BAB III Profil Sanitasi Wilayah
37 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
BAB 3 PROFIL SANITASI WILAYAH Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Jeneponto baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Jeneponto masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih minim. Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) belum ada di Kabupaten Jeneponto Kecuali di RSUD Lanto Daeng Pasewang yang sudah memiliki IPAL. Untuk sub sektor pengelolaan drainase perkotaan sampai saat ini, belum tersusunnya rancangan masterplan drainase Kabupaten Jeneponto sehingga intervensi program sub sektor drainase tidak terencana dengan baik Pengelolaan sanitasi meliputi promosis hiegiene dan sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan pengelolaan drainase. Selain itu ada juga komponen lain yang terkait dengan sanitasi adalah pengelolaan air bersih/minum, pengelolaan limbah industri rumah tangga dan pengelolaan limbah medis. 3.1.
Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Jeneponto meliputi 11
kecamatan yaitu Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Binamu, Kecamatan Turatea, Kecamatan Batang, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia. (Lihat Peta 3.1. Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Jeneponto)
38 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
37 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi Promosi higiene dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan serta mengembangkan kegiatan untuk bekerja dengan masyarakat dalam meyakinkan dan mendukung anggota keluarga untuk mengadopsi praktik sanitasi dan higiene yang aman. Pelaksanaan promosi hygiene dan sanitasi bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upayaupaya memfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian promosi kesehatan adalah program-program yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan) baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan sebagainya). Ada dua hal mendasar yang menjadi obyek sasaran promosi higiene dan sanitasi yaitu rumah tangga dan sekolah. Hal ini disadari mengingat permasalahan sanitasi menyangkut perilaku masyarakat sehingga harus ada penyadaran khusus bagi rumah tangga dan perlunya pemahaman di usia dini bagi siswa sekolah akan pentingnya sanitasi yang benar. Tatanan Rumah Tangga Rumah tangga sebagai sebuah tatanan dasar dalam permasalahan sanitasi merupakan tantangan yang banyak dihadapi dalam menerapkan prilaku sanitasi yang benar di lingkungan keluarga. Seperti masih banyaknya iklan rokok yang ada di media cetak maupun elektronik, makanan dan minuman cepat saji yang kurang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, belum adanya monitoring evaluasi terpadu tentang kegiatan ini. Selain itu, kawasan padat penduduk di kota-kota besar dan juga banyaknya penduduk musiman yang menimbulkan permasalahan pada kehidupan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan tersendiri dalam penerapan prilaku sanitasi yang benar. Melalui berbagai program dan kegiatan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat diharapkan agar masingmasing jajaran organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi kesehatan dirinya, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Hasil kajian studi EHRA yang mengacu pada 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diketahui bahwa Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu kabupaten yang rawan terhadap sanitasi.
37 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Manfaat mencuci tangan dengan sabun apabila dilakukan sesuai dengan benar akan membunuh kuman penyakit yang ada ditangan, mencegah penularan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri (diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit kulit, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, flu burung serta tangan bersih dan bebas dari kuman. Waktu cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare mencakup 5 (lima) waktu penting yakni; 1) sesudah buang air besar (BAB), 2) sesudah menceboki pantat anak, 3) sebelum menyantap makanan, 4) sebelum menyuapi anak, dan terakhir adalah 5) sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga. Perilaku mencuci tangan pakai sabun di Kabupaten Jeneponto masih tergolong sangat rendah yaitu sebesar 2,60% dan selebihnya 97,40% tidak melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Berdasarkan hasil Studi EHRA dapat diketahui bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) responden pada 5 (lima) waktu penting, pada saat sebelum makan 53,3% dan setelah buang air besar 77,8%, sebelum memberi dan menyuapi anak sebesar 17,6%. Perilaku CTPS sebelum menyiapkan masakan 20,5% dan setelah menceboki bayi sebesar 29,8%. Gambar 3.1 Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting
2,60%
Ya Tidak 97,40%
Sumber : Kajian Studi EHRA 2014
38 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABs) Perilaku BAB dinyatakan baik apabila dalam rumah tangga tidak buang air besar sembarangan, dengan demikian sudah menjadi syarat mutlak kepemilikan jamban menjadi syarat utama dalam menilai baik buruknya perilaku BAB dimasyarakat. Jamban umum juga bisa menjadi solusi dalam merubah perilaku BAB sembarangan tapi tidak semudah aksesnya bila dibandingkan dengan jamban pribadi. Kondisi penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkaan Gambar 3.2 menunjukkan masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) secara total sebesar 98,5%. Sementara yang tidak melakukan buang air besar sembarangan sebesar 1,5%. Dalam target RAD AMPL capaian MDGs stop BABS sebesar 85%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada bias 13,5%. Gambar 3.2 Grafik Presentase Penduduk yang melakukan BABs
Ya Tidak BABS
98,5
Sumber : Kajian Studi EHRA 2014 Pengelolaan Air Minum Secara geografis wilayah Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang memiliki topografi pegunungan dengan penggunaan lahan yang dominan adalah hutan, hal ini menyebabkan potensi air yang dimiliki cukup besar. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam. Mengenai pengelolaan air minum, yang dikaji dalam studi EHRA terdiri dari dua hal utama, yaitu: Sumber Air dan Pengolahan, penyimpanan dan penanganan air yang baik dan aman. Kedua aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat resiko kesehatan bagi anggota di suatu rumah tangga. Dari sisi 39 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
jenis sumber diketahui bahwa sumber-sumber air memiliki tingkat keamanannya tersendiri, Ada jenis-jenis sumber air minum yang secara global dinilai sebagai sumber yang relatif aman, seperti air botol kemasan, air ledeng/PDAM, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang ditangkap, dialirkan dan disimpan secara bersih dan terlindungi). Di lain pihak, terdapat sumber-sumber yang memiiiki resiko yang lebih tinggi sebagai media transmisi patogen ke dalam tubuh manusia, di antaranya adalah sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan, seperti air kolam, sungai, waduk ataupun danau. Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran pada wadah penyimpanan dan Penanganan Air)
12,7
Tercemar Tidak Tercemar
83,7
Sumber : Kajian Studi EHRA 2014 Berdasarkan studi EHRA bahwa 12,70% sumber air yang tercemar dan 87,30% yang tidak tercemar. (Lihat Gambar 3.3. Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air) Pengelolaan sampah Perilaku pengolahan sampah setempat berdasarkan kajian EHRA, masih menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 41,6% responden menyatakan tidak pernah mengolah sampah dan 58,4% masyarakat melakukan pengolahan. (Lihat Gambar 3.4. Grafik Pengolahan Sampah Setempat).
40 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Gambar 3.4 Grafik Pengolahan Sampah Di Kabupaten Jeneponto
41,6 58,4
Mengolah Tidak Mengolah
Sumber : Kajian Studi EHRA 2014 Perilaku Pengelolaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Saluran yang dimaksud adalah saluran yang digunakan untuk membuang air bekas penggunaan rumah tangga (grey water), seperti air dapur (bekas cuci piring/bahan makanan), air cuci pakaian maupun air bekas mandi. Seperti kebanyakan terjadi di kota-kota di lndonesia, saluran grey water dapat pula berfungsi menjadi saluran bagi pengaliran air hujan. Potensi pencemaran karena SPAL di Kabupaten Jeneponto masih cukup tinggi, dari hasil kajian studi EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Jeneponto sebesar 72,80% dan tidak ada pencemaran 27,20%. Gambar 3.5 Grafik Pencemaran karena SPAL
27,2 Aman Tidak Aman
72,8
Sumber : Kajian Studi EHRA 2014 41 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Tatanan Sekolah Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan formal, selain memberikan pelajaran sesuai kurikulum hendaknya juga menjadi tempat mempelajari cara berperilaku yang benar dalam sanitasi. Siswa sekolah merupakan komunitas besar dalam masyarakat, dalam wadah organisasi sekolah yang telah mapan, tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan, serta telah ada program usaha kesehatan sekolah. Siswa sekolah merupakan umur yang mudah menerima inovasi baru dan mempunyai keinginan kuat untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi yang mereka terima kepada orang lain. Kajian sanitasi sekolah tingkat sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah dengan meninjau kondisi sarana sanitasi diantaranya kondisi toilet, tempat cuci tangan, air bersih, pengelolaan sampah, saluran drainase dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Dari segi kelayakan sesuai dengan syarat kesehatan menunjukkan perlu adanya peningkatan kondisi sarana yang ada. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah terus digalakkan, salah satunya dengan kegiatan penyuluhan disekolah terutama penyuluhan tentang pentingnya cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dimana, masih tingginya siswa siswi sekolah dasar yang belum menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun, Sepeti pada tabel 3.1 dibawah ini.
