BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 Bab 2: 2.1

Gambaran Umum Wilayah

Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

2.1.1 Letak Geografis Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0 06’17” - 1 34’52” Lintang Utara dan 10412’47” Bujur Timur di sebelah Barat - 108 02’27” Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Kabupaten Natuna dan Malaysia Timur.

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga Sebelah Barat

: Kota Batam dan Kota Tanjungpinang

Sebelah Timur

: Provinsi Kalimantan Barat.

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Bintan memiliki nilai strategis dan berada dekat dengan jalur pelayaran dunia yang merupakan salah satu simpul dari pusat koleksi dan distribusi barang dunia. Kedekatan ini merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Bintan dalam menghadapi Pasar Bebas. Jarak yang terjauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah Kecamatan Tambelan yang berjarak 360 mil laut arah Timur Pulau Bintan. Untuk mencapai kecamatan ini diperlukan waktu pelayaran kurang lebih 28 jam (Pulau TambelanPulau Bintan) atau 10 jam (Pontianak-Pulau Tambelan) dengan menggunakan kapal ukuran besar. Walaupun kecamatan ini secara geografis terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, daerah ini memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Wilayah Kabupaten Bintan dapat dijangkau dengan pesawat udara dari kotakota besar Indonesia maupun seluruh dunia, melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan dilanjutkan dengan kapal Ferry menuju ke Pulau Bintan, atau melalui Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah di Kota Tanjungpinang. Dari Singapura dan Johor, Pulau Bintan dapat ditempuh dengan waktu 2 jam menggunakan kapal ferry ke pelabuhan Bintan Telani Lagoi ataupun pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjungpinang.

KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

21

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 241 buah Pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang dihuni, sedangkan sisanya (192 Buah Pulau) dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 88.038,54 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 1.313,86 Km2 (1,49 %) dan Laut seluas 86.724,68 (98,51%). Kabupaten Bintan memiliki 1 buah Pulau Terluar, yaitu Pulau Sentut. Secara geografis, Kabupaten Bintan memilik ratusan pulau dan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) gugusan pulau, yaitu : 1.

Gugusan Pulau Bintan, meliputi Pulau Bintan dan pulau-pulau kecil disekitarnya yang memiliki potensi pertambangan, pertanian dan pariwisata.

2.

Gugusan Pulau Tambelan, termasuk pulau Menggirang, Panjang, Mendora dan pulau-pulau sekitarnya yang memiliki potensi sumber daya laut dan pertanian (kelapa dan cengkeh).

2.1.2 Kondisi Fisik A.

Klimatologi Pada umumnya daerah Kabupaten Bintan beriklim tropis dengan temperatur rata rata terendah 23,90 dan tertinggi rata-rata 31,80 dengan kelembaban udara sekitar 85 %. Gugusan kepulauan di Kabupaten Bintan mempunyai curah hujan cukup tinggi dengan iklim basah, berkisar antara 2000 – 2500 mm/th. Rata-rata curah hujan per tahun ± 2.214 milimeter, dengan hari hujan sebanyak ± 110 hari. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember (347 mm), sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus (101 mm). Temperatur rata-rata terendah 22,50C dengan kelembaban udara 83%-89%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu: 

Bulan Desember-Pebruari

: Angin Utara



Bulan Maret-Mei

: Angin Timur



Bulan Juni-Agustus

: Angin Selatan



Bulan September-November : Angin Barat Kecepatan angin terbesar adalah 9 knot pada bulan Desember-Januari,

sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei. Kondisi angin pada umumnya dalam satu tahun terjadi empat kali perubahan angin; bulan Desember KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

22


Pebruari bertiup angin utara, bulan Maret – Mei bertiup angin timur, bulan Juni – Agustus bertiup angin selatan dan bulan September – Nopember bertiup angin barat.

Angin dari arah utara dan selatan yang sangat berpengaruh terhadap

gelombang laut menjadi besar. Sedangkan angin timur dan barat terhadap gelombang laut yang timbul relatif kecil. Kecepatan angin terbesar adalah 9 knot pada bulan Desember–Januari sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret–Mei. Kondisi tiupan angin di atas perairan Pulau Bintan yang menyebabkan gelombang dan arus adalah angin utara dan barat laut dimana angin tersebut umumnya bertiup pada

bulan Juni

hingga Agustus. Gelombang di perairan Bintan Timur sebelah utara pada musim angin bisa mencapai ketinggian 2 meter. B.

Topografi Wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai di bagian pantai. Kabupaten Bintan memiliki topografi yang bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3 % hingga diatas 40 % pada wilayah pegunungan. Sedangkan ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. 1) Pulau Bintan Wilayah Pulau Bintan memiliki keadaan topografi bervariasi dari datar hingga bergelombang, dengan kemiringan 0 - 40 % mencapai 98,03 %. Sedangkan untuk kemiringan > 40 % hanya mencapai 1,97 % dan tersebar di wilayah Gunung Bintan, Gunung Kijang dan Gunung Lengkuas. Jika diuraikan secara rinci, maka kemiringan lereng 0 - 3 % memiliki luas sebesar 742,34 Km2 (41,78 %), kemiringan 3 - 15 % dengan luas wilayah 334,57 Km2 (18,83 %), sedangkan kemiringan 15 - 40 % sebesar 664,88 Km2 (37,42 %) dan kemiringan > 40 % dengan luas wilayah 34,92 Km2 (1,97 %). Kemiringan lereng di Kecamatan Teluk Bintan didominasi oleh kemiringan 0 - 3 % dengan beda tinggi 3 meter di atas permukaan laut, dengan luas sebesar


23


103,60 Km2 (56 %) luas daratan yang menyebar di seluruh wilayah Keacamatan Teluk Bintan baik di daerah daratan, sekitar pesisir pantai dan hutan bakau. Wilayah datar sampai berombak (>3 – 15 %) dengan beda tinggi mencapai 15 meter, luasnya sebesar 46,15 Km2, menyebar di bagian selatan Kecamatan Teluk Bintan, terutama di wilayah kepulauan (Pulau Pengujan, Pulau Pangkil, dan pulau lainnya). Lereng >15 - 40 % dengan beda tinggi mencapai 40 meter, merupakan daerah perbukitan yang penyebarannya terutama di bagian tengah dengan total luas sebesar 31,45 Km2. Sedangkan wilayah bergelombang sampai berbukit (> 40 %) dengan beda tinggi antara 40-348 meter. Penyebarannya terutama di Wilayah Desa Tembeling dan Desa Bintan Buyu (Gunung Bintan) dengan luas 3,8 Km2. Kecamatan Bintan Utara dengan kemiringan datar 0 - 3 % mendominasi tingkat kemiringan terbesar yaitu 282,42 Km2 (45 %) luas wilayah daratan, dominasi kedua dengan kemiringan 3 – 15 % sebesar 263,98 Km2 (42,06 %), dan terkecil dengan kemiringan >40 % sebesar 5,88 Km2 (0,94 %).

Untuk wilayah Kecamatan Bintan Timur terbesar pada

prosentasi luas wilayah kemiringan 0 - 3 % sebesar 271,58 Km2 (65,28 %). Wilayah Kecamatan Gunung Kijang mempunyai dominasi lahan datar sampai berombak (>3 – 15 %) dengan beda tinggi mencapai

15 meter,

merupakan luas terbesar yaitu sebesar 208,29 Km2, menyebar di bagian Utara dan Timur Kecamatan Gunung Kijang, terutama di wilayah Lomei, Kawal dan daerah pesisir pantai. Wilayah berombak sampai bergelombang (>15 - 40 %) dengan beda tinggi mencapai 40 meter, merupakan daerah perbukitan yang penyebarannya terutama di bagian tengah dengan total luas sebesar 128,08 Km2. Wilayah bergelombang sampai berbukit (> 40 %) dengan beda tinggi antara 40-211 meter. Penyebarannya terutama di Wilayah Desa Gunung Kijang, yaitu di daerah Gunung Kijang seluas 7,5 Km2. 2) Gugusan Pulau Tambelan Dominasi kemiringan pada Gugusan Pulau Tambelan adalah pada kemiringan datar 15 – 40 % sebesar 67,77 km2 (40 %) dari luas daratan, KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

24


sedangkan kemiringan lainnya bervariasi antara kemiringan 0 - 3 % sampai dengan kemiringan >40 %, dengan prosentasi 15% sampai 25 %. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0% - 15% dengan luas mencapai 55,98 % (untuk wilayah dengan kemiringan 0 – 3% mencapai 37,83 % dan wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % mencapai 18,15 %). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15 – 40 % mencapai 36,09 % dan wilayah dengan kemiringan > 40 % mencapai 7,92%. C.

Hidrologi Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 km² dan DAS Kawal seluas 93,0 km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau mixed tide prevailing semidiurnal (wyrtki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tinggi-nya. Hasil prediksi pasut menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum wilayah daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bintan dapat disajikan dalam tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut : Tabel 2.1: Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten/Kota NAMA DAS

LUAS (Ha)

DAS ANCULAI

1.525,80


25


NAMA DAS

LUAS (Ha)

DAS ANGUS

1.753,75

DAS AWAT

718,92

DAS BARANGAN

276,69

DAS BELADING

378,25

DAS BERAS

260,34

DAS BERU

1.183,45

DAS BINTAN

2.765,98

DAS BUYU

188,01

DAS CERUK IJUK

2.228,84

DAS DENDUNG

172,77

DAS DOMPAK

1.841,21

DAS EKANG

2.364,78

DAS ELANG

1.879,55

DAS GALANG BATANG

3.136,39

DAS GELISAH

1.117,99

DAS GESEK

5.508,96

DAS GUA

471,91

DAS JAGO

4.718,84

DAS JEROPET

700,13

DAS KALANG TUA

1.083,85

DAS KAMPE

431,83

DAS KANGBOI

6.830,19

DAS KAWAL

8.753,74

DAS KELONG BESAR

207,10

DAS LAGOI

2.366,65

DAS LEKOP

1.201,26

DAS LEPAH

141,35


26


NAMA DAS

LUAS (Ha)

DAS MANTANG

1.834,93

DAS MENGKILO

348,58

DAS MENTIGI

105,66

DAS PANDAN KOLIN

193,15

DAS PENGUDANG

3.043,73

DAS PEREH

5.611,59

DAS SEBONG KECIL

1.170,23

DAS SEI KECIL

3.164,13

DAS SEMARAN

198,04

DAS SUMPAT

1.594,60

DAS TEKA

1.710,06

DAS TELANG

295,49

DAS TELUK DALAM

455,67

DAS TELUK LINGKA

67,27

DAS TIGA

155,36

DAS TIKES

93,96

DAS TILI

107,44

DAS ULUNRANG

607,59

DAS WALANG

326,15

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031


27


Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bintan

Gambar 2.1 : Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bintan KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 D.

Pasang Surut Pasang surut adalah salah satu faktor dasar dalam pengkajian arus dilaut. Kenaikan massa air laut samudera atau laut luas secara vertikal adalah gaya tarik benda-benda angkasa terutama bulan dan matahari. Massa air yang naik akan merambat dari samudera atau laut lepas secara horizontal ke perairan dalam seperti perairan Indonesia. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah posisi bulan dan matahari terhadap bumi serta situasi morfologi setempat seperti berkurangnya kedalaman, keadaan ini terjadi pada tempat-tempat yang sempit seperti teluk dan selat, sehingga menimbulkan dominasi arus pasang surut. Di Kabupaten Bintan hampir sebagian besar di pengaruhi oleh pasang surut air laut, tingkat muka air sungai bervariasi, atau terjadi banjir lokal oleh air laut. Pasang di perairan Bintan merupakan rambatan pasang dari Laut Cina Selatan yang identik dengan pasang di perairan Bintan. Pola pasang surut cenderung semi diurnal (mixed tide prevailing semidiurnal), terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari. Namun dua pasang tersebut tidak sama besarnya. Hal ini diakibatkan oleh posisi geografis wilayahnya yang terletak pada pertemuan perambatan pasang surut Samudera Hindia melalui Selat Malaka dan dari Samudera Pasifik melalui Laut Cina Selatan sehingga menyebabkan perairan Kepulauan Riau memiliki arus pasang surut dengan pola bolak-balik (revering tidak current).

2.1.2. Batas Administrasi Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Induk di Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956, dengan nama daerah otonom Kabupaten Kepulauan Riau. Seiring dengan perkembangan dan pemekaran wilayah sejak tahun 1983 hingga tahun 2004, Kabupaten Bintan telah mengalami 4 kali perkembangan wilayah, berdasarkan Undang-Undang No. 34

Tahun 1983, Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 serata mulai menggunakan nama Kabupaten Bintan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

29


Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka

jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2. Tabel 2.2: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan Jumlah Kelurahan

Luas Wilayah

Nama Kecamatan

Administrasi /Desa

(Ha)

Terbangun

(%) thd total

(Ha)

(%) thd total

Kecamatan Gunung Kijang

4

22.112,13

16,83%

74,05

8,27%

Kecamatan Bintan Timur

4

9.649,17

7,34%

346,14

38,67%

Kecamatan Bintan Utara

5

4.300,60

3,27%

174,21

19,46%

Kecamatan Teluk Bintan

6

12.173,12

9,27%

40,80

4,56%

Kecamatan Tambelan

8

8.330,95

6,34%

13,86

1,55%

Kecamatan Teluk Sebong

7

29.089,89

22,14%

66,14

7,39%

Kecamatan Toapaya

4

14.936,53

11,37%

44,96

5,02%

Kecamatan Mantang

4

6.762,51

5,15%

10,54

1,18%

Kecamatan Bintan Pesisir

4

11.893,54

9,05%

22,95

2,56%

Kecamatan Seri Kuala Lobam

5

12.137,14

9,24%

101,36

11,33%

51

131.385,58

100%

895,01

100,00%

Total

Sumber: Buku Bintan Dalam Angka,2013


30


PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BINTAN

Gambar 2.2 : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bintan KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN


2.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pada Maret Tahun 2014 penduduk Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 162.127 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 83.861 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 78.266 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur (46,152 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang (4.375 jiwa). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 yang berjumlah 155.463 jiwa, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2014 sebesar 1,59 % per tahun. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Utara dengan tingkat kepadatan sebesar 556 Jiwa/Km2, dan wilayah di Kabupaten Bintan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Gunung Kijang dengan tingkat kepadatan sebesar 58 jiwa/Km2. Secara keseluruhan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bintan 3 Tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 2.3 Berikut.

2.2.2 Struktur Penduduk Berdasarkan struktur penduduk menurut kelompok umur bahwa kelompok umur

0 – 14 Tahun mencapai 28,55 % , Kelompok umur 15 – 64 Tahun mencapai

67,65 % dan kelompok umur ≥ 65 Tahun mencapai 3,80 %. Dengan demikian, penduduk usia produktif berjumlah sebesar 109.673 jiwa, dan penduduk usia non produktif berjumlah sebesar 52.454 jiwa. Berdasarkan persentase tamatan pendidikan penduduk di Kabupaten Bintan yang berumur 10 tahun ke atas maka didapatkan bahwa jumlah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 16,54%, sedangkan yang tamat SLTP/Sederajat sebesar 11,58% dan tamat SLTA/Sederajat sebesar 21,51 %. Sementara itu, untuk jumlah tingkat pendidikan tamatan Diploma I/II mencapai 0,73 %, Diploma III sebanyak 1,26 % sedangkan untuk tingkat pendidikan Diploma IV/S1/S2/S3 yaitu sebesar 1,71 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Bintan masih tergolong rendah.


32


Tabel 2.3: Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 Tahun Terakhir



Jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Bintan sebagian besar memeluk agama Islam 86,37 % atau 140.025 jiwa. Agama lain yang dianut penduduk Kabupaten Bintan antara lain Kristen Protestan (5,62 %) atau 9.111 jiwa, Katholik (2,17 %) atau 3.525 jiwa, Hindu (0,15 %) atau 246 Jiwa dan Budha (5,31 %) atau 8.608 jiwa, Khonghucu (0,37%) atau 603 Jiwa serta Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (0,01 %) atau 9 jiwa. 2.2.3. Laju Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir relatif rendah, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 hanya sebesar 1.41 % dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Gunung Kijang (2,99 %) dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bintan Utara (0,00 %). Setelah melalui uji proyeksi dengan menggunakan metode aritmatika dengan rumus perhitunagn proyeksi adalah sebagai berikut : “ P1=P0 {1+(r.n)} “ Dimana : P1 = Proyeksi Penduduk Tahun Berikutnya P0 = JUmlah Penduduk Tahun Awal (Tahun 2014) r = Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk n = Jangka Waktu Proyeksi Penduduk Berdasarkana perhitnungan dengan rumus diatas maka akan dihasilkan angka proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bintan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang sampai pada tahun 2018. Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2015 akan berjumlah 164.413 jiwa, meningkat pada tahun 2016 menjadi 166.699 jiwa, meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 168.985 jiwa dan pada akhir tahun perencanaan tahun 2018 jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 171.271 jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bintan tahun 2018 paling banyak tersebar di Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk 49.663 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang dengan


34


jumlah penduduk sebesar 4.708 jiwa pada tahun 2018. Data proyeksi penduduk dari Tahun 2014 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.


35


Tabel 2.3: Jumlah Penduduk Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 Tahun


BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 2.3

Keuangan dan Perekonomian Daerah Keuangan kabupaten/kota dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi bersumber dana yang tersedia

untuk memenuhi kebutuhan investasi program Bidang PenyehatanLingkungan Kabupaten Batang Hari meliputi: 1. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencakup (i) Struktur Penerimaan; (ii) Struktur Belanja; 2. Trend perkembangan penerimaan dari: (i) Dana Perimbangan; (ii) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (iii) Penerimaan Daerah Yang Sah; 3. Trend besaran penerimaan dana pembantuan dari pemerintah atasan (Pusat atau Propinsi); 4. Profil dan perkembangan APBD -

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam APBD Kabupaten/Kota

-

Perkembangan bantuan Pemerintah Pusat (GOI)

-

Perkembangan kontribusi dan masyarakat

-

Perkembangan dana pinjaman

-

Perkembangan dan public saving

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan terbagi atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Untuk masing-masing anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Bintan Tahun 2009 – 2013 No

Tahun

Realisasi Anggaran 2009

A

Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)

a.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a.1.1

Pajak daerah

a.1.2

Retribusi daerah

a.1.3

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

a.1.4

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a.2

Dana Perimbangan (Transfer)

a.2.1

Dana bagi hasil

a.2.2

Dana alokasi umum

a.2.3

Dana alokasi khusus

a.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

a.3.1

Hibah

a.3.2

Dana darurat

a.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota

a.3.4

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya

a.3.5

B

Belanja (b1 + b.2)

b.1

Belanja Tidak Langsung

b.1.1

Belanja pegawai

b.1.2

Bunga

b.1.3

Subsidi

b.1.4

Hibah

b.1.5

Bantuan sosial

b.1.6

Belanja bagi hasil

b.1.7

Bantuan keuangan

b.1.8

Belanja tidak terduga

b.2

Belanja Langsung

b.2.1

Belanja pegawai

b.2.2

Belanja barang dan jasa

b.2.3

Belanja modal

C

Pembiayaan

551.834.046.864 132.839.568.762 114.819.906.038 1.750.137.856 5.582.617.939 10.686.906.929 418.994.478.102 230.958.741.102 161.217.104.000 26.818.633.000 -

684.045.338.248 259.909.005.523 199.298.608.983 15.137.115.000 17.785.796.000 27.404.265.540 283.220.000 424.136.332.725 43.721.792.210 132.201.500.388 248.213.040.127

2010

2011

2012

2013

602.184.813.738 131.343.832.295 108.796.779.237 3.880.100.265 5.855.913.291 12.811.039.502 470.840.981.443 349.923.572.443 110.234.609.000 10.682.800.000 -

640.565.651.858 135.875.842.730 107.697.659.312 4.093.814.034 5.252.730.714 18.831.638.670 504.689.809.128 293.112.660.008 195.666.449.120 15.910.700.000 -

831.488.727.946 135.140.734.492 107.697.659.312 6.818.075.635 4.666.718.216 15.958.281.329 633.701.823.457 381.628.653.906 232.884.448.000 19.188.721.551 62.646.169.997 27.246.846.900 -

856.925.680.090 136.080.703.306 103.498.450.683 7.529.058.473 7.551.057.329 17.502.136.821 671.229.402.784 360.912.608.784 288.685.934.000 21.630.860.000 49.615.574.000 27.560.000.000 22.055.574.000

35.399.323.097

-

-

-

-

-

664.996.946.982 393.920.018.337 304.777.950.650

781.298.308.482 366.720.659.502 253.823.673.206

23.745.253.800 29.855.227.865

35.851.102.200 27.920.294.084

25.234.309.599 10.307.276.423 271.076.928.645 54.226.241.516 131.580.949.898 85.269.737.231

48.105.748.812 1.019.841.200 414.577.648.980 55.753.689.734 166.843.473.897 191.980.485.349

Surplus/Defisit Anggaran Sumber

: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bintan


Rata2 pertumbuhan

Realisasi APBD tahun … - …, diolah

37


Tabel 2.6: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Bintan Tahun 2009 - 2013 No

2009

1.a

2010

1 PU-CK Investasi

1.b

Rata2 pertumbuhan

Tahun

SKPD

2011

903.861.390 903.861.390

2012

396.347.500 396.347.500

operasional/pemeliharaan (OM)

2013

6.918.746.684 6.415.345.684

16.316.326.301 16.045.355.001

503.401.000

270.971.300

2 KLH 2.a Investasi 2.b


3 Kimtaru 3.a Investasi 3.b


4 Dinkes 4.a Investasi

260.912.000 260.912.000

531.248.045 531.248.045

438.104.306 438.104.306

1.071.462.355 1.071.462.355

7 DKPP 7.a Investasi

154.468.280 0

201.539.700

3.768.167.140 3.517.376.840

5.952.507.770 5.446.660.820

7.b


154.468.280

201.539.700

250.790.300

505.846.950

n n.a

BLH Investasi

0 0

88.929.600 88.929.600

198.464.800 198.464.800

2.064.600.950 2.064.600.950

n.b


4.b


5 Bappeda 5.a Investasi 5.b


6 Bapermas 6.a Investasi 6.b


8 Belanja Sanitasi (1+2+3+…n)

0

1.319.241.670

1.218.064.845

11.323.482.930

25.404.897.376

9 Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na)

0

1.164.773.390

1.016.525.145

10.569.291.630

24.628.079.126

10 Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb)

0

154.468.280

201.539.700

754.191.300

776.818.250

11 Belanja Langsung

0 271.076.928.645

414.577.648.980

413.298.911.290

337.212.234.513

Y

12 Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(8/11)

0,00%

0,49%

0,29%

2,74%

7,53%

Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8)

0,00%

88,29%

83,45%

93,34%

96,94%

14 Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8)

0,00%

11,71%

16,55%

6,66%

3,06%

13

Sumber

: Realisasi APBD Bintan Kabupaten tahun 2009 - 2013, diolah

Keterangan : investasi termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan lahan, pelatihan, koordinasi, advokasi, kampanye dan studi-studi yang terkait dengan sanitasi


38


Tabel 2.7 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab/Kota Tahun 2010 – 2014 No

Belanja Sanitasi (Rp.)

Uraian 2010

2011

2012

585.080.000 1.013.257.980

414.720.000

385.000.000

883.498.467

Rata-rata Pertumbuhan

2013

2014

202.980.000

500.000.000

3.500.000.000

3.898.295.000

6.845.223.500

8.320.180.500

7.228.324.000

16.900.248.200

9.071.034.000

440.025.000

1.186.000.000

2.023.929.308

1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) 1,1 Air Limbah Domestik 1,2 Sampah rumah tangga 1,3 Drainase perkotaan 1,4 PHBS 2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) 2,1 DAK Sanitasi 2,2 DAK Lingkungan Hidup

1.653.432.000

2,3 DAK Perumahan dan Permukiman 3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi 4 Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung

11.769.624.000

27.084.903.700

22.915.143.808

424.136.332.725 271.076.928.645 414.577.648.980

1.398.257.980

581.030.812.082

499.977.982.581

4,66%

4,58%

% APBD murni untuk Sanitasi terhadap Belanja Langsung

1.883.298.467

0,33%

0,69%

2,84%

Sumber : APBD tahun 2010 – 2014, diolah

Tabel 2.8 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Bintan Tahun 2010- 2013 No

Deskripsi

1

Total Belanja Sanitasi Kabupaten/Kota

2

Jumlah Penduduk

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

9.426

12.114

73.969

168.931

-

148.343

155.463

159.116

160.331

-

Rata-rata

Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2) Sumber : APBD Kabupaten Bintan dan Bintan Dalam Angka 2013 Diolah

Tabel 2.9 Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita No

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)

SKPD

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi retribusi

1.b

2009

2010

2011

2012

Pertumbuhan (%)

2013

405.636.000

439.068.000

529.980.000

528.976.800

528.976.800

Potensi retribusi

405.636.000

439.068.000

529.980.000

528.976.800

528.976.800

2

Retribusi Sampah

608.454.000

658.602.000

746.790.000

745.376.400

745.376.400

2.a

Realisasi retribusi

2.b

Potensi retribusi

608.454.000

658.602.000

746.790.000

745.376.400

745.376.400

3

Retribusi Drainase

202.818.000

219.534.000

264.990.000

269.297.280

269.297.280

3.a

Realisasi retribusi

3.b

Potensi retribusi

202.818.000

219.534.000

264.990.000

269.297.280

269.297.280

4

Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)

0

0

0

0

0

5

Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)

1.216.908.000 1.317.204.000

1.541.760.000 1.543.650.480 1.543.650.480

Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5) Sumber : Data Perkiraan Tim Pokja PPSP Kabupaten Bintan 2014 6

Tabel 2.10 Tabel Peta Perekonomian Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2013 No

Tahun

Deskripsi

2009

2010

2011

2012

2013

1

PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.)

2.947

3.128

3.321

3.526

3.744

2

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.)

18,99

19,69

19,90

20,85

21,70

3

Pertumbuhan Ekonomi (% )

5,11

5,56

6,18

6,16

6,24

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati Bintan Tahun 2011 dan 2013


39


Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, kebijakan dan strategi penataan ruang,

merupakan landasan bagi pembangunan yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi

penataan

ruang

wilayah

dirumuskan

dengan

mempertimbangkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi penataan ruang, antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan

daya saing wilayah

dalam menghadapi tantangan

global,

serta

mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang, maka kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 2.4.1 Kebijakan Penataan Ruang Daerah Berdasakan Peraturan Derah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012, tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berbasis Industri, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bintan meliputi : a.

Perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang dilakukan dengan strategi : 

Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusatpusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bintan;



Mengembangkan prasarana dan sarana pada pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan investasi;



Meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan (perkotaan dan pedesaan) yang merata dan berhirarki;



Meningkatkan

keterkaitan

antar

pusat-pusat

kegiatan

di

wilayah

Kabupaten Bintan dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; 

Menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan secara optimal;



Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan;


40

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 

Mendorong

berfungsinya

pusat-pusat

kegiatan

baru

di

wilayah

Kabupaten Bintan; 

Mengembangan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;



Integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di wilayah Kabupaten Bintan;



Pengembangan

rute-rute

pelayanan

moda

transportasi

publik

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas; 

Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum meliputi bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi.

b.

pengembangan mengakomodir

fungsi-fungsi kebutuhan

perekonomian

sebagai

Kawasan

Kabupaten

Bintan

Perdagangan

Bebas

untuk dan

Pelabuhan Bebas (KPBPB); Hal ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 

Mempersiapkan

daerah-daerah

yang

termasuk

dalam

Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan; 

Mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatankegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;



Mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentrasentra produksi;



Mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;



Mengembangkan kawasan permukiman didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;


41


Mengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;



Membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.

c.

pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; Hal ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 

Pengembangan

potensi

sektor

kelautan

dan

potensi

sektor

pertambangan

perikanan

yang

berkelanjutan; 

Pengembangan

mineral

dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan; 

Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi

dengan

memperhatikan

daya

dukung

lingkungan

dan

kelestarian lingkungan;; 

Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasismasyarakatdan keunikan budaya dan alam.

d.

optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi

dan

seimbang,

sesuai

dengan

kebutuhan

pembangunan

dan

kemampuan daya dukung wilayah; Hal ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 

Mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;



Mewujudkan kawasan lindung dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan kondisi ekosistemnya;



Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun

akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka

mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; 

Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;


42


Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut;



Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung

menimbulkan

perubahan

sifat

fisik

lingkungan

yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 

Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;



Mengelola

sumberdaya

alam

tak

terbarukan

untuk

menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk

menjamin

kesinambungan

ketersediannya

dengan

tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. e.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. 

Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;



Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang

memisahkan

kawasan

strategis

nasional

dengan

budidaya

terbangun; dan 

Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Adapun rencana sistem perkotaan/rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang ada dalam Peraturan Daeran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 – 2031 disajikan dalam Gambar 2-3 dan Gambar 2-4 berikut.


43


PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031

Gambar 2.3 : Peta Struktur Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031 KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN


PETA POLA RUANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 - 2031

Gambar 2.4 : Peta Pola Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031 KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN


2.4.2 Kawasan Rawan Bencana Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah Kabupaten Bintan maka wilayah rawan kebencanaan yang dapat terjadi di Kabupaten Bintan adalah banjir, erosi/abrasi tanah longsor dan kebakaran. Hal ini bukan disebabkan oleh kondisi geologi atau cuaca wilayah yang tidak stabil, melainkan lebih dikarenakan oleh perilaku kegiatan manusia yang berlebihan dan kurang memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan. Lokasi rawan bencana di Kabupaten Bintan pada umumnya tersebar di beberapa lokasi Kecamatan seperti daerah banjir sering terjadi di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Gunung Kijang. Bencana banjir ini diakibatkan oleh luapan pasang tinggi air laut dan sungai yang berada di wilayah ini. Khusus daerah rawan longsong berada di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Teluk Bintan. Untuk daerah rawan abrasi/erosi lebih dominan terjadi diwilayah pesisir yaitu di wilayah pesisir timur Pulau Bintan dan Kecamatan Seri Kuala Lobam, sedangkan daerah rawan bencana kebakaran sering terjadi di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Toapaya. 2.5. Sosial dan Budaya Pembangunan wilayah harus memperhatikan aspek sosial budaya. Di wilayah Kabupaten Bintan, peran sosial sangat dominan apalagi dikaitkan dengan masalah lahan. Sehingga permasalahan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ini mempunyai andil yang besar, dalam arti sosialisasi pembangunan harus terus digalakkan. Meskipun budaya Melayu lebih banyak mendominasi penduduk Kepulauan Riau, akan tetapi populasinya secara budaya dan etnis cukup beragam yang datang dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Pola kehidupan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh bentang alam yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil yang tersebar dan dipersatukan oleh perairan laut dangkal (archipelago),

pola

kehidupan

sosial

masyarakat

pesisir

sebagian

besar

memanfaatkan potensi sektor kelautan (nelayan). Adanya kemudahan mengakses ke laut maupun ke darat bagi sebagian besar masyarakat mempengaruhi pola permukiman yang berbentuk linear sepanjang pantai, sungai dan jalan dengan tipologi rumah panggung. Dimana rumah panggung di atas air sekaligus digunakan sebagai tempat menambatkan perahu KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

46


yang bagi masyarakat pesisir digunakan sebagai alat transportasi dan alat penangkap ikan. Sosial budaya masyarakat Kabupaten Bintan merupakan hasil perjalanan sejarah yang cukup panjang, dari sejak zaman Kerajaan Melayu hingga masa setengah abad lebih setelah kemerdekaan. Pada saat ini penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Bintan berasal dari berbagai suku bangsa, kebudayaan dan golongan sosial. Umumnya masyarakat Bintan berasal dari Suku Melayu yang masih kental budayanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti : bahasa melayu, Agama Islam dan berbagai adat istiadat berkenaan dengan lingkaran hidupnya. Masyarakat Melayu terkenal dengan masyarakat yang taat dalam menjalankan syariat Agama Islam, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif atau rakus. Secara tradisional masyarakat melayu umumnya bermatapencaharian sebagai petani, berkebun, menangkap ikan dan berdagang. Sedangkan dalam struktur pemerintahan, orang melayu umumnya lebih banyak mengabdi sebagai Guru Pendidikan dibandingkan dengan pekerjaan pemerintahan lainnya. Sedang suku lainnya yang cukup banyak terdapat di Kabupaten Bintan adalah masyarakat yang berasal dari Suku Jawa, China, Batak, Bugis, Minangkabau, dan suku lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bintan memiliki heterogenitas suku bangsa yang secara langsung akan merupakan suatu penggerak dan atau sebaliknya dapat menghambat jalannya proses pembangunan. Secara berkelanjutan aktivitas sosial dan budaya di Kabupaten Bintan tidak terlepas dari tingkat pendidikan dan kemiskinan yang ada di wilayah ini. Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah berupaya menghasilkan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu upaya tersebut antara lain adalah dengan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010 terdiri dari sarana pendidikan negeri/swasta terdiri dari TK, SD,


47


SMP, SMA, dan SMK. Selain itu juga terdapat sekolah islam yang terdiri dari TK Islam, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Pondok Pesantren. Pada tahun ajaran 2012/2013 terjadi peningkatan jumlah sekolah untuk tingkat pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama baik negeri dan swasta dibandingkan tahun ajaran 2010/2011. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tingkatan Taman Kanak Kanak, dimana selama 5 tahun bertambah 13 unit. Ini menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat peduli terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Sementara itu, untuk sekolah menengah atas tidak mengalami penambahan karena jumlah sekolah yang ada sudah mencukupi dan tersebar di hampir semua kecamatan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11: Jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bintan Nama Kecamatan

Jumlah Fasilitas Pendidikan Umum SD


SLTP

Agama SMA

SMK

MI

MTs

MA

8

3

1

1

1

1


19

5

2

3

1

1


10

3

2

3

1

1


14

3

1

1

1

7

1

1

10

4

1

Kecamatan Toapaya

6

1

1

Kecamatan Mantang

4

2

1


6

3

1


6

2

Kecamatan Tambelan Kecamatan Teluk Sebong

1 1

1 1

1

Sumber: Bintan Dalam Angka, Tahun 2012

Fasilitas dan tingkat pendidikan diatas memegang peranan penting terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kemiskinan merupakan bagian yang melekat dari pembangunan suatu negara/daerah walaupun pembangunan itu sendiri pada awalnya bertujuan untuk membawa kemakmuran bagi umat manusia. Ditinjau dari tingkat kemiskinan, Kabupaten Bintan masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan tingkat kemiskinan Nasional. Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan Kabubaten Bintan sebesar 14,51 % jika dibandingkan dengan Tingkat Nasional sebesar 16,69%, Kabupaten Bintan relatif lebih baik dalam penanganan masah kemiskinan. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Kepri sebesar KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

48

1


14,51%. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan Kabupaten Bintan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 6,04 %. Jika dibandingankan dengan Provinsi Kepulauan Riau 6,79%. Sementara itu, Untuk sebaran kemiskinan di Kabupaten Bintan masih relatif merata penyebarannya yakni masih terdapat

pada seluruh kecamatan. Jumlah

penduduk miskin yang terbesar masih didominasi oleh Kecamatan Bintan Timur yaitu sebesar 1.669 RTM atau sebesar 20%. Sedangkan untuk jumlah yang terkecil terdapat di Kecamatan Mantang sebesar 417 RTM atau sebesar 2%.

Tabel 2.12: Jumlah penduduk miskin per kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah keluarga miskin (KK)


506


1.050


764


458

Kecamatan Tambelan

602


744

Kecamatan Toapaya

349

Kecamatan Mantang

286


442


530

Total

5.731

Sumber: TKPKD Kabupaten Bintan 2014

Tabel 2.13: Jumlah rumah per kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah Rumah


3.543


12.835


6.585


3.066

Kecamatan Tambelan

1.599


4.760

Kecamatan Toapaya

3.313

Kecamatan Mantang

1.230


2.482


5.304

Total

44.717

Sumber:Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan,2014

2.6

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada bagan dibawah. KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

49


Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri 28 SKPD dan 10 Kecamatan. 38 SKPD tersebut yaitu : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9. Dinas Sosial 10. Dinas Tenaga Kerja 11. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 12. Dinas Pertanian dan Kehutanan 13. Dinas Koperasi dan Perindustrian UKM 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Pertambangan dan energy 16. Dinas Kebersihan ,Pertamanan dan Pemakaman 17. Kantor Perpustakaan dan Arsip 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana 20. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 21. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 22. Badan Lingkungan hidup 23. Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan 24. Badan Kepegawaian Daerah 25. Inspektorat Daerah 26. Rumah Sakit Umum Daerah 27. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah


50


Bagan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan BUPATI (REGENT)

WAKIL BUPATI (VICE REGENT)

DPRD (COUNCIL)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Educational Office)

Rumah Sakit Umum Daerah (Educational Office)

Dinas Penmdidika, Pemuda dan Olahraga

Dinas Kesehatan

(Educational Office)

(Health Office)

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

(Head of Finance and Regional Wealth Agency)

(Public Work Office)

Dinas Perhubungan (Transportation Office)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Sosial

(Tourism and Culture Office)

(Social Office)

Dinas Tenaga Kerja (Labour Office)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Resident and Civil Registration Office)

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Agricultural Office)

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,UKM (Head of Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trading Agency)

Dinas Kelautan dan Perikanan (Fishery and Oceanic Office)

Dinas Pertambangan dan Energi (Mining and Energy Office)

Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman DESA DINASDinas SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kantor Perpustakaan dan Arsip

(Environmental and Gardening Office) (Social and RuralHealth Society Development Office)

(Library and Archive Office)

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Government Police and Public Order Office)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Government Police and Public Order Office)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (Government Police and Public Order Office)

Badan Penanaman Modan dan Promosi Daerah (Government Police and Public Order Office)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Lingkungan Hidup

(Government Police and Public Order Office)


Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan

Badan Kepegawaian Daerah


Inspektorat Daerah



Kecamatan-Kecamatan


SEKRETARIS DPRD(COUNCIL SECRETARY) SEKRETARIS DAERAH

(REGENTAL SECRETARY)


Diagram SKPD terkait dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Bintan BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

BAPPEDA


Dinas Pekerjaan Umum

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


Komunikasi dan Media

Tabel 2.14: Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi No

Kegiatan

1

Pemicuan STBM(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

2

Penyuluhan tata cara Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah Dasar

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

2013

Dinas Kesehatan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS serta Stop BABS dalam kehidupan seharihari.

2013

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Siswa Sekolah Dasar mampu dan mau melakukan CTPS yang baik dan benar.

Tahun

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

Masyarakat umum di Kabupaten Bintan

Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu dapat menimbulkan penyakit.

Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah tempat kurang maksimal.

Siswa-siswi SD di beberapa desa dan kelurahan yang ada di Kab.Bintan.

Dengan CTPS, kita terhindar dari penyakit, dan hidup lebih sehat.

Dampak dari kegiatan ini, ternyata dapat menurunkan angka tidak masuk sekolah karena diare.

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Tabel 2.15 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi

No

Jenis Media

Khalayak

Pendanaan

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektivitas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Baleho/Spanduk 1

Masyarakat Umum terutama masyarakat Kabupaten Bintan.

APBD Kabupaten Bintan, Swasta

Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan BABS(Buang Air Besar Sembarangan)

Jagalah Kebersihan , Jangan Buang air Besar Sembarangan

Dari hasil evaluasi, beberapa desa Kelurahan sudah membangun Jamban Sehat.baik yang dibiayai APBD dan swasta.

APBD Kabupaten Bintan

Mengajak masyarakat di daerah untuk membuang sampah pada tempatnya.

Jagalah Kebersihan.Jangan Buang Sampah Sembarangan

Dari hasil evaluasi beberaa desa dan kelurahan sudah membuang sampah pada tempatnya.

Limbah Keluarga Bersih Lingkungan Sehat.

Beberapa rumah tangga di desa kelurahan sudah memiliki IPAL sederhana Skala Rumah Tangga.

Koran dan Radio RRI 2

3

Artikel,pemberitaan dan Talkshow Interaktif

Baleho / Spanduk

Masyarakat Umum Kabupaten Bintan

Masyarakat Umum

APBD Kabupaten Bintan

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Keluarga

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman


53

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents