) dengan menggabungkan antara teknik random multistage (bertingkat) dan random sistematis. Jumlah sampel di tingkat desa diambil secara proporsional dengan asumsi dalam analisis dilakukan pembobotan. Yang menjadi primary sampling unit adalah Rumah Tangga. Di setiap desa diambil secara random banjar di mana di setiap Desa diambil satubanjar diambil 1 banjar rumah tangga secara random. Secara total di setiap desa terdapat 40 rumah yang secara acak diambil. Untuk menentukan rumah tangga digunakan sejumlah pilihan teknik-teknik yang akan dipilih para surveior dengan cara random sistematis (urutan rumah). Yang menjadi unit analisis dalam Studi EHRA adalah rumah tangga. Sementara, yang menjadi unit respon adalah ibu rumah tangga. Ibu dipilih dengan asumsi bahwa mereka relatif lebih memahami kondisi lingkungan berkaitan dengan isu sanitasi serta mereka relatif lebih mudah ditemui dibandingkan bapak-bapak. Ibu dalam Studi EHRA didefinisikan sebagai perempuan berusia 18-65 tahun yang telah atau pernah menikah. Untuk memilih Ibu di setiap rumah, enumerator menggunakan matriks


Page 1

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana prioritas yang mengurutkan prioritas Ibu di dalam rumah. Prioritas ditentukan oleh status Ibu yang dikaitkan dengan kepala rumah tangga. Bila dalam prioritas tertinggi ada dua atau lebih Ibu, maka usia menjadi penentunya. Panduan wawancara dan pengamatan dibuat terstruktur dan dirancang untuk diselesaikan dalam waktu sekitar 30-60 menit. Untuk mengikuti standar etika, informed consent wajib dibacakan oleh surveior sehingga responden memahami betul hak-haknya dan memutuskan keikutsertaan dengan sukarela dan sadar. Pekerjaan entri data dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Sebelum melakukan entri data, tim data entri terlebih dahulu mengikuti pelatihan singkat data entry EHRA yang difasilitasi oleh Provincial Facilitator PPSP Bali, Team Teknis USDP dan CF Kabupaten Jembrana. Selama pelatihan itu, tim data entri dikenalkan pada perangkat lunak yang digunakan serta langkah-langkah untuk uji konsistensi. Survei dilakukan oleh kader poskesdes dan tenaga penyululuh keluarga berencana yang berjumlah 102 orang, untuk setiap desa terpilih disurvei oleh 1 orang kader poskesdes dan 1 orang tenaga penyuluh keluarga berencana. Setelah melakukan survei dilakukan spot check oleh masing – masing koordinator kecamatan & supervisor. Spot check dilakukan di 25 responden yang telah disurvei mulai tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan 25 Juli 2013. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup: pengelolaan sampah rumah tangga, pembuangan air limbah domestik,

drainase lingkungan sekitar rumah dan banjir,

pengelolaan air besih rumah tangga, perilaku hidup bersih dan sehat atau hygiene dan kejadian penyakit diare. Hasil Studi untuk pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan

80.2

%

responden

menjawab

kondisi

sampah

tidak

terlalu

menghawatirkan. Indikator yang dinilai meliputi : banyaknya sampah yang berserakan, banyaknya lalat di sekitar tumpukan sampah, banyaknya tikus berkeliaran, banyaknya nyamuk, banyaknya anjing atau kucing yang mendatangi tumpukan sampah, bau busuk yang mengganggu, apakah sampah tidak menutup saluran drainase, dan anak – anak yang bermain di sekitarnya . Cara pengelolaan sampah yang digunakan antara lain: dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang, dikumpulkan dan dibuang ke TPS, dibakar, dibuang ke sungai/kali/laut/danau, dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk, dan lainnya. Dari ketujuh cara tersebut cara yang paling banyak dilakukan adalah sampah dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebanyak 67 % pada

klaster

1

sedangkan

cara

pengelolaan

sampah

dibuang

ke

lahan

kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak 56 % untuk klaster 2 Untuk frekuensi & pendapat tentang ketepatan pengangkutan sampah bagi rumah tangga yang menerima layanan pengangkutan sampah 38 % responden menjawab menerima


Page 2

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana pelayanan angkutan sampah, hanya 38 % responden yang menjawab sampah diangkut tepat waktu. Hasil Studi untuk pembuangan air limbah domestik menunjukkan bahwa sekitar 62.6 % rumah memiliki akses pada saluran air di depan atau di sekitar rumahnya selain saluran pembuangan akhir tinja. Saluran ini digunakan untuk membuang air bekas penggunaan rumah tangga (grey water), seperti air dapur (bekas cuci piring/ bahan makanan), air cuci pakaian maupun air bekas mandi. Sedangkan untuk pembuangan akhir tinja yang mencakup tangki septik, cubluk/lobang tanah, langsung ke drainase, sungai/danau/pantai atau kebun/tanah lapang, 83.3. responden menjawab tangki septik ini dikarenakan responden yang memiliki jamban pribadi sebesar 85.6 %. Selain itu, diperhatikan pula pembuangan kotoran anak karena sering dianggap sebagai masalah sepele, terbukti hasil analisis Studi EHRA menunjukkan 48.5 % ibu rumah tangga merespon tidak tahu kemana pembuangan kotoran anak balita mereka. Hasil Studi EHRA menemukan proporsi rumah tangga yang sangat kecil atau sekitar 3.3 % rumah tangga yang melaporkan pernah mengalami banjir. Tepatnya, jumlah kasus yang ditemukan dalam EHRA adalah sebanyak 68 rumah tangga atau dari 51 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Jembrana, hanya 6 Kelurahan/Desa yang diidentifikasi sering terjadi banjir atau sebesar 3 %. Banjir yang terjadi setinggi tumit orang dewasa dan lama air banjir akan mongering kurang dari 1 jam seuai dengan hasil pengamatan EHRA, pertimbangan lain karena topografi wilayah Kabupaten Jembarana yang sebagian besar berupa bukit. Mengenai kondisi drainase lingkungan menunjukkan bahwa 98% rumah tangga di halaman atau bagian depan rumah tidak ada genagan air. Hasil analisis Studi EHRA menunjukkan bahwa di Kabupaten Jembrana terdapat 2 (dua) sumber air bersih yang menonjol, yakni air ledeng PDAM dan air sumur gali terlindungi baik itu digunakan untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci piring & gelas, untuk mencuci pakaian maupun untuk menggosok gigi. Penggunaan aiir ledeng PDAM mencakup sekitar 80.4 % rumah tangga. Ini terdiri dari rumah tangga yang mendapat air dari ledeng PDAM langsung di rumahnya, air hidran umum - PDAM, serta air kran umum – PDAM/PROYEK. Pengguna sumur di Kabupaten Jembrana mencakup sekitar 5.7 % dari total populasi yang diantaranya menggunakan sumur gali terlindungi dan relatif aman. Yang dimaksud dengan sumur terlindungi adalah sumur yang memiliki bertutup, memiliki cincin dan lantainya di semen. Selain itu, sekitar 3.1 % responden memanfaatkan penggunaan sumur gali tidak terlindungi, 1,4% menggunakan sumur pompa tangan, 9,7% menggunakan air hujan dan 6.25% responden menggunakan


Page 3

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana mata air yang terlindungi. Sumber-sumber air bersih yang lain bagi rumah tangga di Kabupaten Jembrana dengan proporsi yang relatif kecil adalah air botol kemasan dan isi ulang. Untuk pengolahan,

90,7 % responden mengolah sumber air sebelum

diminum dan dimasak, 9,3 % responden menjawab tidak melalukan pengolahan. Sedangkan cara pengolahannya ada beberapa macam yaitu : direbus, ditambahkan kaporit, menggunakan filter keramik dan lainnya. 97.7% responden menjawab pengolahan yang dilakukan adalah dengan merebus air bersih tersebut, sedangkan 3 % responden yang menjawab dengan cara menambahkan kaporit, menggunakan filter keramik dan lainnya. Hasil analisis Studi EHRA mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau hygiene didapat 98,9% responden menjawab bahwa mereka menggunakan sabun pada hari ini atau kemarin sedangkan 1,1 % responden yang menjawab tidak. Ada beberapa tempat yang biasanya digunakan untuk mencuci tangan pakai sabun meliputi di kamar mandi, di dekat kamar mandi, di jamban, di sumur, di sekitar penampungan, di tempat cuci piring, di dapur dan lainnya.Tempat mencuci tangan memakai sabun yang paling menonjol adalah di kamar mandi dan di tempat cuci piring. Sabun merupakan sarana untuk mencuci tangan, ketersediaan sabun di jamban cukup rendah yaitu 25,1 % berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh enumerator pada rumah tangga yang dikunjungi. Pemanfaatan sabun dalam kehidupan sehari – hari yaitu untuk mandi, untuk memandikan anak, untuk menceboki pantat anak, untuk mencuci tangan sendiri, untuk mencuci tangan anak, untuk mencuci peralatan, untuk mencuci pakaian, dan lainnya.Dari grafik di bawah ini dapat digambarkan penggunaan sabun dalam kehidupan sehari – hari dimana sabun paling menonjol dimanfaatkan untuk mandi, mencuci tangan dan mencuci pakaian. Dijelaskan pula kebiasaan masyarakat membuang sampah dan ada-tidaknya sampah di lingkungan rumah. Ada beberapa sarana yang dipergunakan untuk mengumpulkan sampah di dapur yaitu : kantong plastik tertutup, kantong plastik terbuka, keranjang sampah tertutup, keranjang sampah terbuka, dan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada rumah tangga yang dikunjungi sebagian besar sampah ditempatkan dalam wadah yaitu pada keranjang sampah dan kantong plastik, hanya 11,8 % responden yang tidak menempatkan sampah dalam wadah. Untuk kebersihan halaman dari sampah, berdasarkan pengamatan di lingkungan rumah yang disurvei, 84,2 % rumah bersih dari sampah sedangkan 15,8 % halaman rumah tidak bersih dari sampah.


