0 BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU

0

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU

POKJA AMPL KABUPATEN BARRU

1


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sanitasi sebagai salah satu indikator dalam upaya mewujudkan

Tujuan

Pembangunan Milenium, atau MDG masih merupakan hal yang sangat sulit dicapai sampai

tahun 2015. Millennium Development Goals atau Tujuan

Pembangunan Millenium mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 persen penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Secara nasional permasalahan yang terjadi adalah cakupan Sanitasi yang belum merata dan belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya mengenai fasilitas sanitasi tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, antara lain disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas. Namun masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi yang meliputi air limbah - yang tidak terpisahkan dari penyediaan air bersih persampahan dan drainase, masih berjalan sendiri-sendiri. Meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, tetapi masing-masing aspek


2

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU tersebut ditangani secara terpisah sehingga banyak terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda beda, di sisi lain masih banyak ditemui aspek sanitasi yang belum tertangani oleh siapapun. Hal tersebut seringkali membingungkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri, padahal seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Sementara masih terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung

namun

sangat

dibutuhkan

peranannya

dalam

mendukung

pembangunan sanitasi. Sejalan dengan tuntutan dan cita-cita peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, dan di sisi lain tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi, serta keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri sehingga dampak negatif yang disebabkan oleh pemanfaatan lingkungan juga masih sangat tinggi, hal ini menyebabkan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Sanitasi tidak bisa dianggap sebagai urusan “sepele”, urusan sanitasi sama pentingnya dengan urusan-urusan yang lain. Belajar dari pengalaman, penanganan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan tidak boleh terulang lagi. Sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Siapapun yang terkait dalam penyediaan layanan sanitasi di kota, harus dilibatkan secara aktif. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia sudah harus merupakan upaya bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta. Program


3

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah salah satu program untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan sanitasi yang komprehensif. Keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan sanitasi dilakukan demi mewujudkan kondisi sanitasi yang lebih baik, baik dalam konteks nasional maupun internasional (dalam upaya pencapaian sasaran MDGs). Untuk maksud tersebut maka dibentuklah kelompok kerja (Pokja) sanitasi, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Pokja yang tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta, baik yang secara langsung terlibat dalam struktur pokja maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Di tingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) yang menyatukan 7 pemangku kepentingan utama dari

lingkungan

pemerintah

(Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian). Di provinsi, Pokja Provinsi dibawah koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi akan menjadi titik pusat regional untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi. Di level Kabupaten, Pokja yang menangani permasalahan Sanitasi dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sekaligus menjadi

penanggungjawab

dalam

mengembangkan

perencanaan

dan

pembangunan sanitasi skala kabupaten. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah kota dan pihak-pihak non pemerintah, menghasilkan buku putih sanitasi kota, strategi sanitasi kota (SSK) dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat kabupaten. Sebagai langkah awal Pokja akan menyusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih komprehensif, integratif, inovatif dan melibatkan masyarakat sehingga


4

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan sanitasi tidak hanya ditekankan pada pembangunan sarana fisik tetappi ada hal lain yang perlu dilakukan agar sarana tersebut bermanfaat secara berkelanjutan. Proses perencanaan harus dilakukan dengan melihat permasalahan yang muncul baik masalah yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek non-teknis secara menyeluruh, sehingga solusinya pun akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah mendorong kota dan kabupaten di Indonesia untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan atau Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip berdasarkan data aktual, skala kabupaten/kota, disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk kota atau kabupaten tersebut) dan Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down Untuk menghasilkan SSK yang demikian, maka kota atau kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan database sanitasi kota atau kabupaten yang paling lengkap,


5

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi.

1.2. Pengertian Dasar Sanitasi Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari adalah upayapencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan saranasanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: 1.

Blackwater; limbah rumah tangga yang bersumber dari WC.

2.

Grey water; limbah rumah tangga non kakus (WC) yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

3.

Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a.

Pengolahan On Site menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.

b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 4.

Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


6

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 5.

Penanganan drainase kota dengan memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan (mengurangi genangan).

6.

Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Barru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun air hujan.

1.3. Landasan Gerak Pembangunan adalah sebuah perubahan terencana dalam mewujudkan visi sebuah tatanan. Perubahan terencana tersebut ditandai oleh terbukanya ruang bagi unsur-unsur penyusun tatanan untuk menyuarakan aspirasinya dan menentukan pilihannya didalam berkontribusi terhadap proses pencapaian visi tatanan. Agar kontribusi setiap unsur bisa efektif mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan maka diperlukan sebuah koridor dalam bentuk dokumen perencanaan. Kabupaten Barru terbentuk sebagai entitas kesatuan wilayah dan pemerintahan yang otonom dengan mandat untuk mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah perencanaan jangka menengah sebagai arahan pembangunan tentang kondisi lima tahun yang hendak diwujudkan dan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut. Visi pembangunan Kabupaten Barru 2010-2015 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2010 yaitu; “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”


7

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : 1. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat. 2. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru. 3. Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal dalam rangka terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan. 4. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah. 5. Bernafaskan

keagamaan

penyelenggaraan

bermakna

pemerintahan,

bahwa

seluruh

pembangunan

dan

aktivitas pembinaan

kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas manusia 2. Optimalisasi

pemanfaatan

sumberdaya

pembangunan

kesejahteraan masyarakat 3. Menciptakan lingkungan yang kondusif 4. Mengembangkan interkoneksitas wilayah. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih


untuk

8

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 1.4. Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Barru disusun untuk menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas atau arah pengembangan kota dan masyarakat Kabupaten Barru yang terjadi pada saat ini (kondisi existing). Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Barru pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barru yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Barru. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Barru beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kabupaten. Di samping itu, pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat Kabupaten. Selain itu Buku Putih Sanitasi bertujuan untuk mendorong terjadinya perencanaan dan pembangunan sanitasi yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis. Buku putih sanitasi Kabupaten Barru adalah data dasar tentang kondisi sanitasi kota saat ini yang akan sangat berguna bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Barru dan pelaksanaan monitoring evaluasi program-program sanitasi.


9

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Buku Putih Sanitasi Kabupaten Barru merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif karena merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Barru ini menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Barru, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dalam manajemen kegiatan sanitasi. Buku putih yang berisi pemetaan situasi sanitasi kota merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi di tingkat kota. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Barru. Pada masa mendatang strategi yang telah dirumuskan akan diterapkan dalam tahap implementasi.Kemitraan dari berbagai pihak baik masyarakat, lembaga non pemerintah, kalangan akademisi maupun pihak swasta, baik di level kota maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini.

1.5. Pendekatan dan Metodologi Secara umum metode di dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu : 1. Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dimasa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.


10

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2. Pendalaman data Sekunder yang telah diperoleh Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan: pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Barru selaku Ketua Pokja meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survey dan observasi) diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upayaupaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi 3. Pengumpulan Data Primer Data primer yang dikumpulkan meliputi : -

Studi Kelembagaan dan Keuangan

-

Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment)

-

Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA)

-

Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA)

-

Studi Komunikasi dan Pemetaan Media

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan.


11

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sample di 54 kelurahan/desa. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan (gap) yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA.

1.6. Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Barru. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Barru Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten (SSK). Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Barru dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan

gabungan

antara

Laporan

Tahunan

SKPD

dan

status

program/kegiatan sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.

1.7. Sumber data Sumber data dalam penyusunan buku putih dikelompokan menjadi dua jenis yaitu:


12

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 1. Data primer; didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan masyarakat dan gender, dan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi. 2. Data sekunder; data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum.

Sumber data sekunder untuk penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Barru, diantaranya: Kabupaten Barru dalam Angka 2011, BPS Kabupaten Barru Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Kabupaten Barru , 20102015 , Bappeda Kabupaten Barru Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru 2012 -2032, Bappeda Kabupaten Barru Profil Kesehatan Kabupaten Barru tahun 2011, Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2010 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2011 Laporan Akhir Buku Putih Sanitasi Kota Pontianak, Tim Teknis Program Pengembangan Sanitasi Kota Pontianak tahun 2010


13

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Laporan Akhir Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gunung Kidul, Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Gunung Kidul, tahun 2009 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru Peraturan Daerah No. 7

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja

Kecamatan/Kelurahan pada Kabupaten Barru Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Irigasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kebersihan Peraturan Bupati 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Barru, Tahun 2011 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Barru, Tahun 2011 Laporan-laporan kegiatan tahunan SKPD

Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai dasar informasi dalam Buku Putih Sanitasi Kota adalah: 1.

Umum dan Teknis: Diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Barru. Data tersebut nantinya terutama dibutuhkan dalam diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.

2.

Kebijakan Daerah dan Kelembagaan: Selain diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten, maka akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten. FGD dimaksudkan untuk membahas aspek tersebut lebih mendalam dan bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten melakukan


14

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan. Ini nantinya harus bisa dibagi ke dalam beberapa fungsi (di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun non-fisik, operasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi). Termasuk juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Berdasarkan pengalaman, diskusi ini sebaiknya dilakukan dengan dibantu oleh tenaga ahli sebagai nara sumber yang memahami kebijakan daerah dan kelembagaan, serta berpengalaman bekerja di bidang sanitasi. Data ini dibawa pada saat diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi. 3.

Keuangan: Pokja Sanitasi Kabupaten perlu memilah anggaran yang terkait dengan sanitasi. Penting dipahami, Pokja Sanitasi Kabupaten harus memiliki kesamaan pemahaman dan kesepakatan bagaimana memilah data keuangan yang terkait dengan sanitasi. Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir.

4.

Peran serta swasta dalam layanan sanitasi: Sebagian data diperoleh dari pihak swastayang memiliki kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten ataupun informasi lain yang dimiliki oleh SKPD terkait. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan informasi lisan atau tertulis yang dimiliki SKPD atau jika diperlukan dilakukan pencarian data secara langsung di lapangan.

5.

Pemberdayaan masyarakat dan jender: Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat diperoleh melalui institusi lokal. Isu jender sudah menjadi perhatian dalam program-program Pemerintah Kabupaten, hanya saja kaitannya dalam bidang sanitasi serta kedalaman dari isu tersebut masih bisa dipertanyakan lebih jauh. Tetapi informasi mengenai isu jender tersebut umumnya sudah tersedia.

6.

Komunikasi: Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatankegiatan dan jenis media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten,


15

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU melalui SKPD atau lembaga lainnya (misalnya PKK), untuk penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan sanitasi.

1.8. Peraturan Perundangan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Barru berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah, yang meliputi :

Undang-Undang 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya

2.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

7.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

8.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

9.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.


16

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.


17

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri

2.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

3.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air


18

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Peraturan dan Keputusan Menteri 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)

3.

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 4.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL

5.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

6.

Keputusan

Menteri

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

Nomor

409/KTPS/Thun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum 7.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

8.

Keputusan

Menteri

1205/Menkes/Per/X/2004

Kesehatan tentang

Republik Pedoman

Indonesia Persyaratan

Nomor Kesehatan

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

Petunjuk Teknis 1.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.

2.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur


19

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

4.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.

5.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

6.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.

7.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

8.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.

9.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.

10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK

Peraturan Daerah Kabupaten Barru 1.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru.

2.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru


20


Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan/Kelurahan pada Kabupaten Barru

4.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung

5.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kebersihan

6.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Irigasi

7.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

8.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik

9.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Retrebusi Jasa Umum

10. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012

Peraturan Bupati Barru 1.

Peraturan Bupati Barru 03 tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Sampah

2.

Peraturan Bupati Barru 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda

3.

Peraturan Bupati Barru 20 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

4.

Peraturan Bupati Barru 25 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

5.

Peraturan Bupati Barru 23 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan KOMINFO

6.

Peraturan Bupati Barru 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan

7.

Peraturan Bupati Barru 32 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah

8.

Peraturan Bupati Barru 26 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi , UMKM , Perindustrian dan Perdagangan;

9.

Peraturan Bupati Barru 40 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup


21

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 10. Peraturan Bupati Barru 43 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah 11. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012


22


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BARRU 2.1. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik 2.1.1. Geografis

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantainya 78 Km. Secara geografis terletak diantara koordinat 4⁰5’49” - 4⁰47’35” lintang selatan dan 119⁰35’00” 119⁰49’16” bujur timur dan berada di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Adapun batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Secara administratif kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) sedangkan menurut peta administrasi kabupaten Barru dan peta rupa bumi tahun 1999 seluas 1.191,10 Km2. Kabupaten Barru terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Ballusu dan terdiri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.


23


Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan


24


Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Barru


25

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru No

KECAMATAN

LUAS

DESA/KELURAHAN

Km2

%

1 2 3 4 5

TANETE RIAJA TANETE RILAU BARRU SOPPENG RIAJA MALLUSETASI

7 10 10 7 8

174,29 79,17 199,32 78,90 216,58

14,84 6,74

6 7

PUJANANTING BALUSU TOTAL

6 6 54

314,26 112,20 1174,72

26,75

16,97 6,71 18,44 9,55 100%

Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka, Tahun 2011

2.1.2. Topografis Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0 – 1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebagian lainnya merupakan daerah datar hingga landai. Adapun keadaan wilayah berdasarkan kelerengan dapat disajikan pada Tabel 2 berikut ini : Tabel 2.2. Keadaan Wilayah berdasarkan Kelerengan Di Kabupaten Barru Tahun 2010 LERENG ( º)

KRITERIA

LUAS ( Ha )

PRESENTASE (%)

0–2 2–15 15 – 40 > 40

Datar Landai Kemiringan Terjal

26.596 7.043 33.346 50.587

22,64 5,49 28,31 43,06


Berdasarkan Kemiringan / Kelerengan, keadaan Wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :



26

Tabel 2.3. Keadaan Wilayah berdasarkan Kemiringan Di Kabupaten Barru Tahun 2010 NO

KEMIRINGAN TANAH / LERENG ( Ha )

KECAMATAN

0–2%

2–15%

15 – 40 %

> 40 %

TOTAL

1.

TANETE RIAJA

1.230

6.631

7.580

1.988

17.429

2.

TANETE RILAU

2.425

3.021

2.171

120

7.917

3.

BARRU

3.179

7.642

7.441

1.670

19.932

4.

SOPPENG RIAJA

1.857

3.058

2.384

591

7.890

5.

MALLUSETASI

1.557

4.740

10.829

4.532

21.658

6.

PUJANANTING

426

8.343

17.398

5.259

31.426

7.

BALUSU

2.034

3.949

4.521

716

11.220

TOTAL

12.709

37.564

52.324

14.875

117.472

PROSENTASE (%)

10,82

31,98

44,54

12,66

100,00


Keadaan Wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut didominasi oleh lahan yang berada pada ketinggian 100-500 meter yakni seluas 52.782 Ha (44,93 %), ketinggian 0 – 25 meter seluas 26.319 Ha ( 22,40%) dan ketinggian diatas 1500 meter seluas 75 Ha (0,06%) sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.4. Keadaan Wilayah berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut Di Kabupaten Barru Tahun 2010 NO

LUAS BERDASARKAN KETINGGIAN TEMPAT ( Ha )

KECAMATAN 0 – 25 m

25–100 m

100–500 m

500–1000 m

1000-1500 m

5.187

539

> 1500 m

LUAS

1.

TANETE RIAJA

1.108

4.540

6.055

2.

TANETE RILAU

3.679

2.180

2.058

-

-

-

7.917

3.

BARRU

3.387

5.081

9.449

1.672

343

-

19.932

4.

SOPPENG RIAJA

3.110

1.182

2.779

819

-

-

7.890

5.

MALLUSETASI

2.413

2.410

11.219

5.617

-

-

21.658

6.

PUJANANTING

-

259

21.596

8.416

1.071

84

31.426

7.

BALUSU

3.292

1.433

5.060

1.354

81

-

11.220

TOTAL

16.990

17.084

58.214

23.066

2.034

84

117.472

PROSENTASE (%)

14,46

14,54

49,56

19,64

1,73

0,07

100



17.429

27

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.1.3. Iklim Tipe Iklim dengan Metode Zone Agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah ( curah hujan lebih dari 200 mm/bulan ) dan bulan kering ( curah hujan kurang dari 100 mm/bulan ) di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 persen Wilayah ( 84.340 Ha ) dengan Tipe Iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5 – 6 bulan ( Oktober sampai dengan Maret ) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan ( April sampai dengan September ). Tabel 2.5. Keadaan Curah Hujan di Kabupaten Barru Tahun 2009 NO.

LANRAE

BULAN

MANUBA

RALLA

MANGKOSO

MAREPPANG

HH

Mm

HH

Mm

HH

Mm

HH

Mm

HH

Mm

1.

JAN U A R I

16

358

21

330

17

349

18

340

17

423

2.

PEBRUARI

9

172

10

327

10

227

13

309

9

247

3.

MARET

10

213

18

492

16

475

13

366

11

316

4.

APR IL

15

372

17

352

9

194

16

354

7

265

5.

MEI

8

51

12

65

5

148

6

67

8

197

6.

JUNI

10

112

15

110

11

159

13

118

13

406

7.

JULI

-

-

1

21

1

14

1

11

2

77

8.

AGUSTUS

-

-

1

3

-

-

-

-

1

61

9.

SEPTEMBER

-

-

-

-

-

-

-

-

2

17

10.

OKTOBER

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

11.

NOPEMBER

4

50

11

117

9

154

79

5

5

184

12.

DESEMBER

20

332

12

391

29

590

325

19

19

453

92

1.660

118

2.208

108

2.313

100

1.975

94

2.646

TOTAL

Sumber Data : Seksi Pengairan Dinas PU Kab. Barru, Tahun 2010

Berdasarkan table 5 di atas, total hari hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 94 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 2.646 mm. Curah hujan di Kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember – Januari dengan jumlah curah hujan 423 mm dan 453 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing – masing 77 mm dan 17 mm.