42 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar
N o
Status Sekolah Dasar
Juml ah Seko lah
Jumlah Siswa
Jumlah Guru
Sumber Air Bersih *)
Toilet Siswa***)
Toilet Guru**)
Fas. Cuci tangan
Fas Pengola han sampah
Saluran Drainas e
L
P
L
P
PD AM
SP T/P L
SG L
T
L/P
L dan P
T
L/P
L dan P
T
Y
T
Y
T
Y
T
1
Sekolah Dasar Negeri
286
2408 4
2235 7
786
100 3
0
86
200
0
210
76
0
250
36
0
220
66
230
5 6
286
0
2
Sekolah Dasar Swasta
3
160
157
2
7
0
3
0
0
3
0
0
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
MI
36
1941
1867
215 282
0
16
20
0
25
11
0
22
14
0
19
17
33
3
36
0
325
2618 5
2438 1
100 129 3 2
0
105 220
0
238
87
0
272
53
0
242
83
266
5 9
325
0
Total
43 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (tingkat Sekolah/Setara : SD/MI)
No
Kondisi Sarana Sanitasi
1 2 3
Toilet Guru Toilet Siswa Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sarana Air Bersih Pengelolaan Sampah Saluran Drainase Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi Pendidikan Higiene dan Sanitasi
4 5 6 7 8
% Sangat Baik
% Baik
% Kurang Baik
15
60
25
20
65
15
30
55
15
25
65
10
15
70
15
20
50
30
10
70
20
15
65
20
Tabel 3.3 PHBS terkait sanitasi pada Sekolah Dasar /MI No 1 2 3
Kondisi Sarana Sanitasi Toilet Guru Toilet Siswa Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sarana Air Bersih Pengelolaan Sampah Saluran Drainase Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi Pendidikan Higiene dan Sanitasi
4 5 6 7 8
% Sangat Baik
% Baik
% Kurang Baik
25
60
15
15
70
15
25
55
20
25
65
10
15
70
15
20
50
30
10
70
20
15
65
20
Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
44 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Di Kabupaten Jeneponto pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, KLH, Dinas Tarkeb dan Dinas Kesehatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. Sarana sanitasi air limbah wilayah Kabupaten Jeneponto secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan terutama di kawasan pedesaan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk), belum adanya penyedotan lumpur tinja, dan sarana pembuangan akhir lumpur tinja. Dalam pengelolaan limbah cair domestik di Kabupaten Jeneponto sebagian besar masyarakat masih menggunakan sistem onsite (setempat) serta masih sedikit yang menggunakan sistem komunal untuk pengelolaan black water. Sedangkan untuk grey water sebagian besar rumah tangga masih melakukan pembuangan ke lahan terbuka, drainase, saluran irigasi, bahkan ke sungai. Dinas Cipta Karya Kabupaten Jeneponto selaku leading sektor yang menangani pengelolaan air limbah belum melayani penyedotan lumpur tinja kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang sama sekali tidak pernah melakukan penyedotan lumpur tinja. Tabel 3.4. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik
PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
Pemerintah Kabupaten
Swasta
Masyarakat
√
-
-
√
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
√
Perencanaan
Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)
45 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja) Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)
√
-
-
√
-
-
√
√
-
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja
√
-
-
Mengelola IPLT dan atau IPAL
√
-
-
√
-
-
√
-
-
√
-
-
√
-
-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik
√
-
-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik
-
-
-
√
-
-
√
-
-
√
-
-
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL Pengelolaan
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB Pengaturan dan Pembinaan
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)
Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik.
46 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap √ baku mutu air limbah domestik Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014
-
-
Tabel 3.5. Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Jeneponto Ketersediaan Substansi
Pelaksanaan
Ada (sebutkan)
Tidak Ada
Efektif Dilaksanaka n
Belum Efektif Dilaksanaka n
Tidak efektif Dilaksanaka n
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
Air Limbah Domestik
Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum
47 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Ket.
Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah √ tangga, dan kantor pemilik tangki septik Retribusi penyedotan air √ limbah domestik Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi √ kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Jeneponto belum berjalan sebagaimana diharapkan baik diprakarsai oleh pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat. Usaha penyedotan tinja juga belum ada baik dari Pemda maupun dari pihak swasta. Faktor utama adalah minimnya peralatan dan infrastruktur dan masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Demikian juga prasarana pendukung pengelolaan air limbah seperti IPLT dan IPAL belum tersedia. Sehingga hampir semua rumah tangga, dunia usaha maupun jasa-jasa, khususnya kota Bontosunggu sistem pengelolaan air limbah-nya dilakukan melalui on site system, kondisi seperti ini juga terjadi hampir semua daerah perdesaan, tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih jauh diharapkan. Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya kepemilikan jamban, dimana menurut data hasil survey EHRA mencapai 67%. Tingkat layanan dan pemeliharaan jamban juga rendah. Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran akhir Tinja
1,9
1,1
3,0
A. Jamban pribadi
8,4
B. MCK/WC Umum C. Ke WC helikopter
17,2 57,1
D. Ke sungai/pantai/laut E. Ke kebun/pekarangan
9,8 8,8
F. Ke selokan/parit/got G. Ke lubang galian
,2
H. Lainnya, I. Tidak tahu
48 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Gambar 3.9 menunjukkan tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Jeneponto. 57,1% yang membuang tinja ke tangki septik, 8,8 % penyaluran tinja MCK/WC umum, 0,2 % yang menggunakan WC Helokopter, 9,8 % menyalurkannya ke sungai/pantai/laut, 17,2 % buang air besar ke kebun/pekarangan, 1,9% buang air besar di selokan/parit/got; 3,0% buang tinja ke lubang galian, 8,4% lainnya dan 1,1 yang tidak tahu penyaluran tinjanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan tinja. Gambar 3.7 Grafik persentase Tangki septik Suspek aman dan Tidak Aman di Kab. Jeneponto
3,6
Aman Tidak Aman 96,4
Berdasarkan Gambar 3.7 kondisi tangki septik yang ada di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa 96,4 % tangki suspek tidak aman sedangkan yang aman hanya sebesar 3,6%. Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah berusaha memberikan perhatian terhadap sektor sanitasi khusunya air limbah. Dari data Dinas PU Cipta Karya diperoleh adanya pembangunan MCK dan MCK ++ tersebar di Kabupaten Jeneponto yang dibangun dengan berbasis masyarakat. Pada tahun 2012 ada pembangunan MCK ++ yaitu di Pasar Karisa Kecamatan Binamu oleh KSM Pasar Karisa, KSM Kalumpangloe di Kecamatan Arungkeke, KSM Paitana di Kecamatan Turatea, KSM Mutiara Putih di Kecamatan Arungkeke, KSM Manggau Jaya Kecamatan Bangkala, KSM Mangempong Kecamatan Turatea, KSM Tanjong Indah di Kecamatan Turatea, KSM Palengu di Kecamatan Bangkala, KSM Boyong Rewa Kecamatan Arungkeke, KSM Turatea Kecamatan Turatea. Untuk KSM Lumung-lumung Permai membangun Septic Tank Komunal. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai. Sedangkan sistem pengelolaan limbah non tinja untuk konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang langsung di permukaan tanah dan tidak ada ada lubang peresapannya. 49 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Peta 3.2 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
50 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Limbah Domestik berupa black water dan grey water yang ada di Kabupaten Jeneponto hingga saat ini belum dikelola secara khusus. Untuk limbah black water, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa cara antara lain : Limbah dari MCK++ yang di tampung dalam IPAL Komunal yang kemudian dialirkan ke saluran terdekat (drainase) Limbah dari WC jongkok/duduk ditampung dalam tangki septic kemudian dialirkan langsung saluran drainase/sungai/Tanah. Limbah dari WC cubluk yang ditambung dalam lubang dan dialirkan langsung ketanah. Limbah yang langsung ke Tanah/Sungai (BABS dikebun/Sungai). Sedangkan untuk grey water yang umumnya berupa Sisa Air Mandi dan Sisa Air Cuci (tangan, pakaian dan kendaraan) serta air sisa makanan dialirkan ke Saluran Drainase yang berakhir kesungai atau terkadang dialirkan langsung ke Tanah.
51 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Gambar 3.8. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Produk Input
(A) User Interface
(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal
(C) Pengangkutan / Pengaliran
(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir
IPAL
Black Water + Grey Water
Kebun, Tanah dan Halaman Grey Water
52 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Tabel 3.6. Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Jeneponto Sarana Tidak Layak
Sarana Layak
BABs
No
(i)
Individual
Nama Kecamatan/ Kelurahan
Offsite System
Onsite System
Kawasan / Terpusat
Berbasis Komunal
(KK)
Cubluk, Tangki Septik Tidak Aman (KK)
Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK)
MCK Umum /Jamban Bersama (KK)
MCK+ + (KK)
IPAL Komunal (KK)
Tangki Septik Komunal (KK)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
1.936
4.468
335
7
0
0
0
142
321
24
4
0
0
0
0
Sambungan Rumah (KK)
1
(ii) Kecamatan Bangkala Barat Garassikang
2
Banrimanurung
159
587
44
0
0
0
0
0
3
Pattiro
122
292
22
0
0
0
0
0
4
Tuju
251
540
41
0
0
0
0
0
5
Bulu Jaya
560
924
69
0
0
0
0
0
6
Barana
319
771
58
3
0
0
0
0
7
Beroanging
344
745
56
0
0
0
0
0
8
39
288
22
0
0
0
0
0 0
5.275
3.685
8.431
632
17
0
0
1
Papaluang Kecamatan Bangkala Malassoro
631
270
771
58
0
0
0
0
2
Punagaya
360
315
607
46
0
0
0
0
3
Bontorannu
438
372
745
56
0
0
0
0
4
Pantai Bahari
286
-55
702
53
17
0
0
0
5
Palengu
277
17
903
68
0
0
0
0
6
Tombo Tombolo
253
97
491
37
0
0
0
0
7
Jenetallasa
386
433
436
33
0
0
0
0
8
Kalimporo
310
188
676
51
0
0
0
0
9
Benteng
218
289
451
34
0
0
0
0
10
Palantikang
407
391
670
50
0
0
0
0
I
II
53 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
(x) 0
11
Gunung Silanu
391
262
469
35
0
0
0
0
12
Kapita
621
602
629
47
0
0
0
0
13
Marayoka
412
275
461
35
0
0
0
0
14
285
229
420
32
0
0
0
0 0
1.866
1.415
3.248
244
0
0
0
1
Bontomanai Kecamatan Batang Camba2
408
315
587
44
0
0
0
0
2
Maccini Baji
267
285
566
42
0
0
0
0
3
Kaluku
321
193
487
37
0
0
0
0
4
Togo2
316
253
690
52
0
0
0
0
5
Bungeng
355
232
581
44
0
0
0
0
6
199
137
337
25
0
0
0
0 0
2.007
1.310
3.085
231
39
0
0
1
Bontoraya Kecamatan Arungkeke Kampala
293
161
367
28
0
0
0
0
2
Bulo2
235
188
416
31
0
0
0
0
3
Kalumpangloe
285
149
367
28
21
0
0
0
4
Palajau
334
256
538
40
0
0
0
0
5
Arungkeke
442
303
717
54
18
0
0
0
6
Boronglamu
154
89
323
24
0
0
0
0
7
264
162
357
27
0
0
0
0 0
3.272
1.674
3.828
287
0
0
0
1
Arpak Kecamatan Rumbia Bontomanai
301
116
371
28
0
0
0
0
2
Rumbia
444
241
485
36
0
0
0
0
3
265
173
390
29
0
0
0
0
185
94
205
15
0
0
0
0
5
Lebangmanai Lebangmanai utara Pelantikang
277
112
302
23
0
0
0
0
6
Bontocini
123
79
175
13
0
0
0
0
7
Bontotiro
299
154
302
23
0
0
0
0
8
Kassi
351
148
402
30
0
0
0
0
9
Loka
211
195
278
21
0
0
0
0
10
Tompobulu
228
114
284
21
0
0
0
0
III
IV
V
4
54 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
11
Ujungbulu
341
117
384
29
0
0
0
0
12
247
131
250
19
0
0
0
0 0
3.415
2.589
5.916
444
0
0
0
1
Jenetallasa Kecamatan Bontoramba Bulusuka
329
239
536
40
0
0
0
0
2
Maero
264
221
382
29
0
0
0
0
3
Lentu
187
168
359
27
0
0
0
0
4
Bulumbungan
174
130
351
26
0
0
0
0
5
Bangkalaloe
204
233
540
41
0
0
0
0
6
Datara
299
204
648
49
0
0
0
0
7
Baraya
333
138
570
43
0
0
0
0
8
Bontoramba
202
154
357
27
0
0
0
0
9
Batujala
519
301
708
53
0
0
0
0
10
Bulusibatang
323
316
603
45
0
0
0
0
11
Kareloe
423
402
562
42
0
0
0
0
12
158
84
300
23
0
0
0
0 0
3.946
3.189
8.878
1.323
0
0
23
1
Tanammawang Kecamatan Binamu Biringkassi
339
217
577
86
0
0
0
0
2
Pabiringa
572
379
1.035
154
0
0
0
0
3
Panaikang
223
154
380
57
0
0
0
0
4
Monro2
195
154
467
70
0
0
0
0
5
273
178
547
82
0
0
0
0
301
357
739
110
0
0
0
0
7
Sidenre Empoang Selatan Empoang
339
642
1.259
188
0
0
23
0
8
Balangtoa
203
269
739
110
0
0
0
0
9
Balang
262
289
808
120
0
0
0
0
10
Balangberu
313
165
587
87
0
0
0
0
11
Bontoa
261
41
473
70
0
0
0
0
12
Sapanang
367
112
654
97
0
0
0
0
13
Empoang Utara Kecamatan Kelara
298
231
613
91
0
0
0
0 0
2.751
1.960
4.472
335
0
0
0
VI
VII
6
VIII
55 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
1
Tolo
423
538
883
66
0
0
0
0
2
Tolo Barat
232
246
497
37
0
0
0
0
3
Tolo Selatan
390
260
579
43
0
0
0
0
4
Bontolebang
175
108
300
23
0
0
0
0
5
Samataring
166
100
256
19
0
0
0
0
6
Bontonompo
139
74
177
13
0
0
0
0
7
Gantarang
296
144
286
21
0
0
0
0
8
Tombo2lo
173
43
260
20
0
0
0
0
9
Tolo Timur
429
181
631
47
0
0
0
0
10
Tolo Utara Kecamatan Tamalatea
328
265
603
45
0
0
0
3.898
2.989
6.829
512
0
0
0
0 0
1
Bontosunggu
486
377
568
43
0
0
0
0
2
Bontojai
245
212
382
29
0
0
0
0
3
Borongtala
374
307
652
49
0
0
0
0
4
Turatea Timur
272
181
351
26
0
0
0
0
5
Turatea
255
178
424
32
0
0
0
0
6
Bontotanga
478
447
1.082
81
0
0
0
0
7
Manjangloe
205
142
317
24
0
0
0
0
8
Karelayu
247
180
404
30
0
0
0
0
9
Tamanroya Tonrokassi Timur
220
169
479
36
0
0
0
0
380
175
741
56
0
0
0
0
Tonrokassi Tonrokassi Barat
473
411
887
67
0
0
0
0
263
210
542
41
0
0
0
0
13
Bontosunggu
486
377
568
43
0
0
0
0
14
Bontojai
245
212
382
29
0
0
0
0
15
Borongtala
374
307
652
49
0
0
0
0
16
Turatea Timur Kecamatan Tarowang
272
181
351
26
0
0
0
0
3.104
1.654
3.779
283
0
0
0
0
IX
10 11 12
X 1
Pao
400
224
512
38
0
0
0
0
2
Bontorappo
292
118
382
29
0
0
0
0
56 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
3
Allu Tarowang
482
178
526
39
0
0
0
0
4
Tarowang
258
172
426
32
0
0
0
0
5
Balangberu Balangloe Tarowang
415
211
449
34
0
0
0
0
286
203
335
25
0
0
0
0
7
Bonto Ujung
548
241
599
45
0
0
0
0
8
Tino Kecamatan Turatea
423
307
550
41
0
0
0
0
3.438
2.200
5.077
381
0
0
0
0
6
XI 1
Jombe
250
77
404
30
0
0
0
0
2
Kayuloe Barat
292
171
436
33
0
0
0
0
3
Kayuloe Timur
107
109
205
15
0
0
0
0
4
Bungungloe
256
233
524
39
0
0
0
0
5
Bontomatene
388
284
627
47
0
0
0
0
6
Tanjonga
283
177
309
23
0
0
0
0
7
Bululoe
626
306
769
58
0
0
0
0
8
Mangempong
336
207
453
34
0
0
0
0
9
Langkura
251
217
424
32
0
0
0
0
10
Paitana Parasangang Beru
477
313
684
51
0
0
0
0
172
105
242
18
0
0
0
0
11
57 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Tabel 3.7. Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik Kondisi
No
Jenis
Satuan
Jumlah/ Kapasitas
Berfungsi
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
MCK ++
unit
Tangki septik komunal
unit
Keterangan
(v)
Tidak Berfungsi (vi)
8
Ya
-
-
1
Ya
-
-
-
-
-
-
(vii)
Sistem Onsite
1
Berbasis komunal
Sistem Offsite
2
-
Sumber : Dinas Cipta Karya 2014 Peran Serta Masyarakat Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Hiegiene dan Sanitasi dalam penanganan air limbah di Kabupaten Jeneponto secara umum dapat kelompokkan, sebagai berikut: Kelompok pertama, kelompok masyarakat yang belum memiliki kesadaran atau kepedulian dalam pengelolaan air limbah. Kelompok ini masih menjadi mayoritas di Kabupaten Jeneponto, terdiri atas kelompok masyarakat miskin, pendidikan rendah, bahkan hingga pada kelompok masyarakat menengah. Kelompok kedua, kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap pengelolaan limbah, namun belum memiliki kepedulian penuh terhadap pengelolaan air limbah. Kelompok ini umumnya berada pada tatanan masyarakat kelas menengah, berpendidikan, namun belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan air limbah pada umumnya. Kelompok ketiga, adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran serta kepedulian tinggi terhadap pengelolaan air limbah. Mayoritas kelompok ini ada pada tatanan masyarakat kelas menengah ke atas, dan termasuk kelompok minoritas baik di perkotaan maupun perdesaan. Secara keseluruhan peran serta atau tingkat kepedulian masyarakat, jender dan kemiskinan dalam penanganan air limbah domestik di Kabupaten Jeneponto masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepemilikan jamban/MCK, tingkat pemeliharaan jamban/MCK maupun dukungan dari program-program sanitasi belum menyentuh secara signifikan dalam merubah perilaku masyarakat secara keseluruhan. 1 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Program-program yang berbasis masyarakat seperti SLBM dalam hal pembangunan infrastruktur air limbah seperti MCK Komunal, MCK dan MCK++. Bantuan sarana dan prasarana yang ada belum mampu dikelola dengan baik ditingkat masyarakat, tingkat pemeliharaan rendah. Tabel 3.8. Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat
No
Nama Program/ Kegiatan
1
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan: Pembangunan MCK
2
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan: Pembangunan MCK
3
4
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan: Pembangunan MCK PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan: Pembangunan MCK
Pelaksana /PJ
Lokasi
Tahun Program/ kegiatan
Penerima manfaat
Jumlah Sarana
Kondisi Sarana Saat Ini Berfungsi
Tidak Berfungsi
L
P
2011
13
9
1 Unit
-
1 Unit
BPMPD: TPK Desa
Desa Kareloe Kec. Bontoram ba
2010
11
7
1 Unit
1 Unit
-
BPMPD: TPK Desa
Desa Kapita Kec. Bangkala
2009
9
10
1 Unit
1 Unit
-
2010
11
9
1 Unit
1 Unit
-
44
35
4 Unit
3 Unit
1 Unit
Desa Ujung
BPMPD: Bulu Kec. TPK Desa Rumbia
Desa
BPMPD: Tonrokassi TPK Desa Kec.Tamalat ea
Total
Sumber : Kajian Peran Serta Masyarakat Tahun 2014 Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Kabupaten Jeneponto, dimana masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat 2 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.9. Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat) Tabel 3.9. Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat Jenis Sarana
Tahun Sarana Dibangun
1
-
-
2
-
-
No
Lembaga
Kondisi
Biaya Operasi dan Pemeliharaan
-
-
-
-
-
-
Pengelola
Lokasi
Pengosongan Tangki Septik/IPAL Waktu
Layanan
-
-
-
-
-
-
Sumber : PU Cipta Karya-Tahun 2014 Pemetaan Media Berdasarkan hasil identifikasi, Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan kampanye pengelolaan air limbah serta sejauh mana Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan air limbah sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum memuaskan. Namun untuk publikasi kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah yang baik,
belum berjalan dengan baik, karena masih
kurangnya koordinasi dengan instansi teknis dan belum ada anggaran secara khusus disiapkan untuk kampanye dimaksud.
3 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Gambar 3.9. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Jeneponto
Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media Tahun 2014
Partisipasi Dunia Usaha Sejauh ini belum banyak keterlibatan pihak swasta dalam mendukung masyarakat dan pemerintah kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan air limbah, kondisi ini hampir sama dengan layanan sanitasi lainnya, seperti pengelolaan sampah dan drainase seperti pada Tabel 3.10. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh masih lemahnya kelembagaan sanitasi yang ada di kabupaten Jeneponto, yang berimbas kepada lemahnya dukungan program dan penganggaran peningkatan pengelolaan air limbah, disamping rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha itu sendiri. Tabel 3.10. Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Jeneponto
No
-
Nama Provider/Mitra Potensial
Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi
Sumber : PU Cipta KaryaTahun-2014
Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi
Volume
Potensi Kerjasama
-
-
-
4 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Pendanaan dan Pembiayaan Lemahnya dukungan pendanaan dalam pengelolaan air limbah dapat dilihat dari dukungan pendanaan dan pembiayaan khususnya dari pemerintah di sub sektor air limbah seperti pada Tabel 3.11. Data dalam 4 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor air limbah terkonsentrasi
pada
pembangunan
MCK
dan
MCK++
dan
Tangki
septik komunal (BSK) yaitu dengan kisaran Rp 34.602.000 hingga tertinggi Rp.207.626.000 Rata-rata anggaran per-tahunnya adalah Rp. 60.557.000 dengan tingkat pertumbuhan 4,17%. Meski terjadi pertumbuhan positif, namun alokasi anggaran ini masih jauh diharapkan dibanding kebutuhan dan kondisi layanan sanitasi air limbah di kabupaten Jeneponto, dan yang pelaksanaan fisiknya tersebar di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto.
Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik
No
Belanja (Rp)
Sub Sektor
2010 1
2011
Pertum buhan (%)
2012
2013
207.626.000
34.602.000
60.557.000
4,17
19.800.000
4.750.000
6.137.500
5,99
15.500.000
4.500.000
5.000.000
7,25
Air Limbah Domestik
Pendanaan Investasi air 0 0 limbah Pendanaan OM yang 1.b 0 0 dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM 1.c berdasarkan 0 0 infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013, 1.a
Rata-rata
Bappeda
5 BUKU PUTIH SANITASI KAB. JENEPONTO
Tabel 3.12. Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah
No
2012
2013
Pertum buhan (%)
-
-
-
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)
SKPD 2010
2011
1 Air Limbah Domestik 1.a Realisasi Retribusi 1.b Potensi Retribusi Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, DPPKAD
Permasalahan mendesak
Beberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi oleh Kabupaten Jeneponto adalah: Tabel 3.13. Permasalahan Mendesak
No
Permasalahan Mendesak
Sistem pengelolaan air limbah domestik mayoritas menggunakan on-site system 1 (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah dan sungai Kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah. Untuk layanan penyedotan 2 lumpur tinja hanya melayani wilayah kota Makale dan belum berjalan secara efektif seiring masih rendahnya kepedulian masyarakat perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja Pendanaan dan pembiayaan masih belum mencukupi baik dari pemerintah 3 maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2014
Pengelolaan Persampahan Kelembagaan
Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manjemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga
ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota. Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Jeneponto dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan didukung oleh Badan Lingkungan Hidup. Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara. Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Jeneponto saat ini belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari : Belum adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan persampahan untuk lingkungan pemukiman rumah tangga / individu. Masih kurangnya Perda Kabupaten Jeneponto yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan persampahan saat ini. Penegakkan aturan masih lemah, karena Perda atau perangkat aturan lainnya yang secara tegas mewajibkan pengelolaan persampahan pada seluruh pihak di Kabupaten Jeneponto belum ada. Berdasarkan PP 8 / 2003 tentang Dinas Daerah maka dalam rangka efisiensi sumber daya telah dilakukan pembatasan jumlah dinas yang ada di Kota/Kabupaten. Pelayanan persampahan di lapangan dilaksanakan langsung oleh Dinas Tarkeb. Dalam hal ini Dinas yang berfungsi sebagai sekaligus menjalankan kegiatan sebagai operator sedangkan regulatornya oleh KLH. Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang persampahan yang dilakukan oleh perbagai pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah baik di dalam maupun luar negeri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas diluar sektor persampahan.
Tabel 3.14. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
Pemerintah Kabupaten
Swasta
Masyarakat
√
-
-
√
-
-
√
-
-
-
-
√
√
-
√
√
√
-
√
-
-
Membangun sarana TPA
√
-
-
Menyediakan sarana komposting
√
√
√
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS
√
-
√
Mengelola sampah di TPS
-
√
√
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA
√
-
-
Mengelola TPA
√
-
-
Melakukan pemilahan sampah
√
-
√
Melakukan penarikan retribusi sampah
√
-
-
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah
√
-
-
Perencanaan
Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Pengelolaan
Pengaturan dan Pembinaan
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.
√
-
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monitoring dan Evalusi
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan √ sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana √ pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung √ serta mengelola keluhan atas layanan persampahan Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014
Tabel 3.15. Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Jeneponto Ketersediaan Peraturan
Persampahan Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan Kabupaten Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Kerjasama pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah
Pelaksanaan
Ada (sebutkan)
Tida k Ada
Efektif Dilaksanaka n
Belum Efektif Dilaksanaka n
Tidak efektif Dilaksanaka n
-
-
-
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
Ket
Retribusi pengelolaan √ sampah atau kebersihan Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014
-
-
-
Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto yaitu pengelolaan dari sumber sampah sampai dengan TPS, pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dan pengelolaan sampah di TPA. Dari penjelasan tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut : Masyarakat membuang sendiri sampahnya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang telah disediakan di wilayah masing-masing Sampah yang telah terkumpul dari TPS sampah akan di jemput oleh petugas yang menggunakan mobil dump truk/arm roll setiap saat. Sampah dari sumber (permukiman) yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 6 (enam) di jemput langsung oleh petugas yang menggunakan motor tiga roda (Bentor). Sampah dari fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya dikumpulkan di TPS kemudian di jemput oleh petugas. Pola Pelayanan Ada lima pola pelayanan persampahan yang dilakukan di Kabupaten Jeneponto untuk rumah tangga, jalan, taman/hutan kota, drainase dan pasar : Pola layanan untuk sampah rumah tangga Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah sampah (tong sampah, kantong kresek, keranjang bekas, dan lain lain) yang ditempatkan dipinggir jalan, kemudian petugas memindahkan sampah kealat angkut (dump truk dan Bentor) dan kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pola layanan untuk sampah jalan Sampah jalan disapu oleh pengelola (petugas)kemudian tumpukan sampah tersebut dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pola layanan untuk taman kota/hutan kota Sampah taman dan hutan kota berupa sampah daun, ranting, rumput dan sisa-sisa makanan dari pengunjung di kumpulkan oleh pengelola (petugas ) kemudian tempukan sampah tersebut dipindahkan ke TPS yang telah ada.
Pola layanan untuk pasar Sampah pasar disapu dan dikumpulkan oleh pengelola (petugas) kemudian dikumpulkan ke kontener sampah yang telah disiapkan dilokasi pasar dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil arm roll. Pola layanan untuk saluran drainase Petugas pemeliharaan drainase membersihkan saluran (sedimen, sampah pelastik, dan lain lain) kemudian dikumpul dipinggir saluran dan dipindahkan ke dalam mobil 4(empat) roda (khusus untuk sampah saluran drenase) diangkut ke TPA sampah. Pengangkutan Ada tiga jenis alat angkut yang digunakan dalam pelayanan persampahan yaitu Kendaraan roda 6 (enam) adalah kendaraan yang digunakan sejenis dump truk dan arm roll dengan jumlah 3 unit dengan tahun perakitan 2000an dan 1 unit arm roll dengan tahun perakitan 2000an kapasitas angkutan 4m3. Seluruh armada tersebut dioperasikan setiap hari oleh 3 sopir dan 12 petugas sampah. Kendaraan roda 4(empat) adalah kendaraan yang sejenis pick up yang melayanai untuk sampah drenase dengan jumlah 1 unit dengan umur kendaraan sudah tua (perakitan 1990an) yang dioperasikan setiap hari oleh 1 sopir dengan kapasitas muatan berkisar 2m 3. Kendaraan roda 3(tiga) adalah kendaraan yang biasa disebut motor tiga roda (Bentor) dimana jumlahnya armada 6 unit dengan tahun perakitan 2010an dioperasikan 6 sopir dengan kapasitas muatan 1,5 m3. Jumlah sampah yang terangkut dibuang ke TPA dihitung berdasarkan jumlah angkutan yang masuk ke TPA dan kapasitas angkutan. Kegiatan pendataan dilakukan dengan cara mencatat jumlah armada dan kapasitas angkutan masuk ke TPA setiap hari.
Gambar 3.10. Grafik Pengelolaan Sampah
Sumber : Kajian Studi EHRA Tahun 2014 Pada grafik Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa sebanyak 53,6% masyarakat mengolah sampahnya dengan membakar; 2,5% yang membuang sampahnya ke sungai/kali/laut/danau; 0,9% membuang sampahnya ke tempat lain; 11,8 % yang dikumpulkan dan dibuang ke TPS; 23,9% yang membiarkan sampahnya membusuk; 4,5 % yang membuang ke lahan kosong/kebun/hutan/dan dibiarkan membusuk; 0,9% pengelolaan sampahnya lain-lain; 2,0% sampahnya dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah.
Gambar 3.11. Grafik Pengangkutan Sampah
Sumber : Kajian Studi EHRA Tahun 2014
Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Penanganan sampah dengan cara membakar secara terbuka (open burning) masih menjadi pilihan pertama dan utama yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara . Pelayanan persampahan diJjeneponto saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya jumlahnya masih minim, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya memiliki beban yang lebih berat, sehingga memberikan pengaruh pada keadaan dan kondisinya. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Jeneponto saat ini terdiri atas 6 unit becak motor sampah, 3 unit dump truck, 1
unit truck mini, 1 unit arm roll truck. yang kesemuannya beroperasi untuk kawasan perkotaan dengan ritasi yang berbeda-beda.
Gambar 3.12. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Produk Input
(A) User Interface
(B) Pengumpulan Setempat
(C) Penampungan Sementara (TPS)
(D) Pengangkutan
(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir
Dibakar
Sampah Organik dan Anorganik Lindi
Tabel 3.16. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Jeneponto
No
I
Nama Kecamatan/ Kelurahan
Kecamatan Bangkala Barat
Jumlah Pendudu k
Volume Terlayani Timbula n Sampah
(orang)
(m3)
6.747
0
Institusi Pengelola
3R (%)
(m3)
(%)
0
(m3)
Tidak Terlayani
TPA (%)
0
(m3)
0
(%)
(m3)
202,4
1
Garassikang
492
0
0
0
0
0
0
0
100 14,75
2
Banrimanurung
790
0
0
0
0
0
0
0
100 23,69
3
Pattiro
436
0
0
0
0
0
0
0
100 13,09
4
Tuju
831
0
0
0
0
0
0
0
100 24,94
5
Bulu Jaya
1.553
0
0
0
0
0
0
0
100 46,59
6
Barana
1.151
0
0
0
0
0
0
0
100 34,54
7
Beroanging
1.145
0
0
0
0
0
0
0
100 34,35
8
Pappalluang Kecamatan Bangkala
349
0
0
0
0
0
0
0
100 10,46 383,1 100 32,97 100 29,03
II
12.770
1
Malassoro
1.099
0
0
0
0
0
0
0
2
Punagaya
968
0
0
0
0
0
0
0
3
Bontorannu
1.173
0
0
0
0
0
0
0
4
Pantai Bahari
717
0
0
0
0
0
0
0
5
Palengu
988
0
0
0
0
0
0
0
6
Tombo Tombolo
625
0
0
0
0
0
0
0
7
Jenetalassa
902
0
0
0
0
0
0
0
8
Kalimporo
915
0
0
0
0
0
0
0
9
Benteng
777
0
0
0
0
0
0
0
10
Pallantikang
1.111
0
0
0
0
0
0
0
11
Gunung Silanu
766
0
0
0
0
0
0
0
12
Kapita
1.280
0
0
0
0
0
0
0
13
Marayoka
771
0
0
0
0
0
0
0
14
Bontomanai Kecamatan Batang
681
0
0
0
0
0
0
0
III 1
Camba Camba
4.916 950
100 35,19 100 21,50 100 29,63 100 18,74 100 27,05 100 27,44 100 23,32 100 33,34 100 22,99 100 38,39 100 23,12 100 20,42 147,5
0
0
0
0
0
0
0
100 28,50
2
Maccini Baji
895
3
Kaluku
717
4
Togo togo
998
5
Bungeng
856
6
Bontoraya Kecamatan Arungkeke
500
IV
0
0
0
0
0
0
100 26,85
0
0
0
0
0
0
0
100 21,50
0
0
0
0
0
0
0
100 29,93
0
0
0
0
0
0
0
100 25,69
0
0
0
0
0
0
0
100 14,99
4.670
1
Kampala
556
2
Bulo Bulo
638
3
Kalumpangloe
565
4
Palajau
835
5
Arungkeke
1.095
6
Boronglamu
436
7
Arpak Kecamatan Rumbia
546
V
0
140,1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 32,84 100 13,09
0
0
0
0
0
0
0
100 16,38
100 16,67 100 19,13 100 16,95 100 25,04
5.797
173,9
1
Bontomanai
515
0
0
0
0
0
0
0
100
2
Rumbia
765
0
0
0
0
0
0
0
100
3
Lebangmanai
592
0
0
0
0
0
0
0
100
4
Lebangmanai utara
315
0
0
0
0
0
0
0
100
5
Pallantikang
440
0
0
0
0
0
0
0
100
6
Bontocini
267
0
0
0
0
0
0
0
100
7
Bontotiro
479
0
0
0
0
0
0
0
100
8
Kassi
582
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
9
Loka
494
0
0
0
0
0
0
10
Tompobulu
419
0
0
0
0
0
0
0
100
11
Ujungbulu
530
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
12 VI
Jenetalasa Kecamatan Bontoramba
400
0
0
0
0
0
0
8.958
15,45 22,95 17,77 9,44 13,19 8,01 14,36 17,46 14,82 12,57 15,89 11,99 268,7
1
Bulusuka
815
0
0
0
0
0
0
0
100
2
Maero
631
0
0
0
0
0
0
0
100
3
Lentu
554
0
0
0
0
0
0
0
100
4
Balumbungang
507
0
0
0
0
0
0
0
100
5
Bangkalaloe
814
0
0
0
0
0
0
0
100
24,45 18,94 16,63 15,22 24,41
6
Datara
904
0
0
0
0
0
0
0
100
7
Baraya
751
0
0
0
0
0
0
0
100
8
Bontoramba
541
0
0
0
0
0
0
0
100
9
Batujala
1.062
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
10
Bulosibatang
11
Kareloe
12
Tanammawang Kecamatan Binamu
VII 1
964
0
0
0
0
0
0
1.009
0
0
0
0
0
0
0
100
406
0
0
0
0
0
0
0
100
13.426
109,5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
Empoang Selatan
1.209
0
0
0
0
0
52
7
Empoang
2.116
0
0
0
0
0
77
8
Balang Toa
1.118
0
0
0
0
0
27
48,9 9,1
9
Balang
1.218
0
0
0
0
0
23
10
Balangberu
0
0
0
0
0
11
Bontoa
584
0
0
0
0
12
Sapanang
864
0
0
0
13
Empoang Utara
938
0
0
0
VIII
Kecamatan Kelara
6.772
1
Tolo
1.491
0
0
0
0
0
0
0
2
Tolo Barat
781
0
0
0
0
0
0
0
3
Tolo selatan
883
0
0
0
0
0
0
0
4
Bontolebang
431
0
0
0
0
0
0
0
5
Samataring
375
0
0
0
0
0
0
0
6
Bontonompo
265
0
0
0
0
0
0
0
7
Gantarang
454
0
0
0
0
0
0
0
8
Tombolo
322
0
0
0
0
0
0
0
Biringkasi
880
Pabiringa
1.568
Panaikang
591
Monro Monro
691
5
Sidenre
6
2 3 4
840
0
-
0
-
0
-
34
7,0
41
10,0
27,13 22,52 16,23 31,86 28,93 30,26 12,19 293,3
100 100 100 66
26,40 47,04 17,73 13,68
59
14,33
48
17,41
23
14,60
73
24,49
8,4
77
28,13
29
7,3
71
0
0
-
17,89 100 17,53
0
0
0
-
100 25,91
0
0
0
-
100 28,14
18,9
203,2 100 44,72 100 23,42 100 26,48 100 12,92 100 11,25 100 7,94 100 13,61 100 9,67
9
Tolo Timur
859
0
0
0
0
0
0
0
10
Tolo Utara Kecamatan Tamalatea Bontosunggu
913
0
0
0
0
0
0
0
IX 1
100 25,77 100 27,39
10.335
310
988
0
0
0
0
0
0
0
100 29,64
623
0
0
0
0
0
0
0
100 18,68
1.008
0
0
0
0
0
0
0
100 30,24
2
Bontojai
3
Borongtala
4
Turatea Timur
559
0
0
0
0
0
0
0
100 16,76
5
Turatea
634
0
0
0
0
0
0
0
100 19,01
6
Bontotanga
1.610
0
0
0
0
0
0
0
100 48,29
7
Manjangloe
483
0
0
0
0
0
0
0
100 14,50
8
Karelayu
614
0
0
0
0
0
0
0
100 18,42
9
Tamanroya
687
0
0
0
0
0
0
0
100 20,60
10
Tonrokassi Timur
971
0
0
0
0
0
0
0
100 29,14
11
Tonrokassi
1.367
0
0
0
0
0
0
0
100 41,00
12
Tonrokassi Barat Kecamatan Tarowang
793
0
0
0
0
0
0
0
100 23,78
X
5.721
229,9
1
Pao
775
0
0
0
0
0
0
0
2
Bontorappo
529
0
0
0
0
0
0
0
3
Allu Tarowang
743
0
0
0
0
0
0
0
4
Tarowang
633
0
0
0
0
0
0
0
100 22,29 100 19,00
5
Balangberu Balangloe Tarowang
694
0
0
0
0
0
0
0
100 20,82
0
0
0
0
0
0
0
100
7
Bonto Ujung
885
0
0
0
0
0
0
0
8
Tino Kecamatan Turatea
900
0
0
0
0
0
0
0
100 26,55 100 27,01
6
XI
563
100 23,24 100 15,86
7.664
16,88
171,6
1
Jombe
512
0
0
0
0
0
0
0
2
Kayuloe Barat
640
0
0
0
0
0
0
0
100 15,35 100 19,19
3
Kayuloe Timur
330
0
0
0
0
0
0
0
100
4
Bungungloe
797
0
0
0
0
0
0
0
5
Bontomatene
961
0
0
0
0
0
0
0
100 23,90 100 28,84
9,89
6
Tanjonga
509
0
0
0
0
0
0
0
100 15,27
7
Bululoe
1.133
0
0
0
0
0
0
0
Mangempong
694
0
0
0
0
0
0
0
100 33,98 100 20,83
8 9
Langkura
673
0
0
0
0
0
0
0
10
Paitana
1.052
0
0
0
0
0
0
0
100 20,20 100 31,55
11
Parasangang Beru
365
0
0
0
0
0
0
0
100 10,94
Sumber : Dinas Tarkeb- 2014
Tabel 3.17. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Jeneponto
No
Jenis Prasarana / Sarana
Satuan
Jumlah/ Kapasitas
Ritasi /hari
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
unit unit unit
1
0 5,00 0
0 5 0
0 5 0
-
buah unit unit buah unit
93 0 0 87 0
7,00 0 0 87 0
75 0 0 87 0
0 0 0 0 0
-
unit unit unit
3 1 0
9 1 0
3 1 0
0 0 0
-
unit
0
0
0
0
-
unit
0
0
0
0
-
Ha Ha Ha
0 0 2
0 0 0
0 0 2
0 0 0
-
unit unit unit
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-
Pengangkutan
Dump Truck Arm Roll Truck Compaction Truck 4
0 6 0
(viii)
Penampungan Sementara
Tong Sampah Bak Sampah Container TPS Transfer Depo 3
Tdk berfungsi (vii)
Keterangan
(v)
Berfungs i (vi)
Pengumpulan Setempat
Gerobak Becak/Becak Motor Motor Sampah 2
Kondisi
(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
TPS 3R SPA (stasiun peralihan antara) 5
TPA/TPA Regional
6
Sanitary landfill Controlled landfill Open dumping Alat Berat Bulldozer Whell/truck loader Excavator /backhoe
7
IPL
Sistem unit Sumber : Dinas Tarkeb Tahun 2014
0
0
0
0
-
Peran Masyarakat Kesadaran masyarakat adalah segala tindakan masyarakat, langsung atau tidak langsung, yang membantu mengurangi tugas pengelolaan persampahan.Secara umum kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Jeneponto masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survey EHRA, keterlibatan peremuan dalam melakukan pemilahan sampah masih sangat rendah yaitu 30,1%. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah sangat besar khususnya ibu rumah tangga, karena mereka adalah pelaku utama dalam pengelolaan sampah di rumah tangga. Tabel 3.18. Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat Nama Program/ kegiatan
Pelaksana /PJ
Lokasi
1
-
-
-
2
-
-
3
-
-
No
Tahun Program /Kegiata n
Penerima manfaat
Jumlah Sarana
Kondisi Sarana Saat Ini Berfung Tidak si Berfungsi
L
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber : Dinas Tarkeb Tahun 2014 Catatan : Belum ada program persampahan berbasis masyarakat diKab.Jeneponto Sejalan dengan uraian diatas, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khususnya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan konsep 3R
Tabel 3.19. Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat Pengelola No
Jenis Kegiatan
Lokasi
1
-
-
Lembaga
Kondisi
Kerjasama dengan pihak lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Keterangan
-
Sumber : Dinas Tarkeb Tahun 2014 Catatan : Belum ada program persampahan berbasis masyarakat diKab.Jeneponto
Komunikasi dan Media Hasil identifikasi tentang pengalaman Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan kampanye pengelolaan sampah serta sejauh mana Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan sampah. Sa mpa i sa a t in i belum pernah dilakukan kegiatan komunikasi maupun kerjasama dengan media komunikasi secara maksimal. Untuk itu masih perlu ditingkatkan dengan senantiasa mengikuti perkembangan informasi melalui media massa, maupun media elektornik serta informasi teknis tentunya harus proaktif memberikan sosialisasi agar nantinya masyarakat dapat memahami arti penting hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya yang ada dengan terpisah sampah kering dan sampah basah.
Gambar 3.13. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Jeneponto
8,6
Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan
17,3
Air Limbah dan Jamban Keluarga Saluran Air Kotor / Drainase
22,5
10,9
Air Bersih
5,0 22,5
13,2
Stop Buang Air Besar Sembarangan Cuci Tangan Pakai Sabun Belum Pernah
Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media Tahun 2014 Peran Swasta Dalam pengelolaan kegiatan pelayanan persampahan, selayaknya selain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto khususnya Dinas Tata Ruang dan Kebersihan juga bisa dikelola melalui kegiatan kemitraan dengan dunia usaha. Sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang terdiri atas sampah organik dan anorganik, sebelum di bawa ke tempat pemrosesan akhir, seharusnya bisa dipilah terlebih dahulu untuk kemudian di olah kembali sebagai bagian dari proses daur ulang. Dan kegiatan ini bisa melibatkan dunia usaha, karena memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Saat ini, di Kabupaten Jeneponto program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan dunia usaha belum ada. Walaupun demikian pihak perbankan telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Pemerintah terkait kebersihan dan persampahan. Bank SulSel telah menyumbangkan satu unit Becak Motor dan beberapa unit TPS, demikian pula Bank BNI dan BRI telah menyumbangkan TPS pada sepuluh titik. Demikian pula para petugas mengumpulkan sampah telah melakukan pemilahan jenis sampah plastik seperti botol air mineral, botol kaca, kardus bekas dan besi-besi rongsokan yang kemudian dijual ke pengumpul yang siap menampung barang-barang bekas tersebut.
Tabel 3.20. Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Jeneponto
No
Nama Provider/Mitra Potensial
1
Bank SulSel
2
Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi
2012
Bank BRI dan BNI
2013
Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi
Volume
Menyiapkan Tong sampah dan Kendaraan Motor Roda tiga
25 m3/bulan sampah organik dan sampah plastik
Menyiapkan Tong sampah dan Kendaraan Motor Roda tiga
25 m3/bulan sampah organik dan sampah plastik
Potensi Kerjasama
-
-
Sumber : Dinas Tarkeb Tahun 2014 Pendanaan dan Pembiayaan Pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih belum sepunuhnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi dengan baik. Tabel 3.21. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan
No
Belanja (Rp)
Sub Sektor 2010
2011
2012
Persampahan Pendanaan 2.a Investasi 649.610.000 0 0 Persampahan Pendanaan OM yang 2.b 73.000.000 0 0 dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM 2.c berdasarkan 65.000.000 0 0 infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013, Bappeda
Rata-rata
Pertum buhan (%)
130.132.000
25
2013
2
1.050.000
750.000
600.000
14.750.000
13.120.000
25
25
Tabel 3.22. Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah
No
2012
2013
Pertum buhan (%)
10.975.000 58.250.000
11.625.000 35.000.000
-3,07 -5,23
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)
SKPD 2010
2011
2 Persampahan 2.a Realisasi Retribusi 12.538.000 17.242.000 2.b Potensi Retribusi 45.000.000 58.250.000 Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, DPPKAD Permasalahan mendesak dan Isu strategis
Kabupaten Jeneponto mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih dikelola dengan open dumping ditunjang buruknya perilaku masyarakat dalam mengolah sampah, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai besar yang menjadi menara air bagi 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Tabel 3.23. Permasalahan Mendesak
No
Permasalahan Mendesak
Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan volume sampah bertambah dan sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar 1 dan membuang ke saluran/sungai, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar relatif masih rendah terutama penerapan konsep 3R Pendanaan dan pembiayaan masih belum memadai baik dari pemerintah maupun pihak 2 swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum dikelola sesuai standar, masih sistem 3 open dumping Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2014
Pengelolaan Drainase Lingkungan Kelembagaan Penanganan pengelolaan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Jeneponto merupakan tanggung jawab Dinas Cipta karya. Pemeliharaan pada prinsipnya diserahkan kepada masyarakat setempat, namun realitas dilapangan porsi terbesar tetap saja menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kelembagaan ditingkat masyarakat hanya bersifat temporer, termasuk ditingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan. Dengan fungsi kelembagaan yang masih lemah maka perencanaan program maupun target yang ingin dicapai belum berjalan efektif, perangkat peraturan terkait pengelolaan drianase belum tersedia, hal ini terkait dengan dukungan dana (APBD Kab/Provinsi ataupuan APBN) yang masih sangat minim. Demikian juga dukungan dari dunia usaha belum berkembang sebagaimana diharapkan. Tabel 3.24. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
Pemerintah Kabupaten
Swasta
Masyarakat
√
-
-
√
-
-
√
-
-
√
-
√
Membersihkan saluran drainase perkotaan
√
-
√
Memperbaiki saluran drainase perkotaan yg rusak
√
-
√
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB
√
-
-
Perencanaan Menyususn target pengelolaan drainase perkotaan skala kabupaten Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan Pengelolaan
Pengaturan dan Pembinaan Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer
√
-
-
√
-
-
Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan
√
-
-
Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan
√
-
-
√
-
-
-
-
-
-
Monitoring dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kabupaten
Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana √ pengelolaan drainase perkotaan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta √ mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014
Tabel 3.25. Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Jeneponto Ketersediaan Substansi
Pelaksanaan
Ket .
Ada (sebutkan)
Tidak Ada
Efektif Dilaksanakan
Belum Efektif Dilaksanakan
Tidak efektif Dilaksanakan
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
Drainase Perkotaan Target capaian pelayanan pengelolaan drainase perkotaan di kabupaten Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten dalam menyediakan drainase perkotaan
Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan √ masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana √ drainase perkotaan dan menghubungkannya dengan sistim drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana √ drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sistem dan Cakupan Pelayanan Secara umum permasalahan drainase di Kabupaten Jeneponto adalah akibat system yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara, sehingga pada waktu musim hujan drainase yang ada mampet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan pemukiman. Gambar 3.14. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin
48,4 51,6
Tidak ya
Sumber : Kajian Studi EHRA Tahun 2014
Secara umum kondisi jaringan drainase perkotaan khususnya di ibukota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Disamping itu, belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Bontosunggu dan sekitarnya.
Gambar 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan Diagram Sistem Sanitasi Drainase Perkotaan Produk Input
(A) User Interface
(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal
(C) Pengangkutan / Pengaliran
(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir
Air Hujan
Tanah (Biopori)
Tabel 3.26. Luas Wilayah Genangan
Nama Kecamatan/ Kelurahan
No
Wilayah Genangan Luas
Ketinggia n
Lama
Frekuensi
(Ha)
(m)
(jam/hari)
(kali/tahun)
I
Kecamatan Bangkala Barat
54,9
1
Garassikang
54,9
0,4
5
1
2
Banrimanurung
0
0
0
0
3
Pattiro
0
0
0
0
4
Tuju
0
0
0
0
5
Bulu Jaya
0
0
0
0
6
Barana
0
0
0
0
7
Beroanging
0
0
0
0
8
Pappalluang Kecamatan Bangkala
0 293,3
0
0
0
II
Penyebab
Hujan
1
Malassoro
0
0
0
0
2
Punagaya
0
0
0
0
3
Bontorannu
83,8
0,5
12
1
Hujan
4
Pantai Bahari
50
0,3
8
1
Hujan
5
Palengu
31,3
0,4
7
1
Hujan
6
Tombo Tombolo
0
0
0
0
7
Jenetalassa
0
0
0
0
8
Kalimporo
76,3
0,5
6
1
Hujan
9
Benteng
51,9
0,3
7
1
Hujan
10
Pallantikang
0
0
0
0
11
Gunung Silanu
0
0
0
0
12
Kapita
0
0
0
0
13
Marayoka
0
0
0
0
14
0 0
0
0
0
III
Bontomanai Kecamatan Batang
1
Camba Camba
0
0
0
0
2
Maccini Baji
0
0
0
0
3
Kaluku
0
0
0
0
4
Togo togo
0
0
0
0
5
Bungeng
0
0
0
0
6
Bontoraya Kecamatan Arungkeke
0
0
0
0
IV
116,3
1
Kampala
0
0
0
0
2
Bulo Bulo
48,2
0,6
15
1
3
Kalumpangloe
0
0
0
0
4
Palajau
37,2
0,7
12
1
Hujan
5
Arungkeke
30,9
0,7
11
1
Hujan
6
Boronglamu
0
0
0
0
7
0 0
0
0
0
V
Arpak Kecamatan Rumbia
1
Bontomanai
0
0
0
0
2
Rumbia
0
0
0
0
3
Lebangmanai
0
0
0
0
4
Lebangmanai utara
0
0
0
0
5
Pallantikang
0
0
0
0
6
Bontocini
0
0
0
0
7
Bontotiro
0
0
0
0
8
Kassi
0
0
0
0
9
Loka
0
0
0
0
10
Tompobulu
0
0
0
0
11
Ujungbulu
0
0
0
0
12
Jenetalasa Kecamatan Bontoramba
0 292,5
0
0
0
0
0
0
0
VI
Hujan
1
Bulusuka
2
Maero
35,9
0,4
5
1
3
Lentu
32,1
0,5
4
1
Hujan Hujan
4
Balumbungang
73,7
0,5
7
1
Hujan
5
Bangkalaloe
82,3
0,3
6
1
Hujan
6
Datara
33,5
0,3
8
1
Hujan
7
Baraya
0
0
0
0
8
Bontoramba
0
0
0
0
9
Batujala
0
0
0
0
10
Bulosibatang
35
0,3
5
1
11
Kareloe
0
0
0
0
12
Tanammawang
0
0
0
VII
Kecamatan Binamu
0 177,3
1
Biringkasi
0
0
0
0
2
Pabiringa
29,1
0,5
8
1
3
Panaikang
0
0
0
0
4
Monro Monro
42,8
0,6
6
1
5
Sidenre
0
0
0
0
6
Empoang Selatan
0
0
0
0
7
Empoang
0
0
0
0
8
Balang Toa
26,5
0,5
7
1
Hujan
9
Balang
40,2
0,4
6
1
Hujan
10
Balangberu
0
0
0
0
11
Bontoa
0
0
0
0
12
Sapanang
38,7
0,5
8
1
13
Empoang Utara Kecamatan Kelara
0
0
0
0
1
Tolo
0
0
0
0
2
Tolo Barat
0
0
0
0
3
Tolo selatan
0
0
0
0
4
Bontolebang
0
0
0
0
5
Samataring
0
0
0
0
6
Bontonompo
0
0
0
0
7
Gantarang
0
0
0
0
8
Tombolo
0
0
0
0
9
Tolo Timur
0
0
0
0
10
Tolo Utara Kecamatan Tamalatea
0
0
0
0
VIII
IX
150,1
Hujan
Hujan Hujan
Hujan
1
Bontosunggu
0
0
0
0
2
Bontojai
30
0,3
5
1
3
Borongtala
0
0
0
0
4
Turatea Timur
0
0
0
0
5
Turatea
0
0
0
0
6
Bontotanga
59,4
0,4
6
1
7
Manjangloe
0
0
0
0
8
Karelayu
0
0
0
0
9
Tamanroya
16,9
0,5
7
1
Hujan
10
Tonrokassi Timur
43,8
0,6
8
1
Hujan
11
Tonrokassi
0
0
0
0
12
Tonrokassi Barat Kecamatan Tarowang
0
0
0
0
X
Hujan
Hujan
41,2
1
Pao
0
0
0
0
2
Bontorappo
0
0
0
0
3
Allu Tarowang
0
0
0
0
4
Tarowang
41,2
0,5
7
1
5
Balangberu
0
0
0
0
6
Balangloe Tarowang
0
0
0
0
7
Bonto Ujung
0
0
0
0
8
0 0
0
0
0
XI
Tino Kecamatan Turatea
1
Jombe
0
0
0
0
2
Kayuloe Barat
0
0
0
0
3
Kayuloe Timur
0
0
0
0
4
Bungungloe
0
0
0
0
5
Bontomatene
0
0
0
0
6
Tanjonga
0
0
0
0
7
Bululoe
0
0
0
0
8
Mangempong
0
0
0
0
9
Langkura
0
0
0
0
10
Paitana
0
0
0
0
Hujan
11 12
0
0
0
0 Jombe 0 Sumber : Dinas Cipta Karya Tahun- 2014
0
0
Parasangang Beru
0
Tabel 3.27. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Yang Ada Di Kabupaten Jeneponto
No
Jenis Prasarana/ Sarana
(i)
(ii)
1
Saluran Primer
Kondisi
Satuan
Jumlah/ Kapasitas
Berfungsi
Tidak Berfungsi
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
(vii)
m
2
Saluran Sekunder
3
Bangunan Pelengkap
Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun- 2014
Peran Serta Masyarakat Masyarakat / pihak swasta dalam peranan penanganan drainase masih terbatas, terutama pada lingkungan perumahan pribadi. Sehingga diharapkan semua pihak terutama pemangku
kebijakan
melakukan kesepakatan / kesediaan untuk aktif dalam pembangunan organisasi pengelola / pemeliharaan saluran drainase permukiman seperti: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / PKK Program/proyek yang berbasis masyarakat pada dasarnya sudah ada, terutama pada tatanan pengelolaan drainase persil dan sebagian saluran sekunder (khususnya di lingkungan permukiman desa). Belum tersedia data rinci tentang program/proyek pembangunan drainase baik perkotaan maupun perdesaan. Belum ada sistem kelembagaan atau pemisahan yang jelas tentang peran jender dan masyarakat miskin dalam pengelolaan drainase lingkungan.
Tabel 3.28. Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat Nama Program/ kegiatan
Pelaksana /PJ
Lokasi
1
-
-
-
2
-
-
-
No
Penerima manfaat
Tahun Progra m/Kegia tan
Jumlah Sarana
Kondisi Sarana Saat Ini Tidak Berfungsi Berfungsi
L
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Sumber : PU Cipta Karya Tahun 2014 Catatan : Belum ada Program Drainase Perkotaan Berbasis masyarakat
-
-
Tabel 3.29. Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat
Pengelolaan No
Jenis Sarana
Lokasi
1
-
2
-
Iuran
Keterang an
Lembaga
Kondisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber : PU Cipta Karya Tahun 2014 Catatan : Belum ada Pengelolaan Drainase Perkotaan oleh masyarakat
Komunikasi dan Media Berdasarkan hasil identifikasi, Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan kampanye pengelolaan drainase serta sejauh mana Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan air limbah sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum memuaskan. Namun untuk publikasi kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah yang baik,
belum berjalan dengan baik, karena masih
kurangnya koordinasi dengan instansi teknis dan belum ada anggaran secara khusus disiapkan untuk kampanye dimaksud.
Gambar 3.16. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Jeneponto
Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media Tahun 2014
Peran Swasta Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas sanitasi terkhusus pada saluran drainase sebagai prasarana dasar untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat diperlukan kemitraan dengan pihak luar/swasta/dunia usaha. Adapun mengenai partisipasi dunia usaha di Kabupaten Jeneponto untuk saat ini belum ada, olehnya itu perlu diperkuat kelembagaan antara pemerintah dan dunia usaha. Tabel 3.30. Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Jeneponto
No
Nama Provider/Mitra Potensial
Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi
Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi
Volume
Potensi Kerjasama
-
-
-
-
-
Sumber : PU Cipta Karya Tahun 2014 Catatan : Tidak ada data
Pendanaan dan Pembiayaan Belanja investasi drainase maupun untuk operasi dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jeneponto (SKPD terkait) maupun institusi lain yang berwenang dalam pengelolaan drainase cenderung mengalami penurunan sejak empat tahun terakhir. Tabel 3.31. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Drainase Perkotaan
No
Rata-rata
Pertum buhan (%)
0
140.000.000
0
0
17.000.000
0
0
14.000.000
0
Belanja (Rp)
Sub Sektor
2010 2011 2012 Drainase 3 Perkotaan Pendanaan Investasi 3.a 0 700.000.000 0 Drainase Perkotaan Pendanaan OM yang 3.b 0 85.000.000 0 dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM 3.c berdasarkan 0 70.000.000 0 infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013, Bappeda
2013
Tabel 3.32. Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan
No
2012
2013
Pertum buhan (%)
-
-
-
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)
SKPD 2010
2011
3 Drainase Perkotaan 3.a Realisasi Retribusi 3.b Potensi Retribusi Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, DPPKAD
Permasalahan mendesak dan Isu strategis Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan, kabupaten Jeneponto sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi kabupaten Jeneponto juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang sanitasi khususnya mengenai pengelolaan drainase. Tabel 3.33. Permasalahan Mendesak
No 1
Permasalahan Mendesak Dokumen perencanaan drainase secara komprehensif dan terintegrasi belum memadai
Penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah Regulasi sektor sanitasi khususnya drainase perkotaan belum ada, baik yang 3 mengatur layanan secara teknis, operasional maupun retribusi Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2014 2
Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi Pengelolaan Air Bersih Air bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan air minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas: 1) Air Hujan; 2) Air Sungai dan Danau; 3) Mata Air; 4) Air Sumur Dangkal; dan 5) Air Sumur Dalam. Pencemaran air, udara, dan tanah masih belum tertangani secara optimal karena aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan (AMDAL). Pencemaran air di Kabupaten Jeneponto pada umumnya, adalah adanya indikasi tingginya bakteri coly ,kandungan kapur, dan Fe. Pada lokasi-lokasi khusus, terindikasi adanya logam berat pada kandungan air minum pada daerah penambangan dan penggunaan pestisida yang kurang terkontrol pada daerah pertanian sangat menganggu keseimbangan kualitas air tanah disekitarnya. Pada musim kemarau panjang
mengalami masalah kekeringan. Selain kekurangan air untuk mengairi lahan pertanian, masyarakatpun menghadapi kekurangan suplai kebutuhan air untuk konsumsi dan kebutuhan sanitasi (MCK). Asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah pengguna air bersih adalah meliputi: Jumlah pelanggan PDAM Jumlah pengguna air dari mata air terlindung (BPAM) Jumlah pengguna air bersih dari sumur terlindung;) dan Jumlah pengguna air bersih dari Penampungan Air Hujan (PAH). Berdasarkan kajian studi EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dimana hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar sebanyak 35,20% dan hanya 64,80% masyarakat menggunakan sumber air terlindungi. Untuk akses terhadap air bersih yang digunakan sebagai air minum dan memasak, menggunakan sumber air yang tidak terlindungi masih cukup besar yaitu sumur gali tidak terlindungi sebesar 6,40% dan mata air tidak terlindungi 20,70%. Selebihnya menggunakan sumber air bersih yang terlindungi untuk air minum dan memasak, sebagian besar berasal dari mata air terlindungi 27,00% dan PDAM sebesar 26,10%. Gambar 3.17. Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak Lainnya 1,3 1,6 Air dari waduk/Danau ,1 ,4 Air Sungai ,1 ,4 Air Hujan ,8 1,7 Mata Air Tidak Terlindungi 1,0 ,5 Mata Air Terlindungi 11,4 12,7 Air Sumur Gali Tidak…3,34,6 Air Sumur Gali Terlindungi 29,4 Air Sumur Pompa… 18,8 21,5 Air Kran Umum -PDAM…1,5 1,5 Air Hidran Umum - PDAM 1,9 1,7 Air Ledeng PDAM 19,2 22,3 Air Isi Ulang 23,9 5,6 Air Botol Kemasan 5,43,0 ,0
20,0
Minum
35,7
Masak
40,0
60,0
80,0
Sumber : Kajian Studi EHRA Tahun 2014 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto, kapasitas terpasang 1.750 Lt/detik dan beroperasi 1.500 Lt/detik, tingkat kebocoran air 30%. Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 untuk 4 (empat) Kecamatan yaitu Sebesar 6.604 pelanggan rumah tangga atau 8,2% yang terlayani dari jumlah 88.775 Rumah tangga yang ada di kabupaten Jeneponto.
Tabel 3.34. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Jeneponto
No
Uraian
Satuan
Sistem Perpipaan
Ket.
PDAM
-
1
Pengelola
2
Tingkat Pelayanan
%
8,2
-
3
Kapasitas Produksi
Lt/detik
1.500
-
4
Kapasitas Terpasang
Lt/detik
1.750
-
5
Jumlah Sambungan Rumah (Total)
Unit
6.604
-
6
Jumlah Kran Air
Unit
2300
-
7
Kehilangan Air (UFW)
%
30
-
8
Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)
M3
1.100
-
9
Jumlah Pelanggan Perkecamatan Kec. Binamu
Pelanggan
5.619
-
Kec. Turatea
Pelanggan
385
-
Kec. Tamalatea
Pelanggan
453
-
Kec. Arungkeke
Pelanggan
147
-
Sumber : Laporan Cakupan Pelayanan PDAM Tahun 2014 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pengelolaan air limbah indusri rumah tangga di Kabupaten Jeneponto sampai sekarang belum ada. Dan ini disebabkan oleh belum ada data rinci pengelola industri RT dan aturan yang mendasari untuk kegiatan tersebut, sehingga buangan limbah industri rumah tangga ini tidak terkoordinir sehingga sangat menganggu warga masyarakat di sekitarnya, terutama untuk gangguan kesehatan. Olenya itu dalam membuat pengolahan air limbah industri RT harus diperhatikan sbb:
1. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air di permukaan tanah maupun
air di bawah permukaan tanah. 2. Tidak mengotori permukaan tanah. 3. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. 4. Mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain. 5. Tidak menimbulkan bau yang mengganggu. 6. Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah. 7. Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10m. Pengelolaan yang paling sederhana ialah pengelolaan dengan menggunakan pasir dan bendabenda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan. Benda yang melayang dapat dihilangkan oleh bak pengendap yang dibuat khusus untuk menghilangkan minyak dan lemak. Lumpur dari bak pengendap pertama dibuat stabil dalam bak pembusukan lumpur, dimana lumpur menjadi semakin pekat dan stabil, kemudian dikeringkan dan dibuang. Pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organic melalui oksidasi dengan menggunakan saringan khusus. Pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja. Cara pengelolaan yang digunakan tergantung keadaan setempat, seperti sinar matahari, suhu yang tinggi didaerah tropis yang dapat dimanfaatkan. Industri rumah tangga seperti industri tempe, tahu, rumah makan, dan lain-lain perlu mengelola. Limbah dari industri rumah tangga tersebut sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak enak dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Tabel 3.35. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Jeneponto
No.
Jenis Industri Rumah Tangga
Lokasi
Jumlah Industri RT
Jenis Pengolahan
Kapasitas (m3/hari)
-
-
-
-
-
Sumber : KLH dan Dinas Kesehatan Tahun 2014 Catatan : Tidak ada data Pengelolaan Limbah Industri rumah tangga
Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Jeneponto masih membutuhkan perhatian serius. Pada tahun 2011 dibangun IPAL di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang. Selebihnya, Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedangkan untuk limbah padat dibuang ke TPS atau dibakar. Tabel 3.36. Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan
Nama Fasilitas Kesehatan
Lokasi
Rumah Sakit Lanto Daeng Kecamatan Binamu Pasewang Sumber : KLH dan Dinas Kesehatan Tahun 2014
Jenis Pengolahan Limbah Medis
Kapasitas (m3/hari)
On Site System
30