Page 4

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Hasil analisis Studi EHRA di Kabupaten Jembrana untuk kejadian penyakit diare sangat mengejutkan karena 84,3 % responden menjawab tidak pernah terjangkit diare. Untuk kejadian penyakit diare yang terjadi kemarin, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir dan bulan terakhir 1,9 – 3,3 % responden yang menjawab. Dari 14% responden tersebut anggota keluarga yang terjangkit diare paling menonjol adalah anak – anak balita, orang dewasa laki laki dan orang dewasa perempuan. Hasil Studi EHRA diharapkan menjadi bahan untuk mengembangkan Buku Putih Sanitasi Kabuapten Jembrana yang kemudian akan dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi sanitasi dan program-program sanitasi kota terutama pada area beresiko. Selain itu, data pun dapat dimanfaatkan sebagai benchmark pencapaian pembangunan sanitasi ke depan, baik di tingkat kota sampai di tingkat desa (indikatif) dan digunakan sebagai bahan advokasi pengarustamaan pembangunan sanitasi kabupaten. Studi EHRA baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Jembrana, studi kali ini merupakan baseline bagi hasil Studi EHRA selanjutnya. Adapun rekomendasi untuk pelaksanaan Studi EHRA selanjutnya adalah diharapkan perlu pemahaman lebih terhadap Studi EHRA itu sendiri yang meliputi materi, pelaksanaan, analisa dan evaluasi sehingga dapat memberikan hasil yang benar-benar menjadikan isu sanitasi menjadi “visible” serta bermanfaat.

3.1.2

Tatanan Sekolah Kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan sekolah secara

umum baik, setiap sekolah mempunyai toilet/WC dengan dan pembersihan yang dilakukan secara berkala baik itu dilakukan oleh siswa, waker/pesuruh maupun cleaning service. Sumber air bersih di sekolah pada umumnya dari PDAM namun ada pula bersumber dari sumur gali seperti di SD yang jauh dari utilitas PDAM. Untuk fasilitas cuci tangan tidak semua sekolah memilikinya.Promosi hygiene di sekolah dilakukan pada saat mata pelajaran penjas di kelas oleh guru penjas, adapula tambahan pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi diberikan melalui penyuluhan ke sekolah. Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat serta promosi hygiene lebih rinci untuk tingkat sekolah dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2.Data tabel 3.1 dan tabel 3.2 merupakan sampel sekolah di setiap kecamatan di Kabupaten Jembrana.


Page 5

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.4: Kondisi sarana sanitasi di sekolah(SD/MI) (sumber air, toilet, SPAL dan tempat cuci tangan)

Lanjutan :


Page 6


Lanjutan :


Page 7


Lanjutan :


Page 8



Page 9

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Lanjutan :

Keterangan: L = laki-laki; P = perempuan S = selalu tersedia air; K = kadang-kadang; T = tidak ada persediaan air Y = ya; T = tidak SPT = Sumur pompa tangan; SGL = Sumur gali

Tempat pembuangan air kotor sebutkan kemana salurannya: Toilet : Septik Tank, Cubluk, sungai, kolam, dll Talang : Saluran Pembuangan Air Limbah, Drainase Lingkungan, Halaman, Sungai, dll Dari Kamar Mandi : Saluran Pembuangan Air Limbah, halaman, sungai, dll Air Hujan : Saluran Pembuangan Air Kotor, Drainase lingkungan, halaman, dll


Page 10


Tabel 3.5: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) (pengelolaan sampah dan hygiene dan sanitasi)


Page 11



Page 12



Page 13



Page 14



Page 15


3.2

Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.2.1

Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menangani dan terkait dalam pengelolaan limbah domestik adalah KLHKP

Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah melakukan pelayanan untuk pengolahan limbah cair domestik (grey water) karena tempat dan instalasi sudah ada dan dalam kondisi rusak karena unit cost sangat tinggi untuk investasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah melakukan pelayanan untuk pengolahan lumpur tinja dengan menyediakan tempat Instalasii Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Peh Kecamatan Negara. Peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan peta peraturan air limbah domestik Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. Tabel 3.6 : Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

PERENCANAAN ● Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

√

● Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

● Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

√

● Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

√

● Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)

√

● Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)

√

√

● Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

√

●Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

√


Page 16

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana PENGELOLAAN ● Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

● Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

● Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja ● Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik

√ √

FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten

● Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase

Swasta

Masyarakat

√

lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN ● Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan,dll)

√

● Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

√

● Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

√

MONITORING DAN EVALUASI ● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala

√

kabupaten/kota ● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air

√

limbah domestik ● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan

√

atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik Sumber data: KLHKP Kab. Jembrana, 2013


√

Page 17

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.7 : Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Jembrana Ketersediaan Peraturan

Ada

Pelaksanaan

Tidak Ada

Efektif

Belum Efektif

Tidak Efektif

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Keterangan

AIR LIMBAH DOMESTIK ● Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini

√

● Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik

√ √

√

Belum ada Perda Kabupaten

√

√


● Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik ● Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk

√

√

menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah ● Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan

√


sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha ● Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan

√

air limbah domestik di tempat usaha ● Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri

√

Belum ada Perda Kabupaten Untuk tangki septik yang

√

rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik


penuh, tetap dilaksanakan

● ● Retribusi penyedotan air limbah domestik ● Tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan pemukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran


Untuk limbah tinja

√ √


Page 18


3.2.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem pengolahan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Klungkung yaitu input dari user interface (WC sentor) ke

penampungan awal (tangki septik) dialirkan dengan truk tinja ke IPLT, djelaskan pada tabel 3.5

sedangkan cakupan Pelayanan dalam

pengelolaan limbah domestik untuk limbah tinja di Kabupaten Klungkung sejumlah 36.329 WC sentor dan 36.329 Tangki septik di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Banjarangkan sedangkan Kecamatan Nusa Penida belum terlayani dapat dapat dilihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.5 serta peta 3.1 untuk cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik dan lokasi utama infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestik ditunjukkan pada peta 3.2. Tabel 3.8 : Digram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Input Black Water - Tinja - Urine Grey Water - Air cucian dari dapur - Air untuk mandi - Air cucian pakaian

User Interface WC Sentor

Penanmpungan Pengolahan Awal Pengaliran Akhir Tangki septik

Truk tinja

IPLT

Pembuangan/ Daur Ulang

Kode/ Nama Aliran

Laut Pantai

- Tempat cuci piring/ makanan - Pembuangan air kamar mandi - Pembuangan air cucian

-

Pipa sewer/ got

-

Sungai Sungai

Sumber data: KLHKP Kab. Jembrana, 2013


Page 19


Tabel 3.9 : Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Ada Di Kabupaten Jembrana

Kelompok Fungsi

Teknologi yang Digunakan

User interface

Jamban Pribadi

Penampungan awal

Tangki septik

Pengaliran

Truk Tinja/Jasa Sedot WC

Jenis Data Sekunder KK tersambung Jumlah (Kuantitas) Jumlah aman (dikuras < 5 thn) Jumlah truk tinja milik DKP

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

55.000 WC 60 % Penduduk 3% tangki (1.168 KK)

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2013

2 unit truk

KLHKP Kab. Jembrana

Jumlah penyedia jasa (kuantitas) Pengolahan Akhir

Pembuangan/Daur ulang

Studi EHRA Kabupaten Jembrana 2013 KLHKP Kab. Jembrana DED Optimalisasi IPLT Jembrana

Jenis Pengolahan

27 m3/hari Kolam Pengendapan (settling compartment)

Nama Laut

Pantai

KLHKP Kab. Jembrana

IPLT

Kapasitas maksimum

Jenis Pengolahan Laut

DED Optimalisasi IPLT Jembrana



Page 20

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 3.1 : Pelayanan Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik



Page 21

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber : Hasil Analisa, BAPPEDA Kab. Jembrana, 2013


Page 22

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Kesadaran masyarakat sudah ada dalam pengelolaan air limbah domestik ditunjukkan dengan kepemilikan jamban pribadi masing – masing rumah. Tabel 3.10 menunjukkan jumlah jamban pribadi yang dimiliki oleh masing – masing rumah tangga. Untuk pengelolaan jamban MCK oleh banjar sebanyak 113 MCK sedangkan pengelolaan MCK oleh desa/CBO maupun sanimas belum ada. Tabel 3.10 : Pengelolaan Sarana Jamban Keluarga & MCK Oleh Masyarakat

Kecamatan

Jumlah Desa Banjar

Jumlah MCK

Penduduk Miskin

Jamban Keluarga

Tahun MCK Dibangun

Dikelola

Dikelola

Dikelola

Dikelola

Tahun Sanimas Dibangun

Banjar -

CBO -

Lainnya -

-

Jumlah Sanimas

Dikelola

Dikelola

Dikelola

Dikelola

Banjar -

CBO -

Lainnya -

-

Desa -

Melaya

11

-

1077

-

Desa -

Negara

12

-

1985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jembrana

10

-

1334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mendoyo

11

-

1241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pekutatan

8

-

268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2013


Page 23

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.11 : Kondisi Sarana MCK Jumlah Pemakai

Jumlah

Jumlah

Toilet/WC

Kamar Mandi

Lokasi MCK Kecamatan

MCK Desa

PDAM

SPT

SGL

Fasilitas Cuci Tangan

Persediaan Sabun

Ada Biaya Pemakaian MCK

Tempat Buangan Air Kotor

Kapan tangki septik dikosongkan

L -

P -

S √

K -

T -

S -

K -

T -

S -

K -

T -

L -

P -

L -

P -

Y -

T -

Y -

T -

Y -

T -

Tangki Septik -

Cubluk -

-

Melaya

11

Banjar -

Negara

12

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jembrana

10

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mendoyo

11

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√ - Pekutatan 8 Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan : L = laki – laki P = Perempuan S = Selalu tersedia air T = Tidak ada persediaan air

K = kadang – kadang Y = ya T = tidak SPT = Sumur pompa tangan

SGL = Sumur gali

Tabel 3.11 menunjukkan kondisi sarana MCK umum di Kabupaten Jembrana untuk desa dan banjar dengan sumber air dari PDAM dan sumur pompa tangan. Untuk ketersediaan air baik PDAM maupun sumur pompa tangan selalu tersedia air. Jumlah toilet/WC yaitu tidak ada data valid..


Page 24

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.12 : Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Yang Berbasis Masyarakat

No

Nama Program/ Proyek/ Layanan

Sub Sektor

Pelaksana/ PJ

Tahun Mulai

Air Limbah Domestik : Onsite Individual

Kondisi Sarana Saat Ini Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

TIDAK ADA

Air Limbah Domestik : Onsite Komunal Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2013 Keterangan PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tidak ada daftar program/proyek layanan yang berbasis masyarakat di Kabupaten Jembrana untuk air limbah domestik.

3.2.4 “Pemetaan” Media Tabel 3.13 : Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kabupaten Jembrana

No

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

TIDAK ADA Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2013


Page 25


Tidak ada kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten Jembrana untuk air limbah domestik.

Tabel 3.14 : Media Komunikasi Yang Ada Di Kabupaten Jembrana No

Nama Media

Jenis Acara

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

TIDAK ADA Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2013

Tidak ada media komunikasi yang ada di Kabupaten Jembrana untuk air limbah domestik seperti ditunjukkan tabel 3.13

3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha Penyedia layanan air limbah domestik di Kabupaten Jembrana yaitu yang melayani pelayanan truk tinja, melayani sedot tinja sampai dengan pembuangan ke IPLT PEH, masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana . Tabel 3.15 : Penyedia Layanan Air Limbah Domestik yang ada di Kabupaten Jembrana No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

a

b

C

d

-

-

1 2

Tidak Ada Tidak Ada Sumber data: KLHKP Kabupaten Jembrana 2013


Page 26

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3.2.6 Pendanaan Dan Pembiayaan Tabel 3.15 : Ringkasan Pendapatan Dan Belanja di Subsektor Pengelolaan Air Limbah Domestik No

Subsektor/SKPD

2007

2008

a

b

c

d

A

Air Limbah

-

B Restribusi Air Limbah 57.525.000 Sumber data: KLHKP Kab. Jembrana

100.000.000 57.525.000

2009 e

2010 f

2011

Rata - rata

Pertumbuhan (%)

g

h

i

100.000.000

100.000.000

100.000.000

57.525.000

57.525.000

57.525.000

57.525.000

Ringkasan pendapatan dan belanja di subsektor pengelolaan air limbah domestik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bervariasi dengan rata-rata belanja Rp. 100.000.000,- dan pertumbuhan 0 %. Retribusi air limbah dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 rata-rata pertahun Rp. 57.525.000,-


Page 27

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3.2.7 Isu strategis Dan Permasalahan Mendesak Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan air limbah domestik adalah: 1. Jumlah truk tinja belum memadai 2. Sebanyak 20 % penduduk melakukan praktek BABS 3. Meningkatnya pembuangan air limbah domestik ke saluran drainase

3.3 Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah lingkungan dari timbulan sampah. Menurut Ilmu Kesehatan Lingkungan, pengelolan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu tidak mencemari udara, air, air tanah dan tanah, tidak menimbulkan bau, tidak mengganggu estetika, tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya (Answar,A.1986:56). Penanganan dan pengelolaan sampah harus tetap mendapat perhatian yang serius demi kelestarian dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Jembrana Volume sampah selain dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk, juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan berubahnya pola hidup masyarakat yang serba instan, dan jenis usaha atau kegiatan lainnya. Peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya timbulan sampah disebabkan setiap individu akan menghasilkan sampah setiap harinya. Kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan akan semakin meningkat. Kota Negara yang merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan di Kabupaten Jembrana walaupun secara administratif luas wilayahnya paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Jembrana, namun sampah yang dihasilkan paling banyak yaitu 35 % dari total jumlah timbulan sampah di Kabupaten Jembrana. Penanganan sampah yang telah dilakukan adalah pengumpulan sampah dari sumber – sumbernya, seperti dari masyarakat (rumah tangga) dan tempat umum yang dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang telah disediakan. Selanjutnya diangkut dengan truk sampah yang dilengkapi dengan jejaring ke TPA. Bagi daerah – daerah yang belum mendapat pelayanan pengangkutan mengingat sarana dan prasarana serta biaya operasional yang terbatas, telah dilakukan pengelolaan sampah secara swakelola dengan beberapa jenis bantuan fasilitas pengangkutan. Bagi usaha atau kegiatan yang menghasilkan sampah lebih dari 1 m3/hari diangkut sendiri oleh pengusaha atau bekerja sama dengan pihak lain seperti desa/kelurahan atau pihak swasta. Penanganan dengan cara tersebut cukup efektif. Beberapa usaha pemilahan sampah dilakukan oleh pemulung untuk sampah yang bisa didaur ulang


Page 28

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana sedangkan sampah yang mudah busuk dilakukan pengomposan. Usaha pengomposan masih menyisakan sampah yang harus dikelola dengan memerlukan lahan yang lus dan biaya yang tinggi. Penanganan sampah di TPA sampai saat ini masih dengan cara pembakaran baik dengan insenerator atau di tempat terbuka dan open dumping dengan pembusukan alami. Hal ini menimbulkan permasalahan bari bagi lingkungan yaitu pencemaran tanah, air dan udara. Saat ini Kabupten Jembrana hanya memiliki 4 (empat) buah arm roll dan 12 (Dua belas) dump truck. PemeliharaanTPA secara terus menerus perlu dilakukan sehingga memudahkan untuk mencermati kondisi TPA. Kondisi sumur pantau Sente perlu diperbaiki, demikian pula diperlukan perhatian terhadap kolam leachete.

