BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
BAB 1
2013
PENDAHULUAN
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan sebuah konsep otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari azas desentralisasi, dimana didalamnya tercermin kerelaan Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian wewenang pemerintahan. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah sehingga menjadi semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja Pemerintah Daerah agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi publiknya, serta membuka kesempatan masyarakat di daerah untuk mengatur diri sendiri melalui local self-government, sebab fokus aktivitas pemerintahan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Perancangan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai bentuk kepedulian
pemerintah
terhadap
rakyatnya
menjadi
salah
satu
syarat
untuk
mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance), sebab perencanaan dalam suatu proses kebijakan merupakan proses awal, sebelum langkahlangkah yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat berjalan. Selanjutnya didalam Undang-Undang No 32/2004 juga mengatur bahwa, urusan kesehatan dalam hal ini sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan kapasitas peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota kebutuhannya,
supaya
mampu
implementasi,
membuat
operasi
dan
peta
kondisi
pemeliharaan,
sanitasi, serta
merancang
monitoring
dan
evaluasi.Dalam pada itu, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu konsepsi sanitasi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang didukung oleh semua sumberdaya dan kelembagaan serta regulasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi/karakter wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Latar Belakang Berdasarkan UU no 8 Tahun 2002, Kabupaten Kepulauan Talaud telah disahkan menjadi daerah otonom.Sebagai daerah otonom yang baru hasil pemekaran, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud telah tumbuh dan berkembang dengan cepat, baik secara fisik maupun non fisik akibat peningkatan jumlah penduduk, aktifitas perekonomian, sosial dan
budaya.
Dalam masa perkembangannya Kabupaten
Kepulauan Talaud masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu hambatan tersebut adalah masih tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap penyakit yang diakibatkan oleh buruknya akses sanitasi.
1 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
Bappenas menyatakan bahwa
2013
pada tahun 2009 hanya 51,19 % dari seluruh rumah
tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak sementara target MDG untuk akses sanitasi yang layak adalah 62,41 %. Namun, cakupan layanan sanitasi ini belum menunjukkan kualitas layanan sanitasi yang ada. Kondisi demikian menjadi lebih parah lagi pada saat terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, konflik soasil dll, dimana masyarakat berada pada situasi yang tidak ada pilihan lain, masyarakat harus mengurus diri sendiri, menemukan tempat yang aman, air bersih, makananserta kebutuhan lainnya. Selain hal tersebut diatas masih ditambah dengan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat. Terbukti antara lain masyarakat masih membuang sampah dan limbah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan/minuman dan buang air besar sembarangan.Masyarakat sebagai pelaku utama harus dituntun dan dibimbing agar dapat meningkatkan kualitas kesehatannya. Pemerintah telah menetapkan bahwa program pembangunan sanitasi ke depan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan menerapkan pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang terintegrasi dan komprehensif. Upaya ini membutuhkan dukungan nyata yang terintegrasi dari berbagai sektor terkait di lapisan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat. Dalam pemberian dukungan pencapaian target pembangunan sanitasi di atas, kiranya berbagai panduan dan pedoman dalam berbagai aspek baik yang menyangkut aspek teknis, regulasi dan kelembagaan serta pendanaan sangatlah diperlukan agar SSK yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara kongkret. Selama pelaksanaan ISSDP ini telah dikembangkan proses penguatan dan kerangka kerja berkelanjutan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan sanitasi. Selain peningkatan kapasitas lokal, hasil yang diperoleh dari proses ini juga dijadikan sebuah metode untuk menyusun: • Pengkajian dan pemetaan kondisi sanitasi yang menyeluruh, • Strategi Sanitasi Kota (SSK). • Rencana Tindak Sanitasi (RTS) termasuk penyusunan anggaran tahunan dan multi tahunan. Selanjutnya,
hasil
pengkajian
dan
pemetaan
sanitasi
yang
komprehensif
ini
didokumetasikan dalam BUKU PUTIH SANITASI. Buku ini menjelaskan karakteristik kewilayahan dan kondisi sanitasi secara umum, termasuk didalamnya prioritas pembangunan sanitasi yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. SSK menetapkan target pelayanan perbaikan sanitasi skala kota. Selain itu, SSK mempertimbangkan berbagai aspek penting yang memengaruhi pilihan. Tidak hanya sistem dan teknologi yang akan diterapkan, tetapi juga faktor pembatas lain seperti, 2 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
kapasitas institusi, keuangan dan sumberdaya manusia. Tindak lanjut SSK adalah menyusun Rencana Tindak Sanitasi, termasuk usulan biaya yang merinci pembiayaan tahunan dan multi tahunan. Proposal ini menjelaskan berbagai aktivitas dan batasan waktu untuk mencapai target yang ditetapkan SSK. ISSDP menyediakan berbagai modul untuk monitoring/pemantauan dan evaluasi (Monev) di tahun terakhir yang masih perlu sosialisasi lebih lanjut, yaitu: a) implementasi proyek, aktivitas, dan keterukuran; b) dampak dari tingkat pelayanan sanitasi; dan c) proses perencanaan sanitasi skala kabupaten.
1.1
Landasan Gerak
Ruang Lingkup Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: i) air limbah; ii) persampahan; dan iii) drainasetersier. Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) yang dilaksanakan pada 2006-2009, merupakan Sub-program WASAP C dari the Netherlands WASAP Trust Fund yang dilaksanakan oleh Water and Sanitation Program–East Asia and Pacific (WSP-EAP) untuk Pemerintah Indonesia. Sebagai pelaksana dari Pemerintah Indonesia adalah Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) di bawah koordinasi Badan Perencanaan danPembangunan Nasional (BAPPENAS). Rincian program, format, dan tujuan ISSDP dapat dilihat pada WSP FieldNote (April 2009) tentang Urban Sanitation in Indonesia – Plannning for Progress (Ref. 1_1) dan juga dalam publikasiTTPS berjudul “Bergerak Bersama Strategi Sanitasi Kota” (Ref. 1_2). ISSDP menyediakan berbagai modul untuk monitoring/pemantauan dan evaluasi (Monev) di tahun terakhir yang masih perlu sosialisasi lebih lanjut, yaitu: a) implementasi proyek, aktivitas, dan keterukuran;
b) dampak daritingkat pelayanan
sanitasi; dan c) proses perencanaan sanitasi skala kabupaten. Pengaturan Pelaksanaan, Fasilitasi, dan Dukungan – Pengembangan dan Implementasi dari kerangka kerja kabupaten untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk perbaikan sanitasi merupakan tanggung jawab Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten (Pokjasan Kabupaten). Pokja ini ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Sedangkan perencanaan dan berbagai aktivitas pembangunan terkait lainnya difasilitasi dan dipandu oleh Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi (Pokjasan Provinsi), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Di level Kabupaten atau provinsi, dikenal ada Tim Fasilitasi Sanitasi yang punya waktu terbatas untuk mendukung Pokja. Untuk mendukung proses fasilitasi, telah disiapkan manual dan modul pelatihan pelaksanaan 3 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
skala kabupaten untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Menyangkut implementasi SSK, Buku Referensi ini memberi dukungan lebih jauh pada Kelompok Kerja Sanitasi. Kesepakatan POKJA sanitasi Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai wilayah kajian Buku Putih dan SSK meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari 19 Kecamatan; 11 Kelurahan dan 142 Desa, terutama dimana terdapat lokasi-lokasi yang status sanitasinya rendah. Penentuan lokasi akan nampak dari hasil pemetaan dari hasil studi EHRA ( environment health risk assessment). Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud (2009-2014)
Proses perencanaan dan implementasi arah kebijakan dan strategi program harus sejalan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2009-2014 . Adapun visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:
”MEWUJUDKAN
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG MANDIRI, MAJU, BERSATU,
TANGGUH DAN BERDAYA SAING”.
Terdapat lima kata kunci dalam visi kabupaten kepulauan Talaud di atas, yakni : 1.
Mandiri
2.
Maju
3.
Bersatu
4.
Tangguh
5.
Berdaya saing
Visi tersebut merupakan harapan, cita-cita, tujuan dan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, yakni terwujudnya masyarakat kabupaten kepulauan Talaud yang cerdas (spiritual, emosional, intelektual), sehat dan berdaya secara ekonomi berlandaskan nilai-nilai religius (spiritual) dan budaya yang positif di tengah lingkungan masyarakat yang demokratis dan dalam wilayah yang tertib, rapi, dan bersih. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas adalah SDM yang memiliki keunggulan di bidang-bidang yang dibutuhkan untuk membangun kabupaten kepulauan Talaud, mempunyai etos kerja tinggi dan moralitas yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. SDM masyarakat diarahkan agar memiliki kemampuan mengelola terutama agribisnis dan industri di berbagai sektornya. Sedangkan SDM birokrasi diarahkan pada kemampuan mengelola pemerintahan secara profesional. Selanjutnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas meliputi juga SDM yang agamis, yaitu SDM yang memiliki landasan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat, serta dapat mengimplementasikan dalam aktivitas kehidupannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerjanya. Agamis dimaksudkan sebagai upaya pembentukan karakter dan jatidiri pemerintah dan masyarakat kabupaten kepulauan Talaud yang baik, 4 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
jujur, dan taat beragama, sebagai prinsip reformasi dan perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan agribisnis menjadi salah satu sektor unggulan karena sektor ini telah menjadi kegiatan ekonomi rakyat, selain memang potensi kabupaten kepulauan Talaud di bidang pertanian cukup besar. Pembangunan dan pengembangan agribisnis akan diarahkan untuk menciptakan berbagai keunggulan dalam berbagai aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, sehingga akhirnya kabupaten kepulauan Talaud memiliki keunggulan kompetitif. Industri
berkelanjutan
dan
ramah
lingkungan
adalah
industri
yang
selalu
mengintegrasikan berbagai kebijakan lokal, nasional, maupun internasional dan juga memperhatikan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan berbagai aspek pendukung yang lainnya, dibingkai oleh Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) Kabupaten kepulauan Talaud sebagai acuannya. Good Governance yang dimaksud adalah penyelenggaraan (tata kelola) sistem pemerintahan yang baik, berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Good Governance adalah normalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga seluruh aparat pemerintah daerah menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Good Governance dilakukan terhadap setiap aspek kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, proses, hingga kegiatan evaluasi. Untuk mewujudkan visi RPJMD KabupatenKepulauan Talaud (2009-2014), maka perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut: a.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sebagai tiang penyangga pembangunan daerah.
b.
Peningkatan pelayanan dasar yang terdiri dari : 1. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyiapan sarana dan prasarana dan tenaga medis yang memadai. 2. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pemerintahan dan kemasyarakatan serta jaringan perhubungan, telekomunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan serta pertahanan kemanan.
c.
Pengembangan potensi unggulan daerah (sektor perikanan dan pertanian) yang berwawasan lingkungan.
d.
Meningkatkan
peran
serta
enterpreneur
(swasta)
dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 5 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1 e.
BUKU PUTIH SANITASI
2013
Memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan seluruh lapisan masyarakat sebagai modal kekuatan mencapai kemajuan.
f.
Meningkatkan ketahanan daerah sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g.
Meningkatkan akses usaha kepariwisataan dengan memperkuat ketahanan budaya daerah.
h.
Menerapkan teknologi maju bagi pengembangan daerah.
i.
Meningkatkan peran serta stakeholder daerah (lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Pembangunan diberbagai sektor yang sudah dan akan dilaksanakan di Kabupaten
Kepulaun Talaud harus mentaati dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Beberapa hal-hal pokok didalam rencana tata wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, antara lain :
Tujuan Penataan Ruang; Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai Beranda Depan IndonesiaTimur Bagian Utara yang berbasis pada Sektor Kelautan,Perikanan dan Pertanian, Pariwisata, dan Pertahanan Keamanan.
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, terdiri atas : a. pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana; b. peningkatan potensi sumber daya alam, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan,
perikanan, pertanian,
pariwisata; c. peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup; d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. e. pengamanan kawasan rawan bencana; f.
peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas;
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten : (1) Strategi
untuk
mewujudkan
kebijakan
pembangunan,
peningkatan
dan
pengembangan sarana dan prasarana terdiri atas: a. membangun dan mengembangkan sarana prasarana pendidikan; b. membangun dan mengembangkan sarana prasarana kesehatan; c. membangun dan mengembangkan sarana prasarana pemerintahan; d. membangun, meningkatkan, dan mengembangkan sistem jaringan lokal penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PPK dan PPL; 6 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1 e.
BUKU PUTIH SANITASI
2013
membangun, meningkatkan, dan mengembangkan sistem jaringan nasional dan regional penghubung antar pusat – pusat kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
f.
mengembangkan sarana prasarana teknologi kelautan, pertanian, perikanan, dan perkebunan;
g.
membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata;
h.
membangun dan mengembangkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi listrik dan sumberdaya air sanitasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten; dan
i.
Membangun dan mengembangkan sistem jaringan pelayanan transportasi darat pada pusat-pusat pertambangan dan energi. (2) Strategi
untuk mewujudkan
peningkatan potensi, sumber
daya
alam,
aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia dibidang kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata terdiri atas: a. mengendalikan pemanfaatan fungsi kawasan kelautan, perikanan darat dan laut serta perubahan – perubahan yang terjadi; b. membangun
dan
mengembangkan
infrastruktur
pada
sentra-sentra
produksi dan sumber daya alam; c.
Mendukung kawasan strategi nasional pada pulau-pulau terluar;
d. Mengembangkan pengelolaan pulau-pulau yang tidak berpenghuni; e. mengembalikan dan melestarikan kawasan hutan mangrove; f.
mengembalikan dan melestarikan terumbu Karang ;
g. mengembangkan promosi pariwisata; h. membangun lembaga pendidikan formal dan nonformal guna mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam dibidang kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata; i.
mengembangkan
wilayah-wilayah
potensi
pertanian
berdasarkan
kesesuaian lahan; dan j.
mengembangkansarana prasarana transportasi laut.
(3) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup terdiri atas: a. mengelolah
kawasan
wisata
alam
yang
memadukan
kepentingan
pelestarian dan pariwisata/rekreasi; b. mengelolah Kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah; c.
melakukan pencegahan dan pelarangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
7 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
d. mencegah kegiatan ilegal loging; e. mengamankan daerah aliran sungai; f. mencegah kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 meter disekitar sumber mata air; g. mengamankan konservasi daerah tangkapan air; h. melakukan pencegahan kegiatan budidaya yang merusak kondisi fisik sungai maupun aliran sungai; i. mengamankan daerah aliran sungai; j. mengamankan daerah terbuka hijau; k. mengamankan daerah sempadan pantai; l. mengembangkan pengelolaan pulau-pulau yang tidak berpenghuni; dan m.mengembangkan sistem drainase kota dan ibukota kecamatan. (4) Strategi
untuk
mewujudkan
kebijakan
peningkatanfungsi
kawasan
untuk
pertahanan dan keamanan negaraterdiri atas: a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasionaldengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. meningkatkan pengamanan wilayah pulau – pulau terluar dan perbatasan; c. membangun sarana prasarana pulau-pulau terluar dan perbatasan; d. meningkatkan penanganan terorisme dan perompakan; e. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan; f. meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat pulau – pulau terluar dan perbatasan; g. membentuk lembaga sosial kemasyarakatan sebagai penjaga tapal batas NKRI; h. mengembangkan
Kawasan
Lindung
dan/atau
Kawasan
Budidaya
tidak
terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara; i. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan j. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan. (5) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengamanan kawasan rawan bencana sebagaimana terdiri atas : a. meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana alam; b. membangun sistem peringatan dini bencana alam; c. menetapkan kawasan rawan bencana alam; 8 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
d. menetapkan peraturan konstruksi bangunan gedung tahan gempa; e. mengendalikan perijinan dan pembangunan dikawasan rawan bencana; dan f. membangun fasilitas – fasilitas jalur evakuasi bencana alam. (6) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas terdiri atas : a. membangun sarana – prasarana penunjang perdagangan lintas batas; b. mengembangkan
sistem
perdagangan
lintas
batas
dari
Border
Cross
Agreement(BCA) menjadi Border Trade Area (BTA); c. meningkatkan penanganan masalah – masalah penyeludupan, perdagangan manusia dan illegal fishing; d. Mengembangkan jaringan perhubungan laut dan udara dengan negara tetangga.
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Talaud adalah
membentuk
kerangka
berpikir
dan
kerangka
tindak
secara
strategis
dalam
melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai Kerangka Pikir dan Kerangka Tindak, maka Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Talaud akan menjadi dasar dan acuan pembangunan sanitasi yang terterintegrasi. Buku Putih Sanitasi ini menyediakan informasi berupa data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Kepulauan Talaud, yang nantinya akan menjadi arahan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan pembangunan sanitasi. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya pewilayahan (zoning). Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi ini adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat melalui penyediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan;
2.
Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah yang berwawasan lingkungan;
3.
Mengurangi daerah genangan air dengan menyediakan system drainase yang berkualitas;
4.
Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang sanitasi.
9 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1 1.3
BUKU PUTIH SANITASI
2013
Metodologi
Adapun Metodologi Penyusunan Buku Putih Sanitasi dalam prosesnya dapat digambarkan melalui tiga tahap sebagai berikut : 1. Penetapan Lingkup Buku Putih Penetapan
lingkup
Buku
Putih
Sanitasi
untuk
memastikan
persamaan
persepsi/pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup Buku Putih. Hal-hal yang perlu disepakati oleh Pokjasan adalah sebagai berikut : a. Jenis informasi dan sumbernya; b. Cakupan wilayah pemetaan; c. Metoda analisis; d. Pembagian tugas dan pelaporan; e. Jadwal kerja penyusunan Buku Putih. 2. Pemetaan Situasi Sanitasi Pemetaan situasi sanitasi merupakan hasil pengolahan data, baik data primer dan data sekunder. a. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data sekunder Pemetaan secara cepat dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber data stau SKPD terkait dengan sanitasi. Dokumen lain yang data digunakan adalah laporan penelitian, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan data Biro Pusat Ststistik serta publikasi media. Langkah-langkah pemetan situasi sanitasi dengan pemanfaatan data sekunderh sebagai berikut :
Pengumpulan data sekunder;
Verifikasi data;
Konsolidasi dan Penyusunan data secara sistematis;
Analisis data/pemetaan situasi sanitasi.
b. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data primer Pemetaan situasi sanitasi di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memanfaatkan data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
EHRA
Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau study penilaian risiko kesehatan lingkungan adalah sebuah survey partisipatif di tingkat kabupaten untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga. Metode yang digunakan dalam survey EHRA adalah dengan metode wawancara dan pengamatan langsung berbasis rumah tangga, dimana respondennya adalah perempuan.
10 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
SSA
Sanitation Supply Assessment (SSA) atau studi penyedia layanan sanitasidimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi.Hal ini sangat berguna untuk menyusuns trategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat pada saat penyusunan perencanaan kegiatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan.
Studi Komunikasi dan Pemetaan Media
Studi komunikasi dan pemetaan media dimaksudkan untuk mengukur potensi dan peluang kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan terkait sanitasi.Kajian ini sangat berguna untuk memetakan saluran komunikasi yang efektif bagi penyusunan strategi komunikasi di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud, advokasi, mobilisasi sosial, komunikasi program dan perubahan perilaku. Metode yang digunakan dalam study ini adalah wawancaradan kunjungan lapangan.
Study Keuangan
Study keuangan ini meliputi semua pembiayaan dibidang sanitasi yang berasal dari keuangan pemerintah dan non pemerintah (swasta dan
masyarakat) dengan
menggunakan metode kajian pustaka pada dokumen pembiayaan yang ada. Fokus Pemetaan keuangan dalam konteks ini adalah keuangan pemerintah yang disajikan dalam APBD serta dokumen resmi lainnya, sehingga dapat diketahui arah dan kebijakan daerah dalam periode tertentu, kecenderungan perilaku pemerintah,serta prioritas dan konsistensi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk melihat seberapa besar kemauan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi dibidang sanitasi.
Study kelembagaan
Pokja Sanitasi melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan bidang sanitasi, dengan melakukan diskusi kelompok terarah yang membahas regulasi yang telah ada dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat di masing – masing SKPD. Dalam pembahasan tersebut, Pokja dibagi ke dalam beberapa fungsi, diantaranya fungsi perencanaan, implementasi fisik maupun nonfisik, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu dibahas juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
Penetapan Area Berisiko Sanitasi
Penetapan area berisiko sanitasi merupakan salah satu keluaran (rekomendasi) penting dalam Buku Putih. Penetapan area berisiko didasarkan pada hasil survei EHRA, persepsi SKPD dan data sekunder. Peta area berisiko bisa menjadi acuan dasar dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan sanitasi. 11 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1 1.4
BUKU PUTIH SANITASI
2013
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Perencanaan Lain
A. Dasar Hukum Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi, Undang-Undang : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8.
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1 5.
BUKU PUTIH SANITASI
2013
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6.
Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia : 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
Keputusan Presiden Republik Indonesia : 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Peraturan Menteri : 1.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentangPersyaratan Kualitas Air Minum;
2.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1018/Menkes/Per/V/2011 tentang StrategiAdaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim.
Keputusan Menteri : 1.
Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 2.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah;
3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang JenisUsaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL;
4.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang PedomanMengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
5.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang BakuMutu air Limbah Domestik;
6.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 tentangPedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 7.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang StrategiNasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BAB 1
BUKU PUTIH SANITASI
2013
Petunjuk Teknis : 1.
Buku A, Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010.
2.
Buku
B,
Penilaian dan
Pemetaan
Situasi
Sanitasi
Kota, Tim Teknis
Pembangunan Sanitasi(TTPS), 2010. 3.
Buku
C,
Penyusunan
Dokumen
Strategi
Sanitasi
Kota,
Tim
Teknis
Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010. 4.
Buku referensi, Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010
B.
Kaitan Dengan Dokumen Perencanaan Lain
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Talaud menyediakan data dasar mengenai profil, situasi dan kebutuhan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Talaud berbasis Desa/Kelurahan. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Kepulauan Talaud, Buku Putih Sanitasi ini diposisikan sebagai acuan penyusunan strategi sanitasi tingkat Kabupaten (SSK) maupun dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sanitasi lainnya. Selain itu Penyusunan Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten memperhatikan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2009 - 2014 dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kepulauan Talaud.
14 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
