Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru 2014 BAB 1. PENDAHULUAN

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru

2014

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Secara Nasional Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius dalam mencapai salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) khususnya yang terkait dengan butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan kebijakan sanitasi sebagai bagian dari strategi nasional bidang sanitasi dan higienitas untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan strategi nasional sanitasi ini adalah untuk memberikan arah dan mendukung pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sanitasi di daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan kesehatan dan sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target pembangunan sanitasi oleh Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 

Sektor Air Limbah, terlaksananya Stop Buang Air Besar Sembarangan

(BABS) hingga akhir tahun 2014, dengan capaian : 1.

Cakupan layanan sistem off-site sebesar 10% (terdiri dari 5% sistem terpusat dan 5% sistem komunal);

2. 

Cakupan sistem on-site sebesar 90%. Persampahan, tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi

80% rumah tangga didaerah perkotaan. 

Drainase, menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100

kawasan strategis perkotaan. Permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan

Bab 1. Pendahuluan

1


2014

maupun di pedesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah : 

Masih

rendahnya

pengelolaan

kesadaran

sanitasi,

dan

utamanya

keterlibatan pada

tahap

masyarakat

dalam

pemanfaatan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan ataupun lahan, dan lain-lain. 

Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di

tingkat

pusat

komprehensifnya

maupun

daerah.

perencanaan

dan

Selain

itu

program

kurang

padu

pembangunan

dan juga

merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman. 

Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung, dan lainlain. Permasalahan

Sanitasi

adalah

kebutuhan

dasar

manusia

dalam

kehidupannya sehari-hari. Keadaan sanitasi suatu masyarakat dapat menjadi gambaran tingkat kehidupannya. Bila keadaan sanitasinya baik, berarti masyarakat dalam keadaan sejahtera. Demikian pula sebaiknya, bila keadaan sanitasinya buruk, dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat tersebut berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan

nasional,

yaitu

Program

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman melalui Penyusunan Buku Putih Sanitasi sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila Kabupaten Kepulauan Aru mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks inilah disusunlah Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru, yang Bab 1. Pendahuluan

merupakan pemetaan profil sanitasi Kabupaten 2


2014

Kepulauan Aru berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi dan promosi higiene, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan komponen terkait sanitasi lainnya. Dengan gambaran profil sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru yang menyeluruh ini, selanjutnya dapat menjadi acuan untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Kepulauan Aru. 1.2. Landasan Gerak 1.2.1 Pengertian Dasar Sanitasi Sanitasi memiliki banyak beragam definisi yang menggambarkan intisari dari sanitasi itu sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Notoadmojo, 2003). Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengertian yang lebih teknis dari adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk system jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 (tiga) komponen yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Adapun ruang lingkup tentang pengertian dasar Sanitasi adalah sebagai berikut: 1.

Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water)

yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: a.

Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan

urinoir. Bab 1. Pendahuluan

3


b.

2014

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang

berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 2. Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a.

Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan

peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b.

Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang

dilakukan secara terpusat. 3.

Persampahan atau limbah padat yaitu sampah yang dihasilkan oleh

masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4.

Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase

sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5.

Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai

jenis industri akibat dari sebuah proses industri. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi antara lain: nitrogen, logam berat, zat pelarut dan sebagainya. 6.

Air buangan kotapraja (municipal waster water) yaitu buangan yang

berasal dari kawasan perkantoran, perdagangan, hotel dan restoran serta tempat-tempat ibadah dan sebagainya.

1.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru a.

Visi Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode

2005-2010; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Aru yang terpilih untuk masa bakti 2011-2015, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru 2005

– 2025,

memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dalam RPJMD dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011–2015 adalah:

Bab 1. Pendahuluan

4


2014

“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Aru yang Maju dan Sejahtera Berbasis Kepulauan” Visi tersebut mengandung makna bahwa: Maju adalah keadaan yang ditandai oleh percepatan di segala bidang dan

perubahan

yang

bersifat

cepat,

adaptif

dan

fungsional

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru bertumpu pada kapasitas dan potensi sumberdaya lokal. Sejahtera adalah kondisi yang ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Kabupaten Kepulauan Aru di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama

pangan,

pendidikan

dan

kesehatan

secara

bertahap;

serta

terwujudnya kehidupan yang lebih maju, aman, adil, makmur, bermartabat dan adanya kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Berbasis Kepulauan adalah keadaan yang ditandai oleh pengelolaan sumberdaya kelautan, dan jasa-jasa lingkungan kawasan pesisir laut dan kepulauan yang maju, produktif, dan mempunyai nilai tambah tinggi sebagai sumber

utama

penghidupan

masyarakat

Kabupaten

Kepulauan

Aru.

Pengelolaan sumber daya kepulauan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam memenuhi kebutuhan rakyat sekarang dengan tetap

memperhatikan

pemenuhan

kebutuhan

generasi

mendatang

di

Kabupaten Kepulauan Aru. Visi pembangunan tersebut memuat ungkapan Mutiara Indah Cendrawasih Lestari sebagai sikap dasar dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam memposisikan diri dan merencanakan peran dalam melaksanakan otonomi daerah di tengah dinamika lokal, regional dan global.

b.

Misi Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan

Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015. (1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, bermutu,produktif, dan inovatif; (2) Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertumpu pada pengelolaan sumberdaya kepulauan secara efisien, efektif dan berkelanjutan; Bab 1. Pendahuluan

5


2014

(3) Membangun pemerintahan yang amanah, berkeadilan dan bertanggung jawab; (4) Membangun infrastruktur yang merata dan terpadu; Mengembangkan ketahanan sosial dan budaya, serta kehidupan demokrasi yang bermutu dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara integratif, komprehensif dan berkelanjutan. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan data dasar yang esensial mengenai profil sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam memanajemen kegiatan sanitasi. Tujuan dari Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah : 1. Melakukan analisis dan memaparkan profil sanitasi yang ada di Kabupaten

Kepulauan

Aru

termasuk

program

pengembangan

kedepan, permasalahan, dan area beresikosanitasi. 2. Sebagai

pedoman

dalam

pengambilan

keputusan

dan

pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 1.4. Metodologi Metode yang dipakai dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru bertumpu pada prinsip partisipasif masyarakat melalui lokakarya, observasi lapangan serta diskusi yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru disusun

berdasarkan

karakteristik

daerah,

kapasitas

kebijakan,

serta

melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan dengan tetap berdasarkan kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan pada awal pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dalam tahap penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah koordinasi, lokakarya, dialog, pertemuan dengan masyarakat, Bab 1. Pendahuluan

6


2014

pemangku kepentingan dan lembaga yang terlibat. Dari kegiatan tersebut menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politis maupun pendanaan dalam penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan metodologi seperti penjelasan di bawah ini. 1.4.1. Sumber Data Data yang digunakan bersumber dari: a. Arsip, data sekunder,dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing instansi teknis terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas instansi teknis terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. c. Survey terkait dengan pengelolaan sanitasi yaitu Environmental Health Risk Assesment (EHRA), yang didahului dengan penguatan kapasitas petugas survey dan sesudah survey, dilakukan entry dan analisis data. 1.4.2. Pengumpulan, Pendalaman,dan Analisis Data Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja, meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan, dandiskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihakpihak yang terlibat dalam sanitasi. Melalui diskusi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.

Bab 1. Pendahuluan

7


2014

1.5. Dasar Hukum dan Kaitan Buku Putih dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1.5.1. Dasar Hukum Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional/ pusat maupun daerah. a.

Undang-Undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 2. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Tata Air. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c.

Keputusan Menteri Republik Indonesia

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

Bab 1. Pendahuluan

8


2014

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). d.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan AruTahun 2005-2025. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

Kepulauan

AruTahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 2). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012-2032. 1.5.2. Kaitan Buku Putih dengan Dokumen Perencanaan Lain Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan data dasar yang esensial mengenai profil sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam manajemen kegiatan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 ini, merupakan acuan bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Kepulauan Aru. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru mengacu pula kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015 dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 - 2032, sehingga mendukung implementasi dan saling berintegrasi dengan ketiga dokumen perencanaan tersebut. Dengan demikian Buku Putih juga menjadi acuan Rencana Kerja Tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru setiap tahunnya.

Bab 1. Pendahuluan

9


1.6.

2014

SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika

penyusunan

Buku

Putih

Sanitasi

(BPS)

Kabupaten

Kepulauan Aru, ini terdiri dari 5 bab yang meliputi : BAB I. PENDAHULUAN Berisikan

latar belakang,

landasan

gerak,

maksud

dan

tujuan,

metodologi yang digunakan, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan. BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah. BAB III. PROFIL SANITASI WILAYAH Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi : tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan terkait komponen sanitasi BAB IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Berisikan penjelasan detail mengenai rencana program dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene,

Peningkatan

Pengelolaan

Air

Limbah

Domestik,

Peningkatan

Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan, Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi. BAB V. INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini.

Bab 1. Pendahuluan

10

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru 2014 BAB 1. PENDAHULUAN

Recommend Documents