3.3.1

Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menangani dan terkait dalam

pengelolaan persampahan adalah KLHKP Kab. Jembrana melakukan pelayanan untuk pengolahan persampahan mulai dari perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan hingga monitoring dan evaluasi.Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan sedang dalam tahap pembahasan karena Perda yang lama sudah tidak sesuai. Belum ada kerja sama formal dengan swasta dalam pengelolaan persampahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana berencana untuk melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan apabila ada pihak swasta yang berminat dan siap memfasilitasinya. Lingkup usaha yang dilakukan oleh pihak swasta yang ada di Kabupaten Jembrana meliputi daur ulang plastik dan jual beli sampah plastik. Peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan dan peta peraturan persampahan Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20


Page 29

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.19 : Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Persampahan

Fungsi

Pemangku Kepentingan Pemerintah Kabupaten Swasta Jembrana

Masyarakat

PERENCANAAN ● Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota

√

-

-

● Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

● Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

● Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

√

√

● Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)

√

√

√

● Menyediakan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)

√

-

-

● Menyediakan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

√

-

-

● Membangun sarana TPA

√

-

● Menyediakan sarana composting

√

-

√ (simantri)

● Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

√

-

√

● Mengelola sampah TPS

√

-

-

● Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

-

√

● Mengelola TPA

√

-

-

● Melakukan pemilahan sampah

√

-

-

PENGADAAN SARANA

PENGELOLAAN


Page 30

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana ● Melakukan penarikan retribusi sampah

√

-

√

● Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

√

-

-

Fungsi

Pemangku Kepentingan Pemerintah Kabupaten Swasta Jembrana

Masyarakat

PENGATURAN DAN PEMBINAAN ● Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√

-

-

● Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

√

-

-

● Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

√

-

-

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota

√

-

-

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan

√

-

-

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√

-

-

MONITORING DAN EVALUASI

Sumber data: KLHKP Kab. Jembrana


Page 31

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.20 : Peta Peraturan Persampahan Kabupaten Jembrana Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

√

-

√

-

-

Desa/Kelurahan

√

-

√

-

-

Perda No. 7 Tahun 2012 Perda No. 13 Tahun 2011

√

-

-

√

-


● Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS

√

-

-

√

-


● Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/ fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke ke TPS

√

-

-

√

-


PERSAMPAHAN ● Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

Ada

●

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab. Jembrana dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah ● Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab. Jembrana dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah


Page 32

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana ● Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS dan ke TPA

√

-

-

Ketersediaan

-


Pelaksanaan

Peraturan ● Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

-



Keterangan

Ada

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

-

-

-

-

-

Belum ada

√

-

√

-

-


● Retribusi sampah atau kebersihan

Sumber data: KLHKP Kab. Jembrana


Page 33

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3.3.2

Sistem Dan Cakupan Pelayanan Karakteristik sampah yang dihasilkan di Kabupaten Jembrana dibedakan atas sampah organik (dedaunan, kertas) dan sampah

anorganik (plastik, besi, dsb). Perbedaan karakteristik sampah ini akan mempengaruhi strategi dan cara pengelolaan sampah sehingga sampah– sampah yang dihasilkan benar–benar dapat menjadi sumber daya yang akan memberikan nilai tambah dan penghasilan bagi masyarakat. Volume total sampah yang dihasilkan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 mencapaii 81000 m3 atau ± 227.22 m3/hari. Dari keseluruhan timbunan sampah tersebut yang dapat diangkut ke TPA adalah 38227 m3 atau sebanyak 45%. Sampah ditampung di 1 (satu) lokasi TPA di Kabupaten Jembrana, yakni: 1. TPA Peh di Kecamatan Negara TPA tersebut dipersiapkan untuk menggunakan sistem Sanitary Landfill namun karena terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sehingga sistem pengelolaan sampah masih secara open dumping. Wilayah yang sudah terlayani sampai Juni 2012 untuk pengangkutan sampah adalah dua Kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara yang ditampung di TPA Peh dengan luas TPA 1 ha, Manajemen persampahan yang diterapkan di Kabupaten Jembrana sebagai berikut: 1.

Timbunan sampah dan sampah terangkut

2.

Sistem Pengolahan Sampah Kota Pengolahan sampah kota di Kabupaten Jembrana menggunakan sistem Sanitary Landfill. Secara umum pengolahan sampah kota di Kabupaten Jembrana dimulai dengan meratakan sampah di TPA, kemudian menimbun sampah dengan tanah, serta menyiram sampah yang terbakar secara periodik untuk mengurangi timbulnya asap. Namun demikian, karena keterbatasan dana, penimbunan data, penimbunan dengan tanah baru dapat dilaksanakan tiap tiga bulan sekali.

3.

Kegiatan 3R (Reduce, Reuse and Recycle)


Page 34


Kegiatan 3R yang berjalan di Kabupaten Jembrana hanya kegiatan pengomposan, yang utamanya dilaksanakan di TPA Peh Kecamatan Negara sejak Tahun 2004. Kegiatan pengomposan di TPA. Ini dilaksanakan di rumah pengomposan yang menempati bangunan seluas 35 x 12 m2, dengan peralatan penunjang yang tersedia berupa unit pencacah sampah. Namun demikian, kegitan pengomposan ini belum optimal mengurangi sampah yang tertimbun di TPA karena peralatan sudah tidak beroperasi optimal karena Rata–rata setiap hari kegiatan pengomposan hanya dapat menangani sampah organik ± 15 % dari sampah yang masuk ke TPA. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga untuk memilah sampah di TPA.



Sekarang telah dirintis pengomposan oleh rumah tangga melalui kegiatan penyuluhan sistem pengomposan dan cara pemilahan sampah serta pembagian alat pengomposan skala rumah tangga. Komposter yang telah tersebar di berbagai tempat salah satunya perkantoran diharapkan dapat berfungsi maksimal sehingga selain dapat mengurangi beban pengangkutan juga dapat meningkatkan pengolahan sampah menjad kompos.

Masyarakat penerima manfaat pengolahan pelayanan persampahan adalah masyarakat di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana. Diagram sistem sanitasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana ditunjukkan dengan Tabel 3.21, sedangkan Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Jembrana ditunjukkan dengan Tabel 3.22. Cakupan layanan persampahan dan lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan dapat dilihat pada peta 3.3 dan peta 3.4


Page 35

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.21 : Digram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan User Interface

Penanmpungan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir


Kode/ Nama Aliran

Sampah organik

Bak sampah

TPS/DEPO

Truk sampah

TPA

TPA

-

Sampah anorganik

Bak sampah

TPS/DEPO

Truk sampah

TPA

TPA

-

Input

Sumber data: KLHKP Kab. Jembrana Tabel 3.22 : Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Jembrana Kelompok Fungsi


Jenis Data Sekunder

User Interface

Rumah tangga

Volume sampah total

Penampungan Awal

TPST 3R Transfer DEPO

(Perkiraan) Nilai Data 500 m3/hari

KLHKP Kab. Jembrana, 2013

Lokasi

Desa Negara dan Loloan


Jumlah

6


KLHKP Kab. Jembrana KLHKP Kab. Jembrana

Lokasi TPST

Sumber Data

Jumlah

2

Lokasi

-

KLHKP Kab. Jembrana KLHKP Kab. Jembrana, 2013

Page 36


Cakupan pelayanan

Kelompok Fungsi


Jenis Data Sekunder

Pengaliran/Pengangkutan

truk sampah ke TPA

daerah cakupan layanan persampahan KLHKP

Jumlah

Volume sampah terangkut Pengolahan

TPA

Sistem Fasilitas

Kec. Negara

(Perkiraan) Nilai Data ( 26 % volume sampah total) 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Negara dan Jembrana 12 truk sampah milik KLHKP, (6 truk dengan 2 kali Ritasi/hari & 8 truk dengan 1 kali Ritasi/hari) kapasitas 6 m3/hari

160 m3/hari Open dumping


Sumber Data KLHKP Kab. Jembrana

KLHKP Kab. Jembrana

KLHKP Kab. Jembrana KLHKP Kab. Jembrana

-

Lokasi

Desa Peh Kecamatan Negara

Kapasitas

-

Sumber : KLHKP Kab. Jembrana, 2013


Page 37

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 3.3 : Pelayanan Cakupan Layanan Persampahan

Sumber data: KLHKP Kabupaten Jembrana 2012 Buku Putih Sanitasi (BPS) Jembrana

Page 38


Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan

Sumber data: KLHKP Kabupaten Jembrana 2012 Buku Putih Sanitasi (BPS) Jembrana

Page 39


Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di tingkat banjar mulai dari pengumpulan sampah dari rumah,

pengangkutan sampah ke TPS dan pemilahan sampah di TPA didominasi oleh laki – laki, begitu juga pengelolaan persampahan yang dikelola oleh sektor formal di tingkat kelurahan/kecamatan mulai dari pengumpulan sampah dari rumah, pemilahan sampah di TPS, pengangkutan sampah ke TPS, pengangkutan sampah ke TPA didominasi oleh laki – laki. Untuk pengelolaan persampahan yang dikelola pihak swasta hanya pemilahan sampah di TPS, lebih jelas ditunjukkan oleh tabel 3.23.Sedangkan untuk pengelolaan persampah di tingkat Kabupaten Jembrana dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Jembrana seperti ditunjukkan oleh tabel 3.24. Tabel 3.23 : Pengelolaan Persampahan Di Tingkat Kelurahan/Kecamatan

Dikelola oleh Masyarakat Jenis Kegiatan

Dikelola oleh Sektor Formal di Tingkat Kelurahan/ Kecamatan

Dikelola Pihak Swasta

Keterangan

Banjar L

P

L

P

L

P

Pengumpulan sampah dari rumah

4

-

20

2

-

-

Pemilahan sampah di TPS

-

-

18

-

-

-

Pengangkutan sampah ke TPS

4

-

40

-

-

-

Pengangkutan sampah ke TPA

-

-

40

-

-

-

Pemilahan sampah di TPA

4

8

-

-

-

-

-

-

10

98

-

-

Para penyapu jalan Sumber Data: KLHKP Kab. Jembrana, 2013


Page 40

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.24 : Pengelolaan Persampahan Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dikelola oleh Kabupaten Klungkung

Dikelola oleh Masyarakat

Jenis Kegiatan

Pengumpulan sampah dari rumah

L √

P √

Pemilahan sampah di TPS

√

√

Pengangkutan sampah di TPS

√

√

Pengangkutan sampah di TPA

√

√

Pemilahan sampah di TPA

√

√

√

√

Para penyapu jalan Sumber Data: KLHKP Kab. Jembrana, 2013

L

Dikelola oleh Sektor Formal di Tingkat Kabupaten

P

L

Dikelola Pihak Swasta

P

L

P

TIDAK ADA

Tabel 3.25 : Daftar Program/ Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat

No

Sub Sektor


Pelaksana/ PJ

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat Ini

Aspek PMJK

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

1

Persampahan

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (3 R)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Persampahan

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (3 R)

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber Data: KLHKP Kab. Jembrana, 2013


Page 41


“Pemetaan” Media Salah satu indicator PHBS antara lain : persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, member bayi ASI eksklusif, menimbang balita

setiap bulan, penggunaan jamban sehat, memberantas jentik setiap minggu, makan buah dan sayur, melakukan aktifitas fisik setiap saat, tidak merokok dalam rumah, menggunakan air bersih dan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kegiatan komunikasi yang ada di kabupaten jembrana terkait dengan sanitasi dan media komunikasi yang ada dapat dilihat pada tabel 3.26 dan tabel 3.27 Tabel 3.26 : Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Jembrana No

Kegiatan

Tahun

1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2012

PKK Kabupaten Jembrana

Mendorong masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat

2

Kesehatan Ibu dan Anak

2012

Dinas Kesehatan Kabupaten Jemrana

2012

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


Dinas Pelaksana

Khalayak Sasaran

Tujuan Kegiatan

Pesan Kunci

Pembelajaran

rumah tangga

masyarakat kunci utama dari kesehatan

Persalinan yang aman dan selamat bagi ibu

Ibu

ibu sehat, anak sehat

cara hidup sehat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan persiapan bagi ibu agar melahirkan dengan aman dan selamat

cara hidup sehat dimulai dengan pencegahan/memutus mata rantai penyebaran penyakit

rumah tangga

upaya kesehatan promotif dan preventif

cara hidup sehat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan

Page 42

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 4 Persampahan

2012

KLHKP Jembrana

Menggugah peran dan partisipasi masyarakat untuk peduli akan kebersihan

masyarakat

masyarakat peduli kebersihan

menjaga kebersihan lingkungan

Sumber : BAPPEDA Kab. Jembrana, 2013

Tabel 3.27 : Media Komunikasi yang ada di Kabupaten Jembrana

No

Nama Media

Jenis Acara

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana

Artikel

Perilaku hidup bersih dan sehat

masyarakat kunci utama dari kesehatan

Positif, partisipatif

2

Radio Suara Negara FM

Talk show

Timbulnya penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat

lingkungan sebagai media penyebaran penyakit

Positif, partisipatif



Page 43


Partisipasi Dunia Usaha

Tabel 3.28 : Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan Yang Ada di Kabupaten Jembrana No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

a

b

c

d

Tidak Ada -

1 2

-

-

Penyedia pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana sebagian besar bergerak dibidang usaha daur ulang sampah plastik. Jumlah pemulung yang beroperasi di TPA ± 20 orang dengan perkiraan jumlah barang bekas yang dikumpulkan per hari/orang yaitu 5 Kg plastik, 2 Kg kertas dan 1 Kg logam.

3.3.6

Pendanaan dan Pembiayaan

Tabel 3.29 : Ringkasan Pendapatan Dan Belanja di Subsektor Pengelolaan Persampahan No

Subsektor/SKPD

2007

a

b

c

A

Persampahan (Rp.)

B

Restribusi sampah Sumber : KLHKP. Kab. Jembrana

1.800.000.000 202.871.000


2008

2009

2010

2011

Rata - rata

d 1.800.000.000

e 1.800.000.000

f 1.800.000.000

g 1.800.000.000

h 1.800.000.000

202.871.000

202.871.000

202.871.000

202.871.000

202.871.000

Pertumbuhan (%) i

Page 44

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3.3.7 Isu strategis Dan Permasalahan Mendesak Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan persampahan adalah : 1. Luasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kurang, saat ini luas TPA 1 ha sehingga system pengolahan sampah belum bisa dengan control landfill atau sanitary landfill. 2. Belum ada pemilahan sampah di sumber sampah di masyarakat 3. Kurangnya jumlah armada pegangkut sampah. 4. Jangkauan pelayanan terbatas/belum memadai

3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1

Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah Dinas

Pekerjaan Umum Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan pelayanan untuk pengelolaan drainase lingkungan mulai dari perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, hingga pengaturan dan pembinaan. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan drainase lingkungan belum ada. Perencanaa dan Pengelolaan drainase lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan swasta dan masyarakat. Peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan serta peta peraturan drainase lingkungan Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 3.32 dan Tabel 3.33.


Page 45

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.32 : Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemangku Kepentingan Fungsi

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Swasta

Masyarakat

√

PERENCANAAN ● Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten/kota

√

● Menyusun rencana program drainase lingkunganan dalam rangka pencapaian target

√

√

● Menyusun rencana anggaran program drainase lingkunganan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

PENGADAAN SARANA ● Menyediakan/membangun sarana drainase lingkungan

√

-

-

● Membersihkan salurandrainase lingkungan

√

√

√

● Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak

√

-

-

● Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

√

√

√

PENGELOLAAN

Pemangku Kepentingan Fungsi

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Swasta

Masyarakat

√

√

-

PENGATURAN DAN PEMBINAAN ● Menyediakan advise planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun


Page 46

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana ● Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer

√

-

-

● Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

● Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten/kota

√

-

-

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan perdrainase lingkunganan

√

-

-

√

√

√

MONITORING DAN EVALUASI

● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan perdrainase lingkunganan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan perdrainase lingkunganan Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, 2013


Page 47

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.33 : Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Jembrana Ketersediaan Peraturan DRAINASE LINGKUNGAN ● Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Klungkung

Ada

Tidak Ada

√

Pelaksanaan Efektif Dilaksanakan



Keterangan

√

Belum ada perda

● Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab. Jembrana dalam menyediakan layanan drainase lingkungan

√

√

Belum ada perda

● Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab. Jembrana dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan ● Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder

√

√

Belum ada perda

√

Belum ada perda

√

Belum ada perda

√

● Kewajiban dn sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

√

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, 2013


Page 48


Sistem Dan Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan drainase di Kabupaten Jembrana ada di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, di bawah ini.


Page 49

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 3.5 Peta Jaringan Drainase Lingkungan Kabupaten Jembrana


Page 50

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 3.5 Peta Wilayah Genangan Lingkungan Kabupaten Jembrana

Sumber : Bappeda Kab. Jembrana, 2013


Page 51

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 3.34 : Digram Siistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan Input Limbah rumah tangga

Air hujan

User Interface

Penanmpungan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir


Saluran pembuangan rumah tangga

-

Saluran drainase

Sungai

-

Talang

got

Saluran drainase

Sungai

-

Kode/ Nama Aliran

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, 2012

Tabel 3.35 : Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Yang Ada Di Kabupaten Jembrana Kelompok Fungsi User interface

Pengaliran


Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

Air limbah selain tinja dari kamar mandi

29% penduduk (16.123 KK)

Air limbah selain tinja dari dapur

KK pembuang ke drainase KK pembuang ke drainase

36,3% Penduduk (20.182 KK)

Studi EHRA 2013 Studi EHRA 2013

Air limbah selain tinja dari cuci pakaian

KK pembuang ke drainase

35,3% Penduduk (19.626 KK)

Studi EHRA 2013

Limpasan air hujan

KK pembuang ke drainase

6.000 m3/hari

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2012

Saluran drainase

Panjang saluran drainase (Kuantitas)

20.776 m di 2 Kecamatan (3.4 % panjang jalan total)

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2012

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2012


Page 52

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Jembrana seperti ditunjukkan pada tabel 3.35 untuk pengaliran limbah rumah tangga seperti limbah cair kamar mandi dan dapur dialirkan melalui saluran pembuangan rumah tangga ke saluran drainase dengan panjang saluran drainase 20.776 m.

3.4.3

Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK

Tabel 3.36 : Pengelolaan drainase lingkungan di tingkat Kelurahan/Kecamatan

Kelurahan/Desa

Jumlah Banjar

Pembersihan Drainase

Kondisi Drainase Saat ini

Rutin Lancar

Mampet

L

P

Pengelola oleh

Tidak Rutin L

P

Kelurahan

Pemerintah Kabupaten

Bangunan di atas saluran

Masyarakat (banjar) L

Swasta

P

Ada

Tidak ada


Tabel 3.37: Daftar Program/Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat No

Sub Sektor


Drainase Lingkungan

Pelaksana/ PJ

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat Ini Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

TIDAK ADA



Page 53

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tidak ada daftar program/proyek layanan yang berbasis masyarakat di Kabupaten Klungkung untuk pengelolaan drainase lingkungan, ditunjukkan pada tabel 3.37

3.4.4

“Pemetaan” Media

Tabel 3.38 : Kegiatan Komunikasi Yang Ada di Kabupaten Jembarana No

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

TIDAK ADA Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembarana 2012

Tidak ada kegiatan komunikasi di Kabupaten Klungkung untuk pengelolaan drainase lingkungan, ditunjukkan pada tabel 3.35 Tabel 3.39 : Media Komunikasi Yang Ada di Kabupaten Jembarana No

Nama Media

Jenis Acara

Isu yang Diangkat TIDAK ADA

Pesan Kunci

Pendapat Media

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembarana 2012

Tidak ada media komunikasi di Kabupaten Jembrana untuk pengelolaan drainase lingkungan, ditunjukkan pada tabel 3.39


Page 54


Partisipasi Dunia Usaha

Tabel 3.40 : Penyedia Layanan Pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten Jembrana No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Tidak Ada Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2012

Penyedia layanan pengelolaan di subsektor pengelolaan drainase lingkungan tidak ada, dapat dilihat pada tabel 3.40

3.4.6

Pendanaan dan Pembiayaan

Tabel 3.40 : Ringkasan Pendapatan dan Belanja di Subsektor Pengelolaan Drainase Lingkungan No

Subsektor/SKPD

2007

2008

2009

2010

2011

Rata - rata

Pertumbuhan (%)

a

b

c

d 2.079.582.500

e 2.079.582.500

f 2.079.582.500

g 2.079.582.500

h 2.079.582.500

i

A

Drainase lingkungan

B

Restribusi drainase lingkungan

2.079.582.500

Tidak Ada



Page 55


3.4.7

Isu strategis Dan Permasalahan Mendesak Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan drainase lingkunga adalah: 1. Belum ada master plan drainase 2. Saluran drainase belum terintegrasi 3. Adanya penyempitan saluran drainase karena adanya pembuangan limbah grey water/sampah ke saluran drainase


Page 56


3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1

Pengelolaan Air Bersih

Tabel 3.44 : Sistem penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Jembrana No

Uraian

Satuan

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

3

Kapasitas Produksi

Lt/detik

Kapasitas Terpasang

Lt/detik

Sistem Perpipaan

Keterangan

PDAM/BPAM

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

Jumlah Kran Air

Unit

Kehilangan Air (UFW)

%

Retribusi/Tarif (rumah tangga)

m3

Jumlah pelanggan per kecamatan

Sumber data: PDAM Kabupaten Jembrana 2012


Page 57


Peta 3.7 Peta cakupan layanan air bersih



Page 58


Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga

Tabel 3.42 : Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Jembrana Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

Sumber data: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana 2012

3.5.3

Pengelolaan Limbah Medis

Tabel 3.43: Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas - Fasilitas Kesehatan

Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

Puskemas Melaya I

Melaya

Incenerator & IPAL

-

Puskemas Negara

Negara

Incenerator & IPAL

-

Puskesmas Jembrana

Jembrana Mendoyo Pekutatan

Incenerator & IPAL

-

Incenerator & IPAL

-

Incenerator & IPAL

-

Puskesmas Mendoyo Puskesmas Pekutatan


Page 59

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana RSUD Negara Kabupaten Jembrana

Kec. Negara

Incenerator & IPAL

14 m3


Pengolahan limbah medis di Kabupaten Jembrana terpusat di RSUD Negara dengan menggunakan incinerator dan IPAL dengan kapasitas 14 m3/hari seperti yang tercantum pada tabel 3.43.


Page 60


Bab. IV Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan Di Kabupaten Jembrana

Rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2013 serta program dan kegiatan yang sedang berjalan di Tahun 2012 meliputi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan promosie higiene, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase, pengelolaan limbah dan sub sektor lain yang mendukung seperti sistem pengelolaan sistem pengelolaan air minum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

4.1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene Tabel 4.1 : Rencana Program dan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Tahun 2013

Nama Program/ Kegiatan

Sat uan

Volu me

1

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

pak et

1

Rp 142.577.0 00

Sumber pendana an/ pembiay aan APBD Kabupate n

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

pak et

1

Rp 12.543.73 7.200.53

APBD Kabupate n

No

Indikasi biaya

SKPD penanggu ng jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Sumber dokumen perencana an RKA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana RKA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana



Page 1

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 4.2 : Rencana Program dan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene yang sedang berjalan Tahun 2012

N o


1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Sat uan

Vol ume

pak et

1

Indikasi biaya Rp 10.790. 278.031

Sumber pendan aan/ pembiay aan APBD Kabupat en

SKPD penanggun g jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Sumber dokumen perencana an DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Untuk program dan kegiatan PHBS dan Promosi Higiene baik yang sedang berjalan maupun rencana kegiatan Tahun 2013 dana masih bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana dan SKPD yang bertanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dengan kegiatan berupa pengembangan lingkungan sehat dan program upaya kesehatan masyarakat seperti ditunjukkan tabel 4.1 dan tabel 4.2

4.2

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Untuk kegiatan rencana program dan kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik

di Kabupaten Jembrana baik yang sudah berjalan maupun rencana kegiatan saat ini yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2013 Sumber Vo pendana SKPD Nama Program/ Satua Indikasi No lu an/ penanggung Kegiatan n biaya me pembiay jawab aan Program Rp Pengembangan kinerja APBN 1 paket 1 1,931.62 Dinas PU pengelolaan air minum Murni 0.250 dan air limbah Program Pengendalian Rp pencemaran dan APBN 2 paket 1 581,214. Kantor LHKP perusakan lingkungan Murni 920 hidup Sumber data: BAPPEDA Kab. Jembrana, 2013


Sumber dokume n perenca naan RKA 2013

RKA 2013

Page 2

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 4.4 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sedang berjalan Tahun 2012

N o


Satu an

Vol um e

Indikasi biaya

Sumber pendana an/ pembiay aan

SKPD penanggung jawab

Sumber dokumen perencan aan

Program Pengembangan Rp pake APBN 1 kinerja pengelolaan 1 955,252,5 Dinas PU RKA 2012 t Murni air minum dan air 00 limbah Program Pengendalian Rp pake APBN 2 pencemaran dan 1 1.212.764. Kantor LHKP RKA 2012 t Murni perusakan 000 lingkungan hidup Sumber data: BAPPEDA Kab. Jembrana, 2013 Untuk program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sedang berjalan berjalan di tahun 2012 yaitu program pengemabangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah serta program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dana bersumber dari APBN sedangkan rencana kegiatan untuk Tahun 2013 yaitu program pengemabangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah serta program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan RKA Prioritas Tahun 2013, dana masih bersumber dari APBN murni dan SKPD yang bertanggung jawab yaitu Dinas LHKP Kabupaten Jembrana seperti ditunjukkan tabel 4.3 dan tabel 4.4.

4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan sampah saat ini yang sudah dan

sedang berjalan di Kabupaten Jembrana dapat dilaporkan pada tabel berikut : Tabel 4.5 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013

N o


Satu an

Volu me

Program pengembangan pake 1 1 kinerja pengelolaan t persampahan Sumber data: Bappeda Jembrana 2013


Indikasi biaya

Rp 124.500.0 00

Sumber pendanaa n/ pembiaya an

SKPD penanggun g jawab

APBD Kab. Kantor Jembrana LHKP

Sumber dokumen perencan aan RKA 2013

Page 3

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 4.6 : Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan Tahun 2012

N o


Satuan

Volu me

Program pengembangan unit 1 kinerja persampahan Sumber data: Bappeda Jembrana 2013 1

Indikasi biaya

Rp 1.808.993.310

Sumber pendan aan/ pembiay aan

SKPD penan ggung jawab

Sumbe r dokum en perenc anaan

APBD Kabupat en

Kantor LHKP

RKA 2012

Untuk program dan kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan di tahun 2012 dana bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana dengan kegiatan yaitu program pengembangan kinerja persampahan. Sedangkan rencana kegiatan tahun 2013 dana bersumber dari APBD Kabupaten untuk program pengembangan kinerja persampahan seperti ditunjukkan tabel 4.5 dan tabel 4.6.

