BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN Profil Sanitasi Wilayah

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 BAB 3:

Profil Sanitasi Wilayah

PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran yang terbangun pada setiap manusia sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan - kegiatan kesehatan yang berlangsung dalam masyarakat, sedangkan PHBS di rumah tangga adalah suatu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mereka memahami, berkeinginan dan mampu melaksanakan Perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat tersebut, Promosi PHBS sebagai salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada penyampaian informasi tentang kesehatan guna penanaman pengetahuan tentang kesehatan sehingga tumbuh kesadaran untuk hidup sehat perlu lebih ditingkatkan dan digalakkan lagi pelaksanaannya. Penerapan PHBS di lapangan/masyarakat biasanya dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan kesehatan dasar dan juga penyuluhan – penyuluhan kesehatan. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak hanya menitik-beratkan pada sebuah proses penyadaran masyarakat atau pemberian serta peningkatan pengetahuan dasar masyarakat tentang kesehatan lingkungan semata, akan tetapi di dalamnya terdapat suatu usaha untuk dapat lebih memfasilitasi masyarakat dalam rangka perubahan perilaku dan tingkat kesadaran kesehatan yang ada di mereka sendiri. Kegiatan PHBS yang telah dilaksanakan dan yang akan dikembangkan pelaksanaannya oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Bintan ada 8 kegiatan seperti berikut ini : 1. Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga. 2. Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan. 3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat. 4. Peningkatan dan Pemantapan Penyelenggaraan Akselerasi Desa Sehat. 5. Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 6. Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 7. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat. 8. Kawasan Tanpa Asap Rokok. Di dalam Program PPSP Kabupaten Bintan tahun 2014 pelaksanaan PHBS hanya difokuskan pada dua tatanan yaitu : Tatanan Rumah Tangga dan Tatanan Sekolah.

KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

54

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 3.1

Wilayah Kajian Sanitasi

Peta 3.1 : Wilayah Kajian Sanitasi

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan 2014 KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 3.1.1 Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Bintan 3.2

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

Perilaku sehat merupakan pilar utama untuk mencapai Indonesia Sehat, karena dengan terwujudnya perilaku sehat, maka kedua pilar lainnya yaitu lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat akan berkembang menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, promosi kesehatan di Indonesia saat ini dan kedepan diarahkan untuk mempercepat pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di tatanan Rumah Tangga dan Sekolah). Pembinaan PHBS di rumah tangga merupakan salah satu upaya strategis untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar hidup bersih dan sehat. Pembinaan PHBS di rumah tangga juga ditujukan untuk mempercepat terwujudnya rumah tangga sehat sebagai salah satu indikator pembentukan desa sehat. Sementara itu, dari indikator pembentukan desa sehat dilakukan penilaian melalui studi penilaian resiko kesehatan lingkungan. Kondisi kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan kondisi keseharian masyarakat suatu daerah dalam memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya dimana dipengaruhi oleh perilaku dan kebiasaan sehari-hari dalam mengelola kesehatan lingkungannya. Tingkat kualitas kesehatan lingkungan akan mempengaruhi produktifitas sumber daya manusia dan tentunya berkaitan erat dengan sendi-sendi kehidupan dalam kegiatan di kehidupan masyarakat. Kondisi lingkungan yang sehat dikaitkan dengan pencapaian rumah sehat, kepemilikan sarana prasarana sanitasi dasar, tempat-tempat umum, serta akses masyarakat terhadap air bersih di wilayah Kota Blitar. Kesemuanya dapat dirangkum dalam dua topik utama sebagai dasar awal penanaman sikap dan perilaku yang mengarah pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu dalam kebiasaan yang ditanamkan dalam Tatanan Rumah Tangga dan Tatanan Sekolah. 3.2.1

Tatanan Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam tatanan rumah tangga merupakan pendekatan paling dasar dalam kehidupan masyarakat dimana rumah tangga merupakan satuan terkecil yang didalamnya terdapat keluarga dimana anggota keluarga didalamnya memiliki kebiasaan dan kepribadian yang berbeda-beda. Maka untuk menanamkan suatu kebiasaan yang akan menjadi sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya merupakan hal yang sangat mudah dilakukan ada didalam keluarga, dimana pendidikan kebiasaan yang membentuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini dapat ditanamkan sejak usia dini. Adapun peran pendidikan PHBS dalam tatanan rumah tangga ini banyak diperankan oleh ibu. Sifat dasar KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

56

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 seorang ibu dalam memelihara kesehatan lingkungan dalam tatanan rumah tangganya akan membentuk suatu rumah yang sehat dan mempengaruhi kondisi kesehatan anggota keluarga didalamnya. Rumah sehat disini adalah bangunan rumah tangga yang memiliki beberapa kriteria termasuk didalamnya adalah kepemilikan jamban yang sehat, ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah. Sirkulasi udara yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai, dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Penggunaan air bersih ini diklasifikasikan berdasarkan studi Environmental High Risk Assesment (EHRA) dalam penggunaannya untuk beberapa keperluan, meliputi : untuk keperluan minum, memeasak, cuci piring dan gelas, cuci pakaian, dan gosok gigi. Sedangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam kehidupan tatanan rumah tangga juga diukur dari indikator kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang juga dalam studi EHRA dilakukan dan dianalisa prosentase dan pengaruhnya terhadap hygiene lingkungan masyarakat. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun dalam PHBS diklasifikasikan berdasarkan studi EHRA bahwa dilakukan di lima waktu penting, yaitu : untuk mandi, memandikan anak, menceboki pantat anak, mencuci tangan sendiri, mencuci tangan anak, mencuci peralatan dan mencuci pakaian. Survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan Environmental Health Risk Assesment (EHRA) yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 10 desa (20 %) dari perhitungan penetapan klaster atas 51 desa/kelurahan. Unit sampling utama adalah RT (Rukun Tetangga) yang dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total RT dalam setiap Desa/Kelurahan minimal 40 responden. Yang menjadi responden dalam EHRA tahun 2014 adalah ibu atau anak perempuan yang sudah menikah. Dan dari studi EHRA yg sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa indeks resiko tertinggi sebagai berikut : 1. Persampahan 2. Sumber air 3. Air Limbah Domestik 4. Genangan Air 5. Perilaku hidup bersih dan sehat EHRA adalah studi yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (interview) dan 2) pengamatan (observation). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang dipilih secara kolaboratif oleh Pokja Sanitasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan . Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survey. Sebelum turun ke lapangan, para sanitarian dan enumerator diwajibkan mengikuti pelatihan enumerator selama 1 (satu) hari. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar wawancara dan pengamatan; pemahaman tentang KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

57

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 instrumen EHRA; latar belakang konseptual dan praktis tentang indikator-indikator; uji coba lapangan; dan diskusi perbaikan instrumen. Unit sampling utama (Primary Sampling) adalah RT (Rukun Tetangga).Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total RT dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survey.Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden.Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah 40 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu atau anak yang sudah menikah, dan berumur antara 18 s/d 60 tahun. Panduan wawancara dan pengamatan dibuat terstruktur dan dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30-45 menit. Untuk mengikuti standar etika, informed consent wajib dibacakan oleh sanitarian sehingga responden memahami betul hak-haknya dan memutuskan keikutsertaan dengan sukarela dan sadar. Pekerjaan entri data dikoordinir oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bintan . Sebelum melakukan entri data, tim data entri terlebih dahulu mengikuti pelatihan singkat data entry EHRA yang difasilitasi oleh Tim Fasilitatoryang telah terlatih dari PIU Advokasi dan Pemberdayaan. Selama pelatihan itu, tim data entri dikenalkan pada struktur kuesioner dan perangkat lunak yang digunakan serta langkah-langkah untuk uji konsistensi yakni program EPI Info dan SPSS. Untuk quality control, tim spot check mendatangi 5% rumah yang telah disurvei. Tim spot check secara individual melakukan wawancara singkat dengan kuesioner yang telah disediakan dan kemudian menyimpulkan apakah wawancara benar-benar terjadi dengan standar yang ditentukan. Quality control juga dilakukan di tahap data entri. Hasil entri di recheck kembali oleh tim Pokja PPSP.  CTPS

Gambar 3.1. Grafik CTPS di Lima Waktu Penting

Sumber : Studi EHRA Kab. Bintan tahun 2014


58

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Dari grafik 3.1 diatas untuk cuci tangan pakai sabun di lima waktu penting sebanyak 83% tidak melakukan cuci tangan pakai sabun , dan sebanyak 17% melakukan CTPS di lima waktu penting. Kebiasaan CPTS belum sepenuhnya dilakukan masyarakat hanya pada waktu mandi yang lebih diutamakan menggunakan sabun. Sedangkan untuk empat kegiatan lainnya memandikan anak, menceboki anak, mencuci tangan sendiri, mencuci tangan anak, mencuci peralatan dan mencuci pakaian perlu mendapat penyuluhan secara continue.  BABS

Gambar 3.2.Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABS


Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bintan, periklaku Buang Air Besar Sembarangan masih dilakukan oleh 60% hanya 40% masyarakat Kabupaten Bintan yang sudah tidak melakukan praktek BABS.  Sumber Air Minum

Gambar 3.3.Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air)


Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten/Kota masih ada sekitar 28% masyarakat yang pengelolaan air minumnya memiliki potensi


59

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 tercemar pada saat penanganan air maupun pada wadah penyimpanan air minum. Sementara 72% masyarakat sudah aman dalam pengelolaan air minum.  Pengelolaan Sampah Gambar 3.4. Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga 10%

90%

Ya memilah sampah Tidak melakukan pemilihan sampah

Sumber : Studi EHRA Kab. Bintan tahun 2014 Berdasarkan hasil EHRA diketahui hanya 10% saja yang sudah melakukan pengolahan sampah, sebagian besar masyarakat belum pengolahan sampah.


60

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014  Persentase Pencemaran SPAL Gambar 3.5. Grafik Pencemaran SPAL

Sumber : Studi EHRA Kab. Bintan tahun 2014 Berdasarkan hasil studi EHRA diketahui bahwa masyarakat Pada gambar 3.5 maka diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Bintan atau sebesar 61% sudah mengelola air limbah, dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci tangan dengan benar. 3.2.2

Tatanan Sekolah

PHBS di tantanan Institusi Pendidikan adalah upaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi guru/dosen dan karyawan maupun peserta didik dilingkungan institusi pendidikan untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya masing-masing. Selain itu mereka juga diharapkan dapat meneruskan proses pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya masing-masing. Penyediaan wastafel, pemasangan keramik, dan pembangunan toilet siswa yang terpisah antara laku-laki dan perempuan hanya beru dilakukan KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

61

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 pada sekolah perkotaan yang dekat dengan pusat pemerintahan. Sedangkan pada tingkat perdesaan prasarana kebersihan ini masih dalam kondisi seadanya. Peranan petugas kebersihan sekolah juga menjadi salah satu faktor suksesnya pemeliharaan kebersihan sekolah. Adanya pelajaran Pendidikan Kesehatan di sekolah di tingkat pendidikan Sekolah Dasar juga memberikan pengetahuan kepada siswa untuk melaksanakan PHBS di sekolah. Permasalahan spesifik dan paling prioritas yang ada di wilayah Kabupaten Bintan saat ini : • Jumlah jamban/WC • Air bersih • Sarana cuci tangan • Warung sekolah yang bersih Untuk PHBS tatanan sekolah di Kabupaten Bintan masih sebatas mengkampayekan Cuci Tangan Pakai Sabun ditingkat sekolah dasar. Permasalahan spesifik dan paling prioritas yang dihadapi adalah kemauan dan kesadaran siswa/siswi untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum jajan maupun makan yang masih rendah Pada umumnya sekolah belum melakukan proses pengolahan sampah, Pengelolaan hanya di kumpulkan dan dibakar, dan sebagian kecil saja sekolah yang sudah melakukan proses pengolahan sampah. Pada fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan, tidak seluruhnya mendapatkan pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) langsung. Akan tetapi secara keseluruhan masing-masing sekolah sudah mempunyai sumur gali sebagai sarana air bersih. Jumlah toilet guru dan murid yang ada pada masingmasing sekolah secara keseluruhan sudah ada, akan tetapi belum begitu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dari keseluruhan dari jumlah guru dan murid yang ada. Sarana cuci tangan yang dimanfaatkan untuk mencuci tangan yang dikhususkan untuk siswa dan siswi disekolah secara keseluruhan belum ada, masih ada beberapa sekolah yang belum mempunyai sarana cuci tangan. Begitu juga dengan ketersediaan sabun sebagai alat yang digunakan untuk mencuci tangan, secara keseluruhan tidak semua sekolah yang menerapkannya. Masing-masing sekolah yang sudah mempunyai toilet dibersihkan oleh siswa dan siswi di sekolah itu sendiri, bahkan ada juga sekolah yang menggunakan tenaga pesuruh untuk membersihkannya. Dari jumlah data yang telah diperoleh bahwa untuk kondisi fasilitas sanitasi di sekolah yang mencakup SD/MI serta kelengkapan sarana toilet dan tempat cuci tangan dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini : Secara keseluruhan, diwilayah Kabupaten Bintan siswa dan siswi di sekolah mendapatkan pengetahuan tentang higiene dan sanitasi diberikan pada saat penyuluhan tertentu dan pada saat mata pelajaran pendidikan jasmani dan KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

62

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 kesehatan diberikan. Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah Dasar/MI Jumlah Siswa Jumlah Guru No

Status Sekolah

Jumlah

Dasar

Sekolah L

1 2

Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar

Swasta 3 MI Negeri 4 MI Swasta Total

P 8450

Sumber Air Bersih *)

PDAM SPT/PL

Toilet Guru**)

SGL

T

L/P

L dan P

T

L/P

L dan P

tangan T

Y

Drainase

sampah

L

P

T

Y

T

Y

T

608

615 -

-

-

-

116 -

-

210 -

-

-

-

-

-

-

-

8444

3

175

145

16

17 -

-

-

-

6-

-

3-

-

-

-

-

-

-

-

2

111

112

12

18 -

-

-

-

4-

-

2-

-

-

-

-

-

-

-

192

223

18

8922 8930

654

5

32 682

0

-

-

0

5-

0

0

-

131

5-

0

0

-

220

0

-

-

0

0

Sumber : Tim Pokja PPSP 2014

Tabel 3.2: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) % Sangat Baik

Kondisi Sarana Sanitasi

% Kurang Baik

% Baik

1

Toilet Guru

-

90

10

2

Toilet Siswa

-

85

15

3

Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

4

Sarana Air Bersih

5

Pengelolaan Sampah

6

Saluran Drainase

7

Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi

8

Pendidikan Higiene dan Sanitasi

-

Tabel 3.3 PHBS terkait sanitasi pada Sekolah Dasar /MI Kondisi Sarana Sanitasi

% Sangat Baik

% Baik

% Kurang Baik

1

Toilet Guru

-

90

10

2

Toilet Siswa

-

85

15

3

Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

-

-

-

4

Sarana Air Bersih

-

-

-

5

Pengelolaan Sampah

-

-

-

6

Saluran Drainase

-

-

-

7

Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi

-

-

-

8

Pendidikan Higiene dan Sanitasi

-

-

-

No

Saluran

Pengolahan

87

97

No

Fas

Fas. Cuci

Toilet Siswa***)


63

0

0

0

0

0

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014

3.3

Pengelolaan Air Limbah Domestik Air limbah (buangan) dapat didefinisikan sebagai air yang mengandung bahan pencemar fisik, biologi, atau kimia. Air buangan kota berasal dari kegiatan rumah tangga atau domestik dan dari kegiatan industri. Kedua air buangan ini harus ditangani secara terpisah karena karakteristiknya berbeda, dimana air buangan industri memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Air buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan pengolahan. Tingkat pengolahan yang akan diterapkan tergantung pada kualitas air buangan, yang erat kaitannya dengan jenis-jenis sumber air buangan tersebut. Pengolahan yang dilakukan terhadap air buangan dimaksudkan agar air buangan tersebut dapat dibuang ke badan air penerima menurut standar yang diterapkan, yaitu standar aliran (stream standard) dan standar efluen (effluent standard) (lihat Kep-02/MENKLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan). Pengelolaan limbah manusia, khususnya limbah air bekas dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga atau memanfaatkan fasilitas umum seperti MCK umum. Sistem yang digunakan adalah on-site (setempat). Untuk permukiman penduduk yang berada di tepian sungai, pada umumnya memanfaatkan sungai untuk keperluan mandi, cuci dan buang air. Biaya pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah meningkat dengan cepat begitu konsumsi meningkat. Merencanakan hanya satu sisi penyediaan air tanpa memperhitungkan biaya sanitasi akan menyebabkan kota berhadapan dengan masalah lingkungan dan biaya tinggi yang tak terantisipasi. Di Kabupaten Bintan pengelolaan air limbah masih dilakukan secara individual oleh penduduknya. Pengelolaan secara komunal maupun sistem perpipaan masih belum dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh swasta. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Bintan yang hampir semua kota-kotanya masih belum terlalu padat dan pola pemukiman penduduk yang menyebar. Kota-kota di Kabupaten Bintan sebagian besar masih berupa ibukota kecamatan dengan skala kota kecil yang kepadatan penduduknya masih belum tinggi. Sarana sanitasi secara on site yang dimiliki tiap keluarga pada umumnya tidak dilakukan pengurasan secara berkala, pengurasan dilakukan apabila terjadi penyumbatan dan ada gangguan serta kelebihan muatan, dan yang dilakukan lebih banyak menggunakan secara manual (tanpa truck tinja). Setiap rumah tangga di suatu kawasan disyaratkan memiliki MCK dengan tangan tangki septik dan bidang peresapan. Setiap tangki septik yang telah penuh oleh kotoran tinja harus dipompa keluar dan dimasukkan ke dalam tangki truk tinja untuk kemudian diangkut ke IPLT. Layanan truk pengangkut tinja ini lazimnya ditangani KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

64

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 oleh pemerintah.Pengambilan kotoran tinja dari tangki septik ini dimaksudkan agar "effluents" dari tangkiseptik tersebut tidak dibuang oleh masyarakat langsung ke saluran drainase kota terdekat,sebab effluent tersebut berkemungkinan masih mengandung bakteri pathogen yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan disekitarnya. Apabila masyarakat menggali sumur dalam sebagai sumber air bersih, maka bakteri pathogen yang berasal dari effluent tangki septik tersebut dapat masuk kedalamnya. Oleh karena itu selalu disyaratkan untuk pembuatan rumah tinggal agar jarak minimum tangki septik atau saluran drainase kota minimal 15 m. Berdasarkan pengalaman, kenyataan di lapangan dan penelitian bakteriologi membuktikan bahwa cubluk sistem lama berbahaya bagi kesehatan dan menganggu. Para ahli sanitasi sepakat bahwa semua sistem pembuangan air limbah/kotor harus dilengkapi tangki septik. Pada tangki tersebut limbah ini diubah menjadi gas dan cairan melalui aksi bakterianaerobic, yang kemudian menjadi tidak berbahaya. Sistem pengelolaan air limbah yang dipergunakan oleh penduduk di Kota Bintan hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu penduduk yang berada dipusat kota yang telah menggunakan Septik Tank (Tanki Septik) sebagai media pembuangan air limbah. Sedangkan sebagian besar dari penduduk kota pembuangan air limbah selain kotoran manusia (tinja) disalurkan ke lahan-lahan yang lebih rendah tanpa pembuatan saluran air limbah yang memenuhi kriteria kesehatan serta sebagian lagi langsung disalurkan ke sungai. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) yang memenuhi kriteria sehat adalah dengan sistem pembuangan air limbah melalui septik tank dengan bidang resapan. Permasalahan prioritas yang dihadapi terkait dengan pengelolaan air limbah domestik pada umumnya masyarakat di Wilayah Kabupaten Bintan tidak mempunyai SPAL yang memadai, bahkan tidak punya SPAL sama sekali. 3.3.1

Kelembagaan

Tabel 3.4: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA


65

Swasta

Masyarakat

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014  Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik  Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)  Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)  Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)  Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN  Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja  Mengelola IPLT dan atau IPAL  Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja  Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Sumber:Pokja PPSP Kabupaten Bintan 2014


66

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Dari Hasil Studi Tim Pokja PPSP Kabupaten Bintan terhadap Pengelolaan air limbah pada Badan Lingkungan Hidup, diketahui belum ada dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik. Tabel 3.5: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Bintan Ketersediaan Substansi

Ada (Sebutkan)

Pelaksanaan Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

AIR LIMBAH DOMESTIK  Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik 



 Retribusi penyedotan air limbah domestic  Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Sumber:Pokja PPSP Kabupaten Bintan Tahun 2014 KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

67

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan

Peningkatan kondisi dan tingkat pelayanan sektor limbah manusia dari pemukiman perlu diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah penduduk yang masih membuang tinja ditempat terbuka dan mengurangi penyebar an penyakit yang ditularkan melalui air (Water Borne Diseases).Untuk meningkatkan kondisi dan tingkat pelayanan tersebut perlu ditunjang dengan membangun fasilitas MCK, jamban keluarga, jamban jamak, dan pengadaan truck tinja untuk menguras lumpur yang sudah tua pada tangki septik yang ada.Pembangunan fasilitas sanitasi merupakan stimulan, yang selanjutnya akan dicontoh, serta dibiayai dan dikelola oleh masyarak at. Di Kabupaten Bintan, kegiatan limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat bersumber dari WC sentor, jamban helikopter, tempat cuci piring, tempat pembuangan air cucian dan mandi. Seperti halnya black water yang dihasilkan oleh rumah tangga tertentu yang disalurkan langsung dan mengendap di tanah dimana saluran penampungan itu berada. Pada wilayah semi perkotaan yang terdapat di Kecamatan Bintan, limbah domestik dari masyarakat disalurkan ke penampungan awal/tangki septik kemudian diangkut dan disedot oleh mobil tinja berhubung jenis dari tangki septik yang dibangun sifatnya permanen, sehingga limbah (black water) yang ada tidak dapat mengendap/diolah langsung oleh tanah. Selain itu, limbah domestik (black water) yang kelompok penggunanya tanpa ada sarana sanitasi atau jamban helikopter membuang langsung kotorannya kesungai dan ada juga yang membuang kotorannya langsung ke pekarangan belakang rumah/kebun. Pada wilayah tertentu dibagian desa masih terdapat masyarakat yang membuang limbah cuciannya langsung ke tanah tanpa ada saluran pembuangan. Sementara itu, ada juga masyarakat yang membuang limbah air cucian ke laut dan sungai.


68

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014  Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja (Studi EHRA)


Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Bintan terbesar mengunakan tangki septic sebesar 64 %, tidak tahu sebesar 13 %, lalu cubluk atau lobang tanah sebesar 1 %, ke sungai 19,5 %, pipa sewer 2 % dan langsung ke drainase 1%. Untuk pipa sewer yang terdapat pada grafik di atas berupa sarana sanitasi system komunal seperti SANIMAS yang tersedia di beberapa desa di kabupaten Bintan.


69

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Gambar 3.7: Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman


Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa tidak semua tanki yang dimiliki masyarakat aman masih ada 35% merupakan tanki septik suspek tidak aman. Hal ini dikarenakan tanki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun dan belum pernah dikuras. Gambar 3.8 : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik Input

User Interface

Pengumpulan dan Penampungan/Pen golahan Awal

Pengangkutan

(Semi pengolahan akhir terpusat)

Pembuangan/Daur Ulang

AIR LIMBAH DOMESTIK B L AC K + GR EY W AT ER


AIR LIMBAH DOMESTIK


BLACK + GREY WATER



Sumber : Pokja PPSP 2014


70

Laut

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Tabel 3.6: Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota

Sarana tidak layak BABS*

No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

 ke

(ii)

Offsite System

Onsite System Individual

(iii)

Kawasan terpusat

Berbasis Komunal

Cubluk, Tangki septik tidak aman**

Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK umum /Jamban Bersama

MCK++

Tangki Septik Komunal

IPAL Komunal

Sambungan Rumah

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(KK)

(i)

Sarana Layak

/

* Yang termasuk BABS: (i) mempunyai jamban keluarga (individual) tanpa tangki septik (black water disalurkan badan air atau lingkungan; (ii) BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb.



** Aman: sesuai kriteria SNI 

Tabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

No

Jenis

Satuan

(i)

(ii) Sistem Onsite Berbasis komunal IPAL Komunal - MCK ++ Tangki septik komunal Truk Tinja IPLT : kapasitas Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusat

(iii)

1

2 3 4

Jumlah/

Kondisi

Kapasitas

Berfungsi

(iv)

(v)

unit unit unit unit M3/hari


71

Tdk berfungsi (vi)

Keterangan (vii)

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 -

kapasitas sistem

M3/hari

IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

Peta 3.2: Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestic

3.3.3

Peran Serta Masyarakat

Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat*)

No

Nama Program/Kegiatan

Pelaksana/PJ

Lokasi

Tahun Program/kegiatan **)

Penerima manfaat***) L

Jumlah Sarana

P

Kondisi Sarana Saat Ini ****) Berfungsi

Tidak Berfungsi

Total

Tabel 3.9: Pengelolaan Sarana Air Limbah domestik oleh Masyarakat

Pengosongan Tahun Biaya operasi Pengelola tangki Jenis No Sarana Lokasi dan septik/IPAL Sarana Dibangun pemeliharaan Lembaga Kondisi Waktu Layanan

3.3.4

Komunikasi dan Media

Gambar 3.9 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kab/Kota

3.3.5

Peran Swasta


72

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Tabel 3.10: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten/Kota

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Jenis Tahun mulai kegiatan/ operasi/ Kontribusi Berkontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan kegiatan Sanitasi air limbah bersumber dari APBD dan sudah dijalankan dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2011, jumlah investasi air limbah sebesar Rp. 88.926.600,-, Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp.198.464.800,- dan tahun 2013 menjadi sebesar Rp.2.064.600.950. Tabel 3.11: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi air limbah domestik No

1

Komponen

Belanja (Rp)

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata Pertumbuhan (%)

Air Limbah (1a+1b)

1.a Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam 1.b APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan 1.c infrastruktur terbangun

88.929.600 198.464.800

2.064.600.950

40.000.000 100.000.000

1.000.000.000

Sumber : APBD Kabupaten Bintan diolah Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah No

SKPD

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2009

2010

2011

2013

405.636.000 439.068.000 529.980.000 528.976.800 528.976.800 405.636.000 439.068.000 529.980.000 528.976.800 528.976.800


2012

73

Pertumbuhan (%)

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Bintan Tahun 2014

3.3.7 Permasalahan mendesak Beberapa permasalahan mendesak terkait kondisi air limbah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Permasalahan mendesak

No 1 2 3

Permasalahan Mendesak Belum ada PERDA yang mengatur permasalahan air limbah Manajemen air limbah belum optimal Kurangnya sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten bintan 2014

3.4

Pengelolaan Persampahan Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan besar berada pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) serta Badan Lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Bintan. Wilayah pelayanannya belum mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan, dikarenakan ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bintan yang terletak di luar pulau Bintan seperti Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan dan wilayah-wilayahnya jauh dari pusat kecamatan. Untuk Melayani Pengelolaan Sampah di Kecamatankecamatan tersebut DKPP mengerahkan Tim Kebersihan yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan pada setiap Kecamatan, Namun dikarenakan jumlah petugas yang yang masih kurang sehingga ada beberapa Desa yang masih belum tersentuh oleh layanan persampahan. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan dapat di bagi menjadi 4 tahap pengelolaan yakni: a. Kegiatan Penyapuan Jalan. b. Pengumpulan Sampah Dari Sumber Sampah. c. Pengangkutan Sampah. d. Tempat Pembuangan Akhir.


74


Kelembagaan

Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan sampah (limbah padat) adalah Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman bersama Badan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan. Tabel 3.14: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI


Swasta

Masyarakat

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target

√ √ √

PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

√

√ √ √

 Membangun sarana TPA

√

 Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS

√

 Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

 Mengelola TPA

√

 Melakukan pemilahan sampah*


75

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 √

 Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

√

PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

√ √ √

MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√ √

√

Sumber :Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, 2013


76

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Tabel 3.15: Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Bintan Ketersediaan

Substansi

Ada (Sebutkan)

PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah




Keterangan


RPJM

UU No 18 Thn 2008

Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat UU No 18 Thn 2008 dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat

Perda No 12 Thn 2012

√

usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, Perda No 12 Thn 2012

√

sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit

menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA,

Tugas dan Fungsi DKPP dan

pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu

Perda No 12 thn 2012

√

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan

√

sampah 

Retribusi sampah atau kebersihan

Perda No 12 Thn 2012 dan

√

Perda No 69 thn2010

Sumber : Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman, 2014 Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Bintan Volume Terlay ani No

Nama Kecamatan /

Jumlah

Timbulan

Kelurahan

Penduduk

Sampah

(orang)

(M3)

1 Kecamatan Gunung Kijang

3R (%)

Institusi Pengelola (M3))

(%)

Tidak Terlay ani

TPA

(M3))

(%)

9,118

26

24,28

6,2

47,00

12

2 Kecamatan Bintan Timur

36,297

102

12,64

12,85

57,07

58 56,08

3 Kecamatan Bintan Utara

20,913

59

18,79

4 Kecamatan Teluk Bintan

8,65

24

4,834

(M3))

(%)

(M3))

53,00

14

42,93

44

11

81,21

48

82,58

20

17,42

4

14

66,49

9

33,51

5

11,302

32

82,16

26

17,84

6

16,757

47

70,33

33

29,67

14

8 Kecamatan Toapaya

7,643

21

65,42

14

34,58

7

9 Kecamatan Mantang

3,737

10

66,90

7

33,10

3

8,153

23

65,71

15

34,29

8

5 Kecamatan Tambelan 6 Kecamatan Teluk Sebong 7

KecamatanSeri Kuala Lobam

10 Kecamatan Bintan Pesisir

14,02

3

Sumber : Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman, 2014


77

57



Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Bintan juga dikaitkan dengan kualitas pelayanan dan jumlah sarana pengangkutan sesuai dengan prioritas karena keterbatasan sumberdaya dari pengelola persampahan, yaitu: 1. Wilayah dengan pelayanan intensif seperti jalan protokol, atau pusat kecamatan. 2. Wilayah dengan pelayanan sedang, misalnya daerah komersil dan permukiman teratur. 3. Wilayah dengan pelayanan rendah, misalnya daerah permukiman padat dan tidak teratur. 4. Wilayah tanpa pelayanan, terutama untuk daerah pulau yang jauh dari pusat kecamatan. Manajemen persampahan Kabupaten Bintan sudah mempunyai kekuatan dan dasar hukum yang diperdakan sendiri dalam pengaturannya. Seperti dalam pembentukan organisasi, ketertiban masyarakat dan sebagainya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat mengikuti pola penanganan sampah yang sesuai dengan tujuan program yaitu mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Perilaku Masyarakat di Kabupaten Bintan yang berada di pesisir juga sering membuang sampah rumah tangga kelaut, Hal ini mesti ditangani dengan memberikan arahan kepada masayarakat pesisir agar mau ikut menjaga lingkungan tempat tinggal agar menjadi bersih dan sehat.


78

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Gambar 3.10 :Grafik Pengelolaan Sampah


Grafik memperlihatkan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan hasil studi EHRA hanya sebesar 26,4% yang dinilai cukup baik antara lain : 1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 25,3%. 2. Dikumpulkan oleh pendaur ulang sebesar 0,8%. 3. Dibuang ke lubang dan ditutup tanah sebesar 0,3% Sebagian besar belum mengelola sampahnya dengan baik atau sebesar 73,6% yang antara lain : 1. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 1,8%. 2. Di bakar sebesar 55 %. 3. Dibuang ke sungai/danau/kali/laut sebesar 15,3%. 4. Dibuang kedalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebesar 1,5%.


79

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Gambar 3.11:Grafik Pengangkutan Sampah

Sumber: Studi EHRA Kabupaten Bintan Tahun 2014

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa layanan persampahan Pengumpulan dan Penampungan (Semi) Pengolahan dikabupaten Bintan sudah berjalan cukup Pengangkutan baik yaitu diangkut beberapa kali dalam Input User Interface Penampungan/Peng Pembuangan/Daur Ulang Kode/Nama Aliran Sementara (TPS) Akhir Terpusat olahan Awal seminggu oleh petugas sebesar 33% dan diangkut tiap hari sebesar 67%. Pengumpulan dan Penampungan Penampungan/Peng Pembakaran Sementara (TPS) Gambar 3.12: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Sampah oleh olahan Awaldan Pengumpulan Penampungan Masyarakat Input User Interface Penampungan/Peng Pengumpulan dan Sementara (TPS) Penampungan olahan Awal dan Input User Interface Penampungan/Pen Pengumpulan Input

Input

User Interface

User Interface

Penampungan/Peng golahan Awal Pembakaran olahan Awal Sampah oleh

Sementara(TPS) Penampungan Sementara (TPS)

Pembakaran Pembakaran Pengumpulan dan Sampah Oleh oleh User Sampah Interface Penampungan/Peng Pembakaran Masyarakat Rumah tangga Masyarakat olahan Awal Sampah oleh

InputSampah

Penampungan Sementara (TPS)

(Semi) Pengolahan Aliran Persampahan Pembuangan/Daur Ulang Kode/Nama Aliran AP 1 Akhir Terpusat Pengangkutan (Semi) Pengolahan Pembuangan/Daur Ulang Kode/Nama Aliran Akhir Terpusat (Semi pengolahan Pembuangan/Daur Pengangkutan Kode/Nama Aliran Pengangkutanakhir terpusat) Ulang Aliran Persampahan (Semi) Pengolahan Pembuangan/Daur Ulang Kode/Nama Aliran Aliran Akhir Terpusat AP 1Persampahan APPersampahan 2 Aliran AP 1 Pengangkutan (Semi) Pengolahan Aliran Persampahan 1 Akhir Terpusat

Aliran Persampahan AP 1

Pembuangan/Daur Ulang Kode/Nama Aliran

Masyarakat


Pembakaran Sampah oleh Masyarakat

Aliran Persampahan AP 2 Aliran Persampahan Aliran Persampahan AP 2 AP 2

Aliran Persampahan AP3


Tempat Sampah

Aliran Persampahan 2

SAMPAH

SAMPAH

Masyarakat

SAMPAH SAMPAH SAMPAH

Pengangkutan

Persampahan

SUNGAI Lain-Lain

Aliran Persampahan AP3

Dikumpulkan oleh Kolektor

Sungai/Laut Lahan SUNGAI

Kosong

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Bintan 2014


80

LAHAN KOSONG

Aliran Persampahan Aliran Persampahan AP3 AP3 Aliran Persampahan Aliran Persampahan AP3 AP4

AliranAliran Persampahan Persampahan LAHAN SUNGAI Aliran Persampahan 3 AP5 AP4 KOSONG Aliran Persampahan SUNGAI Aliran Persampahan AP4 SUNGAI

AliranAP4 Persampahan Aliran Persampahan LAHAN Aliran Persampahan 4 AP5 AP4 KOSONG

Aliran Persampahan LAHAN Aliran Persampahan LAHAN AP5

AliranKOSONG Persampahan AP5 KOSONG

AP5

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Tabel 3.15: Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Bintan Ketersediaan

Substansi

Ada (Sebutkan)




Keterangan


PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan

RPJM

UU No 18 Thn 2008

pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat UU No 18 Thn 2008 dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat Perda No 12 Thn 2012 sampah di hunian rumah, dan membuang ke

√

TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah,

Perda No 12 Thn 2012

√

Tugas dan Fungsi DKPP dan Perda No 12 thn 2012

√

menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah 

Retribusi sampah atau kebersihan

√ Perda No 12 Thn 2012 dan Perda No 69 thn2010

√

Sumber:Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Tahun 2014 Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Bintan Volume Terlay ani No

Nama Kecamatan /

Jumlah

Timbulan

Kelurahan

Penduduk

Sampah

(orang)

(M3)

1 Kecamatan Gunung Kijang

3R (%)

Institusi Pengelola (M3))

(%)

Tidak Terlay ani

TPA

(M3))

(%)

9,118

26

24,28

6,2

47,00

12

2 Kecamatan Bintan Timur

36,297

102

12,64

12,85

57,07

58 56,08

3 Kecamatan Bintan Utara

20,913

59

18,79

4 Kecamatan Teluk Bintan

8,65

24

82,58

4,834

14

11,302

(M3))

(%)

(M3))

53,00

14

42,93

44

11

81,21

48

20

17,42

4

66,49

9

33,51

5

32

82,16

26

17,84

6

16,757

47

70,33

33

29,67

14

8 Kecamatan Toapaya

7,643

21

65,42

14

34,58

7

9 Kecamatan Mantang

3,737

10

66,90

7

33,10

3

8,153

23

65,71

15

34,29

8

5 Kecamatan Tambelan 6 Kecamatan Teluk Sebong 7

KecamatanSeri Kuala Lobam

10 Kecamatan Bintan Pesisir

14,02

3

Sumber :Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan Tahun 2014


81

57


Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kabupaten/Kota

No

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

1

2

3

4

(ii)

6

7

(iii)

Jumlah/

Ritasi

Kapasitas

/hari

Kondisi Keterangan

(iv)

Berfungsi

Tdk berfungsi

(v)

(vi)

Pengumpulan Setempat - Gerobak

unit

- Becak/Becak Motor

unit

12

2v

- Bak Biasa

unit

109

v

- Container

unit

6

v

- T ransfer Depo

unit

Penampungan Sementara

Pengangkutan - Dump T ruck

unit

9

3v

- Arm Roll T ruck

unit

6

3v

- Compaction T ruck

unit

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat - T PS 3R - SPA (stasiun peralihan antara)

5

Satuan

unit

5

v

unit

T PA/T PA Regional - Sanitary landfill

Ha

- Controlled landfill

Ha

- Open dumping

Ha

5

v

1

v

1

v

Alat Berat - Bulldozerl

unit

- Whell/truck loader

unit

- Excavator / backhoe

unit

IPL - sistem

Sumber:Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Tahun 2014


82

(vii)



Tabel 3.18: Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat*

No

1

Nama Program/kegiatan

Pelaksana/P J

T PST 3R : T PST BLH Sampah Organik Bintan

BLH Bintan

BLH Bintan

2

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam BLH pengelolaan Bintan persampahan : Bank Sampah BLH Bintan

BLH Bintan

Kab.

Lokasi

Penerima Tahun manfaat ***) Program/Ke giatan**) L P

1. Kecamatan Bintan T imur

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini **) Berfungsi

Tidak Berfungsi

2

2

√

2. Kab. Kecamatan Gunung Kijang

2

1

√

3. Kecamatan T oapaya

2

1

1. Kecamatan Bintan T imur

2

15

2. Kab. Kecamatan Gunung Kijang

2

1

√

3. Kecamatan T oapaya

2

1

√

Kab.

Kab.

Kab.

Total

√

14

1

21

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2014 Tabel 3.19: Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat No

1

Jenis Kegiatan

Pemilahan Sampah di Rumah tangga

Lokasi 1. Perumnas. Tekojo Kec. Bintim 2. Perumahan Sei. Lekop Bt. 20 Kec. Bintim 3. Sei. Enam Kec. Bintim 4. Pasar Barek Motor Kec. Bintim

Pengelola Lembaga

Bank Sampah

5. Gunung Lengkuas


83

Kondisi

Aktif

Kerjasama dengan pihak lain

Keterangan

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Kec. Bintim

2 3

Pengangkutan sampah ke TPS Pengolahan sampah: a) Pengolahan sampah organik

6. Karang Taruna Kec. Bintim Setiap RW/Lingkungan

1. Perumnas Tekojo Kec. Bintim 2. Pasar Barek Motor 3. Kec. Kijang

RW/Lingkungan

Bank Sampah

Gunung

5. Kec. Toapaya

c) Pengelolaan sampah terpadu

1. Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintim 2. Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan -

Aktif

-

-

Aktif Tidak Aktif' Tidak Aktif' Tidak Aktif'

4. Kec. Bintan Timur

b) Pengolahan sampah non organik

DKPP Kab. Bintan

Aktif

Kelompok Dasawisma

Aktif

PKK

-

Dharma Wanita dan GOW

-

Sumber:Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan Tahun 2014

3.4.4

Komunikasi dan Media Di Kabupaten Bintan telah melakukan kegiatan kampanye kebersihan khususnya masalah persampahan, kegiatan tersebut adalah : media reklame tentang Pertamanan dan Kebersihan dengan slogan mari kita jaga kebersihan Kota Bintan dengan membersihkan lingkungan selokan, dan sampah pada tempatnya. Untuk lebih jelasnya mengenai daftar kegiatan reklame layanan yang berbasis masyarakat 3.4.5

Peran Swasta

Tabel 3.20: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten/Kota

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi


84

Volume

Potensi Kerjasama


3.4.6

Pendanaan dan Pembiayaan

Pembiayaan untuk sanitasi persampahan masih bersumber dari APBD Kabupaten Bintan pada kurun waktu beberapa tahun terakhir. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan sanitasi persampahan di Kabupaten Bintan berupa pengadaan sarana dan prasarana, Pembangunan 3R,(Reuse,Reduce, Recycle),Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan,Operasional Bank Sampah, Penilaian Lomba Kecamatan, Kelurahan dan Desa Terbersih, Sosialisasi dan Promosi Gerakan Bintan Bersih, Peningkatan Edukasi Masyarakat bidang lingkungan, Pengelolaan persampahan 3R,Operasional dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pendataan Timbulan Sampah, Peningkatan kebersihan jalan-jalan umum dan lingkungan, Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta Badan Lingkungan Hidup. Jika dilihat belanja untuk kegiatan pengelolaan sanitasi persampahan pada masing-masing SKPD terkait, maka diketahui bahwa investasi pemerintah Kabupaten Bintan dalam APBD untuk pengadaan sarana sanitasi persampahan terdapat di SKPD Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan dengan total investasi rata-rata sebesar Rp. 3,5 M sampai 5 M ,- dalam kurun waktu 2 (tahun terakhir). Sedangkan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dianggarkan bersama dengan sarana kebersihan lainnya dalam kegiatan Peningkatann operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan Operasional dan Pengelolaan TPA pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Oleh karenanya pada tabel berikut yang ditampilkan hanya investasi APBD Kabupaten Bintan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana mdan Prasarana Persampahan melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan.


85

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Tabel 3.21: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi persampahan No

Belanja (Rp)

Subsektor

2009

1 Air Limbah (1a+1b)

2010

2.c

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

Sumber : APBD Kabupaten Bintan diolah

2012

2013

154.468.280

201.539.700 3.768.167.140

5.952.507.770

0

3.517.376.840

5.446.660.820

2.a Pendanaan Investasi Sanitasi Persampahan 2.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

2011

Rata-rata

154.468.280

201.539.700

250.790.300

505.846.950

77.234.140

100.769.850

125.395.150

252.923.475

Pertumbu han (%)

Di Kabupaten Bintan Belum ada retribusi yang dipungut terkait sanitasi persampahan.

Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No 2

SKPD Retribusi Sampah


2011

2012

2013

2014

608.454.000

658.602.000 746.790.000

745.376.400

745.376.400

608.454.000

658.602.000 746.790.000

745.376.400

745.376.400

2.a Realisasi retribusi 2.b Potensi retribusi

Sumber: Pokja PPSP Kabupaten Bintan 2014.

3.4.7

Permasalahan mendesak

Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak No

1.

2.

Permasalahan Mendesak Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah di Kec. Toapaya, Gunung Kijang dan Bintan Timur telah dilaksanakan namun belum difungsikan. Kurangnya tenaga kerja (pasukan kuning) dan sarana prasarana pengangkutan sampah yang dapat menjangkau seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan

Sumber: Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, 2014


86

Pertumbuh an (%)

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 3.5

Pengelolaan Drainase Perkotaan

Perencanaan drainase perkotaan bertujuan untuk mencari alternatif pengendalian akumulasi limpahan air hujan yang berlebihan dan penyaluran limbah agar dalam pembangunannya dapat terpadu dengan pembangunan sektor lain yang terkait, sehingga sesuai dengan penataan lingkungan perkotaan. Kondisi alam Kabupaten Bintan secara umum dapat dibedakan menjadi daerah datar, bergelombang, dan berbukit. Limpasan air permukaan yang berpotensi banjir biasanya terjadi di wilayah dengan topografi datar-bergelombang dengan kelerengan daerah kurang dari 15%. Peningkatan debit air permukaan dipengaruhi pula oleh jenis tanah hasil sedimentasi, dimana resapan air relatif kecil. Pada musim penghujan dimana curah hujan cenderung tinggi, genangan air permukaan semakin meningkat pada daerah-daerah tersebut. Di beberapa wilayah kecamatan dengan karakteristik alam seperti itu, jaringan drainase seringkali belum ada, sehingga sering terjadi banjir. Fenomena itu diperburuk dengan luapan air sungai yang mengalir di wilayah-wilayah itu. Dalam konteks ini, pembangunan sistem drainase menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan harus mendapat prioritas. Drainase berfungsi untuk mengalirkan limpahan air hujan agar tidak terjadi genangan air atau banjir. Banjir pada kawasan kota umumnya sangat mempengaruhi tingkat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang dapat menimbulkan kerugian harta benda. Sehingga dalam perencanaan drainase nanti harus perlu diperhatikan secara khusus agar bencana banjir dikawasan perkotaan dapat dihindari. Kabupaten Bintan masih kurang didukung oleh prasarana utilitas yang memadai, termasuk sistem pengaliran air hujan/drainase. Saluran drainase yang ada berupa saluran drainase jalan, namun tidak semua ruas jalan dibuat saluran drainasenya, seperti pada ruas Jalan Lintas Propinsi dan itu tidak seluruhnya ada dengan saluran yang permanen. Secara spesifik fungsi dan kegunaan drainase dapat disebutkan satu persatu, antara lain :  Mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.  Mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekat secepatnya.  Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.  Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air). Berdasarkan fisiknya, sistim drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan

tersier. a. Sistem saluran primer KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

87

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan pemerima air. b. Sistem saluran sekunder Adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan. 3.5.1

Kelembagaan

Tabel 3.24: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase perkotaan  Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan


88

Swasta

Masyarakat

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Tabel 3.25: Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Bintan Ketersediaan substansi

Ada (Sebutkan)

Pelaksanaan Efektif Dilaksanakan

Tidak Ada



Keterangan

DRAINASE PERKOTAAN T arget capaian pelayanan pengelolaan  drainase perkotaan di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah  Kab/Kota dalam menyediakan drainase perkotaan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah  Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan  atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk  memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan

3.5.2


Gambar 3.14 : Grafik Persentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin

Sumber:Studi EHRA Kabupaten Bintan Tahun 2014

Dari hasil studi EHRA persentase Rumah tangga yang mengalami banjir rutin sebesar 43% dan sebesar 57% tidak mengalami banjir rutin. Tabel 3.27: Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten Bintan

No

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

(ii)

1

Saluran Primer

Satuan (iii)

Jumlah/

Kapasitas Berfungsi (iv)

(v)

7.351

√


Kondisi

89

Frekuensi Pemeliharaan

Tdk (kali/tahun) berfungsi (vi) (vii)


2

3

- S. Primer A - S. Primer B Saluran Sekunder Saluran Sekunder A1 Saluran Sekunder A2 Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap Rumah Pompa - Pintu Air

m m

3.000

√

5.638

√

m m m

unit

-

unit

-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, 2014 Gambar 3.15 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase perkotaan Input

User Interface

Pengumpulan dan Penampungan/Pengol ahan Awal

Ke Sistem Air Limbah Setempat(on site)

Air Cucian dari Dapur Air Dari Kamar Mandi Air Cucian Pakaian

Pengangkutan

Pembuangan Air cucian

Atap Bangunan dan Halaman Jalan Ruang Publik

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Bintan


90

(Semi pengolahan akhir terpusat)

Pembuangan/Daur Ulang



Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat*)

No

Nama Pelaksana/P Program/Ke J giatan

Tahun Program/ke giatan **)

Lokasi

Penerima manfaat***) L

Jumlah Sarana

P

Kondisi Sarana Saat Ini ****) Berfungsi

Tidak Berfungsi

1 2 Total

Tabel 3.29: Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat No

Jenis Sarana

Lokasi

3.5.4

Komunikasi dan Media

Pengelolaan Iuran Lembaga Kondisi

Keterangan

Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kab/Kota

3.5.5

Peran Swasta

Tabel 3.30: Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten Bintan

No

Jenis Nama Tahun mulai kegiatan/ Provider/Mitra operasi/ Kontribusi Potensial Berkontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

3.5.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pembiayaan untuk pengelolaan drainase masih bersumber dari APBD Kabupaten Bintan pada kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kegiatan pengelolaan drainase di Kabupaten Bintan berupa Pembangunan dan perbaikan saluran drainase KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

91

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 jalan, Pembangunan saluran drainase lingkungan, Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatanyang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Bintan. Jika dilihat belanja untuk kegiatan drainase perkotaan, maka diketahui bahwa investasi pemerintah Kabupaten Bintan dalam APBD untuk pembangunan drainase terjadi peningkatan dan penurunan investasi, dengan total sebesar Rp. 903 juta pada Tahun 2010 , menurun sebesar hanya 396 juta pada 2011 dan meningkat menjadi 6 M pada Tahun 2012 hingga 16 M pada Tahun 2013. Tabel 3.31: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan drainase perkotaan

No

Belanja (Rp)

Subsektor

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata

1

Drainase (3a+3b)

903.861.390

396.347.500

6.918.746.684

16.316.326.301

1.a

Pendanaan Investasi Drainase

903.861.390

396.347.500

6.415.345.684

16.045.355.001

1.b

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

503.401.000

270.971.300

1.c

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

Pertumbu han (%)

Sumber : APBD Kabupaten Bintan diolah

Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan

No

SKPD

1

Retribusi Drainase

1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi


2010

2011

2012

2013

202.818.000

219.534.000

264.990.000

269.297.280

269.297.280

202.818.000

219.534.000

264.990.000

269.297.280

269.297.280

Pertumbuh an (%)

Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Bintan 2014

3.5.7

berikut.

Permasalahan mendesak Permasalahan mendesak terkait drainase perkotaan dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.33 Permasalahan Mendesak

No

Permasalahan Mendesak


92

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 1 2

3

4

5

Timbulnya daerah genangan air Belum ada perda yang mengatur permasalahan drainase Rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat drainase lingkungan Terbatas nya anggaran pemerintah untuk pembangunan drainase Belum ada Perda yang mengatur Pengelolaan drainase perkotaan

Sumber: Pokja PPSP Kabupaten Bintan, 2014

3.6 3.6.1

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi Pengelolaan Air Bersih

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia.Kebutuhan air bersih ini selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.Oleh karena itu PDAM harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada.Tingkat pelayanan PDAM Bintan terhadap penduduk Kabupaten Bintan masih rendah.Salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut adalah dengan memperluas jangkauan pelayanan melalui peningkatan jumlah kapasitas produksi air bersih sehingga tercapai pemerataan pelayanan. Rencana pengembangan jaringan air bersih ini tidak dapat dilakukan sekaligus oleh PDAM berhubung bertahapnya proses pembangunan dan besarnya nilai investasi yang diperlukan.Di bawah ini merupakan tabel sistem pelayanan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bintan. Tabel 3.34: Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota

No

Uraian

Satuan

1 2 3 4

Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Terpasang

% Lt/detik Lt/detik


93

Sistem Perpipaan PDAM 78,33 ±60 ±20

Keterangan

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Sambungan Rumah (Total) Jumlah Kran Air Kehilangan Air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah pelanggan per kecamatan - Kecamatan Bintan Utara - Kecamatan Bintan Timur Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Terpasang Jumlah Sambungan Rumah (Total) Jumlah Kran Air Kehilangan Air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah pelanggan per kecamatan - Kecamatan Seri Kuala Lobam - Kecamatan Teluk Sebong - Kecamatan Gunung Kijang - Kecamatan Mantang - Kecamatan Bintan Pesisir - Kecamatan Bintan Utara - Kecamatan Teluk Bintan - Kecamatan Bintan

Unit

2.057

Unit %

2.057 -

M3

5000/M³

Pelanggan

2057

Pelanggan

-

% Lt/detik Lt/detik

SPAM/IKK 28,2 ±93 ±30

Unit

2.047

Unit %

2.047 Rp.1.500/M³ s/d Rp.5.000/M³

M3

Pelanggan

998

Pelanggan

30

Pelanggan

430

Pelanggan

110

Pelanggan

381

Pelanggan

100

Pelanggan

100

Pelanggan

98


94

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Timur Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan,2014 Gambar 3.17 : Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak

Sumber:Studi EHRA Kabupaten Bintan Tahun 2014

Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa sumber air minum dan memasak yang digunakan adalah mata air tidak terlindungi sebesar 0,3%, Air Sumur Gali Tidak terlindungi sebesar 24,3%, Air isi Ulang sebesar 53,1% dan Air Botol Kemasan sebesar 4,5%. Sedangkan sumber air yang dinilai terlindungi yang digunakan seperti mata air terlindungi sebesar 17,3%, Air Sumur terlindungi sebesar 71,4%,Air sumur pompa tangan sebesar 13,1%, Air Ledeng dari PDAM sebesar 40,8%.


95


Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga

Tabel 3.35: Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

Dst

3.6.3

Pengelolaan Limbah Medis

Tabel 3.36: Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Dst


96

Kapasitas (m3/hari)

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN Profil Sanitasi Wilayah

Recommend Documents