28

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.1.4. Jenis Tanah Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 ( Empat ) Bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu : 1. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur beraneka ragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja. 2. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru. 3. Jenis tanah Regosol meliputi 38,20 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk– gumuk pasir. 4. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 24,60 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau. Dari ke 4 (empat) jenis tanah tersebut, dapat digambarkan dalam Tabel berikut: :


29

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.6. Jenis Tanah di Kabupaten Barru Tahun 2010 NO

JENIS TANAH

LUAS DAN PROSENTASE Ha PROSENTASE (%)

1.

ALUVIAL

14.659

12,48

2. 3. 4.

LITOSOL REGOSOL MEDITERAN

29.043 41.254 32.516

24,72 38,20 24,60

117.472

100,00

TOTAL


2.1.5. Hidrologi Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hayat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai merupakan sumber air terbesar di Kabupaten Barru yaitu Sungai Lipukasi, Sungai Jampue, Sungai Lakepo, Sungai Lampoko, Sungai Manuba,

Sungai

Lipukasi, Sungai Kiru-kiru, Sungai Bungi dan diantara sungai-sungai tersebut terdapat Sungai yang terbesar adalah Sungai Sikapa yang berhulu di daerah Kecamatan Tanete Riaja yang mengalir melalui daerah persawahan serta bermuara ke Selat Makassar. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan.


30

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.7 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten

LUAS (km2)

DEBIT(m3/detik)

-

-

Sungai Barru/Jampue

131,52

-

Sungai S.Kepo/Nepo

108,40

-

Sungai Lampoko

111,24

-

Sungai Manuba

96,80

-

Sungai Lipukasi

516,14

-

Sungai Kiru Kiru

-

-

Sungai Cinanga

-

-

Sungai Pangakajene

-

-

Sungai Walanae

-

-

Sungai Bungi

-

-

Sungai Karajae

-

-

Sungai Segeri

-

-

NAMA DAS Sungai Lisu

Sumber : Barru Dalam Angka, 2011


31


Gambar 3. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Barru


32

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.1.6. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan pemanfaatan lahannya secara umum terbagi atas ± 47,23 persen didominasi oleh hutan, ± 15,82 persen kebun campuran, ± 13,59 persen areal Persawahan, ± 10,82 persen areal semak belukar. Adapun pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini : Tabel 2.8. Penggunaan Tanah di Kabupaten Barru Tahun 2010 NO

PENGGUNAAN TANAH

LUAS DAN PROSENTASE Ha

PROSENTASE (%)

1.

Kampung / Pemukiman

2.767,92

2,36

2. 3. 4.

Sawah Kolam / Tambak Kebun Campuran

15.959,23 2.903,55 18.586,95

13,59 4,47 15,82

5.

Ladang / Tegalan

5.138,70

4,37

6. 7. 8. 9. 10.

Lahan Terbuka Mangrove Semak Belukar Alang – alang Hutan

3.367,53 288,89 12.712,11 265,32 55.481,80

2,87 0,25 10,82 0,23 47,23

117.472,00

100,00

TOTAL


2.1.7. Wilayah Rawan Bencana Letak geografis

dan kondisi geologis yang berpariasi dapat menyebabkan

Kabupaten Barru menjadi sala satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Jenis jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanak dan batu batuan, longsoran atau tanah longsor, runtuhan atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain ;


33

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 1. Topografi wilayah (lereng/ kemiringan) 2. Keadaan tanah, bebatuan, struktur pelapisan dan lainnya. 3. Kandungan air termasuk curah hujan 4. Vegetasi, flora, dan penggunaan lahan.

Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktifitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain : a. Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (Thrust Fault). b. Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitude lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami. 1. Gempa Bumi Sama halnya dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru termasuk salah satu wilayah daerah cukup rawan gempa bumi tektonik. Bencana gempa bumi dalam lima tahun terakhir tak pernah dirasakan akibatnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian material atau korban jiwa. Hal ini disebabkan karena gempa bumi yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan hanya terjadi di daerah Mamuju, Bulukumba, Pinrang dan Majene dan semua pusat gempa yang terjadi letaknya jauh dari kabupaten Barru.


34

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2. Banjir Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan di hulu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/ besarnya debit air pada musim hujan. Adapun lokasi di Kabupaten Barru yang rawan terhadap banjir adalah; Kecamatan Mallusetasi (Desa Cilellang), Kecamatan Soppeng Riaja (Desa Batupute, Lawallu, Kelurahan Mangkoso dan Desa Ajakkang), Kecamatan Balusu (Desa Lampoko, Balusu, Kelurahan Takkalasi dan Desa Binuang), Kecamatan Barru (Kelurahan Mangempang, Sumpang Binangae, Tuwung dan Coppo), Kecamatan Tanete Riaja (Desa Lompo Tengah dan Kelurahan Lompo Riaja), Kecamatan Tanete Rilau (Kelurahan Tanete dan Desa Lalabata). 3. Angin Kencang/Topan Bencana alam angin kencang/topan sangat susah diprediksi dan hampir semua kecamatan dalam lima tahun terakhir pernah mengalaminya, namun kerusakan yang terjadi atau akibat yang ditimbulkan tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Adapun daerah yang rawan akan terjadinya bencana angin kencang adalah : Kecamatan Mallusetasi (Desa Bojo, Kupa, Kelurahan Mallawa dan Palanro), Kecamatan Balusu (Desa Kamiri), Kecamatan Barru (Desa Tompo, Galung, Palakka dan Anabanua), Kecamatan Tanete Rilau (Desa Lipukasi, Corawalie dan Pancana), Kecamatan Tanete Riaja (Desa Lompo Tengah, Kelurahan Lompo Riaja dan Mattirowalie), Kecamatan Pujananting (semua desa). 4. Kebakaran Hutan Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan. Adapun lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan: Kecamatan Mallusetasi (Desa


35

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Kupa, Nepo dan Manuba), Kecamatan Soppeng Riaja (Desa Siddo dan Paccekke), Kecamatan Balusu ( Desa Kamiri, Binuang dan Balusu), Kecamatan Barru (Desa Palakka, Anabanua, Galung dan Tompo), Kecamatan Tanete Rilau (Desa Lalabata), Kecamatan Tanete Riaja (Desa Lempang, Mattirowalie dan Harapan), Kecamatan Pujananting ( Desa Jangan-jangan, Bacu-bacu dan Pujananting).

2.1.8. Bidang Pekerjaan Umum Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan Pekerjaan Umum meliputi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda 4, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ), drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat,

luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik,

dan lingkungan

pemukiman. Capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 0,55 pada tahun 2010 menjadi 0,57 pada tahun 2011, rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan dari 12 pada tahun 2010 menjadi 17,28 pada tahun 2011, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk mengalami penurunan dari 2,2 pada tahun 2010 menjadi 1,89 pada tahun 2011, persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan dari 66,92 persen pada tahun 2010 menjadi 52,36 persen pada tahun 2011,

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per-satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,30 pada tahun 2010 menjadi 2,01 pada tahun 2011,

panjang jalan dilalui Roda 4

mengalami peningkatan yaitu 41 persen pada tahun 2010 menjadi 48,69 persen pada tahun 2011, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 Km/Jam ) mengalami peningkatan dari 44,59 persen pada tahun 2010 menjadi 52,01


36

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU persen pada tahun 2011, luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tidak mengalami perubahan dari 65,00 persen pada tahun 2010 dan tahun 2011. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangu-nan dibidang urusan Pekerjaan Umum dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 Tahun No

1

Uraian

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

2 Rasio Jaringan Irigasi

2008

2009

2010

2011

0,42

0,43

0,55

0,57

10,91

11,79

12,00

17,28

3

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

1,97

1,97

2,20

1,89

4

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

73,93

64,18

66,92

52,36

5

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

0,23

0,22

0,30

2,01

41

41

41

48,69

6 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 7

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam )

37,73

42,62

44,59

52,01

8

Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik,

60,50

61

65

65,00

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, Tahun 2011


37

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.1.9. Bidang Perumahan Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan Perumahan meliputi rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga ber-sanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni. Capaian rumah tangga pengguna air bersih mengalami penurunan dari 76,49 persen pada tahun 2010 menjadi 70,30 persen pada tahun 2011, capaian rumah tangga pengguna listrik mengalami peningkatan dari 73,57 persen pada tahun 2010 menjadi 73,69 persen pada tahun 2011, capaian rumah tangga ber-sanitasi mengalami penurunan dari 66,92 persen pada tahun 2010 menjadi 60,20 persen pada tahun 2011, capaian lingkungan pemukiman kumuh tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,06 persen pada tahun 2010 dan 2011. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan Perumahan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Perumahan di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 Tahun No

Uraian 2008

2009

2010

2011

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)

50,97

59,89

76,49

70,30

2 Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)

69,36

69,63

73,57

73,69

3 Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)

73,93

64,18

66,92

60,20

4 Lingkungan Pemukiman Kumuh

0,06

0,06

0,06

0,06

1

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, Tahun 2011


38

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.11 Jumlah Rumah Per Kecamatan No

Kecamatan

Jumlah Rumah

Persentase

1

Barru

10.478.250

43,31

2

Tanete Rilau

4.855.180

20,07

3

Soppeng Riaja

1.158.446

4,79

4

Mallusetasi

3.974.940

16,43

5

Balusu

1.566.840

6,48

6

Tanete Riaja

1.824.850

7,54

7

Pujananting

333.950

1,38

JUMLAH

24.192.456

100,00

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2011

2.1.10. Bidang Lingkungan Hidup Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup meliputi persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas pemukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan penegakan hukum lingkungan. Capaian persentase penanganan sampah mengalami peningkatan dari persen 94,80 pada tahun 2010 menjadi 94,94 persen pada tahun 2011, capaian persentase penduduk yang mengakses air minum mengalami peningkatan dari 20,50 persen pada tahun 2010 menjadi 22,40 persen pada tahun 2011, capaian persentase luas pemukiman yang tertata mengalami peningkatan dari 74,2 persen pada tahun 2010 menjadi 76,30 persen pada tahun 2011.Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :


39

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.12 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 Tahun No

Uraian 2008

2009

2010

2011

1

Persentase penanganan sampah

66,59

68,13

94,80

94,94

2

Persentase penduduk berakses air minum

17,9

18,4

20,50

22,4

3

Persentase Luas pemukiman yang tertata

68

69,99

74,2

76,3

4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)

100

100

100

100

5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,365

0,389

0,386

0,44

6

Penegakan hukum lingkungan (%)

11,11

80,00

-

-

Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Tahun 2011

Adapun capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tidak mengalami perubahan yakni sebesar 100 persen pada tahun 2010 dan 2011, capaian tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami perbaikan dari 0,386 pada tahun 2010 menjadi 0,44 pada tahun 2011, capaian penegakan hukum lingkungan 0 % persen pada tahun 2010 dan tahun 2011.

2.2. Demografi 2.2.1. Struktur penduduk menurut jenis kelamin Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 166.027 jiwa , meningkat sebesar 0,05 persen dibanding tahun 2010 sebesar 165.947 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada pada kecamatan Barru mencapai 38.319 jiwa dan terendah



40

pada kecamatan Pujananting dengan jumlah 12.789 jiwa. Sementara dari segi kepadatan, kecamatan Tanete Rilau tingkat kepadatannya paling tinggi yakni sebesar 415 jiwa/km2 dan paling rendah pada kecamatan Pujananting yakni 41 jiwa/ km2. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2011

NO

JUMLAH PENDUDUK

LUAS WILAYAH

KEPADATAN

L

P

TOTAL

(KM2)

(JIWA/KM2)

KECAMATAN

1

TANETE RIAJA

10.394

11.516

21.911

174.29

126

2

TANETE RILAU

15.659

17.161

32.820

79.17

415

3

BARRU

18.504

19.815

38.319

199.32

193

4

MALLUSETASI

12.002

13.055

25.057

216.58

116

5

SOPPENG RIAJA

8.513

9.108

17.621

78.90

224

6

PUJANANTING

6.271

6.517

12.789

314.26

41

7

BALUSU

8.315

9.196

17.511

112.20

175

79.659

86.368

166.027

1.174,72

156

JUMLAH

Sumber: Olahan Kantor BPS, Tahun 2011

2.2.2. Struktur penduduk menurut usia Penduduk Kabupaten Barru menurut struktur usia penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah yang berusia 10-14 tahun yakni 17.894 jiwa, usia 5-9 tahun yakni 17.214 jiwa dan paling sedikit adalah yang berusia 70-74 yakni yakni 3.049 jiwa, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :


41


Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Per Kecamatan Tahun 2011 No

Usia

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

Total

1

0-4

7.997

7.534

15.530

2

5-9

9.020

8.194

17.214

3

10-14

9.121

8.773

17.894

4

15-19

7.224

7.125

14.348

5

20-24

5.230

5.907

11.137

6

25-29

5.593

6.435

12.029

7

30-34

5.464

6.071

11.535

8

35-40

5.706

6.570

12.276

9

40-44

5.267

6.091

11.358

10

45-49

4.685

5.492

10.178

11

50-54

3.858

4.570

8.428

12

55-59

3.047

3.450

6.497

13

60-64

2.464

3.280

5.744

14

65-69

1.965

2.615

4.580

15 Sumber: 70-74 1.466 Kantor BPS, Tahun 2011

1.943

3.409

16

1.553

2.316

3.869

79.659

86.368

166.027

+75 Total

2.2.3. Struktur penduduk menurut jumlah rumah tangga per kecamatan Berdasarkan jumlah rumah tangga, maka jumlah rumah tangga terbesar berada di Kecamatan Barru yaitu 9.457 rumah tangga. Sementara itu yang paling rendah di kecamatan Pujananting yaitu 2.859 rumah tangga.


42

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.15 Jumlah Rumah Tangga Per Kecamatan Tahun 2011 NO

KECAMATAN

JUMLAH RUMAH TANGGA

1

2

3

%

1

TANETE RIAJA

5.382

14

2

PUJANANTING

2.859

7

3

TANTE RILAU

7.854

19

4

B AR R U

9.457

23

5

SOPPENG RIAJA

4.363

10

6

BALUSU

4.439

11

7

MALLUSETASI

6.187

16

40.542

100.00

TOTAL Sumber data: Kantor BPS 2011

2.2.4. Struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tamat Sekolah Dasar lebih dominan yakni sebanyak 50.104 jiwa, selanjutnya tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 34.086 jiwa dan paling rendah adalah tingkat pendidikan Strata II/III sebanyak 294.


43


Tabel 2.16 Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan URAIAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

Tdk/Blm Sekolah

16.880

17,299

34.086

Blm Tamat SD

14.782

16.068

30.850

Tamat SD

24.008

26.096

50.104

Tamat SLTP

10.398

11.302

21.700

Tamat SLTA

9.636

10.474

20.111

SM kejuruan

807

877

1.684

D-I/II

696

756

1.451

Akademi/ D-III

680

739

1.419

D-IV/ Strata-I

2.817

3.062

5.879

141

153

294

79.659

86.368

166.027

Strata-II/III JUMLAH

Sumber: Kantor BPS, Tahun 2011

2.3. Keuangan dan Perekonomian Daerah Analisis kinerja atas fokus Keuangan dan Perekonomian daerah dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi kabupaten, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani. 1. Pertumbuhan PDRB Adapun perkembangan hasil-hasil pembangunan dengan indikator kinerja perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) menunjukkan bahwa secara nominal sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran,


44

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pertumbuhan sektoral. Demikian pula total PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 2.17 Perkembangan Nilai Per Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S.D Tahun 2011 Tahun No

Sektor

2008

2009

2010

2011 *

(Juta Rp)

(Juta Rp)

(Juta Rp)

(Juta Rp)

549,816.54

579,754.54

634.317,40

668.312

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

15,461.60

17,789.11

21.805,93

21.550,7

3

Industri Pengolahan

40,171.60

42,612.63

46.325,64

48.088,1

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

9,498.20

10,395.19

12.033,87

12.525,16

5

Konstruksi

78,501.64

93,035.64

115.035,64

111.885,4

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

126,722.13

136,238.64

150.387,13

156.238

7

Pengangkutan & Komunikasi

50,407.38

54,327.67

60.318,11

67.090,9

8

Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

71,757.99

85,910.04

99.127,07

101.246,6

9

Jasa-jasa

283,362.14

420,860.46

526.560,92

575.882

1,225,699.22

1,440,923.92

1.665.911,71

1.762.818,86

PDRB

* BPS, Tahun 2011 (Perkiraan) Sementara itu, dari segi kontribusi per sektor menunjukkan adanya variasi dari tahun ke tahun. Sektor pertanian merupakan sektor kontribusi yang dominan tapi secara signifikan kontribusinya semakin menurun. Sedangkan sektor jasajasa dan konstruksi menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan


45

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU terjadinya dimanika konstribusi sektor terhadap PDRB yang mengarah pada berkembangnya sektor-sektor sekunder. Tabel 2.18 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 Tahun No

Sektor

2008

2009

2010

2011 *

%

%

%

%

1

Pertanian

44.86

40.23

38,08

37,91

2

Pertambangan & Penggalian

1.26

1.23

1.31

1,22

3

Industri Pengolahan

3.28

2.96

2,78

2,72

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0.77

0.72

0,72

0,71

5

Konstruksi

6.4

6.46

6.91

6,34

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

10.34

9.45

9.03

8,86

7

Pengangkutan & Komunikasi

4.11

3.77

3.62

3,81

8

Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

5.85

5.96

5,95

5,74

9

Jasa-jasa

23.13

29.22

31,61

32,67

PDRB

100.00

100.00

100.00

100.00

* BPS, Tahun 2011 (Perkiraan) Pertumbuhan ekonomi secara sektoral juga menunjukkan adanya dinamika, pada tahun 2010 sektor bangunan memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, disusul perdagangan, restoran dan hotel ; dan paling rendah adalah sektor pertanian, sementara pada tahun 2011 diperkirakan sektor angkutan dan komunikasi memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, kemudian bangunan dan paling rendah adalah sektor pertanian sesuai tabel berikut:


46


Tabel 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor Tahun 2008-2011 No

Sektor

2008

2009

2010

2011*

1

Pertanian

5.27

3.00

4,18

3,38

2

Pertambangan dan Penggalian

8.08

10.03

12,37

7,08

3

Industri Pengolahan

8.73

4.16

5,4

5,24

4

Listrik, Gas dan Air

9.43

7.87

9,73

5,58

5

Bangunan

14.56

3.40

12,90

10,24

6

Perdagangan, Restoran dan Hotel

7.09

2.67

5,57

4,15

7

Angkutan dan Komunikasi

9.82

4.49

5,64

22,88

8

Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

12.17

14.76

10,40

10,11

9

Jasa-Jasa

5.40

8.24

5,57

6,35

6,92

5,72

6,01

6,05

Pertumbuhan Ekonomi * BPS, Tahun 2011 (Perkiraan)

2. Laju Inflasi Salah satu analisis kinerja pembangunan ekonomi di kabupaten adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Di Kabupaten Barru nilai inflasi ratarata mengalami dinamika dari 9,06 persen pada tahun 2010 menjadi 8,24 persen pada tahun 2011. Secara lebih rinci nilai inflasi rata-rata dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :


47


Tabel 2.20 Nilai Inflasi Rata-Rata Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S.D Tahun 2011 Tahun Uraian Inflasi

2008

2009

2010

2011*

8.73

7.13

9,06

8,24

Sumber Data : BPS dan hasil olahan, 2011

3. PDRB Perkapita Perkembangan hasil-hasil pembangunan dapat dilihat dari indikator kinerja PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku (HB) dan Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) mengalami peningkatan dari Rp. 10.041.601,66 pada tahun 2010 menjadi Rp. 10.617.689,33 pada tahun 2011 (perkiraan) dengan rata-rata pertumbuhan 5,73 persen, perkembangan PDRB perkapita

Atas Dasar Harga Konstan (Hk) mengalami

peningkatan dari Rp. 4.377.401,49 pada tahun 2010 menjadi Rp. 4.638.486,06 pada tahun 2011 (perkiraan) dengan rata-rata pertumbuhan 5,96 persen. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Hb) dan harga konstan (Hk) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :


48


Tabel 2.21 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (HB) Dan Harga Konstan (HK) Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S.D Tahun 2011 Rata-rata Pertumbuhan (%)

Tahun Uraian 2008

2009

2010

2011*

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (HB)

7.460.311

8.723.197

10.041.601,66

10.617.689,33

5,73

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (HK)

3.944.046

4.147.075

4.377.401,49

4.638.486,06

5,96

* BPS, Tahun 2011 (Perkiraan)

4. Realisasi APBD Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, dapat digambarkan dengan terjadinya peningkatan jumlah pendapatan daerah baik dari PAD, Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan

daerah

yang

sah

sampai

pada

tahun

2011

mencapai

Rp. 481.974.831.764,-. Sedangkan untuk jumlah pembiayaan dalam APBD dari tahun 2008 sampai tahun 2011 juga mengalami peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2011 mencapai Rp. 529.689.691.464,-. Secara lebih rinci nilai realisasi APBD dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :


49


Tabel 2.22 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2008 S.D Tahun 2011 NO

URAIAN

A

Pendapatan

1

Pendapatan Asli Daerah

2

Dana Perimbangan

3

Lain – lain Pendapatan

TAHUN 2008

2009

2010

2011

14.390.370.950

15.278.466.407

14.233.509.180

16.413.509.000

317.284.610.000

345.086.470.000

328.360.126.164

364.597.550.164

8.962.500.000

11.800.000.000

117.577.412.600

100.963.772.600

340.637.480.950

472.164.936.407

460.171.047.944

481.974.831.764

yang Sah Jumlah Pendapatan B

Belanja

1

Belanja Tidak Langsung

140.211.539.287

173.669.025.539

246.846.618.629

295.816.532.934

2

Belanja Langsung

215.661.767.063

314.845.910.869

240.762.136.164

233.873.158.530

Jumlah Biaya

355.873.360.350

488.514.936.407

487.608.754.793

529.689.691.464

Surplus/

(15.235.879.400)

(16.350.000.000)

(27.437.706.849)

(47.714.859.700)

(Defisit Anggaran)

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2012


50


Tabel 2.23 Ringkasan Anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi per penduduk 4 Tahun Terakhir No. (a) A 1 2 B 1 C 1. D 1 E F G H I J

Subsektor / SKPD (b) Air Limbah Dinas PU Kantor Lingkungan Hidup Persampahan Dinas PU Drainase Dinas PU Aspek PHBS Dinas Kesehatan Total Belanja Modal Sanitasi dari APBD (A s/d D) Total Belanja Modal Sanitasi dari APBD Murni (Bukan Pendamping) Total Belanja APBD Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (F:Gx100%) Jumlah Penduduk Belanja Modal Sanitasi per Penduduk (E : I)

2008 (c)

2009 (d)

2010 (e)

2011 (f)

0 0

0 0

30.000.000 1.076.070.000

980.510.000 939.452.250

100.000.000

53.624.050

20.360.000

134.460.399

4.833.802

4.206.138

1.536.550

56.932.700

314.778.550

207.909.500

218.782.500

17.500.000

419.612.352

265.739.688

1.346.749.050

2.128.855.349

0

0

0

0

355.873.360.350

488.514.936.407

487.608.754.793

529.689.691.464

0.12 161.732

0.05 162.985

0.28 165.947

0.40 166.027

2.594,49

1.630,45

8.115,54

12.822,34

Sumber: Bappeda Kab.Barru (data diolah)


51

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 2.24 Data Mengenai Ruang Fiskal 5 Tahun Terakhir Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD) 2007 1,0447 (Tinggi) 2008 0.7216 (Sedang) 2009 0,8249 (Sedang) 2010 0,9667 (Sedang) 2011 0,5513 (Sedang) 2012 0,94(Rendah) Sumber : www.djpk.depkeu.go.id Tahun

2.4. Tata Ruang Wilayah Dalam konteks wilayah Kabupaten Barru, dilakukan suatu kajian secara spesifik pada kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Barru. Kawasan Strategis Kabupaten Barru yang dimaksud adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten diarahkan pada: Pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garongkong dan simpul transportasi darat, laut, dan kereta api berupa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Garongkong; dan Pengembangan kawasan perbelanjaan skala pelayanan kabupaten berupa KSK Barru yang sekaligus pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kesehatan.


52

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.4.1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi terbagi atas; Kawasan Strategis Kabupaten Hutan Produksi; Kawasan Strategis Kabupaten Pelabuhan Terpadu Barru; Kawasan Strategis Kabupaten Perikanan; Kawasan Strategis Pertanian Dan Perkebunan; dan Kawasan Strategis Kabupaten Peternakan Sapi. Berdasarkan sistem pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barru maka sistem pusat kegiatan terbagi atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), diantaranya : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Garongkong yaitu kawasan industri dan perdagangan, pelabuhan, dan pergudangan; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Barru yaitu kawasan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan; Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Mallusetasi yaitu kawasan agropolitan pertanian, perikanan, dan peternakan sapi; Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Balusu yaitu kawasan agropolitan pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan peternakan sapi; Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Tanete Riaja yaitu kawasan agropolitan pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan peternakan sapi; Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Tanete Rilau yaitu kawasan minapolitan dan pendidikan; Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja; Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) Doi-doi di Kecamatan Pujananting; Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di setiap pusat-pusat permukiman.


53

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Maka, berdasarkan pengembangannya maka kawasan strategis kabupaten terdiri atas; Kawasan agropolitan Kecamatan Barru; Kawasan minapolitan dan hasil peternakan Mallusetasi; Kawasan minapolitan dan pendidikan Tanete Rilau; Kawasan agropolitan pertanian, perkebunan, dan hasil ternak Balusu; Kawasan agropolitan pertanian, perkebunan, hasil ternak, dan hasil hutan Tanete Riaja; dan Kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garongkong dan simpul transportasi darat, laut, dan kereta api. 2.4.2. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Barru, akan diarahkan pada kawasan lindung, seperti : Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hutan Lindung yang cukup luas tersebar di dataran tinggi yaitu berada di Kecamatan Pujananting, Barru, dan Malusettasi; Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barru; dan Pengelolaan tempat pengolahan sampah akhir (TPA) di Kabupaten Barru. Kawasan Wisata Taman Laut Malusetasi.


54

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.4.3. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Penggunaan Teknologi Tinggi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi tinggi berupa; Kawasan Pertambangan Cromit Barru; Kawasan Pertambangan Cromit dan Emas Pujananting; Kawasan Pertambangan Tras dan Wisata Bahari Mallusetasi; dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bawasaloe, Kecamatan Balusu.

2.4.4. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Barru akan diarahkan pada kawasan; Perkampungan Suku Tobalo; Rumah Adat Saoraja Lapinceng; Kawasan Pendidikan Kota Barru; Monumen Pacekke; dan Monumen Garongkong. Kawasan pendidikan Kota Barru.


55


Gambar 4. Peta Arahan Pola Ruang Kabupaten Barru


56


Gambar 5. Peta Struktur Ruang Kabupaten Barru


57

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.4. Sosial Budaya 2.4.1. Angka melek huruf Angka melek huruf mengalami peningkatan dari 89,2 pada tahun 2010 menjadi 93,26 pada tahun 2011. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja perkembangan angka melek huruf dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.25 Perkembangan Angka Melek Huruf Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 TAHUN No 1

Uraian Angka Melek Huruf

2008

2009

2010

2011

85,65

88,40

89,2

93,26

Sumber Data : Kantor BPS Kab. Barru, 2011

2.4.2. Angka rata-rata lama sekolah Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial untuk rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 7,6 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,67 tahun pada tahun 2011. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

No

1

Tabel 2.26 Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 Tahun Kabupaten 2008 2009 2010 2011* Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

7,2

7,3

7,6

7,67

Sumber Data : BPS (*perkiraan), Tahun 2011


58

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 2.4.3. Angka Partisipasi Kasar Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial untuk angka partisipasi kasar meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA. Angka partisipasi kasar untuk SD/MI mengalami penurunan dari 111,33 pada tahun 2010 menjadi 108,22 pada tahun 2011, angka partisipasi kasar untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 101,45 pada tahun 2010 menjadi 102,86 pada tahun 2011, angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 65,30 pada tahun 2010 menjadi 68,34 pada tahun 2011. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja angka partisipasi kasar dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 TAHUN No

Jenjang Pendidikan 2008

2009

2010

2011

6

7

6

6

1

2

1

APK SD / MI

120,39

109,79

111,33

108,22

2

APK SMP / MTs

91,90

99,74

101,45

102,86

3

APK SMA / SMK / MA

51,94

61,00

65,30

68,34

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2011

2.4.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial untuk angka pendidikan yang ditamatkan meliputi tingkat SD/MI, tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/SMK/MA. Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SD/MI untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari 1.680 dan 1.725 pada tahun 2010


59

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU menjadi 1.722 dan 1.766 pada tahun 2011, angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMP/MTs untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari 1.332 dan 1.485 pada tahun 2010 menjadi 1.448 dan 1.556 pada tahun 2011, angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMA/SMK/MA untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari 672 dan 710 pada tahun 2010 menjadi 769 dan 952 pada tahun 2011. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.28 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S.D Tahun 2011 TAHUN No

Jenjang Pendidikan

2008 L

2009 P

L

2010 P

L

2011 P

L

P

1

Tingkat SD / MI

1.790

1.861 1.722 1.749 1.680 1.725 1.722

1.766

2

Tingkat SMP / MTs

1.102

1.230 1.312 1.334 1.332 1.485 1.448

1.556

3

Tingkat SMA/ SMK/ MA

801

Jumlah

3.693

786

688

787

672

710

769

3.877 3.722 3.693 3.877 3.722 3.939


2.4.5. Angka Partisipasi Murni Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial untuk angka partisipasi murni meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs dan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA. Angka partisipasi murni SD/MI mengalami peningkatan dari 95,95 pada tahun 2010 menjadi 96,92 pada tahun 2011, angka partisipasi murni SMP/MTs


952 4.274

60

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU mengalami peningkatan dari 75,40 pada tahun 2010 menjadi 79,19 pada tahun 2011, angka partisipasi murni SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 46,00 pada tahun 2010 menjadi 47,71 pada tahun 2011. Secara lebih rinci capaiancapaian kinerja angka partispasi murni dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Barru Tahun 2008 S/D Tahun 2011 TAHUN No

Jenjang Pendidikan

1

2

2008

2009

2010

2011

3

4

5

6

1

APM SD / MI

102,52

95,18

95,95

96,92

2

APM SMP / MTs

67,32

71,28

75,40

79,19

3

APM SMA / SMK / MA

39,95

43,00

46,00

47,71


2.4.5. Fasilitas Pendidikan Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Barru saat ini telah tersebar diseluruh wilayah 7 kecamatan, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTsN, dan SMA/MA . Jumlah Keseluruhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Barru adalah 300, dengan perincian 225 SD/MI, 44 SMP/MTsN dan 31 SMA/MA. Sementara untuk jumlah fasilitas pendidikan terbesar untuk tiap kecamatan, diurutan pertama adalah kecamatan Tanete Rilau dengan 20, 66 %, disusul kecamatan barru 16,66 %, kecamatan tanete riaja 16, 66 %, Kecamatan Balusu 11,66 %, Kecamatan Tanete Rilau 11,33 dan terakhir Kecamatan Pujananting 10 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


61


Tabel 2.30 Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kab. Barru Jumlah Sarana Pendidikan No

Kecamatan

Umum

Agama

SD

SLTP

SMA

SMK

MI

MTs

MA

1

Barru

35

4

2

3

4

1

1

2

Tanete Rilau

37

4

1

2

11

4

3

3

Soppeng Riaja

21

5

2

-

1

3

2

4

Mallusetasi

26

4

1

1

4

1

-

5

Balusu

22

5

1

-

2

2

3

6

Tanete Riaja

32

4

1

-

4

3

3

7

Pujananting

25

4

-

-

1

-

-

JUMLAH

198

30

8

5

27

14

12

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2011

2.4.6. Kesehatan Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan kesehatan meliputi rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan


62

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas dan cakupan pembantu puskesmas. Capaian posyandu per satuan balita mengalami peningkatan dari 1,76 pada tahun 2010 menjadi 1,91 pada tahun 2011, capaian puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dipertahankan sebesar 0,026 pada tahun 2010 dan tahun 2011, capaian Rumah Sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,001 pada tahun 2010 menjadi 0,006 tahun 2011, capaian dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,023 pada tahun 2010 menjadi 0,126 pada tahun 2011, capaian tenaga medis per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,032 pada tahun 2010 menjadi 0,175 pada tahun 2011. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan kesehatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Barru Tahun 2008 s/d Tahun 2011

Tahun No

Uraian 2008

2009

2010

2011

2,30

2,36

1.76

1.91

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,027

0,028

0.026

0.026

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,001

0,001

0.001

0.006

4 Rasio dokter per satuan penduduk

0,013

0,018

0.023

0.126

5

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

0,022

0,028

0.032

0.175

6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

100%

98,36%

96,07%

1. Rasio posyandu per satuan balita 2


63

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Cakupan pertolongan persalinan oleh 7 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

97.29%

82.22%

86,64%

89,68%

90.74%

79.63%

88,89%

92,6%

8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100.65%

22.62%

40,41%

44,25%

11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100%

100%

12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

62.25%

84.69%

91,27

82,91 %

97.75%

90.65%

98,30

95,7 %

14 Cakupan puskesmas

10/7

10/7

10/7

100

15 Cakupan pembantu puskesmas

31/54

31/54

31/54

31/54

13 Cakupan kunjungan bayi

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Tahun 2011

2.4.7. Penanggulangan Kemiskinan

Perkembangan hasil-hasil pembangunan dengan indikator kinerja penduduk miskin menurut kecamatan, meliputi Kecamatan Barru, Tanete Rilau, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Balusu, Tanete Riaja, dan Pujananting. penduduk miskin Kecamatan Barru mengalami penurunan dari 2.728 orang pada tahun 2005 menjadi 2.158 orang pada tahun 2010, penduduk di atas garis kemiskinan Kecamatan Tanete Rilau mengalami penurunan dari 2.252 orang pada tahun 2005 menjadi 1.715 orang pada tahun 2010, penduduk miskin di Kecamatan Soppeng Riaja mengalami penurunan dari 1.012 orang pada tahun 2005 menjadi 870 orang pada tahun 2010,

penduduk miskin Kecamatan Mallusetasi

mengalami penurunan dari 2.029 orang pada tahun 2005 menjadi 1.694

orang

pada tahun 2010, penduduk di miskin di Kecamatan Balusu mengalami


64

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU penurunan dari 1.084 orang pada tahun 2005 menjadi 1.005 orang pada tahun 2010, persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kecamatan Tanete Riaja mengalami penurunan dari 1.654 orang pada tahun 2005 menjadi 1.434 orang pada tahun 2010,

penduduk miskin di Kecamatan Pujananting mengalami

penurunan dari 1.608 orang pada tahun 2005 menjadi 1.435 orang pada tahun 2010. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja penduduk miskin dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.32 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2005 s.d Tahun 2009

TAHUN No.

2011-2013

Kecamatan 2005-2007

2008-2010

1

Barru

2.728

2.158

Paling Miskin 451

1.368

Hampir Miskin 2.165

2

Tanete Rilau

2.252

1.715

574

1.399

2.333

3

Soppeng Riaja

1.012

870

265

571

1.021

4

Mallusetasi

2.029

1.694

468

1.130

1.892

5

Balusu

1.084

1.005

299

831

1.399

6

Tanete Riaja

1.654

1.434

479

1.238

1.817

7

Pujananting

1.608

1.435

419

1.243

1.974

2.955

7.780

12.601

Jumlah 12.367 10.311 Sumber data: BPS Kabupaten Barru, Tahun 2005-2012

Miskin

2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah Secara institusi dan organisasi pemerintahan Kabupaten Barru terdiri atas 14 Dinas dan 11 Lembaga Teknis daerah.


65

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Dasar keberadaan dinas yang ada di Kabupaten Barru adalah Peraturan Daerah No 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kab. Barru, dimana didalam Peraturan Daerah ini dinas-dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Barru adalah: a. Dinas Pendidikan,; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pertanian dan Perkebunan; d. Dinas Peternakan; e. Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Dinas Kehutanan; g. Dinas Pekerjaan Umum; h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; i.

Dinas Koperasi , UMKM , Perindustrian dan Perdagangan;

j.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; l.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan

m. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah n. Dinas Pertambangan dan Energi

Sedangkan berdasar pada Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Barru, maka Lembaga Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Barru terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya dapat disebut Bappeda; b. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya dapat disebut BKD; c. Inspektorat Daerah, selanjutnya dapat disebut Inspektorat; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah ;


66

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat; f. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah g. Badan Ketahanan Pangan ; h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; i.

Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

j.

Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

k. Kantor Lingkungan Hidup l.

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

m. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ; dan n. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah


67

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR : 04 Tahun 2008 TANGGAL : 21 Juli 2008

BUPATI WAKIL BUPATI

STAF AHLI

DINAS/LEMBAGA TEKNIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADM PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHANUMUM

BAGIAN PEM KEC, KEL & DESA

BAGIAN PERTANAHAN

SUBBAG TRANTIB UMUM

SUBBAG PEM KECAMATAN DAN KELURAHAN

SUBBAG PELAYANAN

SUBBAG KEPENDUDUKAN

SUBBAG PEMERINTAHAN DESA

SUBBAG SENGKETA

SUBBAG KERJASAMA

SUBBAG SARANA DAN PRASARANA

BAGIAN ADM PEREKONOMIAN

SUBBAG KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAGIAN ADM PEMBANGUNAN


BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT


SUBBAG

SUBBAG

SUBBAG

PENYELENG GARAAN

PENYELENG GARAAN

PENYELENGG ARAAN

SUBBAG

SUBBAG MONITORING DAN EVALUASI

MONITORING DAN EVALUASI


SUBBAG MONITORING DAN EVALUASI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN

BAGIAN ORGANISASI

HUKUM

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

SUBBAG PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAG KELEMBAGA AN

SUBBAG HUMAS

SUBBAG BANTUAN HUKUM & TINDAK LANJUT

SUBBAG ANALISIS JABATAN

SUBBAG DOKUMENTA SI dan PELIPUTAN

SUBBAG DOKUMENTA SI HUKUM

SUBBAG TATA LAKSANA

SUBBAG PROTO KOL

BAGIAN UMUM

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG RUMAH TANGGA

SUBBAG SANDI

68


BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BARRU 3.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & Promosi Higiene 3.1.1. Tatanan Rumah Tangga Hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru untuk pembuatan Profil Kesehatan Kabupaten Barru tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah rumah yang dikategorikan sebagai rumah sehat sebanyak 62,1% dari 29.562 rumah yang diperiksa. Dimana untuk jumlah rumah tangga yang mempunyai jamban adalah 77,4% dari 35.286 yang diperiksa Sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih 66,5%. Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Barru dapat terlihat dari jumlah timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk dan kondisi polahidup masyarakat yang menyangkut sanitasi. Dari data Profil Kesehatan Kabupaten Barru tahun 2011 diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebanyak 68,9% dari 35.205 Rumah Tangga yang dipantau. Angka tersebut cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masyarakat Barru telah menerapkan pola hidup sehat di keluarganya masing-masing. Adapun pola penyakit menular terbanyak yang ada di Kabupaten Barru pada tahun 2010 diantaranya Diare, Influensa, Typus, TB Paru Klinis, TB Paru BTA+, Malaria, DBD dan Batuk Rejan. Penyakit diare berada pada urutan pertama dengan jumlah kasus 3.624 atau sekitar 39,78 % kemudian terendah penyakit TB Paru BTA+ dengan jumlah kasus 65 atau sekitar 0,71 %. Dalam Pelaksanaan program PPSP, pembahasan PHBS dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Barru dibatasi pada 3 (tiga) indikator prilaku hidup bersih dan sehat, yaitu :


69

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 1. Perilaku Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun Adapun waktu kebiasaan Anggota RT untuk mencuci tangan dapat dilihat pada tabel berikut ini; Grafik 3.1 Penggunaan sabun pada lima waktu penting G. Mencuci H. Lainnya pakaian 0% 18%

I. Tidak tahu 0%

A. Mandi 20% B. Memandikan anak 11%

F. Mencuci peralatan 18% E. Mencuci tangan anak 9%

C. Menceboki panta anak 9% D. Mencuci tangan sendiri 15%

Sumber : Hasil Survey EHRA, 2012

Secara umum, waktu cuci tangan pakai sabun yang paling banyak dipraktikkan oleh responden di Kabupaten Barru adalah dijelaskan bahwa kebiaaan anggota keluarga untuk

CTPS di waktu di 5 waktu penting ternyata lebih banyak

dilakukan pada saat mandi yang dapat dilihat pada klaster 0 (100%), klaster 1 (96,2%), klaster 2 (96,8%),klaster 3 (99,4%, dan klaster 4 (100%). Dibanding dengan pada aktivitas yang lain yakni memandikan anak, menceboki pantat bayi, mencuci tangan sendiri, tangan anak, peralatan, pakaian,dan yang lainnya. Sedangkan pada skala Kabupaten diagram Kebiasaan Anggota keluarga untuk CTPS di 5 waktu penting klaster kabupaten.Dari dijelaskan bahwa Kebiasaan Anggota keluarga untuk CTPS di 5 waktu penting dengan data survey klaster kabupaten didapatkan bahwa aktivitas mencuci tangan lebih tinggi pada saat mandi (20%), mencuci peralatan dapur (18%), mencuci pakaian (18%), mencuci


70

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU tangan sendiri (15%), memandikan anak (11%), mencci tangan anak (9%), sedangkan untuk aktivitas lainnya tidak dlakukan (0%) Dari hasil wawancara perilaku responden dalam pelaksanaan CTPS pada lima waktu penting dapat disimpulkan dalam grafik berikut, rangkuman grafik ini hanya menghitung yang benar benar melakukan seluruh rangkaian CTPS pada lima waktu penting yang diakumulasikan, sedangkan yang tidak kelima limanya dijawab ya tergabung dalam kelompok responden yang tidak melakukan CTPS pada lima waktu penting, hasilnya cukup menyedihkan buat Kabupaten Barru karena hanya sekitar

5 % yang benar benar melakukan CTPS di lima waktu

penting tersebut, sedangkan sebagian besar yakni 95 % tidak melakukan kegiatan CTPS pada lima waktu penting seperti yang diuraikan dibawah ini. Grafik 3.2 Praktek CTPS pada lima waktu penting

5%

95%

Tidak CTPS di lima waktu penting CTPS di lima waktu penting


2. Pembuangan Air Limbah Domestik a. Jumlah kepemilikan jamban dan Buang Air Besar (BAB) Praktek buang air besar dapat menjadi salah satu faktor risiko bagi tecemarnya lingkungan termasuk sumber air, khususnya bila praktik BAB itu dilakukan ditempat yang tidak memadai. Yang dimaksud dengan tempat


71

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU yang tidak memadai bukan hanya tempat BAB di ruang terbuka seperti di sungai/ danau/laut/ saluran drainase/kebun, tetapi bisa juga termasuk sarana jamban yang nyaman di rumah tetapi memakai tangki septik tetapi tidak memenuhi syarat, sarana penampungan dan pengolahan tinjanya tidak memadai, misalnya karena tidak kedap air, maka risiko cemaran patogen akan tetap tinggi. Pada bagian ini akan diuraikan fasilitas sanitasi di tingkat rumah tangga beserta beberapa perilaku yang terkait dengannya. Fasilitas sanitasi difokuskan pada fasilitas buang air besar (BAB) yang mencakup jenis yang tersedia, penggunanya, pemeliharaannya, dan kondisinya. Untuk jenis jamban yang disurvey, studi EHRA membaginya ke dalam beberapa jenis, yakni kloset jongkok leher angsa, kloset duduk leher angsa, plengsengan, cemplung. Untuk dua kategori pertama, detail opsinya memiliki banyak persamaan,yakni terkait dengan penyaluran tinja manusia. Pada grafik dibawah ini tergambar seberapa banyak masyarakat yang membuang BAB nya ke jamban pribadi , dan yang ke sarana pembuangan lainnya . Grafik 3.3 Kepemilikan Jamban dan cara BAB yang dilakukan masyarakat Kabupaten Barru Tidak punya kloset 21%

Cemplung 2% Plengsengan 0% Kloset duduk siram leher angsa 1%

Kloset jongkok leher angsa 76%



72

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Dari hasil studi EHRA di Kabupaten Barru , melalui survey yang dilakukan dan hasil pengamatan langsung ke lokasi survey diperoleh bahwa klaster 1 merupakan klaster dengan jumlah kepemilikan jamban paling rendah, dengan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban sebesar 31,3%. Sedangkan pada klaster kabupaten menunjukkan kloset jongkok leher angsa paling banyak digunakan (76%), kemudian masih banyak yang tidak memiliki kloset yaitu sebanyak (21%), cemplung (2%), kloset duduk leher angsa (1%), dan plengsengan (0%). Hasil survey EHRA menunjukkan, maka dapat dilihat bahwa kebiasaan masyarakat untuk buang air besar adalah dengan jamban pribadi (74,8%) dan disungai/pantai/laut (7,9%), MCK/ WC umum (4,4%), ke lubang galian (3,4%), ke kebun/pekarangan (1,4%), ke WC Helikopter (0,8%), ke selokan parit/got (0,2%) dan lainnya seperti dipinggir sungai dan lain – lain sebesar (7,1%). b. Sistem Pembuangan Air Kotor/Limbah Tinja, dan Lumpur Tinja Sistem pembuangan air kotor/limbah tinja atau lumpur tinja menunjukkan, bahwa untuk Pembuangan akhir limbah tinja masyarakat lebih banyak membuang tinjanya di sembarang tempat tidak menggunakan tangki septik, yaitu cubluk ata lubang tanah pada klaster 0 (25%) , klaster 1 (38,8%), klaster 2 (19,4%), sungai/danau/pantai klaster 3 (6,9%), klaster 4 (10%). Sedangkan klaster kabupaten dijelaskan bahwa Untuk Pembuangan akhir limbah tinja masyarakat lebih banyak menggunakan tangki septik (septic tank), yaitu sebesar 63% pada umumnya digunakan oleh Rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa. Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa masih ada sekitar 37% Rumah Tangga yang tidak memiliki pembuangan akhir limbah tinja yang septik.


73

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Hal ini lebih banyak terjadi di daerah perdesaan. Mereka lebih memilih mengalirkan

limbah

tinjanya

ke

cubluk/lubang

tanah

(17%),

sungai/danau/pantai (6%), pipa sewer (2%), kebun/tanah lapang (1%), kolam/sawah

(0%), langsung ke drainase (0%) dan tidak tahu (11%).

Sedangkan yang memilih lainnya pada umumnya adalah rumah tangga yang menggunakan tangki namun tidak septic (lantai yang tidak diberi lapisan kedap air).

3.1.1. Tatanan Sekolah Indikator PHBS adalah suatu alat ukur untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di institusi pendidikan. Indikator institusi pendidikan adalah Sekolah Dasar negeri maupun swasta (SD/MI). Sasaran PHBS tatanan institusi pendidikan adalah sekolah dan siswa dengan indikator : a. Tersedia jamban yang bersih dan sesuai dengan jumlah siswa b. Tersedia air bersih atau air keran yang mengalir di setiap kelas c. Tidak ada sampah yang berserakan dan lingkungan sekolah yang bersih dan serasi d. Ketersediaan UKS yang berfungsi dengan baik e. Siswa menjadi anggota dana sehat (JPKM) f. Siswa pada umumnya (60 %) kukunya pendek dan bersih g. Siswa tidak merokok h. Siswa ada yang menjadi dokter kecil atau promosi kesehatan sekolah (minimal 10 orang) Berdasarkan Hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Dari 214 SD yang terdata hanya 36 SD yang memiliki ruang UKS atau 18,27 %. Sementara untuk penyediaan Ruang WC/Jamban bagi anak SD sudah tersedia secara memadai dengan jumlah ruang WC sebanyak 258 dan untuk ruang WC bagi guru sebanyak 210.


74

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Untuk Indikator PHBS lainnya yang belum dilakukan pendataan seperti penyediaan air bersih, sampah, dana sehat (JPKM), kuku, merokok serta dokter kecil direkomendasikan untuk dilaksanakan secara lebih intensif.


75


Tabel 3.4 Rekapitulasi Kondisi fasilitas Sanitasi di Sekolah/Pesantren di Kota Barru Tingkat : SD/MI (toilet dan tempat cuci tangan) KECAMATAN

JUMLAH SEKOLAH

Barru Soppeng Riaja Mallusetasi Tanete Rilau Tanete Riaja Pujananting Balusu JUMLAH

34 29 40 37 32 25 17 214

Jumlah Siswa L 1842 685 852 1332 1041 612 354 6718

P 2096 793 890 1379 855 679 396 7088

Jumlah Guru L P

S

PDAM K

T

Sumber Air Bersih SPT S K T

S

SGL K

48 36 64 49 31 30

Jml Tempat Kencing Guru L P 39 33 45 43 31 19

258

210

Jml Toilet/WC T

Murid

L

P

Fas. Cuci Tangan Y T

Persediaan Sabun

Y

T

Siapa yang membersihkan Toilet Siswa Guru Pesuruh L P L P L P

Sumber : Hasil Survey Primer, 2012


76

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.5 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah (Tingkat Sekolah:SD/MI) (Pengelolaan sampah dan pengetahuan higiene)

KECAMATAN

JUMLAH SEKOLAH

Barru

34

Soppeng Riaja

29

Mallusetasi

40

Tanete Rilau

37

Tanete Riaja

32

Pujananting

25

Balusu

17

JUMLAH

214

Apakah pengetahuan ttg higiene dan sanitasi diberikan Ya, saat Ya, saat mata pertemuan / Tidak pelajaran penyuluhan pernah PenJas di tertentu kelas √ √ √ √ √ √

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

√

Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. Higiene Ya

Tempat buangan air kotor

Cara Pengelolaan Sampah

Dikumpulkan

Tidak

Dipisahkan

Dibuat kompos

Dari toilet

Dari kamar mandi

Kapan tangki septik dikosongkan

Kondisi higiene sekolah

√

√

√

Tidak pernah

√

√

√

Tidak pernah

Tidak tahu

√

√

√

Tidak pernah

Tidak tahu

√

√

√

Tidak pernah

Tidak tahu

√

√

√

Tidak pernah

Tidak tahu

√

√

√

Tidak pernah

Tidak tahu

√

√

√

Tidak pernah

Tidak tahu


Tidak tahu

77


3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1. Kelembagaan Instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Barru adalah: 1. Seksi Kebersihan dan Seksi Pemukiman, Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman , Dinas Pekerjaan Umum 2. Seksi Bina Kesehatan Lingkungan, Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan 3. Kantor Lingkungan Hidup Setelah melakukan kajian terhadap kelembagaan dan kebijakan terkait air limbah domestic, maka dapat digambarkan peta pemangku kepentingan dalam pembangunan air limbah domestic serta peta peraturan air limbah domestic, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kab.

FUNGSI Perencanaan Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik) Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja) Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL



x

x



x

x



x

x



x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


78


Pengelolaan Menyediakan layanan pengelolaan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi pengelolaan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan Penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

x x

x x

x x

x

X

x

x

X

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

X

x

Pengaturan dan Pembinaan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap x capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap x kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap x efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap x baku mutu air limbah domestik Sumber : Dinas PU Kabupaten Barru, dan Dinas terkait Keterangan : √ = Ada x = belum ada

Tabel 3.7 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Barru Peraturan Air Limbah Domestik Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik

Ketersediaan Tdk Ada Ada

Pelaksanaan Efektif dilaksanakan

Belum efektif dilaksanakan

x

√

-

-

x

√

-

-

Tidak efektif dilaksanakan


-

-

Keterangan

79


Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat x  dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau x √ pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum Keawajiban dan sanksi bagi √ Industri rumah tangga untuk √ menyediakan sarana x pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha Keawajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan x √ sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk x  masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik Retribusi pengelolaan air limbah x  domestik Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air x √ limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Dinas PU Kabupaten Barru, dan Dinas terkait Keterangan : √ = Ada x = belum ada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.2. Sistem dan Cakupan Layanan a. Sistem terpusat/offsite system Sampai saat ini, Kabupaten Barru belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat baik berupa IPAL maupun IPLT.


80

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU b. Sistem Komunal Sejak Tahun 2010 di beberapa lokasi di Barru telah dibangun sistem pengolahan air limbah komunal. Lokasi tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut ini. Tabel 3.8 Kondisi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Barru No

Nama Kelompok

1.

KSM Tirodeceng

2.

KSM Masagenae

3.

KSM Mattirotasi

4.

KSM Al- Muhdar Sagoni KSM Tariqulhuda

5.

Alamat

Dana

Jalange, Kel malawwa Joncongan, Kel. Mallawa Labuange, Desa Kupa Palie, Desa Madello Temmireng, kec takkalasi

DAK Rp. 289juta DAK Rp. 289juta DAK Rp. 317juta DAK Rp. 317juta DAK Rp. 317juta

Tahun Operasi 2011

Limbah domestik

2011

Limbah domestik

2011

Limbah domestik

2011

Limbah domestik

2011

Limbah domestik

Sumber Limbah

Sumber: Dinas PU Kabupaten Barru c. Sistem setempat/onsite system Sistem pengolahan setempat yang dijumpai di Kabupaten Barru adalah mempergunakan septic tank. Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban keluarga berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Barru tahun 2010 sebanyak 22.723 Rumah Tangga dari 36.591 Rumah tangga yang disurvey. Namun tidak seluruh jamban yang dimiliki masyarakat Barru telah memenuhi standar septic tank yang benar. Di beberapa lokasi, dijumpai masyarakat yang masih mempergunakan cubluk untuk pembuangan limbah tinja. Untuk melihat secara jelas sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestic serta sistem sanitasi pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Barru dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :


81


Tabel 3.9 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Barru Input

User Interface

Penampungan Awal

Pengaliran

Pengolah an Akhir

Gray Water (Mandi, Cuci)

Kamar Mandi/ Tempat Cuci

-

- Pipa tertutup - Saluran terbuka

Belum ada (Belum ada IPAL)

Black Water

Jamban/WC/toi let

- Tangki Septik - Cubluk - Plengseran

- Pipa tertutup

Pembuan gan Akhir Saluran

Nama Aliran Sungai/ Laut -

Resapan

-

Sumber : Dinas PU Barru Kabupaten Barru, 2012

Tabel 3.6 Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah yang ada di Kabupaten Barru Kelompok Fungsi User Interface Penampungan Awal

Teknologi yang digunakan WC Tangki Septik

Jenis Data Sekunder kk kk

Perkiraan

-

-

Pembuangan/Daur Ulang Sumber : Dinkes Kabupaten Barru, 2011

28.745 4.249

Sumber Data Dinkes 2011 Dinkes 2011 -

3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK Peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah diwujudkan dalam program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Di Kabupaten Barru untuk tahun 2012 sudah di programkan 3 lokasi sanimas yang melayani kawasan pemukiman. Adapun Kondisi saluran drainase lingkungan di tingkat kecamatan / desa / kelurahan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :


82

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.10 Kondisi Saluran Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan

No.

Kecamatan

Jumlah RW

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Barru Soppeng Riaja Mallusetasi Tanete Rilau Tanete Riaja Pujananting Balusu

RT

Kondisi Drainase Saat ini Lancar

Mampet/ Tidak lancar

130 61 125 107 89 82 62 656

Pembersihan Drainase Rutin

Tidak Rutin

       

Pengelola Desa/ Lurah

Pemerintah

       

       

Masy

       

Swasta

       

Sumber : Dinas PU Kab,Barru 2011

Tabel 3.11 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase Yang Berbasis Masyarakat No .

Sub Sektor

1. .

Drainase

Keterangan : PM JDR MBR

Nama Program/Pro yek/Layanan PNPM

Pelaks anaan

Tahun Mulai

Masyar akat

2007 – 2012

Kondisi Sarana Saat ini Fung Tidak Rusa si Fungsi k Ya

-

-

PM

Aspek PMJK JDR MBR

Ya

: Pemberdayaan Masyarakat : Jender : Masyarakat berpenghasilan rendah

3.2.4. Pemetaan Media Kegiatan Komunikasi serta media komunikasi yang ada di kabupaten Barru untuk sektor pengelolaan air limbah dapat digambarkan pada tabel berikut :


Ya

Ya

83

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.12 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Barru : Pengelolaan Air Limbah No.

Kegiatan

Tahun

1.

Deklarasi Pembentukan POKJA AMPL Kab. Barru

Feb2012

Dinas Pelaksana Bappeda kab. Barru

Tujuan Kegiatan Mewujudkan Visi Sanitasi Kab. Barru

Khalayak Sasaran SKPD, Camat, Kepala Desa, Masyarakat

Pesan Kunci Sanitasi.... Dari, Oleh dan Untuk masyarakat

Pembelajaran Peningkatan Hidup Bersih dan sehat

Sumber: Kajian Pokja dari berbagai sumber. 2012

Tabel 3.13 Media Komunikasi yang ada di Kabupaten Barru : Pengelolaan Air Limbah No.

Nama Media

Jenis Acara Terkait Air Limbah

A. 1. B. 1.

Media Elektronik Belum Ada Media Cetak Fajar, Tribun Timur, Berita Kota, Pare Pos, dll

-

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

-

-

Bersih adalah sehat

-

-

Liputan Berita terkait PHBS, Sanitasi dan Air Bersih

Peningkatan layanan sanitasi, air bersih, atau PHBS

Sumber : Bagian Humas Protokol Setda Barru/berbagai sumber 2011

Untuk kerjasama serta mitra potensial yang terkait kegiatan sektor pengelolaan air limbah di kabupaten barru sampai tahun 2012 belum ada yang tertarik sehingga perlu untuk menjadi perhatian dimasa yang akan datang. Tabel 3.14 Kerjasama yang terkait Sanitasi : Air Limbah No. 1.

Kegiatan Belum ada

Jenis Kegiatan Sanitasi -

Mitra Kerjasama -

Bentuk Kerjasama -

Tabel 3.15 Daftar Mitra Potensial : Air Limbah No. 1. 2.

Nama Mitra Belum ada


Bentuk Kerjasama -


84

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 3.2.4. Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barru dalam pengelolaan air limbah adalah : a. Hasil studi EHRA menunjukkan hampir semua responden yang mempunyai septictank tidak pernah menguras septictanknya b. Hal ini menunjukkan konstruksi septictank yang diterapkan belum memenuhi kriteria teknis yang ada

Limbah cair di Kota Barru secara umum dapat dikategorikan atas limbah rumah tangga dan limbah industri. Kota Barru belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga pembuangan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan kamar mandi serta air hujan disalurkan dalam satu saluran yang akan bermuara ke badan air berupa anak sungai. Pembuangan limbah cair rumah tangga menyangkut kebiasaan dan lahan yang ada di sekitar pekarangan masih dianggap layak dan bisa dimanfaatkan untuk membuang limbah cair rumah tangga tanpa memperhatikan dan melihat dampak dari limbah tersebut terhadap kesehatan dan kebersihan orang lain ( tetangga ) dan lingkungan sekitar. Tempat pembuangan limbah yang ada juga tergolong sangat sederhana sekali sehingga langsung di buang ke permukaan tanah, yang nantinya akan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan dan pekarangan disekitar hunian. Ada juga sebagian masyarakat yang sadar dan mengerti akan pentingnya arti hidup sehat itu, mengumpulkan sisa limbah rumah tangga tersebut dalam kantong plastic atau ember dan kemudian di buang ke tempat penampungan sampah yang berada jauh dari permukiman mereka. Keemudian diangkut oleh truk pengangkut sampah. Limbah cair rumah tangga hasil pencucian dan mandi terkadang biasanya di gelontorkan juga langsung melalui sungai sehingga berselang waktu saja akan akan menimbulkan pendangkalan pada parit atau sungai itu sendiri. Masalah


85

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU limbah sampah dan lain -lain yang terkait kesehatan dan lingkungan perlu adanya kesadaran yang tulus dan iklas yang timbul dari masyarakat itu sendiri dan itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengaplikasikan nya dalam kehidupan bermasyakat sejalan terciptanya kehidupan yang sehat dan ramah lingkungan. Sebagian masyarakat ada juga yang sudah menggunakan dan memanfaatkan saluran/sarana yang ada di rumah nya untuk mengalirkan dan pembuang hasil limbah rumah tangga tersebut bias mengalir dari hasil limbah tadi dibuang ke tempat penampungan, sehingga hal positif tersebut perlu ditanggapi positif. Kesadaran itu timbul dari masyarakat pengguna dan pemanfaat sarana tersbut serta mereka menyadari penatan lingkungan yang nyaman serta arti hidup sehat yang sesungguh nya.

3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha Sejauh ini belum banyak keterlibatan pihak swasta dalam mendukung masyarakat dan pemerintah kabupaten Barru dalam pengelolaan air limbah, kondisi ini hampir sama dengan layanan sanitasi lainnya, seperti pengelolaan sampah dan drainase. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan sanitasi yang ada di kabupaten Barru, yang berimbas kepada lemahnya dukungan program dan penganggaran peningkatan pengelolaan air limbah, disamping rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha itu sendiri. Tabel 3.16 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Barru No. 1.

Nama Provider -

Tahun Mulai Operasi -

Jenis Kegiatan -


86

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan Alokasi APBD untuk sector air limbah khususnya air limbah domestik mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sehingga tingkat perkembangan nya tidak dapat di ukur secara konstan. Pengelolaan air limbah domestik juga masih terbatas pada pembangunan MCK baik MCK Plus maupun MCK Cubluk, sebagaimana tergambar dalam 3 tabel di bawah ini : Tabel 3.17 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Dari Subsektor Air Limbah Domestik Tahun 2012 Realisasi anggaran (Rp)

No. 1. 2.

Sub Sektor

2008

2009

2010

Rata-rata

2011

Pertum buhan (%)

2012

Belanja :

-

-

-

-

Pembangunan MCK/MCK Plus Pembangunan MCK Cubluk Retribusi :

-

-

-

930.510.000

834.438.000

882.474.000

-

-

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

-

-

-

-

-

-

Sumber : Bappeda Kab. Barru, 2012

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Di Kabupaten Barru Tahun 2009-2012 No. 1. 2. 3. 4.

Sub Sektor Anggaran APBN (DAK/DAU) Anggaran APBD Prov. Anggaran APBD Kab Anggaran Swasta

2009

2010 -

40.905.000 -

2011 -

90.000.000 -

100.000.000 -

2012 834.438.000 400.000.000 (APBN) 30.000.000 -


Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Per SKPD Di Kabupaten Barru Tahun 2009-2012 No. 1. 2. 3. 4. 5.

SKPD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan Badan Lingkungan Hidup RSUD Barru

2009 -

2010 30.000.000 -

2011 960.510.000 -



2012 864.438.000 -

-

-

87

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 3.3. Pengelolaan Persampahan 3.3.1. Kelembagaan Landasan hukum dari pengelolaan persampahan di Kabupaten Barru adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kebersihan dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Retrebusi Jasa Umum Instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Barru adalah : a. Seksi Kebersihan, Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum b. Seksi Bina Kesehatan Lingkungan, Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan c. Kantor Lingkungan Hidup

Setelah melakukan kajian terhadap kelembagaan dan kebijakan terkait persampahan, maka dapat digambarkan peta pemangku kepentingan dalam pembangunan

dan

pengelolaan

persampahan

serta

peta

peraturan

persampahan, sebagai berikut :

Tabel 3.20 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kab.

FUNGSI Perencanaan Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS

√

x

x

√

x

X

√

x

X

√ √

x

X

√

x

X


88

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Membangun sarana penampungan sampah (TPS) Membangun saranapengangkutan sampah dari TPS ke TPA Membangun sarana TPA Pengelolaan Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS Mengelola sampah di TPS Mengangkut sampah dari TPS ke TPA Mengelola sampah di TPA Melakukan pemilahan sampah Melakukan penarikan retribusi sampah Memberikan izin pengelolaan sampah Pengaturan dan Pembinaan Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Monitoring dan Evalusi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√ √

x x

X X

√ √ √ √ √ √ √ √ x

x

X

x x x x x x x

X X X X X X X

√

x

X

√

x

X

x

x

X

√

x

X

√

x

X

√

x

X

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Barru, dan Dinas terkait Keterangan :  = Ada x = Tidak ada

Tabel 3.21 Peta Peraturan Persampahan Kabupaten Barru Ketersediaan Ada Tdk Ada

Peraturan

Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah

 

√

Efektif dilaksanakan

Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan

Tidak efektif dilaksana kan

-

√

-

-

-

√

-

-


Keterangan

89

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan



-

√

-

-



-

√

-

-



-

√

-

-



-

√

-

-



-

√

-

-

Sumber: Dinas PU Kab. Barru, 2012 Keterangan :  = Ada x = Tidak ada

3.3.2. Sistem dan Cakupan Layanan Di

dalam

pengangkutan

sampah,

UPT

Kebersihan

dan

Pertamanan

mempergunakan 5 buah gerobak sampah, 6 unit truk sampah, 3 unit dump truk, 4 unit armada roll truk serta 7 unit , 6 unit Motor Sampah. Untuk melihat secara jelas sistem Sanitasi pengelolaan Persampahan serta sistem sanitasi pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Barru dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :


90

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.22 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barru Input

Sampah Rumah Tangga

User Interface

Penampungan Setempat

Pengangkutan

Tong Sampah

Container Motor sampah Gerobak Sampah

Dump Truck Arm Roll

Pengolah an Antara/ Akhir TPST

Pemrose san Akhir/ Daur Ulang Kompos\ TPA

Nama Aliran

-

Sumber : Dinas PU Barru Kabupaten Barru, 2012

Tabel 3.23 Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Barru Kelompok Fungsi User Interface

Teknologi yang digunakan Penimbunan

Jenis Data Sekunder m3

Penampungan Kompos Awal Pembuangan/Dau r Ulang TPA Sumber : Dinas PU Kabupaten Barru, 2012

Perkiraan

Sumber Data

4.412

Dinas PU

m3

1.214

Dinas PU

m3

4.022

Dinas PU

Gambar 3.2. Peta Cakupan Layanan Persampahan Kota Barru


91

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Jumlah TPS yang ada di wilayah pelayanan persampahan Kabupaten Barru berjumlah 861 unit dengan rincian yaitu TPS terbuka sebanyak 600 unit dengan volume 0,098 m3, kontainer sebanyak 8 unit dengan volume 3 m3, TPS pilah sebanyak 253 unit dengan volume antara 0,04 m3 sampai 0,196 m3. b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Barru memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) untuk menampung seluruh sampah yang berasal dari kota Barru dan sekitarnya, lokasi TPA beraa di TPA Padang Loang Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru dengan luas TPA 5 Ha dan hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. TPA Padang Loang mulai beroperasi pada tahun 1995 dan diperkirakan masa layan TPA ± 25 tahun. Namun pada tahun 2009 di TPA Padang Loang dilakukan perluasan untuk melaksanakan sistem operasional TPA menjadi Sanitary Landfill yang dulunya menggunakan open dumping plus sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Penggelolaan Sampah yang dijabarkan dalam Peraturan Kabupaten Barru Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Saat ini perluasan TPA Padang Loang masih dalam Proses pengerjaan. Rencananya luas TPA Padang Loang adalah 20 Ha dan menggunakan sistem Sanitary Landfil. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Barru adalah kota Barru dan daerah disekitarnya. Volume sampah yang dihasilkan per hari adalah 37.450.4 m3, dengan volume terangkut 25.907.6 m3 atau sekitar 72%. Pemerintah Daerah menarik Retribusi untuk penanganan persampahan di Kota Barru yang sistem pembayarannya melalui tagihan listrik. Dimana penarikan retribusi tidak didasarkan atas jenis bangunan atau besarnya tegangan listrik. Program pemerintah tentang persampahan atau limbah padat ini sangat gencar sekali baik di tingkat pusat sampai ke tingkat desa bahkan sampai ke level


92

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU masyarakat bawah, tindakan nyata adalah penyediaaan tong sampah pada tempat-tempat tertentu sehingga masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya. Untuk di lokasi Perumahan biasanya masyarakat menyediakan atau membuat sendiri tempat pembuangan sampah, atau menggunakan jasa penangkutan sampah untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Pemerintah menyediakan tempat penampungan sementara sampah, baik sampah kaleng, plastik, dan lain sebagainya diangkut dengan menggunakan gerobak, motor roda tiga dan truk sampah kemudian dibawa ketempat pengolahan atau pembuangan akhir yang disediakan oleh Pemkab Barru bertempat di Padang Loang. Sampah padat yang dihasilkan oleh Rumah tangga warga atau tempat sampah, kemudian dengan menggunakan gerobak sampah diangkut ke TPS yang telah disediakan oleh Pemkab Barru. Pengumpul bahanbahan bekas ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, kaum wanita juga ikut serta dalam mengumpulkan barang barang bekas ini, sehingga peran serta kaum hawa juga sangat berperan penting, dimana pekerjaan mengumpul sampah dan barang bekas ini menurut pandangan mereka mereka bisa mendatangkan rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penanganan limbah padat/persampahan di Kabupaten Barru sudah menjangkau beberapa wilayah di sekitar ibu kota kabupaten yaitu kota Barru Volume sampah yang dihasilkan di kota Barru pada tahun 2010 sebanyak 37.450.4 m3. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 25.907.6 m3 diangkut ke TPA yang berada di Dusun Bontolai, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 11.542,8 M3 di kelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai.

3.3.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diwujudkan dalam adanya usaha jual beli barang bekas. Sampah yang memiliki nilai jual dikumpulkan dan


93

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU dipilah berdasarkan jenisnya kemudian dijual. Adapun jenis kegiatan daur ulang sampah masih sebatas pembuatan pupuk organik dari sampah organik . Selain kegiatan daur ulang sampah kering dan plastik yang dikumpulkan oleh pemulung untuk selanjutnya di jual, saat ini Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru menggalakkan pelatihan bagi para kaum wanita untuk membuat kerajinan tangan yang dapat digunakan dirumah masing-masing ataupun disalurkan melalui DEKRANASDA Kabupaten Barru. Tabel 3.24 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Kegiatan Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah ke TPA Para Penyapu Jalan

Masyaraka t   x x  x

Dikelola Oleh Lurah/Desa/Ke c.  X X x x 

Swasta

Keterang an

x  x x x x x

    

Sumber: Dinas PU Kabupaten Barru, 2012 Keterangan :  + = ada X = tidak ada

Tabel 3.25 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kabupaten/Kota No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Kegiatan Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah ke TPA Para Penyapu Jalan

Pemkab/Pem kot      

Dikelola Oleh Masyarakat Sektor Formal  X  X x  x

x x x x x

Sumber: Dinas PU Kabupaten Barru, 2012 Keterangan :  + = ada x = tidak ada


Swasta x x x x x x


94

Dukungan program/proyek berbasis masyarakat seperti program dana Hibah, LSM, dunia usaha sejauh ini belum ada di kabupaten Barru, yang ada baru sebatas program pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas. Tabel 3.26 Daftar Program/Proyek Layanan Persampahan yang Berbasis Masyarakat No.

Sub Sektor

-

Persampah an

Nama Program/Proy ek/Layanan Daur Ulang

Pelaksa na

Tahun Mulai

PKK/ DEK RANAS DA

2011

Kondisi Sarana Saat ini Fungsi Tidak Rusak Fungsi 

+ -

PM

Aspek PMJK JDR MBR

-



-

+-

Catatan: BPMD Barru, 2011

3.3.4. Pemetaan Media Kegiatan Komunikasi serta media komunikasi yang ada di kabupaten Barru untuk sektor pengelolaan persampahan dapat digambarkan pada tabel berikut : Tabel 3.27 Kegiatan Komunikasi di Kabupaten Barru : Pengelolaan Sampah No.

Kegiatan

1.

Sosialisasi

Tahun 2011

Dinas Pelaksana Kantor Lingkungan Hidup

Tujuan Kegiatan Mempertahankan Piala Adipura/ Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah

Khalayak Sasaran masyarakat

Pesan Kunci Pengelolaan sampah yang baik dan benar

Pembelajaran Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian

Sumber: Dinas PU Kab. Barru

Tabel 3.28 Media Komunikasi yang ada di Kabupaten Barru : Pengelolaan Sampah No.

Nama Media

A. 1.

Media Elektronik Radio IGA FM Radio HIBRIDAH FM

Jenis Acara Terkait Sampah

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

Iklan Adipura

Pengelolaan sampah yang baik dan benar

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah

-


95

B. 1.

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Media Cetak Fajar, Tribun Timur, Berita Kota, UPEKS, Pare Pos

Umum

Umum

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah

-

Sumber : Dishub Infokom & Humas dan Protokol Setda Barru

3.3.4. Partisipasi Dunia Usaha Pada tahun 2008 telah dibangun 1 unit pengolah sampah menjadi pupuk organik di Pasar Mattirowalie melalui bantuan Yayasan Danamon Peduli. Sampah yang dikelola diutamakan pada sampah yang berasal dari pasar, terminal dan sampah dari perumahan sekitarnya. Pada tahun 2009 diharapkan alat pengolah sampah tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan pupuk organik untuk pertanian, perkebunan, tanaman hias, dan perikanan. Lewat fasilitas pengolahan pupukyang telah dibangun Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan kebutuhan pupuk organik untuk pembibitan, baik pembibitan pohon maupun pembibitan tanaman buah-buahan seperti mangga, sukun, nangka dan kelapa. Prioritas utama penggunaan pupuk kompos dari hasilpengolah sampah tersebut adalah untuk pembibitan tanaman hias/penghijauan yang dikembangkan oleh masyarakat dan untuk tanaman hias yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di area perkotaan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tanaman pada median dan pulau jalan sebagai dampak pelebaran jalan negara sepanjang kurang lebih 70 km. Pemerintah Kabupaten Barru akan mengoptimalkan pengelolaan sarana unit pengolahan kompos, bantuan Yayasan Danamon Peduli dan menjadikannya sebagai proyek percontohan (pilot project). Saat ini pemanfaatan pupuk organik (bokasi) untuk pertanian telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat di Desa Binuang Kecamatan Balusu seluas 20 ha.


96

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Barru akan mereplikasikan kegiatan pengelolaan sampah pasar menjadi pupuk organik pada pasar tradisional Pekkae Kecamatan Tanete Rilau kemudian pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Barru. Hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam program ini diantaranya kurangnya sumber daya manusia baik dari pihak masyarakat maupun aparatur dalam pengolahan sampah menjadi kompos, serta perilaku petani yang masih sangat tergantung pada pupuk kimia sehingga pada tahun 2012 hampir seluruh pengelolaan sarana unit pengolahan kompos tersebut tidak dapat lagi berfungsi secara efektif. Tabel 3.29 Kerjasama yang terkait Sanitasi : Pengelolaan Persampahan No. 1. 2 3

Kegiatan Penyedian Wadah Penyedian Wadah Penyedian Kendaraan

Jenis Kegiatan Sanitasi Pemilahan Sampah Pemilahan Sampah Motor Sampah

Mitra Kerjasama Kerjama sama dengan BRI Kerjama sama dengan PLN Kerjama sama dengan Bank Sul Sel

Bentuk Kerjasama Kemitraan Kemitraan Kemitraan

Sumber: Dinas PU Kabupaten Barru, 2012 Tabel 3.30 Daftar Mitra Potensial untuk Pengelolaan Sanitasi : Pengelolaan Persampahan No. 1.

Nama Mitra Yayasan Danamon Peduli

Jenis Kegiatan Sanitasi Daur Ulang Sampah

Bentuk Kerjasama Penyediaan TPST

Sumber: Bappeda Kab. Barru, 2012

3.3.5. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan untuk pengelolaan persampahan terus mengalami peningkatan yang signifikan kecuali pada tahun 2012 sebagai dampak dari deficit keuangan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Barru, akan tetapi secara umum rata-rata setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Barru menganggarkan sekitar Rp. 114.343.600,-, sebagai tergambar pada table dibawah ini :


97

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.31 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Sub Sektor Pengelolaan Persampahan No. Tahun Belanja Retribusi (Rp) (Rp) 1. 2008 64.750.000,2. 2009 66.750,000,3. 2010 102.000.000,4. 2011 247.159.000,5. 2012 91.059.000,Rata-rata 114.343.600,Sumber : Dinas PU Kab. Barru

3.3.6. Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Barru dalam pengelolaan sampah adalah : a. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih rendah b. Jumlah armada pengangkutan masih terbatas, sehingga belum mampu mengangkut semua sampah c. Jenis TPA yang dipakai masih mempergunakan sistem open dumping d. Luas lahan TPA sekarang ini sudah tidak mencukupi e. Tiap Kecamatan di Kabupaten Barru belum tersedia TPA

3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1. Kelembagaan Landasan hukum dari pengelolaan drainase di Kabupaten Barru

adalah

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Irigasi dan Master Plan Drainase Kota Barru. Instansi yang terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Barru adalah :


98

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU a. Seksi Irigasi, Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum b. Seksi Gedung & Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum c. Seksi Bina Kesehatan Lingkungan, Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan d. Kantor Lingkungan Hidup

Setelah melakukan kajian terhadap kelembagaan dan kebijakan terkait pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan, maka dapat digambarkan peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan serta peta peraturan drainase lingkungan, sebagai berikut :

Tabel 3.32 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kab. Swasta Masyarakat

FUNGSI Perencanaan Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan Pengelolaan Membersihkan saluran drainase lingkungan Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB Pengaturan dan Pembinaan Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer



x

x



x

x



x

x



x

 

x x x

x x x

x

x

x



x

x



x

x


x

99


Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan Monitoring Dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan

X

x

x

X

x

x



x

x



x

x



x

x

Sumber : Dinas PU Kab.. Barru, 2012 Keterangan :  = Ada x = Tidak ada

Tabel 3.33 Peta Peraturan Drainase Kabupaten Barru Peraturan Air Limbah Domestik Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Drainase Lingkungan kab/kota saat ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainse lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainse lingkungan

Ketersediaan Ada Tdk Ada

Efektif dilaksanakan

Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan



-





-





-



 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Dinas PU Kab. Barru, 2012

-



-




Tidak efektif dilaksanakan

Keterangan

100

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 3.4.2. Sistem dan Cakupan Layanan Sistem drainase di Kabupaten Barru memanfaatkan topografi yang cukup terjal dan berbukit-bukit. Dengan kondisi seperti itu, air hujan yang jatuh dapat mengalir dengan lancar menuju 9 sungai yang ada di Kabupaten Barru. Selain itu kondisi tanah di wilayah ini yang sebagian berupa karst menyebabkan air hujan mudah terserap ke dalam tanah melalui pori-pori maupun celah di dalam tanah. Data eksisting drainase di Kabupaten Barru masih sangat terbatas (hanya untuk wilayah Kota Barru). Dari data tersebut panjang drainase mikro di wilayah Kabupaten Barru sepanjang ± 34,84 km, yang terdiri dari saluran primer sepanjang ±27,45 km dan saluran sekunder ± 12,92 km. Dari kondisi topografi wilayah yang berbukit dan kemiringan lahan yang sangat besar, maka masalah drainase wilayah bukan menjadi masalah utama. Kawasan Barru berusaha mempertahankan limpasan air hujan dengan memperbanyak tampungan – tampungan atau tandon. Air ini akan dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.Sedangkan saluran drainase yang ada di Kabupaten Barru kebanyakan memiliki tipe konstruksi saluran berupa saluran pasangan batu. Dimana dimensi saluran yang ada lebar bawah antara 30 – 40 cm, lebar atas antara 40 – 60 cm, serta kedalaman (H) sekitar 50 cm. Untuk melihat secara jelas sistem Sanitasi pengelolaan Drainase Lingkungan serta sistem sanitasi pengelolaan Drainase Lingkungan yang ada di Kabupaten Barru dapat digambarkan pada tabel dibawah ini : Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan Di Kabupaten Barru Input

User Interface

Penampungan Awal

Air Hujan/ Air Limbah Rumah Tangga

Talang/ Pipa

Saluran Tersier

Pengaliran

Saluran Tersier Saluran Sekunder

Pengolahan Akhir

Pembuangan/ daur Ulang

Saluran Primer

Sungai/Laut

Sumber : Dinas PU Kab. Barru, 2012


Nama Aliran

101

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.33 Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase yang ada di Kabupaten Barru Kelompok Fungsi Saluran Tersier Saluran Sekunder Saluran Primer Jumlah

Teknologi yang digunakan Sederhana – Semi Teknis Sederhana – semi Teknis Alam/Sederhana

Jenis Data Sekunder Panjang Saluran

Perkiraan (km)

Sumber Data

101.295

Dinas PU

Panjang Saluran

42.498

Dinas PU

Panjang Saluran

11.067

Dinas PU

Sumber : Dinas PU Kab. Barru , 2012

Gambar 3.3. Peta Jaringan Drainase Kota Barru


102


Tabel 3.34 Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Barru Tahun 2011 No.

Saluran Per Kecamatan

Panjang (km)

Dimensi Rata-Rata (m) Tinggi

A. Saluran Primer B. Saluran Sekunder C. Saluran Tersier Sumber : Dinas PU 2011

11.067 42.498 101.295

Lebar

1,50 1 0,50

Luas Catchmen Area (km2)

Tingkat Layanan (%)

Konstruksi (%) Perma nen

Tanah

Kondisi (%) Baik

Buruk

75

25

3 2 0,50 100

3.4.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK Peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase dalam bentuk pembersihan saluran drainase disekitar pemukiman mereka melalui kegiatan gotong royong namun tidak rutin sehingga kondisi drinase di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan masih sering mampet dan tidak lancar, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35 Kondisi Saluran Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan No.

Kecamatan

Jumlah RW

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Barru Soppeng Riaja Mallusetasi Tanete Rilau Tanete Riaja Pujananting Balusu

RT

Kondisi Drainase Saat ini Lanca Mampet r /Tidak lancar

130 61 125 107 89 82 62

      

Pembersihan Drainase Tidak Rutin Rutin       

Pengelola Pemerint ah

Desa/ Lurah

Masy

      

      

      

Sumber : Dinas PU Kab,Barru 2012


Swast a

103


Tabel 3.36 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase Yang Berbasis Masyarakat No .

Sub Sektor

1. 2.

Drainase Drainase

Nama Program/Pro yek/Layanan PNPM PPIP

Keterangan : PM JDR MBR

Pelaks anaan

Tahun Mulai

Masyar akat

2007 – 2012 2011-2012

Kondisi Sarana Saat ini Fung Tidak Rusa si Fungsi k Ya Ya

-

PM

-

Aspek PMJK JDR MBR

Ya Ya

Ya Ya

Ya Ya

: Pemberdayaan Masyarakat : Jender : Masyarakat berpenghasilan rendah

3.4.4. Pemetaan Media Kegiatan Komunikasi serta media komunikasi yang ada di kabupaten Barru untuk sektor pengelolaan Drainase Lingkungan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.37 Kegiatan Komunikasi di Kabupaten Barru : Drainase Lingkungan No. 1.

Kegiatan Tidak ada

Tahun -

Dinas Pelaksana -

Tujuan Kegiatan -

Khalayak Sasaran -

Pesan Kunci -

Pembelajaran -

Catatan : belum ada kerjasama kegiatan komunikasi terkait pengelolaan drainase lingkungan.

Tabel 3.38 Media Komunikasi yang ada di Kabupaten Barru: Pengelolaan Drainase No.

Nama Media

A. 1.

Media Elektronik Radio IGA FM Radio HIBRIDAH FM

B.

Media Cetak Fajar, Tribun Timur, Berita Kota, UPEKS, Pare Pos

Jenis Acara Terkait Drainase

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

Tidak Ada, hanya acara-acara umum dan berita daerah Tidak Ada, hanya acara-acara umum dan berita daerah

Umum

-

-

Umum

1.

-

Catatan : Dinas Perhubungan & Infokom, Humas & Protokol Setda Kab. Barru


104

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 3.4.5. Partisapasi Dunia Usaha Dukungan dunia usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Barru, khususnya drainase sekunder dan primer sejauh ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat merupakan salah satu indikator yang paling bepengaruh, disamping upaya promosi/publikasi dalam rangka menjaring dukungan semua unsur dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran tentang pengelolaan drainase. Tabel 3.39 Kerjasama yang terkait Sanitasi : Drainase Lingkungan No.

Kegiatan

1. 2.

Belum ada -


Mitra Kerjasama -

Bentuk Kerjasam,a -

Catatan : kerjasama pengelolaan drainase lingkungan belum ada

Tabel 3.40 Daftar Mitra Potensial untuk Pengelolaan Sanitasi Drainase Lingkungan No. 1.

Nama Mitra Tidak ada


Bentuk Kerjasama -

Sumber : Dinas PU Kab Barru, 20112

Tabel 3.41 Penyedia Layanan Drainase Lingkungan Yang Ada Di Kabupaten Barru No. 1. 2.

Nama Provider Tidak ada -

Tahun Mulai Operasi -

Jenis Kegiatan -

3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Drainase lIngkungan cukup mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam pengalokasian anggaran dalam APBD maupun perhatian dari pemerintah Propinsi serta Pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Khusus untuk APBD Kabupaten Barru rata-rata telah dianggarkan sekitar Rp. 50.000.000,- khusus untuk drainase lingkungan, terutama untuk penanggulangan


105

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU banjir pada wilayah perkotaan. Tabel 3.42 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Sub Sektor Pengelolaan Drainase Lingkungan

No.

Sub Sektor/SKPD

A.

Belanja Drainase Pembangunan Drainase Lingkungan APBD PROP DAK

B.

2008

4.833.802 120.000.000 803.900.000

Retribusi Drainase Lingkungan

2009

2010

2011

2012

Rata-rata

4.206.138

1.536.550

56.932.700

186.750.000

50.851.838

90.900.000 790.195.000

90.000.000 577.940.000

64.400.000 144.485.000

-

-

-

-

Pertum buhan (%) -

73.060.000 579.140.000 -

-

Sumber : Dinas PU Kabupaten Barru, 2012

3.4.7. Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Permasalahan pengelolaan drainase yang dihadapi Kabupaten Barru adalah sulitnya identifkasi terhadap kategori saluran drainase dalam wilayah kabupaten barru baik sekunder maupun primer sehingga perencanaan dan pembangunan saluran drainase menjadi tidak efektif dalam mengatasi masalah-masalah genangan dan banjir.

3.5. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1. Pengelolaan Air Bersih Pada saat ini akses air minum rumah tangga di Kabupaten Barru berasal dari air ledeng (PDAM), sumur gali (SGL), penampungan air hujan (PAH) dan lain-lain. Akses air bersih pada tahun 2010 seluruhnya sebesar 37.162 rumah tangga dari 39.628 rumah tangga yang diperiksa. Pemakaian tertinggi dengan menggunakan air ledeng (PDAM) sebesar 11.845 rumah tangga dan terendah dengan menggunakan air kemasan sebesar 7 rumah tangga.


-

106


Tabel 3.43. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kecamatan

Ledeng

Sumur

Sungai

Hujan

Kemasan

Lainnya

Barru Pujananting Tanete Riaja Tanete Rilau Balusu Soppeng Riaja Mallusetasi Total

4,101 859 311 2,218 882 217 3,257 11,845

1,757 0 1,319 4,254 2,308 2,913 3,654 16,205

-

20 0 657 10 8 2 39 736

1 0 1 2 0 2 1 7

3,077 46 1,670 1,714 10 262 1,590 8,369

Sumber

: Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, 2010

Kabupaten Barru merupakan daerah pesisir pantai yang cukup panjang. Garis pantai mencapai 87 Km sehingga merupakan kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan. Selain itu Kabupaten Barru memiliki hutan alam yang masih terjaga kelestariannya. Kedua hal tersebut berkolerasi dengan ketersediaan air yang cukup banyak. Tabel 3.44 Sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Barru (Data Tahun 2010) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Terpasang Jumlah Sambungan Rumah Jumlah Kran air Kehilangan air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah Pelanggan : Per Kecamatan Barru Pujananting Tanete Riaja Tanete Rilau Balusu Soppeng Riaja Mallusetasi Jumlah

Satuan % Lt/Detik Lt/Zdetik Unit Unit % M3 Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan

Volume PDAM Kab. Barru 53,45 161 161 7.183

Keterangan

2.100

4,101 859 311 2,218 882 217 3,257 11,845

Sumber : BPS 2010 Kabupaten Barru


-

107


Gambar 3.4. Peta Jaringan Pipa Air Baku Kabupaten Barru


108


Di Kabupaten Barru terdapat 21 (dua puluh satu) sungai yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Sungai JampuE di Kecamatan Mallusetasi merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Barru dengan panjang sungai 45,55 Km kemudian sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru dengan panjang 44,95 Km. Selain sungai, juga terdapat cukup banyak embung di Kabupaten Barru, yaitu embung labottoa, embung galung, embung bojo, embung fajar, embung aratange, embung tamarleteng, embung abberungnge, embung mamminasae, embung matunru-tunruE, embung mattirotasi, embung mattirowaliE. Sebagian besar embung terdapat di Kecamatan Barru sedangkan lainnya tersebar di Kecamatan Pujananting, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi. Luas embung secara keseluruhan terbilang kecil sekitar + 2 Ha. Sejak januari 2010 dilakukan pemantauan kualitas air sungai Sumpang BinangaE yang dianalisa langsung di laboratorium Kantor lingkungan hidup Kabupaten Barru, namun masih terbatas pada beberapa parameter. Pemantauan sungai Sumpang BinangaE dilakukan di 4 (empat) titik yaitu hulu, tengah, hilir dan sungai buntu. Dari hasil pemantauan tersebut residu terlarut dan residu tersuspensi pada hilir dan sungai buntu serta DO pada hulu, tengah dan hilir melampaui baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air kelas IV. Hasil analisa laboratorium DO hulu 6,4 mg/L, tengah 8 mg/L, hilir 8,4 mg/L. Sedangkan hasil analisa residu terlarut pada hilir 3380 mg/L, sungai buntu 21450 mg/L dan residu tersuspensinya 2570 mg/L. Pemantauan Sungai Sumpang BinangaE akan dilakukan setiap tahunnya.


109


Gambar 3.45 Pengambilan Sampel Air Sungai Sumpang BinangaE Tahun 2010

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Barru, 2010 Gambar 3.6. Grafik Hasil Analisa Laboratorium Sungai Sumpang BinangaE, Tahun 2010 25000 20000 15000 hulu

10000

tengah

5000

hilir

0

sungai buntu

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2010 Pemerintah Kabupaten Barru melalui Kantor Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Laboratorium Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar telah melakukan pemantauan kualitas air sumur yang dilaksanakan di Lingkungan


110

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU JampuE Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru pada tanggal 30 Desember 2009. Dari hasil analisa laboratorium, sebanyak 31 parameter yang diukur tidak ada yang melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Kriteria Air Kelas 1. Gambar 3.46 Pengambilan Sampel Air Sumur di lingkungan JampuE Kel. Mangempang, Tahun 2009

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Barru, 2009 Dengan kondisi daerah Barru yang seringkali mengalami kekurangan air di musim kemarau, maka masyarakat Kabupaten Barru berupaya untuk menampung air pada musim hujan. Sistem penampungan air hujan (PAH) telah lama dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat Barru khususnya yang bermukim di wilayah pulau. Unit PAH yang dipergunakan masih berbentuk sederhana, yaitu mereka membuat tempat penampungan yang terbuat dari beton dimana air hujan yang jatuh di atap rumah langsung dialirkan ke PAH tersebut. Namun seringkali volume air yang ditampung tidak memenuhi kebutuhan untuk satu keluarga terutama ketika musim kemarau cukup panjang. Sehingga untuk mengatasinya, mereka membeli air dari PDAM. Di pulau Puteangin, Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau telah dibangun 86 PAH yang


111

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU setiap PAH mampu menampung air hujan sebesar kurang lebih 6 Kubik Permasalahan yang dihadapi di dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : a. Jumlah sumber air seperti mata air dan sungai sangat terbatas, hal ini disebabkan kondisi daerah berupa pegunungan karst yang menyebabkan air mudah meresap dalam tanah dan membentuk sungai bawah tanah sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengambil air. b. Letak pemukiman yang berjauhan dan kondisi daerah yang berbukit-bukit menyulitkan di dalam pengaliran air bersih c. Sistem

pengaliran

air

bersih

dengan

mempergunakan

pompa

menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk operasional PDAM Tirta Dharma d. Debit air bersih yang diproduksi untuk musim kemarau mengalami penurunan yang cukup banyak sehingga banyak pelanggan PDAM yang tidak teraliri air bersih sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki sumber air, mereka terpaksa harus membeli air untuk kebutuhan seharihari.

3.5.2. Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Limbah industri yang sudah mulai ditangani di Kabupaten Barru adalah industri tahu dengan dibangunnya IPAL komunal. Sedangkan untuk industri yang lain belum ada penanganan limbahnya


112

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 3.47 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2010

No.

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

1.

Industri Pengolahan Makanan Ringan Industri Pengolahan Minuman`Ringan

Tersebar di semua kecamatan Tersebar di semua kecamatan

16

On site sistem

16

On site sistem

Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia

Rumah Makan

Tersebar di semua kecamatan

33

On site sistem

2. 3

Jumlah

Data Tidak Tersedia

65

Sumber : Dinas Perindag Kab. Barru, 2011

3.5.3. Pengelolaan Limbah Medis Di Kabupaten Barru terdapat satu rumah sakit yaitu RSUD Barru. Selain itu juga terdapat 10 Puskesmas, 33 Puskesmas Pembantu, 13 Apotik, 30 Toko obat, dan 1 rumah

bersalin. Dari

sejumlah

sarana

kesehatan

tersebut

dipastikan

menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk menangani limbah medis, diperlukan IPAL di lingkungan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh limbah tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit, yang mengharuskan bahwa setiap rumah sakit harus mengolah air limbah sampai standar yang diijinkan. Untuk Rumah Sakit Umum dengan kapasitas yang besar diharapkan telah membangun unit alat pengolah air limbahnya sendiri karena mereka mempunyai dana yang cukup. Tetapi untuk Puskesmas tipe kecil sampai dengan tipe sedang umumnya sampai saat ini masih membuang air limbahnya ke saluran umum tanpa pengolahan sama sekali. Adanya berbagai sarana pelayanan kesehatan tersebut, akan menghasilkan limbah baik cair maupun padat. Limbah padat yang ada dapat dikelompokkan


113

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU menjadi dua, yaitu limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan langsung dari kegiatan medis. Limbah ini tergolong dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) sehingga berpotensi membahayakan komunitas rumah sakit. Jika pembuangan limbah medis tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bahaya terhadap masyarakat di sekitar lokasi pembuangan. Limbah non-medis adalah limbah domestik yang dihasilkan di RS tersebut. Sebagian besar limbah ini merupakan limbah organik dan bukan merupakan limbah B-3, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan bersama-sama dengan sampah kota yang ada. Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendatian Pencemaran Air, maka Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan kegiatan penelitian terhadap beberapa sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Barru, sebagai berikut : Dari Sebelas Sarana Pelayanan Kesehatan Lanjutan tersebut belum ada yang memiliki dan melakukan proses pengolahan limbah cair medis dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) standar. RSUD dan ke-10 Puskesmas lainnya dalam penanganan limbahnya masih menggunakan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) berupa septic Tank. Dari Penanganan limbah non medis pada umumnya dibuang di TPS untuk kemudian dibakar. Hal ini sebenarnya tidak diperkenankan terutama pada musim kemarau. Secara Umum Limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas masih belum semuanya tertangani secara efektif. Dan untuk mendukung pengelolaan limbah medis padat di sarana kesehatan telah tersedia 5 Incenerator, masing-masing di puskesmas Palanro, Mangkoso, Padongko, Pekkae dan RSUD. Diharapkan dengan adanya Incenerator yang


114

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU disediakan dapat mencakup pengelolaan limbah medis di seluruh wilayah Kabupaten Barru, misalnya limbah medis yang berasal dari Puskesmas Bojo Baru diarahkan ke Puskesmas Palanro untuk dibakar, Puskesmas Madello di arahkan ke Puskesmas Mangkoso, dan Puskesmas Ralla ke Puskesmas Pekkae. Tabel 3.48 Pengelolaan Limbah Medis Pada Masing-Masing Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 No.

Nama Fasilitas Kesehatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Incenerator Portable

9. 10. 11

Lokasi

RSUD Barru PKM Bojo Baru PKM Palanro PKM Mangkoso PKM Madello PKM Padongko PKM Pekkae PKM Palakka PKM Lisu PKM Pujananting PKM Ralla

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

On site system On site system On site system On site system On site system On site system On site system

-

On site system On site system On site system On site system

Sumber : Dinas Kesehatan.Barru, 2012


-

115


BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Hygiene Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatankegiatan kesehatan di masyarakat. rekomendasi rencana kegiatan untuk peningkatan kampanye PHBS, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah : 1. Penyediaan tenaga Sanitarian di tiap puskesmas yang ada di Kabupaten Barru 2. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas 3. Pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. 4. Perbaikan gizi masyarakat. 5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar untuk masyarakat miskin. 6. Pemeliharaan dan pengawasan lingkungan yang bersih dan sehat. 7. Pelaksanaan Kabupaten Sehat. 8. Penyuluhan dan Kampanye Prilaku hidup bersih dan Sehat.


116

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 4.1 Rencana program dan kegiatan PHBS dan Promosi Higiene tahun 2013

No

Nama program/kegiatan

Satuan

Volume

Indikasi biaya (Rp)

Sumber dana

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes)

1

Pelatihan STBM bagi kader penyehatan lingkungan

Kali

5

12.500.000

APBD

Dinkes Kab. Barru

2

Pelatihan petugas sanitarian tentang TPU dan TPM

Kali

5

7.500.000

APBD

Puskesmas

Kali

5

7.500.000

APBD

Puskesmas

Bidang P2PL (Dinkes)


3

4

Pelatihan petugas kesehatan kerja tentang bagaimana meningkatkan kesehatan pekerja informal dan pentingnya Pos UKK di sekitar tempat kerja Pelatihan petugas kesehatan kerja tentang bagaimana meningkatkan kesehatan pekerja informal dan pentingnya Pos UKK di sekitar tempat kerja

Kali

6

9.000.000

APBD

kecamatan

5

Bintek ke desa yang melakukan pemicuan

Kali

8

8.000.000

APBD

Desa

6

Pemicuan STBM

Kali

4

8.248.000

APBD

Kelurahan

7

Bintek Ke Puskesmas Sanitasi TPM

Kali

3

3.000,000

APBD

Puskesmas

8

Sosialisasi tentang Kabupaten Sehat tingkat kabupaten

Kali

1

2.000.000

APBD

Dinkes

9

Sosialisasi tentang Kabupaten Sehat tingkat kecamatan

Kali

6

7.000.000

APBD

Kecamatan

10

Monev Kegiatan Kabupaten Sehat LP/LS, camat dan Kepala Desa/Lurah

Kali

5

3.500.000

APBD

Kecamatan ,Kelurahan

11

Bintek di Kecamatan tentang Kabupaten Sehat

Kali

10

8.400.000

APBD

Kecamatan

12

Konsultasi Program Kab. Sehat

Kali

2

5.200.000

APBD

Kabupaten

Total

78.851.000

Sumber Data : Bidang P2PL Dinkes Kab. Barru


Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes)

117

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 4.2 Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene yang sedang berjalan

No

Nama program/kegiatan

Satuan

Volume

Indikasi biaya (Rp)

Sumber dana

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

1

Pertemuan Monitoring dan evaluasi kegiatan CLTS di Desa yang direncanakan ODF

Kali

2

1.420.000

APBD

Kabupaten


2

Sosialisasi dan Advokasi STBM Tingkat Kecamatan

Kali

1

6.000.000

APBD

Kecamatan

3

Pemicuan STBM

Kali

8

8.000.000

APBD

Desa

4

Penyuluhan Sanitasi Lingkungan

Kali

10

5.000.000

APBD

Desa

5

Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi (STBM)

Kali

2

700.000

APBD

Propinsi

6

Perjalanan Dinas Ke Desa dalam Rangka Pendampingan untuk kegiatan CLTS di desa yang direncanakan ODF

Kali

4

4.000.000

APBD

Desa

Total

Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes) Bidang P2PL (Dinkes)

25.120.000

Sumber Data : Bidang P2PL Dinkes Kab. Barru

4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Untuk Mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa yang akan datang,baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan,memerlukan pengelolaan air limbah permukiman yang memadai,yang dapat melindungi sumber – sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga maupun industri rumah tangga yang berada di tengah – tengah permukiman.Secara Umum daerah perkotaan dan perdesaan yang memiliki sistem pengolahan air limbah secara memadai,memiliki indikator sebagi berikut :


118

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 1. Rendahnya angka penyakit yang ditularkan melalui media air ( Waterborne disease),seperti disentri,typhus,dan lain sebagainya 2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 3. Terlindunginya sumber air baik air permukiman maupun air tanah dari pencemaran air limbah permukiman. Untuk mewujudkan indikator diatas maka diperlukan upaya – upaya yang harus dilaksanakan,antara lain: 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air limbah dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpusat (off-site) 2. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dsan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman 3. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaran sistem pengolahan air limbah permukiman 4. Menyiapkan peraturan perundang undangan dalam penyelenggaran sistem pengolahan air limbah permukiman 5. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengolahan air limbah permukiman dengan prinsip good corporate governance 6. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman. Di kabupaten Barru sendiri masalah pengolahan air limbah belum menjadi prioritas utama pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.Ini di buktikan dengan tidak adanya alokasi anggaran untuk bidang air limbah di berbagai SKPD yang terkait. Berikut ditampilkan tabel program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang akan dilaksanakan pada tahun 2013:.


119

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 4.3 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik tahun 2013

No 1

Nama Program/kegiatan Pembuatan MCK Umum Kec. Barru

Satuan

Peb. MCK plus Dusun Pucue Desa Pao Pao

Unit

3

Pemb. MCK plus Desa Siddo

Unit

4

Pemb. MCK plus Desa Bojo Pemb. MCK plus Desa Pancana Pemb. MCK plus Desa Tellumpanua

Unit

6

Indikasi biaya (Rp)

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD Penanggung jawab

Sumber dokumen perencanaan

1

330.000.000

DAK

PU

RKA

DAK

PU

RKA

DAK

PU

RKA

DAK

PU

RKA

DAK

PU

RKA

PU

RKA

Unit

2

5

Vol.

1 1 1

Unit

1

Unit

330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 4.000.000

12

DAU

Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan air limbah domestik yang sedang berjalan (tahun 2012) Nama No

1 2 3 4

Biaya Sat.

Vol.

Program/kegiatan Pembangunan MCK Plus Pembangunan MCK Plus Pembangunan MCK Plus Pembangunan MCK Cubluk

(Rp)

Sumber pendanaan/

Lokasi Kegiatan

Pelaksana kegiatan

pembiayaan

Unit

1

278.146.000

DAK

Unit

1

278.146.000

DAK

Kel. Lompo Riaja Kel. Tanete

Unit

1

278.146.000

DAK

Kel. Copo

Unit

1

30.000.000

DAU


PU PU PU PU

120

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.3. Peningkatan Pengelolaan Sampah Untuk Mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa yang akan datang,baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan,akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat.Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagi kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelolah secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas didalamnya.Secara umum,daerah perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut: 1. Seluruh masyarakat,baik yang

ddtinggggal di perkotttaaaan maupun di

perdesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas

sehari-hari,

baik

dilingkungan

perumahan,

perdagangan,

perkantoran, maupun ditempat-tempat umum lainnya 2. Masyarakat memiliki lingkungan perumahan yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar 3. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit,seperti: diare,typhus,disentri,dan lain sebagainya,serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara,air,dan tanah 4. Masyarakat

dan

dunia

usaha/swasta

memiliki

kesempatan

untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Kondisi diatas dapat diwujudkan apabila pengembangan sistem pengolahan persampahan dapat dicapai.Maka dari itu diperlukan beberapa langkah strategis untuk dapat mewujudkannya,yaitu:


121

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 1. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengeloloan persampahan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan

jangkauan

kualitas

masyarakat

dan

pelayanan

sistem

pengolahan

persampahan 3. Memberdayak

meningkatkan

peran

aktif

dunia

usaha/swasta 4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and corporate govermance 5. Memobilasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengolahan persampahan 6. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengolahan persampahan Dalam pengolahan persampahan pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan berbagi upaya untuk menanganinya,antara lain: 1. Penyediaan kontainer sampah di tiap kelurahan/desa. 2. Penyediaan kendaraan roda empat maupun roda tiga dalam pengangkutan sampah. 3. Peningkatan intensitas sarana pengangkutan dan perluasan jangkauan pelayanan. 4. Pelaksanaan pembngunaan TPA regional yang sementara dalam tahap pelaksanaan,dimana sumber pendanaannya dari APBN. 5. memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola melalui konsep 3R (Reduce, Recycle, Reuse). 6. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 7. Melakukan lomba kebersihan setiap tahunnya,mulai tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten 8. Meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah 9. penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pembuangan sampah.


122


Berikut ditampilkan tabel program dan kegiatan pengelolaan Persampahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013: Tabel 4.5. Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Saat Ini No

Nama Program/kegiatan

Satuan

Vol.

Indikasi biaya (Rp)

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD Penanggung jawab

Sumber dokumen perencanaan

1

Pengadaan Mobil Operasional

Unit

2

400.000.000

DAU

PU

RKA

2

Pengadaan Mobil Tangki

Unit

1

450.000.000

DAU

PU

RKA

3

Pengadaan Motor 3 Roda

Unit

3

25.000.000

DAU

PU

RKA

4

Unit

100

450.000

DAU

PU

RKA

5

Pengadaan TPS Pilah 3 Pengadaan TPS Takkalasi

Unit

200

200.000

DAU

PU

RKA

6

Pengadaan TPS Mangempang

Unit

100

200.000

PU

RKA

Pengadaan Gerobak Sampah

Unit

4

5.000.000

DAU

PU

RKA

Pengadaan Kontainer

Unit

4

30.000.000

DAU

PU

RKA

Sosialisasi Kebersihan

Paket

1

50.000.000

DAU

PU

RKA

Pengadaan Alat Kerja Lapangan

Paket

1

43.165.000

DAU

PU

RKA

7 8 9 10

DAU

Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan Yang Sedang Berjalan No 1

2

Nama Program/kegiatan Pengadaan alat pengolahan Sampah Pengadaan pakaian kerja lapangan Total

satuan

volume

Paket

1

Biaya Sumber (Rp) Dana 70.000.000 APBD

Paket

1

21.059.000 APBD

Lokasi Kegiatan

91.059.000


Institusi Pelaksana PU

PU

123

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Jaringan drainase yang ada di kabupaten Barru sepanjang 37.321 m,secara fisik kondisinya masih baik,namun secara fungsi kurang optimal karena sistem yang kurang teratur dimana arah aliran kadang kala berlawanan satu sama lain,.Akhirnya kapasitasnya tidak optimal dan menyebabkan terjadinya genangan. Semua saluran drainase eksisting sudah diperiksa daya tampungnya,secara kapasitas dimensi yang ada dapat menampung aliran sesuai dengan luas tangkapan

hujannya,yang

perlu

direnovasi

adalah

arah

dari

aliran

drainase.Sebagian besar jaringan drainase mengarah ke saluran induk Jampue I dan Jampue II,Padahal saluran induk Jampue I dan II mengalir ke sungai jampue.Jika muka air sungai naik maka saluran induk Jampue menjadi terganggu dan hampir setiap hujan besar melimpah.Akhirnya jaringan drainase menjadi tidak berfungsi dan terjadi genangan.Jadi disamping meningkatkan jaringan darinase

eksistingperlu

dipertimbangkan

meningkatkan

saluran

induk

Jampue,dan peningkatan sungai Jampue,semua saling terkait. Pengembangan sistem jaringan drainase serta pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui: 1. Pertimbangan pembangunan banjir kanal Baru 2. Pertimbangan pembangunan polder atau kolam retensi 3. Pertimbangan pembangunan polder/Longstreet polder 4. Pertimbangan sistem pompanisasi dan pemecah gelombang

4.4.1. Rencana Pengembangan Sistem Drainase Utama (Major Drainage) Berdasarkan data Master Plan Drainase Kabupaten Barru,biaya investasi untuk peningkatan saluran 20 tahun ke depan mencapai 406.15Miliar Rupiah.dengan rincian sebagai berikut : 1.

Pembangunan cek dam sebesar sebesar 60 milyar rupiah

2.

Pembangunan polder sebesar sebesar 40 milyar rupiah


124


Pembangunan tanggul dan jalan inspeksi sebesar 150 milyar

4.

Pembangunan banjir kanal timur sebesar sebesar 150 milyar rupiah

4.4.2. Rencana Pengembangan Saluran Drainase Pengumpul (Minor Drainage) Berdasarkan data Master Plan Drainase Kabupaten Barru,biaya investasi untuk peningkatan saluran 20 tahun ke depan mencapai 18.126 Miliar Rupiah.dengan rincian sebagai berikut : 1.

Rehabilitasi saluran drainase perbaiki arah aliran ( 30% saluran yang ada) sebesar 360 juta rupiah

2.

Banjir kanal Coppo ( pembangunan baru ) sebesar 2 milyar rupiah

3.

Pemasangan krip penahan gelombang sebesar 500 juta rupiah

4.

Pemasangan pintu klep dan pompa sebesar 500 juta rupiah.

Dalam hal jaringan irigasi, baik Jaringan irigasi non teknis, maupun setengah teknis, dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan pengairan lahan-lahan pertanian. Sumber–sumber air untuk sistem irigasi ini dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari waduk dan cekdam dan embung yang ada. Jaringan irigasi ini dapat dibedakan menjadi saluran primer dan sekunder. Saluran primer dialirkan untuk pemerataan distribusi untuk kebutuhan dalam areal yang lebih luas, sedangkan pendistribusian air untuk wilayah yang lebih kecil dapat menggunakan saluran sekunder yang merupakan percabangan dari saluran primer. Pengembangan

saluran

irigasi

(primer

dan

sekunder)

ini

mengikuti

perkembangan luasan lahan pertanian yang harus dialiri air dan lebih khusus lagi dalam rangka mendukung lahan pertanian berkelanjutan . Upaya pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara : 1.

Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air.

2.

Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai.

3.

Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.

4.

Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.


125

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 4.7 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan drainase lingkungan

Sat

Vol

Indikasi Biaya (Rp)

Sumber Pendanaan / Pembiayaa n

Paket

1

150.000.000

APBD

DINAS PU

RKA -SKPD

Paket

1

150.000.000

APBD

DINAS PU

RKA -SKPD

Paket

1

200.000.000

APBN

DINAS PU

RKA -SKPD

Paket

1

360.000.000

APBN

DINAS PU

RKA -SKPD

Paket

1

95.000.000

APBN

DINAS PU

RKA -SKPD

Nama Program/Kegiatan

No

Rehab. Drainase Jl. Sunu Kel. Sumpang Binangae Rehab. Drainase Jl. Ladulla Kel. Sumpang Binangae

1 2 3

Pembangunan Drainase Tinco Pembangunan Drainase Desa Siddo Rehab drainase Jl. Pramuka,johan Dg. Mangun dan Jl. R.A. Kartini kel. Sumpang Binangae

4

5

SKPD Penanggung Jawab

Sumber Dokumen Perencanaan

Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Yang Sedang Berjalan No

1

Nama Program/kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong gorong

satuan Paket

Vol. 2

Biaya (Rp) 186.750.000

Sumber Dana APBD

Lokasi Kegiatan -


Institusi Pelaksana PU

126

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.4.

Peningkatan Pengelolaan Air Bersih

Potensi air baku yang ada berupa air sumur, sungai, dan air pegunungan yang merupakan air bersih utama bagi masyarakat perdesaan, sedangkan pada kawasan perkotaan sebagian besar memanfaatkan air yang bersumber dari PDAM. Dalam upaya peningkatan pelayanan akan air bersih maka direncanakan: 1. Pelestarian air baku dan peningkatan proses pengolahan menjadi air bersih yang memiliki sanitasi tinggi yang sesuai dengan standar kesehatan; 2. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Barru dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis pemakaian yaitu domestik (rumah tangga) dan non-domestik seperti industri, perkantoran pemerintahan, hotel dan restoran, perdagangan, dan lain-lain, pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut: a. Sistem pelayanan air bersih perkotaan dengan penduduk minimal 10.000 jiwa, dilayani melalui sistem penyediaan air bersih perpipaan dengan Instalasi Pengolahan Air Lengkap oleh PDAM; dan b. Sistem pelayanan air bersih pedesaan dilayani melalui Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS). Sambungan langsung dari PDAM di pedesaan, dengan sumber air baku dari mata air dari sungai atau air tanah. Kemudian, masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhannya melalui sumber air lainnya atau membuat sistem penampungan air hujan (PAH) yang memadai untuk setiap rumah tangga. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah :


127

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 4.9 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Bersih

No


1 2

1

Indikasi biaya (Rp) 950.000.000

Sumber pendanaan/ pembiayaan APBD

paket

1

200.000.000

APBD

PU

RKA

paket

1

350.000.000

APBD

PU

RKA

paket

1

400.000.000

APBD

PU

RKA

Satuan

Vol

Pembangunan Jaringan Air Bersih

paket

Pengembangan Jaringan Pipa

3

Pengadaan Air Bersih

4

Pengadaan Air Bersih TPA Padang Loang

SKPD Penanggung jawab PU

Sumber dokumen perencanaan RKA

Tabel 4.10 Kegiatan Pengelolaan Air BersihYang Sedang Berjalan

No

1

2


satuan

volume


meter

5000


meter

3000

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Institusi Pelaksana

696.564.000

APBD

PU

450.000.000

APBD

Dusun Pange, Desa Palakka Dusun Pacciro Tanete Riaja

PU


128


BAB V INDIKASI PERMASALAHAN & POSISI PENGELOLAAN SANITASI 4.1. Area Beresiko Sanitasi Penentuan are berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum, meliputi

Sambungan Rumah dan Hidran Umum

(PDAM/BPAM/HIPPAM); jumlah jamban; nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta bila data tersedia, luas genangan. Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumahtangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan). Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama -sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat/derajat risiko ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan peta.


129

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Tabel 5.1 Analisa Penetapan Area Beresiko

KECAMATAN

SKOR

SKOR

SKOR

BERDASARKAN

BERDASARKAN

BERDASARKAN

PERSEPSI

DATA SEKUNDER

DATA EHRA

15.00% 2 2 2 2 2 2 2

25.00% 2 3 3 3 3 3 4

60.00% 2 3 3 3 3 3 2

2.00 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.50

2 3 3 3 3 3 3

Kelurahan Tanete Kelurahan Lalolang Desa Lasitae Desa Pancana Desa Lalabata Desa Corawali Desa Pao pao Desa Tellumpanua Desa Lipukasi Desa Garessi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 2 4 3 3

2 4 3 3 2 2 3 3 2 3

2.25 3.45 2.85 2.85 2.25 2.25 2.60 3.10 2.25 2.85

2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

Kel. S. Binangae Kel. Coppo Kel. Tuwung Kel. Mangempang Kelurahan SepeE Desa Siawung Desa Palakka Desa Galung Desa Tompo Desa Anabanua

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 1 2 2 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 3 4 4 4

2.15 2.00 2.25 1.75 2.00 2.00 2.85 3.45 3.45 3.70

2 2 2 2 2 2 3 3 3 4

Kelurahan Mangkoso Kelurahan Kiru-kiru Desa Ajakkang Desa Paccekke Desa Lawallu Desa Siddo Desa Batupute

3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3

2 3 3 4 2 3 3

2.15 3.00 3.00 3.60 2.40 3.00 3.00

2 3 3 4 2 3 3

KELURAHAN

SKOR YG DISEPAKATI

SKPD

Tanete Riaja

pembobotan Kel. Lompo Riaja Desa Mattirowalie Desa Harapan Desa Libureng Desa Kading Desa Lompo Tengah Desa Lempang

Tanete Rilau

Barru

Soppeng Riaja


130


Mallusetasi Kelurahan Palanro Kelurahan Mallawa Desa Nepo Desa Cillelang Desa Manuba Desa Kupa Kelurahan Bojo Baru Desa Bojo

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 4 4 4 4

3 2 4 2 3 3 2 2

3.00 2.40 3.60 2.40 3.25 3.25 2.65 2.65

3 2 4 2 3 3 3 3

Desa Bulo bulo Desa Gattareng Desa Pujananting Desa Jangan jangan Desa Patappa Desa Bacu bacu

2 2 2 2 2 2

4 4 4 3 4 4

4 4 4 1 4 1

3.70 3.70 3.70 1.65 3.70 1.90

4 4 4 2 4 2

Kelurahan Takkalasi Desa Madello Desa Binuang Desa Kamiri Desa Balusu Desa Lampoko

3 2 2 2 2 2

2 3 3 3 2 3

2 2 2 4 3 3

2.15 2.25 2.25 3.45 2.60 2.85

2 2 2 3 3 3

Pujananting

Balusu


131

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU Gambar 5.1 Peta Area Berisiko Sanitasi Kabupaten Barru



132

Tabel 5.2 Area Berisiko Sanitasi dan Penyebab Utamanya

NO 1

AREA BERESIKO Resiko 4

WILAYAH PRIORITAS Desa Anabanua Desa Paccekke

Desa Nepo

Desa Bulo Bulo

Desa Gattareng

Desa Pujananting

Desa Patappa

2

Resiko 3

Desa Palakka Desa Mattirowalie Desa Harapan Desa Libureng Desa Kading Desa Lompo Tengah Desa Lasitae

Desa Pancana

Desa Pao pao

PENYEBAB UTAMA RESIKO Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase). PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase). Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), Jamban (Sarana), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), Jamban (Sarana), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), Jamban (Sarana), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), Jamban (Sarana), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase),PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase),PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase),PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase),PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase),PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), Jamban (Sarana)

Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah PHBS,

Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase)


133


Desa Tellumpanua Desa Garessi Kelurahan Kiru-kiru Desa Ajakkang Desa Siddo Desa Batupute Kelurahan Palanro Desa Manuba Desa Kupa Desa Lampoko Desa Balusu Kelurahan S. Binangae Kelurahan Mallawa

Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS

Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah

Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase) Akses Air Minum (PDAM), Air Limbah Rumah Tangga (tdk ada SPAL/Drainase), PHBS

4.2. Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Penentuan posisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Barru dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis dalam pengelolaan sanitasi pada empat sub sector yaitu Sub Sektor Air Limbah, Sub Sektor Persampahan, Sub Sektor Drainase dan Sub Sektor PHBS. Kemudian isu-isu tersebut dianalisis berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal sesuai perencanaan strategis. Adapun hasil untuk posisi pengelolaan sanitasi dari empat sub sektor tersebut adalah sebagai berikut :


134

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.2.1. Sub sektor Drainase

Kuadran Posisi Pengelolaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Lingkungan Mendukung (+) II

Pemeliharaan Agresif

Pertumbuhan Stabil

Pemeliharaan Selektif

I

Pertumbuhan Cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) Diversifikasi Besar-besaran

Berputar

Diversifikasi Terpusat

Ceruk

III

IV

Lingkungan Kurang Mendukung (-)

Gambar 5.2 Posisi Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan

Berdasarkan pada hasil analisis SWOT, maka posisi sanitasi sub sektor drainase lingkungan berada pada kuadran IV (empat) dan pada posisi sanitasi ”Diversifikasi

Besar-besaran”

dimana

posisi

pembangunan

pada

penganekaragaman/ diversifikasi program dan kegiatan yang sangat banyak dan beberapa sudah keluar dari program dan kegiatan lama


135

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.2.2. Sub Sektor Persampahan Kuadran Posisi Pengelolaan Sub Sektor Persampahan

Lingkungan Mendukung (+) II


Pertumbuhan Stabil


I

Pertumbuhan Cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) Diversifikasi Besar-besaran

Berputar

Ceruk

III


IV


Gambar 5.3 Posisi Sanitasi Sub Sektor Persampahan Berdasarkan pada hasil analisis SWOT, maka posisi sanitasi sub sektor Persampahan berada pada kuadran IV (empat) dan pada posisi sanitasi ”Diversifikasi Besar-

besaran” dimana posisi pembangunan pada penganekaragaman/ diversifikasi program dan kegiatan yang sangat banyak dan beberapa sudah keluar dari program dan kegiatan lama


136

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.2.3. Sub Sektor Air Limbah Kuadran Posisi Pengelolaan Sub Sektor Air Limbah Lingkungan Mendukung (+) II


I

Pertumbuhan Stabil


Pertumbuhan Cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) Berputar

Diversifikasi Besar-besaran

Ceruk

III


IV


Gambar 5.4 Posisi Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Berdasarkan pada hasil analisis SWOT posisi sanitasi sub sektor Air limbah berada pada kuadran III (tiga) dan pada posisi sanitasi ”Berputar” dimana posisi pembangunan jalan ditempat meskipun banyak program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga perlu rasionalisasi dan mencari strategi baru.


137

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU 4.2.4. Sub Sektor PHBS Kuadran Posisi Pengelolaan Sub Sektor PHBS Lingkungan Mendukung (+) II


I

Pertumbuhan Stabil


Pertumbuhan Cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) Berputar

Diversifikasi Besar-besaran

Ceruk

III


IV


Gambar 5.5. Posisi Sanitasi Sub Sektor PHBS Berdasarkan pada hasil analisis SWOT posisi sanitasi sub sektor PHBS berada pada kuadran III (tiga) dan pada posisi sanitasi ”berputar” dimana posisi pembangunan pada jalan ditempat meskipun banyak program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga perlu rasionalisasi dan mencari strategi baru.


0 BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BARRU

Recommend Documents