4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan draenase lingkungan saat ini yang

sudah dan sedang berjalan di Kabupaten Jembrana dapat dilaporkan pada tabel berikut : Tabel 4.7 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Tahun 2013

N o


Satu an

Volu me

Program pembangunan pake 1 1 draenase dan t gorong-gorong Program pake 2 pengendalian 1 t banjir Sumber data: Bappeda Jembrana 2013


Indikasi biaya

Sumber pendana an/ pembiay aan

SKPD penangg ung jawab

Sumber dokumen perencan aan

Rp 4.777.689.000

APBN Murni

Dinas PU

RKA 2013

Rp 1.348.383.500

APBN Murni

Dinas PU

RKA 2013

Page 4

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 4.8 : Kegiatan pengelolaan drainase yang sedang berjalan Tahun 2012

N o


Satu an

Volu me

Indikasi biaya

Sumber pendanaan / pembiayaa n

SKPD penang gung jawab

Sumber dokume n perenca naan

Pembangunan pake Rp APBD Dinas RKA 1 saluran drainase/ 1 t 1.443.743.980 Kabupaten PU 2012 gorong - gorong Program pake Rp APBD Dinas RKA 2 pengendalian 1 t 663.562.695 Kabupaten PU 2012 banjir Sumber data: Bappeda Jembrana 2012 Untuk program dan kegiatan pengelolaan drainase yang sedang berjalan di tahun 2012 dana bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana dengan kegiatan yaitu pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong dan program pengendalian banjir Sedangkan rencana kegiatan tahun 2013 dana bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana untuk kegiatan pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong dan program pengendalian banjir. SKPD yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dokumen RKA 2012 dan RKA 2013 seperti ditunjukkan tabel 4.7 dan tabel 4.8.

4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Kegiatan untuk peningkatan pengelolaan peningkatan komponen Sanitasi

lingkungan saat ini yang sudah dan sedang berjalan di Kabupaten Jembrana dapat dilaporkan pada tabel berikut :


Page 5

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 4.9 : Rencana Program dan Kegiatan Komponen Terkait Sanitasi Tahun 2013

N o


Sat uan

Volu me

Indikasi biaya

1

Program lingkungan sehat perumahan

pak et

1

Rp 2.779.367.00 0

2

Program pemberdayaan komunitas perumahan

pak et

1

Rp. 248.790.000

Sumbe r SKPD pendan penanggung aan/ jawab pembia yaan APBN, APBD Provinsi Dinas PU , APBD Kabupa ten APBD Kabupa ten

Dinas PU Bappeda PM

Sumber dokume n perenca naan

RKA 2013

dan RKA dan 2013

Sumber data: Bappeda Jembrana 2013 Tabel 4.10 : Kegiatan yang sedang berjalan Rencana Program dan Kegiatan Komponen Terkait Sanitasi Tahun 2012

N o


Sat uan

Vol ume

Indikasi biaya

Program lingkungan pak Rp 1 1 sehat et 1.757.455.700 perumahan Program pemberdayaan pak 2 1 Rp. 167.220.000 komunitas et perumahan Sumber data: Bappeda Jembrana 2012

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD penan ggung jawab

Sumbe r dokum en perenc anaan

APBN, APBD Dinas Provinsi, APBD PU Kabupaten

RKA 2012

Dinas PU

RKA 2012

APBD Kabupaten

Untuk program dan kegiatan komponen terkait sanitasi yang sedang berjalan di tahun 2012 dana bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana, APBD Provinsi dan APBN dengan kegiatan yaitu program lingkungan sehat perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan dimana SKPD yang bertanggung jawab adalah Dinas PU dan Bappeda


Page 6

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana, sesuai dokumen RKA Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 seperti ditunjukkan tabel 4.9 dan tabel 4.10.


Page 7


BAB. V Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Jembrana

5.1. Area Berisiko Sanitasi Pemetaan Kelurahan dan Desa beresiko dilakukan untuk mendapatkan 4 klasifikasi kelurahan, berdasarkan resiko sanitasi. Area beresiko dibagi atas 4 klasifikasi yaitu: • Resiko Sangat Tinggi • Resiko Tinggi • Resiko Sedang • Resiko Rendah Area ‘beresiko sangat tinggi’ adalah Kelurahan/Desa yang dianggap memiliki resiko kesehatan lingkungan yang tinggi karena buruknya kondisi sanitasi. Berdasarkan informasi yang tersedia, kelurahan memiliki potensi resiko terhadap kesehatan. Apabila tidak segera dilakukan intervensi tertentu, akan memperbesar potensi terjadinya kasus kejadian penyakit. Hal ini perlu dibedakan dengan ‘dampak’ yang dinyatakan dengan kasus kejadian penyakit. Oleh karenanya, angka kejadian penyakit seharusnya tidak dijadikan sebagai salah satu indikator untuk penentuan area berisiko tinggi, sebab hal ini akan mencampurkan antara ‘risiko’ dengan ‘dampak’. Membandingkan informasi tentang ‘resiko’ dengan ‘dampak’ yang ada di suatu kelurahan, hasilnya bisa memberikan tambahan informasi berguna tentang penyebab timbulnya kasus penyakit di kelurahan tersebut. Tujuan dari Pemetaan Area Berisiko adalah memetakan area area yang memiliki tingkat resiko sanitasi dan klasifikasi area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas program pembangunan dan pengembangan sanitasi.


Page 1

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 5.1.1 Proses Penentuan Area Berisiko  Data Sekunder  Data Primer  Indikator sebagai variabel  Skoring dan pembobotan  Analisa frekuensi, mean weighted, diskusi kelompok  Alternatif skenario

Pengumpulan Data

Analisa data

Penentuan Area Berisiko

Sedangkan Data Sekunder meliputi :  Populasi, luas area  Jumlah KK miskin  Cakupan pelayanan air minum  Jumlah jamban  Jumlah penderita penyakit  Luas genangan  Jumlah sampah yang terangkut  % wilayah terbangun  Jumlah SPAL Sedangkan Data Primer meliputi :  Persepsi SKPD  Studi EHRA

1. Proses Penentuan Area Beresiko Berdasarkan Data Sekunder Proses penilaian, penetapan dan pemetaan terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap awal, proses penilaian, penetapan, dan pemetaan area berisiko dan penetapan kawasan dilakukan sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini menggunakan data sekunder tahun 2013 sebagai kriteria, sumber dan pembobotan.


Page 2


Draft Area Beresiko  Menyepakati Indikator yang akan digunakan  Menyepakati bobot masing-masing indicator  Menganalisis area beresiko  Menggambarkan dalam peta

Identifikasi Area Tipikal  Identifikasi area tipikal  Menggambarkan dalam peta

Draft jenis penanganan & layanan sanitasi

Penyusunan Penilaian & Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kota

Tabel 5.1 Kriteria, Sumber dan Pembobotan (data sekunder)

No

Data

Sumber

Pembobotan

1 2 3 4 5 6 7

Kepadatan penduduk Angka Kemiskinan Banyaknya penyakit SR dan HU air bersih Jamban keluarga Timbulan sampah Wilayah terbangun

BPS, Kec. Dalam Angka BPS 2008 Dinas Kesehatan PDAM, PU Dinas Kesehatan, PU BLH,DKP BAPPEDA

15% 20% 16% 7% 10% 12% 20%

Setelah kriteria ditetapkan, tahap berikutnya adalah analisis awal atas opsi/pilihan area berisiko menggunakan pendekatan multi criteria analysis dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, transparan, serta kebutuhan sumberdaya manusia dan waktu untuk menganalisis. Dalam menilai pilihan, kinerja setiap kelurahan atas kriteria diberi skor dan pembobotan yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada Tabel Area Beresiko dan Peta Area Beresiko Berdasarkan Data Sekunder.


Page 3

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 5.2 Penentuan Area Berisiko Berdasar Data Sekunder Kabupaten Jembrana


Page 4

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Lanjutan Tabel 5.2 .

Sumber : Data dioleh, Data Sekunder Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana, 2013


Page 5


Gambar 5. 1. Peta Area Beresiko Berdasarkan Data Sekunder.


Page 6

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2. Proses Penentuan Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD SKPD-SKPD terkait di Kab. Jembrana yang tergabung di Pokja Sanitasi Jembrana sebagai perencana dalam

strategi sektor sanitasi yang akan memetakan

kondisi sanitasi Kab. Jembrana saat ini. Penentuan area beresiko ini tidak hanya dilihat dari fasilitas yang ada, cakupan dan penyediaan layanan serta informasi mengenai kelembagaan

dan

keuangan

tetapi

juga

analisis

awal

mengenai

pemetaan

area/kelurahan berisiko. Penilaian area berisiko ini diperlukan untuk pemilihan dan pelaksanaan intervensi-intervensi yang diperlukan oleh pemerintah kota dalam menetapkan usulan prioritas program/kegiatan. Kesalahan untuk menciptakan sebuah proses penentuan area yang menjadi target kegiatan telah banyak menyebabkan pendanaan bagi pembangunan sektor sanitasi tidak dapat digunakan secara efektif bagi area-area yang memiliki tingkat risiko sanitasi tinggi. Ada beberapa alasan, yaitu: 

Pembangunan sanitasi hanya didasarkan pada supply-driven yang membawa dampak rendahnya efektivitas sarana dan prasarana yang terbangun.



Pengambil keputusan tidak waspada terhadap masalah-masalah di luar batas administratif mereka, khususnya dampak secara langsung maupun tak langsung dari masalah sanitasi di wilayah mereka terhadap daerah disekitarnya.



Proses pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan pribadi, atau organisasi, pemberi dana, budaya dan kondisi setempat. Oleh karena itu Persepsi SKPD dalam penentuan area beresiko ini juga

mempertimbangkan fungsi tata ruang (urban function) di masa mendatang. Adapun SKPD yang terlibat dalam penentuan area beresiko adalah sebagai berikut : 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Jembrana



Badan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana



Bagian Pembangunan Setda Kab. Jembrana



Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jembrana



Dinas Kesehatan Kab. Jembrana



Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana


Page 7

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Dalam menilai pilihan, kinerja setiap kelurahan atas kriteria diberi skor dan pembobotan yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada Tabel Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD Kab. Jembrana dan Peta Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD.


Page 8

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 5.2 Penentuan Area Berisiko Berdasar Persepsi SKPD Kabupaten Jembrana


Page 9


Lanjutan….

Sumber : Data dioleh, Data Primer Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana, 2013


Page 10

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Gambar 5. 2. Peta Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD Kabupaten Jembrana


Page 11

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 3. Proses Penentuan Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA Tahap berikutnya adalah penilaian, penetapan dan pemetaan area berisiko dengan menggunakan data EHRA 2013.

Data dari studi EHRA ini memperlihatkan

kondisi fasilitas sanitasi dan air bersih, dan perilaku-perilaku terkait higienitas dan sanitasi yang memiliki resiko pada kesehatan Masyarakat. Studi sanitasi yang diteliti mencakup kondisi kesehatan meliputi; sistem penyedian air bersih, layanan pembuangan sampah, ketersedian jamban dan saluran pembuangan limbah dan perilaku dengan higenitas dan sanitasi meliputi ; cuci tangan pakai sabun, buang air besar, pembuangan kotoran anak dan pembuangan sampah. Pelaksanaan studi EHRA ini dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kab. Jembrana dari unsur Gugus Desa/Kelurahan yang masing-masing Desa/Kelurahan di utus dua orang yaitu dari Sanitarian Puskesmas dan Kader Posyandu. Yang proses penetapan area beresiko dilakukan berdasarkan gambar di bawah ini.

Interpretasi data EHRA  Menyiapkan tabel matriks  Menyepakati parameter dan nilai persentasenya  Mengisi tabel matriks  Melakukan interpretasi

Menyiapkan format analisa area beresiko  Merekam data EHRA ke dalam format rekanan data sekunder

Bahan untuk penetapan area berisiko

Dalam menilai pilihan, kinerja setiap kelurahan atas kriteria diberi skor dan pembobotan yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada Tabel Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA Kab. Jembrana dan Peta Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA.


Page 12

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Grafik 5.1 Grafik Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2013

Tabel 5.3 Katagori Nilai Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2013 Batas Nilai Risiko Total Indeks Risiko Max Total Indeks Risiko Min Interval Katagori Area Berisiko Kurang Berisiko Berisiko Sedang Risiko Tinggi Risiko Sangat Tinggi


Keterangan 214 162 13

Batas Bawah

Batas Atas 162 176 190 204

175 189 203 217

Page 13

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 5.4 Hasil Skoring berdasarkan Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Jembrana 2012

CLUSTER CLUSTER 1 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 4 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 3 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 0 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst CLUSTER 2 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 … dst


NILAI IRS 234

SKOR EHRA 4

227

4

215

3

196

2

203

1

Page 14

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 5.3 Peta Resiko Sanitasi Berdasarkan Studi EHRA Kabupaten Jembrana 2012


Page 15

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 5.1.2 Skoring Kondisi Sanitasi Desa dan Kelurahan Kab. Jembrana Data/informasi baik yang berasal dari data sekunder, studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) tahun 2013, dan persepsi SKPD digunakan sebagai kriteria untuk menentukan pilihan area berisiko. Opsi/pilihan dilakukan terhadap 51 Desa/Kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan. Penilaian awal area berisiko disajikan dalam tabel matriks kinerja. Tabel berikut ini menjelaskan skor yang disepakati berdasarkan data sekunder, persepsi SKPD dan hasil studi EHRA. Selain itu masih perlu ditambahkan dengan skor hasil kunjungan lapangan jika diperlukan. Berdasarkan hasil dari analisa data-data sekunder, persepsi SKPD, dan studi EHRA maka diperoleh data area beresiko yang ada di Kab. Jembrana adalah sebagai berikut: Hasil penilaian terhadap area berisiko untuk Kab. Jembrana telah ditetapkan oleh Pokja Sanitasi Kab. Jembrana setelah membandingkan skor penilaian terhadap data sekunder (Peta 5.1. Peta Area Beresiko Berdasarkan Data Sekunder), persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Peta 5.2. Peta Area Beresiko Berdasarkan Persepsi SKPD),dan hasil data EHRA (Peta 5.3. Peta Area Beresiko Berdasarkan Data EHRA) yang menjadi anggota Pokja Sanitasi. Maka hasil kesepakatan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan pembobotan yaitu untuk persepsi SKPD sebesar 33 %, data sekunder 33 % dan data EHRA 45v% maka di dapat sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1. (Peta 5.4. Peta Area Beresiko Berdasarkan Skor Yang Disepakati), menetapkan 4 (empat) kelurahan yang mempunyai resiko sangat tinggi (Skor 4). Kelurahan-kelurahan tersebut adalah: Desa/Kelurahan Pengambengan, Baler Bale Agung, Tukadaya dan Manistutu Sedangkan untuk kelurahan yang mempunyai resiko tinggi (Skor 3) sebanyak 17 (Tujuh Belas) kelurahan/Desa. Hasil awal identifikasi area berdasarkan kepadatan populasi ini kemudian disesuaikan dengan pemanfaatan detil ruang Kab. Jembrana sebagaimana tercantum dalam RTRW Tahun 2010-2030 untuk mendapatkan hasil akhir klasifikasi tiap kelurahan yang disajikan dalam Tabel 5..5


Page 16

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Tabel 5.5 Area beresiko Kesepakatan Pokja Kabupaten Jembrana

Sumber : Data diolah, Penentuan Area Beresiko Sanitasi Pokja Kab. Jembrana,2013


Page 17

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Peta 5.4 Peta Resiko Sanitasi Berdasarkan Kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 2012


Page 18

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana 5.2 . Posisi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Jembrana 5.2.1 Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini Komponen Air Limbah Domestik Posisi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Jembrana saat ini yaitu internal lemah dan lingkungan mendukung sesuai dengan hasil analisa Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) dan digambarkan pada matrik di bawah ini : Gambar 5.2.1 Posisi Pengelolaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

5.2.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini Komponen Persampahan Posisi pengelolaan persampahan Kabupaten Jembrana saat ini yaitu internal memiliki peluang dan lingkungan mendukung sesuai dengan hasil analisa Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) dan digambarkan pada matrik di bawah ini :


Page 20


Gambar 5.2.2. Posisi Pengelolaan Komponen Persampahan

5.2.3 Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini Komponen Drainase Lingkungan Posisi pengelolaan drainase saat ini di Kabupaten Jembrana yaitu internal lemah dan lingkungan kurang mendukung sesuai dengan hasil analisa Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) dan digambarkan pada matrik di bawah ini :


Page 20


Gambar 5.2.3. Posisi Pengelolaan Sanitasi Komponen Draenase

5.2.4. Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini Komponen Promosi Higiene Sanitasi (Prohisan) Tatanan Rumah Tangga Posisi pengelolaan komponen promosi higiene sanitasi (Prohisan) tatanan rumah tangga di Kabupaten Jembrana saat ini yaitu internal sangat berpeluang dan lingkungan mendukung sesuai dengan hasil analisa Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) dan digambarkan pada matrik di bawah ini :


Page 20

2013 Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana Gambar 5.2.4. Posisi Pengelolaan Komponen Promosi Higiene Sanitasi (Prohisan) dalam Tatanan Rumah Tangga


Page 20

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents